KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH … DEP PRODUKSI...BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi...
Transcript of KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH … DEP PRODUKSI...BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi...
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN TAHUN 2015 - 2019
Revisi Kedua
2018
DAFTAR ISI
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
TAHUN 2016 - 2019
I. PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum ………………………………………………………………… 1
1.2. Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan KUMKM dan Target Kinerja
di Bidang Produksi dan Pemasaran Tahun 2010 - 2015 ……………………… 2
1.2.1. Asdep Urusan Pertanian dan Tanaman Hortikultura …………….. 4
1.2.2. Asdep Urusan Kehutanan dan Perkebunan ……………………… 5
1.2.3. Asdep Urusan Perikanan dan Peternakan ……………………… 7
1.2.4. Asdep Urusan Industri Kerajinan dan Pertambangan …………………. 8
1.2.5. Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha ………………… 8
1.2.6. Asdep Urusan Perdagangan Dalam Negeri ……………………… 12
1.2.7. Asdep Urusan Ekspor Impor ……………………………………….. 13
1.2.8. Asdep Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran ……….…………… 20
1.2.9. Asdep Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha ……………………… 20
1.2.10. Asdep Urusan Informasi dan Publikasi Bisnis ……………………… 21
1.3. Potensi dan Permasalahan
1.3.1. Potensi ………………………………………………………………….. 22
1.3.2. Permasalahan dan Tantangan ……………………………………….. 25
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi …………………………………………………………………………………… 28
2.2. Misi …………………………………………………………………………………… 28
2.3. Tujuan …………………………………………………………………………………… 30
2.4. Sasaran Strategis ……………………………………………………………………… 31
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ……………………………………….. 32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian KUKM …………………………………. 33
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran …………. 34
3.4. Kerangka Regulasi …………………………………………………………………. 35
3.5. Kerangka Kelembagaan ……………………………………………………………… 36
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja …………………………………………………………………. 38
4.2. Kerangka Pendanaan …………………………………………………………………. 45
V. PENUTUP ……………………………………………………………..……………………. 51
1 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk
memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas
kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar
atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Pembangunan koperasi dan UMKM juga
dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat beberapa Undang Undang (UU) yaitu:
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pembangunan
koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat
Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang sehat, kuat, tangguh
dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila
dan UUD 1945.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu
pembangunan UMKM merupakan bagian yang integral dalam pembangunan
perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal,
dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian
kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-
luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan
rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Amanat UUD 1945 dan 2 (dua) Undang-Undang tersebut mengarahkan
pembangunan Koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan
keberpihakan (affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian.
Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan
berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampian, serta
perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di
antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pembangunan
koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing
melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan
skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi
kondisi pasar yang dinamis. Pembangunan koperasi dan UMKM juga diarahkan
untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam
penganggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam
2 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, pembangunan koperasi dan UMKM akan
dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan
UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan
kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung
usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran
pembangunan koperasi dan UMKM dimana pada tataran makro, kebijakan pembangunan
koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk
mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di
antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi
usaha, pengarusutamaan gender serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM pada tataran meso mencakup
peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang
menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke sumber daya
produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya
produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan
teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan,
peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara itu kebijakan
pembangunan koperasi dan UMKM pada tataran mikro mencakup peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan
teknis, manajeman dan pemasaran.
Ketiga tataran kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM tersebut telah
menjadi acuan rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam periode 2000-
2004, 2004-2009 dan 2010-2014. Hasilnya menunjukkan masih banyak perbaikan
yang perlu dilakukan untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang memiki usaha
yang berkelanjutan, mandiri dan berdaya saing. Perkembangan koperasi dan
UMKM juga masih membutuhkan dukungan kebijakan yang membantu koperasi
dan UMKM dalam merespon perubahan pasar dan perekonomian yang dinamis.
Koperasi dan UMKM juga perlu diperkuat sehingga mampu berkontribusi pada
perbaikan struktur pelaku usaha nasional menjadi lebih kokoh dan seimbang, baik
dalam skala usaha, strata maupun sektoral
1.2. Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan KUMKM dan Target Kinerja di bidang
Produksi dan Pemasaran Tahun 2010 – 2015
Pemberdayaan koperasi dan UKM dapat diartikan segala upaya yang ditujukan untuk
menjadikan koperasi dan UKM lebih berdaya. Koperasi dan UKM yang berdaya adalah
koperasi dan UKM yang dapat menjalankan dan mengembangkan organisasi dan
usahanya, melayani dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Dengan
pengertian pemberdayaan seperti diatas, maka dalam pemberdayaan koperasi terdapat
upaya pemberdayaan, pelaku pemberdayaan, objek pemberdayaan dan hasil
3 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan adalah pihak yang melakukan pemberdayaan,
dimana menurut ketentuan dan normanya pelaku pemberdayaan adalah anggota dan
pengurus koperasi, pemerintah dan berbagai pihak lain. Objek pemberdayaan koperasi
mencakup masyarakat koperasi pada khususnya, masyarakat pada umumnya maupun
lingkungan koperasi. Sedangkan hasil pemberdayaan koperasi pada dasarnya adalah
tumbuh dan berkembangnya koperasi yang sehat. Koperasi yang sehat adalah koperasi
yang mampu melaksanakan tugas dan perannya diharapkan secara berkelanjutan yaitu
memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota, dan mempertanggungjawabkan
kegiatannya dengan membuat neraca dan melaksanakan RAT.
Pemberdayaan dan penilaian hasil pemberdayaan koperasi merupakan suatu siklus
yang berkelanjutan. Pemberdayaan koperasi juga merupakan suatu rangkaian kegiatan
yang berulang, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan
selanjutnya kembali mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana siklus atau
proses manajemen. Monitoring pada dasarnya adalah mengukur hasil pemberdayaan dan
evaluasi adalah menilai hasil pemberdayaan. Hasil pengukuran dan penilaian hasil
pemberdayaan diperlukan untuk menyimpulkan apakah hasil pemberdayaan sesuai dengan
yang diharapkan dan selanjutnya dapat direncanakan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Hasil pemberdayaan koperasi melalui program bantuan sosial dapat didekati dari dua
sudut, yaitu sudut kelembagaan dan sudut kinerja koperasi.
a. Pendekatan dari sudut kelembagaan :
1. Peningkatan anggota perorangan karena sebagai kumpulan orang kekuatan
ekonomi bersumber dari anggota perorangan;
2. Pemupukan modal sendiri karena semakin besar modal dari dalam berarti
kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi;
3. Peningkatan volume usaha karena volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi,
semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya
sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih
baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan
bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha
terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota
sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi khususnya yang berasal dari
anggota;
4. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, secara kuantitatif
sukar dihitung namun Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan
sebelum dan sesudah ada program bantuan.
b. Pendekatan dari sudut kinerja koperasi :
1. Produktivitas artinya koperasi mampu menghasilkan produk dan jasa layanan
secara efisien sehingga mampu memberikan hasil yang nyata bagi koperasi itu
sendiri maupun bagi para anggotanya;
2. Efektivitas dalam arti mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-
anggotanya;
3. Adil dalam melayani anggota-anggota, tanpa melakukan diskriminasi;
4. Mantap dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak
ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di
tempat lain yang dianggap lebih baik.
Ukuran keberhasilan lain yang sering digunakan secara makro adalah penilaian
pemerintah terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan. Adapun target yang
4 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
ditetapkan pemerintah haruslah berimplikasi terhadap kemajuan koperasi dan UMKM.
Dengan kata lain, ujung dari upaya pemberdayaan koperasi adalah keberhasilan koperasi
dalam mengembangkan usaha-usaha yang mampu memberikan nilai tambah nyata bagi
para anggotanya maupun usaha-usaha para anggotanya.
a. Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Tanaman Hortikultura
Program Pemberdayaan Koperasi melalui kegiatan Pengembangan Usaha
Koperasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah dilaksanakan
melalui kegiatan: (1) Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Pangan; (2)
Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Hortikultura dan (3) Pengembangan
Sarana Usaha di Bidang Pangan dan Hortikultura. Secara rinci usaha koperasi di
bidang pangan meliputi : (1) Penyaluran dan pengadaan sarana produksi (pupuk,
benih, obat-obatan); (2) Pengembangan usaha Budidaya kedelai dan Pengolahannya .
Usaha Koperasi di bidang Hortikultura, antara lain : (1) sayur-mayur (kentang, jamur,
bawang merah); (2) buah-buahan (melon, nenas, salak); (3) Obat-obatan (jahe).
Sedangkan pengembangan sarana usaha hanya dikhususkan untuk Handtractor,
Penggilingan Padi dan Bank Padi.
Sejak tahun 2010-2015 Kementerian Koperasi dan UKM telah merealisasikan
program pengembangan usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
kepada 202 koperasi dengan nilai sebesar Rp. 25.479.349.000,- yang tersebar di 24
propinsi (Aceh, Sumut, Babel, Sumsel, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Riau, Jabar, Jateng,
DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Sulut,
Maluku Utara, Gorontalo).
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap koperasi penerima dan
pengelola program bantuan sosial Tahun 2010-2015 di bidang pertanian tanaman
pangan dan hortikultura sangat dirasakan manfaatnya oleh koperasi maupun
anggotanya, antara lain :
1. ketersediaan sarana produksi secara 6 Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, tempat,
mutu);
2. penyerapan tenaga kerja rata-rata 2-3 orang per koperasi;
3. meningkatnya permodalan;
4. meningkatnya volume usaha;
5. meningkatnya produktivitas.
Selain itu, khusus untuk koperasi-koperasi yang menerima program
pengembangan usaha penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi dan non subsidi
dan koperasi-koperasi binaan di bidang pangan telah melakukan kemitraan dengan
beberapa BUMN yang tergabung dalam PT. Pupuk Indonesia sebagi holding Company
(seperti PT.Pupuk Kaltim.PT.Petrokimia Gresik PT.Pupuk Pusri PT. Kujang) serta PT.
Sang Hyang Sri (SHS) yang dikenal dengan nama SHS Shop untuk memasarkan
benih dan obat-obatan.
Pada tahun 2013 jumlah pengecer resmi pupuk bersubsidi sekitar 1.455
koperasi dan sekitar 261 koperasi sebagai distributor resmi pupuk bersubsidi (dalam
kenyataannya jumlah ini sulit teridentifikasi). Di tahun 2014 jumlah koperasi pengecer
resmi pupuk bersubsidi tercatat sekitar 1.477 koperasi (naik sebanyak 22 koperasi
dibanding tahun sebelumnya) sebagai pengecer resmi dan 261 koperasi sebagai
distributor resmi pupuk bersubsidi. Pada tahun 2015 tercatat kenaikan yang cukup
signifikan setelah adanya koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini
5 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Kementerian Koperasi dan UKM dengan K/L terkait (Kementerian Perdagangan,
Kementerian Pertanian, dan PT. Pupuk Indonesia) dan Pemda setempat. Tercatat
1.977 koperasi (naik sebanyak 500 koperasi dibanding tahun 2014) sebagai pengecer
resmi dan 297 koperasi (naik sebanyak 36 koperasi dibanding tahun 2014) sebagai
distributor resmi pupuk bersubsidi. Untuk koperasi yang diangkat menjadi distributor
baru yang tersebar di 11 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan).
Capaian Januari-Desember 2015
Dari total usulan 150 Koperasi tahun 2015 yang telah diangkat menjadi distributor
pupuk bersubsidi sebanyak 36 Koperasi atau sekitar 24%.
Sedangkan dari usulan 300 Koperasi 2015 yang ditunjuk sebagai pengecer
pupuk bersubsidi sebanyak 250 Koperasi atau sekitar 83%.
b. Asisten Deputi Urusan Kehutanan dan Perkebunan
Dalam upaya mendorong pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan
yang umumnya berada di wilayah pedesaan maka salah satu upaya yang perlu
dilaksanakan adalah mengembangkan lembaga ekonomi yang berada di pedesaan
yaitu koperasi.
Pada tahun 2010-2015, kegiatan pada Asdep Urusan Kehutanan dan
Perkebunan antara lain program bantuan pengembangan usaha koperasi bidang
kehutanan dan perkebunan dan fasilitasi kegiatan pembinaan seperti bimbingan
teknis/temu konsultasi.
Pada tahun 2013-2014 terdapat kegiatan New Inisiatif pengembangan usaha
koperasi di bidang produksi perkebunan dalam rangka mendukung program
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B). Program Percepatan
Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dimaksudkan untuk memperbaiki
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, yang secara
definitif merupakan kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan secara
sistematik, terencana, terukur dan sinergis dengan berbagai upaya yang dilakukan
seluruh komponen masyarakat Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Program P4B yang dilaksanakan di 2013-2014 adalah program bantuan
pengembangan usaha koperasi di bidang produksi hasil perkebunan dengan fokus
utama pada teknologi pengolahan kakao dan pala. Program bantuan tersebut bersifat
stimulan dan terbatas, karena itu pengembangan selanjutnya atas bantuan program
dimaksud akan bergantung pada kebijakan pemerintah setempat dalam konteks
pembangunan ekonomi di wilayahnya.
