Kementerian DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI...
Transcript of Kementerian DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI...
Kementerian Perindustrian
DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52- 53 Lantal 9 Jakarta 12950 Kotak Pos: 4478 JKSMG
Telp.: 0215251127, 0215255509 Ext 4003 Fax.: 0215252978 REPUBLIK INOONES~A
Se at Drrektorat Direktorat Direktorat Direktorat Ditjen BIM lnd.Material Dasar Logam lnd.Kimia Dasar
Telp/Fax. 0215253214 lnd.Kimia Hilir Telp/Fax. 0215274385
Ind. Tekstil &Aneka Telp/Fax. 0215253794 Telp/Fax. 0215252482 Telp/Fax. 0215252185
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
NOMOR: l9/BIM/PER/~2/20l4
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGA WASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 67 /M-IND/PER/ 12/2013
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNl)
Aluminium Sulfat Secara Wajib, perlu menerbitkan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan
Pengawasan Penerapan Standar Nasionai Indonesia (SNI)
Aluminium Sulfat Secara Wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Basis lndustri Manufaktur tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium
Sulfat Secara Wajib;
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/M
Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal
Basis lndustri Manufaktur;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
lND /PER/20 10 ten tang Organisasi dan Tata Kerja
Kernen terian Perind us trian;
Menetapkan
3 . Peraturan Menteri
Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: ~9/BLM/PER/~2/2Ql4
Perindustrian Nomor 64/M-
IND/PER/7 /2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri
IND/PER/ 12/2014
Perindustrian Nomor
ten tang Pemberlakuan
67 /M
Standar
Nasionallndonesia (SNl) Aluminium Sulfat Secara Wajib;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI
MANUFAKTUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA
WAJIB
Pasal 1
Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan
dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Aluminium Sulfat Secara Wajib sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Basis lndustri
Manufaktur ini.
Pasal2
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Produk,
Laboratorium Penguji, dan Petugas Pengawas Standar
Produk (PPSP) dalam pelaksanaan pemberlakuan dan
pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfat Secara Wajib.
2
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: l9/BIM/PER/~2/20l4
Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur m1
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
DIREKTUR JENDERAL
RIMANUFAKTUR
Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perindustrian; 2 . Menteri Perdagangan; 3 . Kepala Badan Standardisasi Nasional; 4 . Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 7. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,
Kernen terian Perdagangan; 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perindustrian Provinsi
dan KabupatenjKota di seluruh Indonesia; 10. Kepala Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian; 11. Kepala Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi di lingkungan
Kementerian Perindustrian; 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian; 13. Direktur lndustri Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian; 14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian; 15. Pertinggal.
3
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI
MANUFAKTUR
NOM OR 19/BIM/PER/~ 2/2014
TANGGAL 30 Desember 2014
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGA W ASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
1. BAB I 2. BAB II
3. BAB III 4. BABIV 5 . BAB V 6. BAB VI
ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB
KETENTUAN UMUM LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH TATA CARA PENANDAAN PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS
7. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGA WASAN
8 . BAB VIII : TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
9 . BABIX PENUTUP 10. LAMPIRAN - I. PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMOHONAN
SPPT-SNI II. FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFAT NON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN IMPORTIR.
III. FORMULIR IMPORTASI PRODUSEN DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFAT NON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN PRODUSEN.
IV. SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA. V. LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR
UMUM).
VI. LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR PRODUSEN).
VII. SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI.
VIII.LABEL CONTOH UJI. IX. BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH. X. BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI.
XI. DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI ASAM SULFAT TEKNIS.
DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
~HARJANTO ~
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB
BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan : 1. Aluminium Sulfat adalah senyawa kimia anorganik berbentuk cair yang
tidak berwarna hingga berwarna sedikit atau padat yang bersifat higroskopis berupa bubuk, butiran atau bongkahan dengan rumus kimia AI2(SO4)3.xH2O.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Aluminium Sulfat.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-
SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Aluminium Sulfat sesuai persyaratan SNI Aluminium Sulfat.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan
pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI Aluminium Sulfat.
5. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh
aluminium sulfat yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji. 6. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara.
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) adalah lembaga yang
telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Multual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
8. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga
non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
9. Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Perjanjian Saling Pengakuan,
adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
2
10. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menetapkan bahwa suatu produk/bahan kimia tidak berlaku ketentuan SNI Wajib karena alasan tertentu, alasan khusus dan/atau memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan SNI meskipun produk dimaksud memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dengan produk yang terkena ketentuan SNI secara wajib.
11. Lembar Data Keselamatan (LDK)/ Safety Data Sheet (SDS) adalah lembar
petunjuk yang berisi informasi bahan kimia tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
perindustrian. 13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Kimia Dasar,
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.
15. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri yang selanjutnya disebut BPKIMI adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertugas mengkoordinasikan standar bidang industri.
BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN
SNI ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB
1. SNI Aluminium Sulfat diberlakukan secara wajib pada Aluminium Sulfat
dengan Nomor Pos Tarif/Harmonized System (HS) sebagai berikut:
Jenis Produk No. SNI No. HS
Aluminium Sulfat SNI 0032 : 2011 exHS 2833.22.10.00 Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Aluminium Sulfat dalam kemasan dan atau curah.
2. Perusahaan yang memproduksi Aluminium Sulfat wajib: a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT SNI Aluminium Sulfat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan b. membubuhkan tanda SNI pada kemasan produk pada tempat yang
mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun produksi pada kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang.
4. Tanggal, bulan dan tahun produksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan objek pengawasan kualitas produk atas pelaksanaan SNI Aluminium Sulfat secara wajib.
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
3
5. Aluminium Sulfat yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3.
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
A. Permohonan SPPT-SNI
1. Permohonan SPPT SNI Aluminium Sulfat ditujukan kepada LSPro yang
ditunjuk Menteri. 2. Pemohon SPPT-SNI adalah :
a. Produsen Aluminium Sulfat Dalam Negeri; b. Produsen Aluminium Sulfat Luar Negeri; dan c. Importir .
3. Produsen luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b
yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Aluminium Sulfat, wajib menunjuk perusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai importir atau perusahaan importir yang berkedudukan di Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib pada Aluminium Sulfat asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1.
4. Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan dan perusahaan importir
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pemohon SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanjutnya
disebut Pelaku Usaha. B. Sistem Sertifikasi
SPPT-SNI Aluminium Sulfat diberikan melalui Sertifikasi Tipe/Sistem 1b atau Sertifikasi Tipe/Sistem 5.
C. Proses Pengajuan dan Sertifikasi SNI
1. Sistem/Tipe 1b
a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepada
LSPro dengan memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan berupa:
1) Produk dalam negeri
a) Izin Usaha Industri (IUI); b) Akte pendirian perusahaan; c) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan
Aluminium Sulfat pada saat proses pengujian; d) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
4
Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.
e) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI.
2) Produk impor a) Surat Izin Usaha Perdagangan; b) Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c) Packing List; d) Bill of Lading; e) Sertifikat Hasil Uji (SHU)/Certificate of Analysis (CoA) yang
mengacu pada SNI Aluminium Sulfat dari laboratorium penguji negara asal yang terakreditasi ISO 17025;
f) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.
g) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI.
b. Skema sertifikasi dilakukan sesuai tahapan berikut : 1) Pengujian produk sesuai SNI Aluminium Sulfat;
2) Pengujian produk dilakukan pada:
a) Aluminium Sulfat dalam negeri dengan jumlah yang mewakili total produksi selama 6 bulan;
b) Aluminium Sulfat impor dengan jumlah yang mewakili 1 (satu) kali pengapalan.
2. Sistem/Tipe 5
a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepada
LSPro dengan memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan foto copy berupa:
1) Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin sejenis dengan lingkup
usaha industri Aluminium Sulfat (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk pelaku usaha luar negeri);
2) Akte Pendirian Perusahaan (diterjemahkan dalam Bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk pelaku usaha luar negeri);
3) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan
Aluminium Sulfat pada saat proses pengujian bagi: a) produk dalam negeri; dan b) produk impor.
