KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN A Laporan Keuangan...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN A Laporan Keuangan...
i
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
JALAN JATI LURUS NO 254 TERNATE 97716 TELEPON (0921) 3111178 FAKSIMILE (0921) 3111179 SUREL DJPBMALUTKEMENKEUGOID LAMAN WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILMALUT
NOTA DINASNOMOR ND-631WPB312020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Maluku UtaraSifat SegeraLampiran 1 (satu) berkasHal Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara Triwulan II
Tahun 2020Tanggal 11 Agustus 2020
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-61PB2017 tanggal 4
Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional bersama ini kami
sampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sebagaimana berkas terlampir
Tembusan softcopy laporan dimaksud telah dikirim ke alamat email ditpakemenkeugoid dan
loditpagmailcom Adapun ringkasan kajian dimaksud sebagai berikut
1 Berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi perekonomian Maluku Utara
mengalami kontraksi sebesar 016 persen (y-on-y) Inflasi tahun kalender Kota Ternate
sebesar 153 persen tercatat di atas inflasi nasional yang mencapai 109 persen Angka
kemiskinan dan gini rasio menurun dibanding tahun 2019 periode yang sama
2 Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 realisasi pendapatan negara di Provinsi Maluku Utara
sebesar 3686 persen dari target menurun dibanding tahun 2019 Belanja negara sampai
dengan Triwulan II tahun 2020 telah terealisasi 4994 persen dari pagu atau lebih tinggi
dibanding realisasi pada tahun 2019 periode yang sama
3 Realisasi pendapatan daerah hingga Triwulan II tahun 2020 sebesar 3992 persen dari target
pendapatan Belanja daerah di Provinsi Maluku Utara hingga Triwulan II tahun 2020 terserap
sebesar 2857 persen dari pagu total seluruh Pemda
4 Total pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah sampai dengan triwulan II
tahun 2020 sebesar Rp100077 miliar menurun 1492 persen dari periode yang sama tahun
2019 Sementara itu realisasi belanja konsolidasian mencapai Rp604167 miliar Realisasi
belanja pemerintah pusat dan daerah didominasi oleh belanja barang
5 Berita fiskal regional terpilih mengulas mengenai PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
yang menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta penggunaan produk pangan lokal
sebagai upaya peningkatan produktivitas pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
di sektor pertanian
Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronik Bayu Andy Prasetya
Tembusan
i
EXECUTIVE SUMMARY
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Maluku Utara
triwulan II-2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-on-y) Sementara
itu jika dibandingkan triwulan I 2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen Dari sisi
produksi kontraksi ekonomi di Maluku
Utara pada triwulan II-2020 (y-on-y)
disebabkan karena sebagian besar
kategori mengalami pertumbuhan negatif
Sedangkan lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan positif tertinggi
diantaranya ialah kategori industri
pengolahan dan ketegori jasa kesehatan
dan kegiatan sosial PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 (y on y) menunjukkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
sebagai menyumbang andil tertinggi
mencapai 5422 persen Pertumbuhan
PMTB yang cukup tinggi menunjukkan
adanya Belanja Modal yang cukup besar
di Maluku Utara
Inflasi tahun kalender Juni 2020
(Juni 2020 terhadap Desember 2019)
Provinsi Maluku Utara sebesar 153
persen dan lebih besar dari tingkat inflasi
nasional tahun kalender Juni 2020
sebesar 109 persen Penyumbang inflasi
terbesar ialah kelompok Perawatan
Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 566
persen Kelompok lainnya yang
menyumbang inflasi tinggi selama
triwulan II-2020 ialah Kesehatan
makanana minuman dan tembakau
Sementara itu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku
Utara per Februari 2020 turun 083
persen menjadi 426 persen dibanding
periode sebelumnya Penurunan tingkat
pengangguran sejalan dengan angka
kemiskinan yang juga menurun Tingkat
kemiskinan di Maluku Utara per Maret
2020 menurun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Namun perlu diperhatikan
bahwa data Pengangguran dan
Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
merupakan data rilis resmi dari BPS
Maluku Utara sampai dengan akhir Maret
2020 Per tanggal 31 Maret 2020 dampak
Pandemi Covid-19 masih belum terasa
karena pasien positif masih 1 orang dan
pembatasan kegiatan dan pembatasan
wilayah belum dilakukan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
Realisasi penerimaan perpajakan
mengalami penurunan sampai dengan
triwulan II-2020 sebesar Rp76477 miliar
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp92854 miliar Penurunan ini
disebabkan menurunnya kegiatan
ekonomi masyarakat akibat pandemi
Covid-19 Dari sisi belanja nilai realisasi
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer
EXECUTIVE SUMMARY
ii
ke Daerah tercatat Rp694364 miliar atau
turun dari realisasi pada periode yang
sama tahun 2019 sebesar Rp721693
miliar Hasil monitoring dan evaluasi oleh
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo
mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer sehingga terjadi keterlambatan
pencairan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
Pendapatan Daerah pada APBD
lingkup Provinsi Maluku Utara yang
bersumber dari Pendapatan Transfer
tercatat sebesar Rp479 triliun atau turun
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp465 triliun Rasio penerimaan
PAD terhadap total pendapatan masih
tergolong rendah di level 397 persen
Salah satu penyebab rendahnya rasio
penerimaan PAD terhadap total
pendapatan daerah disebabkan belum
optimalnya Pemerintah Daerah dalam
memungut retribusi dan belum
mampunya Pemda dalam mencari
alternatif sumber penerimaan baru Hal
tersebut menunjukkan bahwa APBD di
Maluku Utara masih bergantung pada
transfer dari Pemerintah Pusat
Dari sisi belanja realisasi belanja
daerah Maluku Utara sampai dengan
triwulan II-2020 tercatat sebesar Rp344
triliun atau menurun sebesar Rp6100
miliar dibandingkan triwulan II-2019
Realisasi belanja daerah hingga triwulan
II-2020 didominasi oleh belanja pegawai
sebesar 4297 persen Tingkat realisasi
belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate
sebesar 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat realiasasi belanja
terendah sebesar 1990 persen Sampai
dengan akhir tahun apabila Pemerintah
Daerah membelanjakan anggarannya
dengan pola yang sama seperti tahun
sebelumnya diprediksi belanja akan
terealisasi sebesar 7622 persen dari
pagu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
Pendapatan Negara Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Daerah sampai
dengan triwulan II-2020 tercatat
Rp48781 miliar atau lebih tinggi dari
periode yang sama tahun 2019 sebesar
Rp47347 miliar Penerimaan perpajakan
meningkat 674 persen dari periode yang
sama tahun 2019 Penerimaan
Perpajakan mendominasi pendapatan
pemerintah konsolidasian sebesar 8067
persen Sedangkan PNBP hanya
memberikan kontribusi terhadap
pendapatan pemerintah konsolidasian
sebesar 1933 persen Belanja
konsolidasian triwulan II-2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen dari
periode yang sama tahun 2019
EXECUTIVE SUMMARY
iii
Selama triwulan II-2020 rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sering menjadi sorotan Hal
tersebut berimbas pada fiscal
sustainability pemerintah daerah yang
mengalami kerentanan terhadap
kewajiban pemenuhan APBD sebagai
fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi
Pandemi Covid-19 membuat adanya
pembatasan bergerak dan berkegiatan
yang cukup berdampak dalam upaya
peningkatan penerimaan daerah
BERITAISU FISKAL REGIONAL
Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan kemandirian fiskalnya
dengan mendorong sektor lain untuk
menggerakkan ekonomi Maluku Utara
Pemerintah Daerah harus segera
mempercepat penyerapan belanja
sehingga dapat menggerakkan
perekonomian Maluku Utara Pemerintah
Daerah juga harus fokus belanja yang
menyentuh sektor riil dan melibatkan
banyak tenaga kerja Selain itu seluruh
Pemda di Maluku Utara harus bersinergi
dengan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan Pandemi Covid-19
EXECUTIVE SUMMARY
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
JALAN JATI LURUS NO 254 TERNATE 97716 TELEPON (0921) 3111178 FAKSIMILE (0921) 3111179 SUREL DJPBMALUTKEMENKEUGOID LAMAN WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILMALUT
NOTA DINASNOMOR ND-631WPB312020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Maluku UtaraSifat SegeraLampiran 1 (satu) berkasHal Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara Triwulan II
Tahun 2020Tanggal 11 Agustus 2020
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-61PB2017 tanggal 4
Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional bersama ini kami
sampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sebagaimana berkas terlampir
Tembusan softcopy laporan dimaksud telah dikirim ke alamat email ditpakemenkeugoid dan
loditpagmailcom Adapun ringkasan kajian dimaksud sebagai berikut
1 Berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi perekonomian Maluku Utara
mengalami kontraksi sebesar 016 persen (y-on-y) Inflasi tahun kalender Kota Ternate
sebesar 153 persen tercatat di atas inflasi nasional yang mencapai 109 persen Angka
kemiskinan dan gini rasio menurun dibanding tahun 2019 periode yang sama
2 Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 realisasi pendapatan negara di Provinsi Maluku Utara
sebesar 3686 persen dari target menurun dibanding tahun 2019 Belanja negara sampai
dengan Triwulan II tahun 2020 telah terealisasi 4994 persen dari pagu atau lebih tinggi
dibanding realisasi pada tahun 2019 periode yang sama
3 Realisasi pendapatan daerah hingga Triwulan II tahun 2020 sebesar 3992 persen dari target
pendapatan Belanja daerah di Provinsi Maluku Utara hingga Triwulan II tahun 2020 terserap
sebesar 2857 persen dari pagu total seluruh Pemda
4 Total pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah sampai dengan triwulan II
tahun 2020 sebesar Rp100077 miliar menurun 1492 persen dari periode yang sama tahun
2019 Sementara itu realisasi belanja konsolidasian mencapai Rp604167 miliar Realisasi
belanja pemerintah pusat dan daerah didominasi oleh belanja barang
5 Berita fiskal regional terpilih mengulas mengenai PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
yang menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta penggunaan produk pangan lokal
sebagai upaya peningkatan produktivitas pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
di sektor pertanian
Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronik Bayu Andy Prasetya
Tembusan
i
EXECUTIVE SUMMARY
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Maluku Utara
triwulan II-2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-on-y) Sementara
itu jika dibandingkan triwulan I 2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen Dari sisi
produksi kontraksi ekonomi di Maluku
Utara pada triwulan II-2020 (y-on-y)
disebabkan karena sebagian besar
kategori mengalami pertumbuhan negatif
Sedangkan lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan positif tertinggi
diantaranya ialah kategori industri
pengolahan dan ketegori jasa kesehatan
dan kegiatan sosial PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 (y on y) menunjukkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
sebagai menyumbang andil tertinggi
mencapai 5422 persen Pertumbuhan
PMTB yang cukup tinggi menunjukkan
adanya Belanja Modal yang cukup besar
di Maluku Utara
Inflasi tahun kalender Juni 2020
(Juni 2020 terhadap Desember 2019)
Provinsi Maluku Utara sebesar 153
persen dan lebih besar dari tingkat inflasi
nasional tahun kalender Juni 2020
sebesar 109 persen Penyumbang inflasi
terbesar ialah kelompok Perawatan
Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 566
persen Kelompok lainnya yang
menyumbang inflasi tinggi selama
triwulan II-2020 ialah Kesehatan
makanana minuman dan tembakau