Realisasi kegiatan pada tahun 2010-2015 untuk program bantuan sosial bidang
kehutanan dan perkebunan diberikan kepada 94 koperasi yang tersebar di 22 Provinsi
(Aceh, Sumut, Babel, Sumsel, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Riau, Jabar, Jateng, DIY,
Jatim, Bali, NTT, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Maluku, Maluku Utara)
dengan jenis kegiatan untuk budidaya karet, budidaya kakao, budidaya jabon,
budidaya kelapa sawit, pengolahan karet, pengolahan kakao, pengolahan kopi,
pengolahan mete, pengolahan sagu, pengolahan umbi porang, pengolahan kelapa,
pengolahan getah pinus, pengolahan serat sabut kelapa berkaret (sebutret),
6 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
pengolahan minyak atsiri, pengolahan rotan, pengolahan gambir dan pengolahan hasil
hutan/kayu.
Realisasi program P4B dengan kegiatan bantuan pengembangan usaha
koperasi di bidang produksi hasil perkebunan (pengolahan kakao di Provinsi Papua
dan pala di Provinsi Papua Barat) pada tahun 2013 telah disalurkan kepada 5 koperasi
terdiri dari 3 koperasi di Provinsi Papua Barat dan 2 koperasi di Provinsi Papua.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi koperasi antara lain keterbatasan
kemampuan SDM pengelola bantuan, keterbatasan akses pasar dan permodalan serta
sumber bahan baku yang dikuasai tengkulak. Langkah-langkah yang telah dilakukan
antara lain melakukan pendampingan dan pembinaan kepada koperasi penerima
program baik dari pusat maupun daerah. Khusus permasalahan yang dihadapi pada
program P4B terjadi di Provinsi Papua antara lain ketidaksiapan kelembagaan dan
usaha koperasi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelola, dan
pemanfaatan dana tidak sesuai dengan rencana awal koperasi dan Keputusan Menteri
Koperasi dan UKM tentang koperasi penerima program bantuan pengembangan
usaha pengolahan kakao dalam rangka mendukung program Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B).
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
diatas antara lain mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melakukan
pembinaan dan pengawasan serta untuk program P4B di Provinsi Papua adalah
menyiapkan APBD-P untuk melengkapi realisasi pengadaan peralatan pengolahan
kakao dan mendorong pengurus koperasi untuk penyelesaian pengadaan peralatan
tersebut.
Selanjutnya pada tahun 2014, program P4B dengan kegiatan yang sama tidak
dapat direalisasikan dengan berbagai pertimbangan antara lain : pengelolaan
kelembagaan dan usaha koperasi peserta program belum berjalan dengan baik,
keterbatasan kemampuan SDM pengelola koperasi, keterbatasan kegiatan bahan
baku berkualitas, dan khusus untuk Provinsi Papua Barat Pemerintah Kabupaten tidak
mengusulkan koperasi peserta program dengan alasan seperti tersebut diatas dan
tidak tersedianya listrik, sumber air dan bangunan untuk pengolahan.
Penyaluran bantuan sosial kepada koperasi di bidang kehutanan dan
perkebunan telah memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan usaha
koperasi dan masyarakat sekitar pada umumnya,diantaranya terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja koperasi, sebagai contoh rata-rata penyerapan tenaga kerja
yang terlibat langsung dalam unit usaha pengolahan pengolahan minyak atsiri berkisar
3-4 orang/koperasi, pengolahan kakao berkisar 4-7 orang/koperasi, pengolahan kopi
berkisar 3-5 orang/koperasi, pengolahan karet berkisar 3-6 orang/koperasi,
pengolahan sebutret berkisar 4-5 orang/koperasi, dan pengolahan mete berkisar 10-12
orang/koperasi. Secara tidak langsung, berkembangnya unit usaha pengolahan
koperasi menyebabkan kebutuhan koperasi akan ketersediaan bahan baku produksi
semakin meningkat, hal ini telah berdampak ikut meningkatnya pendapatan petani
anggota selaku pemasok bahan baku produksi yang awalnya dijual ketempat lain
karena tidak mampu ditampung oleh koperasi. Dampak lain dari pemberian bantuan
sosial secara otomatis terjadi peningkatan produktivitas dan volume usaha.
Kemampuan koperasi dalam menghasilkan produk baik setengah jadi maupun produk
jadi dan peningkatan kualitas mutu produk karena diolah dengan teknologi yang lebih
modern sehingga mampu memenuhi permintaan pasar.
7 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
c. Asisten Deputi Urusan Perikanan dan Peternakan
a. Perikanan
Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2010-2014 telah menyalurkan
bantuan pengembangan usaha koperasi untuk bidang perikanan kepada 41
koperasi yang tersebar pada 38 Kab/Kota di 17 Provinsi, diperuntukan untuk
budidaya ikan, budidaya rumput laut dan sarana penangkapan ikan.
Perkembangan bantuan tersebut sampai dengan saat ini berdasarkan hasil laporan
dari daerah yang kami terima dan peninjauan langsung ke lapangan bantuan
tersebut bermanfaat bagi anggota koperasi (petani ikan/nelayan).
Program bantuan pengembangan usaha koperasi dibidang perikanan juga
untuk mendukung program yang ada pada K/L terkait seperti :
a) Pengembangan usaha Rumput Laut di 7 (tujuh) Provinsi sesuai Surat
Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri (Kementerian PDT, Kementerian KP,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM,
BPKPM)
b) Program Minapolitan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
: PER.12/MEN/2010
c) Program mensejahterakan masyarakat pesisir sesuai Keppres 10 Tahun 2011
tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat,
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Pokja program Peningkatan
Kehidupan Nelayan dimana saat ini menjadi Program ” SERIBU KAMPUNG
NELAYAN MANDIRI, TANGGUH, INDAH DAN MAJU (SEKAYA MARITIM)”
b. Peternakan
Sejak tahun 2010-2014 telah tersalurkan bantuan pengembangan usaha
kepada koperasi sebanyak 46 koperasi yang tersebar di 38 Kab/Kota pada 15
Propinsi dan dialokasikan untuk kegiatan usaha sapi perah, pembibitan sapi,
penggemukan sapi dan peternakan kambing Peranakan Etawah. Adapun
perkembangan bantuan yang telah diberikan sampai dengan saat ini berjalan baik
dan dirasakan manfaatnya khususnya oleh para peternak anggota koperasi dan
masyarakat pada umumnya.
Untuk program penggemukan sapi potong sesuai dengan hasil kajian KPK
mengenai tata niaga sapi, Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan tugas : a)
Pembinaan kelompok peternak untuk membentuk koperasi; b)fasilitasi akses
pembiayaan. Saat ini telah terbentuk 20 Koperasi dari 46 kelompok peternak di 10
Provinsi (Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, NTB dan Sulsel)
c. Sarana
Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Produksi telah
menyalurkan dana bantuan pengembangan usaha di bidang Sarana Perikanan dan
Peternakan sejak Tahun 2010-2014 kepada 10 Koperasi di 5 Propinsi yaitu Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan pada 10 Kab/Kota.
8 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Perkembangan bantuan tersebut sampai dengan saat ini secara umum berjalan
dengan baik, dan memberikan dampak yang positif, akan tetapi ada kendala pada
Koperasi penerima bantuan Tahun 2010 di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu di
Kab.Wajo (Kop.Tani Tambak&Nelayan Poleminasa) dan Kab.Luwu Timur
(Kop.Meutia Multi Usaha) berupa pengadaan sarana pabrik es, hingga kini masih
beroperasi dengan baik hanya saja dikarenakan kenaikan tarif listrik sehingga
pengoperasian mesin terbatas setiap harinya hanya 8 jam saja.
d. Asisten Deputi Urusan Industri Kerajinan dan Pertambangan
Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014, Asisten Deputi Urusan Industri,
Kerajinan dan Pertambangan telah mengalokasikan bantuan dana sosial kepada 78
koperasi di 18 Provinsi senilai Rp.20.804.576.000,- (dua puluh milyar delapan ratus
empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pemberdayaan Koperasi dan
UKM dalam pengembangan kegiatan usaha di bidang
a. Industri seperti: mocaf, kelapa terpadu, resi gudang, gula merah, garam, carbon
aktif, tepung tapioka, paving block, logam, batu bata;
b. Kerajinan seperti: batik, handicraft, tenun, bordir komputer, bambu, furniture,
gerabah, anyaman tikar;
c. Pertambangan seperti: dolomit, grano diorit, marmer, pembakaran batu gamping,
pemecah batu, pengolahan kapur, batu mulia.
Dari hasil monitoring dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian:
1. Koperasi penerima bantuan batuan sosial di bidang industri, kerajinan dan
pertambangan secara umum sebagian besar telah beroperasi namun belum
melaporkan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha secara periodik dan
berjenjang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Perkembangan pengelolaan bantuan dana sosial dalam rangka pemberdayaan
koperasi kurang mendapat perhatian dari SKPD yang membidangi pembinaan
koperasi setempat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga
laporannya tidak dilaksanakan secara tertib sesuai dengan pedoman teknis yang
ada.
e. Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
Sesuai dengan RKP dan Tupoksi Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka
Usaha, maka kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas: (a) Pengembangan Ekonomi
Produktif Koperasi berbasis Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH); (b) Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi berbasis Biogas/Biomass;
(c) Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi Berbasis Pariwisata; (d)
Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi dan UKM Berbasis Perbengkelan dan (e)
Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Makanan dan Minuman
a. Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi berbasis Energi Terbarukan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Tingkat elektrifikasi Indonesia baru mencapai 67,15 persen pada tahun 2010
dan masih banyak wilayah terpencil (remote area) yang tingkat elektrifikasinya 0
persen padahal sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi
baru terbarukan untuk menggerakkan ekonomi wilayah tersebut. Dalam rangka
9 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan daya saing produk lokal
dengan memanfaatkan energi berbasis energi baru terbarukan Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sejak Tahun 2010-2014 Kementerian Koperasi dan
UKM telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.36,3 milyar untuk memfasilitasi 27
koperasi sebagai pengelola PLTMH di wilayah terpencil (remote area) yang belum
mendapatkan aliran listrik PLN. Total kapasitas daya yang terbangkit sebesar 1,09
Megawatt dan memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat sebanyak 3.854
kepala keluarga. Disamping itu, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan
kerjasama dengan GIZ dalam rangka meningkatkan kapasitas pengurus dan
pengelola koperasi dalam mengelola energi PLTMH sekaligus dalam pengembangan
bisnis koperasi maupun anggota koperasi yang memanfaatkan energi PLTMH
tersebut.
Pemanfaatan listrik PLTMH ini sudah lebih diberdayakan dengan adanya
usaha-usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri maupun oleh
anggota koperasi (UKM). Kegiatan tersebut antara lain: usaha pertukangan, usaha
pengolahan kopi, usaha meubel, usaha penggilingan beras, pengering kakao,
pengolahan madu, pengolahan abon ikan, pengolahan rotan, usaha photo copy,
usaha es manis dan lainnya.
Sinergitas program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam
memberikan dukungan terhadap program pengembangan usaha ekonomi produktif
melalui PLTMH turut membantu keberlanjutan usaha yang akan dikembangkan oleh
koperasi. Bantuan pemda antara lain berupa sharing pengadaan sarana usaha yang
memanfaatkan arus listrik PLTMH sehingga kegiatan usaha ekonomi pada suatu
daerah di remote area dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu
dengan adanya kegiatan usaha dibidang kelistrikan (PLTMH) ini tentunya dapat
menyerap tenaga kerja baik yang langsung maupun tidak langsung. Idealnya satu unit
pengelolaan PLTMH membutuhkan tenaga kerja langsung antara 3 sampai 5 orang
baik sebagai tenaga administrasi ataupun tenaga teknis yang dikhususkan untuk
melakukan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan peralata. Secara keseluruhan
jumlah tenaga kerja yang terserap sebagai tenaga teknis ataupun tenaga admnistrasi
pada unit PLTMH dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sekitar 130 orang tenaga
kerja, sedangkan tenaga kerja tidak langsung diserap lahirnya usaha-usaha baru
produktif oleh UKM.
Pengelolaan usaha PLTMH disektor jasa penjualan arus listrik memberikan
penghasilan kepada koperasi rata-rata sebulan mencapai Rp. 3-5 juta, sedangkan
penghasilan usaha produktif bervariasi sesuai jenis usaha yang dilakukan oleh
koperasi ataupun oleh UKM (anggota masyarakat/koperasi).
b. Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi berbasis Biogas/Biomass
Daerah sentra peternakan umumnya menghadapi permasalahan lingkungan
karena kotoran hewan yang mencemari lingkungan. Padahal kotoran hewan tersebut
dapat diolah menjadi energi biogas yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan
ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam rangka membantu
pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor energi biogas,
Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pembangunan digester untuk
10 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
menghasilkan biogas yang dapat dimanfatkan untuk kegiatan usaha kecil baik
koperasi maupun anggotanya. Limbah dari biogas juga dapat diproses menjadi pakan
ikan atau pupuk organik sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi oleh
koperasi maupun anggotanya. Pada periode 2010-2014 Kementrian Koperasi dan
UKM menganggarkan Rp 4.599.500.000 untuk memfasilitasi 41 Koperasi sebagai
pengelola sarana biogas dan sudah dimanfaatkan oleh 282 anggota koperasi untuk
kegiatan usaha ekonomi produktif.
Program bantuan sarana usaha energi biogas ini telah berhasil mengembangkan
berbagai usaha bisnis, antara lain: usaha makanan kecil (krupuk), usaha tahu tempe,
usaha pengolahan susu, sabun susu, lotion susu, lulur (kecantikan). Disamping itu,
limbah biogas padat maupun cair dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha
pembuatan pupuk organik padat, pupuk organik cair dan pakan ikan.