4) Surat penunjukan dari produsen luar negeri kepada
perusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai importir atau perusahaan importir yang berkedudukan di
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
5
Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib.
5) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI.
b. Memenuhi skema sertifikasi:
1) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuktikan dengan: a) Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian
penerapan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, yang dilengkapi dengan dokumen sistem mutu; atau
b) Sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM.
2) Audit sistem manajemen mutu diberlakukan:
a) Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN, LSPro melakukan audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu;
b) Untuk perusahaan yang sudah menyatakan pelaksanaan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM, LSPro melakukan audit pada seluruh klausula.
3) Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium
Penguji yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).
4) Contoh uji diambil dari hasil akhir aliran produksi dan/atau dari gudang.
5) Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Laboratorium
Penguji di luar negeri dapat diterima sepanjang telah ditunjuk Menteri dengan ketentuan negara tempat Lembaga dimaksud berada mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis dengan Republik Indonesia dan Laboratorium Penguji tersebut telah diakreditasi oleh badan akreditasi negara tempat Laboratorium Penguji itu berada yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement) dengan KAN.
D. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI
1. Pelaku usaha mengajukan Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI
dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Petunjuk Teknis ini yang ditujukan kepada Direktur Pembina Industri.
2. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau pejabat setingkat Direktur sebagai penanggung jawab.
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
6
3. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan langsung oleh:
a. produsen wajib dilengkapi dengan:
1) copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan;
2) copy Izin Usaha Industri Aluminium Sulfat atau izin sejenis dari luar negeri;
3) Surat tanda daftar merek I Sertfikat merek dan atau Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
4) daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI Aluminium Sulfat; dan
5) jenis produk yang akan disertifikasi.
b. perwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Importir) wajib dilengkapi dengan: 1) seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) surat penunjukan dari produsen Aluminium Sulfat kepada
Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dar) kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang di wilayah Indonesia;
3) copy Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri;
4) copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5) copy Angka Pengenal Importir jika perusahaan perwakilan
produsen merupakan Perusahaan Importir.
4. Direktur Pembina Industri dapat melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan pemohon dalam penerapan SNI.
5. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau verifikasi atas kebenaran permohonan, Direktur Pembina Industri mengeluarkan Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau surat penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.
E. Ketentuan lanjut terkait SPPT-SNI
1. SPPT-SNI Aluminium Sulfat Sertifikasi Sistem/Tipe 1b diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil ujinya diterima lengkap dan benar.
2. SPPT-SNI Aluminium Sulfat Sertifikasi Sistem/Tipe 5 diterbitkan
selambat-lambatnya 41 (empat puluh satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar di luar waktu pengujian dan tindakan perbaikan.
3. Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab perusahaan
pemohon.
4. SPPT-SNI sertifikasi Sistem/Tipe 1b:
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
7
a. Aluminium Sulfat produksi dalam negeri berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan; dan
b. Aluminium Sulfat impor berlaku untuk jumlah Aluminium Sulfat per Bill of Lading.
5. SPPT-SNI sertifikasi Sistem/Tipe 5 berlaku selama 4 (empat) tahun
sejak tanggal diterbitkan. 6. LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan perusahaan pemohon tentang : a. SPPT-SNI yang telah diterbitkan; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bila belum
memenuhi persyaratan sertifikasi, dan perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan;
c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan
d. Pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk (Jika LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi).
7. Surveilan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mutu
produk perusahaan pemegang SPPT-SNI dilakukan oleh LSPro minimal 1 tahun sekali.
8. Pelimpahan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. LSPro bertanggung jawab terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuan penerapan SNI yang diberlakuan secara wajib dan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaku usaha pemegang SPPT-SNI wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor Aluminium Sulfat kepada Direktur Pembina Industri setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT-SNI.
BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH
1. Cara pengambilan contoh Aluminium Sulfat dalam rangka SPPT-SNI wajib
mengacu pada SNI 0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan dan SNI 0429, Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat.