Sementara itu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku
Utara per Februari 2020 turun 083
persen menjadi 426 persen dibanding
periode sebelumnya Penurunan tingkat
pengangguran sejalan dengan angka
kemiskinan yang juga menurun Tingkat
kemiskinan di Maluku Utara per Maret
2020 menurun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Namun perlu diperhatikan
bahwa data Pengangguran dan
Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
merupakan data rilis resmi dari BPS
Maluku Utara sampai dengan akhir Maret
2020 Per tanggal 31 Maret 2020 dampak
Pandemi Covid-19 masih belum terasa
karena pasien positif masih 1 orang dan
pembatasan kegiatan dan pembatasan
wilayah belum dilakukan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
Realisasi penerimaan perpajakan
mengalami penurunan sampai dengan
triwulan II-2020 sebesar Rp76477 miliar
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp92854 miliar Penurunan ini
disebabkan menurunnya kegiatan
ekonomi masyarakat akibat pandemi
Covid-19 Dari sisi belanja nilai realisasi
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer
EXECUTIVE SUMMARY
ii
ke Daerah tercatat Rp694364 miliar atau
turun dari realisasi pada periode yang
sama tahun 2019 sebesar Rp721693
miliar Hasil monitoring dan evaluasi oleh
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo
mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer sehingga terjadi keterlambatan
pencairan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
Pendapatan Daerah pada APBD
lingkup Provinsi Maluku Utara yang
bersumber dari Pendapatan Transfer
tercatat sebesar Rp479 triliun atau turun
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp465 triliun Rasio penerimaan
PAD terhadap total pendapatan masih
tergolong rendah di level 397 persen
Salah satu penyebab rendahnya rasio
penerimaan PAD terhadap total
pendapatan daerah disebabkan belum
optimalnya Pemerintah Daerah dalam
memungut retribusi dan belum
mampunya Pemda dalam mencari
alternatif sumber penerimaan baru Hal
tersebut menunjukkan bahwa APBD di
Maluku Utara masih bergantung pada
transfer dari Pemerintah Pusat
Dari sisi belanja realisasi belanja
daerah Maluku Utara sampai dengan
triwulan II-2020 tercatat sebesar Rp344
triliun atau menurun sebesar Rp6100
miliar dibandingkan triwulan II-2019
Realisasi belanja daerah hingga triwulan
II-2020 didominasi oleh belanja pegawai
sebesar 4297 persen Tingkat realisasi
belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate
sebesar 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat realiasasi belanja
terendah sebesar 1990 persen Sampai
dengan akhir tahun apabila Pemerintah
Daerah membelanjakan anggarannya
dengan pola yang sama seperti tahun
sebelumnya diprediksi belanja akan
terealisasi sebesar 7622 persen dari
pagu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
Pendapatan Negara Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Daerah sampai
dengan triwulan II-2020 tercatat
Rp48781 miliar atau lebih tinggi dari
periode yang sama tahun 2019 sebesar
Rp47347 miliar Penerimaan perpajakan
meningkat 674 persen dari periode yang
sama tahun 2019 Penerimaan
Perpajakan mendominasi pendapatan
pemerintah konsolidasian sebesar 8067
persen Sedangkan PNBP hanya
memberikan kontribusi terhadap
pendapatan pemerintah konsolidasian
sebesar 1933 persen Belanja
konsolidasian triwulan II-2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen dari
periode yang sama tahun 2019
EXECUTIVE SUMMARY
iii
Selama triwulan II-2020 rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sering menjadi sorotan Hal
tersebut berimbas pada fiscal
sustainability pemerintah daerah yang
mengalami kerentanan terhadap
kewajiban pemenuhan APBD sebagai
fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi
Pandemi Covid-19 membuat adanya
pembatasan bergerak dan berkegiatan
yang cukup berdampak dalam upaya
peningkatan penerimaan daerah
BERITAISU FISKAL REGIONAL
Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan kemandirian fiskalnya
dengan mendorong sektor lain untuk
menggerakkan ekonomi Maluku Utara
Pemerintah Daerah harus segera
mempercepat penyerapan belanja
sehingga dapat menggerakkan
perekonomian Maluku Utara Pemerintah
Daerah juga harus fokus belanja yang
menyentuh sektor riil dan melibatkan
banyak tenaga kerja Selain itu seluruh
Pemda di Maluku Utara harus bersinergi
dengan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan Pandemi Covid-19
EXECUTIVE SUMMARY
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
5 Berita fiskal regional terpilih mengulas mengenai PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
yang menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta penggunaan produk pangan lokal
sebagai upaya peningkatan produktivitas pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
di sektor pertanian
Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronik Bayu Andy Prasetya
Tembusan
i
EXECUTIVE SUMMARY
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Maluku Utara
triwulan II-2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-on-y) Sementara
itu jika dibandingkan triwulan I 2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen Dari sisi
produksi kontraksi ekonomi di Maluku
Utara pada triwulan II-2020 (y-on-y)
disebabkan karena sebagian besar
kategori mengalami pertumbuhan negatif
Sedangkan lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan positif tertinggi
diantaranya ialah kategori industri
pengolahan dan ketegori jasa kesehatan
dan kegiatan sosial PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 (y on y) menunjukkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
sebagai menyumbang andil tertinggi
mencapai 5422 persen Pertumbuhan
PMTB yang cukup tinggi menunjukkan
adanya Belanja Modal yang cukup besar
di Maluku Utara
Inflasi tahun kalender Juni 2020
(Juni 2020 terhadap Desember 2019)
Provinsi Maluku Utara sebesar 153
persen dan lebih besar dari tingkat inflasi
nasional tahun kalender Juni 2020
sebesar 109 persen Penyumbang inflasi
terbesar ialah kelompok Perawatan
Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 566
persen Kelompok lainnya yang
menyumbang inflasi tinggi selama
triwulan II-2020 ialah Kesehatan
makanana minuman dan tembakau
Sementara itu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku
Utara per Februari 2020 turun 083
persen menjadi 426 persen dibanding
periode sebelumnya Penurunan tingkat
pengangguran sejalan dengan angka
kemiskinan yang juga menurun Tingkat
kemiskinan di Maluku Utara per Maret
2020 menurun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Namun perlu diperhatikan
bahwa data Pengangguran dan
Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
merupakan data rilis resmi dari BPS
Maluku Utara sampai dengan akhir Maret
2020 Per tanggal 31 Maret 2020 dampak
Pandemi Covid-19 masih belum terasa
karena pasien positif masih 1 orang dan
pembatasan kegiatan dan pembatasan
wilayah belum dilakukan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
Realisasi penerimaan perpajakan
mengalami penurunan sampai dengan
triwulan II-2020 sebesar Rp76477 miliar
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp92854 miliar Penurunan ini
disebabkan menurunnya kegiatan
ekonomi masyarakat akibat pandemi
Covid-19 Dari sisi belanja nilai realisasi
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer
EXECUTIVE SUMMARY
ii
ke Daerah tercatat Rp694364 miliar atau
turun dari realisasi pada periode yang
sama tahun 2019 sebesar Rp721693
miliar Hasil monitoring dan evaluasi oleh
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo
mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer sehingga terjadi keterlambatan
pencairan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
Pendapatan Daerah pada APBD
lingkup Provinsi Maluku Utara yang
bersumber dari Pendapatan Transfer
tercatat sebesar Rp479 triliun atau turun
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp465 triliun Rasio penerimaan
PAD terhadap total pendapatan masih
tergolong rendah di level 397 persen
Salah satu penyebab rendahnya rasio
penerimaan PAD terhadap total
pendapatan daerah disebabkan belum
optimalnya Pemerintah Daerah dalam
memungut retribusi dan belum
mampunya Pemda dalam mencari
alternatif sumber penerimaan baru Hal
tersebut menunjukkan bahwa APBD di
Maluku Utara masih bergantung pada
transfer dari Pemerintah Pusat
Dari sisi belanja realisasi belanja
daerah Maluku Utara sampai dengan
triwulan II-2020 tercatat sebesar Rp344
triliun atau menurun sebesar Rp6100
miliar dibandingkan triwulan II-2019
Realisasi belanja daerah hingga triwulan
II-2020 didominasi oleh belanja pegawai
sebesar 4297 persen Tingkat realisasi
belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate
sebesar 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat realiasasi belanja
terendah sebesar 1990 persen Sampai
dengan akhir tahun apabila Pemerintah
Daerah membelanjakan anggarannya
dengan pola yang sama seperti tahun
sebelumnya diprediksi belanja akan
terealisasi sebesar 7622 persen dari
pagu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
Pendapatan Negara Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Daerah sampai
dengan triwulan II-2020 tercatat
Rp48781 miliar atau lebih tinggi dari
periode yang sama tahun 2019 sebesar
Rp47347 miliar Penerimaan perpajakan
meningkat 674 persen dari periode yang
sama tahun 2019 Penerimaan
Perpajakan mendominasi pendapatan
pemerintah konsolidasian sebesar 8067
persen Sedangkan PNBP hanya
memberikan kontribusi terhadap
pendapatan pemerintah konsolidasian
sebesar 1933 persen Belanja
konsolidasian triwulan II-2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen dari
periode yang sama tahun 2019
EXECUTIVE SUMMARY
iii
Selama triwulan II-2020 rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sering menjadi sorotan Hal
tersebut berimbas pada fiscal
sustainability pemerintah daerah yang
mengalami kerentanan terhadap
kewajiban pemenuhan APBD sebagai
fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi
Pandemi Covid-19 membuat adanya
pembatasan bergerak dan berkegiatan
yang cukup berdampak dalam upaya
peningkatan penerimaan daerah
BERITAISU FISKAL REGIONAL
Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan kemandirian fiskalnya
dengan mendorong sektor lain untuk
menggerakkan ekonomi Maluku Utara
Pemerintah Daerah harus segera
mempercepat penyerapan belanja
sehingga dapat menggerakkan
perekonomian Maluku Utara Pemerintah
Daerah juga harus fokus belanja yang
menyentuh sektor riil dan melibatkan
banyak tenaga kerja Selain itu seluruh
Pemda di Maluku Utara harus bersinergi
dengan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan Pandemi Covid-19
EXECUTIVE SUMMARY
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
i
EXECUTIVE SUMMARY
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Maluku Utara
triwulan II-2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-on-y) Sementara
itu jika dibandingkan triwulan I 2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen Dari sisi
produksi kontraksi ekonomi di Maluku
Utara pada triwulan II-2020 (y-on-y)
disebabkan karena sebagian besar
kategori mengalami pertumbuhan negatif
Sedangkan lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan positif tertinggi
diantaranya ialah kategori industri
pengolahan dan ketegori jasa kesehatan
dan kegiatan sosial PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 (y on y) menunjukkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
sebagai menyumbang andil tertinggi
mencapai 5422 persen Pertumbuhan
PMTB yang cukup tinggi menunjukkan
adanya Belanja Modal yang cukup besar
di Maluku Utara
Inflasi tahun kalender Juni 2020
(Juni 2020 terhadap Desember 2019)
Provinsi Maluku Utara sebesar 153
persen dan lebih besar dari tingkat inflasi
nasional tahun kalender Juni 2020
sebesar 109 persen Penyumbang inflasi
terbesar ialah kelompok Perawatan
Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 566
persen Kelompok lainnya yang
menyumbang inflasi tinggi selama
triwulan II-2020 ialah Kesehatan
makanana minuman dan tembakau
Sementara itu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku
Utara per Februari 2020 turun 083
persen menjadi 426 persen dibanding
periode sebelumnya Penurunan tingkat
pengangguran sejalan dengan angka
kemiskinan yang juga menurun Tingkat
