KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. · Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap Warga ... PP 38 tahun 2007 tentang...
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. · Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap Warga ... PP 38 tahun 2007 tentang...
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
(www.tka-online.depnakertrans.go.id)
FILOSOFI PENGGUNAAN TKA
ASAS MANFAAT
ASPEK
KEAMANAN
ASPEK
LEGALITAS
FILOSOFI
PENGGUNAAN
TKA
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA
MEKANISME
PEGENDALIAN
TKA (Termasuk
Clearence House)
MASUKNYA TKA
HARUS MENDAPAT
IJIN KERJA DARI
MENTERI (WORKING
PERMIT)
1. UUD 1945
Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusian dan Pasal 28D ayat (2), Setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja
2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
a. Pasal 42
Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk
b. Pasal 43
Setiap Pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memiiki RPTKA dari Menteri
(dikecualikan instansi pemerintah, badan-badan internasional dan
perwakilan negara asing)
c. Pasal 44
Pemberi kerja wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar
kompetensi yang berlaku
d. Pasal 47
Pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi (100 USD/orang/bulan
berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2012 merupakan PNBP)
PP 65 tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
PP 97 tahun 2012 tentang Restribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Restribusi Perpanjangan IMTA
PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
4. Permenaker No. Per. 16 Tahun 2015 tentang Tata Penggunaan Tenaga
Kerja Asing disempurnakan menjadi
3. PERATURAN PEMERINTAH
TUJUAN PENGENDALIAN TKA
1. Melindungi pasar kerja Indonesia, agar Tenaga Kerja Indonesia dapatbekerja sesuai dengan bidangnya dengan mendapatkan gaji yanglayak.
2. Melindungi TKI dari arus globalisasi termasuk MEA, maka TKA yangbekerja di Indonesia harus memiliki standar kompetensi danmengacu pada daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA
3. Mencegah TKI Profesional mencari pekerjaan di luar negeri denganmemberikan penghargaan dan gaji yang sesuai keahlian danprofesinya. (tidak ada diskriminasi gaji antara TKA dengan TKI)
4. Menghemat devisa apabila perusahaan menggunakan TKIdibandingkan dengan menggunakan pekerja asing (TKA).
Dengan demikian tujuan Pemerintah untuk meningkatkan Kesejahteraan WNI
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)
UUD 1945 dapat tercapai.
4
3
2
1SETIAP PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA
HARUS MEMILIKI IZIN DARI MENTERI ATAU PEJABAT YANG
DITUNJUK
PEMBERI KERJA ORANG PERORANGAN DILARANG
MEMPEKERJAKAN TKA
TKA DIPEKERJAKAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK
JABATAN TERTENTU DAN WAKTU TERTENTU
PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA WAJIB
MEMULANGKAN TKA-NYA KE NEGARA ASALNYA SETELAH
HUBUNGAN KERJA BERAKHIR
1. Instansi Pemerintah,
2. Badan-badan Internasional,
3. Perwakilan Negara Asing
4. Organisasi Internasional
5. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing, Kantor Perwakilan Berita Asing
6. Perusahaan Swasta Asing, Badan Usaha Asing yang
terdaftar di instansi yang berwenang
7. Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum
Indonesia – PT atau Yayasan
8. Lembaga Sosial, Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan
9. Usaha Jasa Impresariat
PEMBERI KERJA TKA
8
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG
MEMPEKERJAKAN TKA
1. Memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang
ditunjuk;
2. Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga
pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih
keahlian (tidak berlaku bagi jabatan direksi dan/atau
komisaris);
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi
TKI pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang diduduki oleh tenaga kerja asing;
4. Membayar kompensasi atas setiap TKA yang
dipekerjakan;
5. Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan
kerja berakhir.
Perusahaan
RPTKA TA.01IMTA
Perusahaan
RPTKA IMTA
Permasalahan:Rekomendasi untuk mendapatkan kawat visa kerja masih
memperpanjang proses perijinan
Rekomendasi untuk mendapatkan kawat
visa kerja dihilangkan
Solusi:
Ditjen Imigrasi
(Kawat Visa
Kerja )
Kantor
Imigrasi
(ITAS/ ITAP)
Ditjen Imigrasi :
1. Kawat Visa Kerja
Kantor Imigrasi Setempat:
1. ITAS/ITAP
2. Perubahan Status
Keimigrasian
3. ITAS perairan
10
BAGAN PROSES
PERIJINAN PENGGUNAAN TKA
KEMENAKER
RPTKA
ITTASKBRI
IMTA DITJENIMIGRASI KANIM
Instansi teknis:
-Kemdiknas
-ESDM
-BI
-OJK
-KKS Migas
-Kemkeu
-Kemsos
-Agama
- dll.
