KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT …gloopic.net/uploads/doc/skep/KP_571_Tahun_2014_PET… · ·...
Transcript of KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT …gloopic.net/uploads/doc/skep/KP_571_Tahun_2014_PET… · ·...
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 571 Tahun 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAK3ANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbani
Mengingat
a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan danPengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan telah mengatur mengenaikegiatan penatausahaan dan pengelolaan untuk
Rumah Negara yang ada di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
b. bahwa diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk
mengatur secara khusus pengelolaan
Rumah Negara yang ada di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentangTata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun2014;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian,Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas RumahNegara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23
Tahun 2010 tentang Penatausahaan dan PengelolaanRumah Negara Dilingkungan KementerianPerhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Otoritas Bandar Udara;
-3-
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANUDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimilikinegara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atauhunian dan sarana pembinaan keluarga sertamenunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ataupegawai negeri.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara
yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentudan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggaldi rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatasselama pejabat yang bersangkutan masih memangku
jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negarayang mempunyai hubungan yang tidak dapatdipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakanuntuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telahberhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepadanegara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negarayang tidak termasuk Golongan I dan Golongan IIyang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau prosesadministrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuniRumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
-4-
Pengalihan Status adalah perubahan status RumahNegara Golongan II menjadi Rumah Negara GolonganIII atau perubahan status Rumah Negara Golongan Imenjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknyayang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan RumahSusun beserta atau tidak beserta tanahnya.
Pengalihan hak rumah negara adalah penjualanRumah Negara Golongan III yang berdiri sendiridan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atautidak beserta tanahnya kepada penghuni dengancara sewa beli.
Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
Direktur Jenderal
Perhubungan Udara.adalah Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembagapemerintah di bandar udara yang bertindak sebagaipenyelenggara bandar udara yang memberikan jasapelayanan kebandarudaran untuk bandar udara
yang belum diusahakan secara komersial.
Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintahyang diangkat oleh Menteri dan memiliki
kewenangan untuk menjalankan dan melakukanpengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjaminkeselamatan, keamanan, dan pelayananpenerbangan.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas BandarUdara, Kepala Kantor Unit Penyelenggara BandarUdara (UPBU), Kepala Balai-Balai dan Kepala SatuanPelayanan (Satpel) di lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Udara.
-5-
BAB II
PENGADAAN RUMAH NEGARA
Pasal 2
(1) Pengadaan Rumah Negara di lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara dilakukan dengancara :
a. pembangunan;b. tukar menukar;c. hibah; dand. perolehan lainnya yang sah.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan b, dilakukan sesuai dengan rencanakebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembangunan Rumah Negara untuk pejabatdan/atau pegawai negeri sipil di lingkunganDirektorat Jenderal sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan di atas lahan bersertifikat atasnama Pemerintah Republik Indonesia yangdiperuntukkan bagi Direktorat Jenderal.
(4) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibangun menurut tipe Rumah Negara dan kelasbangunan yang peruntukkannya disesuaikan denganjabatan, pangkat dan golongan pegawai negeri sipilcalon penghuni, sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan ini.
(5) Pengadaan Rumah Negara dapat dilaksanakansecara sekaligus atau bertahap sesuai dengankemampuan keuangan negara melalui Daftar IsianPelaksanaan Anggaran.
BAB III
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
Pasal 3
(1) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor di lingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara palinglambat 3 (tiga) bulan setelah pengadaan RumahNegara, wajib mendaftarkan Rumah Negara kepadaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatatau pejabat yang ditunjuk yaitu sebagai berikut :
a. untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakartakepada Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;
-6-
b. untuk wilayah di luar Daerah Khusus IbukotaJakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum provinsiyang membidangi Rumah Negara.
(2) Pengajuan pendaftaran Rumah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), beserta kelengkapannyatercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
(3) Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaporkan/ ditembuskan kepadaSekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 4
(1) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor mengusulkanpenetapan status Rumah Negara kepada Menterimelalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga)bulan, sejak didaftarkan kepada Menteri PekerjaanUmum atau pejabat yang ditunjuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan Idan Rumah Negara Golongan II pada Kantor OtoritasBandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara(UPBU), Balai-Balai dan Satuan Pelayanan (Satpel) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udaradilakukan secara berjenjang, dengan melampirkanbeberapa dokumen sebagai berikut :a. kartu inventarisasi Rumah Negara;b. kartu legger;c. gambar legger;d. bukti pendaftaran Rumah Negara.
(3) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menterimenetapkan status Rumah Negara Golongan I danRumah Negara Golongan II .
BAB IV
PENGHUNIAN
Pasal 5
(1) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menterimenerbitkan keputusan izin penghunian ataukeputusan pencabutan penghunian Rumah NegaraGolongan I atas dasar usul Sekretaris DirektoratJenderal dan Kepala Kantor terkait.
(2) Rumah Negara Golongan I dihuni oleh pejabatDirektorat Jenderal sepanjang masih memangkujabatannya.
-7-
(3) Pejabat Direktorat Jenderal yang menghuni RumahNegara Golongan I wajib menandatangani SuratKetentuan Penghunian Rumah Negara Golongan Idan menaati ketentuan kewajiban dan laranganpenghunian Rumah Negara yang ada dalam surattersebut, sebagaimana tercantum padaLampiran III.3 Peraturan ini
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yangtidak lagi memangku jabatannya wajibmengosongkan dan menyerahkan Rumah NegaraGolongan I kepada Direktorat Jenderal dalam waktupaling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnyajabatan tersebut, melalui :a. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Kantor
Pusat Direktorat Jenderal;b. Kepala Kantor untuk Kantor Otoritas Bandar
Udara, UPBU, Balai-Balai dan Satpel.
Pasal 6
(1) Keputusan Penunjukkan Penghunian Rumah NegaraGolongan II diterbitkan oleh :a. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Kantor
Pusat Direktorat Jenderal;b. Kepala Kantor untuk Kantor Otoritas Bandar
Udara, UPBU, Balai-Balai dan Satpel.
(2) Keputusan penunjukkan penghunian Rumah NegaraGolongan II berpedoman pada kriteria kedinasan danfaktor sosial pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
(3) Kriteria kedinasan dan faktor sosial pegawai negerisipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputiantara lain :
a. masa kerja;b. pangkat dan golongan;c. jabatan/ eselon;d. pendidikan;e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);f. keterangan tidak memiliki rumah;dang. susunan keluarga.
(4) Kriteria kedinasan dan faktor sosial pegawai negerisipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantumdalam Lampiran III.l Peraturan ini.
-8-
(5) Penilaian penghunian yang berdasarkan kriteriakedinasan dan faktor sosial pejabat dan/ataupegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padaayat (3) menggunakan ambang batas nilai sebagaiberikut :
a. Tipe B, ambang batas penilaian 82,50;b. Tipe C, ambang batas penilaian 72;c. Tipe D, ambang batas penilaian 59,50;d. Tipe E, ambang batas penilaian 51.
(6) Bentuk penilaian penghunian sebagaimanadimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantumdalam Lampiran III.2 Peraturan ini.
(7) Calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebelummenempati rumah wajib menandatangani SuratKetentuan Penghunian Rumah Negara Golongan IIdan menaati ketentuan kewajiban dan laranganpenghunian Rumah Negara yang ada dalam surattersebut, sebagaimana tercantum padaLampiran III.4 Peraturan ini.
(8) Kewajiban penghunian Rumah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (6), sebagai berikut :a. membayar sewa;b. memelihara;c. memanfaatkan rumah sesuai fungsinya;d. membayar Pajak Bumi dan Bangunan;dane. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon,
air, dan/atau gas.
(9) Larangan penghunian Rumah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (6) , sebagai berikut :a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah
Negara;b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian
Rumah Negara;c. memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai
dengan fungsinya;d. menyerahkan hak penghunian Rumah Negara
kepada pihak lain;dane. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan
yang melanggar peraturan perundang-undangandan/atau norma kesusilaan.
(10) Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pejabatdan/atau pegawai negeri sipil Direktorat Jenderalsepanjang yang bersangkutan masih berstatussebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil.
-9-
(11) Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (2) yang tidak lagi memangkujabatannya dan/atau tidak lagi menjadi pegawainegeri sipil wajib mengosongkan dan menyerahkanRumah Negara Golongan II, kepada Kementeriandalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelahberakhirnya jabatan dan/atau status pegawai negerisipil, melalui :a. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Kantor
Pusat Direktorat Jenderal;b. Kepala Kantor untuk Kantor Otoritas Bandar
Udara, UPBU, Balai-Balai dan Satpel.