Pengembangan usaha koperasi dalam mengelola energi baru terbarukan biogas
telah membuka peluang dan kesempatan kerja bagi anggota masyarakat dipedasaan,
meningkatkan kegiatan ekonomi dipedasaan serta turut menjaga kelestarian
lingkungan.
c. Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi Berbasis Pariwisata
Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu terus
dikembangkan dan dijaga kesinambungannya, karena sektor ini memberikan
kontribusi ekonomi yang cukup nyata. Lembaga Koperasi mempunyai peluang untuk
mengelola pariwisata berbasis masyarakat dengan menggerakkan potensi dan
dinamika masyarakat secara berkelanjutan sekaligus dapat mengimbangi peran
pelaku usaha pariwisata skala besar dan investor asing.
Konsep pengembangan pariwisata oleh koperasi sejak tahun 2012
menggunakan pendekatan pariwisata berkelanjutan atau ecotourism/sustainable
tourism, yaitu memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal, menghormati
keaslian sosial budaya masyarakat lokal, layak ekonomi dalam perspektif jangka
panjang serta memberikan manfaat sosial ekonomi bagi seluruh pemangku
kepentingan yang didistribusikan secara adil, termasuk peluang mendapatkan
penghasilan dan membantu mengurangi kemiskinan. Untuk itu diperlukan partisipasi
dari semua pihak terkait, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan
partisipasi yang luas dan membangun konsensus.
Dalam konteks tersebut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010 - 2014
telah memfasilitasi bantuan program kepada 24 koperasi dengan total bantuan senilai
Rp 6.860.000.000,- Program pengembangan usaha produktif koperasi di bidang
pariwisata tersebut secara langsung dapat menyerap rata-rata 3 orang tenaga kerja
dan meningkatkan volume usaha koperasi.
Dari hasil monev terhadap seluruh fasilitasi Kementerian KUKM di bidang
pariwisata dapat disimpulkan bahwa:
a. Dukungan Pemda dalam mendorong pengembangan wisata di lokasi koperasi
penerima bantuan perlu ditingkatkan agar program berhasil secara optimal
b. Sinergitas kegiatan di bidang pariwisata oleh K/L terkait perlu ditingkatkan
c. SDM koperasi dan masyarakat penerima bantuan perlu dipersiapkan lebih dahulu
oleh instansi yang berwenang sehingga mampu memanfaatkan bantuan untuk
mengembangkan wisata di daerahnya.
11 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
d. Pengembangan Ekonomi Produktif Koperasi dan UKM Berbasis Perbengkelan
Pemerintah berupaya secara terus menerus mendorong, menggerakkan, membina
dan membimbing serta menumbuhkan iklim kesempatan berusaha bagi Koperasi dan
UKM di berbagai sektor termasuk di bidang jasa umum seperti perbengkelan motor,
mobil, kapal nelayan dan sebagainya dengan memberi bantuan program yang berfungsi
sebagai stimulan.
Jasa usaha perbengkelan menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan mengingat
semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, begitu juga bagi masyarakat pesisir
terutama bagi para nelayan guna kelancaran melaut. Pada tahun 2010-2014
Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan program bagi 22 koperasi yang
bergerak di bidang usaha perbengkelan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
2.225.000.000,-
Bantuan program tersebut rata-rata mampu secara langsung menyerap 3 orang
tenaga kerja dan koperasi mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota
koperasi maupun masyarakat sekitar. Keberadaan perbengkelan kapal nelayan sangat
dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat sekitar karena sebelum mendapat
bantuan, konsumen harus menempuh perjalanan yang agak jauh dan membutuhkan
waktu untuk mengantri jadwal mendapatkan pelayanan reparasi kendaraan maupun
perahu. Dengan adanya bantuan bengkel, anggota koperasi dan masyarakat sekitar
dapat menghemat waktu tunggu dan juga ongkos yang dikeluarkan.
Dari hasil monev terhadap seluruh fasilitasi Kementerian KUKM di bidang jasa umum
perbengkelan dapat disimpulkan bahwa :
a. Diperlukan dukungan Pemda untuk mendorong siswa/siswi SMK melakukan dan
atau memanfaatkan bengkel koperasi sebagai tempat magang dan koperasi dapat
memiliki SDM yang baik
b. SDM koperasi dan masyarakat penerima bantuan perlu mendapatkan peningkatan
keterampilan dan pengetahuan mengenai teknologi terbaru sehingga diperlukan
sinergitas antar instansi, stakeholder dalam melakukan pembinaan atau pelatihan
terhadap keahlian perbengkelan.
12 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
e. Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Makanan dan Minuman
Wilayah Indonesia dengan keberagaman kondisi alamnya memiliki ketersediaan
bahan baku lokal yang dan dapat menghasilkan berbagai jenis olahan pangan yang
spesifik daerah tetapi dengan komposisi rasa dan bentuk yang sesuai dengan selera
konsumen.
Masyarakat pedesaan pada umumnya menjual langsung produk olahannya
dalam bentuk sederhana sehingga nilai tambah yang diterima sangat kecil dan
sistem tata niaganya dikuasai kelompok tertentu (para tengkulak) di luar masyarakat
desa. Untuk itu, diperlukan peran Koperasi untuk melakukan upaya proses
pengolahan sumberdaya lokal menjadi produk olahan dengan menggunakan tingkat
teknologi tepat yang mampu dikuasai masyarakat pedesaan dalam upaya
meningkatkan daya saing produk yang pada gilirannya mampu memberikan nilai
tambah nyata bagi koperasi dan anggotanya.
Bantuan yang diberikan kepada Koperasi berupa dana untuk pengadaan
peralatan sebagai alat produksi pengolahan makanan dan minuman. Peranan Dinas
yang membidangi Koperasi sangat penting di dalam pembinaan dan pengawasan
Koperasi, sehingga diharapkan koperasi dapat mengelola usahanya dengan baik
karena didampingi Dinas dan diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Selama periode 2012-2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan
bantuan sebesar Rp. 2.150.000.000 kepada 14 Koperasi di 14 Kabupaten/Kota pada
10 Provinsi. Koperasi-koperasi penerima bantuan umumnya memanfaatkan potensi
bahan baku lokal antara lain : ikan diolah menjadi kerupuk, salak diolah menjadi
manisan dan dodol salak, apel diolah menjadi sari apel, bunga rosela diolah menjadi
minuman dan sirop, kopi diolah menjadi minuman kopi siap saji dan sayur mayur
lokal diolah menjadi mie sayur. Semua produk koperasi ramah lingkungan, karena
diolah dari bahan baku yang ada disekitar dan tidak menggunakan pengawet atau
bahan tambahan yang dapat mengganggu kesehatan.
Unit pengolahan makanan dan minuman ini sangat dirasakan manfaatnya oleh
anggota koperasi disamping mendapatkan kesempatan untuk berusaha (mendapat
pekerjaan) dengan menghasilkan makanan/minuman olahan bersama koperasi yang
juga mendapatkan peningkatan SHU.
f. Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri
a. Penataan Toko Koperasi UKM Mart dan Pengembangan Jaringan Bisnis Ritel
Modern
Pada Tahun 2015, diprogramkan Pengembangan Jaringan Bisnis Ritel dan Modern
Berupa Penataan Toko Koperasi UKM Mart dengan anggaran Bansos sebesar Rp
1,3 Milyar,- dengan masing-masing senilai Rp 65.000.000,- untuk 20 koperasi.
Program pengembangan koperasi distribusi/gudang rabat took koperasi ritel
modern dilakukan dengan membangun Pusat Distribusi Toko Koperasi di 2 Provinsi
dengan anggaran Bansos sebesar Rp 1.3 Milyar dengan nilai Rp 650.000.000
utnuk 2 koperasi.
13 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
b. Penataan Kawasan Pedagangan Kaki Lima (PKL)
Pada Tahun 2015, diprogramkan Penataan Usaha PKL dengan pendekatan
kawasan sebanyak 1.000 Umi/PKL melalui 20 Koperasi tersebar di 20 Provinsi
dengan total anggaran Rp 10.010.742,- termasuk anggaran bansos sebesar Rp
8.000.000.000,- dengan nilai masing-masing Rp 8.000.000,-.
c. Peningkatan Akses Pasar Produk Usaha Mikro melalui Pasar Rakyat Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk
meningkatkan akses pemasaran dan promosi bagi produk usaha mikro sekaligus
memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat prasejahtera terutama dalam
menyambut hari besar keagamaan dan nasional. pada tahun 2015 telah difasilitasi
penyelenggaraan pasar rakyat dan pasar murah di 48 titik yang tersebar di 18
Propinsi. Pelaksanaan pasar rakyat utamanya adalah pengadaan paket sembako
bersubsidi, di mana dari target 48 titik (50.000 dukungan paket sembako) telah
terealisasi 40 titik atau 51.500 paket yang didistribusikan dalam rangka bulan
Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri 1436 H dan hari-hari besar lainnya termasuk untuk
masyarakat prasejahtera di daerah/pulau terpenci dan lokasi yang terkena
bencana. Pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan melalui sinergi dengan
Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota serta melibatkan
pabrikan, asosiasi dan distributor
g. Asisten Deputi Urusan Ekspor Impor
1. Pameran Luar Negeri Dalam rangka menghadapi pasar global yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi, sehingga tidak lagi ada jarak yang membatasi transaksi antara produsen/penjual dengan konsumen. Pelaku usaha suatu negara dbaik secara fisik dan non fisik (penjualan secara on line). KUKM dituntut bersiap untuk untuk menghadapi persaingan yang super ketat, dimana arus barang dari luar negeri akan semakin bebas masuk ke Indonesia. Memperhatikan kondisi persaingan yang semakin ketat, tentunya perlu upaya maksimal agar mampu meraih pasar global. Salah satu strategi meraih pasar internasional, Kementerian Koperasi dan UKM melaksankan kegiatan yang memberikan wawasan dan pengalaman dalam pengembangan/perluasan akses pasar KUKM melalui Pameran Luar Negeri. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pameran luar negeri yaitu: a. Promosi produk KUKM; b. Pengembangan jaringan bisnis dengan mitra usaha internasional; c. Sarana pembelajaran melalui identifikasi pangsa pasar dan daya saing
produk KUKM di luar negeri. Pada Tahun 2015, pelaksanaan pameran luar negeri dilaksanakan dengan memfasilitasi KUKM berpartisipasi dalam berbagai event pameran berskala Internasional, baik bersifat Business to Business (B to B) dan Business to Consumer (B to C). Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan, bahwa pameran yang diikuti sebanyak 195 KUKM dalam 21 event pameran tersebar di di 17 negara (Malaysia, Thailand, Bangkok, Korea Selatan, Hongkong, China,
14 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Jepang, Dubai, Qatar, Jeddah, Lasvegas Amerika, Moscow, Inggeris, Italia, Australia dan Swedia).
a) Malaysia International Halal Showcase (MIHAS)
Malaysia International Halal Showcase (Mihas 2015 ke-12 dilaksanakan pada tanggal 1-4 April 2015 di hall 1-6 Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), dan merupakan salah satu pameran terbesar di dunia untuk kategori produk halal (makanan, minuman, kosmetik, jasa keuangan). Keikutsertaan Kementerian Koperasi dan UKM pada event MIHAS 2015 dalam bentuk memberikan fasilitasi kepada 20 KUKM Indonesia dari kategori produk makanan dan kosmetik halal yang berasal dari propinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa TImur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
b) Vietnam Lifestyle
Pameran Lifestyle Vietnam 2015 merupakan pameran kerajinan terbesar di Vietnam yang diselenggarakan oleh VietCraft. Pada event ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi sebanyak 9 booth bagi 15 peserta UKM yang berasal dari Bali, Banten, Lampung, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Melalui program promosi dan perluasan pasar produk UKM dan bisnis matching, para peserta UKM menampilkan produk unggulan antara lain : fesyen berbahan baku kulit, fashion dan aksesoris, herbal kosmetik, dan produk kerajinan lainnya.
c) Hong Kong Gifts & Premium Fair
Pameran 30th Hongkong Gifts and Premium Fair diselenggarakan pada 27 – 30 april 2015 bertempat di Hongkong Convention and Exhibition Center dengan luas lebih dari 74,000 m2 adalah salah satu pameran terbesar di dunia untuk kategori produk gifts yang terdiri dari gifts, accessories, jewellery, packaging, patung dan dekorasi, well-being gifts, toys, jam, dll.Kementerian Koperasi dan UKM menfasilitasi 10 (sepuluh) UKM dengan kategori produk: kerajinan, home décor, fesyen, dan aksesoris.
d) Index Dubai Pameran International Design Exhibition (INDEX) ke-25 di Dubai, Persatuan Emirat Arab adalah pameran dagang (trade) yang menjadi wadah bagi pasar internasional industri furniture dan home décor global serta merupakan event pameran terbesar untuk pasar wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara di kategori industri furniture & home décor. Pameran yang telah berlangsung selama 24 tahun tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 – 21 Mei 2015 di Dubai World Trade Center menghadirkan exhibitor dari 50 negara dengan luas area pameran lebih dari 45,000 meter persegi untuk delapan kategori produk: furnishing, kitchen & bathroom, lighting, outdoor living, objects, surfaces & fisnishes, dan tekstil dan lebih dari 23.000 orang pengunjung internasional hadir dari seluruh dunia. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 10 (sepuluh) UKM dari seluruh Indonesia dengan tipe produk furniture, home décor, dan kerajinan.
e) ASEAN SME Showcase & Conference Pameran ini dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 26 – 28 Mei 2015. Event ini bertemakan One Business, One Community, pameran ini merupakan acara yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya yang menggabungkan showcase, conference, business link dan kesempatan jaringan bisnis diASEAN dengan mitra dagang ASEAN. Event ini dibuka oleh Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, YB Dato’Sri
15 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Mustapa Mohamed; Pameran ini diikuti oleh lebih dari 500 exhibitor yang terdiri dari negara-negara ASEAN, USA, Eropa, China, Jepang, India, Korea, Australia dan New Zeland. Kementerian Koperasi dan UKM pada pameran tersebut memfasilitasi 20 (dua puluh) UKM dari propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Lampung dengan kategori produk handycraft, fashion muslim, kopi luwak, accesories & bag, home decor dan sepatu kulit reptil.
f) Magic Source Las Vegas Pameran Sourcing at Magic Las Vegas dilaksanakan pada 17-19 Agustus 2015 yang bertempat di Las Vegas bersifat B to B dan B to C serta termasuk pameran fesyen dan produk fesyen terbesar untuk benua Amerika dan Amerika Utara, diikuti + 1.700 perusahaan dari 41 negara dengan kategori produk tekstil, kain, garmen, aksesoris, kerajinan dan dekorasi rumah. Pameran ini dikunjungi 60 ribu buyers terdiri dari agen, designer, wholesaler dan retailer. Dalam pameran tersebut juga di sediakan ruang khusus cultural bagi pengrajin dimana para pengrajin dapat memamerkan produk kerajinannya berdasarkan budaya daerahnya. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 7 (tujuh) KUKM dengan menampilkan produk fasyen, aksesories dan tas, yang termasuk kategori produk artisan yang dihasilkan secara hand made. Disamping display produk, juga dilakukan demo melukis batik, dimana pengunjung diberi kesempatan mencoba menggambar batik di kain seukuran saputangan, dan hal ini menjadi daya tarik sendiri karena cukup banyak yang mencoba menggambar batik.
g) Formex Swedia Kementerian Koperasi dan UKM berpartisipasi dalam pameran Formex 2015 di Stockholmsmässan, Stockholm, Swedia pada tanggal 19 – 22 Agustus 2015. Pameran Formex adalah pameran internasional terbesar di Swedia bersifat trade/B to B dan sudah berlangsung sejak tahun 1960, pada tahun 2015 diikuti lebih dari 850 exhibitor, dihadiri 24,000 pengunjung dan buyers internasional yang bergerak dibidang suplier, agen dan importir kategori home décor. Pameran ini menjadi ajang bertemunya para buyers internasional diantaranya berasal dari Skandinavia seperti Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia selaku tuan rumah. Dalam forum tersebut peserta pameran dan buyers dikondisikan dapat membangun komunikasi dan jaringan kerjasamasecara langsung dengan produsen, desainer, pengrajin. Kementerian Koperasi dan UKM berpartisipasi dengan memfasilitasi 10 (sepuluh) KUKM dari propinsi Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Bali dengan kategori produk home decor, interior, gifts, dan craft.
h) Tokyo International Gifts Show Pameran Tokyo International Gift Show (TIGS) diselenggarakan tanggal 3 – 5 September 2015 di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2015, pameran sudah berlangsung sejak tahun 1976 dan bersifat B to B dan B to Cdengan kategori personal gifts, consumer goods dan decorative accessories. Pada tahun 2015, event ini diikuti lebih dari 600 exhibitor dan 70.162 visitor dari Jepang dan mancanegara. Berlokasi di Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight) menempati luas area 82,660 meter persegi. Pada Autumn 2015, TIGS 2015 merupakan penyelenggaraan yang cukup istimewa karena sekaligus perayaan ke-80 event ini berlangsung.
16 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Dalam Event ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengikuti kegiatan Pameran produk dan business Matching dengan memfasilitasi 12 (dua belas) KUKM, dengan kategori produk UKM adalah Gift, Pearls, Accessories, Bag, Gelass Art, embroidery, fashion dan Home Deco dari propinsi Jakarta, Banten, NTB, Jabar, Jateng, Bali.
i) Autumn Fair Birmingham Pameran Autumn Fair Birmingham diselenggarakan pada tanggal 6-9 September 2015 berlokasi di NEC Birmingham. Event ini diselenggarakan sejak 1990 dan termasuk kategori pameran terbesar di Inggris Raya untuk produk body & bath, gift & home, toys & gadget, fashion jewelry/accessories, tableware dan kitchenware, diikuti lebih dari 1400 exhibitor dari 84 negara dan dikunjungi 30.000 buyer Inggris dan mancanegara. Autumn Fair saat ini telah menjadi salah satu event yang ditunggu oleh berbagai buyer, retailer, dan department store dari seluruh dunia (Selfridges, Amazon, Harvey Nichols, Harrods, Tesco, dll.).Kategori Produk KUKM: Home Deco, Handicraft, Dress Modern, Accessories, Handfand Handicraft, Bags, Batik dengan bahan pewarna alam, Fashion Batik, Hadicraft batik yang berasal dari Jatim, Bali Jabar, Jakarta.Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 10 (sepuluh) KUKM Indonesia dalam kategori kerajinan, fashion & accessories, serta home décor. Lokasi dari Paviliun Indonesia adalah di depan pintu masuk Hall 4, untuk kategori produk contemporary gift.
j) China – ASEAN Expo Nanning Pameran China – ASEAN Expo (CA Expo) Nanning akan diselenggarakan pada tanggal 18 - 21 September 2015, merupakan pameran perdagangan, investasi dan jasa sebagai wujud kesepakatan KTT China – ASEAN di Bali tahun 2003 dalam kerangka kerjasama perdgangan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). CA EXPO sudah berlangsung selama 11 kali (mulai 1974) diselenggarakan Pemerintah Zuang Guangxi RRC. Tahun 2015 akan mengusung tema Maritime Silk Road of the 21st Century. Partisipasi dalam pameran ini sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan kerjasama perdagangan bebas (CAFTA).China pada saat ini sudah menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup tinggi.Berdasarkan informasi yang ada, masyarakat china mulai berminat dengan produk artisan yang diproses secara hand made. Penyelenggaraan CA Expo merupakan bentuk sinergitas dan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Perdagangan. Paviliun Indonesia berjumlah 100 stand dan kementerian Koperasi dan UKM mengambil bagian 10 stand yang diisi 10 (sepuluh) KUKM Indonesia dengan produk makanan, minuman dan kosmetika.
k) Moscow Gift Expo Pameran Moscow Gift Expo yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 25 September 2015 di Gostiny Dvor Exhibition Complex Moscow Rusia, merupakan salah satu pameran bergengsi di Moscow dan bersifat B to B dan B to C yang menampilkan kategori produk gift, fesyen dan homeware, diikuti 537 exhibitor yang menampilkan produk dari Eropa Barat, Tengah dan Timur, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia (Indonesia, India, Taiwan dan Pakistan) dan dikunjungi 25.000 Buyers whole saler, ritel dan user. Kementerian Koperasi dan UKM berpartisipasi memfasilitasi 8 (delapan) KUKM dengan kategori produk Fasyen anak dan dewasa, Aksesories, tas dan sepatu kulit.
17 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
l) China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF)
Pameran ini telah diselenggarakan pada tanggal 10-13 Oktober 2015, berlokasi di Poly World Trade Center, Guangzhou, China dengan jumlah 5.000 booth, yang terdiri dari 2.006 booth peserta lokal dan 534 booth peserta internasional. Pada penyelenggaraan tahun ini, Malaysia menjadi co-host country.Pameran bertaraf internasional ini merupakan penyelenggaraan yang ke-12 oleh Pemerintah Provinsi Guangdong, China. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengikuti pameran CISMEF sejak tahun 2012 dengan memfasilitasi 14 KUKM, tahun 2013 ada 31 (tiga puluh satu) KUKM, tahun 2014 ada 10 (sepuluh) KUKM, dan tahun 2015 ada 20 (dua puluh) KUKM. Indonesia sendiri pernah menjadi co-host country pada pameran CISMEF ke-10 tahun 2013 di Guangzhou, China.
m) Japan – Indonesia Friendship Festival Kegiatan ini diselenggarakan di Yoyogi Park Tokyo pada tanggal 17-18 Oktober 2015, merupakan wujud implementasi MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan CPI Jepang yang telah ditandatangani pada tanggal 6 September 2014. Japan Indonesia Friendship Festival terdiri dari 35 stand, dan Kementerian Koperasi dan UKM mengikuti 6 stand yang diikuti oleh 9 (sembilan) KUKM dengan kategori produk makanan dan minuman, herbal dan Spa, fesyen batik dan tenun, produk kulit, asesoris dan handicraft. Event ini ramai dikunjungi oleh masyarakat Jepang dari berbagai kalangan dan usia karena lokasi pameran yang strategis dan merupakan pusat keramaian terutama di waktu hari libur. Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Thailand, Vietnam dan Philipina juga secara rutin mengadakan pameran/festival di Yoyogi Park dalam rangka test pasar dan memperkenalkan budaya negaranya kepada masyarakat Jepang.
n) Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair (BIG & BIH) 2015 Pameran ini telah dilaksanakan untuk ke-40 kali nya dengan luas ruang pameran seluruhnya 40.000 meter persegi. Pameran ini terdiri 1.353 stand dan diikuti sebanyak 489 perusahaan dari Thailand dan luar negeri. Pameran dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perdagangan Thailand Mr. Suvit Maesincee dengan dihadiri pula Direktur Jenderal Departemen Promosi Perdagangan Internasional DITP) Ibu Malee Choklumlerd; Presiden Produk Gaya Hidup Thai Federasi (TLPF) Mr. Supat Swiwannavit; Presiden Desain dan Objek Asosiasi M.I. Santisiri Pavinee, serta perwakilan dari peserta pameran. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi sebanyak 15 (lima belas) KUKM dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, dengan kategori fashion, jewelry, dan bags. Selama pameran berlangsung produk-produk KUKM yang dipromosikan mendapat respon baik dari buyer maupun masyarakat Thailand.
o) Deco Fair Pameran Deco Fair Jeddah yang diselenggarakan pada tanggal 10 – 13 November 2015 bertempat di Jeddah Forum and Bisnis Center. Pameran ini merupakan salah satu pameran bergengsi di Timur tengah dan bersifat B to B dan B to C yang menampilkan kategori produk Furniture, Home decor, Inerior dan homeware, diikuti 127 exhibitor yang menampilkan produk dari Eropa Barat, Tengah dan Timur, Timur Tengah, Afrika, dan Asia (Indonesia, China, Malaysia dan India) dengan menempati luas area 9.800 sqm dan dikunjungi lebih dari 8.500 whole saler, ritel dan user. Kementerian Koperasi
18 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
dan UKM berpartisipasi memfasilitasi 8 (Delapan) KUKM dari Jawa Tengah, DIY, Bali, Jawa Barat dan Jawa Timur.
p) Indonesia Fair Pameran Indonesia Fair 2015 diselengarakan pada tanggal 13-17 November oleh salah satu event organizing dari Indonesia untuk mempererat jaringan kerjasama budaya dan bisnis antara Indonesia – Australia yang mendapatkan dukungan penuh dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, ITPC, Australia – Indonesia Centre. Delegasi Indonesia yang berpartisipasi dalam event ini yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian KKP, Pemda Jatim, Pemda Lampung, Bank BNI, PT. Sinar Mas dan Pelindo 2,Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 10 (sepuluh) KUKM dari Provinsi Jawa Timur, NTB, Bali, Jogja, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Utara dengan kategori produk Accessories, Spa/kosmetika, fashion batik dan tenun, handycraft, makanan dan minuman.
q) Café Show Pameran International Café Show 2015 diselenggarakan di Coex Exhibition Centre, Seoul Korea Selatan pada tanggal 12 – 15 November 2015. Pameran ini merupakan pameran Internasional bersifat B to B dan B to C, yang diikuti oleh 3500 pelaku usaha dari 32 negara antara lain : Indonesia, Vietnam, China, India, Jepang, Italia, USA, Polandia, Dominika, Guatemala, Kosta Rika, Etiopia dan Negara-negara Afrika lainnya. Partisipasi Indonesia pada event ini merupakan sinergi program Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kedutaan Besar RI di Seoul, dengan menempati area seluas 300 M2, yang diperuntukan bagi 30 UKM dari berbagai daerah di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 12 UKM, Kementerian Perindustrian 8 UKM dan Kedutaan Besar RI di Seoul 10 UKM.
r) Jinju Agrex Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM pada pameran dan Business Matching Jinju International Agriculture & Food Expo pada tanggal 22 – 23 November 2015 merupakan yang ke dua kalinya, partisipasi ini merupakan implementasi kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan KOTRA (Korea Trade – Investment Promotion Agency). Dalam hal ini KOTRA memfasilitasi stand secara gratis bagi KUKM Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi sebanyak 8 (delapan) KUKM dari berbagai daerah dengan jenis produk Kerajinan Tanduk, Kopi, Cabe kering, Makanan ringan dari ikan, kripik pisang, brownie cake, pertalizer dan pupuk.
s) Heya International Fashion Exhibition Pameran HEYA Arabian Fashion Exhibition 2015 merupakan salah satu pameran khusus fashion muslim terbesar di wilayah Timur Tengah bersifat B to B dan B to C yang berlangsung pada tanggal 12 – 18 November 2015. Pameran ini menempati area seluas 10.000 m2, diisi oleh 273 stand dan diikuti lebih dari 200 designer dunia dari Eropa, Asia Tenggara, Inggris, Amerika, Timur Tengah, India dan Pakistan. Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Majalah Noor, memfasilitasi 6 (enam) designer/KUKM fashion muslim dari Jawa Barat dan DKI Jakarta yaitu Irna Laperle, Lia Soraya, Jasmine, Khanaan, Iva Latifah dan Dian Pelangi(designer Indonesia yang masuk dalam jajaran 500 designer dunia) yang mendapatkan undangan untuk fashion show dari HEYA selaku penyelenggara pameran.
19 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
t) LÁrtigiano Italia
Pameran L’Artigiano in Fiera diselengarakan pada tanggal 5 – 13 November 2015 untuk yang ke-20, menampilkan 150.000 varian produk dengan kategori craft, home deco, gift, fashion, accesories, spa, kosmetika, makanan dan minuman. Pameran ini termasuk salah satu pameran terbesar di Italia bersifat B to B dan B to C yang diikuti 3.250 exhibitor dari 112 negara di dunia, menempati luas lahan 310.000 M2 (9 Hall dari 14 hal yang tersedia) dan dikunjungi + 24 juta orang. Pameran berlangsung mulai dari pukul 10 pagi s/d 22.30 malam serta diselenggarakan untuk menyambut perayaan hari natal dan tahun baru. Kementerian Koperasi dan UKM berpartisipasi memfasilitasi 10 (sepuluh) KUKM dengan kategri produk tas dan dompet anyaman dan kulit, kerajinan, fashion (batik, tenun Bali dan Garut), accesories dan home deco. Pameran ini cukup strategis untuk diikuti, mengingat Italia merupakan salah satu entry point untuk mengakses pasar Eropa Selatan.
u) World Expo Milano I Mei 2015, World Expo Milano II Agustus 2015, World Expo Milano III Oktober 2015 Expo Milano 2015 menjadi platform pertukaran ide dan solusi bersama dengan tema makanan, merangsang kreativitas antara negara-negara dan mempromosikan inovasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Tapi tidak hanya. Expo Milano 2015 akan menawarkan semua orang kesempatan untuk mengenal dan mencicipi hidangan terbaik di dunia dan menemukan keunggulan makanan tradisional dan keahlian memasak dari masing-masing negara. Untuk rangkaian acara terdiri dari artistik dan musik, konferensi, pertunjukan, workshop dan pameran. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 3 (tiga) KUKM untuk berdemo, 1) pembuatan batik selaku warisan haritage Indonesia yang terdiri dari seni lukis wayang tradisional kamasan oleh perajin kamasan I Gede Eka Wedasmara, 2) batik tulis tradisional Surabaya yang didemokan oleh Ni Putu Sulistiani, dan 3) batik tradisional Bayat Klaten-Jawa Tengah yang didemokan oleh Dalmini. Performance yang ditampilkan cukup menarik perhatian para pengunjung pavilion Indonesia, dimana pengunjung ditawarkan untuk mencoba melukis di media kain yang disediakan oleh UKM pendemo.
2. Pengembangan Sistem Konsolidasi Kargo bagi UKM Potensial Ekspor Dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM di bidang ekspor maka saat ini
Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyusun Sistem Informasi
Konsolidasi Kargo bagi UKM baik yang ekspor maupun yang berpotensi ekspor
berbasis teknologi informasi (e-konsolidator) yang mendukung kinerja
pengembangan sistem logistik nasional (SISLOGNAS). Adapun manfaat yang
diperoleh dari adanya sistem e-konsolidator adalah :
a) Terciptanya efisiensi dan efektifitas proses ekspor produk KUKM
b) Terjadinya peningkatan kompetensi KUKM melalui informasi dan alih
teknologi, terkait proses dan administrasi ekspor
c) Sebagai sarana forum komunikasi maupun promosi bagi produk KUKM
20 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
d) Tercatatnya secara akurat nilai ekspor produk KUKM yang pada akhirnya
terlihat nilai kontribusi ekspor KUKM terhadap ekspor nasional
Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan untuk tahun 2015 adalah uji coba
terbatas sistem e-konsolidator di Propinsi Sulawesi Selatan, dan penyusunan
skema tata kelola penerapan sistem e-konsolidator
h. Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran
1. Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi
Tahun 2015, Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi mendapat
alokasi anggaran bantuan sosial sebanyak 65 Koperasi dengan jumlah anggaran
Rp 58.500.000.000 (Lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan
rincian sebagai berikut :
a. Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di Daerah
Kabupaten/Kota disalurkan kepada 45 Koperasi, masing-masing senilai Rp
900.000.000,- dengan total anggaran sebesar Rp 40.500.000.000,- (Empat
puluh milyar lima ratus juta rupiah).
b. Pengembangan Sarana Pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui
koperasi disalurkan kepada 20 koperasi, masing-masing senilai Rp
900.000.000,- dengan total anggaran sebesar Rp 18.000.000.000,- (Delapan
belas milyar rupiah)
c. Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional yang
ditetapkan sebanyak 65 koperasi, namun 1 Koperasi yaitu KUD Mojongsongo
Kab. Boyolali mengundurkan diri, sehingga peserta program bantuan sosial
Revitalisasi Pasar Tradisional sampai dengan 28 Desember 2015 sebanyak 64
Koperasi.
2. Program Peningkatan Daya Saing dan Identitas Produk UMKM Bidang
Makanan dan Minuman
Program peningkatan daya saing dan identitas produk UMKM Bidang Makanan dan
Minuman, Kosmetik, dan obat tradisional bekerjasama dengan BPOM. Anggaran
kegiatan ini senilai Rp 1,8 Milyar dan dilaksanakan di 7 Provinsi serta melibatkan
asosiasi makanan dan minuman di daerah masing-masing.
i. Asisten Deputi Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha
1. Fasilitasi KUKM melalui Temu Mitra dengan Pola subkontrak
Pada tahun 2015 kegiatan Pengembangan Kemitraan KUMKM Melalui Pola
Subkontrak yang dilaksanakan di 4 lokasi yaitu : di Kota Surabaya, Jawa Timur;
Kota Bandung, Jawa Barat; Kota Jababeka Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat
dan Kab. Purworejo, Jawa Tengah dengan memfasilitasi sebanyak 400 KUMKM
di bidang komponen otomotif, VCO dan gula kelapa.
21 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
2. Pengembangan Kemitraan Usaha Di Bidang Waralaba
Pengembangan Kemitraan Usaha Di Bidang Waralaba merupakan kegiatan yang
strategis dalam upaya memberikan bimbingan/pemahaman secara utuh
mengenai pentingnya usaha waralaba karena mempunyai jaringan pasar yang
pasti, dengan tingkat resiko yang relative kecil, sehingga memiliki potensi yang
besar dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin kokoh
dan berkeadilan. Disamping itu juga kegiatan ini memberikan alternatif solusi
pemecahan dalam mewujudkan kemitraan dan jaringan bisnis dengan
menerapkan bisnis usaha waralaba. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan
kegiatan Temu Kemitraan KUMKM melalui Kemitraan Waralaba yang
diselenggarakan di 4 (empat) lokasi yaitu Kota Makassar (Sulawesi Selatan),
Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Palembang (Sumatera Selatan) dan DKI
Jakarta dengan mengikutsertakan sebanyak 400 KUMKM sebagai peserta dari
berbagai lapisan yang tergabung dalam beberapa asosiasi bisnis seperti HIPMI,
HIPPI, Komunitas TDA, IWAPI, dan Kadin.
3. Pengembangan Kemitraan Investasi KUMKM
Tahun 2015 Fasilitasi dan Bansos untuk kegiatan Pengembangan Kemitraan
Investasi dengan perincian Fasilitasi sebesar Rp 2.327.1666.000,- Bansos
Pengembangan Sarana Usaha Koperasi dalam Mendukung Kemitraan Investasi
sebesar Rp. 1.600.000.000,- untuk 4 (empat) Koperasi dengan @ Rp.
400.000.000,- yang sudah terlaksana pada tahun 2015 di 4 lokasi yaitu : 1. Liwa
(Lampung) 2. Tegal (Jawa Tengah) 3. Toraja Utara (Sulsel) 4. Kulon Progo (D.I
Yogyakarta).
4. Program Bantuan Sosial Perbaikan Mutu Kemasan Produk KUKM
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk KUMKM, pada tahun 2015,
Kementerian Koperasi dan UKM memberi Bantuan sosial Perbaikan Mutu
Kemasan Produk KUKM sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk 4 (empat) Koperasi
dengan @ Rp. 250.000.000,- untuk mendukung Branding dan Packaging Produk-
Produk yang memiliki indikasi geografis seperti Kopi Kintamani Bali, Kopi Bajawa
Flores, Rendang Payakumbuh dan Rendang Padang.
j. Asisten Deputi Urusan Informasi dan Publikasi Bisnis
1. Partisipasi dalam Pameran Dalam Negeri
Dalam upaya meningkatkan daya saing dan perluasan pasar domestic bagi produk
KUKM, pada tahun 2015 jumlah KUKM yang telah difasilitasi oleh Kementerian
Koperasi dan UKM adalah 412 KUKM terdiri dari 376 stand pada 44 event baik
pameran di daerah maupun di Pusat, dengan total transaksi Rp. 15.576.264.800,-
terdiri dari transaksi ritel Rp. 4.759.240.800,- dan Transaksi order Rp.
10.820.524.000,-
22 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
2. SMESCO Festival ke 13 Tahun 2015
Diselenggarakan pada tanggal 1-4 Oktober 2015, bertempat di Hall A dan Hall B
JCC. Pameran diikuti oleh 780 KUMKM yang menempati 499 booth. Selama
Pameran berlangsung, tercatat jumlah pengunjung + 16.000 orang dan perolehan
transaksi langsung sebesar Rp. 10,32 Milyar, dan dalam bentuk kontrak sebesar
Rp. 8,65 Milyar. Selain itu terdapat prospek order yang akan ditindaklanjuti oleh
masing-masing UKM.
3. Promosi KUKM melalui SMESCO Trading Board
Trading Board merupakan salah satu media promosi yang dibangun dan
dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dalam rangka memberikan
edukasi kepada KUMKM tentang alternatif media promosi yang efektif dan efisien.
Media ini bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk
unggulan KUMKM dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
berbasis web yaitu www.indonesian-products.biz. Melalui Trading Board,
diharapkan jangkauan promosi dan akses pasar produk-produk ungulan KUMKM
lebih luas. Selama kurun waktu 2013-2015, jumlah pengunjung trading board
meningkat sebanyak 7.976 pengunjung atau 28,38%. Sedangkan ditahun 2014-
2015 jumlah pengunjung trading board menurun sebanyak 7.851 pengunjung atau
17,87%. Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut adalah makin
bermunculannya toko-toko online sejenis dengan tampilan dan fitur yang menarik.
4. SME and Cooperatives Indonesia Catalogue
Dalam upaya promosi dan meningkatkan daya saing produk-produk Koperasi dan
UKM (KUKM) dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dan pasar
global, Kementerian Koperasi dan UKM kembali menerbitkan SME and
Cooperative Indonesia Catalogue. Katalog ini memuat data KUKM yang
berpotensi ekspor dalam 4 bahasa (Indonesia, Jepang, Inggris dan Arab), serta
foto-foto eksklusif produk KUKM untuk meningkatkan citra dan image produk-
produk KUKM. Di tahun 2015, katalog tersebut telah diterbitkan untuk ke tujuh
kalinya dengan memuat 200 gambar produk unggulan KUKM yang sudah
diseleksi dari member Trading Board dan UKM – UKM lainnya dari daerah yang
dilengkapi dengan barcode untuk mempermudah mendapatkan informasi produk.
Materi katalog tersebut terus diperbaharui dengan mempertimbangkan trend
produk yang mutakhir, sehingga menjadi informasi bagi buyer yang membutuhkan
produk berkualitas. Katalog tersebut telah didistribusikan sebanyak 50.000
eksemplar di tempat-tempat strategis, diantaranya : Sriwijaya Air dan NAM Air,
Executive Lounge Garuda Indonesia, Kementerian/Lembaga Republik Indonesia,
Kedutaan Besar Negara Sahabat di Jakarta, Kantor Kedutaan Besar Republik
Indonesia di luar Negeri, hotel-hotel bintang 4 dan 5 di kota-kota besar di
Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Bali
dan Palembang.
1.3. Potensi dan Permasalahan
1.3.1 Potensi Koperasi
23 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Orientasi dasar penilaian potensi koperasi diletakkan pada identitas koperasi
yang disusun oleh ICA (1995), dengan definisi dan nilai serta 7 prinsipnya. Itu
berarti bahwa potensi rumusan identitas harus jadi referensi dalam
mengembangkan program pembinaan Koperasi dan UMKM. Artinya program
harus bertumpu pada perwujudan dan pemantapan aplikasi nilai-nilai
(menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan,
keadilan dan solidaritas) yang aplikasinya tercatat dalam 7 prinsip
(keanggotaan terbuka; pengelolaan demokratis; partisipasi anggota dalam
bidang ekonomi; kebebasan dan otonomi; pendidikan, pelatihan dan informasi;
kerjasama antar koperasi dan kepedulian masyarakat). Sebagai potensi hal itu
harus terwujud dalam operasionalisasi kegiatan koperasi (tentu sesuai dengan
kualitas dan kekuatan masing-masing koperasinya), sehingga program
pembinaan bagi koperasi diharapkan mampu mendorong aplikasi teknis
operasional nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut.
Aplikasinya dilakukan dengan menerapkan secara konseptual pada setiap
dinamika dan usaha koperasi, yang mencerminkan adanya sikap dan
operasionalisasi semua hal dalam lingkup kebersamaan serta bertumpu pada
pengendalian biaya secara ekonomis (misalnya melalui pembelian atau
pemasaran produk secara bersama, disamping dalam hal peningkatan kualitas
produk maupun tata kerjanya), demikian pula dalam hal pemanfaatan posisi
tawar (yang dikarenakan dilakukan secara bersama).
OPERASIONALISASI HAL INI diharapkan akan dapat dikembangkan melalui
pengembangan pola/model supply chain management, melalui pemanfaatan
kembali sentra yang bertumpu pada konsep baru, tentang pengembangan
organisasi usahanya, melalui pengembangan serangkaian kegiatan-kegiatan
yang belum ditangani selama ini, di samping mengintensifkan rangkaian kegiatan
yang sudah dilakukan tetapi belum optimal. Sehingga menjadi kesatuan
kegiatan yang terkait satu dan lainnya.
1.3.2. Potensi UMKM
UMKM selama ini kurang memperoleh penanganan secara terfokus dan serius.
Akibatnya kita tidak tahu dari mana harus mulai mengembangkan rangkaian
program pembinaannya. Penanganan melalui pelatihan dan pendidikan saja,
tidak cukup banyak membawa perubahan, mengingat dampak hasil pembinaan
seperti itu membutuhkan cukup waktu dan dukungan kondisi/iklim usaha yang
kondusif, serta sikap para pelaku yang harus berubah mindset-nya, sementara
di sisi lain perubahan pada aspek usaha telah berlangsung semakin cepat dan
komplek saja. Karenanya hampir sulit kita akan mengejar perubahan usaha
dengan teknologi informasi dan sarana digital untuk kemudian mampu
melakukan pembinaan secara tepat dan cepat pula. Karenanya pembinaan bagi
UMKM, akan memerlukan strategi yang berbeda serta harus khusus sifatnya,
disamping memerlukan kerjasama yang intensif dan harus terfokus pada
sasaran pembinaan. Yang telah disepakati bersama dengan berbagai instansi
lain yang terkait.
24 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Untuk itu analisis mengenali potensi dan masalah potensialnya perlu dilakukan
dengan mengenali komponen melalui penetapan faktor internal maupun
eksternal dari pihak UMKM. Identitas masalah itu akan menjadi sumber
informasi bagi penetapan langkah dan pe-ngembangan strategi pembinaan,
dengan cara menemukenali lebih dahulu potensi populasi UMKM yang akan
menjadi sasaran pembinaan (diperlukan alasan yang jelas dan terfokus dari
output pembinaan dengan kontribusinya bagi pencapaian sasaran strategisnya).
Kita memang secara kondisional dipaksa untuk memilih dan diharuskan
berfokus manakala melakukan pembinaan UMKM untuk jangka waktu tertentu
dan selanjutnya jangka panjang, karena perlu pula diikuti dengan upaya
memonitor, kemana UMKM prioritas itu bergerak tumbuh. Karenanya memonitor
perubahan menjadi sangat strategis sifatnya dalam proses pembinaan UMKM.
Hal itu jelas berhubungan dengan masalah perubahan dan macam komponen
yang berubah, setelah kemudian dengan melalui rangkaian perubahan secara
pasti akan terjadi dalam diri dan usaha mereka. Nanti sampai pada waktunya
kita baru akan dapat melepaskan mereka sendiri untuk selanjutnya mampu atau
tidak mampu meraih keberhasilannya. Pendekatan strategisnya adalah
mengembangkan program pendampingan bagi UMKM.
Komposisi dari potensi riil dan yang potensial tercantum dalam matrik berikut:
Potensi Internal: (terkait dengan
kekuatan dan kelemahan pada ciri
khas mereka)
Potensi Eksternal: (terkait dengan
berbagai aspek yang dapat
dimanfaatkannya atau berpeluang
memberikan ancaman,
tentu sesuai dengan kompetensi dan
keberuntungannya)
1. Jumlah U Mikro yang besar dan
UK serta UMengah;
2. Fleksibilitas struktur dan
karakteristik organisasi, usaha
maupun pengelolaan, yang
memberi kemudahan melakukan
penyesuaian pada kapasitas
maupun dalam cara menghadapi
perubahan pasar serta kondisi
perekonomian. Tetapi hal ini
sekaligus juga dapat menjadi
ancaman dalam wujud kondisi
ketidakstabilan;
3. Harga jual produk/jasa yang
terjangkau memenuhi kebutuhan
konsumen, sehingga dapat
memberikan kontribusi berupa
penguatan dinamika pada pasar
domestik, khususnya untuk
1. Tersedia UU No.20/2008 tentang
UMKM dan PP No.17/2013 tentang
pelaksanaannya sebagai landasan
hu-kumnya;
2. Kemudahan dalam mendirikan
usaha skala Mikro khususnya,
yang dapat mendukung
perkembangan potensi
kewirausahaan, dan selaras
dengan potensi negara Indonesia,
sebagai negara yang relatif lebih
kondusif untuk memulai usaha,
ditinjau dari sisi (1) tingkat
kreativitas/ inovasi; (2) tingkat
kesulitan memulai usaha; (3) latar
belakang orang yang memulai
usaha; (4) kemudahan dalam
menerapkan dan mengembangkan
ide menjadi bisnis.
25 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
barang/jasa yang jadi kebutuhan
masayarakat pada umumnya.
4. Umumnya produk UMKM banyak
terkait dengan sum-berdaya
alam dan kebudayaan lokal
(menekan keter-gantungan penuh
pada bahan baku impor atau
dukungan dari luar), disertai
dukungan penguasaan
pengetahuan, keterampilan dan
polakerja warisan leluhur;
5. Ada peluang untuk membangun
kesatuan usaha ber-sama
rantai pasokan produk, yang dapat
mening-katkan efisiensi dan
efektivitas kegiatan produksi dan
pemasaran.
3. Kemudahan itu masih didukung
dengan ketersediaan sumber
daya alam dalam skala besar,
walaupun ada perbedaan antar
wilayah dalam hal kreativitas
meman-faatkan sumberdaya alam
yang tersedia maupun potensi
permintaan dari pasarnya;
4. Ada dukungan kebijakan
pemerintah pusat dan daerah ter
hadap upaya dan usaha UMKM;
5. Akan terjadi dalam waktu relatif
dekat masa proporsi penduduk
usia muda yang besar jumlahnya,
dan dipadu dengan tingkat
pendidikan dan keterampilan yang
tinggi, pada gilirannya akan
menghasilkan tenaga kerja yang
produktif.
Pengembangan UMKM ke masa depan berpotensi cukup besar, selaras
dengan adanya perubahan pada pola yang semula berbasis ekonomi berdasar
resource based economy, sekarang dengan cepat telah bergeser menuju pola
knowledge based economy, Dorongan itu menjadi relevan, mengingat
perkembangan pola pikir saat ini telah bertumpu kuat sekali pada pola ekonomi
kreatif.
1.3.3. Permasalahan dan Tantangan
A. Komposisi masalah dan tantangan bagi KOPERASI tercantum sebagai
berikut:
POKOK MASALAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI
Organisasi 1. Banyak koperasi belum menerapkan nilai dan prinsip
koperasi
2. Banyak koperasi belum memiliki VISI untuk menjadi
modern (di bidang SDM, Organisasi, Usaha dan Inovasi)
3. Masih belum professional dan akuntabel dalam mengelola
organisasi dan keuangannya
4. Banyak koperasi yang masih berorientasi/bergantung pada
bantuan pemerintah (belum mandiri)
5. Banyak koperasi yang tergolong dalam koperasi tidak aktif
Usaha 1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi dalam
berpartisipasi dalam hal meningkatkan modal maupun
memajukan usaha koperasi
26 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
2. Kurangnya kompetensi koperasi untuk berinovasi dalam
pengembangan produk dan layanan anggota;
3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target
produksi (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) sesuai
dengan permintaan pasar
4. Terbatasnya kemampuan koperasi dalam menjangkau
pasar, terutama untuk melakukan promosi, mengak-ses
informasi pasar; dan memanfaatkan saluran pemasaran
yang ada;
5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran bersama antar
koperasi maupun antara koperasi dengan usaha besar
SDM 1. Banyak anggota koperasi yang kurang mengerti tentang
materi “koperasi dan perkoperasian”
2. Kurangnya gambaran keteladanan koperasi;
3. Rendahnya tingkat mental dan orientasi bisnis, dari
kebanyakan para pengelola koperasi
4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi untuk mengakses
teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasar an
5. Kurang efektifnya jangkauan penyuluhan dan muatan diklat
perkoperasian
Sistem
Pendukung
dan Iklim
Usaha
1. Regulasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang
belum mendukung perkembangan perkoperasian
2. Belum optimalnya infrastruktur koperasi dan pembanguinan
kelembagaan, terutama yang berhubungan dengan aspek
pendidikan, pembiayaan, dan pemasaran;
3. Koordinasi dan keterpaduan antar stakeholder yang masih
kurang
4. Belum tersedia data, yang lengkap dan valid tentang
perkembangan koperasi, yang berakibat berupa sulit nya
dalam mengelola semua usaha
5. Kurangnya kesiapan Pemerintah dan dunia usaha dalam
menyongsong berlangsungnya MEA 2015
Tantangan yang ditemukan itu dapat dibagi menjadi tantangan organisasi
koperasi sebagai wadah usaha bersama, yang memiliki aturan dan
mekanisme khusus dan terkait dengan bagaimana membuatnya menjadi
wadah yang mampu mening-katkan efisiensi usaha dan kualitas
kehidupan para anggota dan masyarakat di sekitar wilayah usahanya;
sehingga pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan sumbangan bagi
perekonomian nasional; di samping juga mampu membangun posisi
tawarnya dalam persaingan. Hal mana sejalan dengan rancangan ICA untuk
menempatkan koperasi menjadi pemimpin pembangunan ekonomi, sekaligus
sebagai model usaha yang paling disukai; maupun mampu menjadi lembaga
usaha yang cepat tumbuh berkembang.
Dua hal itu memerlukan pembenahan dari sistem pembinaan baik yang
dilakukan oleh pemerintah (melalui rumusan kebijakan dan penetapan
27 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
arah/fokus pembinaan yang efektif, kreatif dan inovatif) maupun yang
harus dikembangkan sendiri oleh Koperasinya, diantaranya berupa
pengembangan kader-kader pengelola koperasi yang mampu berjuang
agar dapat melayani kebutuhan ekonomi sosial anggotanya.
B. Komposisi masalah dan tantangan bagi UMKM tercantum sebagai berikut:
Saat ini masalah UMKM dapat dikelompokkan pada tiga hal, yaitu (i)
kualitas pelaku UMKM yang masih rendah (ditinjau dari tingkat dan
sistem pendidikan yang dimilikinya, termasuk kualitas
kewirausahaanya, serta kurangnya pemahamannya tentang bisnis
dan ba-gaimana harus berbisnis dan mengembangkannyta secara
tepat dan baik); (ii) sistem pendukung yang kurang optimal aplikasinya
(menjadi penyebab dari sulitnya UMKM dalam mengakses
sumberdaya yang diperlukan, teknologi maupun pasar); (iii) kebijakan
dan peraturan yang belum efektif dalam aplikasinya (belum tercipta
kondisi iklim berbisnis yang berpihak, membimbing dan mendampingi
pengembangan usahanya, karena memang tidak tersedia kebijakan
dan strategi yang ada).
Tantangan bagi UMKM yang ditemukan saat ini berupa, bagaimana
membuat UMKM bersangkutan dapat berkembang, dengan melalui
upaya membuat dirinya mampu bersaing di pasarnya, melalui cara
menggunakan berbagai aplikasi dan bimbingan terencana, terprogram
dan kemudian dapat teraplikasi secara teknis operasional, melalui:
Peningkatan formulasi usaha dan tata kelola usaha UMKM terpilih;
Peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dan
peningkatan kompetensi karyawannya (pelaku UMKM sendiri);
Peningkatan kapasitas dan kompetensi UKM untuk melakukan
kemitraan usaha, atau mampu bergabung dalam jaringan produksi
dan pemasaran global;
Pemanfaatan berbagai peluang yang ada di lingkungan ASEAN
maupun gabungan negara-negara yang berpotensi, sebagai pasar
yang dapat dipasoknya.
Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif pada proses
perbaikan kinerja maupun daya saing UMKM bersangkutan.
C. Komposisi tantangan dalam Tata Kelola Organisasi UMKM,
Dengan uraian yang tercantum dalam rangkaian berikut: (i) Tantangan
peningkatan kapasitas SDM; (2) Peningkatan tata kelola organisasi,
sarana dan prasarana; (3) Perbaikan prosedur dan tata kelola; (4)
Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan; (5) Penguatan basis data
dan sistem informasi; (6) Peningkatan koordinasi, sinergi dan kerjasama.
28 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
2.1. Visi
Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, sebagaimana
tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019, yaitu:
Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri
untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional
Untuk lebih menajamkan pemahaman visi Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, Deputi
Bidang Produksi dan Pemasaran telah merumuskan visi Tahun 2015-2019, sebagai berikut:
Terwujudnya Produk Barang dan Jasa Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing,
Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional
Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:
Berdaya Saing bermakna Produk barang dan jasa KUMKM yang mempunyai nilai
tambah dan memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk barang dan jasa
Tangguh bermakna dapat menghasilkan produk barang dan jasa sesuai kualifikasi
dalam perdagangan bebas
Mandiri bermakna dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal dengan
kemampuan sendiri
Berkontribusi dalam perekonomian nasional bermakna pengembangan produk
barang dan jasa dalam kerangka pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan
serta menggerakkan perekonomian lokal dan nasional
2.2. Misi
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visinya, maka Deputi
Bidang Produksi dan Pemasaran perlu menjalankan misi yaitu:
1. Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta
pemerataan pendapatan
2. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta
pengentasan kemiskinan
Upaya pencapaian visi tidak mungkin dilakukan oleh Deputi Bidang Produksi dan
Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM secara individual, tetapi harus dilaksanakan
bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dalam hal ini, maka misi Kementerian Koperasi dan UKM dengan: 1). Mewujudkan pelaku
UMKM yang mampu menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing dan 2)
Menujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
serta pengentasan kemiskinan. Upaya pencapaian misi ini dilakukan melalui berbagai
langkah perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan Koperasi dan
UMKM.
29 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Nilai Organisasi
Organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik pula, terutama
agar dapat menjabarkan misinya sehingga tercapai visi yang diharapkan. Nilai-nilai yang
disepakati untuk diterapkan dalam Kementerian koperasi dan UKM antara
lain:
1. Integritas
Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian.
Integritas juga diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan
kejujuran.
2. Kerja Keras
Kerja keras berarti mengerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah
dan tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu
mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang
telah dilakukan.
3. Profesional
Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan mengutamakan
kompetensi (keahlian) dalam bidang pembangunan Koperasi dan UMKM.
4. Akuntabel
Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses
maupun hasil.
5. Inovatif
Inovatif berarti usaha dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam
menghasilkan sesuatu kreasi/karya baru yang diharapkan dapat mendorong
percepatan pembangunan Koperasi dan UMKM.
6. Peduli
Peduli berarti memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa,
terutama dalam hal birokrasi dan aparatur.
7. Pelayanan Prima
Pelayanan prima berarti upaya dan langkah yang dilakukan instansi untuk melayani
masyarakat dan stake holders dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan
kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat
dan stake holder atas pelayanan kepada publik.
Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran telah
melakukan pemetaan atas potensi/kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki dalam rangka
untuk mengptimalkan semua peluang dan kesempatan yang ada termasuk juga adanya
hambatan atau tantangan yang harus dihadapi
30 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
2.3. Tujuan
Untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, maka visi
dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa rumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan
memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta
pemerataan pendapatan;
2. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
serta pengentasan kemiskinan;
3. Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yang Profesional
dan Berkinerja Tinggi.
Dengan perumusan tujuan tersebut maka Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
mengetahui secara tepat apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi dan
misi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
Tujuan pertama “Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan
kerja serta pemerataan pendapatan”, menekankan pada upaya pengembangan sistem
bisnis KUMKM.
Tujuan kedua “dalam rangka mewujudkan Koperasi dan UMKM dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan’’, menekankan pada upaya yang
mendorong Koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar utama dan kekuatan
penopang ekonomi masyarakat dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan
dengan peningkatan penghidupan berkelanjutan.
Tujuan ketiga “Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yang
Profesional dan Berkinerja Tinggi’’ memfokuskan pada perbaikan internal kinerja Deputi
Bidang Produksi dan Pemasaran
Ketiga tujuan Deputi Bidang Produksi beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada
Tabel dibawah ini:
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1 Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan
Persentase jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun) target 5,5%
2 Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan
Jumlah Usaha Mikro (umi) dalam kawasan yang dikelola koperasi
Persentase pendapatan usaha KUKM di sektor riil
31 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk
Persentase jumlah KUKM Ekpoktir
3 Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran “Baik”
Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran “Baik”
2.4. Sasaran
Sasaran Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran merupakan penjabaran dari tujuan
yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang
akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode
secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu Rencana Kinerja (Performance plan). Penetapan sasaran yang diperlukan
untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5
(lima) tahun.
Sasaran Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran merupakan bagian integral dalam
proses perencanaan strategis Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yang menjadi dasar
kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Deputi Bidang Produksi dan
Pemasaran serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang
sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya
mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait
juga dapat dicapai.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM
Proporsi jumlah tenaga kerja Koperasi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pelaku UMKM
Pertambahan jumlah pendapatan pelaku UMKM
2 Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Nasional
Pertambahan pelaku UMKM dan Koperasi Ekspor
3 Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Mendukung terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif dan efisien
Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
Monev, data dan pengembangan aparatur
Partisipasi dalam ACEDAC,
ASEM, ASEAN, BIMP EAGA
32 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam penjabaran arah kebijakan Nasional, bidang UMKM dan Koperasi pada tahun
2015-2019 diarahkan untuk “meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga
mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
(naik kelas) dalam rangka mendukung kemandiriaan perekonomian nasional” dan
tercatat ada 5 (lima) strategi (makro) sebagaimana tercantum dalam matrik berikut:
No STRATEGI NASIONAL LINGKUPNYA
1 Peningkatan Kualitas
SDM
(i) Penguatan kebijakan kewirausahaan: pola
pengembangan, penataan kuruikulum di
pendidikan formal; perluasan dukungan
kewirausahaan berbasis teknologi (techno
preneur)
(ii) Peningkatan akse ke pelatihan dan layanan
pendampingan
2
Peningkatan Akses
pembiayaan dan
perluasan skema
pembiayaan
(i) Pengembaangan lembaga pembiayan/bank
Koperasi dan UMKM dan optimalisasi sumber
pembiayaan non-bank
(ii) Integrasi sistem informasi debitur UMKM dari
lembaga pembiayaan bank dan non bank
(iii) Advokasi pembiayaan bagi Koperasi dan
UMKM
3
Peningkatan nilai
tambah produk dan
jangkauan pemasaran
(i) Perluasan penerapan teknologi tepat guna
(ii) Diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan
keuanggulan local
(iii) Peningkatan penerapan standarisasi produk
(SNI dan HaKI)
(iv) Integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem
distribusi, baik domestik maupun ekspor;
4 Penguatan kelembagaan
Usaha
(i) Kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha
(backward-forward linkages)
(ii) Peningkatan peran koperasi dalam penguatan
sistem bisnis pertanian dan perikanan dan
sentra industri kecil di kawasan industri
5 Kemudahan, Kepastian
dan perlindungan usaha
(i) Harmonisasi perizinan sectoral dan daerah
(ii) Pengurangan jenis, biaya dan waktu
(iii) Penyusunan rancangan UU tentang
perkoperasian
(iv) Peningkatan efektivitas penegakan regulasi
persaingan usaha yang sehat
(v) Peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku
kepentingan (publik, swasta dan masyarakat)
33 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Strategi nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang
Produksi dan Pemasaran yang dilaksanakan guna mendukung arah dan kebijakan di bidang
KUMKM tahun 2015-2019 yaitu Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan
Pemasaran.
3.2 Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian Koperasi dan UKM
Rumusan arah kebijakan tidak jauh berbeda antar yang makro nasional dan mikro
bagi Kementerian, sementara pembinaan Koperasi di lakukan berbeda dengan pembinaan
yang diperlukan untuk UMKM
No DIMENSI LANGKAH STRATEGISNYA
1 Pembangunan Manusia
(Revolusi Mental)
a. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan
UMKM daerah dng pelatihan dan
pendampingan melibatkan K/L terkait, PEMDA,
Dunia Usaha, Akademisi, OMS, dan Gerakan
Koperasi
b. Peningkatan peran dan tugas dari PPKL
c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi
pelaku usaha mikro yang membentuk koperasi.
d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha
mikro dan kecil potensial
e. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas selama
5 tahun
f. Penataan basis data Koperasi dan UMKM
2
Pembangunan Sektor
Unggulan:
Kedaulatan Pangan
a. Fasilitasi penguatan peran KUD sebagai
penyalur pupuk bersubsidi
b. Pola Pembiayaan melalui KUR dan
pengembangan skema pembiayaan Koperasi
dan UMKM melalui pembiayaan untuk petani
dan UMKM
c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha
sektor pertanian
d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk
petani dan UMKM
e. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan
UMKM bagi petani dan masya-rakat perdesaan
f. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi
g. Pengembangan produk unggulan daerah
melalui pendekatan 1 daerah 1 produk
unggulan
3
Pembangunan Sektor
Unggulan:
Kedaulatan Energi
Pengembangan energi terbarukan berbasis
ramah lingkungan khususnya di perdesaan
4
Pembangunan Sektor
Unggulan:
Kemaritiman dan Kelautan
a. Pengembangan skema pembiayaan Koperasi
dan UMKM: KUR dan pem-biayaan danma
bergulir oleh LPDM-Koperasi dan UMKM
34 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha
nelayan dan masyarakat pesisir
c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan
UMKM bagi nelayan dan ma-syarakat pesisir
d. Revitalisasi pasar tradisional
5
Pembangunan Sektor
Unggulan:
Pariwisata dan Industri
a. Pengembangan UKM Kreatif di bidang
pariwisata
b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya
menaik-kelaskan 1 juta unit usaha mikro
c. Fasilitasi penerapan stnadarisasi mutu dan
sertifikasi produk bagi Koperasi dan UMKM
melalui sinergi dengan K/L terkait;
d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi
Koperasi dan UMKM, melalui LLP Koperasi dan
UKM sebagai trading house, Pusat Inovasi dan
Gallery Produk UKM
e. Fasilitasi promosi produk Koperasi dan UMKM
melalui pemeran, baik dalam negeri maupun
luar negeri
6
Pemerataan dan
Kewilayahan:
Kawasan Perbatasan dan
Daerah Tertinggal
a. Revitalisasi pasar tradisional di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca bencana;
b. Pengembangan produk unggulan daerah
melalui pendekatan 1 daerah 1 produk
unggulan
3.3 Arah Kebijakan dan Startegi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional dan Kementerian, maka
kebijakan pokok Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015 – 2019 diarahkan untuk
Meningkatnya daya saing KUMKM melalui pengembangan nilai tambah dan
jangkauan pemasaran produk barang dan jasa.
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pokok tersebut, Deputi Bidang Produksi
melakukan strategi sebagai berikut :
1. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan
a. Pengembangan forum koordinasi dan kerjasama yang melibatkan pemerintah,
dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
b. Pengembangan sistem pemantuan, analisis, evalusi dan pelaporan terpadu
c. Tindak lanjut kerjasama internasional (ASEAN, BIMP-EAGA, ACEDAC, JICA,
Kotra dan ICDF)
2. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk barang dan jasa koperasi dan
UMKM
a. Penguatan sistem bisnis koperasi / sentra usaha mikro disektor Pertanian,
Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Industri dan Jasa
b. Fasilitasi peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk dan jasa KUMKM
c. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi
d. Penataan lokasi dan sarana usaha, serta promosi PKL di perkotaan dan daerah
wisata
35 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
e. Pengembangan koperasi pemasaran/pusat distribusi
f. Fasilitasi KUMKM untuk promosi di dalam dan luar negeri
g. Fasilitasi KUKM ekspor
h. Pengembangan e-commerce bagi produk KUMKM
i. Pengembangan usaha produktif KUMKM melalui energi baru dan terbarukan.
j. Pengembangan usaha koperasi dalam rangka mendukung eco-tourism
3.4 Kerangka Regulasi
Semua aktivitas tersebut di muka akan didukung dengan kerangka regulasi,
sebagaimana yang dicantumkan dalam uraian berikut ini :
1. Pembahasan dan penetapan tentang RUU tentang Perkoperasian, dalam rangka
mengganti UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, lengkap dengan
aturan pelaksanaannya baik PP, Perpres atau Permen;
2. Penetapan Perpres untuk mengatur koordinasi dan membangun sinergi antar
instansi di tingkat nasional maupun daerah yang diwadahi dalam Program
Nasional Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM, yang didukung dengan
sistem pemantauan dan evaluasi serta berbasis data yang terpadu.
3. Evaluasi atas pengaturan UMKM dalam UU No.20 tahun 2008 dan petunjuk
pelaksanaannya Perpres No. 17 tahun 2013 dalam kaitan kebutuhan untuk (i)
mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah pengembangan UMKM; (ii)
mengembangkan dukungan kebiojakan yang sesuai dengan skala usaha dan
kebutuhan UMKM, sejak mulai didirikan sampai tumbuh dan jadi usaha yang
mapan dalam skala yang lebih besar (naik kelas); (iii) mengembangkan skema
restrukturisasi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya
saing usaha serta (iv) memenuhi kebutuhan pengaturan atau kebijakan lainnya.
4. Penyusunan Permen Koperasi dan UKM diantaranya tentang:
a. SPM di bidang Koperasi dan UMKM
b. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dekon dan Tugas Pembantuan
c. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Terpadu
d. Pengembangan dan Pengelolaan Data Koperasi dan UMKM
e. Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Koperasi dan UMKM
f. Penyelenggaraan Perkoperasian
g. Gerakan Pemasyarakatan Koperasi Nasional;
h. Sistem Registrasi On-line
i. Pola dan Kriteria Fasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam
Pameran di Dalam dan Luar Negeri
j. Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM
k. Gerakan Kewirausahaan Nasional
l. Grand Design Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM
m. Sinkronisasi Kegiatan dan Sasaran antara Badan Layanan Umum dengan
kedeputian di Kementerian Koperasi dan UMKM
n. Peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Koordinasi Pembangunan
UMKM
36 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
3.5 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis meliputi upaya-upaya:
1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMK yang mendukuing pendataan
UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh
Pemerintah Kecamatan, keluruhan dan Desa
2. Penguatan kelembagaan pusat DIKLAT Koperasi dan UMKM, ditingkat
Nasional dab penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan
perkoperasian;
3. Peningkatan fungsi LLP – Koperasi dan UMKM sebagai trading house bagi
produk Koperasi dan UMKM dan Pelaksana Penerapan Sistem Konsolidasi
Kargo
4. Penguatan sinergi dan kerjasama antar lembaga /pemangku kepentingan
dst.