PEMOHON/PENGGUNA
TKA
DPKK
RPTKA (proses 3 hari)
IMTA (proses 3 hari)
Instansi teknis
(tka-online.depnakertrans.go.id)
BNI host-to-host
1. PENDIDIKAN SESUAI JABATAN
YANG AKAN DIDUDUKI TKA
2. COPY IJAZAH SARJANA ATAU
KETERANGAN PENGALAMAN
KERJA ATAU SERTIFIKAT
KOMPETENSI SESUAI DENGAN
JABATAN YANG AKAN
DIDUDUKI PALING KURANG 5
TAHUN
3. WAJIB MENGALIHKAN
KEAHLIAN KEPADA TKI
PENDAMPING
4. DAPAT BERKOMUNIKASI
DALAM BAHASA INDONESIA
1. PENDIDIKAN SESUAI JABATAN
YANG AKAN DIDUDUKI TKA
2. MEMILIKI SERTIFIKAT
KOMPETENSI - MEMILIKI
PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN
3. WAJIB MENGALIHKAN
KEAHLIAN KEPADA TKI
PENDAMPING
4. NPWP – LEBIH DARI 6 BLN
5. POLIS ASURANSI
6. JAMSOSTEK – LEBIH DARI 6
BLN
PELAYANAN PENGGUNAAN TKA – BERBASIS WEB
www.tka-online.depnakertrans.go.id
Bagan Proses Pelayanan Pengesahan RPTKA
Online
Pengajuan
online oleh
Perusahaan
Bukti Pengajuan Online
diajukan ke Loket RPTKA
untuk Pengecekan dan
Uji Kelayakan
Validasi Dokumen
melalui Online system
Validasi oleh KasiInstansi
TeknisValidasi oleh Kasubdit
Pengesahan DirekturPenomoran RPTKA
Loket Penyerahan
Hasil dapat
dilihat di
masing-masing
akun Pengguna
Bagan Proses IMTA paling lama 3 hari kerja
Perusahaan
Loket PTA
Pengecekan berkas
Validasi Data oleh
petugas
Instansi
Teknis
Loket Penyerahan
Pengesahan Direktur
B N I
Penomoran
Hasil bisa
dilihat dalam
akun
Perusahaan
dan Ditjen
Imigrasi
Validasi oleh Kasi
Validsasi oleh Kasubdit
(persetujuan jk waktu)
Validasi Data oleh
petugas dk-pta
Validsasi oleh Kasubdit
(persetujuan jk waktu)Validasi Kasubdit
PERMASALAHAN & SOLUSI
PERMASALAHAN SOLUSI1. masih terdapat pemberi kerja
yang belum memahami sistem
pelayanan online meningkatkan sosialisasi tata cara
perizinan online kepada pemberi
kerja2. satu perusahaan memiliki lebih
dari satu akun sehingga
menyulitkan untuk akses
berikutnya
3. rekomendasi untuk
mendapatkan kawat visa kerja
masih memperpanjang proses
perijinan.
rekomendasi untuk mendapatkan
kawat visa kerja dihilangkan
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERKAIT DENGAN
JABATAN PADA KATEGORI SEKTOR TERTENTU
1. Penggunaan TKA tetap dalam hubungan kerja pada
waktu tertentu dan pada jabatan tertentu (pasal 42 ayat 4,
UU No. 13 Tahun 2003);
2. TKA yang masa kerjanya telah berakhir dan tidak dapat
diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA lainnya (pasal
42 ayat 6, UU No. 13 Tahun 2003);
3. Kepmenaker No. 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 26 Tahun
2015 berlaku akhir tahun 2015, Perpanjangan IMTA
bagi TKA yang bekerja pada sektor-sektor di atas,
diberikan paling lambat akhir tahun 2016, selanjutnya
agar segera digantikan posisinya oleh TKI lokal.
17