(12) Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Kantormenerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) RumahNegara Golongan II atau Surat PencabutanPenghunian Rumah Negara Golongan II yangdikelolanya.
(13) Bentuk Surat Izin Penghunian Rumah NegaraGolongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (12),sebagaimana tercantum pada Lampiran III.5Peraturan ini.
Pasal 7
(1) Masa berlaku Surat Izin Penghunian Rumah NegaraGolongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasioleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau KepalaKantor.
(2) Masa berlaku Surat Izin Penghunian Rumah NegaraGolongan II dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum3 (tiga) tahun, jika pegawai negeri sipil DirektoratJenderal yang bersangkutan :a. pensiun;b. meninggal dunia;.c. dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi;d. berhenti atas kemauan sendiri;e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan
hormat;
f. menyerahkan hak penghunian kepada DirektoratJenderal; atau
g. dicabut izin penghuniannya.
Pasal 8
Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dapatdicabut apabila :
a. pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal yangbersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9); dan
-10-
b. menurut hasil evaluasi, pegawai negeri sipilDirektorat Jenderal yang bersangkutan tidak lagilayak menghuni Rumah Negara Golongan II.
BAB V
PENGALIHAN STATUS
Pasal 8
(1) Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnyamenjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.
(2) Rumah Negara Golongan I dapat difungsikansebagai mess atau asrama dengan terlebih dahulumengubah statusnya menjadi Rumah NegaraGolongan II.
(3) Pengalihan status Rumah Negara Golongan Imenjadi Rumah Negara Golongan II dapat dilakukandalam hal :
a. adanya perubahan atau penggabunganorganisasi Kementerian;dan/atau
b. berdasarkan penilaian Menteri sudah tidakmemenuhi fungsi sebagaimana ditetapkansemula.
Pasal 9
(1) Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadiRumah Negara Golongan I dapat dilakukan dalamhal:
a. secara teknis memenuhi syarat sebagaiRumah Negara Golongan I; dan
b. Rumah Negara Golongan II atau berbentukmess/asrama yang tidak dihuni.
(2) Rumah Negara Golongan II dapat dialihkanstatusnya menjadi Rumah Negara Golongan IIIsetelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
(3) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapatdialihkan statusnya menjadi Rumah NegaraGolongan III adalah sebagai berikut :a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi
sebagai mess atau asrama;b. Rumah Negara Golongan II yang berasal dari
Rumah Negara Golongan I;
-11-
c. Rumah Negara yang merupakan bagian darifasilitas kantor;atau
d. Rumah Negara yang masih dalam sengketaatau menurut Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang bermasalah.
Pasal 10
Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadiRumah Negara Golongan III harus memenuhi persyaratansebagai berikut :
a. Tanah tempat berdirinya Rumah Negara telahbersertifikat;
b. Telah terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat dan telah memiliki statusgolongan;
c. Umur Rumah Negara sekurang-kurangnya 10(sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atausejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagaiRumah Negara;
d. Penghuni telah memiliki masa kerja sebagai pegawainegeri paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
e. Penghuni Rumah Negara memiliki Surat IzinPenghunian (SIP) yang sah dan suami atau istriyang bersangkutan belum pernah membeli ataumemperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dariNegara berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
f. Penghuni menyatakan bersedia mengajukanpermohonan pengalihan hak paling singkat 1 (satu)tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadiRumah Negara Golongan III dengan ketentuankarena kelalaian mengajukan permohonan tersebutkepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
g. Rumah dan/atau tanah tidak dalam sengketaberdasarkan surat pernyataan dari instansi yangbersangkutan, sebagaimana tercantum padaLampiran V.8 Peraturan ini; dan
h. Hasil kajian Sekretaris Direktorat Jenderalmenyatakan bahwa Rumah Negara Golongan IIdapat dialihkan statusnya menjadi Rumah NegaraGolongan III.
