Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan...
Transcript of Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
I.
Pendahuluan
II.
Pangan
dan
Gizi
Sebagai
Investasi Pembangunan
III.
Analisis
Situasi
Pangan
dan
Gizi
di
Indonesia
IV.
Rencana
Aksi
V.
Matriks
Rencana
Aksi
Nasional
Pangan
dan
Gizi
2
3
Masih
tingginya
angka
kemiskinan
•
14,1 persen
(BPS, 2009)•
13,3 persen
(BPS, 2010)
Masih
tingginya
disparitas
angka
kekurangan
gizi
pada
balita
per provinsi
•
NTB : 30,5 persen
(Riskesdas
2010)•
Sulut
: 10,6 persen
(Riskesdas
2010)
Masih
tingginya
jumlah
penduduk
yang sangat
rawan
pangan
(kurang
dari
1.400 Kkal/orang/hari)
•
11,07 persen
(BPS, 2008)•
14,47 persen
(BPS, 2009)
4
Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-
2025 menegaskan bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”.
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN) 2010-2014 secara
tegas
telah
memberikan
arah
pembangunan
pangan
dan
gizi
yaitu
meningkatkan
ketahanan
pangan
dan
status
kesehatan
dan
gizi
masyarakat.
5
3.
Instruksi
Presiden
No 3 tahun
2010,
tentang
penyusunan:
a)
NASIONAL: Rencana
Aksi
Nasional
Pangan
dan
Gizi
2011 –
2015
b)
DAERAH: Penyusunan
Rencana
Aksi
Daerah
Pangan
dan
Gizi
6
Sebagai acuan
dalam
melaksanakan
pembangunan pangan
dan
gizi
bagi
institusi pemerintah, organisasi
non
pemerintah, institusi
swasta, masyarakat dan
pelaku
lain, baik
pada
tataran
nasional, provinsi, maupun
kabupaten
dan kota
7
Melalui
serangkaian
workshops,
seminar, studi
literatur, dan
diskusi terbatas
Melibatkan:•
Kementerian/Lembaga
•
Perguruan
Tinggi
•
Organisasi
Profesi
di
bidang
pangan
dan
gizi
•
International Partner
8
9
TANTANGAN
1. Sosial dan Budaya• Disparitas kemiskinan• Disparitas pendidikan• Persepsi hak asasi manusia• Pemberdayaan keluarga dan
pengarusutamaan gender• Persepsi kesehatan reproduksi• Tabu makanan, kepercayaan dan perilaku
yang bertentangan dengan kesehatan
2. Sistem Pangan dan Gizi•Sumberdaya manusia•Infrastruktur•Pembiayaan•Implementasi Standar Pelayanan Minimal•Ketahanan pangan terkait dengan climate
change•Kewaspadaan (surveilans) pangan dan gizi terkait dengan tingkat kemiskinan•Pengawasan mutu dan keamanan pangan•Koordinasi dan kemitraan•Penelitian pangan dan gizi termasuk kurang zat gizi mikro
5 PILAR RENCANA AKSI
1.
Perbaikan
GiziMasyarakat
terutamapada
ibu
pra‐hamil, ibuhamil
dan
anak2.
PeningkatanAksesibilitas
Panganyang beragam
3.
Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
4.
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. Penguatan KelembagaanPangan dan Gizi
KELUARAN
1. Meningkatnya cakupan ASI ekslusif, D/S, KN dan K4
2.
Meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor PPH
3.
Meningkatnya
cakupan
jajanananak
sekolah
yang memenuhisyarat
dan
produk
PIRT tersertifikasi
4.
Meningkatnya
jumlahrumahtangga
yang melakukanPHBS
5.
Meningkatnya
jumlah
kab/kotayang mempunyai
SKPD bidangPangan
dan
Gizi6. Meningkatnya peraturan
perundangan Pangan dan Gizi7. Meningkatnya tenaga D3 gizi
puskesmas dan PPL kecamatan
SASARAN PEMBANGUNANPANGAN DAN GIZI PADA TAHUN 2015
•Prevalensi anak balita ‐ Gizi kurang: 15.5%‐ Pendek: 32%•Konsumsi pangan dengan asupan kalori 2.000Kkal/hr
1.
Prioritas
pelayanan
kesehatan
dan
gizi
berkelanjutan
harus
difokuskan
pada
periode
emas
kehidupan
yaitu
masa
ibu
pra-
hamil, masa
ibu
hamil
(janin
dalam
kandungan), bayi
dan
anak
baduta
dengan
paket
intervensi
kesehatan-gizi
yang sudah
terbukti
efektif.
2.
Peningkatan
aksesibilitas
pangan
di
tingkat
rumah
tangga
pada
wilayah
sangat
rawan
pangan
dan
wilayah
rawan
pangan
melalui
(1) pengembangan
desa
mandiri
pangan
dan
lumbung
pangan
masyarakat; dan
(2) percepatan
diversifikasi
pangan
sumber
daya
lokal
dan
pengembangan
agroindustri
di
perdesaan
untuk
memperluas
lapangan
kerja.
3.
Peningkatan
pengetahuan, keterampilan, sikap
serta
perubahan
perilaku/budaya
konsumsi
pangan
masyarakat
kearah
konsumsi
pangan
yang semakin
beragam, bergizi
seimbang, dan
aman
10
4.
Penerapan
standar
keamanan
pangan
berdasarkan
kajian
risiko, meneruskan
teknologi
inovatif
yang tepat
guna, memberdayakan
pemerintah
daerah
dalam
peningkatan
pengawasan, kuantitas
dan
kualitas
pengawas
makanan
dan
mengembangkan
sistem
kewaspadaan
pangan
dan
gizi.
5.
Penerapan
perilaku
hidup
bersih
dan
sehat
(PHBS) melalui
upaya
mendorong
kebijakan
sehat
bidang
pangan
dan
gizi, penguatan
pengawasan
sosial, pembinaan
PHBS di
rumah
tangga, dan
internalisasinya
dalam
kurikulum
pendidikan
di
sekolah
dasar
dan
menengah.
6.
Peningkatan
kemitraan
dan
kerjasama
multi-sektor
dalam
lembaga
nasional
pangan
dan
gizi
yang efektif, serta
membentuk
badan
yang bersifat
paralel
sampai
tingkat
daerah.
11
12
1.
Pangan
dan
Gizi
untuk
Pertumbuhan
dan
Kecerdasan
•
Anak
yang memiliki
status gizi
kurang
atau
buruk
mempunyai
resiko
kehilangan
tingkat
kecerdasan
atau
IQ
sebesar
10-15 poin
2.
Pangan
dan
Gizi
untuk
Kesehatan
dan
Produktivitas
•
Dengan
diperbaikinya
konsumsi
pangan
dan
status gizi,
produktivitas
masyarakat
miskin
dapat
ditingkatkan
sebagai
modal untuk
memperbaiki
ekonominya
dan
mengentaskan
diri
dari
kemiskinan
3.
Pangan
dan
Gizi
sebagai
Penentu
Daya
Saing
Bangsa
•
Masalah
pangan
dan
gizi
dalam
jangka
panjang
dan
menengah
akan
terjadi
kehilangan
generasi
(generation
lost)13
14
15
16
Angka prevalensi kekurangan gizi pada anak 0-59 bulan yang memiliki kecenderungan menurun
17
Terjadi disparitas skor PPH antara perdesaan dan perkotaan
•
Hasil
monitoring : adanya
penurunan
produk
TMS (tidak
memenuhi
syarat) dari
tahun
2006- 2009.
•
Produk
pangan
yang mengandung
bahan
berbahaya
masih
berfluktuasi
di
antara
10 persen
sampai
13 persen
•
Produk
yang mengandung
bahan
tambahan
pangan
berlebih
juga
berfluktuasi
di
sekitar
15 persen
sampai
30 persen
18
•
41 persen
keluarga
yang mempunyai
perilaku
pemberian
makanan
bayi
yang benar
•
34, 3 persen
cakupan
pemberian
ASI Eksklusif
(Susenas
2009)
•
56 persen
anak
balita
yang melakukan
penimbangan
balita
4 kali atau
lebih
•
1,7 persen
anak
5-9 tahun
yang merokok
(2010)
•
48,2 persen
kurang
melakukan
aktivitas
fisik
•
23 persen
kebiasaan
cuci
tangan
yang benar
•
38,7 persen
penduduk
melakukan
PHBS
19
•
Inpres
No.14 Tahun
1974 terbentuknya
kelompok
kerja
fungsional
antar
kementerian
•
Inpres
No.20 Tahun
1979 terbentuk
Badan
Perbaikan
Gizi
Daerah
•
Terbentuknya
Dewan
Ketahanan
Pangan
melalui
Peraturan
Presiden
No.83 Tahun 2006
20
21
22
Disparitas angka prevalensi kekurangan gizi yang masih tinggi antarprovinsi
23
Terjadi disparitas angka prevalensi pendek (stunting) pada anak 0-59 bulan yang tinggi antarprovinsi
24Juga terjadi disparitas penduduk sangat rawan pangan (konsumsi energi < 1.400 Kkal/hari yang cukup tinggi antarprovinsi
25
STRATIFIKASI PROPINSI
26
27
Kebijakan:•
Peningkatan status gizi masyarakat terutama ibu dan anak melalui ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi, sejalan dengan penguatan mekanisme koordinasi lintas bidang dan lintas program serta kemitraan.
28
1.
Perbaikan
gizi
masyarakat
terutama
pada
ibu
pra
hamil,
ibu
hamil, dan
anak
melalui
peningkatan ketersediaan dan
jangkauan
pelayanan kesehatan berkelanjutan yang
difokuskan pada
intervensi gizi
efektif pada ibu pra-hamil,
ibu hamil, bayi, dan anak baduta.
2.
Peningkatan
aksesibilitas
pangan
yang beragam
melalui
peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin.
3.
Peningkatan
pengawasan
mutu
dan
keamanan
pangan
melalui
peningkatan pengawasan keamanan pangan yang
difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi.
29
4.
Peningkatan
perilaku
hidup
bersih
dan
sehat
(PHBS)
melalui
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan
peran
pimpinan
formal serta
non formal terutama
dalam
perubahan
perilaku
atau
budaya
konsumsi
pangan
yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku
hidup
bersih
dan
sehat, serta
merevitalisasi posyandu.
5.
Penguatan
kelembagaan
pangan
dan
gizi
melalui
penguatan
kelembagaan pangan
dan
gizi
di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten
dan
kota
yang
mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi, termasuk sumber daya serta
penelitian
dan
pengembangan.
30
31
Untuk pelaksanaan
kebijakan
dan
strategi di
tingkat
provinsi, maka
provinsi
dikelompokkan
menjadi
empat strata berdasarkan:
•
proporsi
penduduk
sangat
rawan
pangan
(cut off
point
14,47 persen) dan•
persentase
pendek
pada
anak
balita
(cut off
point
32 persen)
32
Stratifikasi
Provinsi
Strategi
5 Pilar
Rencana
Aksi
Gizi
Masyarakat
Aksesibilitas
Pangan
Mutu
dan
Keamanan
Pangan
Perilaku
Hidup
Bersih
dan
Sehat
Kelembagaa
n Pangan
dan
Gizi
Strata 1 X X X X X
Strata 2 XX XXX XX XX XX
Strata 3 XXX XX XX XXX XX
Strata 4 XXX XXX XXX XXX XXX
33
Keterangan: Jumlah “x” menunjukkan tingkat intensitas intervensi yang dilakukan
Kebijakan:
Melanjutkan penurunan prevalensi kurang
gizi pada ibu dan anak dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, agar berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs 1, 4, 5 dan 6.
Strategi:1.
Peningkatan
aksesibilitas
pangan
dengan
mengembangkan
pemetaan
kabupaten
dan
kota
berdasarkan
indikator
prevalensi
pendek
anak
balita
dan
asupan
kalori
< 1400
Kkal/orang/hari
untuk
prioritas
penanganan
wilayah.
2.
Penguatan
kelembagaan
pangan
dan
gizi
dengan
harmonisasi
Rencana
Aksi
Pangan
dan
Gizi
di
tingkat
kabupaten
dan
kota
untuk
mencapai
target MDGs.
34
3.
Peningkatan
Perilaku
Hidup
Bersih
dan
Sehat
melalui
peningkatan
akses
informasi
dan
edukasi
tentang
PHBS bidang
pangan
dan
gizi
kepada
individu,
keluarga, dan
masyarakat
terutama
untuk
menanggulangi
gizi
lebih
dan
penyakit
tidak
menular
terkait
gizi.
4.
Peningkatan
pengawasan
mutu
dan
keamanan
pangan
dengan
menjaga
mutu
dan
keamanan
pangan
termasuk
makanan
jajanan, produk
industri
rumah
tangga
(PIRT), dan
air minum
5.
Perbaikan
gizi
masyarakat
dengan
mengukur
panjang/tinggi
badan
semua
anak
baduta
setiap
6
bulan
selama
bulan
distribusi
kapsul
vitamin A.
35
Kebijakan: Melanjutkan
penurunan
prevalensi
kurang
gizi
pada
ibu
dan
anak
dan
meningkatkan
tingkat
konsumsi
masyarakat
terutama
di
daerah
sangat
rawan
pangan.
Strategi:1.
Penguatan
kelembagaan
pangan
dan
gizi
dengan
meningkatkan
sumber
daya
termasuk
anggaran
dan
SDM bidang
pangan.2.
Peningkatan
aksesibilitas
pangan
dengan
: (i) Meningkatkan
aksesibilitas
pangan
beragam
untuk
memenuhi
asupan
kalori
minimal 2000 Kkal/orang/hari
terutama
bagi
rumah
tangga
miskin, daerah
terpencil
dan
daerah
perbatasan
dan
(ii) mempercepat
penganekaragaman
konsumsi
pangan
berbasis
sumber
daya
lokal
yang bermutu
dan
aman
36
3.
Peningkatan
pengawasan
mutu
dan
keamanan
pangan
dengan
meningkatkan
kesadaran
tentang
keamanan
pangan
4.
Peningkatan
perilaku
hidup
bersih
dan
sehat
dengan
meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
untuk
mencapai
kemandirian
keluarga
khususnya
remaja
dan
perempuan
dalam
berperilaku
hidup
bersih
dan
sehat
termasuk
sadar
gizi
5.
Perbaikan
gizi
masyarakat
dengan
memfokuskan
pelayanan
berkelanjutan
pada
ibu
pra-hamil, ibu
hamil
dan
anak
baduta
dengan
intervensi
paket
pelayanan
kesehatan
dan
gizi.
37
Kebijakan: Mempercepat
penurunan
prevalensi
kurang
gizi
pada
ibu
dan
anak
dan
mempertahankan
tingkat
konsumsi
masyarakat
untuk
mencapai
asupan
kalori
2000 Kkal/orang/hari.
Strategi:1.
Penguatan
kelembagaan
pangan
dan
gizi
dengan
(i)
mengembangkan
peta
SDM terkait
gizi
termasuk
D3
gizi
dan
petugas
kesehatan
lain untuk
identifikasi
kesenjangan
deskripsi
pekerjaan
dan
kompetensi
petugas
dan
(ii) menjalin
implementasi
SPM bidang
kesehatan
dan
bidang
pangan,
38
2.
Perbaikan
gizi
masyarakat
dengan
mengembangkan
kebijakan
dan
strategi
untuk
kegiatan
aksi
yang menjangkau
semua
perempuan
pra-hamil
dan
ibu
hamil
dengan
paket
pelayanan
kesehatan
reproduksi
dan
gizi, termasuk
program
penanggulangan
WUS KEK dan
anemia, dan
peningkatan
program keluarga
berencana
serta
dengan
mendorong
pengembangan
dan
penerapan
kebijakan
sehat
terkait
pangan
dan
gizi
termasuk
pemberian
ASI Eksklusif
(0-6 bulan) dan
makanan
pendamping
ASI (6-24 bulan) berbasis
sumberdaya
pangan
lokal, pemasaran
makanan
formula untuk
anak, dan
konsumsi
garam
beryodium
3.