kemiskinan di Maluku Utara per Maret
2020 menurun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Namun perlu diperhatikan
bahwa data Pengangguran dan
Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
merupakan data rilis resmi dari BPS
Maluku Utara sampai dengan akhir Maret
2020 Per tanggal 31 Maret 2020 dampak
Pandemi Covid-19 masih belum terasa
karena pasien positif masih 1 orang dan
pembatasan kegiatan dan pembatasan
wilayah belum dilakukan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
Realisasi penerimaan perpajakan
mengalami penurunan sampai dengan
triwulan II-2020 sebesar Rp76477 miliar
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp92854 miliar Penurunan ini
disebabkan menurunnya kegiatan
ekonomi masyarakat akibat pandemi
Covid-19 Dari sisi belanja nilai realisasi
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer
EXECUTIVE SUMMARY
ii
ke Daerah tercatat Rp694364 miliar atau
turun dari realisasi pada periode yang
sama tahun 2019 sebesar Rp721693
miliar Hasil monitoring dan evaluasi oleh
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo
mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer sehingga terjadi keterlambatan
pencairan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
Pendapatan Daerah pada APBD
lingkup Provinsi Maluku Utara yang
bersumber dari Pendapatan Transfer
tercatat sebesar Rp479 triliun atau turun
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp465 triliun Rasio penerimaan
PAD terhadap total pendapatan masih
tergolong rendah di level 397 persen
Salah satu penyebab rendahnya rasio
penerimaan PAD terhadap total
pendapatan daerah disebabkan belum
optimalnya Pemerintah Daerah dalam
memungut retribusi dan belum
mampunya Pemda dalam mencari
alternatif sumber penerimaan baru Hal
tersebut menunjukkan bahwa APBD di
Maluku Utara masih bergantung pada
transfer dari Pemerintah Pusat
Dari sisi belanja realisasi belanja
daerah Maluku Utara sampai dengan
triwulan II-2020 tercatat sebesar Rp344
triliun atau menurun sebesar Rp6100
miliar dibandingkan triwulan II-2019
Realisasi belanja daerah hingga triwulan
II-2020 didominasi oleh belanja pegawai
sebesar 4297 persen Tingkat realisasi
belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate
sebesar 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat realiasasi belanja
terendah sebesar 1990 persen Sampai
dengan akhir tahun apabila Pemerintah
Daerah membelanjakan anggarannya
dengan pola yang sama seperti tahun
sebelumnya diprediksi belanja akan
terealisasi sebesar 7622 persen dari
pagu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
Pendapatan Negara Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Daerah sampai
dengan triwulan II-2020 tercatat
Rp48781 miliar atau lebih tinggi dari
periode yang sama tahun 2019 sebesar
Rp47347 miliar Penerimaan perpajakan
meningkat 674 persen dari periode yang
sama tahun 2019 Penerimaan
Perpajakan mendominasi pendapatan
pemerintah konsolidasian sebesar 8067
persen Sedangkan PNBP hanya
memberikan kontribusi terhadap
pendapatan pemerintah konsolidasian
sebesar 1933 persen Belanja
konsolidasian triwulan II-2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen dari
periode yang sama tahun 2019
EXECUTIVE SUMMARY
iii
Selama triwulan II-2020 rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sering menjadi sorotan Hal
tersebut berimbas pada fiscal
sustainability pemerintah daerah yang
mengalami kerentanan terhadap
kewajiban pemenuhan APBD sebagai
fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi
Pandemi Covid-19 membuat adanya
pembatasan bergerak dan berkegiatan
yang cukup berdampak dalam upaya
peningkatan penerimaan daerah
BERITAISU FISKAL REGIONAL
Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan kemandirian fiskalnya
dengan mendorong sektor lain untuk
menggerakkan ekonomi Maluku Utara
Pemerintah Daerah harus segera
mempercepat penyerapan belanja
sehingga dapat menggerakkan
perekonomian Maluku Utara Pemerintah
Daerah juga harus fokus belanja yang
menyentuh sektor riil dan melibatkan
banyak tenaga kerja Selain itu seluruh
Pemda di Maluku Utara harus bersinergi
dengan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan Pandemi Covid-19
EXECUTIVE SUMMARY
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
ii
ke Daerah tercatat Rp694364 miliar atau
turun dari realisasi pada periode yang
sama tahun 2019 sebesar Rp721693
miliar Hasil monitoring dan evaluasi oleh
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo
mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer sehingga terjadi keterlambatan
pencairan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
Pendapatan Daerah pada APBD
lingkup Provinsi Maluku Utara yang
bersumber dari Pendapatan Transfer
tercatat sebesar Rp479 triliun atau turun
dibanding periode yang sama tahun 2019
sebesar Rp465 triliun Rasio penerimaan
PAD terhadap total pendapatan masih
tergolong rendah di level 397 persen
Salah satu penyebab rendahnya rasio
penerimaan PAD terhadap total
pendapatan daerah disebabkan belum
optimalnya Pemerintah Daerah dalam
memungut retribusi dan belum
mampunya Pemda dalam mencari
alternatif sumber penerimaan baru Hal
tersebut menunjukkan bahwa APBD di
Maluku Utara masih bergantung pada
transfer dari Pemerintah Pusat
Dari sisi belanja realisasi belanja
daerah Maluku Utara sampai dengan
triwulan II-2020 tercatat sebesar Rp344
triliun atau menurun sebesar Rp6100
miliar dibandingkan triwulan II-2019
Realisasi belanja daerah hingga triwulan
II-2020 didominasi oleh belanja pegawai
sebesar 4297 persen Tingkat realisasi
belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate
sebesar 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat realiasasi belanja
terendah sebesar 1990 persen Sampai
dengan akhir tahun apabila Pemerintah
Daerah membelanjakan anggarannya
dengan pola yang sama seperti tahun
sebelumnya diprediksi belanja akan
terealisasi sebesar 7622 persen dari
pagu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
Pendapatan Negara Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Daerah sampai
dengan triwulan II-2020 tercatat
Rp48781 miliar atau lebih tinggi dari
periode yang sama tahun 2019 sebesar
Rp47347 miliar Penerimaan perpajakan
meningkat 674 persen dari periode yang
sama tahun 2019 Penerimaan
Perpajakan mendominasi pendapatan
pemerintah konsolidasian sebesar 8067
persen Sedangkan PNBP hanya
memberikan kontribusi terhadap
pendapatan pemerintah konsolidasian
sebesar 1933 persen Belanja
konsolidasian triwulan II-2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen dari
periode yang sama tahun 2019
EXECUTIVE SUMMARY
iii
Selama triwulan II-2020 rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sering menjadi sorotan Hal
tersebut berimbas pada fiscal
sustainability pemerintah daerah yang
mengalami kerentanan terhadap
kewajiban pemenuhan APBD sebagai
fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi
Pandemi Covid-19 membuat adanya
pembatasan bergerak dan berkegiatan
yang cukup berdampak dalam upaya
peningkatan penerimaan daerah
BERITAISU FISKAL REGIONAL
Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan kemandirian fiskalnya
dengan mendorong sektor lain untuk
menggerakkan ekonomi Maluku Utara
Pemerintah Daerah harus segera
mempercepat penyerapan belanja
sehingga dapat menggerakkan
perekonomian Maluku Utara Pemerintah
Daerah juga harus fokus belanja yang
menyentuh sektor riil dan melibatkan
banyak tenaga kerja Selain itu seluruh
Pemda di Maluku Utara harus bersinergi
dengan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan Pandemi Covid-19
EXECUTIVE SUMMARY
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
iii
Selama triwulan II-2020 rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sering menjadi sorotan Hal
tersebut berimbas pada fiscal
sustainability pemerintah daerah yang
mengalami kerentanan terhadap
kewajiban pemenuhan APBD sebagai
fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi
Pandemi Covid-19 membuat adanya
pembatasan bergerak dan berkegiatan
yang cukup berdampak dalam upaya
peningkatan penerimaan daerah
BERITAISU FISKAL REGIONAL
Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan kemandirian fiskalnya
dengan mendorong sektor lain untuk
menggerakkan ekonomi Maluku Utara
Pemerintah Daerah harus segera
mempercepat penyerapan belanja
sehingga dapat menggerakkan
perekonomian Maluku Utara Pemerintah
Daerah juga harus fokus belanja yang
menyentuh sektor riil dan melibatkan
banyak tenaga kerja Selain itu seluruh
Pemda di Maluku Utara harus bersinergi
dengan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan Pandemi Covid-19
EXECUTIVE SUMMARY
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
iv
DAFTAR ISI
Executive Summary i
Daftar Isi iv
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL
A Produk Domestik Regional
Bruto
1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
A Pendapatan Negara 9
B Belanja Negara 11
C Prognosis Realisasi APBN 13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD 18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
A Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian
19
B Pendapatan Konsolidasian 19
C Belanja Konsolidasian 21
BERITAISU FISKAL REGIONAL
A PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) salurkan
Ultra Mikro (UMi)
25
B Pengunaan Produk Pangan
Lokal
25
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
1
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Penyebaran Covid-19 menghantam
pertumbuhan ekonomi global yang
diprediksi oleh banyak lembaga
internasional akan mengalami kontraksi
yang cukup dalam Pandemi Covid-19
membuat sektor ekonomi melemah di
semua lini Pelemahan ini terjadi baik di
tingkat global hingga dalam skala
regional Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
memperkirakan pada 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi 390 persen
apabila terhantam gelombang kedua
Covid-19
Pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan dan stimulus
termasuk menganggarkan Rp69520
triliun untuk penanganan Covid-19 di
Indonesia mulai dari program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) exit strategy
atau pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan normal baru
hingga reset transformasi ekonomi untuk
mendorong percepatan ekonomi
Beberapa kebijakan tersebut terutama
sejak pemberlakuan new normal turut
berpengaruh jika dilihat dari indikator dini
beberapa sektor ekonomi yang mulai
merangkak naik Namun bukan berarti
pemerintah dan masyarakat Indonesia
bisa tenang karena masih akan dihantui
pandemi resesi hingga ancaman
gelombang kedua Covid-19
Imbas pandemi Covid-19 yang
diumumkan sejak akhir triwulan I-2020
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan II 2020 mengalami kontraksi
sebesar 016 persen (y-o-y) sejalan
dengan pertumbuhan nasional yang
mengalami kontraksi lebih dalam
mencapai 532 persen (y-o-y)
A Indikator Makroekonomi
Beberapa indikator makroekonomi
yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah
yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Inflasi Suku Bunga dan Nilai
tukar Untuk kajian triwulan II ini hanya
akan dibahas tentang PDRB dan Inflasi
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai pasar dari
semua barang dan jasa yang dihasilkan
pada suatu wilayah atau regional dalam
rentang periode tertentu Sedangkan Laju
pertumbuhan ekonomi (economic growth)
merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian suatu dengan menghitung
perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dari tahun sebelumnya
PDRB Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
triwulan II-2020 mencapai Rp987245
miliar dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp658136 miliar Laju pertumbuhan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
2
PDRB pada triwulan II 2020 tumbuh
sebesar minus 016 persen (y-o-y)
mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan pada periode triwulan II-
2019 Dibandingkan triwulan I-2020
pertumbuhan triwulan II 2020 (q-to-q)
terkontraksi sebesar 135 persen
Terjadinya kontraksi ekonomi merupakan
dampak dari adanya pembatasan
aktivitas sosial akibat Pandemi Covid-19
yang mempengaruhi penurunan aktivitas
ekonomi
Grafik 11
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)
