KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

“PEMBANGUNAN DESAYANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA”

PADA:TEMU SUKARELAWAN SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (TEMU SIBAT) TINGKAT NASIONAL II

Gunung Pancar, Sentul-Bogor, 18 September 2017

DISAMPAIKAN OLEH :EKO PUTRO SANDJOJO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

2

POTRET KEBENCANAAN DI INDONESIA

Berdasarkan hasil Indeks RisikoBencana Indonesia (IRBI) tahun 2013yang diterbitkan oleh BNPB, darijumlah 497 kabupaten/kota,terdapat 388 kabupaten/kotadengan risiko tinggi, sedangkan 109kabupaten/kota dengan risikosedang

Ada 12 jenis ancaman bencana diIndonesia. Lebih dari 50% bencanadisebabkan kelalaian dankeserakahan manusia.

Tidak ada Kab/Kota yang bebas dariancaman bencana

Lebih dari 204 juta penduduktinggal di daerah rawan bencana1. Terdapat target 136 Kab / Kota sasaran RPJMN 2015 – 2019 Pengurangan IRBI yang

berada di lokasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,2. Ditetapkan 35 kabupaten Prioritas Nasional dari 122 Daerah tertinggal yang

memiliki INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI) tinggi.

STRATEGI NASIONAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANADALAM RPJMN 2015 - 2019

1.Mendorong dan menumbuhkembangkan budaya sadar bencana

2.Peningkatan sosialisasi dan diseminasiPRB kepada masyarakat

3.Penyediaan dan penyebarluasaninformasi kebencanaan kepadamasyarakat

4.Pelatihan menghadapi bencana secaraberkala dan berkesinambungan

5.Meningkatkan kerjasama denganberbagai stakeholder

6.Peningkatan kualitas hidup masyarakatdaerah pasca bencana

7.Pemeliharaan dan penataan lingkungandi daerah rawan bencana alam

8.Membangun dan menumbuhkankearifan lokal dalam membangun danmitigasi bencana

1.Integrasi PRB dalamperencanaan nasional dandaerah;

2.Pengenalan, pengkajian danpemantauan risiko bencana

3.Pemanfaatan kajian dan petarisiko untuk penyusunan RPJMD;

4.Integrasi kajian dan peta risikobencana dalam penyusunan danreview RTRWP/K/K;

5.Harmonisasi kebijakan danregulasi penanggulanganbencana di Pusat dan daerah;

6.Penyusunan rencana kontinjensipada kabupaten/kota

1.Penguatan kapasitas kelembagaandan aparatur

2.Penyediaan sistem peringatan dinibencana

3.Pengembangan dan pemanfaatanIPTEK dan pendidikan

4.simulasi dan gladi kesiapsiagaanmenghadapi bencana secara berkaladan berkesinambungan

5.Penyediaan infrastruktur mitigasi dankesiapsiagaan

6.Pengembangan Desa TangguhBencana

7.Peningkatan kapasitas manajemendan pendistribusian logistikkebencanaan

MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA PADAPUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN YANG BERISIKO TINGGI

Internalisasi PRB dalam kerangkapembangunan berkelanjutan di Pusat

dan daerah

Penurunan tingkat kerentananterhadap bencana

Peningkatan kapasitas pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat

dalam penanggulangan bencana

STRATEGI

SASARAN NASIONAL

1. Menurunkan risiko bencana2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencanaARAH KEBIJAKAN

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

KegiatanPrioritas

PemberdayaanMasyarakat

ProyekPrioritas

PembentukanMasyarakatTangguh Bencanapada daerah risikobencana tinggi

KegiatanPrioritas

PenguatanKapasitas SDMPenanggulanganBencana

ProyekPrioritas

Sosialisasi danSimulasi Bencana

KegiatanPrioritas

Sarana danPrasaranaKebencanaan

ProyekPrioritas

Penyediaan SistemPeringatan dini

KegiatanPrioritas

Pelayanan DasarKebencanaan

ProyekPrioritas

KegiatanPrioritas

PengembanganEkonomi diDaerahPascabencana

ProyekPrioritas

Pemulihan danpeningkatanekonomimasyarakat didaerahpascabencana

KegiatanPrioritas

Pengelolaan SDAdan LHBerkelanjutan

ProyekPrioritas

Penataan ruangkawasan rawanbencana untukmeningkatkankapasitas kawasan

Pembangunanpusat logistikkebencanaan

Rehabilitasi DAS

KegiatanPrioritas

PenguatanKelembagan danRegulasi

ProyekPrioritas

Penyusunan kajiandan peta risiko

Penguatankoordinasipenanggulanganbencana

Pembentukan danpelatihan SDMPenanggulanganBencana Pembangunan

infrastrukturmitigasi bencana

Pengembanganteknologikebencanaan

Penyediaanlayanan data daninformasi bencana

Pemulihanpelayanan dasar didaerahpascabencana

Rehabilitasi pesisir

Pencegahan danPenanggulanganKarhutlan

Harmonisasikebijakan danregulasipenanggulanganbencana

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS:PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA:

5

PEMBANGUNAN DESADAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3. Permendesa no 22 tahun 2016 telah mendorong pemanfaatan dana desauntuk pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana (pasal 5huruf d) .

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;2. Penanganan bencana alam;3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan4. Pelestarian lingkungan hidup.

ROAD MAP DANA DESA

1. Besarnya pemanfaatan jumlahDana Desa yang diterima olehDesa dari tahun ke tahun harusmampu membawa dampaksignifikan dalam upayamewujudkan pemerataanpembangunan;

2. Diperlukan upaya refocusingpemanfaatan Dana Desa untukmendukung produktivitas Desa,melalui: Pengembangan ProdukUnggulan Desa (Prudes) danProduk Unggulan KawasanPerdesaan (Prukades), BUMDesa, Pembangunan Embung,dan Pembangunan SaranaOlahraga Desa.

PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT PERLU DIDORONG UNTUK MENGAKOMODIRDUKUNGAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN BENCANA (PERMENDESA NO. 22 TAHUN 2016 PASAL 7 HURUF F DAN G)

Rp 20,7 T 2015

81,14%Infrastruktur

9,05%Ekonomi,

dll.

9,82%Kebutuhan Dasar,Pemerintahan dll.

0,82%TambahanGDP

0,041% PertumbuhanEkonomi

2.477.800(orang)

PenyerapanTenaga KerjaInfrastruktur(Sementara)

136.054(orang)

PenyerapanTenaga Kerja(Pemberdayaan)

Alokasi Dana DesaKontribusi Dana DesaAlokasi Dana DesaAlokasi Dana Desa

DAMPAK DANA DESA 2015 DAN 2016

74.093 DESA

DANA DESA

74.754 DESARp 46,98 T

85,77%Infrastruktur

4,47%Pemberdaya-

an

9,76%Pemerintahan dan

PembinaanKemasyarakatan

Alokasi Dana DesaAlokasi Dana Desa

0,39%TambahanGDP

0,019% PertumbuhanEkonomi

1.154.035(orang)

PenyerapanTenaga KerjaInfrastruktur(Sementara)

29.609(orang)

PenyerapanTenaga Kerja(Pemberdayaan)

Alokasi Dana DesaKontribusi Dana Desa

2016

0,17%PenurunanKemiskinan 0,385 Penurunan

Kemiskinan

KONTRIBUSI KEMENDES, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAMPENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) :KEGIATAN DAN DAMPAKNYA

BENTUK KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANAYANG SUDAH DILAKUKAN 2015 - 2017

PEMBANGUNANINFRASTRUKTURKEBENCANAAN

1. Pembangunan bronjong / TALUD45 kabupaten;

2. Pembangunan Sarana Air Bersihdi 35 kabupaten ;

3. Early Warning System 12 unit di12 kabupaten;

PENGEMBANGANKAPASITAS MASYARAKAT

DAN KELEMBAGAAN

1. Kader siaga bencana (150 Kader),2. Jurnalistik penanganan daerah rawan

bencana (100 Kader),3. Bimtek kajian kerusakan dan kerugian

(250 Kader),4. Bimtek kajian risiko bencana berbasis

komunitas (150 kader),5. Bimtek kajian kebutuhan pasca

bencana (250 kader)

KERJASAMA PENGURANGAN RISIKODAN PENANGANAN BENCANA

BNPB dan PMK :1. PENGEMBANGAN KAPASITAS

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT2. PENGAMBANGAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN3. INTEGRASI PENGURANGAN

RISIKO BENCANA4. KOORDINASI PELAKSANAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

Menko PMK, Kemendagri, BNPB, Kemensos,Kemenkes, Kemen PUPERA, KLHK, PMI, MPBI,

UGM:

MANFAAT KEGIATAN PENANGANANDAERAH / DESA RAWAN BENCANA

2. Rasa aman jika suatu saat hujanbesar turun kembali karena sudahterpasangnya bronjong disekitarlarinya arus air;

MANFAATKEGIATAN

BRONJONGKERJASAMA

Pemanfaatan air sungai untukkeperluan sehari-hari, sehinggamembuat masyarakat sekitar lebihaman;

1. Peringatan Dini 2. Penanganan bencana lebih cepat;

1. Sinergi dan integrasi kegiatanpenanganan bencana;

1. Mencegah/mengurangi terjadinyabencana kerusakan rumah penduduk;

2. Evakuasi lebih cepat

1. Bertambahnya kader siaga bencana

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggaldalam penanggulangan bencana

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat,Daerah & Masyarakat;

2. Koordinasi PelaksanaanPenanggulangan Bencana diGarut, Ponorogo, Sinabung, Aceh.

EARLYWARNING

SYSTEM

PELATIHANKEBENCANAANSARANA

AIR BERSIH

PEMBANGUNAN

BANTUAN PEMBANGUNAN TALUD DAN BRONJONG TAHUN 2016

KAB. KONAWE

KAB. BOMBANA KAB. PASAMAN BARAT

BANTUAN PEMBANGUNAN TALUD DAN BRONJONG TAHUN 2016

KAB. LAMPUNG BARAT

BANTUAN PEMBANGUNAN BRONJONG DAN TALUD TAHUN 2016

KAB. FAK FAK

KAB. MUNA BARAT

BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIHTAHUN 2016

KAB. HALMAHERA SELATAN

BANTUAN PEMBANGUNAN EARLY WARNING SYSTEMBANJIR DAN LAHAR DINGIN

KAB. KAROKAB. TOLI TOLI

BIMTEK KADER SIAGA BENCANA

BIMTEK PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN(DAMAGE AND LOSS ASSESSMENT / DaLA) D.I YOGYAKARTA

BIMTEK PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA(JITUPASNA) D.I YOGYAKARTA

KOORDINASI REKOMENDASI SINERGITAS PROGRAM K/LDAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH RAWAN BENCANA

DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG KAB. GARUT

DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG KAB. GARUT

TIM DIREKTORAT PDRB BERKOORDINASI DENGAN BPBDKAB. GARUT

TIM DIREKTORAT PDRB BERKOORDINASI DENGAN BPBDKAB. PONOROGO

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA PARTISIPATIF

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DIDAERAH/DESA 2018 – 2019

Mendukung danmemperkuat Program

Daerah Tangguh Bencana(DTB);

Mengintensifkanpelatihan-pelatihan

kebencanaan didaerah/desa;

Memperkuat institusi,lembaga dan forum-forum

pengurangan risikobencana di daerah/desa;

Memfasilitasi penguatankebijakan kebencanaan di

dearah/desa

Membangun insfrakturKebencanaan di

daerah/desa;

Memfasilitasi programpenguatan ekonomi

produktif di daerah/desarawan bencana

PENUTUP

• Penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dalam pengurangan risiko bencanaberdasarkan kesepakatan dan kebutuhan desa. Pendamping desa turutmelakukan sosialisasi penggunaaan dana desa terhadap pembangunan yangberbasis pengurangan risiko bencana;

• Pembangunan Daerah Tangguh Bencana (DTB) merupakan salah satu programunggulan dalam pengurangan risiko bencana;

• Fasilitasi infrastruktur kebencanaan di daerah/desa seperti Pembangunanbronjong/talud, early warning system (EWS), dan penanaman mangrove/mengatasi abrasi pantai;

• Penguatan dan pengembangan kapasitas (pelatihan) kebencanaan didaerah/desa;

• Sinergi dan integrasi dalam Pengembangan program pengurangan risikobencana dilakukan dengan K/L, Pemda, PMI, perguruan tinggi, swasta, penggiatdan relawan kebencanaan serta lembaga internasional.

TERIMA KASIH