KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5732062; SITUS www.pajak.goid

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL penaduan(6)0aiak.QO.id informasi()0aiak0O.id

Nomor : S- /PJ.02/2019 Sifat : Sangat Segera Hal Tanggapan Terkait Penyelesaian Permasalahan Perpajakan

lJ.)l 2019

Yth. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Kh. A, Dahian No 103 Notoprajan Ngampilan, Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Wajib Pajak) nomor

164/l.0/A12019 tanggal 29 April 2019 hal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Perpajakan,

kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam rangka upaya tertib administrasi dan

pelaporan terkait aset yang berkaitan dengan pelaporan perpajakan, serta ikut serta

mendukung kebijakan pemerintah terkait tertib perpajakan, Wajib Pajak memohon kepada

Direktur Jerideral Pajak untuk berkenan memberikan surat petunjuk kepada seluruh KPP di

Indonesia agar memberikan kemudahan akses pelayanan terkait beberapa hal berikut mi:

a. Kemudahan permohonan pemberian NPWP pusat untuk masing-masing Amal Usaha

Muhammadiyah (AUM) dengari mengganti dokumen peridirian badan hukum lembaga

menjadi SK peridirian amal usaha dan Pimpinan Muhammadiyah dalam rangka

pendaftaran NPWP.

b. Terhadap AUM yang sebelumnya telah diberikan NPWP cabang, dapat diberikan

kemudahan perubahari NPWP cabang merijadi NPWP pusat bagi beberapa AUM yang

NPWPnya menginduk ke NPWP PP Muhammadiyah, tanpa melalui pemeriksaan pajak.

c. Kemudahan perubahan bentuk badan hukum bagi NPWP yang masih salah taripa

melalui pemeriksaan pajak.

d. Terkait PPh Badan untuk universitas dan sejenisrlya, bahwa perencariaan selama

4 (empat) tahun penggunaan sisa lebih tidak perlu disahkan oleh Kopertis. Hal mi penting

karena pemahaman masing-masing KPP belum seragam dan selaras.

2. Pada saat mi, perlakuan atas AUM dalam konteks perpajakan tidak seragam khususnya

terkait pendaftaran Wajib Pajak karena beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

memberikan NPWP Cabang, dan beberapa KPP membenikan NPWP Pusat.

3. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah menyatakan bahwa:

"Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksariakan Dakwah Amar

Ma'ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.

Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang

macam dan penyelenggaraanniya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga".

4. Data menunjukkan perkembangan AUM secara kuantitas menunjukkan angka yang

signifikan, meliputi:

a. dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 3.979 Taman Kanak-kanak, 33 Taman Pendidikan Al Qur'an, 6 Sekolah Luar Biasa, 940 Sekolah Dasar, 1.332 Madrasah Diniyah/Ibtidaiyyah, 2.143 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SMP.

Kp. :PJ .02 1/PJ .0201/20 19

-2-

(SMP dan MTs), 979 SLTA (SMU, MA, SMK), 101 Sekolah Kejuruari, 13

Muallimin/Muallimat, 3 Sekolah Menengah Farmasi, serta 64 Pondok Pesantren;

b. dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 2005, Muhammadiyah memiUki 36

Universitas, 72 Sekolah Tinggi, 54 Akademi, serta 4 buah Politeknik;

c. dalam bidang kesehatan, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 30 Rumah Sakit Umum (RSU), 13 Rumah Sakit Bersalin, 80 Rumah Sakit Bersalin, 35 Balai Kesehatan

Ibu dan Anak, 63 Balai Pengobatan, 20 Poliklinik, Balkesmas, dan layanan kesehatan

lain;

d. dalam bidang kesejahteraan sosial, hingga tahun 2000 Muhammadiyah telah memfliki

228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 Bakesos, 161 santunan keluarga, 5 panti

wreda/manula, 1 panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM; dan

e. dalam bidang ekonomi, hingga tahun 2000 Memiliki 5 Bank Perkreditan Rakyat

(www.muhammadiyah.or.id).

5. Ketentuan terkait.

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), mengatur antara lain:

1) Pasal 1 angka 2, bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpaj akan.

2) Pasal 1 angka 3, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lairinya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

3) Pasal 2 ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakari wajib mendaftarkan din pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

4) Penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa persyaratan subjektif adalah persyaratan yang

sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi

subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

5) Pasal 4 ayat (4), bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuari harus dilampri dengari laporari

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

6) Pasal 4.

Kp.:PJ.021/PJ.0201/2019

-3-

6) Pasal 4 ayat (4a), bahwa laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalab laporan keuangan dan masing-masing Wajib Pajak.

7) Penjelasan Pasal 4 ayat (4a), bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib Pajak adalah laporan keuangan hash kegiatan usaha masing-

masing Wajib Pajak.

b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh),

mengatur anitara lain:

1) Pasal 2 ayat (1), bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

a) 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

b) badan; dan

c) bentuk usaha tetap.

2) Pasal 4 ayat (3) huruf m, bahwa dikecualikan dan objek pajak adalah sisa lebih yang

ditenima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang

pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar

pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana

dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam

jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut,

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran

Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, anitara lain:

1) Pasal 9 ayat (1), bahwa Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal:

a) data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan

b) perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib

Pajak terdaftar.

2) Pasal 30 ayat (1), bahwa Kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Pasal 30 ayat (2), bahwa penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal:

a) Wajib Pajak diiikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;

b) Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya

di Indonesia; atau

C) Wajib.

Kp.:PJ.021/PJ.0201/2019

-4-

c) Wajib Pajak yang memiliki lebih dan 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP

cabang.

d. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa

Lebih yang Ditenima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam

Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan

Dan Objek Pajak Penghasilan, bahwa Badan atau lembaga nirtaba sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau lembaga ninlaba yang bergerak dalam bidang

pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada

instansi yang membidanginya.

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pembenian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan

Pengukuhan Perigusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan

Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.t.d. PER-02/PJ/2018, antara lain:

1) Pasal 6 huruf f, bahwa dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan

permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3), untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berorientasi pada profit (profit

oriented), yaitu:

a) fotokopi:

(1) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib

Pajak Badan dalam negeri; atau

(2) surat keterangan penunjukan dan kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap

atau kantor perwakilan perusahaan asing;

b) dokumen yang menunjukkan identitas din salah satu pengurus Badan:

(1) bagi WNI, yaitu:

I. fotokopi KTP; dan

ii. fotokopi Kartu Nomon Pokok Wajib Pajak; atau

(2) bagi WNA, yaitu:

i. fotokopi paspor; dan

ii. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah

terdaftar sebagai Wajib Pajak; dan

c) surat pernyataan bermetenai dan salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang

menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan

usaha tersebut dilakukan.

2) Pasal 6 huruf g, bahwa dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan

permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3), untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang tidak berorientasi pada profit (non

profit oriented), yaitu:

a) dokumen yang menunjukkan identitas din salah satu pengurus Badan:

(1) fotokopi KTP, dalam hat pengurus adalah WNI; atau

(2) fotokopi. Kp.:PJ.021/PJ.0201/2019

-5-

(2) fotokopi paspor pengurus, dalam hal pengurus adalah WNA; dan

b) surat pernyataan bermeterai dan salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang

menyatakan kegiatan yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut

dilakukan. 3) Pasal 28 ayat (1), bahwa perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena

Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut

keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru.

f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan

Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang

Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan

yang Dikecualikan Dan Objek Pajak Penghasiian (PER-44), antara lain:

1) Pasal 1 ayat angka 3, bahwa Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau

lembaga ninlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya

2) Pasal 2 ayat (2), bahwa Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana

dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi

yang membidanginya.

g. Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01 .07 tahun

2010 (anggaran dasar Muhammadiyah), antara lain:

1) Pasal 21 ayat (1), bahwa Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah

Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri,

dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

2) Pasal 21 ayat (3), bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Organisasi Otonom disusun oleh Organisasi Otonom masing-masing

berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

6. Berdasarkan permasalahan tersebut dan memperhatikan ketentuan terkait, kami sampaikan

hal-hal sebagai benikut:

a. Dengan mempertimbangkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 tahun 2010 (AD Muhammadiyah) yang menyatakan bahwa terhadap

Organisasi Otonom yang berada di bawah Muhammadiyah, memiliki anggaran rumah

tangga sendiri, serta melakukan pembukuan sendiri tanpa melakukan konsolidasi dengan pembukuan Wajib Pajak, maka terhadap organisasi otonom tersebut diberikan

NPWP pusat tersendini yang berbeda dengan NPWP Muhammadiyah, dan bukan

diberikan NPWP cabang dan Muhammadiyah. Pembenian NPWP pusat tersebut diberikan sebagai sarana administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban

Organisasi Otonom.

b. Terhadap AUM yang didinikan dan dibina oleh Muhammadiyah di semua tingkatan (pusat, wilayah, daenah, cabang, dan ranting) den amal usaha yang didirikan dan dibina oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah semua tingkatan (pusat, wilayah, daerah,

cabang. Kp. :PJ 02 1/PJ .020 1/2019

-6-

cabang, dan ranting) dapat diberikan NPWP pusat yang berbeda dengan NPWP PP Muhammadiyah, sepanjang terdapat pengaturan dan PP Muhammadiyah atau

Organisasi Otonom Muhammadiyah yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

1) amal usaha memiliki kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan atas kegiatan amal usaha secara terpisah dan bukan bagian dan laporan

keuangan PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom; dan

2) PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom tidak memiliki kewajiban untuk

menggabungkan seluruh laporan keuangan amal usaha dengan laporan keuangan

PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom sebagai laporan keuangan gabungan, namun PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom melakukan

konsolidasi atas laporan keuangan amal usaha.

c. Dokumen pendirian yang merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan untuk

mendaftarkan NPWP pusat, adalah dokumen yang menjadi dasar pendirian dan

Badan tersebut, misalnya surat perjanjiari antar anggota atau akta pendirian. Dengan

demikian, dalam rangka pendaftaran NPWP pusat bagi amal usaha tidak didasarkan

pada akta pendirian PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom, namun dapat menggunakan dokumen lain yang menunjukkan dasar didirikannya amal usaha tersebut.

d. Sesual ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan sepanjang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib

Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru. Terhadap amal usaha

yang telah diberikan NPWP cabang, tidak dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak dengan diberikan NPWP pusat. Namun pernberian NPWP pusat tersebut dilakukan

dengan:

1) penghapusan NPWP cabang, baik berdasarkan permohonan Wajib Pajak, maupun

secara jabatan oleh Kepala KPP; dan

2) pendaftaran NPWP pusat yang berbeda dengan NPWP cabang sebelumnya.

e. Penghapusan NPWP cabang sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) secara

jabatan dapat dilakukan melalui penelitian atau pemeriksaan.

Dalam hal data dalam basis data perpajakan yang tidak sesuai dengan keadaan

sebenarnya, KPP dapat melakukan perubahan data secara jabatan. Perubahan data

dimaksud termasuk perubahan data bentuk badan Wajib Pajak, dalam hal sejak saat

pendirian diketahui bahwa:

1) bentuk badan usaha Wajib Pajak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan saat permohonan pendaftaran NPWP, namun terdapat perbedaan perekaman data oleh

petugas Pendaftaran pada basis data perpajakan (contoh: pendaftaran amal usaha

direkam sebagai yayasan, namun sesuai dokumen yang dilampirkan saat

pendaftaran amal usaha tersebut bukan berbentuk yayasan); atau

2) dokumen yang dilampirkan saat permohonan pendaftaran NPWP tidak sesual

dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan dokumen terkini yang disampaikan

oleh Wajib Pajak (contoh: pendaftaran amal usaha yang pada saat pendaftaran menyampaikan akta pendirian yang berbentuk yayasan, namun ketentuan

muhammadiyah menyatakan secara tertulis bahwa amal usaha tidak berbentuk yayasan, sehingga diperlukan dokumen baru yang menyatakan akta pendirian yang

berbentuk yayasan tersebut batal demi hukum sebagai dasar perubahan data).

g. Perubahan. Kp.:PJ.021/PJ.0201/2019

-7-

Perubahan bentuk badan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada huruf f tidak perlu melalui mekanisme penghapusan NPWP, kareria sejak awal secara nyata dan dibuktikan dengan dokumen peridukung, bentuk badan Wajib Pajak tersebut tidak

berubah.

h. Oleh karena itu, dengan ml disampaikan kepada Wajib Pajak agar:

1) Organisasi Otonom yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan telah memiliki NPWP cabang dan PP Muhammadiyah, mengajukan

permohonan penghapusan NPWP cabang atas nama Organisasi Otonom.

2) Organisasi Otonom yang telah mengajukan permohonan penghapusan NPWP

sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat mengajukan permohonan

pendaftaran NPWP pusat ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjariya meliputi

tempat kedudukan Organisasi Otonom, yang selarijutnya menggunakan NPWP

pusat tersebut untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3) Mengajukan permohonan perubahan data dalam hal terdapat data yang terdapat

dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau

Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Sehubungan dengan permohonan petunjuk terkait pemberitahuan mengenal rericana

fisik sederhana dan rencana biaya, kami berpendapat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)

PER-44, atas pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunari dan pengadaan sararia dan prasarana disampaikan kepada KPP tempat

Wajib Pajak terdaftar. Pemberitahuan dimaksud tidak perlu disahkan oleh Kopertis,

cukup disampaikan tindasannya kepada instansi yang membidangiriya.

Demikian disampaikan, atas perhatianriya disampaikan terima kasih.

a.nDirektkJr Jenderal D1reJr Peraturan Perpajakari I,

frnfYanuar e

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pajak

2. Direktur Peraturani Perpajakan II

g.

Kp.:PJ.021/PJ.0201/2019