Sumber BPS dan BPS Prov Malut 2020 (diolah)
PDRB dapat dilihat dari pendekatan
sisi produksi dan pendekatan sisi
pengeluaran Pendekatan sisi produksi
melihat nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dari berbagai unit
produksi di suatu wilayah dan periode
tertentu Dari sisi produksi atau lapangan
usaha umumnya pertumbuhan lapangan
usaha mengalami kontraksi Meski
demikian terdapat 8 kategori lapangan
usaha yang mencatat pertumbuhan positif
pada triwulan II-2020
Beberapa sektor lapangan usaha
yang mencatatkan pertumbuhan positif
antara lain sektor industri pengolahan
sebesar 430 persen karena masih tetap
beroperasi dengan normal Sektor
informasi dan komunikasi tumbuh
sebesar 027 persen karena dampak
bekerja dan sekolah dari rumah sektor
jasa kesehatan amp kegiatan sosial tumbuh
sebesar 021 persen karena peningkatan
kegiatan di sektor kesehatan dan sosial
selama penanggulangan Covid-19
Sementara itu sektor dengan laju
pertumbuhan PDRB negatif yaitu sektor
transportasi dan pergudangan sebesar
minus 164 persen dikarenakan sudah
mulai ada pembatasan bepergian serta
sektor perdagangan besar amp eceran
reparasi mobil amp sepeda motor sebesar
minus 156 persen karena konsumsi
masyarakat menurun dampak dari
pembatasan kegiatan
Sektor Pertanian masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi
tertinggi pada struktur PDRB Maluku
Utara sebesar 2216 persen Dengan
pertumbuhan yang masih postif sektor
pertanian kehutanan perikanan menjadi
sektor yang perlu diunggulkan untuk
menopang Fundamental ekonomi
regional dan pembentukan PDRB Maluku
Utara Sektor lainnya yang memberi
kontribusi tertinggi bagi PDRB Maluku
Utara adalah sektor perdagangan besar
dan eceran dengan nilai kontribusi
mencapai 1661 persen Aktivitas sosial
yang kembali dibuka sejak akhir triwulan
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II
2018 2019 2020
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Pertumbuhan PDB Nasional
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
3
008
01
01
028
03
074
232
306
331
36
432
1083
682
911
1626
1661
226
II-2020 diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan sektor ini
Grafik 12
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pendekatan dari sisi pengeluaran
dapat menggambarkan pembentukan
PDRB akibat pemenuhan kebutuhan
permintaan suatu wilayah PDRB dari sisi
pengeluaran di Maluku Utara pada
triwulan II-2020 menunjukkan hampir
seluruh pengeluaran mengalami kontraksi
kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dan Ekspor Luar Negeri PMTB
mencatatkan pertumbuhan sebesar 8295
persen (y-o-y) yang antara lain
dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan
di kawasan industri Halmahera yang
berlokasi di Halmahera Tengah oleh PT
IWIP yang diperuntukkan untuk
memfasilitasi proses pengolahan mineral
dan produksi komponen baterai
kendaraan listrik
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menyumbang andil untuk
pertumbuhan sebesar 2578 persen
menunjukkan adanya aktivitas Belanja
Modalinvestasi yang cukup besar di
Maluku Utara Selanjutnya Ekspor Luar
Negeri juga mencatatkan pertumbuhan
sebesar 2537 persen (y-o-y)
Pertumbuhan pada kelompok
pengeluaran ekspor merupakan imbas
dari hasil produksi industri pengolahan
yang tetap berjalan di masa pandemi
Covid-19 contohnya industri pengolahan
logam bijih besi dan buah pala
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB Konsumsi Rumah Tangga masih
menjadi penopang utama PDRB Maluku
Utara Dalam struktur PDRB Net ekspor
daerah Maluku Utara yang masih bernilai
negatif turut mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi Rendahnya net
ekspor antar daerah menunjukkan bahwa
perekonomian Maluku Utara sangat
bergantung kepada pasokan produk dan
jasa dari luar daerah
Inflasi
Inflasi di Maluku Utara hanya
diwakili oleh Kota Ternate karena
penjelasan dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku Utara Kabupaten
dan Kota selain Kota Ternate belum
representatif untuk dijadikan sampel
pengukuran kota inflasi Dengan demikian
933
566
-791
-1006
-2940
-389
981
619
-191
599
-28216049
067
-1342
-271
-837
022
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
IndustriPengolahan
Konstruksi
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
4
sampai saat ini seluruh kajian mengenai
inflasi di Maluku Utara yang
menggunakan data BPS pengukurannya
hanya akan diwakili oleh Kota Ternate
Sampai dengan akhir triwulan II-
2020 Provinsi Maluku Utara yang diwakili
oleh Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 108 persen (y-on-y) atau di
bawah inflasi nasional sebesar 196
persen (y-on-y) Sementara inflasi tahun
kalender sampai dengan triwulan II-2020
sebesar 153 persen Inflasi bulanan
selama triwulan II-2020 tertinggi terjadi
pada bulan Mei 2020 sebesar 089 persen
imbas perayaan hari raya keagamaan
Berdasarkan kelompok
pengeluaran inflasi tahun kalender
sampai dengan triwulan II-2020 terjadi di
hampir seluruh kelompok pengeluaran
Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada
kelompok Makanan Minuman dan
Tembakau yang mencatatkan inflasi
sebesar 317 persen Kelompok lainnya
yang menyumbang inflasi selama triwulan
II-2020 ialah Pakaian dan Alas Kaki
Kesehatan serta Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya
Ketergantungan pasokan dari luar
daerah turut menyebabkan tingginya
inflasi pada kelompok tersebut Faktor
lainnya ialah adanya Pandemi Covid-19
yang diindikasikan mempengaruhi inflasi
pada kelompok seperti kesehatan
penyedia makanan (restoran) Meskipun
angka inflasi relatif terkendali tetapi
ketergantungan terhadap barang dan jasa
dari luar daerah yang ditunjukkan
rendahnya net ekspor antar daerah harus
menjadi perhatian
Grafik 13
Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi Tahun Kalender per Kelompok periode TW 2-2020
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Pemerintah daerah dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi
pengendalian inflasi Daerah Salah
satunya melalui stimulus terhadap pelaku
usaha yang menghasilkan produk bahan
makanan seperti komoditi pertanian dan
hortikultura yang selama ini dipasok dari
daerah lain
B Indikator Kesejahteraan
Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kondisi Ketenagakerjaan Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan
(Gini Ratio)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang
menjelaskan bagaimana penduduk suatu
wilayah mempunyai kesempatan untuk
317111
-001
-019
27 21
-074 -011
0003
2490
069
132
027
189
272
161
-049-003
023
128
506
303
127 112
166
416
-095-03
142
366
296
566
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6
4
14
24
34
Inflasi Tahun Kalender Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
5
mengakses hasil dari suatu
pembangunan sebagai bagian dari
haknya dalam memperoleh pendapatan
kesehatan pendidikan Indeks ini
bermanfaat untuk membandingkan
kinerja pembangunan manusia antar
daerah Rendahnya IPM mengakibatkan
rendahnya produktivitas kerja penduduk
sehingga penduduk tersebut tidak
memiliki pendapatan dan berakhir dengan
kemiskinan (Sunu amp Utama 2019)
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan disusunnya Kajian
triwulan II ini data resmi yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku Utara ialah data Indeks
Pembangunan Manusia sampai dengan
tahun 2019 Kenaikan IPM di Maluku
Utara pada tahun 2019 dapat disebabkan
karena naiknya angka harapan menikmati
pendidikan (faktor pendidikan) naiknya
standar hidup layak (faktor ekonomi) dan
meningkatnya usia harapan hidup
Menurut UNDP IPM suatu daerah
dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori yaitu sangat tinggi (IPM ge 80)
tinggi (70 le IPM lt 80) sedang (60 le IPM
lt 70) dan rendah ( IPM lt 60) Untuk IPM
tahun 2019 Kota Ternate masuk ke
kategori sangat tinggi sedangkan Kota
Tidore Kepulauan tergolong kelompok
Tinggi Secara rata-rata KabupatenKota
di Maluku Utara masuk dalam kategori
sedang
Jika membandingkan dengan
provinsi di sekitar Maluku Utara Provinsi
Sulawesi Utara tergolong tinggi dan
Papua Barat tergolong rendah dibanding
Provinsi lain Dengan kondisi IPM
Provinsi Maluku Utara tahun 2019 hanya
lebih tinggi dari Papua Barat dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
manusia di Maluku Utara masih menjadi
pekerjaan rumah untuk segera
diselesaikan Pandemi Covid-19
tentunya memberikan dampak bagi
besaran IPM pada tahun 2020
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akan dapat menyentuh
dan menggerakkan sektor pendidikan
kesehatan dan perekonomian
Pertumbuhan sektor tersebut akan
mempengaruhi angka-angka indikator
pembentuk IPM
Uraian IPM Last
Growth
2017 2018 2019
Halmahera Barat
6419 6454 6534 124
Halmahera Tengah
6389 6466 6555 138
Kepulauan Sula
6204 6296 6364 108
Halmahera Selatan
6264 6336 6411 114
Halmahera Utara
6652 6730 6775 067
Halmahera Timur
6577 6620 6674 082
Pulau Morotai
6071 6139 6238 161
Pulau Taliabu
5903 5967 6062 159
Kota Ternate
7848 7913 8003 114
Kota Tikep 6925 6989 7083 134
MALUKU UTARA
6720 6776 6870 139
NASIONAL 7081 7139 7192 074
Maluku 6819 6887 6945 084
Sulawesi Utara
7166 7220 7299 109
Papua Barat 6299 6374 6470 151
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
6
Kondisi Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan SDM unggul
ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi yaitu intelegensia yang baik
fisik yang sehat kemampuan bekerja dan
nilai-nilai spiritual Jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 47 persen
penduduk ASEAN diharapkan menjadi
bonus demografi untuk dimanfaatkan
terlibat dalam kegiatan perekonomian
Keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi salah satunya diukur
dengan indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja
Semakin tinggi TPAK suatu daerah maka
akan semakin tinggi pula keterlibatan
penduduk dalam geliat perekonomian
Grafik 14
Perkembangan Ketenagakerjaan
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
TPAK di Maluku Utara mengalami
penurunan TPAK per Februari 2020
tercatat sebesar 6388 persen dibanding
Februari 2019 sebesar 648 persen
Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak
6388 persen penduduk Maluku Utara
yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam
kegiatan ekonomi Sedangkan 3612
persen sisanya melakukan kegiatan
sekolah mengurus rumah tangga
maupun kegiatan lain yang bukan
kegiatan ekonomi
Disamping itu kondisi
ketenagakerjaan dapat dilihat dengan
mengukur penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok
pengangguran Hasil pengukuran yang
disebut Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) didapatkan dari presentase jumlah
pengangguran atau pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja Semakin
tinggi TPT akan semakin banyak
pengangguran yang mencari pekerjaan
dan menjadi tugas pemerintah untuk
membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya
TPT Maluku Utara per Februari
2020 tercatat sebesar 426 persen atau
turun 083 persen dibanding TPT Februari
2019 Angkatan kerja per Februari 2020
sebanyak 5502 ribu orang atau naik
sebanyak 53 ribu orang dibandingkan
Februari 2019 (5449 ribu orang)
TPT Maluku Utara yang menurun
sedangkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi kemunginan diindikasikan
karena tenaga kerja yang baru bekerja
belum mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya
Jika melihat kenaikan jumlah
penduduk bekerja yang lebih tinggi
daripada kenaikan jumlah angkatan kerja
pada periode Agustus 2019 sampai
482
533
465 477509 497
426
533 550513 534
501528
499
00 0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
0
100
200
300
400
500
600
700
Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019 Agt 2019 Feb 2020
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja
TPT Maluku Utara TPT Nasional
Ribuan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
7
Februari 2020 terjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja paada sektor
industri pengolahan dan jasa kesehatan
Grafik 15
Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Kontraksi pertumbuhan pada sektor
pertambangan berakibat penurunan
jumlah tenaga kerja sebesar 4517 persen
pada periode yang sama Sedangkan
sektor jasa kesehatan yang mengalami
kenaikan pertumbuhan menghasilkan
perkembangan tenaga kerja pada periode
antara Februari 2019 dan Februari 2020
Peningkatan penggunaan jasa kesehatan
untuk penanggulangan Pandemi ikut
meningkatkan jumlah tenaga kerja di
sektor jasa kesehatan
Seperti ditunjukkan pada grafik 18
sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam struktur PDRB Maluku
Utara mengalami penurunan jumlah
tenaga kerja pada periode antara
Februari 2019 dan 2020 Pemda harus
memperhatikan penurunan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian mengingat sektor
pertanian merupakan sektor unggulan
yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB Apabila sektor
pertanian tumbuh dan menyerap tenaga
kerja dengan jumlah besar maka
fundamental perekonomian Maluku Utara
akan semakin kokoh dan stabil
Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar Kemiskinan di Maluku Utara per
Maret 2020 turun menjadi 678 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran
691 persen Penurunan angka
kemiskinan ini diindikasikan karena
penurunan angka pengangguran dan tren
Nilai Tukar Petani (NTP) dari Januari -
Maret 2020 yang meningkat
Namun ada yang perlu diperhatikan
bahwa data NTP dan Kemiskinan Provinsi
Maluku Utara merupakan data sampai
dengan akhir Maret 2020 Per tanggal 31
Maret 2020 dampak Pandemi Covid-19
masih belum terasa karena pasien positif
masih 1 orang dan pembatasan kegiatan
dan pembatasan wilayah belum
dilakukan
Grafik 16
Perkembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
Periode setelah April sampai Juni
2020 diindikasikan ada kenaikan angka
kemiskinan Hal ini dikarenakan Pandemi
Covid-19 sudah berdampak bagi
1097-622
157 1538651311
-4517
-127 -143
5034
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
7828 8146 8193 846 8718
644 664 662 677 691
3
6
9
12
50
57
64
71
78
85
92
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Jumlah Tingkat Kemiskinan
Ribu jiwa
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
8
kehidupan masyarakat Maluku Utara
seperti menurunnya NTP Ini tentunya
akan memperberat para petani dalam
memasarkan produknya dan berpotensi
menambah jumlah angka kemiskinan
Sebagai rekomendasi selain
digunakan untuk penanggulangan
Pandemi Covid-19 pembangunan desa
berbasis dana desa harus difokuskan
untuk programkegiatan yang
menstimulasi berkurangnya angka
kemiskinan Pemerintah Daerah juga
perlu mengevaluasi program-program
yang telah dilaksanakan meliputi
pembangunan sektor pertanian
perkebunan dan pariwisata untuk
menyerap tenaga kerja di Maluku Utara
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Pembangunan akan melihat
indikator pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pendapatan yang
tinggi dan dukungan pemerataan
distribusi pendapatan Terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
menyebabkan munculnya konflik sosial
(Cramer 2001) Salah satu cara
mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan dengan menggunakan Gini
Ratio Derajat ketimpangan distribusi
pendapatan digambarkan Gini Ratio
dengan nilai terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1
(ketidakmerataan sempurna)
Gini Ratio di Maluku Utara turun
hingga 2 basis poin menjadi 0308 atau
tergolong ke dalam kategori rendah
Angka ketimpangan di perkotaan
menurun 6 basis poin menjadi 0297
sedangkan di perdesaan naik 8 basis poin
menjadi 0266 dibanding Gini Ratio
September 2019 Hal ini dimungkinkan
karena pada periode sampai dengan
Maret 2020 terdapat penduduk desa
yang bekerja dan menetap di kota
sehingga mempersempit kesenjangan di
kota namun kepindahan akan
memperlebar kesenjangan di desa
Gini Ratio di Maluku Utara masuk
ketegori rendah dari 34 Provinsi di
Indonesia Distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah
tercatat sebesar 2168 persen termasuk
pada kategori ketimpangan rendah
Pemanfaatan dana desa yang dipercepat
sejak awal tahun dan optimalisasi
penggunaannya untuk program padat
karya berpengaruh pada turunnya
ketimpangan di Perdesaan
Grafik 17
Perkembangan Gini Rasio
Sumber BPS dan BPS Provinsi Malut 2020 (diolah)
02650277
02660277
0256 0258
03220338
0345
0308 031
0303
0317033 0328
0336
0312
031
0393 0391 0389 0384 0382 038
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Mar
19
Sep
19
Pedesaan Perkotaan Total Nasional
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
9
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
9
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Tabel 21 APBN Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Triwulan II-2019 Triwulan II-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 225735 92854 4113 225382 83065 3686
I Penerimaan Dalam Negeri
225735 92854 4113 225382 83065 3686
1 Penerimaan Pajak 211710 83317 3935 205037 76477 3730
2 PNBP 14025 9536 6799 20346 6567 3238
II Hibah - - - -
B BELANJA NEGARA 1553534 721693 4645 1390322 694279 4994
I Belanja Pemerintah Pusat
473910 187895 3965 463692 164180 3541
II Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
1079624 533799 4944 926630 530099 5721
1 Transfer Ke Daerah 990464 480329 4850 834442 472353 5661
2 Dana Desa 89160 53470 5997 92188 57746 6264
C SURPLUSDEFISIT -1327799 -628840 4736 -1164940 -611216 5247
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 2020 (diolah)
A Pendapatan Negara
Pendapatan negara Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan
II tahun 2020 terealisasi Rp83065
miliar lebih rendah dibandingkan
sebelumnya Hal ini disebabkan oleh
turunnya realisasi penerimaan pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan Provinsi
Maluku Utara mengalami penurunan
menjadi Rp76477 miliar sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Penerimaan ini
didominasi oleh pajak penghasilan
Penurunan disebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi masyarakat akibat
pandemi Covid-19
Pemungutan pajak mengalami
beberapa kendala seperti kondisi
geografis dan luas wilayah kabupaten dan
kota yang sulit untuk dijangkau
Pemerintah sudah melakukan banyak
kebijakan relaksasi perpajakan Namun di
lapangan hal tersebut belum mampu
mencegah penurunan penerimaan
perpajakan di Maluku Utara
Grafik 21
Penerimaan Pajak sd Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber KPP Pratama Ternate dan Tobelo KPPBC TMP C Ternate 2020 (diolah)
Jaringan komunikasi yang terbatas
serta kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak juga menjadi
penghambat penerimaan perpajakan
yang ada
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
PPh PPN PPnBM PPB Pajak Lainnya Bea Masuk
2020 2019
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
10
Penurunan pendapatan paling
signifikan terjadi pada penerimaan pajak
perdagangan internasional Hal ini
disebabkan berkurangnya komoditi
ekspor berupa bijih nikel Selain itu
banyak barang yang diimpor
menggunakan fasilitas pembebasan bea
masuk
Berbagai upaya dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan
seperti pemberian edukasi dan
pembelajaran kepada masyarakat melalui
Tax Go To School Campus Membuka
pojok pajak dan layanan pos bantuan
pajak perlu dilakukan di wilayah yang
strategis sehingga memudahkan wajib
pajak untuk melakukan setoran pajak
Kerjasama dengan pemerintah juga harus
dilakukan untuk mendorong bendahara
taat pajak
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4216
miliar lebih tinggi dari tahun 2019
Kenaikan tersebut sejalan dengan
peningkatan jumlah wajib pajak menjadi
188 orang Hal ini mengindikasikan
bahwa jumlah penduduk yang bekerja
terutama pekerja formal mengalami
peningkatan
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp22495 miliar
lebih rendah dari sebelumnya
Penurunan ini diindikasikan terjadi karena
penerimaan PPN dalam negeri impor dan
lainnya menurun Selain itu seiring
pertumbuhan ekonomi (y-on-y) triwulan II
tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang
menurun menjadi 016 persen dengan
tingkat inflasi (tahun kalender) pada level
- 095 persen (deflasi)
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan PBB sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp1561
miliar yang terdiri dari PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara
serta PBB Kehutanan PBB jenis ini
sebagian terbesar disumbang dari sektor
pertambangan Penerimaan PBB paling
besar terpusat di Kabupaten Halmahera
Tengah Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya aktifitas pertambangan di
Kabupaten Halmahera Tengah
d) Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP
41122x) hingga triwulan II tahun 2020
sebesar Rp140 miliar Penerimaan
PPnBM paling besar terpusat di
Kabupaten Halmahera Timur
Penerimaan PPnBM paling besar
terpusat di Kabupaten Halmahera Timur
Hal ini disebabkan adanya pembangunan
smelter yang mendorong pembelian
barang objek pajak PPnBM Peningkatan
ini sejalan dengan penerimaan PPnBM
dalam negeri dan PPnBM lainnya yang
mengalami kenaikan
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
11
e) Penerimaan Cukai dan Pajak
Perdagangan Internasional
Penerimaan cukai dan pajak
perdagangan internasional mencapai
Rp9604 miliar sampai dengan triwulan
II tahun 2020 Penerimaan ini paling
besar berupa bea masuk dan sisanya
denda administrasi pabean dan bea
masuk anti dumping Penerimaan ini
mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2019 Hal ini diindikasikan karena
belum adanya produsen barang kena
cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC
TMP C Ternate Selain itu sebagian
barang yang diimpor menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Realisasi PNBP hingga triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp6587 miliar
Seluruh PNBP yang diterima merupakan
Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx)
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber
daya alam (SDA) terjadi karena PNBP
SDA disetor dan dicatat sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN) Penerimaan
PNBP Lainnya di Provinsi Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang
Pendidikan (425412) serta Pendapatan
Jasa Kebandarudaraan (425516) dan
Kepelabuhanan (425513)
a) Penerimaan Pendapatan Uang
Pendidikan
Pendapatan Biaya Pendidikan
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp1060 miliar Terjadi
penurunan yang cukup signifikan akibat
pandemi Covid-19 Pengalihan fungsi
menjadi daring untuk sekolah dan
lembaga Pendidikan lainnya sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit
Covid-19 membuat pendapatan Uang
Pendidikan menurun
b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan sebesar
Rp1625 miliar hingga triwulan II tahun
2020 Hal ini disebabkan berkurangnya
frekuensi penerbangan dan pelayaran
penumpang di Maluku Utara akibat
kebijakan pembatasan social berskala
besar (PSBB)
3 Pendapatan Hibah
Berdasarkan LKPP-TW Kanwil
DJPb Maluku Utara tidak terdapat
pendapatan hibah yang dicatat di
Provinsi Maluku Utara pada triwulan II
tahun 2020 Hibah diterima oleh instansi
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan
akuntansi LKPP dicatat dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
B Belanja Negara
Belanja negara Provinsi Maluku
Utara sampai dengan triwulan II tahun
2020 terealisasi sebesar Rp694359
miliar Hal ini disebabkan penganggaran
tahun 2020 lebih rendah disbanding tahun
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
12
2019 Belanja pegawai hingga triwulan II
tahun 2020 terealisasi sebesar Rp68936
miliar Belanja tersebut menjadi pos
belanja tertinggi dalam penyerapan
anggaran
Penyaluran belanja transfer ke
daerah dan dana desa sampai dengan
triwulan II tahun 2020 Hal tersebut
antara lain akibat perubahan kebijakan
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sebagai imbas adanya pandemi
Covid-19 Selain itu hasil monitoring dan
evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan
Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat
keterlambatan pemerintah daerah dalam
pemenuhan persyaratan pencairan dana
transfer
1 Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat
Provinsi Maluku Utara hingga triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp694359
miliar Penurunan tertinggi terjadi pada
belanja barang yang terealisasi sebesar
3214 persen
Penurunan belanja pemerintah
pusat diindikasikan karena proses
pekerjaan yang sedang berjalan namun
belum direalisasikan pertangung
jawabannya Penyebab lainnya karena
kebijakan Covid-19 yang mulai
digalakkan sejak awal bulan Maret tahun
2020 dengan adanya refocussing dan
realokasi anggaran
Grafik 22
Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara
Sumber LKPP-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke daerah dan dana
desa hingga triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5301 miliar Penurunan
realisasi ini terjadi pada komponen dana
alokasi umum dana bagi hasil dan dana
desa Penurunan dana desa diindikasikan
adanya perubahan mekanisme
penyaluran per pemda menjadi per desa
karena lambannya pemerintah daerah
dalam melengkapi dokumen persyaratan
penyaluran seperti Peraturan Daerah
mengenai APBDes dan masih adanya
Rekening Kas Desa (RKD) yang belum
valid
3 Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU)
Sampai tahun 2020 baru satu BLU
di Maluku Utara Universitas Khairun
Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi
Maluku Utara Status BLU ini baru
diberikan pada pertengahan tahun 2020
dan sudah dilakukan pembinaan dengan
melibatkan narasumber dari Direktorat
PPK-BLU
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020 Realisasi 2020
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
13
4 Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
Sejak tahun 2017 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi
menatausahakan penerusan pinjaman
yang sumber pembiayaannya dari
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
karena sudah tidak ada lagi penerusan
pinjaman di Maluku Utara
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR
Provinsi Maluku Utara sampai dengan
triwulan II tahun 2020 tercatat
Rp149287 miliar terdiri dari KUR
Mikro ritel dan UMi Sektor
perdagangan besar dan eceran
mendominasi penyaluran sebesar 5626
persen Sektor pertanian dan perikanan
masing-masing tersalur 882 persen dan
550 persen Hal tersebut menunjukkan
bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku
Utara belum memperhatikan sektor
pertanian kehutanan dan perikanan
yang memiliki potensi tingginya risiko
gagal bayar pada sektor tersebut
KUR di Provinsi Maluku Utara
terkonsentrasi pada pelaku usaha yang
berdomisili di Kota Ternate Rendahnya
penyaluran KUR di daerah lain
mengindikasikan rendahnya akses
perbankan pada wilayah tersebut selain
Kota Ternate
Selain KUR pemerintah juga
menyediakan program pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) Program ini dilaksanakan
melalui lembaga keuangan bukan bank
(pegadaian PNM dan bahana) Total
debitur UMi hingga triwulan II-2020 di
Provinsi Maluku Utara sebanyak 61
orang dengan jumlah penyaluran
sebesar Rp4376 juta
Karena masih rendahnya
penyaluran program pembiayaan UMi
maka Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bersama Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) melakukan monev penyaluran dan
sosialisasi UMi Ini untuk mengenalkan
pembiayaan UMi ke masyarakat
C Prognosis Realisasi APBN
Melihat kinerja APBN selama tahun
2016 sd 2020 maka realisasi
pendapatan dan belanja negara
masing-masing sampai akhir tahun
2020 diperkirakan sebesar Rp170931
miliar dan Rp1351211 miliar Perkiraan
tersebut sudah disesuaikan dengan pagu
anggaran setelah refocusing dan
realokasi APBN akibat adanya pandemi
Covid-19
Tabel 22 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah)
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Negara
225382 170931 7584
Belanja Negara
1390322 1351211 9718
Sumber Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
14
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
14
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel 31 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)
Uraian Triw II 2019 Triw II 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN 12260 5032 4104 12003 4792 3992
PAD 1153 335 2910 1304 190 1459
Pendapatan Transfer 10758 4647 4320 10327 4600 4454
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 350 5103 1458
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12899 3981 3086 13023 3721 2857
BELANJA 11406 3505 3086 11458 34443 3006
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 1492 476 3190 1565 277 1770
SURPLUSDEFISIT (640) 1051 (16423) (1020) 1071 (105) Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
Realisasi pendapatan daerah
hingga akhir triwulan II-2020 mencapai
3992 persen dari pagu pendapatan tahun
2020 Capaian tersebut lebih kecil dibanding
realisasi triwulan II-2019 sebesar 4104
persen Pagu pendapatan triwulan II-2020
mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan triwulan II-2019 karena program
refocussing dan realokasi anggaran
pemerintah untuk penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19
Refocussing dan realokasi anggaran
dilakukan pada pos Dana Perimbangan
seperti DAU dan DAK yang merupakan
komponen Pendapatan daerah dari
pemerintah pusat ke daerah untuk
dialokasikan ke program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan
PMK No35PMK072020 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19 danatau
Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Pagu Belanja daerah meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya Namun jika membandingkan
antara pagu belanja daerah triwulan II-2020
dengan triwulan I-2020 terjadi penurunan
pagu belanja di triwulan II-2020 dikarenakan
adanya penyesuaian refocussing dan
realokasi anggaran oleh daerah untuk
digunakan dalam PEN
Dari sisi penyerapan realisasi belanja
dan transfer Pemda sampai dengan triwulan
II-2020 mencapai 2857 persen dari total
pagu belanja lebih kecil dibandingkan
realisasi belanja triwulan II-2019 Sebagai
upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami penurunan 016
persen di triwulan II-2020 (y on y) perlu
dilakukan langkah-langkah dan kebijakan
dalam rangka mendukung percepatan
penyerapan belanja di periode berikutnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian ekonomi suatu daerah
dapat dibangun dengan meningkatkan salah
satu sumber pendapatan daerah yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan daerah yang
dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi asli
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
15
daerah berdasarkan peraturan
perundangan
Realisasi PAD di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2020 tercatat
sebesar 1459 persen dari total pagu
tahun 2020 Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah tercatat hanya sebesar
397 persen menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara
yang masih rendah Pemda diharapkan lebih
aktif dan kreatif dalam menggali sumber-
sumber PAD Berdasarkan komponen
pembentuk PAD pajak daerah berkontribusi
sebesar 6341 persen retribusi daerah
1696 persen serta penerimaan lain-lain
PAD yang sah sebesar 1672 persen
Realisasi PAD di Maluku Utara pada triwulan
II-2020 dipengaruhi oleh adanya
pembatasan wilayah dan pembatasan
kegiatan karena Pandemi Covid-19
a) Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah sampai
dengan triwulan II-2020 mencapai 2369
persen dari target tahun 2020 realisasi
tersebut lebih kecil dibanding realisasi
triwulan I-2019 sebesar 433 persen
Presentase yang masih rendah tersebut
diindikasikan sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 Seluruh Pemda di wilayah Maluku
Utara melalui kegiatan one on one meeting
dengan Kanwil DJPb Prov Malut
menyampaikan bahwa terjadi penurunan
penerimaan dalam pengumpulan pajak
daerah contohnya pada pajak restoran dan
hotel sebagai akibat pembatasan kegiatan
yang melibatkan audience dalam jumlah
besar dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID-19
Grafik 31
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabupatenKota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara (2020)
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah hingga
triwulan II-2020 mencapai 2101 persen
dari estimasi pagu pendapatan dan lebih
rendah dari realisasi penerimaan retribusi
triwulan II-2019 Retribusi daerah yang
masih rendah merupakan dampak
pembatasan kegiatan masyarakat dan
pembatasan bepergian Pembatasan itu
berpengaruh pada penurunan retribusi
daerah dari transportasi pasar dan parkir
Namun pendapatan dari ijin mendirikan
bangunan mengalami peningkatan
Kontribusi tertinggi dari sektor ini berasal
dari Kabupaten Halmahera Tengah
Perijinan pendirian bangunan kawasan
industri pengolahan di Kabupaten
Halmahera Tengah diindikasikan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi
bagi penerimaan retribusi daerah
554
15
84
179
18 18 19 15 01
263
39
0
10
20
30
40
50
60
Mili
ar R
up
iah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
16
Grafik 32
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik 33
Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD
yang sah pada triwulan II-2020 mencapai
1031 persen dari pagu lebih rendah
dibandingkan capaian triwulan II-2019
Penerimaan terbesar disumbang dari
Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan dari
Pengembalian Kota Tidore Kepulauan berhasil
mencapai realisasi tertinggi pada penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Jasa
Layanan Umum BLUD
Berdasarkan hasil one on one meeting
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dengan Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara
beberapa Pemda telah melakukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan PAD seperti
Provinsi Maluku Utara telah berupaya
meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan
peran SAMSAT Kabupaten Halmahera Tengah
menngupayakan peningkatan penerimaan PAD
dari perijinan pendirian bangunan Kabupaten
Halmahera Utara melakukan kerjasama dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk peningkatan
penerimaan BPHTB Upaya-upaya yang
dilakukan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD sehingga akan berdampak
pada peningkatan kemandirian fiskal daerah
2 Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku
Utara hingga triwulan II-2020 mencapai 4454
persen lebih tinggi dari capaian triwulan II-2019
yang terealisasi 4320 persen
Grafik 34
Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020 (diolah)
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi
daerah dengan pendapatan transfer terbesar
karena memiliki wilayah yang terluas dengan
jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku
Utara Rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan mencapai 9228 persen yang berarti
tingkat ketergantungan Pemda di Maluku Utara
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi
Pemerintah daerah juga perlu menyiasati adanya
penurunan jumlah dana transfer (DAU dan DAK)
akibat terjadinya pandemi Covid-19
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada triwulan II-2020 realisasi
penerimaan ini menjadi komponen pendapatan
dengan sumbangsih paling minim berasal dari
pendapatan lainnya
06
107
2207
38
02 016
41
0001
75
22
0
2
4
6
8
10
12
Mili
ar R
up
iah
08 0313
28 27
121
38
02
37
129
0
2
4
6
8
10
12
14
Mili
ar R
up
iah
7435
21982747
3673
2406272 2805
2222 2009
3587 3445
0
100
200
300
400
500
600
700
800M
iliar
Ru
pia
h
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
17
B Belanja Daerah
1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Belanja Modal
Realisasi belanja sampai dengan
triwulan II-2020 mencapai 3006 persen
dengan jumlah realisasi paling besar pada
belanja pegawai sebesar 4883 persen dari total
belanja Rasionalisasi belanja pegawai perlu
dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai
2578 persen pada triwulan II-2020 lebih kecil
dibandingkan triwulan I-2019 Belanja modal
yang diharapkan dapat memberikan multiplier
effect di Maluku Utara baru terserap 505
persen Realisasinya lebih rendah dari kinerja
penyerapan tahun sebelumnya
Secara keseluruhan nilai realisasi belanja
triwulan II-2020 menurun dibandingkan triwulan
II-2019 Penurunan realisasi belanja barang dan
belanja modal disebabkan adanya keterbatasan
melaksanakan kegiatan dan kontrak pekerjaan
dikarenakan Covid-19
Grafik 35
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara 2020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota
Pemerintah sudah menerapkan kebijakan
anggaran defisit dalam rangka menumbuhkan
perekonomian Barro (1989) menyatakan bahwa
pertumbuhan perekonomian didapat dari
percepatan pembangunan melalui investasi yang
besar dan dana yang besar dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh
karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah harus segera meningkatkan
penyerapan belanjanya
Grafik 36
Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II-2020
Sumber LRA KabKota Prov Maluku Utara2020
Tingkat penyerapan belanja tertinggi
hingga triwulan II-2020 terdapat di Kota
Ternate mencapai 3498 persen Sementara
Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah
dengan tingkat penyerapan paling rendah
mencapai 199 persen
Menurut data dari Laporan Realisasi
Anggaran Pemda Triwulan II-2020 yang
dikirimkan ke Kanwil DJPb Malut persentase
realisasi pendapatan triwulan II-2020 dari Dana
Perimbangan sekitar 9228 persen dari seluruh
pendapatan atau senilai Rp44triliun sedangkan
realisasi belanjanya baru mencapai sekitar
Rp37triliun Angka ini memunculkan gap antara
Dana Perimbangan yang dicairkan oleh Pemda
dan realisasi belanja Presiden RI dihadapan
para Kepala Daerah memberikan highlight
tentang gap antara pendapatan dan belanja yang
mengindikasikan muncul idle cash di Pemda
Secara keseluruhan realisasi Belanja
secara keseluruhan di Maluku Utara masih
menunjukkan prosentase yang rendah sehingga
Pemerintah Daerah harus segera mengambil
langkah cepat dan luar biasa (extra ordinary)
untuk meningkatkan penyerapan APBD
Presiden RI telah mengintruksikan untuk
mempercepat penyerapan anggaran agar
0
1000
2000
3000
4000
5000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuan
Sosial
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
18
segera dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan memulihkan ekonomi dari
dampak Pandemi Covid-19
Sebagai upaya dalam mendukung
pemulihan ekonomi daerah (detail data
anggaran dan realisasi terlampir) Pemda telah
menyusun program prioritas daerah Sedangkan
strategi yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing Pemda dalam pemulihan ekonomi
daerah antara lain berkolaborasi dengan TNI
dan POLRI membuka lahan baru untuk
menanam tanaman pangan meningkatkan
produktivitas tanaman holtikultura
pembangunan cold storage ikan untuk
mendukung nelayan memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat memberikan
subsidi bunga 0 persen bagi debitur UMKM
mengembangkan sektor pariwisata
melaksanakan program padat karya serta
memaksimalkan potensi komoditi pertanian dan
perkebunan lokal dalam mendukung
pengembangan industri lokal Malut
C Prognosis Realisasi APBD
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun
terakhir dan capaiannya hingga triwulan II-2020
realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun
2020 diperkirakan mencapai Rp1046293 miliar
dari target pendapatan Sementara realisasi
belanja daerah diperkirakan mencapai 7622
persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp992560 miliar Dengan melihat
kecenderungan capaian tahun-tahun
sebelumnya kemungkinan terjadi surplus di
angka Rp53733 miliar dengan asumsi
perhitungan ini belum memperhitungkan dampak
pandemi Covid-19 Perkiraan realisasi tersebut
dihasilkan dari permodelan POWER yang
melihat tren triwulan-triwulan tahun sebelumnya
Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu
Perkiraan sd Triwulan IV
Rp thd Pagu
Pendapatan Daerah
1200375 1046293 8716
Belanja Daerah
1302257 992560 7622
Surplus Defisit
(101883) 53733 (5274)
Sumber LKPDK-TW Kanwil DJPb Maluku Utara 2020 (diolah)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
19
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
19
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Tabel 41 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Maluku Utara sd Triwulan II 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Uraian Tw II-2020 Tw II-2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan () Konsolidasi
Pendapatan Negara 83063 17014 1000777 (1492) 117625
Pendapatan Perpajakan 76477 12069 88546 (1518) 104397
PNBP 6586 4945 11531 (1283) 13228
Transfer 530099 451963
Belanja Negara 242317 361850 604167 (575) 641045
Belanja Pemerintah 164180 344305 508485 (622) 542239
Transfer 451963 17545 95682 (316) 98806
Surplus (Defisit) (159253) (344836) (504090) (369) (523420)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Prov Maluku Utara 2020 (diolah) ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah ) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 09905
A Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Maluku Utara sampai dengan triwulan II
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pendapatan konsolidasian terealisasi
sebesar Rp100077 miliar mengalami
penurunan sebesar Rp17548 miliar
dibandingkan tahun 2019 Penurunan ini
dikarenakan refocussing dan realokasi
anggaran akibat adanya pandemi Covid-19
Belanja konsolidasian terealisasi sebesar
Rp604167 miliar mengalami peningkatan
sebesar 575 persen dibandingkan tahun
lalu
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintahan Umum
(General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan daerah di
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasian tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya pendapatan
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Pendapatan konsolidasian tingkat
wilayah terdiri dari pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak hibah dan
transfer Hingga triwulan II tahun 2020
realisasi pendapatan konsolidasian yang
memiliki kontribusi paling besar yaitu
pendapatan perpajakan sebesar Rp88546
miliar disusul oleh pendapatan negara
bukan pajak Selanjutnya pemerintah
perlu melakukan inovasi baru agar
pendapatan konsolidasian tidak terlalu
bergantung kepada dana transfer serta
menggali potensi pendapatan daerah
untuk memulihkan ekonomi di daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
20
Grafik 41
Proporsi Realisasi Pendapatan Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan konsolidasian
pemerintah pusat sampai dengan
triwulan II tahun 2020 sebesar Rp83063
miliar dan sisanya Rp17014 miliar
pendapatan pemerintah daerah Sebagian
pendapatan pemerintah pusat tersebut pada
tahun berikutnya akan didistribusikan
kepada pemerintah daerah dalam bentuk
dana transfer
Grafik 42
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan pemerintah daerah
mengalami penurunan yang sangat pesat
yaitu sebesar 3132 persen sampai dengan
triwulan II tahun 2020 hal ini didukung oleh
penurunan pendapatan perpajakan
pendapatan negara bukan pajak lainnya
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
pendapatan transfer lain pendapatan
daerah yang sah pendapatan hibah dan
pendapatan BLU
Grafik 43
Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Pendapatan perpajakan pemerintah
pusat lebih banyak daripada pemerintah
daerah Pajak yang menurut ketentuan
dipungut oleh pemerintah dan pada tahun
berikutnya akan didistribusikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi
hasil PNBP pemerintah pusat lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Hingga triwulan II tahun 2020
penurunan pendapatan konsolidasian
sebesar 1492 persen Pendapatan paling
tinggi berada di perpajakan sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perekonomian di wilayah
Provinsi Maluku Utara turun Karena
pandemi tersebut terdapat pembatasan
kunjungan ke wajib pajak sehingga
menyebabkan tidak bisa melakukan
kegiatan penggalian potensi perpajakan
Karena kebutuhan barang untuk
penanganan Covid-19 sebagian barang
diimpor menggunakan fasilitas pembebasan
bea masuk
8848
1152
000000
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer
(40000)
(20000)
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020 Perubahan
76477
6586
- -
12069
4945 - -
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
21
Grafik 44
Perubahan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Internasional Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi di 016 persen
mendorong penurunan penerimaan
perpajakan dan PNBP Walaupun
mengalami kontraksi perekonomian
Provinsi Maluku Utara masih diatas rata-rata
pertumbuhan nasional
Tabel 52 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi
Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Uraian
2019 2020
Realisasi (miliar Rp)
Realisasi
(miliar Rp)
Perpajakan 104397 1584 88546 1345
PNBP 13228 201 11531 175
Total 117625 1784 100077 1521
PDRB 659192 65814
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Sampai dengan triwulan II tahun
2020 PDRB Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp65814 miliar atau mengalami
laju pertumbuhan terkontraksi 016
persen (y-on-y) Sejalan dengan
perekonomian yang menurun rasio
pendapatan konsolidasian terhadap PDRB
juga mengalami penurunan Antara
pendapatan konsolidasian dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi
yang sangat kuat sehingga ketika
pendapatan konsolidasian turun maka
pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga
akan turun begitu sebaliknya
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum
(General Government Spending) atau
Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah
adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama Konsolidasi tersebut telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi) misalnya belanja
transfer dana alokasi umum (DAU)
pemerintah daerah dengan transfer DAU
pemerintah pusat
1 Analisis Proporsi dan
Perbandingan
Belanja konsolidasian tingkat wilayah
terdiri dari belanja pegawai barang modal
bunga subsidi hibah bantuan sosial tak
terduga dan belanja lain-lain Sampai
dengan triwulan II tahun 2020 realisasi
belanja konsolidasian yang memiliki
kontribusi paling besar adalah belanja
barang disusul oleh belanja modal belanja
pegawai belanja hibah dan sisanya belanja
bunga subsidi bantuan sosial tak terduga
dan belanja lain-lain Porsi belanja modal
menjadi terbesar kedua dikarenakan adanya
kebijakan penambahan anggaran belanja
tersebut
-20000
000
20000
40000
60000
80000
100000
Pajak Dalam Negeri Pajak PerdaganganInternasional
PNBP Hibah
2019 2020 Kenaikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
22
Grafik 45
Proporsi per Jenis Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 total
belanja konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah sebesar Rp604167 miliar
dimana realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp242317 miliar dan sisanya
Rp361850 miliar adalah belanja
pemerintah daerah
Grafik 46
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 didominasi
belanja daerah sebanyak 5989 persen
hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
APBD lebih besar daripada belanja APBN
Tingginya belanja daerah menunjukkan
bahwa kontribusi pemerintah daerah
terhadap perekonomian Provinsi Maluku
Utara lebih besar daripada pemerintah
pusat Saat ini pemerintah semakin kuat
dalam menerapkan sistem desentralisasi
fiskal dengan memfokuskan pada
peningkatan ruang fiskal di daerah sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
Grafik 47
Perubahan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Realisasi semua jenis belanja di
pemerintah pusat lebih kecil daripada
pemerintah daerah hingga triwulan II
tahun 2020 Besarnya belanja pegawai
diindikasikan karena jumlah pegawai daerah
lebih banyak dari pemerintah pusat Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah juga lebih banyak sehingga
menyebabkan belanja barang daerah lebih
banyak daripada pemerintah pusat
Rasionalisasi belanja pegawai dan barang
yang bersifat konsumtif menjadi salah satu
faktor penting dalam memberikan ruang
fiskal yang memadai bagi pembangunan
infrastuktur di Provinsi Maluku Utara
Realisasi belanja barang dan modal ini
diindikasikan bisa menjadi katalisator
ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang
Belanja ini sangat krusial dalam
menggerakkan ekonomi Provinsi Maluku
Utara sehingga pemerintah diharapkan
4537
2829
2041
008
001280
026 278000 Pegawai
Barang
Modal
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Tak Terduga
Lain-lain
000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Pusat Daerah Konsolidasian
2019 2020
00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
Pusat Daerah
Miliar Rupiah
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
23
konsisten dalam melakukan efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran untuk
mendukung terciptanya ruang fiskal
Kualitas belanja harus ditingkatkan
supaya tepat sasaran dan terukur Masalah
pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi
Maluku Utara seperti kawasan pedalaman
yang masih tertinggal akibat kondisi
geografis terjadinya disparitas antara
kawasan pesisir dan pedalaman yang besar
dikarenakan orientasi pembangunan daerah
lebih mengutamakan wilayah pesisir Untuk
mengurangi kesenjangan tersebut
pembangunan infrastruktur yang mendorong
interkoneksi wilayah menjadi syarat mutlak
didukung anggaran yang memadai
2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian sampai
dengan triwulan II tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 575 persen
Penurunan realisasi belanja ini dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi
penurunan terhadap beberapa jenis belanja
Grafik 48
Perubahan Belanja Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja pegawai dan tidak terduga
hingga triwulan II tahun 2020 mengalami
kenaikan Di tengah pandemi Covid-19
belanja pegawai dialokasikan untuk
membayar insentif tenaga kesehatan
Sedangkan belanja tidak terduga
dialokasikan untuk penanganan Covid-19
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal
kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan
daerah yang tertuang dalam refocusing dan
realokasi anggaran dimaksudkan untuk
memulihkan ekonomi nasional dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi Covid-19
danatau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
danatau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional
Singkatnya harus ada keterkaitan
danatau dampak antara anggaran
pemerintah dengan kondisi perekonomian
regional yang ditunjukkan oleh indikator-
indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB indikator demografis indikator
kesejahteraan maupun indikator sektoral
Grafik 49
Proporsi Belanja Fungsi Konsolidasian Provinsi Maluku Utara sd Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Hingga triwulan II tahun 2020 fungsi
pelayanan umum memiliki porsi belanja
terbesar Dengan adanya pandemi Covid-
19 fungsi ini sangat diperlukan untuk
membantu penanganan pandemi tersebut
-5000
00
5000
10000
15000
20000
25000
Pegawai Barang Modal Bunga Subsidi Hibah BantuanSosial
TakTerduga
Lain-lain
2019 2020 Kenaikan
2849
258852
1607
158
1216
983
046
122
1774
135Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Miliar Rupiah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
24
Porsi belanja fungsi pendidikan dan
kesehatan masih di bawah mandatory
spending
Belanja fungsi pendidikan memiliki
hubungan positif dengan indikator
penunjang proses pendidikan meliputi
jumlah guru dan sekolah Hal tersebut
terkonfirmasi juga dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah per kabupaten kota di
lingkup Provinsi Maluku Utara
Belanja fungsi ekonomi memiliki
hubungan yang searah dengan indikator
produk domestik regional bruto meliputi
PDRB ADHB ADHK dan pertumbuhan
ekonomi Berbeda halnya dengan indikator
ketenagakerjaan belanja tersebut memiliki
hubungan yang berbanding terbalik dengan
tingkat pengangguran terbuka Pemerintah
perlu melakukan percepatan penyerapan
anggaran untuk memulihkan ekonomi
daerah akibat adanya pandemi Covid-19
Grafik 410
Nilai Korelasi antar Indikator Regional Provinsi Maluku Utara
Sumber BPS dan LKPK-TW Kanwil DJPb Malut 2020 (diolah)
Belanja fungsi pariwisata memiliki
hubungan positif dengan indikator pariwisata
berupa pertumbuhan tingkat penghunian
kamar rata-rata lama menginap dan jumlah
tamu menginap Sektor pariwisata yang
merupakan sektor potensial belum dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah
Keadaan ini diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19 yang membuat
masyarakat tidak bisa bepergian untuk
menikmati pariwisata yang ada di Provinsi
Maluku Utara Pemerintah sudah sepatutnya
mulai memperhatikan sektor ini sebagai
pendorong perekonomian wilayah
Ke depannya dengan adanya era New
Normal diharapkan sektor pariwisata
berkembang dengan baik Hal ini mampu
meningkatkan perekonomian Selain itu
berdampak pula pada penciptaan lapangan
kerja dan dapat memacu pencapaian target
pertumbuhan ekonomi penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD
0935
0921
0014
0529
0860
0496
0514
0272
-0312
Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
TPK
Lama Menginap
Tamu Menginap
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi
TPT
Pen
did
ikan
Par
iwis
ata
Eko
no
mi
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS ANGGARAN KONSOLIDASIAN
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
25
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32
25
BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita isu fiskal regional
terpilih mengulas penyaluran Ultra Mikro
(UMi) di Maluku Utara dan Penggunaan
Produk Pangan Lokal Maluku Utara
A PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) salurkan UMi
Salah satu program dari PEN ialah
melalui pembiayaan UMi yang ditujukan
untuk memperkuat UMKM di Indonesia pada
umumnya dan Maluku Utara khususnya
Sedangkan kendala yang masih dihadapi
ialah terbatasnya UMKM mendapatkan
informasi terkait UMi di Maluku Utara yang
secara geografis merupakan daerah
kepulauan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) akan berupaya memperhatikan
penyaluran UMi kepada masyarakat Maluku
Utara yang selama ini masih disalurkan
melalui PT Pegadaian
PIP meminta PT PNM selaku
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
penyalur UMi ikut menyalurkan UMi karena
PT PNM memiliki produk pembiayaan untuk
UMKM sampai ke daerah pelosok Kanwil
DJPb Maluku Utara akan terus memonitor
dan mengevaluasi perkembangan
penyaluran UMi dan mengusulkan program
bagi mahasiswa untuk memulai usaha sejak
dini serta membantu UMKM dalam
penggunaan tekhnologi informasi
Alasannya karena masih banyak UMKM
yang belum familiar menggunakan media
sosial internet dan pemasaran melalui toko
online1
B Penggunaan Produk Pangan Lokal
Selain kesehatan dampak ancaman
Covid-19 yaitu melemahnya sektor ekonomi
Menyikapi hal itu dapat diupayakan
peningkatan produktivitas pangan untuk
meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian yang menjadi kontributor tertinggi
dalam struktur PDRB Maluku Utara Salah
satu cara untuk meningkatkan produktivitas
pangan ialah dengan menggunakan produk
pangan lokal Maluku Utara
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas pangan ialah dengan
menggunakan produk pangan lokal2 Upaya
tersebut dapat dibantu dengan membuka
lahan untuk tanaman pangan Jika dorongan
untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
terus digerakkan akan mempermudah
menciptakan kemandirian pangan lokal Hal
itu diharapkan dapat menumbuhkan sektor
perikanan dengan diimbangi oleh turunnya
biaya produksi yang ditanggung petani agar
NTP naik menjadi di atas 100 (per Juni 2020
NTP Maluku Utara sebesar 9494) Selain itu
diharapkan dapat mengubah daerah yang
masuk kategori rentan pangan sesuai
dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019
menjadi daerah swasembada pangan
1 ldquoPT PNM Salurkan UMirdquo (Malut Post) 2 Gunakan Produk Pangan Lokalrdquo (Malut Post)
BERITA ISU FISKAL REGIONAL
26
LAMPIRAN
PROGNOSIS PENDAPATAN NEGARA MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
938 879 872 245
The independent variable is Triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 6980 1 6980 116692 000
Residual 957 16 060
Total 7937 17
The independent variable is Triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(Triwulan) 1189 110 938 10802 000
(Constant) 328644 32942 9977 000
The dependent variable is ln(Pendapatan_Negara)
Nilai Prognosis Pendapatan Negara 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120785120784120790 120788120786120786 lowast (120786120783120783120790120791) = 120783 120789120782120791 120785120783
PROGNOSIS BELANJA NEGARA MENGGUNAKAN METODE ldquoRATA-RATArdquo
2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Belanja 9451 9696 9874 9853 9719
Nilai Prognosis Belanja Negara 119936119957119960 119920 = 119955119938119957119938 minus 119955119938119957119938 119953119942119951119962119942119955119938119953119938119951 lowast 119953119938119944119958 = 120791120789 120783120791 lowast
120783120785 120791120782120785 120784120784 = 120783120785 120787120783120784 120783120783
27
PROGNOSIS PENDAPATAN DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
984 969 967 111
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 7589 1 7589 618146 000
Residual 246 20 012
Total 7834 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1122 045 984 24863 000
(Constant) 2208177 91461 24143 000
The dependent variable is ln(pendapatan)
Nilai Prognosis Pendapatan Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120784 120784120782120790 120783120789120789 lowast (120786120783120783120784120784) = 120783120782 120786120788120784 120791120785
PROGNOSIS BELANJA DAERAH MENGGUNAKAN MODEL ldquoPOWERrdquo
Model Summary
R R Square Adjusted R
Square
Std Error of the
Estimate
989 978 977 121
The independent variable is triwulan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression 12864 1 12864 884210 000
Residual 291 20 015
Total 13155 21
The independent variable is triwulan
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig
B Std Error Beta
ln(triwulan) 1461 049 989 29736 000
(Constant) 1309466 59044 22178 000
The dependent variable is ln(belanja)
Nilai Prognosis Belanja Daerah 119936119957119960 119920 = 120631120782119957120631120783 = 120783 120785120782120791 120786120788120788 lowast (120786120783120786120788120783) = 120791 120791120784120787 120788120782
28
KORELASI BELANJA PER FUNGSI KONSOLIDASIAN DENGAN INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Correlations
Fungsi
Ekonomi PDRB ADHB
PDRB ADHK
Pertumbuhan Ekonomi TPT
Fungsi Ekonomi
Pearson Correlation 1 496 514 238 -298
Sig (2-tailed)
317 297 650 567
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHB Pearson Correlation 496 1 990 436 389
Sig (2-tailed)
317 000 387 447
N 6 6 6 6 6
PDRB ADHK Pearson Correlation 514 990 1 310 388
Sig (2-tailed)
297 000 550 448
N 6 6 6 6 6
Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation 238 436 310 1 175
Sig (2-tailed)
650 387 550 740
N 6 6 6 6 6
TPT Pearson Correlation -298 389 388 175 1
Sig (2-tailed)
567 447 448 740
N 6 6 6 6 6
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
Correlations
Fungsi
Pariwisata TPK Lama
Menginap Tamu
Menginap
Fungsi Pariwisata
Pearson Correlation 1 009 810 860
Sig (2-tailed) 987 051 028
N 6 6 6 6
TPK Pearson Correlation 009 1 -126 110
Sig (2-tailed) 987 812 835
N 6 6 6 6
Lama Menginap
Pearson Correlation 810
-126
1 963
Sig (2-tailed) 051 812 002
N 6 6 6 6
Tamu Menginap
Pearson Correlation 860 110 963 1
Sig (2-tailed) 028 835 002
N 6 6 6 6
Correlation is significant at the 005 level (2-tailed)
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
29
Correlations
Fungsi
Pendidikan Jumlah Guru
Jumlah Sekolah
Fungsi Pendidikan
Pearson Correlation 1 935 921
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Guru
Pearson Correlation 935 1 997
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Jumlah Sekolah
Pearson Correlation 921 997 1
Sig (2-tailed) 000 000
N 11 11 11
Correlation is significant at the 001 level (2-tailed)
30
REALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 BULAN JUNI 2020
1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Pembagian
Sembako
Pembagian
Sembako
kepada
21339 KK
12500000000 6905738750 5594261250000 552
2 Iuran Gratis
PDAM
Pembayaran
Rekening
Pelanggang
PDAM
kepada
15873
Pelanggan
1500000000 999959278 500040722000 667
2 KABUPATEN PULAU MOROTAI
No Prioritas Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Penyerapan
()
1 Realokasi Pengendalian
Kesehatan
15009833000 9138070000 5871763000 6088
Pengendalian
ekonomi
14720000000 6817744996 7902255004 4632
Pengendalian
social
7976864000 2165412128 5811451872 2715
2 Refocussing Refocussing 14055666370 9071853081 4983813289 6454
Tambahan
refocusing
Kesehatan
5117042500 2632573764 2484468736 5145
Tambahan
refocusing
social
1625000000 - 1625000000 -
31
3 BLT BST
DTT dan
Baznas
Daerah
Alokasi dana
desa
(APBDes)
27752109500 - 27752109500 -
Bantuan
Kemensos
13530800000 - 13530800000 -
DTT dan
Baznas
Daerah
451000000 300000000 151000000 6652
Total Anggaran 100238315370 30125653969 70112661401 3005
32