Peningkatan
perilaku
hidup
bersih
dan
sehat
dengan
menguatkan
gerakan
pemberdayaan
masyarakat
untuk
mendukung
PHBS bidang
pangan
dan
gizi
melalui
peningkatan
kemitraan
lintas
sektor, swasta, dan
peran
serta
organisasi
sosial
kemasyarakatan 39
4.
Peningkatan
pengawasan
mutu
dan
keamanan
pangan
dengan
meningkatkan
kesadaran
tentang
keamanan
pangan
5.
Peningkatan
aksesibilitas
pangan
dengan
mengembangkan
pemetaan
kabupaten
dan
kota
berdasarkan
indikator
prevalensi
pendek
anak
balita
dan
asupan
kalori
< 1.400 Kkal/orang/hari
untuk
prioritas
penanganan
wilayah.
40
Kebijakan: Mempercepat
penurunan
prevalensi
gizi
kurang
pada
ibu
dan
anak
dan
peningkatan
ketersediaan
dan
aksesibilitas
pangan
yang beragam
untuk
memenuhi
kebutuhan
konsumsi
masyarakat.
Strategi:1.
Penguatan
kelembagaan
pangan
dan
gizi
dengan: (i) meningkatkan
kemitraan
dan
kerjasama
multi-sektor
dalam
badan
pangan
dan
gizi
tingkat
provinsi
yang efektif
dan
badan
yang bersifat
paralel
di
tingkat
kabupaten
dan
kota; (ii) memantau
dengan
intensif
implementasi
program terkait
dengan
pengentasan
kemiskinan
termasuk
meningkatkan
anggaran
yang mampu
mengungkit
kinerja
utama
kabupaten
dan
kota.
41
; (iii) pemutakhiran
deskripsi
pekerjaan
untuk
SDM terkait
pangan
dan
gizi
di
semua
tingkat
(provinsi, kabupaten
dan
kota, kecamatan
dan
desa/kelurahan) untuk
memenuhi
kebutuhan
tenaga
sesuai
dengan
arah
program pangan
dan
gizi, termasuk
memberikan
insentif
kepada
petugas
yang bekerja
di
area penduduk
yang tak
terlayani
dan
(iv) peningkatan
advokasi
dan
sosialisasi
pengembangan
kebijakan
sehat
mendukung
pangan
dan
gizi
di
semua
jenjang
administrasi
2.
Perbaikan
gizi
masyarakat
dengan
meningkatkan
ketersediaan
dan
keterjangkauan
pelayanan
kesehatan
berkelanjutan
pada
ibu
dan
anak
sejak
janin
dalam
kandungan, persalinan, neonatal, bayi
dan
anak
baduta
dengan
paket
intervensi
gizi
efektif.
42
3.
Peningkatan
aksesibilitas
pangan
dengan
meningkatkan
aksesibilitas
pangan
yang beragam,
aman, dan
bergizi
seimbang
untuk
memenuhi
asupan
kalori
minimal 2.000 Kkal/orang/hari
terutama
bagi
rumah
tangga
miskin, daerah
terpencil
dan
daerah
perbatasan.
4.
Peningkatan
perilaku
hidup
bersih
dan
sehat
dengan
meningkatkan
pemberdayaan perempuan dan
keluarga dalam menerapkan PHBS temasuk sadar gizi.
5.
Peningkatan
pengawasan
mutu
dan
keamanan
pangan
dengan
meningkatkan
kesadaran
tentang
keamanan
pangan43
44
45
MATRIK RENCANA AKSI
Provinsi
menyusun
rencana
aksi
daerah (RAD-PG) bersama
kabupaten
dan
kota,
diharapkan
selesai
pada
tahun
2011Bappenas
akan
mengkoordinasikan
penyusunan pedoman
RAD-PG dan
segera
mensosialisasikannya
46
47