37 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
DEPUTI BIDANG
PRODUKSI DAN PEMASARAN
ASDEP PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN
ASDEP PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
ASDEP INDUSTRI DAN JASA
ASDEP STANDARDISASI DAN
SERTIFIKASI
ASDEP PEMASARAN
Bidang Standarisasi
Bidang Sertifikasi
Bidang Kemasan dan Merk
Bidang Tanaman Pangan
Bidang Holtikultura
Bidang Perkebunan
Bidang Perikanan
Bidang Peternakan
Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan
Bidang Industri Manufacturing
Bidang Industri Kreatif
Bidang Jasa dan Aneka Usaha
Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran
Bidang Penyelenggaraan Pemasaran
Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha
- Sub Bidang Padi-padian
- Sub Bidang Palawija
- Sub Bidang Tanaman
Hias dan Sayur-sayuran
- Sub Bidang Tanaman
Obat dan Buah
- Sub Bidang Tanaman
Keras
- Sub Bidang Tanaman
Semusim
- Sub Bidang Perikanan
Laut - Sub Bidang Perikanan
Darat
- Sub Bidang Ternak Besar
- Sub Bidang Ternak Kecil
- Sub Bidang Pengolahan
Hasil Perikanan
- Sub Bidang Pengolahan
Hasil Peternakan
- Sub Bidang Logam
- Sub Bidang Non Logam
- Sub Bidang Kerajinan
- Sub Bidang Non
Kerajinan
- Sub Bidang Jasa
- Sub Bidang Aneka Usaha
- Sub Bidang Standarisasi
Produk
- Sub Bidang Standarisasi
Manajemen Mutu
- Sub Bidang Sertifikasi
Produk
- Sub Bidang Sertifikasi
Manajemen
- Sub Bidang Kemasan
- Sub Bidang Merk
- Sub Bidang Kerjasama Pemasaran
- Sub Bidang Kerjasama
Jaringan Usaha
- Sub Bidang Penyelenggaraan Pemasaran Dalam Negeri
- Sub Bidang Penyelenggaraan Pemasaran Luar Negeri
- Sub Bidang Sarana
Pemasaran
- Sub Bidang Prasarana
Pemasaran
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN
PEMASARAN
Bagian Perencanaan
Bagian Umum
- Sub Bagian Rencana dan Program
- Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Tata Usaha
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
38 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, maka dari sembilan agenda prioritas Presiden
tersebut di atas, tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu:
Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan
antara lain untuk:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja,
dan membuka akses informasi publik.
Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise
atas kinerja pelayanan publik.
Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.
Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara
lain untuk:
Membangun pasar rakyat yang dikelola koperasi sebanyak 1.075 unit pasar rakyat dalam
mendukung pembangunan 5.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia dan memodernisasikan
pasar rakyat yang telah ada.
Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan
baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi
nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:
Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani Koperasi dan UMKM
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya maka Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu:
1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan
pendapatan;
2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan
kemiskinan.
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Untuk mendukung penjabaran pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, maka
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Kementerian
Koperasi dan UKM memiliki tujuan :
1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan
pendapatan;
39 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan
kemiskinan.
3. Terwujudnya Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Ketiga tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai
berikut:
40 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Program/Kegiatan Sasaran Program / Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan
TARGET
Pelaksana Kegiatan
2017 2018 2019 Es II
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
Efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UMKM
Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
Kualitas rencana program dan kegiatan Kementerian KUKM
Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan Produksi dan Pemasaran
Kualitas, keterpaduan dan kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada urusan produksi dan pemasaran
Sesdep Produksi-Pemasaran
Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Monev, data dan pengembangan aparatur
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Partisipasi dalam ASEDAC, ASEAN, ASEM, dan BIMP-EAGA
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan
Asdep Industri dan Jasa
KUMKM berbasis pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), eco tourism, dan inovasi ramah lingkungan untuk mendukung kedaulatan energi
Koperasi yang difasilitasi penyusunan FS/DED PLTMH
- - -
41 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
KUMKM berbasis pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), eco tourism, dan inovasi ramah lingkungan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi yang didampingi pemanfaatan biogas
- - -
Koperasi yang didampingi pengembangan ekonomi berbasis energi baru terbarukan
13 Koperasi 9 Koperasi 9 Koperasi
KUMKM berbasis pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), eco tourism, dan inovasi ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata
Koperasi yang didampingi dalam pengembangan eco tourism
9 Koperasi 10 Koperasi 30 Koperasi
KUMKM yang didampingi untuk penerapan inovasi ramah lingkungan
Koperasi dan UMKM yang didampingi dalam pengembangan produk ramah lingkungan
- - -
Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran
Asdep Pemasaran
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar dalam negeri untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Promosi dan pemasaran dalam negeri 400 KUMKM 700 KUMKM 1.000 KUMKM
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung ekspor
Promosi dan pemasaran luar negeri 60 KUKM 30 KUKM 100 KUKM
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Fasilitasi penerapan e-commerce 300 KUMKM 700 KUMKM 500 KUMKM
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri
Fasilitasi sistem distribusi bagi koperasi dan UMKM
4 Koperasi 4 Koperasi 18 Koperasi
Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk
Asdep Standardisasi dan Sertifikasi
42 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk untuk mendukung ekspor
KUKM yang difasilitasi standarisasi dan mutu produk untuk ekspor
- 180 KUMKM 568 KUMKM
KUKM yang difasilitasi sertifikasi untuk ekspor
- 340 KUMKM 918 KUMKM
Penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi dan mutu produk
125 KUMKM 150 KUMKM 568 KUMKM
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi merek dan pengemasan
1.150 KUMKM 1.154 KUMKM 2.368 KUMKM
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO, dll)
750 KUMKM 316 KUMKM 1.318 KUMKM
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan
Asdep Pertanian dan Perkebunan
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro tanaman pangan yang diperkuat sistem bisnis
15 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
11 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
11 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Koperasi / sentra usaha mikro holtikultura yang diperkuat sistem bisnis
6 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
5 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
30 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Koperasi / sentra usaha mikro perkebunan yang diperkuat sistem bisnis
9 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
9 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
9 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan
Asdep Perikanan dan Peternakan
43 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro perikanan yang diperkuat sistem bisnis
9 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
8 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
85 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Koperasi / sentra usaha mikro peternakan yang diperkuat sistem bisnis
11 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
8 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
50 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Koperasi / sentra usaha mikro pengolahan hasil perikanan dan peternakan yang diperkuat sistem bisnis
6 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
6 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
6 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa
Asdep Industri dan Jasa
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro industri manufaktur yang diperkuat sistem bisnis
20 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
16 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
10 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro industri kreatif yang diperkuat sistem bisnis
10 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
18 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro jasa dan aneka usaha yang diperkuat sistem bisnis
20 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
11 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
19 Koperasi / Sentra Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro
Asdep Pemasaran
Akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi
40 unit 26 Unit 26 Unit
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana
11 unit 25 Unit 25 Unit
44 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapat pendampingan manajemen
30 unit - 51 Unit
Pedagang skala mikro informal / pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi
300 PKL 1.000 PKL 1.000 PKL
45 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
4.2. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 mencakup:
1. Alokasi pendanaan jangka menengah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:
a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
b) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; dan
c) Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
2. Sinergi dan kerja sama yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program
dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:
a) Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pelaku usaha, antara
lain: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan
Ekonomi Kreatif.
b) Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan dan penguatan
sistem pendukung bagi KUMKM baik terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, jaringan
distribusi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, serta kebijakan lain yang
terkait, seperti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian
Komunikasi dan Informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan
Hak Azasi Manusia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Sertifikasi
Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas,
Badan Pusat Statistik, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dll.
Secara terinci kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.
46 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Program/Kegiatan Sasaran Program / Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan
ALOKASI (Juta Rupiah)
2017 2018 2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
Efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UMKM
6,139.17
3,500.00
6,200.00
Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
Kualitas rencana program dan kegiatan Kementerian KUKM
6,139.17
3,500.00
6,200.00
Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan Produksi dan Pemasaran
Kualitas, keterpaduan dan kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada urusan produksi dan pemasaran
6,139.17
3,500.00
6,200.00
Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
1,036.28 1,069.05 1,400.00
Monev, data dan pengembangan aparatur
4,215.89 2,040.17 2,100.00
Partisipasi dalam ASEDAC, ASEAN, ASEM, dan BIMP-EAGA
886,99 390.79 2,700.00
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
24,443.18
26,324.90
82,105.82
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan
2,148.98 1,561.85 3,616.25
KUMKM berbasis pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), eco tourism, dan inovasi ramah lingkungan untuk mendukung kedaulatan energi
Koperasi yang difasilitasi penyusunan FS/DED PLTMH
0.0 0.0 0.0
47 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
KUMKM berbasis pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), eco tourism, dan inovasi ramah lingkungan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi yang didampingi pemanfaatan biogas
0.0 0.0 0.0
Koperasi yang didampingi pengembangan ekonomi berbasis energi baru terbarukan
1,086.44 616.25 616.25
KUMKM berbasis pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), eco tourism, dan inovasi ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata
Koperasi yang didampingi dalam pengembangan eco tourism
1,062.54 945.60 3,000.00
KUMKM yang didampingi untuk penerapan inovasi ramah lingkungan
Koperasi dan UMKM yang didampingi dalam pengembangan produk ramah lingkungan
0.0 0.0 0.0
Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran
13,553.98 13,785.40 33,678.60
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Promosi dan pemasaran dalam negeri 6,653.74 9,954.00 15,813.00
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung ekspor
Promosi dan pemasaran luar negeri 5,304.25 2,100.00 11,616.00
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Fasilitasi penerapan e-commerce 908.72 1,000.00 1,749.60
Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri
Fasilitasi sistem distribusi bagi koperasi dan UMKM
687.27 731.40 4,500.00
Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk
8,740.22 10,977.65 44,810.97
48 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk untuk mendukung ekspor
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi dan mutu produk
0.0 2,286.50 9,372.00
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi merek dan pengemasan
0.0 1,406.25 7,344.00
Penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi dan mutu produk
1,958.34 2,384.57 9,088.00
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi merek dan pengemasan
2,637.64 3,499.06 9,780.97
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO, dll)
4,144.24 1,401.27 9,226.00
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
60,055.5
66,019.50
139,622.08
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan
2,018.83 1.738,69 38,288.67
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro tanaman pangan yang diperkuat sistem bisnis
850.33 830.94 765,68
Koperasi / sentra usaha mikro holtikultura yang diperkuat sistem bisnis
324.19 85.08 36,750.00
Koperasi / sentra usaha mikro perkebunan yang diperkuat sistem bisnis
844.31 822.66 765.68
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan
1,675.85 1,272,42 20,866.28
49 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro perikanan yang diperkuat sistem bisnis
548.578 527.40 9,677.45
Koperasi / sentra usaha mikro peternakan yang diperkuat sistem bisnis
685.83 360.18 9,677.45
Koperasi / sentra usaha mikro pengolahan hasil perikanan dan peternakan yang diperkuat sistem bisnis
441.44 84.84 1,538.37
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa
1,620.26 1,208.40 16,447.11
Produktivitas Koperasi / Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Koperasi / sentra usaha mikro industri manufaktur yang diperkuat sistem bisnis
1,075.32 720.26 15,218.72
Koperasi / sentra usaha mikro industri kreatif yang diperkuat sistem bisnis
0.0 231.67 614.20
Koperasi / sentra usaha mikro jasa dan aneka usaha yang diperkuat sistem bisnis
544.94 256.47 614.20
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro
54,840.12 61.800.00 64,000.00
Akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana
11,233.27 24,706,50 25,000.00
50 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi
39,02.49 26,243.50 26,000.00
Koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapat pendampingan manajemen
950.33 0.00 2,000.00
Pedagang skala mikro informal / pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi
3,354.03 10,850.00 11,000.00
51 Renstra Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2015-2019
BAB V
PENUTUP
Rencana Program Strategis Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ini merupakan program
pembangunan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Produksi dan
Pemasaran pada periode tahun 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh
kesiapan aparatur, kelembagaan, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi
Bidang Produksi dan Pemasaran. Peran gerakan koperasi juga perlu ditingkatkan untuk melengkapi
peran pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pendampingan bagi koperasi.
Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan
dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pembangunan Koperasi dan
UMKM di seluruh Indonesia. Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah
diharapkan akan dapat menjadi stimulus bagi percepatan kemajuan dan kemandirian koperasi
dan UMKM. Dukungan Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan koperasi
dan UMKM untuk merespon dinamika perkembangan perekonomian dan pasar baik di dalam
maupun luar negeri. Pada saat yang sama Rencana Strategis yang telah disusun masih memiliki
ruang untuk perbaikan sesuai dengan pencermatan terhadap perkembangan dan kebutuhan
koperasi dan UMKM.
Pelaksanaan Rencana Strategis ini membutuhkan dukungan sistem pemantauan dan
evaluasi (monev) yang kuat dan terintegrasi dengan partisipasi penuh dari unit-unit pelaksana
program dan kegiatan. Sistem monev tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan
konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ini, serta berkontribusi pada penyempurnaan kebijakan
di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga perlu didukung sarana
komunikasi dan basis data yang memadai.
Selanjutnya Rencana Strategis Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran periode tahun 2015-
2019 menjadi acuan kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi unit-unit pelaksana di
lingkungan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Rencana Strategis ini juga menjadi rujukan bagi Deputi Bidang Produksi dan
Pemasaran dan Gerakan Koperasi untuk saling melengkapi dalam rangka meningkatkan
kemandirian koperasi. Dukungan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat juga
diperlukan untuk kemajuan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 3 – 4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940