-12-
Pasal 11
(1) Prosedur pengalihan status Rumah NegaraGolongan II menjadi Rumah Negara Golongan IIIsebagai berikut :a. Penghuni mengajukan surat permohonan
pengalihan status kepada SekretarisDirektorat Jenderal dan/atau Kepala Kantor;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal dan/atauKepala Kantor secara berjenjang mengajukanusul pengalihan status Rumah Negara kepadaMenteri melalui Sekretaris Jenderal;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal mengkajiusulan pengalihan status golongan RumahNegara sebelum diusulkan kepada Menteri;
d. Sekretaris Jenderal mengkaji usulsebagaimana dimaksud pada huruf b, untukmenindaklanjuti usul dimaksud;
e. Apabila usul sebagaimana dimaksud padahuruf b disetujui Menteri, Sekretaris Jenderalatas nama Menteri menyampaikan usulpengalihan status Rumah Negara kepadaMenteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.
(2) Bentuk surat permohonan pengalihan statusRumah Negara Golongan II menjadi Rumah NegaraGolongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a), pada Lampiran IV Peraturan ini.
(3) Penolakan atas usulan pengalihan status RumahNegara Golongan II menjadi Rumah NegaraGolongan III, baik oleh Sekretaris JenderalKementerian atas nama Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b maupun olehMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,ditindaklanjuti oleh Sekretaris JenderalKementerian atas nama Menteri denganmenyampaikan penolakan dimaksud kepadaDirektur Jenderal discrtai alasan penolakan.
Pasal 12
Persyaratan penghuni Rumah Negara yang dapatmengajukan pengalihan status Rumah Negara yangdihuninya dari Rumah Negara Golongan II menjadi RumahNegara Golongan III adalah sebagai berikut :
a. Penghuni telah bekerja sebagai pegawai negeri sipildi lingkungan Direktorat Jenderal secara berturut-turut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
-13-
b. Penghuni memiliki Surat Izin Penghunian yang sahdan belum pernah membeli atau memperolehfasilitas rumah dan/atau tanah dari negara;dan
c. Selama penghuni menempati Rumah Negara tidakmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (9).
BAB VI
PENGHAPUSAN
Pasal 13
(1) Surat Keputusan Penghapusan Rumah NegaraGolongan III dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderalsetelah terbit surat rekomendasi persetujuanpengalihan status Rumah Negara Golongan IImenjadi Rumah Negara Golongan III yangditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.
(2) Setelah Surat Keputusan Penghapusan RumahNegara Golongan III sebagaimana dimaksud ayat (1)diterbikan, unit kerja yang bersangkutan segeramenghapus Rumah Negara tersebut dari DaftarBarang Milik Negara/ Sistem Informasi ManajemenAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
Pasal 14
(1) Rumah Negara Golongan I dan Rumah NegaraGolongan II tidak dapat dihapus kecuali jika :a. terkena rencana umum tata ruang baru yang
mengharuskan dihapuskannya RumahNegara tersebut;atau
b. adanya keadaan memaksa di luarkemampuan manusia [force majeur) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
-14-
BAB VII
PENGALIHAN HAK
Pasal 15
(1) Pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan IIImenjadi kewenangan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat setelah mendapat izinpersetujuan Menteri Keuangan.
(2) Permohonan pengalihan hak atas Rumah NegaraGolongan III diajukan oleh penghuni sah, kepadaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatdengan tembusan kepada Menteri, denganmelampirkan berkas sebagaimana tercantum dalamLampiran V. 1.
(3) Permohonan pengalihan hak atas Rumah NegaraGolongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus mendapat legalisasi dari Sekretaris Jenderalatas nama Menteri.
Pasal 16
(1) Persyaratan penghuni yang dapat mengajukanpermohonan pengalihan hak atas Rumah NegaraGolongan III sebagai berikut :a. Pegawai Negeri :
1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, denganmelampirkan Surat Keterangan MasaKerja sebagaimana tercantum padaLampiran V.6 Peraturan ini ;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;3. belum pernah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah darinegara berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku,dengan melampirkan Surat PernyataanBelum Pernah Membeli/MemperolehRumah Negara sebagaimana tercantumpada V.7 Peraturan ini.
b. Pensiunan Pegawai Negeri :
1. menerima pensiun dari negara;2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
-15-
3. belum pernah membeli atau memperolehfasilitas rumah dan/atau tanah darinegara berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku,dengan melampirkan Surat PernyataanBelum Pernah Membeli/ MemperolehRumah Negara sebagaimana tercantumpada V.7 Peraturan ini.
c. Janda/ Duda Pegawai Negeri :
1. masih berhak menerima tunjanganpensiun dari Negara, apabila :
a) almarhum suaminya/ istrinyasekurang-kurangnya mempunyaimasa kerja 10 (sepuluh) tahunpada negara; atau
b) masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangkawaktu sejak yang bersangkutanmenjadi janda/duda berjumlahsekurang-kurangnya 10 (sepuluh)tahun.
2. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
3. Belum pernah membeli ataumemperoleh fasilitas rumah dan/atautanah dari negara berdasarkan peraturanperundang- undangan yang berlaku,dengan melampirkan Surat PernyataanBelum Pernah Membeli/MemperolehRumah Negara sebagaimana tercantumpada Lampiran V.7 Peraturan ini.
(2) Apabila penghuni Rumah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meninggal duniamaka pengajuan permohonan pengalihan hakatas Rumah Negara dapat diajukan oleh anaksah dari penghuni yang bersangkutan.
(3) Apabila penghuni Rumah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2), meninggal duniadan tidak mempunyai anak sah, maka rumahdikembalikan ke negara.
(4) Bentuk surat permohonan pengalihan hak RumahNegara kepada Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat sebagaimana tercantum padaLampiran V.2, V.3, V.4 dan V.5 Peraturan ini.
-16-
BAB VIII
PENUNJUKAN PENANDATANGANAN PENGALIHAN HAK
Pasal 17
Penghuni Rumah Negara menyampaikan Permohonanpengalihan hak Rumah Negara Golongan III untukditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal danditeruskan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikankepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkansurat keputusan pengalihan hak.
BAB IX
SEWA RUMAH NEGARA
Pasal 18
(1) Besaran sewa Rumah Negara dihitung berdasarkanpada ketentuan sebagaimana tercantum padaLampiran VI Peraturan ini.
(2) Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan Idan Rumah Negara Golongan II dilakukan olehPetugas Daftar Gaji pada Kantor Otoritas BandarUdara, UPBU, Balai atau Satpel penghuni RumahNegara yang bersangkutan.
(3) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah NegaraGolongan I dan Golongan II dilakukan oleh KepalaKantor Perbendaharaan dan Kas Negara, denganmemotong langsung dari daftar gaji setelahdiusulkan oleh Petugas Daftar Gaji pada Kantor/UPBU/Satpel penghuni Rumah Negara yangbersangkutan.
(4) Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa RumahNegara Golongan I dan Rumah Negara Golongan IIdilakukan oleh Pembina Barang Inventaris Instansiyang bersangkutan, bersama Direktur JenderalAnggaran atau Pejabat yang ditunjuknya.
Pasal 19
Besarnya sewa Rumah Negara akan dilakukanpenyesuaian secara periodik oleh Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat dengan persetujuanMenteri Keuangan
-17-
BABX
LAPORAN
Pasal 20
(1) Monitoring dilaksanakan dalam rangka tertibadministrasi penatausahaan dan pengelolaanRumah Negara.
(2) Monitoring tersebut meliputi :
a. Masa berlakunya Surat Ijin Penghunian;b. Hak penghunian Rumah Negara;c. Golongan Rumah Negara;d. Tipe Rumah Negara;e. Pembayaran dan tunggakan sewa Rumah
Negara.
(3) Monitoring dilaksanakan oleh Direktur Jenderalsesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Pasal 21
(1) Laporan Monitoring disampaikan secara berjenjangoleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan/atau KepalaKantor kepada Direktur Jenderal setiap semester,bersamaan dengan Laporan Barang Milik Negara.
(2) Laporan Monitoring sebagaimana dimaksud padaPasal 20 ayat (2) sebagaimana tercantum dalamLampiran VII Peraturan ini.
BAB XI
PENERTIBAN RUMAH NEGARA
Pasal 22
Pengawasan dan pengendalian terhadap penertiban RumahNegara, merupakan kewenangan Direktorat Jenderal danpelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris DirektoratJenderal atau Kepala Kantor.
-18-
BAB XII
SANKSI
Pasal 23
Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan DirekturJenderal ini dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 24
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Desember2014
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas,
ttd.
BAMBANG TJAHJONO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Keuangan;6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;8. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Kantor UPBU/ Satpel di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
.se§i{jk£ dengan aslinyaJBAQIAILkuKUM DAN HUMAS,
,HAYAT
5emDinaTk.I (IV/b)NIP. 19680619 199403 1 002
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
nomor : KP 571 TAHUN 2014TANGGAL : 01 DESEMBER 2014
STANDAR TIPE DAN KELAS RUMAH NEGARA
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI
Pengadaan rumah negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar,atau tukar bangun dilaksanakan sesuai dengan standar tipe dan kelasrumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri.
I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri.
1. Tipe A
a. Diperuntukanbagi Direktur Jenderal
b. Luas bangunan :
c. Luas tanah :
d. Fasilitas rumah :
1) Ruang Tamu2) Ruang Kerja3) Ruang Duduk4) Ruang Makan5) Ruang Tidur6) Kamar mandi/WC7) Dapur8) Gudang9) Garasi10) Ruang Tidur Pembantu11) Ruang Cuci12) KM Pembantu
e. Konstruksi :
1) Pondasi
250 m2
600 m2
1 ruang1 ruang1 ruang1 ruang4 ruang2 ruang1 ruang1 ruang1 ruang2 ruang1 ruang1 ruang
batu belah/beton bertulang/kayu kelasII
beton bertulang/baja/kayukelas II
marmer lokal/keramik/vinil, kayubata/bataco diplester dan dicat tembokgypsum/asbes semen/kayu lapis dicatgenteng keramik berglazuur/ sirap/asbes/sengkayu diplitur/dicat
PAM, sumur pantek,
min 3 m3
PLN 2200 - 4400 VA
sesuai kebutuhan
6 m3
alami atau buatan (AC)
2) Struktur
3) Lantai4) Dinding5) Plafond6) Atap
7) Kosen dan daun pintu/jendela8) Utilitas :
a) Air bersih
b) Tandon air
c) Listrik
d) Telepon
e) Septictank dan rembesan
f) Tata udara
2. Tipe Ba. Diperuntukkan bagi :
1) Direktur2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1)3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IV/d keatas
b. Luas bangunan 120 m2
c. Luas tanah 350 m2
d. Fasilitas rumah :
1) Ruang Tamu 1ruang
2) Ruang Kerja 1ruang
3) Ruang Duduk 1ruang
4) Ruang Makan 1ruang
5) Ruang Tidur 3 ruang
6) Kamar mandi/WC 1ruang
7) Dapur : 1ruang
8) Gudang : 1ruang
9) Garasi : 1ruang
10) Ruang Tidur Pembantu : 1ruang
11) Ruang Cuci : 1ruang
12) KM Pembantu : 1 ruang
e. Konstruksi :
1) Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayun
2) Struktur :
11
beton bertulang/baja/kayu klas II
3) Lantai : keramik/vinil
4) Dinding : bata/bataco diplester dan dicat ten
5) Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
6) Atap : genteng/ sirap/ asbes/ seng
71 Kosen dan daun pintu/jendela : kayu dicat
8) Utilitas :
a) Air bersih : PAM, sumur pantek,
b) Tandon air : min 2 m^c) Listrik : PLN 1350 - 2200 VA
d) Telepon : sesuai kebutuhan
e) Septictank dan rembesan : 5m3
9) Pagar batu bata/bataco/besi/baja/kayu
3. Tipe Ca. Diperuntukan :
1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1)3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IV/a s/d. IV/c
b. Luas bangunan
c. Luas tanah
d. Fasilitas rumah :
1) Ruang Tamu2) Ruang Makan3) Ruang Tidur4) Kamar mandi/WC5) Dapur6) Gudang7) Ruang Cuci
70 m2
200 m2
1ruang
1 ruang
3 ruang1 ruang
1 ruang
1 ruang
1 ruang
e. Konstruksi :
1) Pondasi
2) Struktur3) Lantai4) Dinding5) Plafond6) Atap7) Kosen dan daun pintu/jendela8) Utilitas :
a) Air bersih
b) Tandon air
c) Listrik
d) Septictank dan rembesan
9) Pagar
batu belah/beton bertulang/kayu kelasII
beton bertulang/baja/kayu kelas IIkeramik/vinil/tegel PCbata/bataco diplester dan dicat tembokasbes semen/kayu lapis dicatgenteng/sirap/asbes/sengkayu dicat
PAM, sumur pantek,
min 1 m3
PLN 900 - 1350 VA
2 - 4 m3
batu bata/bataco, besi, baja, kayu.
4. Tipe Da. Diperuntukan:
1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1)3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan III/a s/d.
Ill/d
50 m2
120 m2
b. Luas bangunan
c. Luas tanah
d. Fasilitas rumah :
1) Ruang Tamu2) Ruang Makan3) Ruang Tidur4) Kamar mandi/WC5) Dapur6) Ruang Cuci
e. Konstruksi :
1) Pondasi :
2) Struktur :3) Lantai :4) Dinding :5) Plafond :6) Atap :7) Kosen dan daun pintu/jendela8) Utilitas :
a) Air bersih :
b) Tandon air :
c) Listrik :
d) Septictank dan rembesan :
9) Pagar :
1ruang
1 ruang2 ruang1 ruang1 ruang1 ruang
batu belah/beton bertulang/kayu kelasII
beton bertulang/baja/kayu klas IIkeramik/vinil/tegel PCbata/bataco diplester dan dicat tembokasbes semen/kayu lapis dicatgenteng/ sirap/asbes/ seng
kayu dicat
PAM, sumur pantek,
min 1 m3
PLN 900 - 1350 VA
2 -4m3
batu bata/bataco/besi/baja/kayu.
5. Tipe Ea. Diperuntukan:
1) Kepala Sub Seksi2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1)3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan II/d kebawah
b. Luas bangunan : 36 m2c. Luas tanah : 100 m2
d.
e.
Fasilitas rumah :
1) Ruang Tamu2) Ruang Makan3) Ruang Tidur4) Kamar mandi/WC5) Dapur6) Ruang CuciKonstruksi :
1) Pondasi
2) Struktur :3) Lantai :4) Dinding :5) Plafond :6) Atap :7) Kosen dan daun pintu/jendela8) Utilitas :
a) Air bersih
b) Tandon air
c) Listrik
d) Septictank dan rembesan9) Pagar
1ruang1 ruang
2 ruang1 ruang1 ruang: 1 ruang
batu belah/ beton bertulang/ kayu kelasII
beton bertulang/ baja/ kayu kelas IIkeramik/ vinil/ tegel PCbata/ bataco diplester dan dicat tembokasbes semen/kayu lapis dicatgenteng/ sirap / asbes/ seng: kayu dicat
PAM, sumur pantek,min 1 m3
PLN 900 - 1350 VA
: 2 - 4 m3
batu bata/bataco/besi/baja/kayu
II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.
1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayahyang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka standar luas lahan dapatdisesuaikan;
2. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunanbertingkat/Rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku,disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara:a. DKI Jakarta
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kab/Kotad. Perdesaan
20%
30%
40%
50%
Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan ketentuan RT/RWsetempat atau letak tanah disudut.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas,
ttd.
BAMBANG TJAHJONO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGlAN HUKUM DAN HUMAS,
Pembina Tk.I (IV/b)NIP. 19680619 199403 1 002
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
nomor KP 571 TAHUN 2014tanggal 01 DESEMBER 2014
1. Contoh Surat Pengajuan Pendaftaran Rumah Negara
KANTOR/ UPBU/ SATPEL :
Nomor
LampiranPerihal
Tanggal/ Bulan/ Tahun
KepadaYth. Direktur Penataan Bangunan dan
LingkunganDitjen Cipta Karya/ DinasPekerjaan Umum
Di.
SURAT PENGANTAR
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaranRumah Negara berikut Daftar Inventaris, Kartu Legger dan Gambar Legger masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo)sebagai berikut :
NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
ESELON 11/ KEPALA KANTOR/ SATPEL
Tembusan :
Sekretaris Ditjen Perhubungan UdaraNIP.
2. Daftar Inventarisasi Rumah Negara (Gol I Dan II)
1 •»<>
WW
1 ~JrJ
1GHOI
*i>W U.:. twww
A | A •-• A fr »Aii.**'fw>
tOO*A
ngw^ Ot»-Airii MCNtf 5TAJ
001
((Ml
•UKS
1 S JT m a v m a HIU>5
IMMM
T A R A HMA* AT AS
JA»»*A.M
«r
i**2} [lAMJ^. haf'J'- mPtAYA
>'AJ(CA«pj Sl,A»AC* MK1 A
2 .' 4 | 4 1 8 V '•: • i I? ii ! i« >* B
Jl)Mi»n1
ESELON 11/ KEPALA KANTOR/ SATPEL
NIP.