KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN

STAF AHLI BIDANG PERATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016GEDUNG DJUANDA I LANTAI19, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21

TELEPON (021) 3449230 PSWT 6228/6141; (021) 29225902 FAKSIMILE (021) 3812727; SITUS www.sdm./(emellkel&9..QJsi.

Nomor S- 01/PANSEL-JPTM/2016 1& Mei 2016

Sifat Segera

Hal Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Staf Ahli Bidang

Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak (Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya)

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga

2, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia

3. Rektor Universitas di Indonesia

(daftar terlarnpir)

Dalam rangka pengisian Jabatan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

(Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) Kementerian Keuangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah,

kami mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang memenuhi syarat untuk

mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka menjadi kandidat Staf Ahli Bidang Peraturan dan

Penegakan Hukum Pajak (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) Kementerian Keuangan.

Nama jabatan, syarat, tata cara pendaftaran, tahapan, dan ketentuan lain-lain dapat dilihat

pada website www,kemenkeu,go.id atau www.seleksiterbuka-jptmadya,kemenkeu.ga.id.

Atas perhatian Bapak/lbu kami ucapkan terirna kasih.

la Biro Sumber Daya Manusia

Tembusan:1. Menteri Keuangan2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi3. Ketua Kamite Aparatur Sipil Negara4. Wakil Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi

Lampiran surat Sekretaris Panitia Seleksi PengisianJabatan Staf Ahli Bidang Peraturan dan PenegakanHukum Pajak Kementerian Keuangan TahunAnggaran 2016Nomor : S-01/PANSEL-JPTM/2016Tanggal : tB Mei 2016

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGAIPEMPROVIUNIVERSITAS DI INDONESIA

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan5. Kementerian Sekretariat Negara Indonesia6. Kementerian Luar Negeri7. Kementerian Pertahanan8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia9. Kementerian Enerpl dan Sumber Daya Mineral10. Kementerian Perdagangan11. Kementerian Pertanian12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan13. Kementerian Perhubungan14. Kementerian Kelautan dan Perikanan15. Kementerian Ketenagakerjaan16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat18. Kementerian Kesehatan19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan20. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi21. Kementerian Sosial22. Kementerian Pariwisata23. Kementerian Komunikasi dan Informatika24. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah25. Kementerian Pemberdayaan Perembpuan dan Perlindungan Anak26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara29. Kementerian Pemuda dan Olah Raga30. Arsip Nasional Republik Indonesia31. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia32. Badan Intelijen Negara33. Badan Kepegawaian Negara34. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional35. Badan Koordinasi Pananaman Modal36. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional37. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika38. Badan Narkotika Nasional39. Badan Nasional Penanggulangan Bencana40. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme41. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia42. Badan Pengawas Keuangan dan Pernbanqunan43. Badan Pengawas Tenaga Nuklir44. Badan Pengawasan Obat dan Makanan45. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi46. Badan Perencanaan Pembangunan Naslonal47. Badan Pertanahan Nasional48. Badan Pusat Statistik49. Badan SAR Nasional50. Badan Standardisasi Nasional

- 2 -

51. Badan Tenaga Nuklir Nasional52. Lembaga Administrasi Negara53. Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia54. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah55. Lembaga Ketahanan Nasional56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional57. Lembaga Sandi Negara58. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia59. Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia60. Universitas Gadjah Mada61. Universitas Indonesia62. Institut Teknologi Bandung63. Institut Pertanian Bogor64. Universitas Diponegoro65. Universitas Brawijaya66. Universitas Padjajaran67. Universitas Negeri Sebelas Maret68. Universitas Airlangga69. Institut Teknologi Sepuluh November70. Universitas Sriwijaya

a Biro Sumber Daya Manusiar--=:-:::::=-&(i~a1<~Sekretaris

I'

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/I(EPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NomorLampiranSifatHal

2329/3.211/V/2016 Jakarta, 17 Mei 20161 (satu) BerkasPentingSeleksi Terbuka untuk PengisianJabatan Pimpinan Tinggi I\tladya

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian3. Para Gubernur se - Indonesia4. Para Rektor Universitas se - Indonesia

(Daftar Terlampir)

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

lingkungan Kementerian Aqraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

akan diselenggarakan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan dimaksud yang

dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana

pengumuman terlampir dan selengkapnya dapat dilihat di website

http://www.bpn.go.id .:

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan agar Saudara

dapat menginformasikan pengumurnan dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan instansi Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima

V:::M~~~' d n Tata Ruang/;{«r:--, R.,-"Y'.('~3WJllalg-SadJ~ih~.~ nahan Nasional,

'l~f~t~f\~'~~:::--.Jtiie"fty<~t)_.syidanBaldan'''~~~5~i§;;p:/~

-,Tembusan:1. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;

I' 3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, di Jakarta4. Sekretaris Jendral, Para Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasicnal, di Jakarta;

kasih.

Lampiran SuratNomor . 2329/3.211/V/2016Tanggal: 17 Mei 2016

DAFTAR NAMA KEMENTERIAN

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

~22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan KeamananKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKementerian Koordinator Bidang KemaritimanKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanKementerian Sekretariat NegaraKementerian Oalam NegeriKementerian Luar NegeriKementerian PertahananKementerian Hukum dan HAMKementerian KeuanganKementerian Energi dan Sumber Oaya MineralKementerian PerindustrianKementerian PerdaganganKementerian PertanianKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKementerian PerhubunganKementerian Kelautan dan PerikananKementerian KetenagakerjaanKementerian Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKementerian KesehatanKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiKementerian Sosial "Kementerian AgamaKementerian PariwisataKementerian Komumkasl dan InformatikaKementerian Koperasi dan UKMKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBAPPENASKementerian BUMNKementerian Pernuda dan Olah RagaArsip Nasional Republik IndonesiaBadan Ekonorni KreatifBadan Informasi GeospasialBadan Intelijen NegaraBadan Keamanan Laut Republik IndonesiaBadan Kepegawaian NegaraBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalBadan Koordinasi Penanaman ModalBadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ..,.Badan Narkotika NasionalBadan Nasional Penanggulangan BencanaBadan Nasional Penanggulangan TerorismeBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaBadan Pengawas Keuangan dan PembangunanBadan Pengawas Tenaga NuklirBadan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

51. Badan Tenaga Nuklir Nasional52. Badan Pusat Statistik53. Badan SAR Nasional54. Badan Standardisasi Nasional55. LembagaAdministrasi Negara56. Lernbaga Ilmu Pengetahuan Indonesia57. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah58. Lembaga Ketaharian Nasional59. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional60. Lembaga Sandi Negara61. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia