2012

ProvinsiPersentase Penduduk Miskin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nangroe Aceh Darussalam

28.69 28.28 26.65 23.53 21.80 20.98 19,48

Sumatera Utara 14.68 15.01 13.90 12.55 11.51 11.31 10,83

Sumatera Barat 10.89 12.51 11.90 10.67 9.54 9.50 8,99

Riau 12.51 11.85 11.20 10.63 9.48 8.65 8,17

Jambi 11.88 11.37 10.27 9.32 8.77 8.34 7,90

Sumatera Selatan 21.01 20.99 19.15 17.73 16.28 15.47 13,95

Bengkulu 22.18 23.00 22.13 20.64 18.59 18.30 17,36

Lampung 21.42 22.77 22.19 20.98 20.22 18.94 16,58

Bangka 9.74 10.91 9.54 8.58 7.46 6.51 5,16

Kepulauan Riau 10.97 12.16 10.30 9.18 8.27 8.05 6,79

Penduduk Miskin menurut Provinsi Se-SumateraTahun 2005-2011Sumber : Diolah dari data Susenas, 2005-2011, BPS

KabupatenPersentase Penduduk Miskin

2005 2006 2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Lampung Barat 23.97 25.36 24.77 21.74 19,13 17.13

Kab. Tanggamus 19.50 22.00 22.17 20.91 19,79 18.30

Kab. Lampung Selatan 26.28 27.84 26.94 24.72 22,83 20.61Kab. Lampung Timur 26.20 27.63 27.21 23.35 20,86 21.06

Kab. Lampung Tengah 19.63 22.09 22.06 19.89 18,67 16.88

Kab. Lampung Utara 31.40 32.50 32.16 31.24 28,96 28.19

Kab. Way Kanan 27.57 26.18 25.96 22.34 20,92 18.81

Kab. Tulang Bawang 15.03 13.94 13.03 11.17 10,48 10.80

Kab. Pesawaran         22,73 20.49

Kab. Pringsewu           12.45Kab. Mesuji           8.65Kab. Tulang Bawang Barat           7.63Kota Bandar Lampung 9.63 11.22 9.44 15.41 14,39 14.58Kota Metro 9.86 11.92 11.53 15.91 15,07 13.77

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota,di Provinsi Lampung Tahun 2005-2010

Sumber : Diolah dari data Susenas, 2005-2010, BPS

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK

Daerah Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

Jumlah penduduk miskin (Ribu)

Persentase penduduk miskin

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Perkotaan 224.168 236.098 270.303 349,3 301,7 224,3

        16,78 14,30 11,32             

Perdesaan 175.734 189.954 221.543 1.209,0 1.178,2 1.053,7

        21,49 20,65 18,39             Perkotaan dan 188.812 202.414 234.073 1.558,3 1.479,9 1.277,93

Perdesaan       20,22 18,94 16,58             

No. Provinsi /Kab/Kota Ketua TKPK Nomor SK Tanggal

1. Provinsi Wakil Gubernur G/551/II.02/HK/2010 direvisi menjadi G/231/II.02/HK/2012 7 Maret 2012

2. Bandar Lampung Wakil Walikota 438/23/HK/2010 12 Oktober 2010

3. Metro Wakil Walikota 96/KPTS/B.I/2011 23 Februari 2011

4. Tulang Bawang Wakil Bupati B/256/III.02/HK/TB/2010 21 Oktober 2010

5. Lampung Selatan Wakil Bupati B/62.a/IV.02/HK/2010 2010

6. Way Kanan Wakil Bupati B/III.10-WK/HK/2011 2011

7. Pesawaran Wakil Bupati 178.A/IV.06/HK/2010 16 Juli 2010

8. Lampung Utara Wakil Bupati 408 tahun 2010 21 September 2010

9. Tanggamus Wakil Bupati B.67/20/12/2011 24 Maret 2011

10. Lampung Tengah Wakil Bupati 234.A/KPTS/LTD.2/2011 18 Agustus 2011

11. Lampung Timur Wakil Bupati B.280/19/SK 2011 29 Maret 2011

12. Lampung Barat Wakil Bupati B/35/KPTS/III.02/2011 2 Februari 2011

Tidak sesuai dengan Permendagri nomor 42 tahun 2010 ( merupakan Kabupaten Baru)

13. Tulang Bawang Barat Sekda Kab B.177/HK/2009 16 Desember 2009

14. Pringsewu Sekda Kab B/100/KPTS/LT.02/2010 03 Mei 2010

15. Mesuji Sekda Kab B/15/I.02/HK/MSJ/2011 28 Januari 2011

Telah melakukan Rapat Koordinasi TKPKD Provinsi dengan melibatkan TKPKD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung pada tanggal 29 Maret 2012, Rakor TKPKD dan lokakarya PMPK PNPM Perkotaan tanggal 5-6 Juni 2012, Rakor TKPK Provinsi Lampung tanggal 09 Agustus 2012,

Rakor TKPK Provinsi dengan Koordinator Provinsi PNPM,serta PKH, pada tanggal 29 Agustus dan sepakat membentuk sekretariat bersama untuk mempermudah koordinasi dengan diketuai oleh Koordinator PNPM Mandiri Pedesaan.

Menjadi Narasumber pada Rakor TKPK di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tulang Bawang

Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PNPM dan PKH di beberapa Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung

Akan melakukan pelatihan Tim Teknis TKPKD provinsi dan Kabupaten/Kota yang direncanakan pada buan Oktober 2012

Melakukan Penyusunan/pembuatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Lampung

Melakukan Updating data terkait dengan masalah kemiskinan Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi

Lampung tahun 2012

NO KABUPATEN/KOTA % BELANJA

TIDAK LANGSUNG % BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

1 Bandar Lampung 53% 47% 1.488.264.410.763

2 Lampung Tengah 68% 32% 1.376.704.513.612

3 Lampung Timur 60% 40% 1.268.281.760.126

4 Lampung Selatan 57% 43% 1.060.730.660.972

5 Lampung Utara 64% 36% 922.444.346.046

6 Tanggamus 65% 35% 865.722.609.275

7 Lampung Barat 57% 43% 736.238.726.907

8 Pringsewu 62% 38% 730.736.015.043

9 Pesawaran 46% 54% 708.824.500.000

10 Way Kanan 58% 42% 694.196.178.000

11 Tulang Bawang 51% 49% 641.393.588.604

12 Metro 59% 41% 535.595.814.694

13 Tulang Bawang Barat 45% 55% 521.488.365.188

14 Mesuji 35% 65% 407.679.914.936

15 Provinsi Lampung 38% 62% 2.809.749.945.031 11

NO KABUPATEN KEC. APBD (Rp.) APBN (Rp.) Total (Rp.)

1. Lampung Selatan 15 2.145.000.000 40.755.000.000 42.900.000.000

2. Lampung Tengah 17 1.480.000.000 28.120.000.000 29.600.000.000

3. Lampung Timur 20 2.110.000.000 40.090.000.000 42.200.000.000

4. Lampung Utara 21 4.130.000.000 37.170.000.000 41.300.000.000

5. Lampung Barat 25 5.700.000.000 51.300.000.00 57.000.000.000

6. Tulang Bawang 9 1.142.500.000 21.707.500.000 22.850.000.000

7. Way Kanan 14 2.985.000.000 26.865.000.000 29.850.000.000

8. Tanggamus 9 1.065.000.000 20.235.000.000 21.300.000.000

Pesawaran 3 450.000.000 8.550.000.000 9.000.000.000

10. Pringsewu 4 300.000.000 5.700.000.000 6.000.000.000

11. Mesuji 3 345.000.000 6.555.000.000 6.900.000.000

12. Tulang Bawang Barat 3 197.500.000 3.752.500.000 3.950.000.000

Jumlah 143 22.050.000.000 290.800.000.000 312.850.000.000

Periode Jumlah BLM (Rp)

Sumber BLM

APBN APBD

1998 s/d 2011 1.182.950.000.000,- 989.310.000.000,- 193.640.000.000,-

SUMBER KLASTER I KLASTER I I KLASTER I I I PROGRAM LAINNYA

APBD 96.382.800.000 71.565.412.700 74.954.020.000 92.165.976.550

APBN 831.266.492.000 120.799.615.000 4.059.396.000 25.008.250.000

JUMLAH 927.649.292.000 192.365.027.700 79.013.416.000 117.174.226.550

Keterangan: Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan data Anggaran kemiskinan

Banyaknya peraturan yang sering berubah-ubah sehingga membutuhkan waktu untuk pemahaman tupoksi dan penyesuaian struktur kelembagaan.

Sulitnya untuk updating data dari masing-masing SKPD serta Kabupaten/Kota yang terlibat dalam program-program penanggulangan kemiskinan

Belum adanya pemahaman yang sama tentang tanggungjawab dan tugas masing-masing SKPD dalam TKPKD

Tumpang tindih pekerjaan yang sangat banyak di Bappeda atau SKPD sehingga tidak bisa fokus

Belum adanya Tim Teknis yang khusus menangani secara detil tentang permasalahan kemiskinan.