PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : KEP.57/DJ-PSDKP/2011 TENTANG

PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : KEP.57/DJ-PSDKP/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pengusahaan pasir laut agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengawasan pengusahaan pasir laut;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir laut.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.33/MEN/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut;

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor : 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2007;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor: KEP.38/MEN/2008 tentang Sekretaris dan Sekretariat Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

PERTAMA : Petujuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengusahaan pasir laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2011

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurrahman, SE

KONSEP II

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP 57DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir laut

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang a. Pasir laut merupakan salah satu sumberdaya alam non hayati apabila dikelola

dengan baik, memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai

salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab;

b. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir laut selama ini cenderung tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan

ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan keterpurukan nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir;

c. Agar penambangan pasir laut dapat dilakukan secara baik dan benar serta menghindari terjadinya penyimpangan merusak lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut;

d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka

keseragaman pola pikir dan pola tindak bagi Pengawas dalam pengawasan pasir pengusahaan pasir laut perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir laut ini adalah sebagai acuan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan

pengusahaan pasir laut.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut agar pelaksanaan pengawasan pengusahaan pasir laut dapat terlaksana secara tertib dan bertanggung jawab.

1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut ini meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen; b. Pemeriksaan sarana dan prasarana.

1.4. Pengertian a. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan

Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

b. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha

pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut. c. Kuasa Pertambangan adalah izin yang diberikan kepada badan/perseorangan

untuk melaksanakan usaha pertambangan. d. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan

bahan galian dan memanfaatkannya. e. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau

tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.

f. Zonasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.

g. Kapal adalah armada/kapal yang digunakan dalam menunjang kegiatan pengusahaan pasir laut.

h. Pengawasan Pengusahaan Pasir laut meliputi pengawasan kegiatan usaha

pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan

hasil pengusahaan pasir laut dan pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

i. Petugas pengawasan pengusahaan pasir laut adalah petugas yang ditunjuk/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengusahaan pasir laut.

BAB II

LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

2.1. Lokasi Pengawasan Pengawasan pengusahaan pasir laut dilaksanakan pada:

a. Lokasi penambangan Pengawasan dilaksanakan pada wilayah pemanfaatan pesisir untuk pengusahaan

pasir laut, baik yang pengusahaannya dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum;

b. Proses pengangkutan Pengawasan dilaksanakan pada kapal-kapal yang ditemui pada saat pelaksanaan operasi pengawasan di laut yang diduga melakukan aktivitas pengangkutan pasir laut.

2.2. Obyek Pengawasan Obyek pengawasan pengusahaan pasir laut meliputi: a. Kegiatan Penambangan Pasir Laut; b. Kegiatan Pengangkutan Pasir Laut.

BAB III

PETUGAS PENGAWAS

1.1. Pengawas Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku

Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor : 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir

Laut, pengawasan dapat dilakukan secara fungsional, yakni dilakukan secara mandiri berupa pemantauan secara periodik oleh pengawas Direktorat Jenderal PSDKP atau oleh masing-masing instansi yang merupakan unsur pengawas, maupun dilakukan secara terpadu melibatkan instansi terkait, dengan ketentuan : a. Pengawasan secara fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan dilakukan oleh:

1) Pengawas pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2) Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

3) Pengawas pada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

b. Pengawasan pengusahaan pasir laut secara terpadu atau operasi bersama meliputi petugas dari:

1) Wakil dari TP4L yang ditugaskan; 2) TNI Angkatan Laut; 3) Polisi Perairan,POLRI; 4) KPLP, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; 5) Ditjen Bea Cukai; 6) Ditjen Imigrasi; 7) Ditjen Perdagangan Luar Negeri; 8) PPNS Lingkungan Hidup; 9) PPNS Perikanan; 10) Unsur Pemerintah Daerah Provinsi; 11) Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pengawasan

pengusahaan pasir laut, pengawasannya dapat dilakukan oleh Ditjen PSDKP-DKP.

1.2. Tugas dan Wewenang Pengawas a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; b. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengusahaan pasir laut; c. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusahaan pasir laut; d. Mengambil contoh pasir laut atau bahan yang diperlukan untuk pengujian

laboratorium atau keperluan lain yang relevan; e. Memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan;

f. Memeriksa kapal beserta muatannya; g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan pengusahaan pasir laut

kepada Direktur Jenderal PSDKP C.q Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan.

1.3. Identitas Pengawas a. Pengawas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang

sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Pengawas dilengkapi dengan surat keterangan identitas, tugas, asuransi, dan

keterangan sehat dari dokter yang berwenang; c. Pengawas wajib dilengkapi dengan uniform meliputi pakaian seragam lengkap,

briefet dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan asal instansinya; d. Pengawas dilengkapi dengan peralatan GPS, alat pelampung, kamera digital, dan

alat lainnya yang diperlukan.

BAB IV TATA CARA PENGAWASAN

4.1. Rencana Kerja Pengawasan a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:

1) Surat Penugasan; 2) Tanda Pengenal; 3) Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas); 4) Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan.

b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait Sebelum melakukan pengawasan ke lokasi kegiatan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pengawas adalah mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan yang akan diawasi. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah :

1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan; 2) Izin-izin yang terkait; 3) Peraturan/Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan; 4) Peta situasi versi penanggung jawab kegiatan; 5) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang

bersangkutan.

c. Menyiapkan Perlengkapan antara lain:

1) Alat pencatat (buku catatan/note book); 2) Kamera atau handycam; 3) Perlengkapan keselamatan kerja seperti baju pelampung; 4) Alat sampling yang diperlukan; 5) Sarana transportasi; 6) Format laporan pengawasan; 7) Alat perekam suara; 8) Perlengkapan lain yang dianggap perlu.

4.2. Pelaksanaan Pengawasan Pada saat tiba dilokasi pengawasan, Pengawas menunjukkan Surat Perintah Tugas dengan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: a. Menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang melandasi pelaksanaan

pengawasan;

b. Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya, sehingga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat mengefektifkan waktunya untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan;

c. Menyampaikan daftar permasalahan yang akan diperiksa dan menjelaskannya sehingga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai waktu yang cukup untuk mengumpulkan data dan menyediakan waktunya;

d. Pengawasan pengusahaan pasir laut (Form FM/SDK-12) 1) Pemeriksaan Surat Ijin Kegiatan; 2) Pemeriksaan Surat Izin Amdal; 3) Pemeriksaan peralatan penambangan di darat; 4) Pemeriksaan peralatan penambangan di laut; 5) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut; 6) Pemeriksaan fisik kapal keruk; 7) Pemeriksaan Asli Surat iJin Berlayar (SIB); 8) Pemeriksaan Asli Paspor/Seaman Book; 9) Pemeriksaan Asli Jurnal Mesin; 10) Pemeriksaan Asli Jurnal Kapal; 11) Pemeriksaan Asli Jurnal Kargo/Muatan Kapal; 12) Pemeriksaan Asli Manifest Kapal dan kesesuaian dengan muatan yang

sebenarnya; 13) Pemeriksaan tenaga kerja; 14) Pemeriksaan kapasitas produksi; 15) Pemeriksaan dampak/kondisi lingkungan sekitar lokasi penambangan.

e. Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pengawasan Pengusahaan Pasir laut (Form FM/SDK-13). Pelaksanaan kegiatan Pulbaket oleh Pengawas dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan suatu peristiwa/kegiatan/kejadian guna menentukan apakah melanggar undang-undang atau tidak. Dalam pelaksanaan pulbaket, Pengawas sebaiknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan dengan cara menentukan indikasi masalah

pengusahaan pasir laut, analisa terhadap bahan-bahan keterangan yang diperlukan, dan penentuan sumber-sumber bahan keterangan.

2) Tahap Pelaksanaan a) Teknik Pulbaket

Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanakan tugas pulbaket antara lain: i. Pengamatan dengan panca indera secara teliti terhadap orang, benda,

tempat, kejadian/situasi dengan tujuan memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran;

ii. Wawancara Wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Wawancara dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka;

iii. Undercover (Penyamaran) Undercover dilakukan untuk keperluan pulbaket yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Untuk mencegah terungkapnya penyamaran (undercover), maka identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran, sedangkan semua identitas diri yang tidak mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dihilangkan (disingkirkan) antara lain: KTP, SIM, Kartu Nama, dll.

b) Pelaksanaan Pulbaket i. Melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila

ada hambatan untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain yang dapat membantu;

ii. Apabila petugas sudah berada pada lokasi sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara;

iii. Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada di sasaran lebih aktif bicara;

iv. Berusaha mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran; v. Usahakan agar percakapan berlangsung terus menerus; vi. Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar

tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah akan berlangsung diingat tanpa mencatat;

vii. Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh keterangan lain.

BAB V PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

5.1. Pelaporan Setelah melakukan pengawasan, Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan pasir laut memuat informasi/data sesuai form isian yang telah disediakan, dan apabila terdapat informasi tambahan dapat dibuat lembar tambahan tersendiri. Informasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut: a. Disajikan secara jelas dan sistematis; b. Harus akurat, aktual, faktual dan didasarkan pada hasil pengawasan serta

merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihak yang ahli; c. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual;

d. Dokumen pendukung seperti foto, berita acara, dokumen sampling dan sebagainya yang menyertai laporan pengawasan pasir laut harus disebutkan dengan jelas.

5.2. Verifikasi Hasil Pengawasan Hasil-hasil Pengawasan yang berupa data, informasi, dan fakta-fakta di lapangan diverifikasi oleh Tim untuk mengetahui adakah terdapat dugaan awal adanya

pelanggaran di bidang pengusahaan pasir laut atau tidak.

5.3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dalam hal diduga kuat terjadi pelanggaran dilakukan koordinasi dengan: a. Kementerian Perdagangan dalam hal Dokumen Eksportir Pasir Laut;

b. Kementerian Perhubungan/Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam hal Dokumen Perijinan Kapal;

c. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral/Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam hal Kuasa Pertambangan;

d. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal dokumen Kemudahan Khusus Keimigrasian;

e. Kementerian Negara Lingkungan Hidup/Pemerintah Daerah Propinsi atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam hal Dokumen Amdal;

f. POLRI dalam hal apabila terdapat unsur tindak pidana.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurrahman, SE

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

FORMAT ISIAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

Form Isian Nomor

Form

1 Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (FM/SDK 12) 2 Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) Pengawasan Pengusahaan

Pasir Laut (FM/SDK 13)

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurrahman, SE