Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan...

20

Transcript of Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan...

Page 1: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 2: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 3: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 4: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 5: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 6: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 7: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 8: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 9: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 10: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 11: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 12: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 13: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 14: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 15: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 16: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 17: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 18: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 19: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Page 20: Kementerian Pekerjaan Umumitjen.pu.go.id/storage/upload/Peraturan BPKP Nomor 14...Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

- 64 - LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN … BPKP 3-2019... · LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 ... Bagian

- 64 - LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN … BPKP 3-2019... · LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 ... Bagian

jdih.bekasikab.go.idjdih.bekasikab.go.id/bekasiconfig/downlotu.php?file=82pb272018.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

jdih.bekasikab.go.idjdih.bekasikab.go.id/bekasiconfig/downlotu.php?file=82pb272018.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Juknis Peraturan 5 Menteri Tetang Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

Juknis Peraturan 5 Menteri Tetang Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2011.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

PERATURAN - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2011.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA - hukum.jogjakota.go.id Nomor 34... · Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Hak sipil dan kebebasan Peningkatan Pelayanan Pencatatan ... Dokumen Dan Surat-Surat

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA - hukum.jogjakota.go.id Nomor 34... · Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Hak sipil dan kebebasan Peningkatan Pelayanan Pencatatan ... Dokumen Dan Surat-Surat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - bbpkmakassar.or.id fileDalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - bbpkmakassar.or.id fileDalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/KP_253_TAHUN_2017.pdf · tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/KP_253_TAHUN_2017.pdf · tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil

jdih.kemnaker.go.id · Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ... Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian

jdih.kemnaker.go.id · Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ... Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian

Peraturan Perundangan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Perundangan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR …ppesumatera.menlh.go.id/sipil/...Limbah_B3_-_P3E_Padang_23_Okt_1… · TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR …ppesumatera.menlh.go.id/sipil/...Limbah_B3_-_P3E_Padang_23_Okt_1… · TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

RENCANA STRATEGIS...strategi acuan dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024 1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang

RENCANA STRATEGIS...strategi acuan dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024 1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang

KATA PENGANTAR...Adapun fungsi yang dijalankan Inspektorat BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 05 Tahun 20019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan

KATA PENGANTAR...Adapun fungsi yang dijalankan Inspektorat BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 05 Tahun 20019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 … PENDIRIAN... · Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP c. Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 … PENDIRIAN... · Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP c. Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN … · Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ... Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN … · Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ... Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA … · Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA … · Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

bnpb.go.id · Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ... Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, pelamar disabilitas

bnpb.go.id · Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ... Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, pelamar disabilitas

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/26 PERMEN-KP 2015.pdf · adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/26 PERMEN-KP 2015.pdf · adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 2,7 TAHUN 2018 · Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekeija di lingkungan

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 2,7 TAHUN 2018 · Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekeija di lingkungan

 · 2020. 1. 16. · A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon Il BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata

 · 2020. 1. 16. · A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon Il BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata