KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA p*. • Aigajiroum.kemkes.go.id/images/LAKIP 2017.pdf ·...
Transcript of KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA p*. • Aigajiroum.kemkes.go.id/images/LAKIP 2017.pdf ·...
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950Telepon (021) 5201590 {Hunting)
GERMAS
Nomor
Lampiran
Hal
p*. • Ai ^
Satu berkas
Laporan Kinerja Entitas SatkerTahun 2017
Januari 2018
Yth. Kepala Biro Perencanaan dan AnggaranSekretariat Jendera!
Sehubungan dengan surat Saudara nomor PR.05.01/3/0356/2018 tanggal23 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Reviu dan Desk Laporan Kinerja Entitas AkuntabiliatsKinerja Unit Organisasi (EselonI), dengan ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah sebagaimana terlampir.
Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Kepala Biro Umum
Desak Made Wismarini
NIP 196010221987032001
Tembusan :
Sekretaris Jenderai
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Ikhtisar Eksekutif Halaman iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu satuan kerja dalam
melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dalam penyusunan laporan
Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu satu tahun berjalan.
Biro Umum merupakan satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015 mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Biro Umum
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan
protokol; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; pelaksanaan urusan arsip
dan dokumentasi; pengelolaan urusan gaji; dan pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga Biro.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 yang telah
di revisi melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/422/2017 tanggal 29 Agustus 2017 bahwa
Biro umum melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya adalah Pengelolaan Urusan Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol, Kearsipan dan Administrasi, Rumah Tangga, Gaji dan Tata
Usaha dengan indikator sasaran kinerja pada tahun 2017 adalah :
a) Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan
acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP sebesar 93%
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Ikhtisar Eksekutif Halaman iv
b) Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan sesuai
dengan pedoman kearsipan yaitu 20 %
c) Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat
waktu sebesar 93%
d) Persentase Terpeliharanya Prasarana Kantor adalah sebesar 96%
e) Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu adalah sebesar 97 %
Adanya penambahan target indikator kinerja kegiatan tiap tahun dilakukan sebagai
upaya untuk memberikan gambaran yang jelas sekaligus evaluasi atas kegiatan
yang dilaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Biro Umum.
Berikut target dan capaian indikator kinerja kegiatan program pada satuan kerja
Biro Umum adalah sebagai berikut :
a) Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara
dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP sebesar 95% melebihi dari target
yang ditetapkan sebesar 93%
b) Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan sesuai dengan
pedoman kearsipan yaitu 20,09% dari target sebesar 20% dari jumlah seluruh
Satuan Kerja yang telah ditetapkan.
c) Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
sebesar 97,17% melebihi dari target yang telah ditetapkan 93%
d) Persentase Terpeliharanya Prasarana Kantor adalah sebesar 96%, dari dari
target yang ditetapkan yaitu 96%.
e) Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis
tepat waktu adalah sebesar 97,65% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar
97%.
Keberhasilan capaian indikator target yang telah dicapai tahun 2017 diharapkan
dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat
dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Ikhtisar Eksekutif Halaman iv
Beberapa upaya yang perlu ditingkatkan pada periode mendatang diantaranya :
1. Perlu peningkatan dan penataan arsip dan tata naskah dinas melalui
koordinasi dengan unit utama dalam rangka pembinaan arsip dan tata
naskah.
2. Perlu diberikan pelatihan bagi pengelola keuangan dan program dalam
penyusunan pembiayaan terhadap indikator, agar akuntabilitas keuangan
bersinergi dengan akuntabilitas kinerja.
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Daftar Isi Halaman v
DAFTAR ISI.
KATA PENGANTARIKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GRAFIK
i
ii
v
vii
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................
B. Dasar Hukum LAKIP ...........................................................
C. Maksud dan Tujuan ..............................................................
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...............................
E. Sistematika .........................................................................
F. Ruang Lingkup....................................................................
1
2
3
4
8
9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Perencanaan Kinerja ...........................................................
B. Perjanjian Kinerja ................................................................
10
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Biro Umum ...............................................
B. Sandingan Pencapaian Indikator ..........................................
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Pening-
katan / Penurunan Kinerja ..................................................
D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............
E. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan
Upaya Pelayanan yang dilakukan Biro Umum ...................
23
29
31
33
46
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Daftar Isi Halaman v
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................... 60B. Saran dan Tindak Lanjut ...................................................... 60
LAMPIRAN
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Daftar tabel Halaman vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Tabel 3.7
Tabel 3.8
Tabel 3.9
Tabel 3.10
Tabel 3.11
Tabel 3.12
Matriks Tabel Renstra....…………………………………….........
Matriks Tabel Revisi Renstra ……………………………….......
Capaian Indikator Pembayaran Gaji dan/atau Insentif Tenaga
Kesehatan Strategis ….............................................................
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 dan
Tahun 2016 ...............................................................................
Pencapaian Indikator Sandingan Renstra, Renja dan
RKP...........................................................................................
Keadaan pegawai menurut jabatan (struktural dan fungsional)
di Biro Umum Tahun 2017 .........................................................
Keadaan pegawai menurut golongan di Biro Umum Tahun
2017...........................................................................................
Keadaan pegawai menurut pendidikan di Biro Umum Tahun
2017...........................................................................................
Perkiraan Kebutuhan Alokasi Anggaran Biro Umum Periode
Tahun 2015-2019.......................................................................
Perubahan DIPA awal dan terakhir............................................
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 ...........................................
Perbandingan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016........................
Realisasi Belanja Barang per Bagian...........................................
Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen................
21
22
28
29
30
34
35
36
38
40
41
41
42
43
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
Daftar grafik Halaman viii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1
Grafik 3.1
Grafik 3.2
Grafik 3.3
Grafik 3.4
Grafik 3.5
Grafik 3.6
Grafik 3.7
Grafik 3.8
Grafik 3.9
Grafik 3.10
Grafik 3.11
Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Umum………………......
Persentase Terselenggaranya Administrasi Korespondensi,
Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan sesuai dengan SOP
Administrasi Korespondensi Kegiatan Pimpinan …...................
Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan.................................
Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan ...
Persentase Pelayanan Dokumen Perjalanan Dinas Luar
Negeri........................................................................................
Persentase Terpeliharanya Prasarana Perkantoran..................
Komposisi pegawai menurut jenis jabatan.................................
Perbandingan keadaan pegawai menurut golongan..................
Perbandingan keadaan pegawai menurut pendidikan................
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Per 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016....................................................
Capaian 12 Indikator Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun
2017 .........................................................................................
5
24
25
25
26
26
27
34
35
36
42
44
.
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangDalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel,
efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan
penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan yang merupakan
gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan
oleh penanggung jawab program dan kegiatan pada Satker Biro Umum.
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Umum sebagai entitas satuan
kerja Kementerian Kesehatan diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
pada tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tanggung
jelas atas pelaksanaan mandat yang dituangkan dalam pencapaian sasaran
strategis dan diukur keberhasilannya melalui indikator kinerja serta target
yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum dalam periode 5 tahunan
maupun di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017. Pelaporan kinerja
merupakan instrumen dan media dalam mengukur kinerja dan evaluasi
internal agar selalu meningkatkan kinerja secara optimal dengan sumber
daya yang memadai serta mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro
Umum dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya.
2
Laporan kinerja disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang telah
ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Kinerja adalah suatu proses
penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Kesulitan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi
pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian
dari pemerintah. Ukuran keberhasilan instansi Pemerintah tidak hanya
berorientasi pada output namun sudah berorientasi pada outcome maupun
benefit bahkan juga dampak (impact).
Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah tekad dan janji
rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pemimpinan instansi
pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja
dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Perjanjian
Kinerja (PK) merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk
mewujudkan kinerja sesuai yang direncanakan. Perjanjian Kinerja harus
memuat IKU dan pagu anggaran yang tersedia. Perjanjian Kinerja harus
menggambarkan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Sedangkan ukuran penilaian akan dilakukan melalui laporan kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pengukuran Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum ini didasarkan pada
kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk
mengetahui pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Selain
itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan umpan balik bagi pihak-
pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada
hasil-hasil capaian indikator kinerja secara aktual di lingkungan Biro Umum.
B. Dasar Hukum LAKIP1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi dan
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017
Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
C. Maksud dan TujuanMaksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Biro Umum Tahun 2017 adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas sesuai amanah yang telah dituangkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang
berkaitan, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib
menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Biro Umum Tahun 2017 adalah :
4
1. Mengetahui capaian kinerja kegiatan program yang telah dilaksanakan
sesuai tugas dan fungsi berdasarkan rencana strategis Kementerian
Kesehatan yang telah ditetapkan;
2. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(good governance), serta menuju kawasan penyelenggaraan pemerintah
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM);
3. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyusunan
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka
peningkatan kinerja Satker Biro Umum.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian dirumuskan menjadi masukan
dalam menetapkan kebijakan dan strategi serta perencanaan anggaran yang
akan datang sehingga diharapkan terwujudnya capaian dan kinerja Satker
Biro Umum yang lebih baik.
D. Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
bahwa Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Umum
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan
protokol, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan arsip
dan dokumentasi, pelaksanaan urusan gaji, pelaksanaan urusan tata usaha
dan rumah tangga biro.
Pada tanggal 8 Mei 2017 terdapat perubahan pada pemangku jabatan
struktural di lingkungan Biro Umum, yaitu adanya pergantian pada posisi
Kepala Bagian Rumah Tangga yang semula Azis Sudarmo, BE, MSi diganti
oleh Imin Suryaman, S.Sos.
Kemudian pada tanggal 13 Desember 2017 terjadi perubahan pemangku
jabatan struktural di lingkungan Biro Umum, yaitu :
5
1. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol yang semula dr.Dyah Armi
Riana, MARS diganti oleh Dwi Meilani, SKM, MKM;
2. Kepala Sub Bagian TU Menteri yang semula Dwi Meilani, SKM, MKM
diganti oleh drg.Nanda Diana Sari, MARS;
3. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang semula
Suhartono, S.Sos, M.AP diganti oleh Anggriany Aprilia Sampe, ST;
4. Kepala Sub Bagian Pengamanan yang semula Agus
Ruchiyatna,SE,MARS diganti oleh Suhartono, S.Sos, M.AP;
5. Kepala Sub Bagian Penataausahaan Gaji yang semula Erna
Ningsih,SKM, MKM diganti oleh Agus Ruchiyatna, SE, MARS;
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang semula Anggriany Aprilia Sampe,ST
diganti oleh Erna Ningsih,SKM, MKM.
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Umum dapat
dilihat pada bagan dibawah ini :
Grafik 1.1Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Umum
6
Dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli Menteri, Sekretaris
Jenderal, dan Protokol. Sedangkan fungsinya adalah menyelenggarakan:
a. Pelaksanaan urusan tata usahan Menteri, Staf Ahli Menteri dan
Sekretariat Jenderal; dan
b. Pelaksanaan keprotokolan pimpinan kementerian.
2. Bagian Kearsipan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan kearsipan dan administrasi perjalanan dinas luar negeri.
Sedangkan fungsinya adalah menyelenggarakan:
a. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi kementerian;
b. Pelaksanaan urusan tata persuratan kementerian; dan
c. Pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.
3. Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan rumah tangga. Sedangkan fungsinya dalah menyelenggarakan:
a. Perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan saranan dan prasarana di
lingkungan kantor pusat;
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan
kerja dilingkungan kantor pusat; dan
c. Pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana
dilingkungan kantor pusat.
4. Bagian Gaji dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan gaji
dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Sedangkan fungsinya
adalah menyelenggarakan:
a. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil
Sekretariat Jenderal dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta
gaji dan insentif pegawai dengan penugasan khusus;
b. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri
sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan
pegawai dengan penugasan khusus; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
7
Sedangkan setiap Bagian dilingkungan Biro Umum membawahi tiga
subbagian sebagaimana yaitu :
1. Bagian TU Pimpinan dan Protokol terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
c. Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan
pimpinan Kementerian.
2. Bagian Kearsipan dan Administrasi terdiri dari :
a. Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan
dan dokumentasi Kementerian.
b. Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata
persuratan Kementerian.
c. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas mempunyai tugas
melakukan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.
3. Bagian Rumah Tangga terdiri atas :
a. Subbagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melakukan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana di lingkungan Kantor Pusat.
b. Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan
sarana dan prasarana dan pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan
Kantor Pusat.
c. Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan
sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan Kantor
Pusat.
4. Bagian Gaji dan Tata Usaha Biro
a. Subbagian Verifikasi Gaji mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
verifikasi dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal
dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif
pegawai dengan penugasan khusus.
8
b. Subbagian Penatausahaan Gaji mempunyai tugas melakukan
perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri
sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan
pegawai dengan penugasan khusus.
c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan
dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan
kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta
kerumahtanggaan Biro.
E. SISTEMATIKA
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2017 ini
berisi: 1) penjelasan pencapaian kinerja Biro Umum selama Tahun 2017; 2)
evaluasi kinerja; 3) hambatan dan kendala yang terjadi selama tahun 2017
serta solusinya. Capaian kinerja tahun 2017 juga dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan kinerja Biro Umum secara keseluruhan dalam periode 5 tahunan.
Selain itu, capaian kinerja tahun 2017 juga dapat digunakan sebagai bahan
acuan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun berikutnya.
Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas
kinerja satuan kerja Biro Umum adalah sebagai berikut:
a. Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif).
b. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan gambaran umum satuan kerja Biro
Umum dan sekilas pengantar lainnya.
c. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang
ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja
(dokumen penetapan kinerja) dan definisi operasional indikator kinerja
kegiatan satuan kerja Biro Umum.
d. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian sasaran-
sasaran satuan kerja Biro Umum dengan pengungkapan dan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja.
9
e. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
satuan kerja Biro Umum tahun 2017.
F. Ruang LingkupRuang lingkup laporan ini adalah perkembangan pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum Tahun 2017
yang meliputi :
1. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan program dilingkungan Biro Umum;
2. Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan (IKK);
3. Realisasi anggaran berdasar rencana pelaksanaan kegiatan (RPK).
10
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan
dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam
mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun
2015-2019 tersebut, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan
dalam rencana kinerja Biro Umum tahun 2017.
Sebagai tindaklanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran
2017 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Umum.
Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji rencana
kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau
unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi
tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan kinerja ini
merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat
penerima amanah kepada atasan langsung.
Penetapan kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum
tersebut merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan yang
didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Biro Umum untuk menjalankan
amanah yang telah di berikan Sekretaris Jenderal sebagai atasan langsung
dalam rangka mewujudkan suatu target kinerja. Penetapan kinerja setiap
tahun di tandatangani oleh pimpinan satuan kerja, organisasi serta
kementerian pada hakekatnya merupakan wujud kesungguhan dalam
mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Kementerian 2015 - 2019 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
11
Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh seluruh
komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian.
1. V I S I
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak mencantumkan
visi dan misi seperti pada Renstra sebelumnya, namun mengikuti visi dan
misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yangBerdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” melalui 7 misi pembangunan.
2. M I S I
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan
yaitu :
1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati
diri sebagai negara maritim.
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat
madani;
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan
berkeadilan;
12
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
dan
d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh Visi Nawa Cita terutama dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat manusia Indonesia melalui program Indonesia
Sehat dengan tiga pilar yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan
pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan Nasional.
Program Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah
Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia
Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,
penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.
Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam
peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pelaksanaan upaya
kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat akan memerlukan ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan dalam arti
pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah
sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam
memperoleh layanan kesehatan berkualitas.
Guna memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan, Pemerintah telah
menetapkan kebijakan melalui pengangkatan dan penempatan dokter
dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak tahun 1992. Tenaga
kesehatan PTT tersebut kemudian diangkat menjadi CPNS Daerah dan
pembayaran gaji dan insentif terakhir dibayarkan pada bulan Februari
Tahun 2017 terkecuali 4.310 orang tenaga kesehatan PTT yang masih
dibayarkan dari Biro Umum dikarenakan belum dapat diangkat menjadi
13
CPNS Daerah. Selain tenaga kesehatan PTT, Pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan juga memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di
daerah melalui penugasan khusus tenaga kesehatan Diploma III dan
Residen di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Akan tetapi sampai saat ini untuk
daerah tertentu terutama di DTPK/DBK masih banyak yang belum
terpenuhi tenaga kesehatannya serta capaian program pelayanan
kesehatannya masih rendah. Untuk itu pemerintah membuat program
baru yaitu melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim
(team based) dan individual dalam rangka mendukung program
Nusantara Sehat.
Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang
dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mewujudkan
fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu
Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah guna
menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda terdepan dalam
pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan
pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif atau pencegahan
penyakit secara luas termasuk melalui pendidikan kesehatan, konseling
serta screening (penapisan). Program Nusantara Sehat bertujuan
untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan
jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan dengan
berbasis pada tim (team based) dan melibatkan dokter, perawat, dan
tenaga kesehatan lainnya. Program ini merupakan program lintas
Kemenkes yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga
promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat
(public health) dari daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan
Nawa Cita Presiden ke-3, “membangun dari pinggiran”.
Program pemerintah selanjutnya yang diterbitkan melalui Peraturan
Presiden nomor 4 Tahun 2017 yaitu program Wajib Kerja Dokter
14
Spesialis (WKDS). Program tersebut merupakan wujud kehadiran
negara dalam memenuhi dan memeratakan pelayanan medik spesialistik
yang bermutu serta terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia
terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) ditempatkan pada: a.
Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; b. Rumah
Sakit rujukan regional; atau c. Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di
seluruh wilayah Indonesia. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Prioritas pemenuhan tenaga kesehatan didasari oleh permasalahan
kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang
masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat
ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Penguatan yankes primer
mencakup tiga hal: Fisik (pembenahan infrastruktur), Sarana
(pembenahan fasilitas), dan Sumber Daya Manusia (penguatan tenaga
kesehatan).
Sesuai tugas dan fungsinya, Biro Umum sebagai dukungan manajemen
mempunyai tugas melakukan pembayaran gaji dan insentif tenaga
kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan melalui
peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Primer (penguatan
tenaga kesehatan selain dokter) dan spesialistik (Dokter spesialis) dari
segi SDM Kesehatan.
Dalam mendukung pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan
secara merata di seluruh Indonesia, Biro umum berperan dalam
pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga kesehatan yang
meliputi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT), penugasan khusus
Residen Senior, dan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim
(team based) dan individual dalam rangka mendukung program
Nusantara Sehat serta program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
Tugas dan fungsi Biro Umum selain mendukung pembangunan
kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dituangkan
kedalam program-program pembangunan kesehatan untuk
15
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dibidang kesehatan.
Salah satu programnya adalah “Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Program dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian kesehatan dengan sasarannya adalah
meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan Indikator
pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15
kebijakan.
b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sebesar 98%.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan melalui Biro Umum adalah pelaksanaan urusan tata usaha
pimpinan dan protokol; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; pengelolaan urusan gaji;
dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Umum berupaya secara optimal menyelenggarakan fungsinya dan
sumberdaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
melalui peningkatan pelayanan administratif dan sumberdaya yang
meliputi ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan arsip
dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berkualitas
untuk hidup sehat.
3. TUJUAN DAN SASARAN
a. TUJUAN
Berdasarkan uraian dan visi misi di atas, maka tujuan kegiatan Biro
Umum adalah sebagai dukungan manajemen dalam
terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna
dan berdayaguna untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya. Sedangkan secara khusus bertujuan
terselenggarakannya:
16
1. Peningkatan pengelolaan Urusan Ketatausahaan;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kerumahtanggaan;
3. Peningkatan pengelolaan kualitas kearsipan dan pelayanan
dokumen perjalanan dinas luar negeri dilingkungan Kementerian
Kesehatan;
4. Peningkatan pengelolaan gaji dan insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu.
b. SASARAN STRATEGIS
Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/422/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi
1, maka terjadi perubahan dalam sasaran program yang semula 4
sasaran program menjadi 1 sasaran program yaitu terlaksananya
urusan ketatausahaan, Keprotokolan, kerumahtanggaan, Keuangan
dan gaji. Sedangkan sasaran kegiatan juga menjadi 1 sasaran sama
dengan program yaitu Terlaksananya urusan ketatausahaan,
Keprotokolan, kerumahtanggaan, Keuangan dan gaji.
Indikator pencapaian sasaran hingga tahun 2019 adalah :
1. Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
sebesar 95%.
2. Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
sebesar 30%.
3. Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri
tepat waktu sebesar 95%
4. Persentase terpeliharanya prasarana kantor sebesar 98%.
5. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu sebesar 99%.
17
x 100%
x 100%
c. DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(IKK) BIRO UMUMUntuk memberikan kejelasan atas lima sasaran strategis yang akan
dilaksanakan oleh Biro Umum, maka kami uraikan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:
1. Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP,
dengan target capaian IKK Tahun 2017 sebesar 93%. Definisi
Operasional dan batasan target indikator yang akan dicapai :
a) Korespondensi adalah surat masuk yang ditujukan ke Menteri
Kesehatan dan Sekretaris Jenderal dan telah diberikan
arahan atau disposisi untuk ditindaklanjut selesai maksimal 2
x 24 jam kerja, konsep verbal yang ditandatangani oleh
pimpinan 1 x 24 jam sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP).
b) Pengaturan acara harian dan kegiatan pimpinan adalah acara
pimpinan yang diselenggarakan sesuai dengan
jadwal/rundown acara resmi yang telah ditetapkan oleh
Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP).
Cara perhitungan penilaian yaitu :
I =
II =
Sehingga akumulasi kedua perhitungan yaitu :
Capaian Indikator = x 100%
2. Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan,
dengan target capaian IKK Tahun 2017 sebesar 20%. Definisi
Operasional dan batasan target indikator yang akan dicapai :
18
x 100%
x 100%
a) Pengeloaan Kearsipan sesuai dengan pedoman adalah
pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan,
pemeliharaan, dan penyusutan sesuai dengan pedoman tata
naskah dinas, pedoman tata kearsipan dinamis, pedoman
pola klasifikasi arsip, dan pedoman jadwal retensi arsip.
b) Jumlah satker Kementerian Kesehatan adalah satker yang
ada di Pusat dan UPT Pusat di daerah.
Cara perhitungan penilaian yaitu :
3. Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri
tepat waktu, dengan target capaian IKK Tahun 2017 sebesar 93%.
Definisi Operasional dan batasan target indikator yang akan
dicapai yaitu :
a) Dokumen persiapan keberangkatan perjalanan dinas luar
negeri adalah dokumen permohonan ijin perjalanan dinas luar
negeri yang lengkap sesuai dengan SOP.
b) Tepat waktu adalah dokumen yang diproses dan disampaikan
ke Kementerian Sekretariat Negara maksimal selesai 10 hari
kalender setelah tanggal usulan diterima.
Cara perhitungan penilaian yaitu :
4. Persentase terpeliharanya prasasarana kantor, dengan target
capaian IKK Tahun 2017 sebesar 93%. Definisi Operasional dan
batasan target indikator yang akan dicapai yaitu :
a) Perawatan/Pemeliharaan adalah Kegiatan pembersihan,
perapihan, pemeriksaan, perbaikan dan atau penggantian
bahan atau perlengkapan prasarana, dan kegiatan sejenis
19
// x 100%
lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan prasarana.
b) Prasarana kantor adalah tanah dan bangunan yang tercatat
sebagai aset/BMN Biro Umum
c) Target adalah Rencana perawatan/pemeliharaan yang akan
dikerjakan berupa fisik tanah dan bangunan sesuai dengan
dokumen perencanaan
d) Realisasi adalah Capaian/hasil perawatan/pemeliharaan yang
telah dikerjakan berupa fisik tanah dan bangunan sesuai
dengan pertanggungjawaban pada tahun berjalan.
Cara perhitungan penilaian yaitu :
5. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu, dengan target capaian IKK Tahun 2017
sebesar 97%. Definisi Operasional dan batasan target indikator
yang akan dicapai yaitu :
a) Tenaga kesehatan strategis adalah dokter, dokter gigi, dokter
spesialis, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang
berstatus non PNS/ CPNS yang ditugaskan sebagai Pegawai
Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus (untuk saat ini :
residen, tenaga kesehatan berbasis tim dan individual dalam
rangka mendukung program Nusantara Sehat) dan Wajib
Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Jumlah tenaga kesehatan
strategis berdasarkan data dari Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan;
b) Tepat waktu adalah jumlah tenaga kesehatan strategis yang
dibayar berdasarkan jenis dan lokasi penempatan tiap tanggal
10 (hari kerja) bulan berjalan (setelah bertugas) dengan
besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20
( ) x 100%
Cara perhitungan penilaian yaitu :
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan suatu pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Terkait perjanjian kinerja, Biro Umum melaksanakan perjanjian kinerja yang
telah ditetapkan sebagai target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro
Umum yaitu sebagaimana yang tercantum dalam renstra Kementerian
Kesehatan 2015 – 2019, melalui kegiatan pelaksanaan pelaksanaan urusan
tata usaha pimpinan dan protokol; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; pengelolaan urusan gaji; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro dengan peningkatan
target yang ditetapkan dari tahun 2015-2019.
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64
Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1144/Menkes/per/VII/2010 tentang organisasi dan tata
kerja Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap
rencana kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017 untuk dijadikan Perjanjian
21
Kinerja Biro Umum Sekretariat Jenderal tahun 2017. Perubahan tersebut
meliputi perubahan indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Revisi
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tanggal 29 Agustus
2017. Beikut perubahan indikator dan target kinerja Biro Umum dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.1Matriks Target Renstra
(Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tgl 6 Februari 2015)
22
Tabel 2.2Matriks Target Revisi Renstra Biro Umum
23
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM
Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dari Indikator Kinerja Kegiatan,
diharapkan dapat menjadi dasar tindaklanjut untuk perencanaan program
atau kegiatan kedepan sehingga setiap program atau kegiatan dapat lebih
berhasil guna dan berdaya guna.
Untuk mengetahui tingkat capaian dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan,
maka dilakukan kegiatan pengukuran secara berkala dan dilaporkan secara
terpadu melalui elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) Bappenas
serta monitoring Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
(SMART DJA).
Beberapa hal yang didapat dalam pengukuran kinerja secara berkala
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui realisasi atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam
kurun waktu Januari s/d Desember Tahun 2017.
2. Memperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing
indikator, sekaligus kendala yang mesti diupayakan pemecahannya.
3. Memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang
pencapaian kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
ataupun Penetapan Kinerja.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Umum dilakukan melalui upaya
membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai berdasarkan perhitungan capaian yang telah diuraikan melalui
definisi operasional. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
24
1. Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi,pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOPCapaian indikator pada terselenggaranya administrasi korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP pada tahun
2017 yaitu 95% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 93%,
sedangkan pada tahun 2016 targetnya 92% realisasi 96,83%. Gambaran
capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Grafik 3.1Persentase Terselenggaranya Administrasi Korespondensi,
Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan sesuai dengan SOP
Capaian indikator yang telah dicapai pada Tahun 2017 terbagi menjadi
dua yaitu :
1) Capaian Administrasi Korespondensi kegiatan pimpinan; dan
2) Capaian Pengaturan acara harian dan kegiatan pimpinan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur pada Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des TOTAL
Korespondensi 99,5% 98,3% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 95,5% 93,2% 92,3% 93,8% 92,8% 95,7% 96%Acara Pimpinan 94,7% 89,9% 91,7% 95,0% 95,1% 95,1% 95,0% 95,0% 95,4% 95,2% 95,5% 94,7% 94%IKK 2017 97,1% 94,1% 95,3% 97,0% 97,0% 97,0% 95,2% 94,1% 93,9% 94,5% 94,1% 95,2% 95%
84,0%86,0%88,0%90,0%92,0%94,0%96,0%98,0%
100,0%
25
Grafik 3.2Administrasi Korespondensi Kegiatan Pimpinan
Grafik 3.3Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan
2. Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian KesehatanCapaian indikator pada Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan
sesuai dengan pedoman kearsipan yaitu 20,09% dari target sebesar 20%
dari jumlah seluruh Satuan Kerja, sebagaimana grafik berikut ini :
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des TotalSurat Masuk 1955 2092 2102 1890 2020 1702 2146 2213 1821 1974 2037 1550Surat Turun 1946 2057 2080 1871 2000 1685 2050 2063 1681 1851 1891 1484Persentase 99,5% 98,3% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 95,5% 93,2% 92,3% 93,8% 92,8% 95,7% 96%
0
500
1000
1500
2000
2500
0
50
100
150
200
250
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des Total
Tentative Acara 206 228 240 160 142 162 139 202 153 125 198 169Realisasi Acara 195 205 220 152 135 154 132 192 146 119 189 160Persentase 94,7%89,9%91,7%95,0%95,1%95,1%95,0%95,0%95,4%95,2%95,5%94,7% 94%
26
Grafik 3.4Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan
3. Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeriTarget Indikator pada Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas
luar negeri tepat waktu pada Tahun 2017 adalah 93%, sedangkan hasil
capaian dari kegiatan tersebut melebihi dari target yang direncanakan
yaitu 97,17%. Sedangkan pada Tahun 2016 target indikatornya adalah
92% dan realisasinya 92,98% Berikut rincian capaian indikator setiap
bulan yaitu :
Grafik 3.5Persentase Pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri
27
4. Persentase terpeliharanya prasarana kantorBerdasarkan data yang ada, capaian Indikator pada Bagian Rumah
Tangga yaitu ‘‘Tersedianya Prasarana Kantor” adalah 96%, dari hasil
perhitungan sampai Tahun 2017 dari target yang ditetapkan yaitu 96%
seperti terlihat dari tabel dibawah ini :
Grafik 3.6Persentase Terpeliharanya Prasarana Kantor
5. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatanstrategis tepat waktuTarget indikator kinerja dari pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga
kesehatan strategis tepat waktu adalah 97% untuk Tahun 2017,
sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 97,65%, sudah melebihi dari
target yang diharapkan. Adapun pembayaran gaji dan insentif tenaga
kesehatan terdiri dari Gaji CPNS dan PNS Sekretariat Jenderal, PNS
DPK, serta tenaga kesehatan strategis yang meliputi tenaga PTT,
Nusantara Sehat, Residen. Pembayaran gaji CPNS dan PNS, dan
Nusantara Sehat. Adapun hasil capaian dari kegiatan tersebut dapat
dilihat di dalam tabel dibawah ini yaitu :
0,67 2,41 4,21
24,17
54,06 58,2169,66 69,72 70,37 73,57
95,49 96
0
20
40
60
80
100
120
43.7
98.0
00
179.
501.
000
399.
781.
400
862.
432.
400
1.50
8.34
2.40
0
2.00
4.64
1.40
0
2.12
2.32
9.40
0
2.15
0.57
1.40
0
2.21
1.48
3.40
0
2.41
0.29
3.40
0
2.53
9.69
8.40
0
2.72
6.96
8.40
0
175 659 1.884 9.569 15.042 18.519 19.985 20.036 20.222 20.932 21.873 22.300
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des
28
Tabel 3.1
Capaian Indikator Pembayaran Gaji dan /atau Insentif Tenaga
Kesehatan Strategis
NO BULAN %IKK
BLN S.DBLN
1 JANUARI 100,00 8,33
2 FEBRUARI 100,00 8,33 16,67
3 MARET 100,00 8,33 25,00
4 APRIL 100,00 8,33 33,33
5 MEI 99,63 8,30 41,64
6 JUNI 97,45 8,12 49,76
7 JULI 86,93 7,24 57,00
8 AGUSTUS 97,86 8,16 65,16
9 SEPTEMBER 94,41 7,87 73,02
10 OKTOBER 99,97 8,33 81,35
11 NOVEMBER 95,58 7,96 89,32
12 DESEMBER 100,00 8,33 97,65
29
B. SANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR
Capaian dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017
dibandingkan dengan Tahun 2016, yaitu sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 dan Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi1. Meningkatnya kualitas adm
koresponden, pengaturan acara dankegiatan pimpinan dengan baik danlancar sesuai aturan
Persentaseterselenggaranya admkoresponden pengaturanacara dan kegiatanpimpinan dengan baikdan lancar sesuai aturan
92% 96.83% Persentaseterselenggaranyaadministrasikorespondensi,pengaturan acara dankegiatan pimpinan sesuaidengan SOP
93% 95%
Persentase pelayanandokumen perjalanandinas luar negeri tepatwaktu
92% 92.98% Persentase pelayanandokumen perjalanandinas luar negeri
93% 97,17%
82% 95.65%
65% 77.77%
3. Meningkatnya pengelolaan kantorkementerian kesehatan Persentase tersedianya
sarana dan prasaranakantor
100% 99.22%Persentaseterpeliharanya prasaranakantor
96% 96%
4. Meningkatnya kualitas pengelolaanpembayaran gaji dan/atau insentiftenaga kesehatan strategis tetapsasaran dalam rangka mendukungcapaian indikator programpembangunan kesehatan 2015-2019
Persentase pembayarangaji dan/ atau insentiftenaga kesehatnastrategis tepat sasaran
93% 99.50% Persentase PembayaranGaji dan/atau InsentifTenaga KesehatanStrategis Tepat Waktu
97% 97,65%
20% 20,09%
Terlaksananya urusanketatausahaan, Keprotokolan,kerumahtanggaan, Keuangandan Gaji
Meningkatnya kualitas pelayanandokumen perjalanan dinas luarnegeri, tata naskah dinas danpengelolaan kearsipan dilingkunganKementerian Kesehatan.
2.
Persentase pembinaankearsipan dan tatanaskah dinas :
Persentase pengelolaankearsipan KementerianKesehatan
IKK 2016 2017Sasaran Strategis IKKSasaran Strategis
30
Adapun pencapaian indikator sandingan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Biro Umum
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.3PENCAPAIAN INDIKATOR SANDINGAN RENSTRA, RENJA DAN RKP
Capaian % Capaian % Capaian %I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji1 Persentase
terselenggaranyaadministrasikorespondensi,pengaturan acara dankegiatan pimpinansesuai dengan SOP
I = Jumlahkorespondensi yangdiselesaikan DIBAGIjumlah seluruhkorespondensi DIKALIseratus persen.II = Jumlah acara harianyang dilaksanakansesuai dengan SOPDIBAGI dengan jumlahseluruh acara harianDIKALI seratus persen.Kumulatif I DITAMBAHII DIBAGI dua sama
93% 95% 102,15%
Persentaseterselenggaranya administrasikorespondensi,pengaturanacara dankegiatanpimpinandengan baikdan lancarsesuai aturan
93% 95% 102,15%
Persentaseterselenggaranyaadministrasikorespondensi,pengaturan acaradan kegiatanpimpinan sesuaidengan SOP
93% 95% 102,15%
2 PersentasepengelolaankearsipanKementerianKesehatan
Jumlah SatkerKementerian Kesehatanyang telah melakukanpengelolaan kearsipansesuai denganpedoman DIBAGIjumlah seluruh SatkerDIKALI seratus persen
20% 20,09% 100,45%
Persentasepelayanandokumenperjalanandinas luarnegeri tepatwaktu,Persentasepembinaankearsipan dantata naskahdinas
82% 59% 71,50%
PersentasepengelolaankearsipanKementerianKesehatan
20% 20,09% 100,45%
3 Persentasepelayanan dokumenperjalanan dinas luarnegeri tepat waktu
Jumlah dokumenpersiapankeberangkatanperjalanan dinas luarnegeri tepat waktuDIBAGI dengan jumlahseluruh dokumenpersiapankeberangkatanperjalanan dinas luar
93% 97,17% 104,48%
Persentasepelayanandokumenperjalanan dinasluar negeri tepatwaktu
93% 97,17% 104,48%
4 Persentaseterpeliharanyaprasarana kantor
Jumlah tenagakesehatan yangdibayarkan gaji dan atauinsentif sesuai denganketentuan DIBAGIdengan jumlah tenagakesehatan strategisDIKALI seratus persen
96% 96% 100%
PersentaseTersedianyaSarana danPrasaranaKantor
100% 96% 96,00%
Persentaseterpeliharanyaprasarana kantor
96% 96% 100%
5 Persentasepembayaran gaji dan /atau insentif tenagakesehatan strategistepat waktu
Jumlah tenagakesehatan yangdibayarkan gaji dan atauinsentif sesuai denganketentuan DIBAGIdengan jumlah tenagakesehatan strategisDIKALI seratus persen
97% 97,65% 100,67%
PersentasePembayaranGaji dan/atauInsentifTenagaKesehatanStrategis TepatWaktu
94% 97,65% 103,88%
Persentasepembayaran gajidan / atau insentiftenaga kesehatanstrategis tepatwaktu 97% 97,65% 100,67%
Q4 Indikator Target Q4RENSTRA
NoRENJA RKP
Indikator Target Q4Indikator Cara Perhitungan Target
31
C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA
Dari satu sasaran dan lima indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra
Kementerian Kesehatan tidak terdapat indikator kinerja yang belum
mencapai target, semua indikator kinerja sudah mencapai target yang sudah
ditetapkan tiap tahun. Keberhasilan capaian lima indikator kinerja pada tahun
2017 antara lain:
1. Dengan terselenggaranya berbagai kegiatan sosialisasi dan bimbingan
teknis dengan baik sehingga mendukung lancarnya proses administrasi
yang menjadi target capaian indikator. Kegiatan tersebut antara lain
sosialisasi pedoman perjalanan dinas luar negeri ke satker terkait dan
pertemuan diseminasi informasi perjalanan dinas luar negeri dengan
satker terkait, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman tata naskah
dinas dan kearsipan ke satker dan UPT terkait.
2. Sedangkan tiga indikator lain dapat tercapai, seperti indikator kinerja
dimana pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga nakes strategis tepat
waktu dapat dilaksanakan sesuai target. Beberapa kebijakan dalam upaya
menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap tenaga kesehatan :
a. mengembangkan fitur dan/ atau konten aplikasi e-Monev sebagai alat
monitoring, pengawasan proses pelaksanaan belanja pegawai dan
Capaian % Capaian % Capaian %I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
6 PersentasePembayaranGaji danTunjanganPNS danCPNS TenagaKesehatan
100% 100% 100%
7 JumlahDokumenTerkaitDukunganManajemenKegiatanPengelolaanUrusan TataUsaha,Keprotokolan,RumahTangga,
5 5 100%
Jumlah DokumenTerkait DukunganManajemenKegiatanPengelolaanUrusan TataUsaha,Keprotokolan,Rumah Tangga,Keuangan, danGaji
5 5 100%
8 Terselenggaranya dukunganlayananinternalorganisasi
12 12 100%
Terselenggaranyadukungan layananinternal organisasi
12 12 100%
No
RENSTRA RENJA RKP
Indikator Cara Perhitungan TargetQ4
Indikator TargetQ4
Indikator TargetQ4
32
interaksi secara langsung antara pengelola penggajian baik di Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD Kabupaten serta Satuan Kerja
terkait dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
Aplikasi dapat diakses melalui alamat
http://gajiroum.kemkes.go.id/gajiroum.
b. Melakukan secara periodik koordinasi dan rekonsiliasi data antara
aplikasi SIMPEG Biro Kepegawaian dengan data pembayaran yang
dimiliki Biro Umum pada tahun berjalan, sehingga diharapkan pada
tahun anggaran mendatang dapat meminimalisir ketidaktepatan
perhitungan alokasi anggaran belanja pegawai.
c. Membuka nomor HP dengan layanan 1 x 24 jam tentang pengaduan
dan permasalahan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga
kesehatan PTT, Nusantara Sehat, Residen dan PNS/CPNS dengan
Nomor Contact : 087878118432 dengan pendekatan yang dilakukan
Empaty, Responsif, Pro aktif.
d. Setiap bulan berjalan, Biro Umum melakukan verifikasi dengan cara
mengidentifikasi data pengusulan penghasilan tenaga kesehatan PTT,
Nusantara Sehat, Residen, WKDS dan PNS/CPNS sesuai jadwal
waktu usulan pengajuan pembayaran dari Dinkes Kab/Kota, RSUD
Kabupaten/Kota serta Sutaun Kerja terkait kemudian menghubungi
kembali atau call back ke dinkes kab/kota, RSUD Kab/Kota serta
Satuan Kerja terkait yang belum mengusulkan atau adanya selisih data
keberadaan pegawai dimaksud untuk mengetahui dan memperoleh
informasi mengapa tidak diusulkan/terjadi perbedaan penghasilan
tersebut;
e. Menyiapkan PO BOX Pengiriman daftar penghasilan tenaga
kesehatan PTT, menggunakan alamat PO BOX 4086 JKTM 12700
(merupakan sarana penerimaan surat khusus pelayanan gaji yang
dikelola oleh Biro Umum (dibuka 3 kali dalam seminggu).
f. Melakukan rekapitulasi setiap bulan data keberadaan tenaga
kesehatan PTT, Nusantara Sehat, Residen, WKDS serta PNS/CPNS
yang tidak aktif, mengundurkan diri dan diberhentikan sementara gaji
dan tunjangan lain sesuai surat resmi yang disampaikan oleh Dinas
33
Kesehatan Kab/Kota, RSUD Kab/Kota serta Satuan Kerja tekait
sehingga dengan demikian jika ada complain dari pegawai dapat
diklarifikasi dan memberikan penjelasan.
g. Bagi daerah-daerah bermasalah dalam pengusulan penghasilan
tenaga kesehatan PTT, Nusantara Sehat, Residen dan WKDS, Biro
Umum melakukan koordinasi dengan pengelola Gaji dan Kepegawaian
Dinkes Kab/Kota, RSUD Kab/Kota serta Satuan Kerja terkait.
Koordinasi dengan Biro Kepegawaian dan melakukan bimbingan
teknik dan monitoring ke daerah bermasalah tersebut.
h. Menentukan indikator target penyelesaian penghasilan tenaga
kesehatan PTT, Nusantara Sehat, Residen, WKDS serta PNS/CPNS
atau Dinkes Kab/Kota, RSUD Kab/Kota dan Satuan Kerja yang
mengalami keterlambatan pengusulan gaji dan/atau insentif pegawai,
sehingga dengan demikian ada jaminan atau suatu keyakinan yang
diperoleh bagi pegawai atau Dinkes Kab/Kota, RSUD Kab/Kota.
i. Membuat nota kesepakatan dan kesepahaman dengan Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menyelesaikan
permasalahan penghasilan tenaga kesehatan PTT, Nusantara Sehat,
|Residen dan WKDS.contoh pada lampiran VIII.
j. Verifikasi data dilakukan melalui data aplikasi SIMKA sebagai acuan
dasar pengajuan usulan tunjangan kinerja induk.
Hal senada juga tidak kalah pentingnya dengan capaian indikator kinerja
pertama. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator
kinerja tersebut yaitu membuat SOP dalam kegiatan acara pimpinan dan
administrasi koresponden, peningkatan sumber daya manusia staf protokol
dan TU pimpinan seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan
dengan keprotokalan, pimpinan, MC dan lain-lain.
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYADalam mencapai kinerjanya, Biro Umum didukung oleh beberapa sumber
daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber
Daya Sarana dan Prasarana.
34
1. SUMBER DAYA MANUSIAKeadaan pegawai di lingkungan Biro Umum sampai dengan Tanggal 31
Desember 2017 berjumlah 225 orang dengan rincian sebagai berikut:
a) Menurut Jabatan:
Tabel 3.4Keadaan pegawai menurut jabatan (struktural dan fungsional)
di Biro Umum Tahun 2017
No Jabatan Jumlah
1 Jabatan Struktural 17
2 A. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 8
B. Jabatan Fungsional Umum (JFU) 196
Jumlah Seluruh Pegawai 225
Komposisi SDM berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :
Grafik 3.7Komposisi pegawai menurut jenis jabatan
35
b) Menurut Golongan:
Tabel 3.5Keadaan pegawai menurut golongan di Biro Umum Tahun 2017
No Golongan Jumlah
1 Golongan I 5
2 Golongan II 74
3 Golongan III 134
4 Golongan IV 12
Jumlah Seluruh Pegawai 225
Komposisi SDM berdasarkan jenis golongan adalah sebagai berikut:
Grafik 3.8Perbandingan keadaan pegawai menurut golongan
36
c) Menurut Pendidikan:
Tabel 3.6Keadaan pegawai menurut pendidikan di Biro Umum Tahun 2017
NoPendidikan Jumlah
1 Sekolah Dasar 10
2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 13
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 94
4 Diploma III 29
5 Diploma IV 1
6 Strata I 52
7 Strata II 24
Jumlah 255
Komposisi SDM berdasarkan jenis pendidikan adalah sebagai berikut
Grafik 3.9Perbandingan keadaan pegawai menurut pendidikan
37
Tabel di atas menggambarkan kekuatan Sumber Daya Manusia yang
ada di Biro Umum. Dengan proporsi berdasarkan jenis pendidikan,
Sumber Daya Manusia yang ada dirasakan belum memadai mengingat
Biro Umum akan meningkatkan kualitas pelayanan yang bersifat teknis
maka diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan yang memadai,
minimal pada tingkat diploma.
Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia di Biro Umum paling banyak
Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas (SLTA). Dalam rangka peningkatan
kualitas dan pengembangan kapasitas pegawai tersebut, telah
dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan. Tahun 2017 Biro
Umum memiliki anggaran pelatihan sebesar Rp.261.160.000 dan telah
mengirim 11 Orang untuk mengikuti tiga macam jenis pelatihan. Adapun
daftar pelatihan peningkatan kompetensi yang dimaksud dapat dilihat
pada lampiran.
Setiap PNS memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya
melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk mencapai level kompetensi
pegawai yang dipersyaratkan sesuai jabatannya, guna ketepatan jumlah,
pendidikan dan ketepatan penempatan Sumber Daya Manusia sejalan
dengan arah Reformasi Birokrasi.
Adapun untuk memetakan potensi dan kondisi sumber daya manusia di
Biro Umum, telah dilakukan Assessment yang bekerjasama dengan Biro
Kepegawaian. Hasil yang akan diperoleh dari Assessment tersebut yaitu
kompetensi apa saja yang harus ditingkatkan oleh masing-masing
pegawai Biro Umum.
2. SUMBER DAYA ANGGARANKebutuhan alokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Urusan Tata
Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji lebih kepada
belanja mengikat atau layanan perkantoran yaitu untuk pembayaran gaji
dan tunjangan serta operasional perkantoran. Berikut perkiraan kebutuhan
alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut selama periode tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut :
38
Tabel 3.7Perkiraan Kebutuhan Alokasi Anggaran Biro Umum
Periode Tahun 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
1 Biro Umum 3.008.954,7 3.443.119,0 2.849.751,0 1.797.583,0 1.579.496,0
SATUAN KERJANOALOKASI ANGGARAN (Rp JUTA)
Dalam mencapai kinerjanya, Biro Umum didukung oleh Sumber Daya
Anggaran sesuai DIPA Tahun 2017 Nomor : SPDIPA-024.01.1.
465930/2017 Tanggal 7 Desember 2016, pagu awal anggaran Biro Umum
sebesar Rp2.849.751.265.000 (dua triliun delapan ratus empat puluh
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima
ribu rupiah) dan Pagu akhir sebesar Rp2.237.111.150.000 (dua triliun dua
ratus tiga puluh tujuh miliar seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu
rupiah). Selama periode berjalan satker Biro Umum telah melakukan
delapan kali revisi dari DIPA awal. Revisi DIPA Biro Umum selama Tahun
2017 dengan rincian sebagai berikut :
a. Revisi pertama, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SPDIPA-024.01.1.465930/2017 pada tanggal
6 Maret 2017 merupakan revisi DIPA Pertama melalui Kanwil DJPBN
Kemenkeu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar lebih
efektif sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat
pelaksanaan.
b. Revisi kedua, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017 Tanggal
30 Maret 2017 merupakan revisi DIPA Kedua melalui Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dengan perubahan halaman IV
DIPA dalam rangka Penambahan pengadaan 1 unit kendaraan yang
diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan dinas Eselon I dengan
alokasi merupakan pergeseran antar detil pengadaan, Menambah
jamuan sesjen untuk mengantisipasi adanya kekurangan sampai akhir
tahun dan realokasi ke jamuan Sesjen karena untuk layanan jaringan
yang tidak terpakai.
39
c. Revisi ketiga, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017 Tanggal
05 Juli 2017 merupakan revisi DIPA Ketiga melalui Kanwil DJPBN
Kemenkeu dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, 1 (satu) Kegiatan yang
sama, dan 1 (Satu) Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan yaitu antara lain : Pergeseran anggaran dalam
hal operasional dan pemeliharaan kantor dan penambahan akun
perjadin dalam negeri dengan tidak menambah total anggaran perjadin
dalam negeri.
d. Revisi keempat, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017 Tanggal
14 Agustus 2017 merupakan revisi DIPA Keempat melalui Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dalam rangka sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja
Barang Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Efisiensi Belanja Barang pada Biro
Umum sebesar Rp. 39.329.705.000,- sehingga Pagu hasil
penghematan menjadi sebesar Rp2.810.421.560.000,-.
e. Revisi kelima, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017 Tanggal
04 Oktober 2017 merupakan revisi DIPA Kelima melalui Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dalam rangka Refocusing belanja
pegawai pada transito sebesar Rp153.454.358.000 ke Ditjen Yankes
untuk persiapan ASEAN GAMES sehingga Pagu hasil refocusing
menjadi sebesar Rp2.656.967.202.000.
f. Revisi keenam, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017 Tanggal
13 Oktober 2017 merupakan revisi DIPA Kelima melalui Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dalam rangka realokasi belanja
operasional sebesar 8 Miliar dan Pagu tetap sebesar
Rp2.656.967.202.000.
40
g. Revisi ketujuh, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017 Tanggal
06 November 2017 merupakan revisi DIPA Kelima melalui Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dalam rangka Refocusing belanja
pegawai sebesar Rp419.856.052.000 ke Ditjen Yankes, Ditjen P2P dan
Biro Perencanaan dan Anggaran sehingga Pagu hasil refocusing kedua
menjadi sebesar Rp2.237.111.150.000.
h. Revisi kedelapan, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Satker Biro Umum Nomor SP SPDIPA-024.01.1.465930/2017
Tanggal 16 November 2017 merupakan revisi DIPA Kedelapan
melalui Kanwil DJPBN Kemenkeu dalam rangka revisi Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang direvisi merupakan pergeseran antar belanja
barang dalam belanja operasional (002) dan Pagu tetap sebesar
Rp2.237.111.150.000.
Sehingga DIPA satker Biro Umum TA 2017 mengalami pergeseran dari
DIPA sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.8Perubahan DIPA Awal dan Terakhir
ANGGARAN ANGGARANAWAL SETELAH REVISI
Belanja Pegawai 2.722.608.768 2.140.744.264.000Belanja Barang 116.239.997 85.464.386.000Belanja Modal 10.902.500 10.902.500.000Belanja Bantuan Sosial 0 0
Jumlah Belanja 2.849.751.265 2.237.111.150.000
2017Uraian
41
Dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan,
realisasi anggaran dalam pencapaian indikator berdasarkan jenis belanja
dan perbandingan realisasi anggaran Tahun 2017 dengan Tahun 2016
adalah seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3.9Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Mencapai
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Umum TA 2017
NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI %
1 BELANJA PEGAWAI 2.140.744.264.000 969.157.647.896 45,27%
2 BELANJA BARANG 85.464.386.000 82.240.318.771 96,23%
3 BELANJA MODAL 10.902.500.000 9.602.096.320 88,07%
4 BELANJA BANSOS 0 0 0
TOTAL 2.237.111.150.000 1.061.000.062.987 47,43%
Tabel 3.10Perbandingan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Uraian Per 31 Desember 2017 Per 31 Desember 2016 % Kenaikan(penurunan)
Belanja Pegawai 971.835.072.072,0 2.782.692.771.327 -65,08%Belanja Barang 82.824.562.994,0 111.546.546.640 -25,75%Belanja Modal 9.602.096.320,0 36.066.234.617 -73,38%Jumlah Belanja 1.064.261.731.386 2.930.305.552.584 -63,68%
42
Komposisi perbandingan realisasi Belanja tersebut dapat dilihat sepertiGrafik di bawah ini :
Grafik 3.10Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Untuk realisasi anggaran dilihat dari serapan belanja barang per Bagian di
lingkungan Biro Umum tanpa serapan belanja pegawai dan belanja modal
berdasarkan data SPM dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.11Realisasi Belanja Barang per Bagian
BAGIAN KODE KEG PAGU REALISASI SISA %062.001.053 5.633.230.000Rp 5.240.849.028Rp 392.380.972Rp 93,03%994.002.002 9.344.608.000Rp 9.257.253.793Rp 87.354.207Rp 99,07%062.001.054 5.910.898.000Rp 5.778.131.431Rp 132.766.569Rp 97,75%994.003.002 5.731.100.000Rp 5.645.296.551Rp 85.803.449Rp 98,50%062.001.055 3.053.545.000Rp 2.804.342.618Rp 249.202.382Rp 91,84%994.004.002 44.641.348.000Rp 43.202.642.738Rp 1.438.705.262Rp 96,78%951.001.051 4.274.374.000Rp 4.103.875.985Rp 170.498.015Rp 96,01%062.001.051 1.563.970.000Rp 1.550.570.500Rp 13.399.500Rp 99,14%062.001.052 725.980.000Rp 712.572.500Rp 13.407.500Rp 98,15%062.001.056 1.300.000Rp 1.300.000Rp -Rp 100,00%994.005.002 4.584.033.000Rp 4.527.727.850Rp 56.305.150Rp 98,77%
TOTAL 85.464.386.000Rp 82.824.562.994Rp 2.639.823.006Rp 96,91%
GAJI & TATA USAHA
TU PIMPINAN & PROTOKOL
KEARSIPAN & ADMINISTRASI
RUMAH TANGGA
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan komponen Tahun 2017
berdasarkan pada kegiatan Biro Umum dengan program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kementerian Kesehatan dan
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Perbandingan Penyerapan
Per 31 Desember 2017 Per 31 Desember 2016
43
kegiatan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga,
keuangan dan gaji adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen
Kode Alokasi (Rp.) Realisasi (Rp.) %
20372.237.111.150.000 1.064.261.731.386 47,57%
951 4.274.374.000 4.103.875.985 96,01%
0514.274.374.000 4.103.875.985 96,01%
962 27.791.423.000 25.689.862.397 92,44%
0511.563.970.000 1.550.570.500 99,14%
052725.980.000 712.572.500 98,15%
0535.633.230.000 5.240.849.028 93,03%
0545.910.898.000 5.778.131.431 97,75%
0553.053.545.000 2.804.342.618 91,84%
0561.300.000 1.300.000 100,00%
0571.293.350.000 1.252.924.509 96,87%
0584.187.600.000 3.884.712.147 92,77%
0591.173.800.000 481.233.920 41,00%
060 4.247.750.000 3.983.225.744 93,77%994 2.205.045.353.000 1.034.467.993.004 46,91%
001 2.140.744.264.000 971.835.072.072 45,40%002 64.301.089.000 62.632.920.932 97,41%
9.344.608.000 9.257.253.793 99,07%
5.731.100.000 5.645.296.551 98,50%
44.641.348.000 43.202.642.738 96,78%
4.584.033.000 4.527.727.850 98,77%
Output / Komponen
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, RumahTangga, Keuangan, dan Gaji
Pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada perseorangan,kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintahPengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pengelolaan Kegiatan Urusan Ketatausahaan
Pelayanan Pengelolaan Gaji dan/atau Insentif TenagaKesehatan Strategis
Pelayanan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNS danCPNS Tenaga Kesehatan
Pelaksanaan Layanan Administrasi, Korespondensi danAcara Pimpinan
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Umum
Pengelolaan Layanan Kearsipan dan Tata PersuratanKementerian serta Administrasi Perjalanan Dinas LuarNegeri Pimpinan
Pelaksanaan Urusan dan Pembinaan Kerumahtanggaan
Layanan Perkantoran
Bagian Kearsipan dan Administrasi
Bagian Kerumahtanggan
Bagian Gaji dan Tata Usaha
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Bagian TU Pimpinan dan Protokol
44
Evalusi Pelaksanaan Anggaran(EPA) periode Tahun Anggaran 2017
sesuai dengan 12 indikator pelaksanaan anggaran terdapat adanya
indikator yang tidak terpenuhi yaitu pada penyerapan anggaran dan
pelaksanaan revisi DIPA sebagaimana dengan berikut ini :
Grafik 3.11
Capaian 12 Indikator Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017
Adapun faktor rendahnya realisasi anggaran Satker Biro Umum pada
Tahun 2017 yaitu rendahnya serapan pada belanja pegawai yaitu sebesar
Rp969.157.647.896 atau 45,27% dari alokasi anggaran Belanja Pegawai
sebesar Rp2.140.744.264.000. Hal-hal yang mempengaruhi serapan
realisasi anggaran pada belanja pegawai yaitu :
a. Pembayaran gaji dan Insentif PTT : Pada periode triwulan I per bulan
Maret 2017 realisasi belanja pegawai tinggi dikarenakan masih
membayarkan gaji dan insentif PTT sejumlah 43.814 tenaga
kesehatan. Sedangkan mulai bulan April 2017 untuk pembayaran gaji
dan insentif PTT hanya membayarkan PTT yang diatas umur 35 Tahun
(4.220) dan yang tidak mengikuti seleksi CPNSD (1.349).
b. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS-CPNS :
1) Dialihkannya penggajian ke Satker masing-masing bagi CPNS
yang telah terbit SK Pindah dari Biro Kepegawaian
1.Penyera
panAnggara
n
2.Pengelolaan UP
3.Penyele
saianTagihan
4.DeviasiHal IIIDIPA
5. DataKontrak
6. LPJBendah
ara
7. RevisiDIPA
8.PengembalianSPM
9.ReturSP2D
10.DeviasiRenkasHarian
11.Dispensasi SPM
12.Pagu
Minus
Capaian 47,57% 93,20% 98,50% 100,00% 73,20% 81,80% 50,00% 95,30% 98,90% 93,90% 100,00% 100,00%
47,57%
93,20% 98,50% 100,00%
73,20%81,80%
50,00%
95,30% 98,90% 93,90%100,00% 100,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
45
2) Semakin berkurangnya jumlah PNS DPK karena pindah/alih status
3) Semakin berkurangnya pegawai Setjen karena pensiun
c. Pembayaran tunjangan penghasilan atau insentif NS Individual
berpengaruh pada proses perekrutannya dengan berubahnya target
RKP semula 6.000 orang menjadi 3.000 orang. Dari target revisi
pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus Nusantara Sehat
Individual sejumlah 3.000 orang tersebut, alokasi yang telah
disediakan selama 12 bulan untuk 3.000 NS Individual, namun
realisasi pembayaran hanya beberapa bulan sesuai waktu
pengangkatan yang dilaksanakan secara bertahap hanya untuk 1.315
NS Individual atau 43,83% saja.
d. Penerbitan dan pengiriman SK Penugasan khusus residen/residen
senior melewati masa penugasan, Pengangkatan/Penugasan tidak
serentak/bertahap, sedangkan alokasi anggaran disediakan untuk 12
bulan, mengakibatkan variabel orang dan bulan pembayaran menjadi
berkurang.
e. Rendahnya realisasi program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
dengan alokasi Rp467.715.000.000 yang disebabkan oleh alokasi
anggaran dihitung dimulai bulan Januari 2017 sedangkan
pengangkatan dimulai pada bulan April 2017, adanya penundaan
pemberangkatan WKDS ke daerah bertugas dan tidak tercapainya
target pengangkatan sebanyak 1.250 orang dan terealisasi sebanyak
488 orang.
f. Rendahnya penyerapan anggaran NS berbasis team dengan target
pengangkatan Tahun 2017 sebanyak 1.120 orang dan terealisasi
sebanyak 1.063 orang.
g. Tidak terealisasinya dana transito untuk pengangkatan CPNS tahun
2017 sebanyak 1000 orang yang terealisasi sebanyak 849 orang.
46
E. PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANDAN UPAYA PELAYANAN YANG DILAKUKAN BIRO UMUM
1. Peningkatan Fasilitas Ruang RapatDalam rangka peningkatan sarana dan prasarana gedung kementerian
kesehatan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
pegawai Kementerian Kesehatan RI maka pada tahun 2017 dilakukan
beberapa renovasi dan perbaikan sarana dan prasarana kantor seperti
Ruang rapat Cut Mutia, ruang rapat Maharmardjono Kementerian
Kesehatan sebagaimana gambar dibawah ini:
a. Ruang Rapat Cut Mutia
b. Ruang Rapat Maharmardjono
47
2. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional dalam rangkameningkatkan pelayananSebagai bentuk layanan mobilitas transportasi terhadap pimpinan dan
karyawan Kementerian Kesehatan, di tahun 2017 Biro Umum
melakukan pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 9 unit yang
terdiri dari 2 unit kendaraan khusus kunker pimpinan, 3 unit kendaraan
pejabat eselon II, 3 unit kendaraan operasional, dan 1 unit kendaraan
jemputan karyawan, berikut rincian distribusi kendaraan bermotor roda
empat sebagai berikut:
a. Kendaraan khusus kunker pimpinan didistribusikan untuk Menteri
dan Pejabat Eselon I (Irjen)
b. Kendaraan pejabat eselon II yang didistribusikan kepada
Balitbangkes, Ditjen Kesmas, dan Pusat Krisis Kesehatan.
c. Kendaraan operasional yang didistribusikan kepada Balitbangkes,
Itjen Kemenkes, Kendaraan Lapangan Setjen
d. Kendaraan jemputan karyawan yang didistribusikan kepada
Balitbangkes
Tujuan dari pengadaan kendaraan tersebut:
a. Menggantikan kendaraan yang sudah dalam proses lelang
b. Memenuhi kebutuhan pimpinan, pejabat Eselon II yang belum
memiliki kendaraan dinas
c. Memenuhi kebutuhan operasional kantor dan lapangan Satker/Unit
48
3. Penghargaan Efisiensi Energi NasionalKementerian Kesehatan dalam hal ini Biro Umum telah meraih prestasi
untuk program hemat energi dilingkungan Kementerian/Lembaga yang
diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
Sejak tahun 2014 Kementerian Kesehatan RI telah memperoleh
penghargaan yaitu peringkat ketiga, sedangkan pada tahun 2015
Kementerian Kesehatan memperoleh peringkat keempat dan pada
tahun 2016 Kementerian Kesehatan kembali memperoleh peringkat
ketiga, dan pada tahun 2017 ini Kementerian Kesehatan memperoleh
Juara II Penghargaan Efisiensi Energi Nasional kategori bangunan
gedung pemerintah tahun 2017 dalam nominasi hemat energi award
yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM pada tanggal
29 September 2017.
49
4. Ruang Terbuka Hijau dan Taman GermasDalam rangka mendukung kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Germas), yang berfokus pada tiga kegiatan yaitu melakukan olah raga
atau aktifitas fisik rutin 30 menit perhari, mengkonsumsi sayur dan buah,
dan memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali
sebaga upaya deteksi dini penyakit, Biro Umum telah menfasilitasi
kegiatan tersebut dengan menyiapkan Ruang Terbuka Hijau dan Taman
Germas di Gedung Kementerian Kesehatan.
50
5. Kantin SehatKeberadaan kantin sangat dibutuhkan bagi Pegawai Kemenkesterutama yang sehat dan hygienis, sehingga dapat meningkatkankinerja pegawai, karena mendapat asupan gizi yang cukup danseimbang, jumlah gerai yang ada adalah sebanyak 18 buah, yangmenjual berbagai makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pegawaikemenkes dan juga tamu dari luar.
6. Lomba Menghias KantorKementerian Kesehatan melalui Biro Umum pada bulan Agustus 2017
memperoleh juara 1 (satu) lomba menghias kantor di wilayah kuningan
timur (tingkat kelurahan) dalam rangka memperingati hari kemerdekaan
51
republik Indonesia. Hal tersebut cukup membanggakan karena daerah
kuningan merupakan daerah perkantoran baik swasta maupun
pemerintah.
7. Lomba kantor berbudaya bersih dan rapi, sehat, hemat, aman,nyaman serta ramah lingkunganBiro Umum berhasil meraih juara 1 dalam dua kali penilaian yaitu pada
bulan maret 2017 penilaian internal, dan bulan november 2017
penilaian independen dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Hal
dapat diraih karena Biro Umum komitmen untuk melaksanakan budaya
kerja 5 R ( Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)
8. Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana GedungPenyediaan Layanan hotline pengaduan /keluhan kerusakan Bagian
Rumah Tangga Biro Umum sebagai langkah pemeliharaan dan
52
perawatan sarana dan prasarana gedung yang dipasang dilokasi
strategis.
9. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
Merupakan sarana untuk menginformasikan atau sosialisasi program
kesehatan, seperti peringatan bahaya merokok, kebakaran, kawasan
tanpa rokok, cuci tangan dll.
10.Gedung Arsip Kemenkes
Kementerian Kesehatan sudah memiliki Record Center (Gedung Arsip)
yang terletak di Jl. Percetakan Negara II no 23 dengan Luas 60 m x 15
m. Record Center ini diharapkan dapat digunakan untuk menyimpan
arsip inaktif di lingkungan Kementerian Kesehatan.
53
11.Flap Barrier Gate
Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Gedung
Kemenkes, serta untuk mengontrol keluar masuknya tamu yang
berkunjung, maka Biro Umum telah memasang flap barrier disetiap
lantai dasar gedung Kemenkes.
54
12.Unit Kearsipan TerbaikPada tahun 2017, Unit Kearsipan Kementerian Kesehatan memperoleh
penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai
Unit Kearsipan Terbaik Nasional kategori Kementerian yang
dilaksanakan tanggal 01 Maret s/d 21 Juli 2017 dan memperoleh Juara
1 (satu). Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Menpan RB
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal
17 Agustus 2017.
13. Unit Kearsipan Terakreditasi APenghargaan Unit Kearsipan tersebut dilanjutkan pada tanggal20 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI) nomor 350 Tahun 2017 tentang HasilAkreditas Unit Kearsipan I Kementerian Kesehatan yang ditetapkansebagai Unit Kearsipan Terakreditasi A (sangat baik) dengan nilai 89,26dengan masa berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
55
14.Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)Pada tanggal 5 Mei 2017 dilakukan pencanangan Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh Menteri Kesehatan di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang disaksikan oleh Kepala ANRI (Arsip
Nasional Republik Indonesia) Penyerahan penghargaan diserahkan
oleh Menpan RB kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
pada tanggal 17 Agustus 2017. Dan sebagai tindak lanjut dari
penandatanganan GNSTA yaitu diterbitkannya Surat Edaran Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/231/2017 tentang Pengelolaan
Kearsipan pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
56
15. Aplikasi Electronic Filing System (EFS)Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan persuratan telah
menggunakan Aplikasi Electronic Filling System (EFS). Satker yang
sudah menggunakan Aplikasi EFS adalah 45 Satker dari total 219
Satker yang dimiliki Kementerian Kesehatan.
16.e-Monev Belanja Pegawai
Dalam rangka perbaikan tata kelola belanja pegawai dilingkungan
Kementerian Kesehatan, Biro Umum telah memetakan kendala-kendala
yang terdapat di lapangan dalam pengelolaan pembayaran gaji tenaga
kesehatan strategis yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan
di seluruh Indonesia, CPNS/PNS dilingkungan Kementerian Kesehatan.
Salah satu penyebabnya adalah adanya kesulitan dan keterbatasan
dalam mengakses serta mengolah data dan informasi terkait
pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis,
pembayaran gaji dan tunjangan lainnya bagi PNS/CPNS secara
realtime.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja pengelola
belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga
kesehatan strategis serta pembayaran gaji dan tunjangan lainnya bagi
PNS dan CPNS dilingkungan Kementerian Kesehatan, telah
57
mengembangkan sistem informasi berbasis web agar akses layanan
pengolahan data dan informasi belanja pegawai untuk pengelola
didaerah maupun pusat dapat lebih cepat dan terintegrasi serta
termonitor secara langsung baik oleh pengelola maupun pegawai yang
bersangkutan.
Aplikasi e-Monev Belanja Pegawai Berbasis Web Biro Umum ini dapat
diakses melalui internet dan dapat mengolah data dan informasi
pembayaran belanja pegawai, dapat memonitoring secara langsung
sejauh mana proses pengelolaan pembayaran belanja pegawai, serta
mengajukan, mengusulkan, merubah data serta mengupload dokumen
permintaan pembayaran belanja pegawai secara langsung melalui
akses khusus dan diberikan digital stamp sebagai bukti legalitasnya
sesuai Undang-undang Informasi dan Transaksi secara Elektronik. E-
monev belanja pegawai dapat di akses melalui
http://www.gajiroum.kemkes.go.id
58
17.Name-Tag Multifungsi
Biro Umum bekerja sama dengan Bank BNI telah membuat Name Tag
Multifungsi yang dapat digunakan sebagai name-tag pegawai,transaksi
perbankan (debit, prepaid dan fungsi tapcash), gate access office, dan
menyimpan data kepegawaian. Kartu ini sangat membantu pegawai
dalam beraktifitas baik itu didalam atau diluar kantor.
18.Penetapan Tarif Wisma Kemenkes Sukajadi
Telah diberlakukannya tarif sewa pada Wisma Sukajadi sesuai dengan
adanya surat penetapan tarif sewa dari Kantor Pelayanan Negara dan
Lelalang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan Nomor S-210/MK.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 6 Juli
2017 tentang persetujuan sewa atas barang milik negara berupa tanah
dan/atau bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan serta Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kuasa
Pengguna Barang nomor HK.02.03/4/81/2017 tanggal 4 September
2017 tentang penetapan pelaksanaan sewa Barang Milik Negara
(BMN) berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan
sebagai Wisma Sukajadi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan. Daftar tarif sewa pada Wisma Sukajadi
terdapat pada lampiran.
59
60
BAB IVPENUTUP
A. KesimpulanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Biro Umum
kepada Sekretaris Jenderal, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang
terkait langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu sembilan bulan
Tahun 2017 dan sebagai instrumen evaluasi dan informasi untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Laporan ini dapat memuat hasil kegiatan dan memberikan gambaran sejauh
mana capaian indikator kinerja satker Biro Umum pada bulan Januari sampai
Desember Tahun 2017. Program dan kegiata tersebut mengacu pada
Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Umum yang menyesuaikan pada usulan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Berbagai
hambatan permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi dan menjadi bahan
evaluasi untuk melakukan perbaikan pada periode berikutnya.
B. Saran dan TindaklanjutUntuk lebih mengoptimalkan evaluasi strategi, kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilakukan, maka sebagai saran dan tindaklanjut sebagai
berikut :
1. Dalam rangka penetapan indikator minimal dapat memperhatikan hal-
hal sebagai berikut :
a. Indikator mengukur “core bussiness” entitas unit;
b. Memenuhi kaidah Spesific, Measurable, Achievable, Reasonable,
Time-phased ; dan
c. Dalam kapasitas jangkauan entitas unit.
61
2. Melakukan rutinitas evaluasi monitoring tiap bulan berupa Rapat
Koordinasi Bagian Paripurna Satker Biro Umum yang diikuti juga pada
level Bagian dan Sub Bagian;
Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat menjadi barometer agar
kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih
efektif, efisien dan transparan serta ekonomis. Sedangkan segala
kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana
kegiatan diharapkan dapat diidentifikasi pemecahan masalahannya
dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.
Demikian laporan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai penilaian
kinerja Kepala Biro Umum selaku penanggung jawab satker Biro Umum
Tahun 2017. Semoga Tuhan YME memberikan kemudahan dan dapat
bermanfaat bagi kita semua.
wassalam
LAKIP TAHUN 2017BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
LAMPIRAN.
1
Lampiran 1
KUESIONER PENGHARGAAN EFISIENSI ENERGI NASIONAL KE-6 TAHUN 2017
KATEGORI PENGHEMATAN ENERGI
PADA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
A. KEBIJAKAN1. Dalam rangka pelaksanaan penghematan energi sesuai dengan Inpres No. 13 Tahun
2011 tentang Penghematan Energi dan Air, apakah di instansi Saudara sudahmenerbitkan kebijakan dan peraturan tentang Penghematan Energi ?
a) Sudahb) Belum
Apabila jawaban a) sebutkan kebijakan dan peraturan apa saja yang sudahditerbitkan.
Jawab :
1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatandan Kesehatan Kerja Perkantoran.
2) Pedoman Kantor Hijau dan Sehat yang merupakan bagian dari kebijakan dan peraturanyang didalamnya memuat pengaturan mengenai Penghematan yang berkaitan dengantata udara, tata cahaya, dan air.
3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor HK.03.03/V/777/2016 tanggal 20 April 2016tentang Larangan Pencucian Kendaraan di Area Kantor Kementerian Kesehatan.
4) Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor HK.03.03/VII/3102/2016 tanggal 14Desember 2016 tentang Larangan Penggunaan AC Central di Luar Jam Kerja padaLingkungan Kantor Kementerian Kesehatan.
5) Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan nomor KR.02.03/I.4/001940.1/2016 tanggal 20 Februari 2016.
6) Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakitnomor TU.02.06/D.2/I.4/1271/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pengelolaan danPenghematan Daya Listrik
7) Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakitnomor HK.03.03/D.2/I.4/1287/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengelolaan danPenghematan berbagai Macam Sumber Daya seperti Bahan Bakar Minyak (BBM)
8) Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakitnomor HK.03.03/D.2/I.4/1269/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengijauan danPengembangan Lahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan danPengendalaian Penyakit.
9) Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakitnomor HK.03.03/D.2/I.4/1268/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengelolaan danPenghematan Air
2
10) Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakitnomor HK.03.03/D.2/I.4/1270/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengurangan,Pemakaian Kembali dan Daur Ulang Sampah.
11) Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian KesehatanNomor HK.02.04/2/184/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Tim EfektifPemanfaatan air hasil kondensasi AC Central untuk menyiram tanaman pada ruangterbuka hijau gedung Kemenkes RI.
12) Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomorKR.065.01/I.4/5351/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Himbauan Green Office.
13) Draft Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Gugus Tugas Penghematan Energidan Air di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
14) Draft Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Himbauan untuk Mengadakan dan/atauMenggunakan Lampu Swabalast dan Piranti Pengkondisian Udara yang BerlabelTanda Hemat Energi di Lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan.
2. Apakah di instansi Saudara sudah membentuk gugus tugas koordinasipenghematan energi dan air?
a) Sudahb) Belum
Apabila jawaban a) sebutkan melalui surat keputusan apa?
Jawab :
1) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomorHK.03.01/V/SK/314/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Gugus TugasPengawasan Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air di lingkungan KementerianKesehatan.
2) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.02.03/I.3/1826/2016 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi PelaksanaanPenghematan Energi dan Air di Lingkungan Inspektorat Jenderal KementerianKesehatan.
3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat nomorHK.02.03/BI.4/0372/2016 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Program PelaksanaanPenghematan Energi dan Air di Lingkungan Direktorat Jenderal KesehatanMasyarakat.
4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan KementerianKesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/I/0422/2016 tanggal 18 April 2016tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pelaksanaan Penghematan Energi danAir di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5) Surat Keputusan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomorHK.02.04.D.I/I.4/1104/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Tim Pemantau danEvaluasi Program Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air di Lingkungan DirektoratJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
6) Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanKementerian Kesehatan nomor HK.02.03/I.2/3765/2016 tanggal tentang TimPemantau dan Evaluasi Program Pengawasan Pelaksanaan Penghematan Energi danAir di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
3
7) Surat Keputusan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaKesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor HK.02.03/I.4/0038551/2016tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
8) Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RInomor HK.02.04/3/160/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentangTim Pemantau danEvaluasi Program Penghematan Energi dan Air di lingkungan Kemenkes.
9) Surat Tugas Kepala Biro Umum nomor TU.01.01/3/538/2016 tanggal 14 Maret 2016tentang Tim Pelaksana Pemantau dan Evaluasi Program Penghematan Energi dan Airdi lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Kesehatan danKeselamatan Kerja di lingkungan kantor.
10) Surat Tugas Kepala Biro Umum nomor TU.01.01/3/886/2016 tanggal 20 April 2016tentang Pelaksana Pemantauan Penghematan Energi dan Air serta Kesehatan danKeselamatan Kerja.
11) Surat Tugas Kepala Biro Umum nomor KR.03.05/3/490/2017 tanggal 13 Februari 2017tentang Tim Pelaksana Pemantau Penghematan Energi dan Air serta Kesehatan danKeselamatan Kerja di lingkungan kantor pusat Kemenkes.
12) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor HK.02.02/VII/058/2017 tanggal 10Februari 2017 tentang Tim Pelaksana Penilaian Kantor Berbudaya Bersih dan Rapih,Sehat, Hemat, Aman, Nyaman serta Ramah Lingkungan di Lingkungan SekretariatJenderal Kementerian Kesehatan.
13) Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor HK.02.03/I.3/1364/2017 tanggal 10 Maret2017 tentang Tim Pelaksana Penilaian Kantor Berbudaya Bersih dan Rapih, Sehat,Hemat, Aman, Nyaman serta Ramah Lingkungan di Lingkungan Inspektorat JenderalKementerian Kesehatan.
14) Surat Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomorHK.02.02/1/0395/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Pelaksana Penilaian KantorBerbudaya Bersih dan Rapih, Sehat, Hemat, Aman, Nyaman serta Ramah Lingkungandi Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan KementerianKesehatan.
3. Apakah sudah dibentuk gugus tugas penghematan energi dan air di unit-unit dilingkungan instansi saudara?
a) Sudahb) Belum
Jika Anda menjawab a) berapa unit yang telah membantuk gugus tugaspenghematan energi dan air dari jumlah total unit yang ada?
Jawab :
sudah melalui Surat Keputusan Sekretariat Jenderal, di dalam SK tersebut MenteriKesehatan selaku Penasehat/Pembina/Pengarah sedangkan Sekretaris Jenderal selakuKetua Merangkap Anggota. Seluruh pejabat eselon I (7 Unit Utama) merupakan WakilKetua. Sekretaris Gugus Tugas adalah Kepala Biro Umum, sedangkan semua SekretarisUnit Utama ditambah Direktorat Penyehatan Lingkungan, Sekretaris Konsil KedokteranIndonesia, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi merupakan anggota.
4
1) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomorHK.03.01/V/SK/314/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Gugus TugasPengawasan Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air di lingkungan KementerianKesehatan,
2) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.02.03/I.3/1826/2016 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi PelaksanaanPenghematan Energi dan Air di Lingkungan Inspektorat Jenderal KementerianKesehatan.
3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat nomorHK.02.03/BI.4/0372/2016 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Program PelaksanaanPenghematan Energi dan Air di Lingkungan Direktorat Jenderal KesehatanMasyarakat.
4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan KementerianKesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/I/0422/2016 tanggal 18 April 2016tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pelaksanaan Penghematan Energi danAir di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5) Surat Keputusan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomorHK.02.04.D.I/I.4/1104/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Tim Pemantau danEvaluasi Program Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air di Lingkungan DirektoratJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6) Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanKementerian Kesehatan nomor HK.02.03/I.2/3765/2016 tanggal tentang TimPemantau dan Evaluasi Program Pengawasan Pelaksanaan Penghematan Energi danAir di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
7) Surat Keputusan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaKesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor HK.02.03/I.4/0038551/2016tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Apakah di instansi Saudara ada SOP khusus terkait pelaksanaan penghematanenergi?
a) Sudahb) Belum
Apabila jawaban a) sebutkan SOP apa saja yang telah dibuat?
Jawab :
1) Pedoman Kantor hijau dan Sehat yang berisi SOP/ Tata cara penggunaan gedung danperalatan yang ada dalam lingkungan kantor dalam mendukung upaya kantor hijau dansehat yang merupakan bagian dari kebijakan dan peraturan yang didalamnya memuatpengaturan mengenai Penghematan yang berkaitan dengan tata udara, tata cahaya,dan air
2) SOP Pemanfaatan Air kondensasi,3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor HK.03.03/VII/3102/2016 tanggal 14
Desember 2016 tentang Larangan Penggunaan AC Central di Luar Jam Kerja padaLingkungan Kantor Kementerian Kesehatan
4) Video pengoperasian Lift dan Sound System (terlampir)
5
5. Apakah ada alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung pelaksanaankegiatan efisiensi dan penghematan energi?a. Yab. Tidak
Apabila jawaban a) sebutkan kegiatan dari alokasi anggaran tersebut?
Jawab :
1) Penyediaan sistem pencahayaan, sistem pengkondisian Udara yang Hemat Energi.2) Melakukan pemeliharaan/perawatan dan penambahan tanaman /tumbuhan dalam
rangka mengurangi suhu udara pada sekitar gedung.3) Rekayasa sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan program penghematan energi.4) Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi dengan unit utama maupun satuan kerja vertikal
Kementerian Kesehatan di daerah (UPT).
B. IMPLEMENTASI1. Bagaimana upaya penghematan listrik pada Tata Cahaya di instansi Saudara
dilakukan?Jawab :
Mengurangi jam operasi penggunaan lampu dan peralatan elektronik, mengganti lampuhemat energi, melakukan grouping lampu di gedung Kemenkes, memasang sensorgerak/cahaya, mengoptimalkan cahaya alam
1) Mengurangi jam operasi lampu dan peralatan elektronik baika saat jam kerja maupunseusai jam pulang kerja dengan menugaskan tim pemantau hemat energi dan air untukberkeliling gedung (setiap ruangan )seusai jam pulang kantor.
2) Mengoptimalkan cahaya alam3) Memasang sensor gerak pada area toilet4) Memasang dan mengganti secara berkala Lampu LED5) Memasang dan mengganti secara berkala Ballast elektronik6) Melakukan regrouping saklar pada area ruang kerja dan koridor7) Memasang timer pada PJU dan lampu taman8) Melakukan lomba penilaian kantor berbudaya Bersih dan Rapih, Sehat, Hemat, Aman,
Nyaman serta Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.9) Pemasangan sub metering listrik pada setiap lantai gd. Sujudi
2. Pada titik-titik mana saja pemantauan Tata Cahaya di instansi Saudara dilakukan?Jawab :a. Area yang tidak terkena cahaya matahari
- Tangga darurat- Ruang rapat- Ruang kerja
Ruang yang lain seperti ruang resepsionis, gudang arsip, tempat parkir tetap dilakukanpemantauan tata cahaya menggunakan alat ukur Luxmeter minimal 1 minggu sekali(semua lampu di ruangan ini sudah menggunakan lampu hemat energy (LED)
6
3. Siapa yang melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pengaturan Tata Cahaya.Jawab :Teknisi, Security, Penyedia Jasa pemeliharaan Mekanikal Elektrikal, Cleaning Service, danTim Pelaksana Pemantau Penghematan Energi dan Air serta Kesehatan dan KeselamatanKerja di lingkungan kantor pusat Kemenkes.
4. Apakah ada sistem pencatatan (log book) mengenai Tata Cahaya.a) Yab) Tidak
5. Pada titik-titik mana saja pemantauan Tata Udara dilakukan?Jawab :Pada setiap ruangan di gedung Kemenkes RI
6. Siapa yang melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pengaturan Tata Udara?Jawab :Teknisi, Security, Penyedia Jasa pemeliharaan Mekanikal Elektrikal, Cleaning Service, TimPelaksana Pemantau Penghematan Energi dan Air serta Kesehatan dan KeselamatanKerja di lingkungan kantor pusat Kemenkes.
7. Apakah ada sistem pencatatan (log book) mengenai Tata Udara?a) Yab) Tidak
8. Bagaimana upaya penghematan listrik pada Peralatan Listrik dilakukan.Jawab :
Sudah mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Tenaga Listrikpasal 4, misalnya :
a. Mematikan printer yang tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akanmencetak.
b. Menyalakan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelahselesai digunakan, switch untuk air panas dinyalakan saat dibutuhkan.
c. Larangan menyalakan AC Central di luar jam kerja.d. Menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga
listrik rendah.e. Mengoperasikan peralatan audio – video sesuai keperluan.f. Mematikan semua peralatan listrik jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30
(tiga puluh) menit, dllg. Menempatkan informasi terkait Hemat Energi di tempat – tempat strategis.h. Memasang Sensor gerak pada area toilet.i. Pemasangan dan penggantian lampu LED secara berkala.j. Menggunakan ballast elektronik.k. Melakukan regrouping saklar.l. Memasang timer pada PJU dan lampu taman.
7
9. Bagaimana pemantauan terhadap upaya penghematan penggunaan peralatan listrikdilakukan.Jawab :1) Tim Pelaksana Pemantau Penghematan Energi dan Air serta Kesehatan dan
Keselamatan Kerja di lingkungan kantor pusat Kemenkes.2) Penilaian kantor berbudaya Bersih dan Rapih, Sehat, Hemat, Aman, Nyaman serta
Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Apakah ada sistem pencatatan (log book) terhadap penggunaan peralatan listrik.a) Yab) Tidak
11. Bagaimana upaya penghematan listrik pada Penerangan Jalan Umum (PJU)dilakukan, siapa yang melakukan, siapa yang memantaunya. Apakah ada sistempencatatan (log book)Jawab :menggunakan timer, dan dilakukan pemantauan oleh teknisi dan tim pemantau hematenergi dan air
12. Adakah Upaya Penghematan BBM antara lain penggunaan BBG?Jawab :Tidak, karena Kementerian ESDM..
13. Adakah Upaya yang dilakukan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi (antaralain penggunaan kupon BBM non subsidi)Jawab :N/A
14. Apakah ada Stiker, Spanduk, Baliho tentang informasi penghematan energi kepadapegawai?a) Yab) Tidak
C. KINERJA ENERGI1. Berapa Intensitas Konsumsi Energi gedung instansi Saudara?
Jawab : 101 kWh/m2/tahun
NO NAMA GEDUNG IKEkWh/m²/Tahun
1 Gedung dr. Adhyatama, MPH 1232 Gedung Prof. Dr. Sujudi 1023 Gedung Cimacan 54 Gedung Wisma Sukajadi 645 Gedung Badan Litbangkes 3697 Gedung P2P 898 Gedung Badan PPSDM Kesehatan 1729 Gedung Sarana Penunjang 1110 Gedung Gudang Kemenkes 43
8
2. Berapa Penghematan Energi Listrik yang diperoleh berdasarkan base lineJawab : 4,19 % (turun)
NO NAMA GEDUNG PENGHEMATAN(%)
KETERANGAN
1 Gedung dr. Adhyatama, MPH 10.32 Naik2 Gedung Prof. Dr. Sujudi 7.50 Turun3 Gedung Cimacan 48.92 Turun4 Gedung Wisma Sukajadi 11.54 Turun5 Gedung Badan Litbangkes 37.57 Turun7 Gedung P2P 7.25 Naik8 Gedung Badan PPSDM Kesehatan 6.73 Turun9 Gedung Sarana Penunjang 34.61 Naik10 Gedung Gudang Kemenkes 54.32 Naik
Penggunaan energi listrik naik dikarenakan adanya Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2014 tanggal17 November 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor(Yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2015 tanggal 1 April 2015 tentang PedomanPembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi danEfektifitas Kerja Aparatur)
Sehingga seluruh Satker Eselon II termasuk Unit Utama melaksanakan kegiatanpertemuan/rapat didalam kantor Kemenkes yang rata-rata memanfaatkan ruanganmelebihi jam kerja bahkan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.
Oleh karena itu di tahun 2016 dan 2017 kampanye terkait Penghematan Energi dan Airdi lingkungan Kementerian Kesehatan gencar dilakukan termasuk melakukanpenambahan/pembuatan upaya – upaya Penghematan Energi dan Air
3. Apa saja cara yang dilakukan agar diperoleh Penghematan EnergiJawab :
1) Mengimpelmentasikan langkah – langkah dan kegiatan yang tercantum dalamperaturan yang berkaitan dengan Penghematan Energi dan Air
2) Mengikuti kegiatan workshop/pertemuan yang berkaitan dengan Penghematan Energidan Air sebagai sumber sehingga dapat diterapkan lebih lanjut di lingkunganKementerian Kesehatan.
3) Mengadakan perlombaan seluruh unit utama lomba Penilaian kantor berbudayaBersih dan Rapih, Sehat, Hemat, Aman, Nyaman serta Ramah Lingkungan diLingkungan Kementerian Kesehatan.
4) Melakukan Rekayasa sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan programpenghematan energy.
5) Melakukan pemantauan di lingkungan Kemenkes dengan menugaskan TimPelaksana Pemantau Penghematan Energi dan Air serta Kesehatan dan KeselamatanKerja di lingkungan kantor pusat Kemenkes.
9
6) Melakukan kampanya terkait pelaksanaan program penghematan energi dan airseperti mengundang rapat, mengikuti diklat dari Pusdiklata Kemenkterian ESDM,mengadakan diklat, memasang poster, animasi multimedia, dll
4. Manajemen seperti apa yang diterapkan agar diperoleh Penghematan EnergiJawab :PDCA (Plan, Do, Check, Action)1) Membentuk gugus tugas Penghematan Energi dan Air di lingkungan Kementerian
Kesehatan2) Membuat SOP Penghematan Energi tentang Pedoman Kantor Hijau dan Sehat3) Melakukan Sosialisasi Penghematan Energi4) Memasang spanduk, stiker, banner Hemat Energi di area Kementerian Kesehatan
dalam rangka menimbulkan rasa sadar dan peduli terhadap PelaksanaanPenghematan Energi di lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Maintenance apa saja yang diterapkan pada instansi Saudara dalam mendukungPenghematan EnergiJawab :1) Maintenance Lift (Dibuktikan Dengan Kontrak Pejabat Pengadaan)2) Maintenance ME3) Maintenance Sistem Pendingin Tata Udara4) Maintenance Plumbing5) Call Center Pengaduan Kerusakan Sarana dan Prasarana melalui sms dan aplikasi
D. PROGRAM1. Apakah ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberi penghargaan kepada
unit-unit yang berhasila) Yab) Tidak
Apabila jawaban a) penghargaan seperti apa diberikan?
Jawab :
Piagam kepada para pemenang lomba
2. Apakah ada kegatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk memasyarakatkanupaya efisiensi dan penghematan energia) Yab) Tidak
Apabila jawaban a) sebutkan bentuk dan sasaran kegiatan tersebut?
Jawab :
Banner, Sticker, Surat Himbauan, Bimbingan Teknis ke unit terkait, Diklat PengenalanKonservasi Energi pada seluruh UPT Kemenkes di wilayah DKI Jakarta dan Daerah
10
E. MONITORING DAN EVALUASI1. Apakah di instansi Saudara sudah ada pencatatan metering listrik harian?
a) Sudahb) Belum
2. Apakah di instansi Saudara sudah ada sub metering listrik per lantai atau perperalatan?a) Sudahb) Belum
F. PELAPORAN INPRES 13/20111. Apakah Kementrian/ Lembaga/ Daerah Saudara pernah menyampaikan
pelaporan tentang penghematan energi sesuai dengan Inpres 13/2011?a) Sudahb) Belum
Apabila jawaban a) sebutkan periode pelaporan yang pernah disampaikan.
Jawab :
Pelaporan dilakukan sejak tahun 2011 s/d semester I tahun 2015, dan terakhirsemester II tahun 2016
2. Apakah Laporan Penghematan Energi yang disampaikan telah sesuai denganformat yang ditentukan?a) Yab) Tidak
3. Apakah ada kendala dalam melaporkan Laporan Penghematan Energi?Jawab :Jaringan yang tidak dapat diakses karena migrasi sistem.
11
PENERAPAN INPRES NO. 13 TAHUN 2011
NO TATA UDARA SUDAH BELUM1 Menggunakan AC hemat energi ( berteknologi inverter) dengan
daya sesuai dengan besar ruanganV
2 Menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon N/A3 Menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak
terkena langsung sinar matahariN/A
4 Mematikan AC jika ruangan tidak digunakan V5 Memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu
ruanganV
6 Mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar NasionalIndonesia (SNI) yaitu :
a. ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24oC - 27oCdengan kelembaban relatif antara 55% - 65%
V
b. ruang transit (lobby, Koridor) dengan suhu berkisarantara 27oC – 30oC dengan kelembaban relatif antara50% - 70%
V
7 Mengoperasikan AC centrala. 30 menit sebelum jam kerja unit fun AC dinyalakan, 1
jam kemudian unit kompresor AC dinyalakanV
b. 30 menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor ACdimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan ACdimatikan
V
8 Memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalamruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginanberkurang
V
9 Melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan V10 Menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi
panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidakmengurangi pencahayaan alam
V
11 Mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan carapenanaman tumbuhan atau pembuatan kolam air
V
B Tata Cahaya SUDAH BELUM1 Menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan
peruntukannyaV
2 Mengurangi penggunaan lampu hias (accessoris) V3 Menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon) V4 Mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk
rugi – rugi ballast) sesuai SNI untuka. Ruangan resepsionis 13 Watt/m2 dengan tingkat
pencahayaan paling rendah 300 LuxV
b. Ruang kerja 12 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaanpaling rendah 350 Lux
V
12
c. Ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m2 dengantingkat pencahayaan paling rendah 300 Lux
V
d. Gedung arsip 6 Watt/m2 denga tingkat pencahayaanpaling rendah 150 Lux
V
e. Ruang tangga darurat 4 Watt/m2 dengan tingkatpencahayaan paling rendah 150 Lux
V
f. Tempat parkiran 4 Watt/m2 dengan tingkatpencahayaan paling rendah 100 Lux
V
5 Menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memilikipantulan cahaya tinggi
V
6 Mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuaidengan pemanfaatan ruangan
V
7 Menggunakan saklar otomastis dengan menggunakanpengaturan waktu (timer) dan sensor cahaya (photocell) untuklampu taman, koridor, dan teras
V
8 Mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidakdipergunakan
V
9 Memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari denganmembuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahayamemadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan
V
10 Membersikan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor danberdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu
V
C Peralatan Pendukung SUDAH BELUM1 Mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua)
lantaiV
2 Menggunakan alat pengaturan kecepatan dan sensor gerakpada eskalator
V
3 Mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerjalebih dari 30 menit
V
4 Mematikan printer jika tidak digunakan dan hanyamenyalakan sesaat sebelum akan mencetak
V
5 Menggunakan mesin fotocopi yang memiliki mode standbydengan konsumsi tenaga listrik rendah
V
6 Mengoperasikan peralatan audio – video sesuai keperluan V7 Menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa
menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesaidigunakan
V
8 Meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik denganmemasang kapasitor bank
V
9 Mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energisurya dan angin
V
13
D Penerangan Jalan Umum SUDAH BELUM1 Lampu penerangan jalan umum pada jalan protokol/jalan
arteria. Jam 18.00 - 24.00 lampu penerangan jalan umum
menyala 100% dari daya totalV
b. Jam 24.00 – 05.30 lampu penerangan jalan umummenyala 50% dari daya total
V
2 Lampu hias dinyalakan dari pukul 18.00 – 24.00, kecuali padaevent tertentu sampai pada pukul 05.30
V
3 Lampu papan reklame dinyalakan dari pukul 18.00 – 24.00 N/A
Sekretaris Jenderal,
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.KesNIP 195810171984031004
14
Data Pengisi Kuesioner
Nama : Muhamad Edwin Arafat
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemeliharaan
Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkes
Instansi : Kementerian Kesehatan
No. Telp/ HP : 081905242360
e-mail : [email protected] / [email protected]
I j Ux^i
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA II
' JAU\N PRAJURIT KKO USMAN HARUN NO.10 JAKARTA PUSAT 10410TELEPON (021) 34835236; FAKSIMILE (021) 34835134; SITUS: www.dlkn.kemenkeu.qo.id
Nomor /MK.6/WKN.07/KNL.02/2017 Jakarta, ft c ii i jSifat :Segera ^Lamplran : 1 (satu) BerkasHal : Persetujuan Sewa alas Barang Milik Negara
Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BiroUmum Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan
Yth. Menteri Kesehatan
u.p.
Biro Keuangan dan Barang Milik NegaraSekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 12Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9Jakarta 12950
Sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Kesehatan nomor: KN.02.03/4/436/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihalPermohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN Kementerian Kesehatan Berupa Sewa, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Sewa Barang Milik Negara milik Biro Umum SekretariatJenderal Kementerian Kesehatan berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan untuk disewakansebagai wisma seluas 688 (enam ratus delapan puluh delapan) meter persegi yang terletak diJalan Sukajadi no. 155, Bandung, Jawa Barat dengan nilai wajar Rpl .796.460.762,00,00 (satumilyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh
dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.
Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Sewa tersebutagar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dengan ketentuansebagai berikut:
1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan untuk jangka waktu Sewa selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang dengan besaran nilai sewa sebagaimana tercantum dalam lampiransurat ini;
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar dapat ditetapkan keputusan pelaksanaan
penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannyadisampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasimengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif Sewa, jangkawaktu Sewa termasuk periodesitas Sewa, dan identitas penyewa;
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang
memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa dibayarkansecara tunai kepada Pejabat Pengurus Barang Milik Negara atau disetorkan ke rekening kasbendahara penerimaan di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan buktipembayaran/setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjiansewa-menyewa;
4. Selanjutnya, Pejabat.../hal. 2KPKNL Jakarta II, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 34835236, Fax, (021) 34835134 situs : www.djkn.kemenkeu.go.id ?—•
ftKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950Telepon (021) 5201590 [Hunting] ^
GERMAS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR: HK.02.03/4/81/2017
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI WISMA SUKAJADI
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM
SEKRETAIUAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO UMUM,
Menimbang : a. bahwa Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan melalui surat Nomor
KN.02.01/4/442/2015 tanggal 9 Februari 2017
mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan
BMN Kementerian Kesehatan berupa Tanah dan/atau
Bagunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal seluas
688 m2 (enam ratus enam puluh deiapan meter persegi)
kepada Wisma Sukajadi;
b. bahwa Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama
Menteri Kesehatan melalui surat Nomor
KN.02.02/4/436/2017 tanggal 27 Februari 2017,