2. Cara pengambilan contoh Aluminium Sulfat harus mempertimbangkan karakteristik Aluminium Sulfat.
3. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 1b:
a. Produksi dalam negeri 1) Pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi dan/atau gudang
produksi secara acak setiap 6 (enam) bulan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi;
2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Aluminium Sulfat.
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
8
1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip pabrik, 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagian diuji laboratorium;
3) 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a nomor 2 minimal berisi 1 (satu) kg untuk Aluminium Sulfat padat dan/atau 1 (satu) liter untuk Aluminium Sulfat cair; dan
4) Arsip pabrik disimpan sampai SPPT-SNI diterbitkan.
b. Impor 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh
(PPC) yang tersertifikasi di setiap kali kedatangan kapal di pelabuhan bongkar;
2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Aluminium Sulfat. 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip importir, 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagian diuji laboratorium; dan
3) 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b nomor 2 minimal berisi 1 (satu) kg untuk Aluminium Sulfat padat dan/atau 1 (satu) liter untuk Aluminium Sulfat cair.
4. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 5:
a. Cara pengambilan contoh dilakukan: 1) di aliran produksi dan/atau gudang secara acak setiap 1 (satu) tahun
oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi yang ditunjuk oleh LSPro; dan
2) untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 1 (satu) paket contoh uji sesuai ketentuan pengambilan contoh Aluminium Sulfat.
b. 1 (satu) paket contoh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a
nomor 2 dibagi 3 (tiga) bagian: 1) 1 (satu) bagian untuk disimpan sebagai arsip pabrik; 2) 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium; dan 3) 1 (satu) bagian untuk diuji laboratorium.
c. 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b minimal
berisi 1 (satu) kg untuk Aluminium Sulfat padat dan/atau 1 (satu) liter untuk Aluminium Sulfat cair.
BAB V TATA CARA PENANDAAN
1. Setiap kemasan produk Aluminium Sulfat harus membubuhkan tanda SNI
dengan memberi tanda yang tidak mudah hilang, sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: a. Nama perusahaan; b. Identitas perusahaan/merek/logo; c. Berat isi bersih; d. Tanda nomor SNI; dan e. Nomor Registrasi LSPro penerbit.
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
9
2. Penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah terbaca pada setiap kemasan dengan ukuran dan desain sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
3. Untuk Aluminium Sulfat dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI dapat
dilakukan dengan melampirkan salinan SPPT SNI yang telah dilegalisir LSPro penerbit.
BAB VI PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS
1. Aluminium Sulfat yang diimpor dan digunakan sebagai:
a. contoh uji penelitian dan pengembangan; dan b. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI,
harus memiliki surat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
2. Surat Pertimbangan Teknis merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri yang menerangkan bahwa Aluminium Sulfat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak wajib memenuhi ketentuan SNI Aluminium Sulfat.
3. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan berdasarkan permohonan oleh perusahaan.
4. Persyaratan untuk memperoleh pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu: a. Kelengkapan administrasi sebagai berikut:
1) Pertimbangan teknis contoh uji penelitian dan pengembangan: a) salinan Surat Izin Pendirian Lembaga; b) rencana penelitian dan pengembangan yang telah disahkan oleh
lembaga yang bersangkutan; c) rencana jumlah Aluminium Sulfat yang akan diimpor; dan d) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2) Pertimbangan teknis contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI: a) salinan Izin Usaha Industri (IUI) jika pemohon merupakan
produsen Aluminium Sulfat di luar negeri; b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk importir
umum; c) salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d) salinan Angka Pengenal Importir; e) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f) salinan permohonan SPPT-SNI yang telah disahkan oleh LSPro;
dan g) jumlah contoh uji yang akan diimpor.
b. Kelengkapan teknis rencana impor meliputi: 1) Lampiran II oleh Perusahaan Importir atau Lampiran III oleh
Produsen produk yang menggunakan Aluminium Sulfat sebagai bahan baku;
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
10
2) Lembar Data Keselamatan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS); 3) Surat pernyataan tentang kebenaran penggunaan bahan kimia dan
kesediaan untuk diverifikasi bermaterai Rp 6.000 (Lampiran IV); 4) Diagram Alir Proses disertai penjelasan yang menunjukkan
penggunaan bahan kimia yang diimpor sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi.
5) Laporan realisasi proses pengimporan terakhir dengan melampirkan Surat Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan disertai bukti berupa dokumen PIB dan surat jalan untuk Importir Umum (Lampiran V) atau Lampiran VI untuk Importir Produsen.
5. Penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan setelah pelaksanaan penilaian
kelayakan perusahaan yang terkait dengan: a. Perizinan industri yang bersangkutan; b. Jenis dan spesifikasi bahan kimia; c. Jumlah kebutuhan bahan kimia yang akan diimpor; d. Kapasitas izin produksi; dan e. Proses produksi.
6. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kebenaran kelengkapan
dokumen atas kebutuhan bahan kimia, Direktur Industri Kimia Dasar menerima atau menolak untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan teknis.
7. Perusahaan yang mendapatkan Pertimbangan Teknis wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan impor.
8. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat melakukan verifikasi
atas kebenaran pelaksanaan impor, pendistribusian, serta penggunaan bahan kimia yang telah diimpor dan diterbitkan Surat Pertimbangan Teknisnya.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Pembinaan
1. Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penerapan SNI Aluminium
Sulfat secara wajib dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
2. Direktur Jenderal pembina industri dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Pembina industri.
3. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI wajib melalui: a. Sosialisasi atas pemberlakuan SNI Aluminium Sulfat secara wajib
dan/atau terdapat perubahan; b. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-SNI
Aluminium Sulfat; dan/atau c. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI.
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
11
4. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c
dilakukan melalui: a. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan
mutu produk; b. Sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI Aluminium Sulfat
secara Wajib; dan/atau c. Bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
5. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI dilakukan
melalui : a. inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait rencana
pelaksanaan monitoring penerapan SNI Aluminium Sulfat; b. inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak terkait
dalam penerapan SNI Aluminium Sulfat;
c. analisa dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dalam negeri.
B. Pengawasan
1. Dalam melaksanakan pengawasan SNI wajib di lokasi produksi,
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementrian Perindustrian menugaskan PPSP dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.
2. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Surat Tugas dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Petunjuk Teknis ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI secara wajib sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Objek Pengawasan PPSP terdiri dari :
a. Produsen; b. Perusahaan perwakilan produsen dan/atau Importir; dan c. Aluminium Sulfat.
4. Lingkup Pengawasan penerapan SNI terdiri dari:
a. Pengawasan di lokasi produksi: 1) Pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, meliputi :
a) Pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri; b) Pemeriksaan SPPT-SNI; c) Pemeriksaan Sertifikat Merek; dan d) Pemeriksaan Sertifikat/laporan Hasil Uji Laboratorium
Pengujian.
2) Verifikasi terhadap penandaan SNI pada kemasan produk meliputi: a) Tanda SNI; b) Nama produk; c) Nama dan alamat produsen; dan
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
12
d) Nama dan alamat perusahaan perwakilan atau importir (untuk produk impor).
3) Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai dengan persyaratan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II.
4) Pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan.
5) Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan melalui pengambilan contoh uji, yaitu: a) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil
Contoh (PPC); b) dilakukan dalam satu lini produksi yang mewakili produk
sesuai SNI; c) Contoh uji dikemas dan diberikan label sesuai Formulir 2
sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Juknis ini; dan d) Jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara pengambilan
contoh SNI.
b. Pengawasan di luar lokasi produksi : 1) Obyek pengawasan yaitu:
a) Aluminium Sulfat yang terdapat di distributor, pedagang, gudang perusahaan perwakilan produsen dan importir;
b) Perusahaan perwakilan produsen; dan c) Perusahaan importir.
2) Pengawasan terhadap perusahaan perwakilan produsen dan
Perusahaan importir pendaftaran dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizinan dan/atau dokumen SPPT-SNI.
3) Pengawasan kesesuaian mutu produk dengan SNI yang diberlakukan secara wajib dilaksanakan dengan pengujian contoh produk pada laboratorium uji yang ditunjuk Menteri.
4) Cara pengambilan contoh diluar lokasi produksi dilakukan
dengan membeli produk di distributor, gudang importir, toko/di pasar secara acak yang dibuktikan dengan tanda bukti pembelian.
5) Contoh produk diuji sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud
dalam Bab II angka 1 di Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri.
6) PPSP dan/atau petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal
Pembina Industri melakukan pengawasan mutu produk dan penandaan pada produk.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib mempersiapkan Dokumen Pengawasan yang terdiri dari: a. Surat Tugas Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di
luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Juknis ini;
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
13
b. Berita Acara Pengambilan Contoh di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Juknis ini;
c. Label Contoh Uji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Juknis ini;
d. Berita Acara Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Juknis ini;
e. Data Hasil Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi disesuaikan dengan jenis produk yang diawasi;
f. Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Juknis ini;
g. Surat Pengantar ke Laboratorium Uji dari Direktorat Pembina Industri; dan
h. Pelaksanaan Pengawasan.
6. Pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfat : a. Di lokasi produksi; Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Industri di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. Di luar lokasi produksi; dengan pembelian produk dari distributor atau penjual.
7. Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfat dilakukan
oleh PPSP baik yang di pusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.
8. Pengawasan terhadap Aluminium Sulfat sebagaimana dimaksud dalam
Bab II dilakukan dengan cara pemeriksaan mutu melalui pengambilan contoh oleh PPC di lokasi produksi dan diluar lokasi produksi.
9. Hasil pemeriksaan dan pengujian contoh di lokasi produksi dituangkan
dalam Berita Acara Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepada Direktur Pembina Industri untuk dilakukan evaluasi.
10. Evaluasi hasil pengawasan dari Direktur Pembina Industri dilaporkan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.
BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Evaluasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui: 1. Pembinaan
a. Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesuai dengan persyaratan
SNI Aluminium Sulfat, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan teguran secara tertulis kepada produsen dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran dimaksud berisi:
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
14
1) Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib; atau
2) Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI pada produsen bagi produk dalam negeri dan/atau pelaku usaha (importir/distributor) bagi produk impor.
b. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud produsen dan/atau pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud, Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pencabutan sertifikat SPPT-SNI sampai dengan pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh LSPro dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina Industri
dapat berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri atau dengan Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan instansi terkait.
2. Publikasi
Tindakan publikasi dilakukan guna memberikan sosialisasi, informasi dan pemahaman terhadap masyarakat atas penerapan SNI secara wajib. Publikasi dilakukan pada: 1. Ketaatan penerapan SNI oleh produsen atau pelaku usaha lainnya
serta pihak terkait; atau 2. Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh
produsen atau pelaku usaha lainnya serta pihak terkait guna memberikan efek jera dan rasa malu.
Publikasi dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemuatan berita dalam media cetak dan elektronik.
3. Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan pada produsen, namun produsen yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dan Kepala Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan aparat penegak hukum setempat melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014
15
IND/PER/9/2009 atau revisinya tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri.
BAB IX PENUTUP
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI Aluminium Sulfat Secara Wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
LAMPIRAN I
KOP PERUSAHAAN
Nomor
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal : Pendaftaran Permohonan SPPT-SNI
..... ....... . , . ... . ... . . . .. 20..
Kepada Yth.
Direktur Industri Kimia Dasar
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Permohonan SPPT- SNI Aluminium Sulfat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND /PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib, dengan kelengkapan data sebagai berikut:
1. Data Perusahaan Pemohon Pertimbangan Teknis;
2. Bagi Produk Dalam Negeri
Dokumen perizinan industri perusahaan produsen dan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib; dan/ atau
3. Bagi produk impor
Dokumen perizinan perusahaan yang ditunjuk produsen (Perusahaan Perwakilan atau Perusahaan Importir) dan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib.
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
(nama, jabatan, tanda tangan, dan cap perusahaan)
.............................................
Jabatan
LAMPIRAN II.
KOPPERUSAHAAN
FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFATNON SNI WAJIB
1. Nama (Kontak Person)
2 . Jabatan Telepon HP.
3 . Nama Perusahaan
4 . Status Badan Hukum
5. Jenis Perusahaan
6 . Alamat
• Kantor Kelurahan Kecamatan KabjKota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax
• Gudang Kelurahan Kecamatan KabjKota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax
1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA
Importir
7. Kelengkapan Teknis Rencana Impor
No Jenis No. HS CAS Jumlah Negara Pelabuhan Waktu Bahan (10 digit) Number Kebutuhan Asal Tujuan Pelaksanaan Kimia* Barang
*sesua.J. dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS)
Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan
Nama Terang dan Jabatan
Penggunaan/ Pemanfaatan
LAMPIRAN III.
No
KOPPERUSAHAAN
FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFATNON SNI WAJIB UNTUK
PERUSAHAAN PRODUSEN
1. Nama (Kontak Person) 2. Jabatan
Telepon HP
3. Nama Perusahaan 4. Status Badan Hukum 5. Jenis Perusahaan
1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA : Produsen
6. Alamat • Kantor
Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax.
• Gudang Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax.
7 K 1 e eng k a pan e lllS T k. R en can a Jenis No. HS CAS Bahan (10 digit) Number Kimia*
mpor Jumlah Negara
Kebutuhan A sal Barang
*sesuai dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS)
1 K apas1tas d P d k . Tah an ro u s1 unan T k. d er rut eng an No Nama Produk Kapasitas
Terpasang Tahun Lalu
2P dk . Bl ro u s1 u anan Tah un en an
Pelabuhan Waktu Tujuan Pelaksanaan
mpor Bah Bak an u Produksi
Tahun Tahun Berikut Berjalan
Penggunaan/ Pemanfaatan
Bulan Nama Produk No 1 * Nama Produk No 2* Nama Produk No ... * Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober NnvPmhP.r
I Desember
3 Kebutuhan Bahan Baku No Nama Bahan No. HS
Baku (10 digit) Konsumsi Bahan Konsumsi Bahan Baku Persatuan Baku Pertahun
Produk
Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan
Nama Terang dan J abatan
LAMPIRAN IV
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :....................................................................................... Jabatan :......................................... . ........................................ . . Bertindak untuk : (nama perusahaan) dan atas nama Alamat :......................................... . ........................................ . .
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Bahan kimia yang diimpor sama dengan yang tertera di dalam dokumen Safety Data Sheet (SDS) dan tidak termasuk dalam jenis bahan kimia yang ditetapkan ber-SNI Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat secara Wajib.
2. ( .....Jenis bahan kimia... ) dengan (No. HS) sejumlah (jumlah permohonan impor) diimpor untuk (penjelasan pemanfaatan/ penggunaan barang/bahan yang diimpor).
3. Kami bersedia disurvey oleh pihak surveyor independen dan semua biaya yang timbul atas survei terse but menjadi tanggung jawab kami.
4. Kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan barang / bahan tersebut di atas.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat, Tanggal
Materai Rp. 6.000
Penanggung Jawab
LAMPIRAN V.
Format Laporan Realisasi Impor Untuk Im ortir Umum
KOPPERUSAHAAN
LAPORAN REALISASI IMPOR
Periode importasi: ............ s/ d ...... .
No Jenis No. HS Jumlah Nama Eksportir Pelabuhan Bahan (10 Rencana dan Negara Asal Tujuan Kimia digit) Impor Barang
No. Tgl Realisasi dan Sisa PIB PIB
Realisasi Sis a
Laporan Pendistribusian / Kartu Stock Barang (Berdasarkan Pendistribusian Kepada End User}
No Jenis No. HS Nama dan Bahan (10 digit) Alamat Kimia Pembeli
Bidang No Penggunaan Tanggal Usaha Telp & Fax Masuk
/Keluar Barang
Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan
Nama Terang dan Jabatan
Inventarisasi Barang
In Out Stock
LAMPI RAN VI.
Format Laporan Realisasi Impor (Untuk Importir Produsen)
KOP PERUSAHAAN
LAPORAN REALISASI IMPOR
Periode Importasi : .................. sf d ................ .
No Jenis No. HS Jumlah Nama Pelabuhan No. Tgl Realisasidan Bahan (10 digit) Rencana Kimia lmpor
Eksportir Tujuan PIB PIB Sisa dan Negara Asal Baran_g
Realisasi
Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan
Nama Terang dan Jabatan
Sisa
LAMPIRAN VII.
Format Surat Tugas Pengawasan
SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI Nomor: ........................................... .
Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfatdengan ini Direktur Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian menugaskan kepada:
1. Nama
NIP
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk
2. Nama
NIP
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk
3. Nama
NIP
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk
untuk : a. melakukan pengawasan penerapan SNI Sulfatpada ... Nama Perusahaan
........ dengan alamat
............................................. No. Telp .
Aluminium
. ....... ....... ........ .............. .. ...... Fax: ... .......... ... . . ..... ..... .. ..... ;dan
b. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian .
Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, ................................. .. .. .. ....... .
a.n Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
Direktur Industri Kimia Dasar
( ....................... ..... ...... ............. ......... )
LAMPIRAN VIII.
I Format Label Contoh Uji
LABEL CONTOH UJI
Kode Contoh Pengambilan Contoh Produk
Nomor SNI
Tipe Prouk Kemasan / Berat
Jumlah Contoh
Tanggal Pengambilan Contoh
Lokasi Pengambilan Contoh
: Sesuai dengan Berita Acara
Petugas Pengambil Contoh,
Tanda tangan, NIP dan Nama Jelas
( .... .. .... .............. .......... ............ ) NIP: ..... .. .. ... ........... ... .. . .. ..... .
LAMPIRAN IX.
BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH
Nomor : ... .......... ....... .... ... .... .. .. ......... ... ..
Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan .. .... ... ... ... ... ..... . tahun ....... ........ . sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor ........................... ... ..... .... . ...... ... ... tanggal .. ... ... ... .... ..... ... .. ... . , telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut:
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Produk
Mutu
Merek
Lokasi pengambilan contoh
Nomor kode produksi I stok
Jumlah contoh
(diuraikan dalam lembaran tambahan)
Contoh tersebut dikemas, kemudian oleh PPSP akan diserahkan kepada Laboratorium Penguji ...................... .. .... .. .................. .. ...... .. untuk diuji sesuai SNI Kalsium Karbida
Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh uji ini dibuat dengan sesungguhnya.
Mengetahui Pihak Perusahaan,
Nama Perusahaan:
Tanda Tangan, Jabatan, Nama Jelas & Cap Perusahaan
( ... .. ... .... ... .... .. .... .... ....... )
Petugas Pengambil Contoh
Tanda Tangan, dan Nama Jelas
( ....... .. .. ... .... ....... ..... ... ...... ..... ... ) NIP : ......... ... ..... .... ..... ........ .
LAMPIRAN X.
I Format Berita Acara Pengawasan
BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI
Nomor: ... ... ................. .. ................ .. .
Pada hari .. ...... ............ tanggal .......... bulan ...... .... .. .... .. .. . tahun ........ .. .. sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor ..... ........ ... ... ............. . tanggal. ...... ... ... .... ....... ....... .... .. , telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI Aluminium Sulfat sebagai berikut:
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Kode Pos Telp . Fax E-mail Produk Mutu Hasil Pengawasan SNI : Sebagaimana terlampir
Demikian Berita Acara Pengawasan SNI ini dibuat dengan benar.
Mengetahui,
Nama Perusahaan :
Tanda tangan, Jabatan dan Cap Perusahaan
( Nama Jelas )
Petugas Pengawas Standar Produk
1. Tanda Tangan :
Nama Jelas:
NIP :
2. Tanda Tang an :
Nama Jelas:
NIP:
3. Tanda Tang an :
Nama Jelas :
NIP: