Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · oleh Direktorat Program Pembangunan dan...

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

PROGRAM INOVASI DESA – PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA

ii| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii

Modul Pelatihan

Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa

Pengembangan Ekonomi Lokal

dan Kewirausahaan


iv| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v

Modul Pelatihan



Pengembangan Ekonomi Lokal

dan Kewirausahaan


vi| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

MODUL PELATIHAN

PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL & KEWIRAUSAHAAN

PENGARAH: Eko Putro Sanjoyo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

PENANGGUNG JAWAB: Taufik Madjid (Dirjen, Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa)

TIM PENULIS: Wahjudin Sumpeno, Lendy Wahyu Wibowo, Octaviera Herawati,

Bambang Warsito, Marnia Nez, Early, Ratih Nurmala Dewi, Didik Farinto, Rusdin M. Nur,

Adang Rujiana, Susilawati, Muhammad Fuad, Nur Kholis, Ismail A. Zainuri, Borni

Kurniawan, Wafa Patria Umma, Riza Surya Kusuma, Rospita Sihombing

REVIEWER: Muhammad Fachry, Bambang Soetono, Yoseph Lucky, Wahyuddin Kessa

COVER & LAYOUT: Wahjudin Sumpeno

Cetakan Pertama, Juli 2018

Diterbitkan oleh:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. TMP. Kalibata No. 17 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740

Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242

Web: www.kemendesa.go.id

http://www.kemendesa.go.id/


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan

masyarakat.

7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.


viii| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

Desa.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawarat-

an Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

Desa.

13. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen

perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan

Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program dan program

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lintas OPD, dan program prioritas

kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

14. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk

periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat

rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana

kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari

RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan

pembangunan Daerah.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix

20. Program Inovasi Desa disingkat PID merupakan salah satu upaya Pemerintah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan

kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan

desa secara berkualitas.

21. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa disingkat P2KTD adalah lembaga

profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan Desa.

22. Tim Inovasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk

melaksanakan kegiatan Inovasi dalam program Inovasi Desa di kabupaten/kota.

Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten PID ditetapkan dengan Surat Keputusan

Bupati/Walikota dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

23. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa disingkat Pokja PPID

adalah tim yang dibentuk dibawah koordinasi Tim inovasi Kabupaten bertugas

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui

pengelolaan pertukaran pengetahuan.

24. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang disingkat Pokja

P2KTD, adalah Tim yang dibentuk dibawah koordinasi Tim Inovasi Kabupaten

bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (P2KTD) dalam upaya

menyediakan kebutuhan desa akan penyedia peningkatan kapasitas teknis yang

professional


x| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xi

Kata Sambutan

Direkturat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bismillahirrahmanirrahiim

Atas berkat rahmat Alloh SWT, Kami panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah yang telah

memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa Program Inovasi Desa (PID) TA 2017 telah hadir sebagai panduan

peningkatan kapasitas bagi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dalam rangka

mendukung peningkatan kualitas pembangunan Desa.

Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) diinisiasi

oleh Direktorat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD),

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi. Modul pelatihan ini sebagai panduan dalam mendorong

peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan ruang kepada

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa terlibat dalam mendorong inovasi dalam

pelaksanaan pembangunan Desa khususnya di bidang pengembangan potensi ekonomi

lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia serta Desa. Melalui

dukungan PKTD ini, Desa diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan

pertukaran pengetahuan dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Secara khusus modul pelatihan ini sebagai panduan bagi penyelenggara dalam

memfasilitasi proses pelatihan bagi P2KTD agar memahami secara filosofis, teknis serta

memandu proses pelaksanaan pendampingan teknis di Desa. Jika diperlukan

penambahan dan pengayaan terkait topik-topik pembahasan dapat diskusikan bersama

agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Modul Pelatihan P2KTD ini. Semoga Alloh SWT

senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. Amien.

DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

Taufik Madjid


xii| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiii

Daftar Isi

Daftar Istilah

Kata Sambutan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Daftar Isi

vii

xi

xiii

Pokok Bahasan 1: Kebijakan Pembangunan Desa

1.1. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dalam Progam

Inovasi Desa

1.2. Tata Kelola Desa

1.3. Kewirausahaan Sosial

1

5

9

Pokok Bahasan 2: Peluang Penyedia Peningkatan Kapasitas

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

2.1. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

2.2. Kondisi dan Tantangan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis


2.3. Peluang Penyedia peningkatan kapasitas Teknis


15

19

29

Pokok Bahasan 3: Membangun Kapasitas Kelembagaan

3.1. Analisis Potensi Pasar Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis


3.2. Pengembangan Organisasi

3.3. Strategi Promosi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

3.4. Pelayanan Pelanggan

3.5. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

3.6. Pengelolaan Keuangan

39

45

51

57

63

73

Pokok Bahasan 4: Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut

4.1. Rencana Bisnis (Business Plan) Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa

4.2. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

89

95

Lembar Informasi 103-255


xiv| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xv

Pokok Bahasan 1

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DESA


xvi| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |1

SPB

1.1

Rencana Pembelajaran



dalam Program Inovasi

Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran tentang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa dalam Program Inovasi Desa, peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, prinsip, ruang lingkup,

mekanisme dan komponen PID;

2. Menjelaskan kebijakan P2KTD.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Tanya Jawab, dan Pleno.

Media

Media Tayang 1.1.1: “Program Inovasi Desa”;

Media Tayang 1.1.2: “Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD)”;

Lembar Informasi 1.1.1: “Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi

Desa”;

Lembar Informasi 1.1.2: “Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa dalam Program Inovasi Desa”.


2| Modul Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Alat Bantu

Flipt chart, Lembar Kerja Individu, spidol, laptop, dan infocus.

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Program Inovasi Desa

1. Pelatih menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari

pembahasan tentang “kebijakan pembangunan desa” sebagai

landasan bagi P2KTD dalam pelaksanaan program inovasi Desa;

2. Lakukan pemaparan tentang kebijakan umum Program Inovasi

Desa mencakup larat belakang, tujuan, prinsip-prinsip dan ruang

lingkupnya dengan menggunakan media tayang 1.1.1;

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan

mengajukan pendapat terkait hasil paparan yang telah dilakukan;

4. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam tanya jawab.

5. Lakukan pembulatan atau penegasan terkait isu-isu krusial dalam

Program Inovasi Desa;

6. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Pokok-Pokok Kebijakan

Program Inovasi Desa dan Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa dalam Program Inovasi Desa dilakukan sebelum

pembelajaran dimulai (jika dimungkinkan pada sesi malam

atau istirahat). Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu

proses pembelajaran karena kesibukan membaca lembar informasi yang

dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki cukup waktu untuk

mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada

saat pembelajaran berlangsung.

Kegiatan 2: Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa


pembahasan tentang “kebijakan umum tentang penyedia

peningkatan kapasitas teknis desa dalam pelaksanaan Program

Inovasi Desa” dengan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya;


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 3

8. Lakukan pemaparan tentang kebijakan umum Program Inovasi

Desa mencakup larat belakang, tujuan, prinsip-prinsip dan ruang

lingkupnya dengan menggunakan media tayang 1.1.2;



10. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam tanya jawab;

11. Lakukan penegasan tentang isu-isu krusial terkait Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam pelaksanaan

Program Inovasi Desa;

12. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.



SPB

1.2


Tata Kelola Desa

Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran tentang tata kelola desa, peserta

diharapkan dapat:

1. Menjelaskan ruang lingkup tata kelola desa (Hakekat, Azas,

Kewenangan);

2. Menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran desa;

3. Menjelaskan proses pengambilan keputusan di desa.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Diskusi Kelompok, dan Pleno.

Media

Media Tayang 1.2.1: “Tata Kelola Desa”;

Lembar Diskusi Kelompok 1.2.1: Siklus Perencanaan dan

Penganggaran Desa”;

Lembar Diskusi Kelompok 1.2.1: “Perencanaan dan Penganggaran

Desa”;

Lembar Informasi 1.2.1: “Tata Kelola Desa dalam perspektif Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.



Alat Bantu


Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Tata Kelola Desa


pembahasan tentang “Tata Kelola Desa”;

2. Lakukan pemaparan secara ringkas dan jelas tentang hakikat,

azas, dan kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menggunakan media

tayang 1.2.1;




5. Lakukan pembulatan atau penegasan tentang isu-isu krusial terkait

tata kelola Desa;


Kegiatan 2: Siklus Perencanaan dan Penganggaran Desa


pembahasan tentang “Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Desa” dengan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya;

8. Lakukan pemaparan tentang siklus perencanaan dan penganggar-

an Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan

menggunakan media tayang 1.2.1;




11. Lakukan penegasan tentang isu-isu krusial terkiat perencanan dan

penganggaran Desa serta mengkaitkan peran P2KTD dalam

mendukung pembangunan Desa;

12. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.



Kegiatan 3: Memahami Proses Pengambilan Keputusan di Desa


pembahasan tentang “Proses Pengambilan Keputusan di Desa”;

14. Minta beberapa orang peserta untuk menjelaskan tentang

mekanisme pengambilan keputusan di Desa dengan mengajukan

pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah prinsip-prinsip pengambilan keputusan di Desa?

b. Apakah hakikat diselenggarakannya Musyawarah Desa?

c. Bagaimana proses pengambilan keputusan di Desa?

d. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan di Desa?

15. Berikan penegasan terkait hal-hal di atas;

16. Akhiri sesi ini dengan menegaskan pentingnya memahami topik ini

dalam kaitannya dengan pembahasan materi selanjutnya.



Lembar Kerja 1.2.2

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Desa

Kegiatan Kapan

dilakukan?

Siapa yang

melakukan?

Bagaimana

melakukannya?

Output



SPB

1.3


Kewirausahaan Sosial

Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran tentang kewirausahaan sosial, peserta

diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep kewirausahaan sosial dalam P2KTD;

2. Menguraikan karakteristik kewirausahaan sosial;

3. Merefleksikan nilai-nilai kewirausahaan sosial dalam organisasi.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Curah Pendapat, Diskusi Film, dan Tanya Jawab.

Media

Media Tayang 1.3.1: “Konsep dan Karakteristik Kewirausahaan

Sosial”;

Media Tayang 1.3.2: Film “Grameen Bank – Muhaman Yunus”;

Lembar Informasi 1.3.1: “Kewirausahaan Sosial”.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Kewirausahaan Sosial dalam Penyedia Peningkatan



pembahasan tentang “Kewirausahaan Sosial dalam Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)” dalam rangka

mendorong upaya perubahan masyarakat di Desa;

2. Awali dengan curah pendapat tentang pengertian kewirausahaan

sosial dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci sebagai

berikut:

a. Apa yang dimaksud kewirausahaan sosial?

b. Mengapa kewirausahaan sosial sangat penting bagi P2KTD?

c. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam membangun

jiwa kewirausahaan sosial bagi P2KTD?

3. Gunakan kertas plano untuk mencatat hal-hal pokok yang

dikemukakan peserta;

4. Lakukan pembulatan atau penegasan tentang isu-isu krusial terkait

konsep kewirausahaan sosial bagi P2KTD;


Kegiatan 2: Mengidentifikasi Karakteristik Kewirusahaan Sosial


pembahasan tentang “Mengidentifikasi Karakteristik Kewirausaha-

an Sosial” dengan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya;

7. Dimulai dengan penayangan film pendek tentang Grameen Bank

(Muhamad Yunus).

8. Setelah penayangan film tersebut, selanjutnya ajaklah peserta

untuk membahasnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan

kunci sebagai berikut:

a. Apa ukuran keberhasilan (kinerja) dari Grameen Bank?

b. Apa tujuan utama Muhammad Yunus mengembangkan

Grameen Bank?

c. Hal-hal apa saja yang dibangun dalam mencapai tujuan

tersebut?

d. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut?

e. Bagaimana memobilisasi kegiatan?



f. Tantangan apa saja yang dihadapi?

g. Darimana sumber dana pengembangan Grameen Bank?


mengajukan pendapat terkait hasil penayangan film dan

pembahasan yang telah dilakukan;

10. Lakukan penegasan dengan menayangkan media tayang 1.3.1

terkait konsep dan karakteristik kewirausahaan sosial;

11. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Kegiatan 3: Refleksi Nilai-Nilai Kewirausahaan Sosial


pembahasan tentang “Refleksi Nilai-Nilai Kewirausahaan Sosial”

dengan menggali sesuai dengan konteks lembaga masing-masing;

13. Lakukan refleksi bersama dengan mengajukan pertanyaan sebagai

berikut:

a. Apa nilai–nilai kewirusahaan sosial yang sudah diterapkan

dalam organisasi/lembaga masing-masing?

b. Apa nilai–nilai kewirusahaan sosial yang belum diterapkan?

c. Bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai kewirausahaan

sosial dalam organisasi/lembaga?

14. Catatlah dalam kertas plano agar mudah diamati oleh seluruh

peserta terkait hal-hal pokok yang berkembang dalam refleksi;




Pokok Bahasan 2

PELUANG PENYEDIA

PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DAN KEWIRAUSAHAAN


SPB

2.1


Kebijakan Pengembangan

Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan

Tujuan

Setelah pembelajaran kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pokok-pokok kebijakan dalam pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan;

2. Menjelaskan peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi lokal

dan kewirausahaan.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, dan Pleno.

Media

Media Tayang 2.1.1: “Pokok-Pokok Kebijakan dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan”;

Lembar Informasi 2.1.2: “Pokok-Pokok Kebijakan dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal”;

Lembar Kerja 2.1.1: “Matrik Kajian Kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan”;

Lembar Informasi 2.1.3: “Badan Usaha Milik Desa”.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam


1. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari pokok

bahasan tentang “kebijakan pemerintah dalam pengembangan

ekonomi lokal”;

2. Lakukan pemaparan tentang “arah kebijakan dan strategi

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan”, dengan

memberikan penekanan pada Permendesa PDTT nomor 19 tahun

2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2018 khususnya di bidang ekonomi perdesan;

3. Lakukan curah pendapat dengan peserta dengan mengajukan

beberpa pertanyaan kunci sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang kebijakan pemerintah terkait

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di Desa?

b. Hal-hal apa saja yang menjadi prioritas Kementerian Desa

PDTT dalam mengembangkan ekonomi lokal dan

kewirausahaan?

c. Bagaimana strategi yang ditempuh oleh pemerintah,

pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

di Desa?

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat,

bertanya dan memberikan saran terkait tema yang sedang dibahas;

5. Catatlah hal-hal pokok terkait isu-isu krusial tentang kebijakan

pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan dengan menggunakan Lembar

Kerja 2.1.1;

6. Lakukan penegasan dan kesimpulan dari hasil pembahasan yang

telah dilakukan.

Kegiatan 2: Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

7. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari pokok

bahasan tentang “peran Badan Usaha Milik Desa dalam

pengembangan ekonomi lokal” dengan mengkaitkan kegiatan

belajar sebelumnya;

8. Lakukan pemaparan tentang “Badan Usaha Milik Desa, dengan

memberikan penekanan pada Permendesa PDTT nomor 4 tahun



2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

9. Pandulah peserta melakukan curah pendapat untuk menggali

pemahaman, pengamatan dan pengalaman peserta dalam

memandu pengembangan BUM Desa. Hal-hal pokok yang perlu

digali dari peserta mencakup hal-hal berikut:

a. Menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi BUM Desa.

b. Menjelaskan latar belakang atau alasan dibentuknya BUM

Desa.

c. Memberikan contoh sukses BUM Desa.

10. Menuliskan poin-poin penting yang disampaikan peserta pada

metaplan dan tempelkan di tempat agar dapat diamati oleh seluruh

peserta;

11. Berikan apresiasi kepada peserta yang telah memberikan pendapat

sebelumnya dengan menyebutkan kembali poin-poin penting yang

disampaikan;

12. Setelah curah pendapat tentang BUM Desa, dilanjutkan dengan

paparan tentang “Peran BUM Desa dalam mendorong

pengembangan ekonomi lokal”.

13. Pada saat melakukan pemaparan, berikan kesempatan yang cukup

kepada peserta untuk bertanya atau memberikan komentar terkait

dengan materi yang sedang dibahas;

14. Setelah seluruh penyajian materi selesai, ajak peserta

menyimpulkan dan memberi penegasan tentang materi yang

dibahas serta mengkaitkan dengan materi selanjutnya.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Pokok-Pokok Kebijakan

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan serta Badan

Usaha Miliki Desa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai

(jika dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal ini

perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran

karena kesibukan membaca lembar informasi yang dibagikan. Dengan

demikian peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan

memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada saat

pembelajaran berlangsung.



Lembar Kerja 2.1.1

Matrik Kajian Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam


Jenis

Kebijakan

Pokok-

Pokok

Kebijakan

Strategi

Pelaksanan

Dampak

Kebijakan

Hambatan Catatan

Pemerintah

Pemerintah Daerah



SPB

2.2


Kondisi dan Tantangan


Kapasitas Teknis

Pengembangan Ekonomi

Lokal dan Kewirausahaan

Tujuan

Setelah pembelajaran tentang kondisi dan tantangan penyedia

peningkatan kapasitas teknis pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, peserta diharapkan dapat:

1. Menggambarkan kondisi desa dalam lingkup kabupaten dalam

aspek pembangunan ekonomi;

2. Menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan.

Waktu

6 JP (270 menit)

Metode

Pemaparan, Tanya Jawab, Curah Pendapat, Penayangan Slide, Diskusi

Kelompok, dan Pleno.

Media

Media Tayang 2.2.1: “Kondisi dan Tantangan Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Kewirasuahaan”;

Lembar Kasus 2.2.1: “Profil Pembangunan Ekonomi Kabupaten Subur

Makmur”;



Lembar Kerja 2.2.1: “Matrik Kajian Kondisi Pembangunan Ekonomi

Daerah”.

Lembar Kerja 2.2.2: “Matrik Kajian Tantangan dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal”.

Alat Bantu

Flipt chart, Lembar Kerja Individu, spidol, laptop, dan infocus

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Kajian terhadap Kekuatan dan Kelemahan dalam

Pembangunan Ekonomi Daerah


pokok bahasan tentang “kajian terhadap kondisi pembangunan

ekonomi daerah”;

2. Bagilah peserta dalam kelompok yang berjumlah 5-6 peserta.

Masing-masing kelompok melakukan kajian terhadap kondisi

pengembangan ekonomi lokal dengan mempelajari profil

kabupaten yang menggambarkan kondisi desa-desa. Gunakan

lembar kasus 2.2.1 sebagai bahan telaahan dalam menemukenali

kondisi dan tantangan bagi P2KTD dalam mendukung

pengembangan ekonomi lokal;

3. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikannya

dan menuliskan hasil telaahannya dalam Lembar Kerja 2.2.1;

4. Mintalah kepada beberapa kelompok untuk memaparkan hasil

diskusinya dalam pleno;

5. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk berpendapat,

mengkritisi dan memberikan saran atas paparan yang dilakukan;

6. Buatlah catatan penting terkait isu-isu krusial yang berkembang

dalam pembahasan;

7. Lakukan penegasan dan kesimpulan.

Kegiatan 2: Kajian Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan


topik tentang “kajian tantangan dan peluang dalam



pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan” dengan

mengkaitkan hasil pembelajaran sebelumnya;

9. Mintalah kelompok untuk mengidentifikasi tantangan berdasarkan

kondisi ekonomi daerah yang mempengaruhi pembangunan desa

dan hasilnya dituliskan dalam Lembar Kerja 2.2.2;

10. Setelah selesai, mintalah kepada beberapa kelompok untuk

memaparkan hasil diskusinya dalam pleno;

11. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk berpendapat,

mengkritisi dan memberikan saran atas paparan yang dilakukan;

12. Buatlah catatan penting terkait isu-isu krusial yang berkembang

dalam pembahasan;

13. Lakukan penegasan dan kesimpulan.

Mulai pada sesi ini hingga sesi selanjutnya penggunaan studi

kasus menjadi informasi dasar dalam merumuskan berbagai hal

terkait rencana bisnis dan tindak lanjut yang akan dilakukan

oleh P2KTD. Oleh karena itu kelengkapan informasi dan data

terkait profil daerah (Kabupaten) dan kondisi desa-desa di

wilayah tersebut menjadi penting agar mendekati kondisi sesungguhnya.

Disarankan pelatih dapat memberikan kasus lain yang lebih komprehensif

dengan menggunakan dokumen RPJMD Kabupaten yang lebih lengkap

serta informasi lain tentang kondisi dan profil desa-desa yang

menggambarkan lokus analisis bidang pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, pengembangan SDM, serta Desa. Atau masing-masing

P2KTD dapat menagmbil kasus di wilayah kerja masing-masing dengan

kelengkapan dokumen yang ada.

Khusus kasus yang disediakan dalam modul ini hanya sebagai gambaran

umum saja (resume profil daerah) yang dijadikan bahan diskusi awal

dalam penggalian kebutuhan, tantangan, dan peluang penyedia

peningkatan kapasitas teknis yang dapat diberikan P2KTD.



Lembar Kasus 2.2.1

Profil Pembangunan Ekonomi

Kabupaten Subur Makmur

1. Kondisi Umum

Kabupaten SUbur Makmur terdiri dari 75 Desa dengan luas wilayah 506,85 Km2 dan

total Penduduk 919.440 jiwa terdiri dari 299.772 KK. Topografi kabupaten Subur

Makmur terdiri dari dataran rendah 40% dan 60% daerah perbukitan yang kurang subur

dengan dialiri 6 sungai yang mengalir sepanjang tahun. Secara rinci topografi Kabupaten

Subur Makmur, sebagai berikut.

Bagian Barat, merupakan daerah landai yang kurang subur serta perbukitan yang

membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah)

Bagian Tengah, merupakan daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian

yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %).

Bagian Timur, merupakan daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya

masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%).

Bagian Selatan, sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan

keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan

dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata guna lahan pada kabupaten ini terdiri dari:

Pemukiman: 3.927,61 Ha (7,75 %)

Sawah : 15.879,40 Ha (31,33 %)

Tegalan : 6.625,67 Ha (13,07 %)

Hutan : 1.385 Ha ( 2,73 %)

Kebun Campuran : 16.599,84 (32,75%)

Tanah Tandus : 543 (1,07%)

Lain-lain : 5.724,48 (11,30%)

2. Usaha Masyarakat

Potensi Kabupaten Subur Makmur yang menjadi sumber pendapatan masyarakat dan

PAD terdiri dari potensi pertanian holtikultura, perikanan budidaya dan ikan tangkap,

dan pariwisata.



a. Potensi pertanian

No Sektor Jenis Luas lahan/ jmlh

produksi

1 Pertanian Hortikultura Padi Sawah 32.494 Ha

Padi Ladang 71 Ha

Jagung 3.370 Ha

Kacang tanah 2.451 Ha

Kedelai 1.412 Ha

2 Perikanan Budidaya Nila 1.710.900 kg

Lele 6.554.066 kg

Bawal 337.641 kg

Patin 172.641 kg

Mas 61.024 kg

Udang Vaname 504.598 kg

Perikanan Tangkap 1.150, 498 ton

b. Potensi Pariwisata

Kabupaten Subur Makmur bisa dikenal salah satunya karena obyek wisata yang dapat

memikat para wisatawan, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah,

pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Untuk mengoptimalkan

pengembangan obyek wisata daerah Subur Makmur, telah ditempuh program

diversifikasi (penganekaragaman) produk wisata. Selain itu juga ditingkatknanya

promosi wisata baik domestik maupun mancanegara dengan tidak henti-hentinya .

c. Kerajinan

Secara umum, industri yang terdapat di Kabupaten Subur Makmur merupakan industri

kecil, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak. Kerajinan tersebut

berupa kerajinan kulit, mebel kayu, tekstil batik, kerajinan batu dan gerabah, kerajinan

kertas . eksport ke US, Korea, Eropa, Vietnam dll. Nilai produksi dari sektor ini mencapai

829.112.200 rupiah dengan nilai tambah 512.405.400 rupiah.

3. Pembinaan Teknis Usaha Masyarakat

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD pemerintah Kabupaten Subur

Makmur bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat, HIPMI, Kadin, BLK dan dinas-

dinas terkait seperti perindutrian, koperasi dan perdagangan untuk memberikan

pembinaan dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kecil dan

menengah.



Potensi yang ada di Kabupaten tersebut juga menarik minat lembaga Internasional

yang memberikan bantuan teknis melaluai beberapa LSM lokal yang ada khusus untuk

peningkatan usaha dalam bidang kerajinan. Selain bantuan teknis dari tingkat

kabupaten, lembaga internasional dan LSM . Desa – desa yang ada juga meningkatkan

usaha ekonomi melalui pendirian dan pengembangan BUM Desa. Sampai dengan saat

ini sudah terbentuk 40 BUM Desa di 40 desa, tetapi BUM Desa yang memperlihatkan

kemajuan yang signifikan baru 4 saja. Tigapuluh enam BUM Desa lainnya masih

tersendat-sendat karena berbagai kendala terutama kurangnya keterampilan dalam

manajemen dan pengembangan usaha.

4. Pendapatan dan Belanja Desa

Desa –desa di kabupaten Subur Makmur yang saat ini otonom, mempunyai anggaran

yang cukup besar guna meningkatkan pembangunan di desa termasuk pembangun

ekonomi produktif masyarakat. Berikut ringkasan Pendapatan dan Belanja salah satu

Desa di Kabupaten Subur Makmur. Contoh ini bisa merupakan gambaran umum dari

Pendapatan dan Belanja di desa-desa lainnya.

NO URAIAN JUMLAH

PENDAPATAN 1.518.073.940

1 Pendapatan Asli

1.1 Pendapatan Asli 62.426.448

1.2 Hasil asset desa 10.744. 375

1.3 Hasil swadaya 3.858.000

1.4 Lain-lain pendapatan desa yang sah 6.365.571

2 Pendapatan Transfer

2.1 Dana Desa 820.104.546

2.2 Bagian hasil dari pajak (retribusi daerah) 28.000.000

2.3 Alokasi Danan Desa (ADD) 556.575.000

2.4 Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi 5.000.000

3 Lain-lain pendapatan desa yang sah

3.1 Hibah dari CSR 25.000.000

BELANJA DESA 1.518.073.940

1 Bidang penyelenggaraan pemerintah desa 544.428.011

1.1 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 427.869.100

1.2 Belanja barang dan jasa 9.327.311

1.3 Operasional Pemerintahan Desa 43.017.000

1.3 Operasional BPD 2.535.000

1.4 Operasional RT/RW 10.204.100

1.5 Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa 6.770.500

1.6 Kegiatan perencanaan pembangunan desa 3.000.200



NO URAIAN JUMLAH

1.7 Pengelolaan informasi desa 3.125.800

1.8 Pengelolaan keuangan desa 23.400.000

1.9 Kegiatan penarikan pajak bumi dan bangunan 7.689.500

1.10 Kegiatan pengelolaan aset desa 2.489.500

1.11 Operasional KPMD 5.000,000

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 959.005.929

2.1 Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi 160.089.500

2.2 Pembangunan jaringan air antar dusun 140.940.000

2.3 Pembangunan jalan lingkungan RT 02 RW 4 44.078.500

2.4 Pembangunan jalan RT 4 RW 3 17.755.000

2.5 Pembangunan sarana prasarana kantor (jalan balai

desa)

32.774.200

2.6 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana posyandu

80.731.000

2.7 Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang

pariwisata

160.580.000

2.5 Pembangunan sarana prasarana pertanian organik 40.134.500

Pengembangan BUMDES dan ekonomi masyarakat 281.923.229

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 14.640. 000

3.1 Pembinaan keamanan dan ketertiban 13.540.000

3.2 Sosialisasi internet sehat bagi pemuda 1.100.000



Lembar Diskusi Kelompok 2.2.1

Matrik Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Pembangunan Ekonomi Daerah

No Aspek Kajian Kekuatan Kelemahan

1. Kebijakan/regulasi daerah

2. Demografi

3. Pertumbuhan Ekonomi

4. Sumber daya manusia

5. Sumber daya alam

6. Produksi

7. Pasar

8. Kelembagaan ekonomi

9. Akses permodalan

10. Partisipasi masyarakat

dst



Lembar Diskusi Kelompok 2.2.2

Matrik Identifikasi Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Lokal

No Aspek Kajian Peluang Tantangan

1. Kebijakan/regulasi daerah

2. Demografi

3. Pertumbuhan Ekonomi

4. Sumber daya manusia

5. Sumber daya alam

6. Produksi

7. Pasar

8. Kelembagaan ekonomi

9. Akses permodalan

10. Partisipasi masyarakat

dsr.



SPB

2.3


Peluang Penyedia

Peningkatan Kapasitas

Teknis Pengembangan

Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi kebutuhan terhadap pengembangan ekonomi lokal

dan kewirausahaan;

2. Mengidentifikasi peluang penyedia peningkatan kapasitas teknis

dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan;

3. Merumuskan strategi pengembangan penyedia peningkatan kapasitas

teknis dalam rangka menangkap peluang pengembangan ekonmi

lokal dan kewirausahaan di desa.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Curah Pendapat, Studi Kasus dan Diskusi Kelompok, Pleno.

Media

Media Tayang 2.3.1: “Peluang Penyedia peningkatan kapasitas Teknis

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan di Desa”;

Lembar Kerja 2.3.1: “Matrik Analisis Kebutuhan Penyedia

peningkatan kapasitas Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan di Desa”;



Lembar Kerja 2.3.2: “Matrik Strategi Pengembangan Penyedia


Kewirausahaan Berdasarkan Peluang di Desa”;

Lembar Informasi 2.3.1: “Peluang Penyedia peningkatan kapasitas

Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan”.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, dan infocus.

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Analisis Kebutuhan Pengembangan Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan di Desa


pembelajaran tentang “analisis kebutuhan pengembangan ekonomi

lokal dan kewirausahaan di desa” dengan mengkaitkan

pembelajaran sebelumnya;

2. Mintalah kepada kelompok untuk mempelajari kembali hasil kajian

yang telah dilakukan sebelumya terkait studi kasus dengan

mempelajari kondisi ekonomi di salah satu kabupaten yang

menggambarkan kondisi umum Desa. Selanjutnya lakukan telaah

untuk mengidentifikasi kebutuhan penyedia peningkatan kapasitas

teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan;

3. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mendiskusi-

kan dan menuliskan hasilnya menggunakan Lembar Kerja 2.3.1;

4. Setelah selesai, mintalah kepada beberapa perwakilan kelompok

untuk memaparkan hasil kajiannya dalam pleno;

5. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi dan

memberikan masukan terhadap paparan yang dilakukan oleh

kelompok;

6. Buatlah catatan terkait hal-hal pokok yang berkembang dalam

pembahasan, jika masih ada hal-hal yang perlu pendalaman lebih

lanjut dapat disepakati bersama peserta;

7. Lakukan penegasan dan buatlah kesimpulan dengan membacakan

kembali hasil rumusan penting terkait kebutuhan penyedia


kewirausahaan.



Kegiatan 2: Strategi Pengembangan Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Berdasarkan Peluang di Desa


kegiatan pembelajaran tentang “strategi pengembangan penyedia


kewirausahaan”, Hal ini terkait topik kegiatan atau pembahasan

sebelumnya;

9. Mengingatkan kembali kepada masing-masing kelompok tentang

hasil kajian pada pokok bahasan sebelumnya terkait kebutuhan

penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan ekonomi

lokal dan kewirausahaan di desa, dengan mengajukan pertanyaan

sebagai berikut:

a. Tindakan apa yang diperlukan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi

lokal dan kewirausahaan?

b. Potensi apa saja yang tersedia untuk mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi

lokal dan kewirausahaan di Desa?

c. Siapa saja yang dapat mendukung upaya tersebut?

10. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikannya dan

menuliskan dalam Lembar Kerja 2.3.2;

11. Hasilnya kemudian dipaparkan dalam pleno dengan memberikan

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya;

12. Buatlah catatan terkait hal-hal pokok yang muncul dalam diskusi

atau pembahasan dalam pleno;

13. Lakukan penegasan dan kesimpulan tentang strategi

pengembangan pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan

di Desa.

Kegiatan 3: Peluang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan di Desa


kegiatan pembelajaran tentang “peluang penyedia peningkatan

kapasitas teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan”,

Hal ini terkait topik kegiatan atau pembahasan sebelumnya;

15. Lakukan penegasan kembali oleh pelatih tentang hal-hal sebagai

berikut:



a. Kebutuhan pengembangan pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan di Desa.

b. Strategi pengembangan penyedia peningkatan kapasitas teknis

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan bagi P2KTD.

16. Selanjutnya masih dalam kegiatan kelompok berdasarkan wakil

P2KTD, berikan penugasan kepada kelompok untuk mendiskusikan

Matrik “Peluang Penyedia peningkatan kapasitas Teknis dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan di Desa”. Hasil

diskusi dan kerja kelompok dituliskan dalam Lembar Kerja 2.3.3;

17. Tunjuklah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya, beri

kesempatan pada peserta lain untuk menanggapi, menambahkan

dan mengkritisi kelompok pemapar;

18. Buatlah catatan terkait hal-hal pokok yang muncul dalam

pembahasan, kemudian fasilitasi peserta untuk membuat

kesepakatan terkait peluang yang dapat dilakukan P2KTD dalam

memberikan layanan teknis pengembangan pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan di Desa;

19. Pada akhir sesi lakukan penyimpulan atas pembahasan yang telah

dilakukan.



Lembar Kerja 2.3.1

Matrik Kajian Kebutuhan Pengembangan Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan di Desa

No Kebutuhan

Pengembangan

Ekonomi Lokal di

Desa

Potensi

Pengembangan

Pemangku

Kepentingan yang

Terlibat

Tindakan yang

Perlu dilakukan

1

2

3

dst



Lembar Kerja 2.3.2

Matrik Strategi Pengembangan Penyedia peningkatan kapasitas Teknis

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Berdasarkan Peluang di Desa

No Jenis Kebutuhan

Pembangunan Ekonomi


Strategi Pengembangan

Penyedia peningkatan

kapasitas P2KTD

Potensi dan

Sumber Daya

1

2

3



Lembar Kerja 2.3.3

Matrik Kajian Peluang Penyedia peningkatan kapasitas Teknis

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan di Desa

No Kebutahan

Pengembangan

Ekonomi Lokal di Desa

Jenis Spesialisasi

Layanan Teknis yang

Dibutuhkan

Peluang atau Bentuk

Layanan yang dapat

diberikan P2KTD

1

2

3

dst



Pokok Bahasan 3

MEMBANGUN KAPASITAS

KELEMBAGAAN



Tujuan

Setelah mengikuti proses pembelajaran tentang analisis pasar, diharapkan

peserta dapat:

1. Menjelaskan tujuan, manfaat, dan tahapan analisis pasar penyedia

peningkatan kapasitas keknis;

2. Mampu melakukan analisis pasar P2KTD dibidang pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan dengan menggunakan pendekatan

Rapid Market Analysis (RMA).

Waktu

4 JP (180 menit)

Metode

Pemaparan, Studi kasus, Diskusi Kelompok, Praktik RMA, dan Pleno.

Media

Media Tayang 3.1.1: “Analisis Potensi Pasar P2KTD”;

Lembar Kerja 3.1.1: “Matrik Analisis Potensi Pasar Penyedia

peningkatan kapasitas Teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal

dan Kewirausahaan”;

SPB

3.1


Analisis Potensi Pasar


Kapasitas Teknis





Lembar Informasi 3.1.1 “Penerapan Rapid Market Analysis (RMA) dalam

Pengembangan Kapasitas Teknis di Desa”.

Alat Bantu


Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan dan Manfaat Analisis Potensi Penyedia


Kewirausahaan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang ingin

dicapai dalam pembahasan tentang “tujuan dan manfaat analisis

potensi penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan”;

2. Pelatih memaparkan tujuan dan manfaat analisis poteni pasar

penyedia peningkatan kapasitas di Desa khususnya dibidang Bidang

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan dengan

menggunakan Media Tayang yang tersedia;

3. Berikan kesempatan peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat,

mengkritisi dan saran atas pemaparan yang dilakukan;

4. Lakukan penegasan secara ringkas dan jelas terkait isu-isu penting

yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis potensi pasar

penyedia peningkatan kapasitas teknis bagi P2KTD;

5. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan dengan mengkaitkan

kegiatan belajar selanjutnya.

Kegiatan 2: Praktek Analisis Potensi Pasar dengan Menggunakan

Pendekatan RMA


dicapai dalam kegiatan praktek “analisis potensi penyedia


kewirausahaan”;

7. Lakukan penjelasan tentang langkah-langkah dalam melakukan

analisis potensi pasar penyedia peningkatan kapasitas teknis di Desa

dengan menggunakan pendekatan RMA;



8. Minta peserta membentuk kelompok (5-6 orang per kelompok).

Bagikan Lembar Kasus (Lihat PB 2, Profil Kabupaten dan Desa) kepada

setiap kelompok untuk dikaji;

9. Berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk menelaah

kasus dan bahan bacaan lainnya yang relevan. Hasilnya dirangkum

dengan menggunakan Lembar Kerja 3.1.1;

10. Setelah selesai, mintalah beberapa kelompok untuk memaparkan

hasil /studi kasus yang telah dilakukan dalam pleno;

11. Berikan kesempatan kepada kelompok lain memberikan tanggapan;

12. Lakukan penegasan secara ringkas dan jelas dibantu dengan media

tayang yang telah disediakan;





Lembar Kerja 3.1.1

Matrik Potensi Pasar Penyedia peningkatan kapasitas Teknis


No Langkah Analisis

Pasar

Pertanyaan Kunci Catatan Hasil Analisis

1 Langkah 1:

Menemukan

gagasan untuk

produk jasa baru

dan yang lebih baik

Apa itu gagasan produk

jasa yang ditawarkan?

Temukan tiga gagasn

produk jasa baru?

2 Langkah 2:

Menganalisis

gagasan produk

penyedia

peningkatan

kapasitas teknis

Tinjau ulang tiap-tiap

gagasan tersebut dan

pastikan apakah anda

benar-benar dapat

membuatnya.

Bila anda memiliki

sejumlah uang lebih untuk

peralatan dan bahan baku,

apakah anda memiliki

keterampilan untuk

membuatnya?

Apakah gagasan tersebut

praktis?

3 Langkah 3:

Mempersiapkan

Penilaian Pasar

Penelaahan awal

Bagaimanakah

ketersediaan produk

tersebut di pasaran?

Apakah produk jasa anda

tersedia luas di pasar?


mengikuti trend?

Bagaimana penggunaan

produk jasa tersebut?


mudah untuk digunakan?

Bagaimanakan kualitas

produk jasa tersebut?


kualitasnya lebih baik dari

yang ada di pasar?



No Langkah Analisis

Pasar


Analisis lebih mendalam

Bagaimana anda

menyediakan apa yang

diinginkan konsumen

anda?

Bagaimana anda membuat

konsumen tahu dan

mengerti gagasan anda?

Bagaimanakah persiapan

bahan baku atau peralatan

untuk membuat barang

(atau menawarkan jasa)

ini?

Apakah ada pasar untuk

gagasan anda?

4. Langkah 4:

Melaksanakan

Penilaian Pasar

Secara Cepat

(Rapid Market

Appraisal)

Siapakan konsumen

potensial dari produk

anda?

Apakah anda akan

memenuhi kebutuhan dari

suatu kelompok spesifik

seperti petani, nelayan,

usaha kecil dan rumah

tangga?

Apa kebutuhan konsumen

Anda?

Bagaimana kualitasnya?

Bagaimana harga yang

ditawarkan?

5. Langkah 5:

Menganalisis hasil

Siapa yang akan menjadi

konsumen produk jasa

anda?

Kebutuhan konsumen apa

yang dipenuhi produk itu?

Apa yang diinginkan

konsumen dari produk

jasa ini (kualitas, harga,

kemasan, bagaimana dan

dimana barang itu dijual)?

Apakah yang anda ketahui

tentang rancangan produk

jasa ini?



No Langkah Analisis

Pasar


Siapa informan kunci yang

paling penting?

Informasi apa yang

disediakan?

Apa lagi yang anda

temukan?

Apakah ada pasar untuk

produk jasa ini?

6. Langkah 6:

Merencanakan

masa depan

Tepatnya produk apa yang

akan anda buat

(rancangan dari produk

jasa tersebut)?

Apakah anda memiliki

keahlian untuk membuat

produk jasa ini? Bila tidak,

bagaimana anda

mendapatkan keahlian itu?

Apa bahan yang akan

dibutuhkan?

Apa alat dan peralatan

yang akan anda butuhkan?

Apa yang anda harus

lakukan untuk

mendapatkan bahan, alat

atau peralatan yang

dibutuhkan?

Dimanakah anda akan

menjual produk itu?

Bagaimana anda akan

mengemas dan

mengiklankan produk jasa

itu?

Berapa lama dibutuhkan

untuk menyelesaikan tiap-

tiap dari langkah diatas?

Buatlah tabel waktu

(timeframe).



Tujuan

Setelah mengikuti proses pembelajaran tentang pengembangan

organisasi, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan tujuan dan manfaat pengembangan organisasi;

2. Menguraikan kondisi internal dan ekternal organisasi dalam

mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas teknis;

3. Merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung

kegiatan peningkatan kapasitas teknis (Pengembangan Ekonomi

Lokal dan Kewirausahaan).

Waktu

4 JP (180 menit)

Metode

Pemaparan, Studi kasus, Diskusi Kelompok, Praktik SWOT, dan Pleno.

Media

Media Tayang 3.2.1: “Pengembangan Organisasi P2KTD”;

Lembar Kerja 3.2.1: “Matrik Analisis SWOT Peningkatan Kapasitas

P2KTD”;

Lembar Kerja 3.2.2: “Matrik Aternatif Strategi Peningkatan Kapasitas

P2KTD”;

Lembar Informasi 3.2.1 “Pengembangan Organisasi dalam Mendukung

Penyedia peningkatan kapasitas Teknis di Desa”.

SPB

3.2


Pengembangan Organisasi



Alat Bantu


Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan dan Manfaat Pengembangan Organisasi (P2KTD)


dicapai dalam pembahasan tentang “tujuan dan manfaat

pengembangan organisasi”;

2. Ajukanlah beberapa pertanyaan penggerak untuk menggali

pemahaman peserta tentang konsep pengembangan organisasi

P2KTD. “Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan organisasi dan

kenapa kita perlu melakukan pengembangan terhadap organisasi

tersebut?”.

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab dan

menanggapi pertanyaan tersebut. Selanjutnya catat hal-hal pokok

dari jawaban yang dilontarkan peserta.

4. Selanjutnya, bagi peserta kedalam kelompok diskusi dan setiap terdiri

dari 5 – 6 orang. Setiap kelompok mendiskusikan hal-hal sebagai

berikut:

Mengapa organisasi P2KTD perlu dikembangkan?

Apa tujuan pengembangan organisasi P2KTD?

Bagaimana langkah-langkah dan strategi pengembangan

organisasi P2KTD?;

5. Ajak peserta merumuskan kesimpukan tentang pengertian, tujuan

dan manfaat pengembangan organisasi;

6. Rumuskan secara Bersama-sama dengan peserta tentang langkah-

langkah dan strategi pengembangan organisasi untuk mendukung

P2KTD

7. Sepakati dan tegaskan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah

dilakukan.

Kegiatan 2: Memahami Kondisi Internal dan Eksternal Organisasi


dicapai dalam kegiatan belajar tentang “memahami kondisi internal



dan eksternal organisasi dalam mendukung penyedia peningkatan

kapasitas teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di

Desa”;

9. Lakukan penjelasan tentang langkah-langkah dalam melakukan

kajian internal dan eksternal organisasi P2KTD dengan menggunakan

analisis SWOT;

10. Tetaplah peserta dalam kelompok. Bagikan Lembar Kerja 3.2.1

kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan;

11. Gunakan lembar kasus atau dokumen RPJMD/Profil Kabupaten

masing-masing untuk melakukan analisis faktor internal dan

eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman/tantangan dalam sistem kelembagaan atau

organisasi P2KTD;

12. Berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk menelaah

kasus dan bahan bacaan lainnya yang relevan. Hasilnya dirangkum

dengan menggunakan Lembar Kerja 3.2.1.

Kegiatan 3: Merumuskan Strategi Pengembangan Organisasi

13. Jelaskan tujuan, hasil dan proses yang akan dilakukan dalam

merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung

kegiatan peningkatan kapasitas teknis pengembangan ekonomi lokal

dan kewirausahaan di Desa;

14. Lakukan penjelasan rinci tentang langkah-langkah dalam

merumuskan strategi pengembangan organisasi P2KTD berdasarkan

hasil analisis SWOT yang telah dilakukan pada kegiatan belajar

sebelumnya;

15. Tetaplah peserta dalam kelompok. Bagikan Lembar Kerja 3.2.2

kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan;

16. Setelah selesai, mintalah beberapa kelompok dalam pleno untuk

memaparkan hasil/studi kasus pengembangan organisasi P2KTD

yang telah dilakukan;

17. Berikan kesempatan kepada kelompok lainnya memberikan

tanggapan;

18. Lakukan penegasan secara ringkas dan jelas dibantu dengan media

tayang yang telah disediakan;





Lembar Kerja 3.2.1

Matrik Analisis SWOT Peningkatan Kapasitas P2KTD

Langkah 1 : Lakukan identifikasi masing-masing 5 (lima) faktor ekssternal

organisasi/Lembaga P2KTD, dengan menggunakan Dokumen

RPJMD/Profil Kabupaten asal Lembaga Anda

Faktor Eksternal

Kekuatan Organisasi Kode

1 S1

2 S2

3 S3

4 S4

5 S5

Kelemahan Organisasi

1 W1

2 W2

3 W3

4 W4

5 W5

Langkah 2 : Lakukan identifikasi masing-masing 5 (lima) faktor internal

organisasi/Lembaga P2KTD, dengan menggunakan Dokumen

RPJMD/Profil Kabupaten asal Lembaga Anda

Faktor Internal

Peluang Kode

1 Q1

2 Q2

3 Q3

4 Q4

5 Q5

Ancaman

1 T1

2 T2

3 T3

4 T4

5 T5



Lembar Kerja 3.2.2

Matrik Alternatif Strategi Peningkatan Kapasitas P2KTD

Langkah 3 : Masukkan hasil identifikasi faktor eksternal dan internal Lembaga

anda kedalam Matriks Strength, Weakness, Oportunity and Threat

(SWOT) sebagai dasar untuk menyususun alternatif strategi

penguatan kapasitas kelembagaan P2KTD Anda

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

Internal Eksternal

1.

2.

3,

4.

5.

1.

2.

3,

4.

5.

PELUANG (O) (S – O) (W-O)

1.

2.

3,

4.

5.

1.

2.

3,

4.

5.

1.

2.

3,

4.

5.

ANCAMAN (T) (S – T) (W-T)

1.

2.

3,

4.

5.

1.

2.

3,

4.

5.

1.

2.

3,

4.

5.



Tujuan

Setelah mengikuti proses pembelajaran tentang strategi promosi penyedia

peningkatan kapasitas teknis, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan tujuan dan manfaat promosi dalam kegiatan

peningkatan kapasitas teknis di Desa;

2. Merumuskan strategi promosi dalam kegiatan peningkatan kapasitas

teknis di Desa;

3. Mengembangkan media promosi dalam mendukung penyedia

peningkatan kapasitas teknis.

Waktu

4 JP (180 menit)

Metode

Pemaparan, Studi kasus, Diskusi Kelompok, dan Pleno.

Media

Media Tayang 3.3.1: “Strategi Promosi Penyedia peningkatan

kapasitas Teknis Desa”;

Media Tayang 3.3.2: “Pengembangan Media Promosi P2KTD”;

Lembar Kerja 3.3.1: “Matrik Strategi Promosi”;

Lembar Kerja 3.3.2: “Lembar Kerja Studi Kasus”;

Lembar Informasi 3.3.1: “Promosi Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa”;

SPB

3.3


Strategi Promosi Penyedia


Teknis Desa



Lembar Informasi 3.3.2: “Pengembangan Media Promosi”.

Alat Bantu


Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan dan Manfaat Promosi dalam Penyediaan Layanan

Peningkatan Kapasitas Teknis di Desa


dicapai dalam pembahasan tentang “tujuan dan manfaat promosi

dalam penyediaan layanan peningkatan kapasitas teknis di desa”;

2. Meminta peserta untuk berpasangan dengan teman yang

bersebelahan (buzz group). Masing-masing pasangan diminta untuk

membahas pengertian, tujuan dan pendekatan promosi;

3. Fasilitasi proses pengungkapan hasil diskusi buzz group dalam pleno

kelas dengan menggunakan meta plan. Kelompokan jawaban peserta

berdasarkan pengertian tujuan dan pendekatan promosi.

4. Memaparkan media tayang 3.3.1 “Strategi Promosi Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa”;

5. Lakukan curah pendapat dengan peserta mengenai tujuan dan

manfaat promosi dalam Penyediaan layanan peningkatan kapasitas

Teknis;

6. Buatlah penegasan terkait isu-isu krusial dalam promosi penyedia

peningkatan kapasitas teknis

7. Sepakati kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Kegiatan 2: Merumuskan Strategi Promosi Penyedia Peningkat-

an Kapasitas Desa

8. Menjelaskan tentang tujuan,proses dan hasil yang diharapkan dari

topik tentang “strategi promosi penyedia peningkatan kapasitas

Desa” dengan mengkaitkan kegiatan belajar pada materi khusus hasil

kajian tentang peluang layanan yang dapat diberikan kepada Desa;

9. Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok, masing-masing kelompok

bertugas untuk menyusun strategi promosi dengan menggunakan

matrik dalam Lembar Kerja 3.3.1;



10. Mintalah masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kerjanya

dalam pleno;

11. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi dan

bertanya;

12. Menegaskan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok.

Kegiatan 3 : Mengembangkan Media Promosi

13. Menjelaskan tentang tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari

topic tentang “pengembangan media promosi” dengan mengkaitkan

pada kegiatan sebelumnya;

14. Memfasilitasi curah pendapat peserta mengenai kebutuhan P2KTD

dalam mengembangkan media promosi kepada pihak Desa;

15. Lakukan pemaparan tentang pengembangan media promosi dengan

menggunakan media tayang 3.3.2;


mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut;

17. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk mengembangkan

salah satu media promosi berupa brosur, poster, pamflet, film pendek

(iklan) P2KTD masing-masing;

Peserta dibagi ke dalam kelompok berdasarkan asal lembaga

(P2KTD). Setiap kelompok memilih satu pesan yang akan

disampaikan mengenai penyedia peningkatan kapasitas teknis

kepada P2KTD yang bisa diberikan kepada desa serta

pengalaman dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing

P2KTD.

Setiap kelompok menuangkan pesan promosi ke dalam bentuk brosur,

pamflet, dan poster dengan menggunakan laptop atau merancang film

pendek (iklan) dengan menggunakan HP atau VTR. Alternatif lain dengan

menggunakan tulisan/gambar manual dalam kertas.

Setelah selesai mintalah kepada setiap kelompok untuk menempelkan hasil

kerjanya pada white board atau dinding ruangan dengan menggunakan

selotip kertas.

18. Hasil kerja kelompok, kemudian dipamerkan dan ditayangkan untuk

dibahas bersama dalam pleno;



19. Berikan kesempatan untuk membahas hal-hal yang harus diperbaiki

dan diperhatikan dalam mengembangkan media promosi;

20. Catatlah hal-hal pokok yang berkembangan dalam pembahasan;

21. Buatalah penegasan dan kesimpulan.



Lembar Kerja 3.3.1

Matrik Strategi Promosi P2KTD

Khalayak Sasaran Tujuan

Promosi

Pesan

Kunci

Bauran

Promosi

Saluran

komunikasi

Biaya Evaluasi

Kepala Desa

Perangkat Desa

BPD

Tokoh masyarakat

Tokoh Agama

Masyarakat miskin

dan kelompok

rentan

Penyandang

disabilitas

Dst



Tujuan

Setelah mengikuti proses pembelajaran tentang pelayanan pelanggan,

diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan tujuan dan manfaat pelayanan pelanggan dalam

penyediaan kegiatan peningkatan kapasitas teknis di desa;

2. Mengidentifikasi karakteristik pelanggan;

3. Merumuskan strategi pelayanan pelanggan dalam mendukung

penyediaan kegiatan peningkatan kapasitas teknis bidang

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di desa.

Waktu

3 JP (135 menit)

Metode

Pemaparan, Curah Pendapat, Studi kasus, dan Diskusi Kelompok.

Media

Media Tayang 3.4.1: “Pelayanan Pelanggan”;

Lembar Kerja 3.3.1 : “Matrik Strategi Promosi”;

Lembar Kerja 3.3.2: “Lembar Kerja Studi Kasus”;

Lembar Informasi 3.3.1: “Memahami Perilaku Pelanggan”.

SPB

3.4


Pelayanan Pelanggan



Alat Bantu


Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan dan Manfaat Pelayanan Pelanggan dalam

Penyediaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis di Desa


dicapai dalam pembahasan tentang “tujuan dan manfaat pelayanan

pelanggan dalam penyediaan kegiatan peningkatan kapasitas teknis

di desa”;

2. Lakukan curah pendapat tentang tujuan dan manfaat pelayanan

pelanggan dengan menggali hal-hal sebagai berikut:

a. Apa yang dimaksud pelanggan?

b. Mengapa P2KTD perlu memahami pelanggan?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memahami

pelanggan?


gagasan atau saran;

4. Catatlah hal-hal pokok yang muncul dalam curah pendapat;

5. Buatlah penegasan terkait isu-isu krusial dalam pelayanan pelanggan

bagi P2KTD;

6. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Kegiatan 2: Mengidentifikasi Karakteristik Pelanggan


kegiatan pembelajaran tentang “mengidentifikasi karakteristik

pelanggan” dengan mengkaitkan hasil kajian kasus profil penyedia

peningkatan kapasitas teknis di tingkat kabupaten;

8. Peserta tetap dibagi ke dalam tiga kelompok, masing-masing

kelompok ditugaskan untuk melakukan identifikasi karakteristik

pelanggan Lembar Kerja 3.4.1;


dalam pleno;


bertanya;




Kegiatan 3: Merumuskan Strategi Pelayanan Pelanggan dalam

Mendukung Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenis di Desa


kegiatan pembelajaran tentang “merumuskan strategi pelanggan

dalam mendukung kegiatan peningkatan kapasitas teknis di desa”

dengan mengkaitkan hasil kajian terhadap karakteristik pelanggan

pada kegiatan belajar sebelumnya;

13. Peserta tetap dalam kelompok, masing-masing kelompok ditugaskan

untuk merumuskan strategi pelayanan pelanggan berdasarkan hasil

analisis terhadap karakteristik pelanggan. Fasilitasi diskusi

menggunakan Lembar Kerja 3.4.2;


dalam pleno;


bertanya;




Lembar Kerja 3.4.1

Matrik Analisis Karakteristik Pelanggan

No Karakteritik

Pelanggan

Pelanggan

Eksisting

Pelanggan

Potensial

A. Geografis

Wilayah

B. Demografis

Rata-tata usia

Pekerjaaan

Siklus hidup

C. Psikografis

Budaya atau Pola hidup

masyarakkat

Pola kepemimpinan

D. Perilaku

Manfaat penyedia

peningkatan kapasitas yang

diberikan

Alasan menggunakan

penyedia peningkatan

kapasitas

Tingkat pemanfaatan

penyedia peningkatan

kapasitas

Layalitas terhadap penyedia

peningkatan kapasitas

Kesiapan pembeli penyedia


Sikap terhadap produk

Pembuat keputusan untuk

membeli penyedia


Pemberi pengaruh



Lembar Kerja 3.4.2

Matrik Strategi Pelayanan Pelanggan

Elemen Uraian Kebutuhan

Pelanggan

Alternatif

Tindakan

Realibilitas Aspek ini mencerminkan

kemampuan untuk

memberikan apa yang

dijanjikan – dengan andal

dan tepat serta akurat.

Untuk mampu

memberikan reliabilitas

maka langkah yang harus

dilakukan yakni: (1)

pastikan bahwa anda

telah mengidentifikasi

kebutuhan pelanggan

dengan benar; (2) janjikan

hanya apa yang dapat

anda berikan dan (3)

tindak lanjuti untuk

memastikan bahwa

produk dan service telah

diberikan sesuai dengan

janji.

Assurance Aspek ini mencerminkan

kemampuan untuk

memberikan sesuatu yang

dapat dipercaya (terjamin

keandalan-nya).

Tangibel Aspek ini berkaitan

dengan aspek fasilitas

fisik/peralatan serta

penampilan personal dari

penyedia layanan. Strategi

tindakan yang layak

dilakukan antara lain

adalah menjaga ruang

kerja – apalagi yang

langsung berhadapan

dengan pelanggan — agar

tetap rapi. Lalu susunlah



Elemen Uraian Kebutuhan

Pelanggan

Alternatif

Tindakan

barang-barang dengan

teratur serta berperilaku

dan berpakaian secara

profesional

Empati Aspek ini berkaitan

dengan tingkat kepedulian

dan perhatian individu

yang diberikan kepada

pelanggan.

Responsif Aspek ini mencerminkan

kemampuan untuk

membantu pelanggan dan

memberikan layanan yang

cepat/responsif. Agar

mampu bersikpa responsif,

maka kita perlu

menampilkan sikap positif

atau “can-do attitude” ;

serta mengambil langkah

dengan segera untuk

membantu pelanggan,

dan memenuhi kebutuhan

mereka.



Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran tentang dokumentasi kegiatan P2KTD,

peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tujuan, manfaat dan metode pendokumentasian

kegiatan peningkatan kapasitas teknis di Desa;

2. Membuat pendokumentasian kegiatan peningkatan kapasitas teknis

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di Desa.

Waktu

3 JP (135 menit)

Metode

Curah Pendapat, Pemaparan, Video/film, Pleno.

Media

Media Tayang 3.5.1 “Pendokumentasian Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Teknis di Desa”;

Lembar Kerja 3.5.1: “Outline Penyusunan Dokumentasi Pembelajaran

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Bidang Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan di Desa”;

SPB

3.5


Dokumentasi Kegiatan


Teknis Desa Bidang


Lokal dan Kewirausahan



Lembar Informasi 3.5.1 “Dokumentasi Penyedia peningkatan kapasitas

Teknis”.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, dan infocus

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan, Manfaat dan Teknik Pendokumentasian Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Teknis di Desa


dicapai dalam pembelajaran tentang “tujuan, manfaat dan teknik

pendokomentasian kegiatan peningkatan kapasitas teknis di desa”;

2. Lakukan curah pendapat tentang tujuan dan manfaat pendokumen-

tasian kegiatan peningkatan kapasitas teknis dengan menggali hal-

hal sebagai berikut:

a. Apa yang dimaksud pendokumentasian kegiatan peningkatan

kapasitas teknis desa?

b. Mengapa P2KTD perlu melakukan pendokumentasian kegiatan

peningkatan kapasitas teknis di desa?

c. Apa saja manfaat dari pendokumentasian yang dilakukan oleh

P2KTD?

d. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendokumen-

tasikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan

oleh P2KTD?


gagasan atau saran terkait curah pendapat yang dilakukan;

4. Catatlah hal-hal pokok yang muncul dalam pembahasan tersebut;

5. Selanjutnya, paparkan beberapa teknik pendokumentasian kegiatan

peningkatan kapasitas teknis di Desa oeh P2KTD;

6. Buatlah penegasan terkait isu-isu krusial dari pendokumentasian

kegiatan peningkatan kapasitas teknis di Desa;

7. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.



Kegiatan 2: Mendokumentasikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Teknis di Desa oleh P2KTD


pembelajaran tentang praktek pendokumentasian kegiatan

peningkatan kapasitas teknis dengan mengkaitkan pada kegiatan

sebelumnya;

9. Bagilah peserta dalam tiga kelompok, masing-masing diberikan

sebuah video atau film pendek untuk diamati dan dibuatkan

dokumentasinya dengan menggunakan Lembar Kerja 3.5.1.

10. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengamati video dan

mencatat hal-hal yang penting, kemudian secara berkelompok

membuat rancangan hasil pendokumentasian untuk dipaparkan

dalam pleno;

11. Selanjutnya hasil dari pendokumentasian tersebut dipaparkan dalam

pleno untuk mendapatkan tanggapan dari peserta;

12. Buatlah penegasan dan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah

dilakukan.



Lembar Kerja 3.5.1

Outline Penyusunan Dokumentasi Pembelajaran Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

JUDUL: ………………………………………..

A. Pendahuluan

(Jelaskan secara umum dasar pemikiran, dan kondisi umum kegiatan inovasi dan layanan

peningkagtan kapasitas teknis yang diberikan oleh P2KTD)

B. Latar Belakang Masalah

(Identifikasikan permasalahan yang dihadapi masyarakat atau desa terkait dukungan

kegiatan peningkatan kapasitas teknis dan intervensi inovasi yang difasilitasi P2KTD)

C. Solusi

(Jelaskan solusi yang diambil oleh Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut)

D. Manfaat

(Jelaskan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah mendapatkan bantuan teknis

dari P2KTD berupa bimbingan, teknologi dan kegiatan pendukung lainnya)

E. Proses Penyelesaian Masalah

(Jelaskan langkah-langkah dari proses penyelesaian masalah berdasarkan solusi yang

dipilih termasuk pola dukungan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat mulai

dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan)

F. Pendanaan

(Jelaskan jumlah dan sumber pendanaan tersebut)

G. Pelaku

(Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam program dan penerima manfaat dari kegiatan

tersebut)



H. Hasil

(Jelaskan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai dampak (jangka pendek dab

jangka panjang) dari kegiatan atau solusi yang dipilih)

I. Pembelajaran

(jelaskan pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan tersebut)

J. Rekomendasi

(Uraikan saran dan masukan dari hasil intervensi yang telah dilakukan baik kepada para

pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, swasta dan pihak lainnya)



Merintis Produk Unggulan Desa Melalui Buah Naga

Masyarakat Desa Sukamaju yang sebelumnya

petani kakao dan lada memperbaiki mata

pencahariannya melalui budidaya tanaman

buah naga. Hal ini dilakukan karena kondisi

tanah dan ketinggian desa cocok untuk

pengembangan budidaya buah naga, jangka

waktu panen relatif cepat, serta harga jual

bersaing. Tak tanggungtanggung, Pemerintah

Desa mengeluarkan Peraturan Desa agar

warganya menanam minimal 20 pohon buah

naga di rumah atau tanah mereka. Alhasil,

desa ini menjadi pemasok buah naga cukup

diperhtungkan di Sinjai.

.

LATAR BELAKANG MASALAH Desa Sukamaju, Kecamatan Tellu Limpoe

terletak di dataran rendah di Kabupaten

Sinjai, dengan sumber penghasilan

mayoritas penduduk desa adalah kakao

dan lada

Pada tahun 2011 kondisi perekonomian

terganggu Karena wabah hama

Penggerek Buah Kakao (PBK), busuk

buah, dan turunnya harga kakao di pasaran. Demikian juga dengan lada, tanaman banyak yang

mati karena hama busuk akar dan kekurangan air saat kemarau

Meski mampu panen sepanjang tahun, namun dibutuhkan waktu 3-5 tahun untuk panen kakao

jika mengganti tanaman kakao dari awal tanam

Banyak kebun kakao dan lada yang tak menghasilkan sesuai harapan dan bahkan wabah hama

menular ke pohon lain.



SOLUSI Peningkatan pendapatan

masyarakat melalui budidaya buah

naga dan menjadikan buah naga

sebagai produk unggulan desa.

PROSES PENYELESAIAN MASALAH (1) Dua warga Desa Sukamaju

mendapat informasi

tentang potensi budidaya

tanaman buah naga yang

melihat kesuksesan petani

tanaman tersebut dari

Kalimantan Timur dan

cocok dengan kondisi

desa yang berada di

dataran rendah;

(2) Warga Desa tersebut

membawa pulang

beberapa stek tanaman buah naga untuk dicoba tanam di halaman rumahnya sebagai

tanaman pengganti kakao dan lada yang sudah tidak produktif;

(3) Hasil ujicoba ini menghasilkan panen pertama setelah 8 bulan masa tanam dan terjual

cepat dengan harga Rp 26.000 per kilogram sehingga menarik perhatian 60% persen

warga Desa

(4) Warga berbondong-bondong berkonsultasi dengan dua pionir buah naga di Desa;

(5) Sukamaju ini tentang keinginan mereka mencoba menanam buah tersebut di pekarangan

rumahnya masing-masing;

(6) Warga diberi gratis oleh sang pionir bibit buah naga dari stek pohon yang sudah

berbuah

(7) Pada tahap awal penanaman buah naga, warga sering mendatangi rumah sang pionir

dan berkumpul untuk berkonsultasi cara merawat buah naga yang baik;

(8) Warga mulai menikmati panen buah naga dan hasilnya dikumpulkan di rumah salah satu

pionir untuk dijual. Melihat potensi panen yang besar dan serempak, warga mulai

mencari jejaring pemasaran dan kemungkinan kerja sama dengan toko buah dan

supermarket;

(9) Salah satu warga mendapat kepercayaan untuk bekerja sama dengan supermarket

ternama di kota sebagai pemasok buah naga segar melalui Asosiasi Pedagang Buah;



(10) Tuntutan pasar akan buah naga yang semakin besar ini menarik perhatian Pemerintah

Desa untuk mendorong budidaya buah naga tersebut sebagai komoditas desa;

(11) Pemerintah Desa membahasnya dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kepala dusun,

kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa membahas rancangan Peraturan

Desa;

(12) Pemerintah Desa menerbitkan Peraturan Desa yang mewajibkan masyarakat menanam

minimal 20 pohon buah naga di pekarangannya dengan tujuan mewujudkan Desa

Sukamaju sebagai sentra buah naga kabupaten;

(13) Pemerintah Desa memberikan subsidi stek bibit yang diperoleh dari pemangkasan rutin

batang buah naga, menampung hasil panen selama pemasaran belum stabil, membentuk

kelompok tani, serta bergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang

sudah ada;

(14) Salah satu pionir belajar mengatasi persoalan yang dihadapi (hama penyakit,

pemupukan) dengan memanfaatkan jaringannya sebagai sumber informasi (sales pupuk

dan obat-obatan tanaman)

(15) Warga dan Kepala Desa terus melakukan penetrasi pasar, baik kepada pedagang kecil

maupun perusahaan besar

(16) Melibatkan warga desa yang tinggal di kota besar untuk membuka jaringan pasar dan

menjalin kemitraan dengan Asosiasi Pedagang Buah di Makassar.



HASIL 100 persen warga Desa yang memiliki

pekarangan dan lahan kosong menanam buah

naga

Pendapatan masyarakat meningkat sebesar

20% persen dibandingkan saat menjadi

petani kakao dan lada. Dengan luas lahan

yang sama, sebagai petani kakao dan lada

mendapatkan hasil Rp 5 juta sedangkan

sebagai petani buah naga penghasilannya

Rp 6 juta untuk sekali panen;

Desa Sukamaju dikenal di Kabupaten Sinjai

sebagai sentra buah naga yang memiliki

narasumber budidaya tanaman buah naga;

Warga dapat menikmati 8 kali panen buah

naga setiap tahun dengan hasil 30-40 ton

setiap panen, dimana harga jual Rp 20

ribu/kg;

Pemasaran meluas hingga Makassar dan

Kendari, dan telah menjalin kemitraan

dengan Asosiasi Pedagang Buah.

PEMBELAJARAN Inisiatif yang kuat dapat membawa perubahan

signifikan dengan dasar pengetahuan yang baik

dan mampu menunjukkan contoh nyata.

REKOMENDASI o Perlu melibatkan BUMDes dalam

pemasaran sehingga dapat berkontribusi

dalam pendapatan asli desa (PAD), bila

BUMDes sudah dibentuk;

o Perlu pelatihan untuk produksi buah naga

yang tidak layak jual/apkir agar diolah

menjadi makanan olahan;

o Dengan semakin meluasnya jangkauan

pemasaran, kualitas panen perlu

dipertahankan.



Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tujuan, manfaat dan prinsip-pronsip pengelolaan

keuangan organisasi khususnya P2KTD;

2. Menilai kondisi keuangan organisasi;

3. Menyusun rencana keuangan P2KTD dalam mendukung

penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas teknis di desa.

Waktu

3 JP (135 menit)

Metode

Pemaparan, curah pendapat, praktek, pleno.

Media

Media Tayang 3.6.1: “Pengelolaan Keuangan”;

Lembar Kerja 3.6.1: “Formulir Identifikasi Kinerja Keuangan Organisasi”;

Lembar Kerja 3.6.2: “Menyusun Rencana Keuangan P2KTD”;

Lembar Informasi 3.6.1 “Mengelola Keuangan”.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, dan infocus

SPB

3.6


Pengelolaan Keuangan



Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan, Manfaat dan Prinsip-prinsip Pengelolaan

Keuangan P2KTD


dicapai dalam pembelajaran tentang “tujuan, manfaat dan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan P2KTD”;

a. Awali kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan

sebagai berikut:

b. Apa yang Anda pahami tentang pengelolan keuangan P2KTD?

c. Mengapa P2KTD perlu memiliki kemampuan dalam mengelola

keuangan?

d. Bagaimana ruang lingkup pengelolaan keuangan P2KTD?

2. Lakukan tanya jawab dan curah pendapat, catat pendapat peserta

latih di kertas plano. Pelatih memberikan penegasan kembali dari

jawaban peserta;

3. Paparkan konsep dasar (tujuan, manfaat dan prinsip-prinsip dasar)

pengelolaan keuangan menggunakan media tayang yang telah

disediakan.

4. Setelah pemaparan, bandingkan dengan hasil curah pendapat

peserta mengenai definisi dan konsep dasar pengelolaan keuangan.

Berikan kesempatan pada peserta untuk sesi tanya-jawab;

5. Pelatih menutup sesi dengan menegaskan kembali konsep dasar dan

pengertian pengelolaan keuangan.

Kegiatan 2: Menilai Kondisi Keuangan P2KTD


dicapai dalam pembelajaran tentang “menilai kondisi keuangan

P2KTD” dengan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya;

7. Ajukan beberapa pertanyan pembuka kepada peserta:

a. apakah organisasinya mempunyai laporan keuangan?

b. apakah laporan keuangan selalu diperbaharui?

c. apakah pernah di audit?

8. Kemudian tanyakan kembali kepada peserta “apa pentingnya

mengetahui kondisi keuangan P2KTD”. Beri kesempatan untuk saling

memberikan pendapat dan komentar;

9. Buatlah catatan pokok dari penjelasan atau jawaban peserta;



10. Tayangkan dan jelaskan secara singkat tentang siklus pengelolaan

keuangan yang sudah disediakan. Kemudian integrasikan hasil

paparan siklus dengan kesimpulan yang sudah dibuat sebelumnya

(berdasarkan hasil curah pendapat sebelumnya);

11. Selanjutnya mintalah peserta untuk mengisi lembar kerja yang sudah

disediakan untuk menilai kinerja keuangan organisasi. Jika ada

beberapa peserta yang berasal dari satu organisasi yang sama bisa

dikelompokkan. Berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengisi

formulir tersebut;

12. Secara pleno, mintalah beberapa peserta untuk memaparkan hasil

analisis terhadap kinerja keuangan organisasinya dengan menjawab

pertanyaan berikut:

a. Dengan melihat hasil analisis laporan keuangan organisasi

tersebut, apa kesan anda?

b. Hal-hal apa yang masih lemah dalam pengelolaan keuangan

organisasi tersebut dan berikan alternatif solusi?

13. Berikan penegasan terhadap pentingnya mengenal kondisi keuangan

dalam mendorong keberlangsung kegiatan organisasi.

Kegiatan 3: Menyusun Rencana Keuangan Usaha

14. Menyampaikan tujuan sesi ini tentang pentingnya melakukan

perhitungan yang benar dalam menyusun rencana keuangan P2KTD;

15. Menjelaskan poin-poin penting dalam perencanaan usaha dari sisi

perhitungan, yaitu dengan menghitung semua pembiayaan yang

diperkirakan akan dikeluarkan dalam memulai usahadengan

menghitung semua sumber dana dan pembiayaan, sehingga

dihasilkan rencana keuangan yang dibutuhkan, mencakup:

a. Penentuan modal usaha – sumber modal usaha

b. Perhitungan harga produk atau jasa

c. Biaya promosi

d. Biaya tenaga kerja

e. Biaya langsung – biaya tidak langsung

16. Bagilah peserta dalam kelompok, masing-masing diberikan Lembar

Kerja 3.6.1;

17. Meminta kelompk untuk mendikusikan dan menyusun rencana

keuangan P2KTD berupa pembiayaan, modal usaha, prediksi

perhitungan keuntungan dan perencanaan arus kas dalam setahun.



Pelatih melakukan supervisi kepada masing-masing kelompok untuk

membantu peserta mempertajam perencanaan keuangan usaha:

18. Hasil kerja kelompok kemudian dipaparkan dalam pleno untuk

mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta;

19. Pada akhir sesi lakukan penegasan terkait hal-hal pokok yang terkait

penyusunan rencana keuangan P2KTD;

20. Pada akhir sesi buatlah kesimpulan.



Lembar Kerja 3.6.1

Formulir Identifikasi Kinerja Keuangan Organisasi

jar

Pernyataan Tidak Ya Selalu Kadang-

kadang

Sangat

jarang

Memiliki sumber pendanaan organisasi

yang variatif

Organisasi mampu menyediakan dana

sesuai dengan kebutuhan

program/proyek

Organisasi memiliki kegiatan fundraising

yang berhasil menunjang pembiayaan

program/proyek

Melibatkan seluruh staf atau bagian

dalam penyusunan anggaran organisasi

Secara periodik membahas laporan

keuangan dengan semua bidang/unit,

sehingga dapat melakukan pengendalian

biaya

Secara periodik menyusun estimasi

anggaran untuk tahun depan

Menerapkan prinsip penganggaran yang

menempatkan dana sesuai dengan tujuan

organisasi dan prioritas program

Memiliki sistem keuangan yang menjamin

keamanan dalam penggunaan dana

Melaksanakan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan sesuai dengan

standar akuntansi.

Sistem dan prosedur keuangan dipahami

dan diikuti oleh seluruh staf secara teratur

Sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan organisasi memperhatikan

kepentingan pengelolaan

program/proyek.

Setiap transaksi keuangan dapat

dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Menerapkan prosedur pengadaan barang

dan jasa dalam pelaksanaan program

Laporan keuangan organisasi tepat waktu.

Laporan keuangan organisasi secara

teratur diaudit oleh auditor independen.



Lembar Kerja 3.6.2

Menyusun Rencana Keuangan P2KTD

1. Menentukan Biaya Produk dan Jasa Usaha

Biaya : adalah semua uang yang dikeluarkan utuk membuat dan menjual produk atau

jasa usaha.

Perhitungan biaya adalah cara menghitung total dari biaya yang dikeluarkan untuk

membuat atau menjual produk barang atau penyediaan jasa.

Penentuan biaya bertujuan untuk:

Menentukan harga;

Menurunkan dan mengendalikan harga;

Membuat keputusan yang lebih baik untuk usaha

Merencanakan masa yang akan datang

Jenis Biaya:

Biaya Langsung: semua biaya yang secra langsung terkait dengan produk atau layanan

yang dibuat. Biaya langsung dapat meliputi:

Biaya bahan langsung: semua uang yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang

terkait barang atau jasa yang akan dijual

Biaya Tenaga Kerja langsung: semua uang yang dikeluarkan usaha untuk upah,

gaji, tunjangan orang yangsecara langsung terlibat dalam memproduksi barang

atau jasa usaha. Waktu yang dihabskan untuk membuat produk haruslah mudah

untuk dihitung dan biaya tenaga kerja lagsung harus cukup besar untuk

menambahkan biaya tenaga kerja langsung total

Biaya Tidak langsung: adalah semua iaya lain yang dikeluarkan untuk menjalankan

usaha, misalnya biaya sewa, bunga, listrik. Biaya tidak langsung biasanya tidak terkait

langsung dengan satu produk barang atau jasa tertentu. Biaya tidak langsung sering

disebut biaya operasional atau pengeluaran.

Biaya Total = biaya bahan langsung + biaya tenaga kerja langsung + biaya

tidak langsung



2. Menentukan Harga untuk Usaha Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa

Langkah 1. Tuliskan semua kebutuhan operasional yang diperlukan untuk menghasilkan

sebuah produk atau penyedia peningkatan kapasitas: Misalnya: Produk: Jasa Pelatihan 3

hari untuk 20-30 peserta:

Kegiatan unit unit Hari Jumlah

Sub-

Total Total

A. Bahan

1. Kebutuhan

pelatihan (kertas

plano, spidol) 1 unit x 1 kalli x 1

300.000

300.000

2. Sewa LCD 1 unit x 1 kali x 3 100.000 300.000

3. Spanduk pelatihan 2 unit x 1 kali x 1 100.000 200.000

4. Souvenir peserta,

tas peserta, materi 1 pack x 1 time x 30 50.000 1.500.000

5. Cetak sertifikat 1 pack x 1 kali x 30 7.000 210.000

Sub-total 2.510.000

B.Transport Implementasi pelatihan ( 3 days)

6. Transport pelatih

reguler dan staf 3 orang x 1 kali x 3 150.000 1.350.000

7. Transport

narasumber 2 pack x 1 kali x 1 150.000 300.000

8. Lumpsum 5 pack x 1 kali x 3 50.000 750.000

Sub total 2.400.000

C. Honor SDM

9. Pelatih Senior 2 orang x 1 kali x 3 1.000.000 6.000.000

10. Tenaga

Ahli/Narasumber

Tambahan 2 orang x 1 kali x 1 750.000 1.500.000

11. Notulen & Admin

staff 1 orang x 1 kali x 3 500.000 1.500.000

Sub-total 9.000.000

Total Per Unit

Pelatihan 3 hari 13.910.000

Biaya yang dikeluarkan untuk satu unit pelatihan untuk 30 peserta selama 3 hari di desa

adalah Rp 13.910.000,- . Selanjutnya hitung dan kelompokkan satu persatu


Sub-

Total Total

A. Bahan

1. Kebutuhan pelatihan

(kertas plano, spidol) 1 unit x 1 kalli x 1 300.000 300.000

2. Sewa LCD 1 unit x 1 kali x 3 100.000 300.000

3. Spanduk pelatihan 2 unit x 1 kali x 1 100.000 200.000




Sub-

Total Total

4. Souvenir peserta, tas

peserta, materi 1 pack x 1 time x 30 50.000 1.500.000

5. Cetak sertifikat 1 pack x 1 kali x 30 7.000 210.000

Sub-total 2.510.000

B.Transport Implementasi pelatihan ( 3 days)

6. Transport pelatih

reguler dan staf 3 orang x 1 kali x 3 150.000 1.350.000

7. Transport narasumber 2 pack x 1 kali x 1 150.000 300.000

8. Lumpsum 5 pack x 1 kali x 3 50.000 750.000

Sub total 2.400.000

Total 4.910.000

Langkah 2. Menghitung Biaya Tenaga Kerja Langsung

Hitunglah biaya upah, gaji, dan tunjangan untuk pegawai yang bekerja langsung dalalm

memproduksi barang atau jasa. Setiap usaha memerlukan semua informasi tentang

biaya tenaga kerja yang diperlukan. Gunakanlah formulir biaya tenaga kerja untuk

perencanaan usaha. Berikut formulir Penentuan biaya tenaga kerja untuk Konsultan XYZ

1. Nama dari tiap orang yang bekerja untuk usaha jasa yang dibuka

2. Jumlah jam kerja tiap orang dalam usaha per bulan

3. Berapa besar upah yang dibayarkan ke tiap orang per bulannya

4. Berapa jam yang digunakan tiap orang dalam produksi per bulan

5. Berapa besar upah bulanan untuk waktu yang dihabiskan dalam memproduksi

/menjalankan layanan

6. Berapa jam yang digunakan tiap orang untuk bekerja namun bukan untuk

memproduksi

7. Berapa besar upah bulanan tiap orang untuk waktu yang dihabiskan, tidak terkait

dengan produksi

Formulir Penentuan Biaya Tenaga Kerja

1 2 3 Biaya Tenaga Kerja

Langsung

Biaya Tenaga Kerja

Tidak Langsung

1 2 3 4 5 6 7

No SDM Jam

Kerja

Total

/bulan

Gaji /Bulan Waktu

yang

digunakan

untuk

produksi/

bulan

Upah untuk

waktu

produksi/

pelayanan

Waktu

Yang

digunakan

bukan

untuk

Upah

untuk

waktu

yang

digunakan

bukan



1 2 3 Biaya Tenaga Kerja

Langsung

Biaya Tenaga Kerja

Tidak Langsung

1 2 3 4 5 6 7

produksi/

bulan

untuk

produksi

1 Budi, tenaga

Ahli Full time,

Pelatih Utama

160 7.500.000 160 7.500.000 - -

2 Kartika, Pelatih

Yunior

160 3.000.000 160 5.500.000 - -

3 Vivi, Pelatih

/Tenaga Ahli

Tambahan

40 3.000.000

4 Doni, Pelatih

tenaga Ahli

tambahan

40 3.000.000

5. Narasumber 1 20 2.000.000

6 Narasumber 2 20 2.000.000

7 Notulen

Pelatihan

40 1.500.000

5 Dina, staf

administrasi

160 2.000.000 - - 160 2.000.000

6 Dodi,

Marketing

160 2.000.000 - - 160 2. 000.000

Total 480 jam 24.500.000,- 320 jam 4.000.000

Biaya tenaga kerja langsung per jam

Jumlah yang dibayarkan tiap bulan untuk waktu dalam produksi /Jumlah Jam yang

digunakan untuk produksi per bulan = 24.500.000/ 480 jam = Rp 51.041,- per jam. Biaya

tenaga kerja langsung per jam memberikan informasi kepada Anda berapa biaya yang

dikeluarkan dari usaha untuk staf yang bekerja langsung dalamproduksi tiap jamnya.

Anda memerlukan informasi ini untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung untuk

tiap produk yang dibuat usaha Anda, atau tiap jasa yang disediakan usaha Anda.

Biaya tenaga kerja langsung per unit

Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit, Anda harus mengetahui waktu

yang dipakai untuk membuat tiap unit dan biaya tenaga kerja langsung per jam, baru

kemudian And adapat menggunakan Formulir Penentuan Biaya Produk untuk

menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit.

Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan penyedia peningkatan kapasitas

pelatihan 3 hari adalah meliputi 1 hari persiapan, 3 hari pelatihan dan 1 hari pelaporan,

maka setiap unit 3 hari pelatihan waktu yang digunakan dari persiapan sampai

pelaporan adalah 5 hari x 8 jam = 40 jam. Dengan demikian, waktu yang diperlukan per



unit produk penyedia peningkatan kapasitas pelatihan 3 hari membutuhkan 40 jam,

maka biaya untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit sebagai berikut:

Menghitung Biaya Tenaga Kerja Langsung per unit:

Waktu per unit produk

jasa

x Biaya tenaga kerja langsung per

jam

Biaya TKL Per

Unit

40 jam x Rp Rp 51.041,- Rp 2.041.640,-

Langkah 3. Menghitung biaya tidak langsung

Biaya total untuk satu unit terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung

dan biaya tidak langsung.

Biaya Bahan

Langsung

+ Biaya tenaga Kerja

langsung

+ Biaya Tidak

Langsung

= Biaya Total

Biaya tidak langsung adalah semua biaya lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan

usaha, misalnya sewa dan listrik.

Contoh Formulir Biaya Tidak Langsung

No Biaya Tidak Langsung per bulan Biaya

1 Sewa ruang usaha 0,-

2 Listrik dan Air 500.000,-

3 Langganan Internet 500.000,-

4 Asuransi BPJS Tenagakerja (4 x 250.000) 1.000.000,-

5 Bunga Pinjaman 0,-

6 Tenaga Kerja Tidak Langsung 4.000.000,-

7 Kertas, tinta, dan peralatan kantor 1.000.000,-

8 Penyusutan (1 laptop, 1 PC, 1 LCD) 368.000,-

9 Biaya transport (bensin) 1.000.000,-

10 Biaya lain-lain 1.000.000,-

Total Biaya Tidak Langsung per bulan 9.368.000,-

Penyusutan adalah hilangnya nilai peralatan dan ini merupakan biaya pada usaha

Anda. Biaya total membeli peralatan dibagi jumlah tahun yang anda harapkan peralatan

tersebut dapat digunakan. Di dalam ragam usaha, biaya penyusutan cukup tinggi,

sehingga penting untuk memasukkan penyusutan ke dalam biaya tidak langsung. Biaya

penyusutan biasanya diberlakukan untuk biaya peralatan yang memiliki nilai tinggi dan

tahan untuk waktu yang lama

Contoh perhitungan biaya penyusutan:



Laptop – diperkirakan akan digunakan selama 5 tahun, harga laptop 7 juta,maka

biaya penyusutan dalam waktu 5 tahun yang harus dipersiapkan dalam pembiataan

bulanan adalah (Rp 7 juta : 5 tahun) ; 12 bulan = Rp 166.666,- (Rp 117.000,-)

Personal Komputer – PC : 8 juta – perkiraan biaya penyusutan: (Rp 8 juta : 5 tahun):

12 bulan = 133.333,- ( Rp 134.000,-)

LCD – harga 7 juta : perkiraan biaya penyusutan : (Rp 7 juta : 5 tahun ) ; 12 bulan =

116.666 (Rp 117.000,-)

Maka total biaya penyusutan untuk 1 laptop, LCD dan PC adalah : Rp 117.000+ Rp

134.000+ 117.000 = Rp 368.000,-

Langkah 3. Menghitung biaya tidak langsung per unit

Biaya tidak langsung total utuk sebuah bisnis baru hars dibagidan ditangung oleh setiap

produk barang atau jasa yang dibuat. Biaya tidak langsung untuk sebuah barang (unit)

tergantung dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk emmbuat unit tersebut.

Semakin lama dibuatnya, semakin tinggi biaya tidak langsung untuk satu unit. Bila

terhitung dalam formulir perhitungan biaya tidak langsung sebesar Rp 9.368.000,- per

bulan, maka biaya tidak langsung tersebut harus ditambahkan ke biaya tiap unit yang

dibuat pada usaha tersebut. Untuk menghitung biaya tidak langsung untuk tiap unit,

lembaga XYZ menggunakan formulir penentuan biaya produk.

Pertama, menghitung biaya tidak langsung per jam untuk semua unit yang dibuat

bisnisnya.

Menghitung biaya tidak langsung per jam:

Biaya tidak langsung

total per bulan

Dibagi dengan Jumlah total jam

dalam produksi per

bulan

Biaya Tidak

Langsung Per Jam

Rp 9.368.000,- : 480 Rp 19.516,-

Kedua : Menghitung biaya tidak langsung per unit

Total waktu per

unit

Dikalikan

dengan

Biaya Tidak Langsung Per

Jam

Biaya Tidak Langsung

per Unit

40 jam x Rp 19.516,- Rp 780.640,-

Langkah 4. Menjumlahkan Biaya Total

Setelah melakukan langkah 1,2,3 dari menentukan biaya memberikan pelayanan paket

jasa pelatihan, maka Anda memiliki semua jumlah yang dibutuhkan untuk menghitung

biaya total paket pelatihan.



Jumlahkan semua ke dalam formulir Penentuan Biaya Produk

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4

Biaya Bahan Langsung Biaya Tenaga Kerja

langsung

Biaya Tidak

Langsung

Biaya Total

Rp 4.910.000,- Rp 2.041.640,- Rp 9.368.000,- Rp 16.319.640,-

Maka, biaya total per unit atau biaya produksi jasa pelatihan selama tiga hari untuk 30

peserta adalah Rp 16.319.640,-

3. Menentukan Rencana Harga Pemasaran Produk Jasa

Aspek - Aspek

Produk atau Jasa

Produk A.

Paket Pelatihan 3 hari

untuk 30 orang

Produk B

Paket Pelatihan

untuk 20 peserta

Produk C.

Paket Pelatihan

Untuk 15 peserta

A.Biaya Produksi

Total Biaya Produksi

Per Unit (3 hari)

Rp 16.319.640,-

Biaya produksi per

orang selama 3 hari

Rp 543.988,- Rp 815.982,- Rp 1.087.000,-

Biaya produksi per

orang per hari

Rp 181.329,- Rp 271.994,-

Rp 362.658,-

B. Harga Pesaing

(cek harga di pasaran

dengan jasa peatihan

yang sama, dengan

target konsumen yang

sama)

Harga Terendah : Rp 150.000,-/orang/hari

Harga Tertinggi: Rp 1.000.000,-/orang per hari

C. Alasan dalam

penetapan harga (Cek

dengan Nilai

Lebih/Preposisi nilai

Produk Jasa Anda)

1. Harga murah agar bersaing dengan target konsumen di Desa

2.Adanya keunggulan dari sisi pengalaman

3. Kekhasan untuk pelayanan konsultasi paska pelatihan

4. Temanya masih jarang, penyedia jasa lain belum menguasai

Referensi 20 % minimum – 50%

diambil rerata 30% untuk grup dan 50% untuk penjualan

produk per orang

D. Harga Jual Produk

1.Harga Jual per

orang selama 3 hari

(30%)

Rp 707.184,-

Rp 750.000,-

Rp 1.060.776,-

Rp 1.075.000,-

Rp 1.413.100

2.Harga Jual per

orang per hari (50%)

Rp 271.993

Rp 275.000,-

Rp 407.991

Rp 410.000,-

Rp 543.987,-

Rp 545.000



Aspek - Aspek

Produk atau Jasa

Produk A.

Paket Pelatihan 3 hari

untuk 30 orang

Produk B

Paket Pelatihan

untuk 20 peserta

Produk C.

Paket Pelatihan

Untuk 15 peserta

E. Potongan Harga

Potongan harga

diberikan pada

pelanggan khusus

Ada harga Diskon 5% Tidak Ada Diskon Tidak Ada Diskon

Alasan memberikan

potongan harga

Masa promosi Tidak Ada Tidak Ada

Pemberian kredit

diperbolehkan pada

pelangga atau jenis

tertentu

Tidak Ada Tidak Ada Tidak ada

Alasan

memperbolehkan

pembayaran kredit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dana Yang Harus Dipenuhi sebagai Modal Awal

Contoh : Produk Jasa Pelatihan

Pembiayaan Pra Operasi

Usaha

Operasi

Usaha Awal

Keterangan

(Beli/ Sewa/ Hibah)

Beri Tanda V Beri tanda V B/S/H Jumlah Biaya

Pendaftaran usaha

Gaji pegawai bulan

pertama

(admin/keuangan,

marketing, tenaga

ahli, pelatih)

Komputer

Laptop

LCD

Ruang Usaha

Meja

Rak

Kursi

Pesanan sovenir/ tas

Promosi (flyer, brodur,

profile usaha, banner)

Keikutsertaan

Pameran

Asuransi pegawai

BPJS

Mobil /kendaraan

Promosi penjualan



Pembiayaan Pra Operasi

Usaha

Operasi

Usaha Awal

Keterangan

(Beli/ Sewa/ Hibah)

Beri Tanda V Beri tanda V B/S/H Jumlah Biaya

Tagihan telepon

Tagihan listrik

Tagihan internet

Stok kertas, spidol,

alat tulis

Biaya perjalanan

promosi

Pembayaran pinjaman

Pembuatan modul

Lain-lain

Total



Pokok Bahasan 4

RENCANA BISNIS DAN

TINDAK LANJUT



Tujuan

Setelah mengikuti proses pembelajaran tentang rencana bisnis penyedia

peningkatan kapasitas teknis, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan tujuan dan manfaat rencana bisnis P2KTD dalam

penyelenggara an kegiatan peningkatan kapasitas teknis di Desa;

2. Menyusun rencana bisnis P2KTD dibidang pengembangan ekonomi

lokal dan kewirausahaan dengan menggunakan Bussiness Model

Canvas.

Waktu

10 JP (450 menit)

Metode

Pemaparan, Studi kasus, Praktik Bussiness Model Canvas, dan Pleno.

Media

Media Tayang 4.1.1: “Analisis Potensi Pasar P2KTD”;

Lembar Kerja 4.1.1: “Matrik Business Model Canvas”;

Lembar Informasi 4.1.1 “Penerapan Bussiness Model Canvas dalam

Rencana Bisnis P2KTD”.

Alat Bantu


SPB

4.1


Rencana Bisnis (Bussiness

Plan) Penyedia Peningkatan




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Tujuan dan Manfaat Rencana Bisnis P2KTD dalam

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis P2KTD


dicapai dalam pembahasan tentang “Tujuan Dan Manfaat Rencana

Bisnis Penyedia peningkatan kapasitas Teknis P2KTD” dengan

mengkaitkan hasil pembelajaran sebelumnya (PB 2 dan PB 3);

2. Pelatih memaparkan tujuan dan manfaat Rencana Bisnis P2KTD

dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis di Desa

berdasarkan hasil analisis potensi dan peluang pasar khususnya

dibidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di Desa

dengan menggunakan Media Tayang yang tersedia;

3. Berikan kesempatan peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat,

mengkritisi dan saran atas pemaparan yang dilakukan;

4. Lakukan penegasan secara ringkas dan jelas terkait isu-isu penting

yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusunan rencana bisnis

P2KTD dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas

teknis di Desa;



Kegiatan 2: Menyusun Rencana Bisnis P2KTD menggunakan Bussiness

Model Canvas


kegiatan pembelajaran tentang “menyusun rencana bisnis P2KTD

menggunakan Bussiness Model Canvas”.

7. Awali dengan penjelasan tentang konsep dan tahapan Bussiness

Model Canvas dengan menggunakan media tayang yang telah

disediakan;

8. Berikan kesempatan kepada peserta bertanya, menggapi dan

mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut;

9. Selanjutnya mintalah masing-masing peserta sesuai asal organisasi-

nya untuk menyusun rencana bisnis penyedia peningkatan kapasitas

teknis bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di

desa dengan menggunakan hasil kajian yang telah dilakukan pada

sesi-sesi sebelumnya;

10. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menyusunnya sesuai

dengan hasil analisis yang telah dilakukan pada pokok bahasan



sebelumnya dengan mengambil kasus lembaga/P2KTD

bersangkutan. Hasil rumusan rencana bisnis di tuangkan dalam

Lembar Kerja 4.1.1 dan 4.1.2;

11. Mintalah beberapa wakil dari peserta untuk memaparkan hasil

kerjanya dalam pleno;

12. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, menanggapi

dan mengkiritisi;

13. Lakukan penegasan terhadap beberapa hal yang perlu mendapatkan

perhatian khusus. Berikan catatan terhadap masing-masing paparan

sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan;




Lembar Kerja 4.1.1

Matrik Bussiness Model Canvas

Mitra Utama

(Key Partners)

Kegiatan Pokok

(Key Activities)

Nilai

Ditawarkan

(Values

Propositions)

Hubungan

Pelanggan

(Costomer

Relationships)

Kelompok

Sasaran

(Customer

Segment)

Sumber Daya

Utama

(Key Resources)

Saluran

(Channels)

Struktur BIaya

(Cost Structures)

Arus Keuntungan

(Revenue Streams)



Lembar Kerja 4.1.2

Matrik Strength, Opportunities, Aspiration, Result (SOAR) Analysis

Aspek Kekuatan

(Strength)

Peluang

(Opportunities)

Aspirasi

(Aspiration)

Hasil

(Result)

Kelompok Sasaran

(Customer

Segments)

Nilai ditawarkan

(Value

Propositions)

Saluran (Channels)

Arus Keuntungan

(Revenue Streams)

Sumberdaya

Utama (Key

Resources)

Kegiatan Pokok

(Key Activities)

Mitra Utama (Key

Partners)

Struktur Biaya

(Cost Structure)



SPB

4.2


Rencana Kerja Tindak Lanjut

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menyusun Rencana

Kerja Tindak Lanjut (RKTL) paska pelatihan untuk mendukung peningkatan

kapasitas organisasi dalam memberikan penyedia peningkatan kapasitas

teknis kepada Desa.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Media

Media Tayang 4.2.1;

Lembar Kerja 4.2.1: Matrik Diskusi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);

Alat Bantu

Kertas plano, metaplan, spidol dan Lakban, LCD, Laptop, dan WhiteBoard



Proses Pembelajaran

1. Jelaskan kepada peserta tentang tujuan, proses dan hasil dari

penyusunan RKTL kepada peserta;

2. Mintalah kepada masing-masing peserta untuk menyusun rencana

tindak lanjut pasca pelatihan bagi masing-masing P2KTD untuk

mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa atau secara tim

yang telah dibentuk di lokasi atau wilayah kerja masing-masing;

3. Diskusikan hasil reaksi masing-masing peserta dan buatlah

kesepakatan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam

rangka menindaklanjuti hasil pelatihan dengan menggunakan

Lembar Kerja 4.2.1;

4. Hasilnya rumusan RKTL kemudian ditempelkan di dinding untuk

dibahas dalam pleno;

5. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapinya dan

kumpulkanlah gagasan pokok tentang tindak lanjut yang mungkin

dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok atau tim;

6. Tutup acara ini dengan permainan ringan untuk menyegarkan

suasana, untuk menimbulkan kesan yang positif pada akhir sesi

pelatihan;

7. Serahkan kembali kendali acara kepada panitia penyelenggara

untuk menutup secara resmi dan diakhiri dengan do’a.



Lembar Kerja 4.2.1

Matrik Diskusi: Rencana Kerja Tindak Lanjut

No. Aspek penting yang Perlu

ditindaklanjuti

Langkah-

Langkah

Pemangku

Kepentingan Potensi Waktu

1. Menyempurnaan Bussiness Plan di

tingkat lembaga

2. Sosialisasi keberadaan P2KTD

(lembaga) ke Kecamatan dan Desa

3. Keterlibatan dalam Forum P2KTD di

tingkat Kabupaten

4. Dll.

5.

6.

7.

8.

Catatan:

(1) Tabel ini sebagai acuan umum saja, peserta diskusi dapat memodifikasi sesuai

kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian lain tentang rencana

tindak lanjut bagi P2KTD dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa;

(2) Jelaskan proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan di setiap aspek yang

perlu ditindaklanjuti, seperti rapat internal, penyiapan dokumen pendukung

kelembagaan, konsultasi dengan pemerintah daerah, analisis dokumen

perencanaan Desa, kerjasama Pendamping Desa, berpartisipasi dalam bursa

inovasi dan lain-lain;

(3) Identifikasikan pemangku kepentingan yang terlibat baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam mendorong kegiatan tersebut baik internal maupun

eksternal;

(4) Identifikasikan potensi atau sumber daya pendukung disetiap aspek yang perlu

ditindaklanjuti;

(5) Tetapkan perkiraan waktu masing-masing tahapan yang telah direncanakan.



Pokok Bahasan 1

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DESA


SPB

1.1.1

Lembar Informasi

Pokok-Pokok Kebijakan

Program Inovasi Desa

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan

kewenangan, antara lain: kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

skala Desa, disamping meningkatkan kapasitas finansial Desa melalui, khususnya: Dana

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), agar Desa-Desa meningkat kemampuannya

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Namun demikian, disadari bahwa kapasitas Desa dalam menyelenggarakan

pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu

dapat dideteksi pada aras pelaku (kapasitas aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat),

kualitas tata kelola Desa, maupun support system yang mewujud melalui regulasi dan

kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian dan pemanfaatan kegiatan

pembangunan kurang optimal, sehingga kurang memberikan dampak terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Merespon kondisi itu, Pemerintah sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga

pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD),

sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa

melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga

pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU

Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga

pendamping menjadi agenda strategis Pendampingan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan

pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan up to

date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan

pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak

yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan

pembangunan. Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah,



khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan

tingkat kesulitan yang besar.

Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isudi atas

terus dilakukan Kemendesa PDTT secara pro aktif, salah satunya dengan meluncurkan

Program Inovasi Desa (PID). PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi

penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target

RPJM Kemendesa PDTT-Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui peningkatkan

produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan utama:

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha

masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna

mendinamisasi perekonomian Desa.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas

perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek

maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak

hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga

pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.

Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas

SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial

terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan

Desa, dan

3. Pemenuhan dan peningkatan perdesaan, khususnya yang secara langsung

berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang memiliki

dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, PID juga menjadi sarana memfasilitasi penguatan manajemen

Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan

pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik

pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja

Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai

pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID juga memberikan perhatian terhadap

dukungan teknis dari penyedia jasa teknis secara professional. Dua unsur itu diyakini

akan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi Desa, yaitu pemenuhan

kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat

menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang

munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan

Dana Desa secara tepat dan seefektif mungkin.

PID adalah tindak lanjut dari dukungan Bank Dunia terhadap pelaksanaan Undang-

Undang Desa dan komitmen untuk mendukung program Kemendesa PDTT dalam

membangun Desa kreatif dan berinovasi untuk mendorong pengembangan ekonomi



lokal, replikasi tehnologi percepatan pembangunan Desa guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. PID diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT dengan

dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya

difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.

B. Tujuan

Kegiatan PID bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa

dengan memberikan banyak referensi dan inovasi pembangunan desa dalam rangka

mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membangun

kapasitas desa yang berkelanjutan.

C. Sasaran

1. Menguatkan kepemimpinan dan pengelolaan PID berfokus pada hasil

2. Mengefektifkan pengelolaan program P3MD, PID dan Pengelolaan Data.

3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan

dan kegiatan produktif yang didanai melalui Dana Desa.

4. Meningkatkan produktivitas ekonomi desa dan kawasan perdesaan

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Taat hukum;

2. Transparansi;

3. Akuntabilitas;

4. Partisipatif;

5. Kesetaraan Jender.

E. Ruang Lingkup

Secara skematis ruang lingkup Program Inovasi Desa digambarkan sebagai berikut:



1. Kegiatan Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa.

Merupakan kegiatan pengelolaan pengetahuan untuk mendorong munculnya inovasi

dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa khususnya terkait dengan

peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan

kualitas dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan pengetahuan

dilakukan secara sistematis, terencana dan partisipatif meliputi proses, identifikasi,

validasi, dokumentasi, pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Kegiatan

ini didukung dengan Dana Operasional Kegiatan (DOK) bantuan Pemerintah

pengelolaan pengetahuan inovasi desa.

2. Pengembangan Kapasitas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) adalah organisasi atau lembaga

yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen

membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa di bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal,

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan . Jenis layanan teknis yang disediakan

P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan oleh

pendamping profesional dalam mendukung kemandirian desa, antara lain: (1)

Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (3) desa. P2KTD

memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi,

bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa, P2KTD dapat

memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan memanfaatkan jaringan

kerja yang mendukung meningkatkan produktivitas dan hasil guna kegiatan di Desa.



Program akan mendukung Pemerintah RI dalam identifikasi kebutuhan dan inventarisasi

ketersedian P2KTD, pendaftaran, verifikasi dan sertifikasi P2KTD.

3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa

Sistem Informasi Pembangunan desa merupakan solusi bagi percepatan pengelolaan,

evaluasi dan Analisa data desa, untuk tujuan percepatan pembangunan desa dan

produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa. Pengelolaan

dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa tidak terlepas dengan data

dasar yang selama ini dihasilkan di kementerian desa dan aplikasi pengolah data yang

sudah berjalan di desa. Pengelolaan dan pengendalian data bertujuan untuk

menyediakan model dan platform untuk mendukung pengolahan data program Inovasi

Desa.

Sistem informasi pengelolaan data ditujukan untuk penyediaan data dan informasi

tentang desa dan pengolahan data untuk tujuan penyajian data peningkatan kapasitas

desa, dengan mengolah data-data berdasarkan variabel KPI data (target output data)

desa yang akan diolah untuk melihat status dan peningkatan level desa serta melihat

secara utuh dampak intervensi program terhadap desa (program inovasi desa, program

pendampingan dan dana desa) terhadap perubahan dan dinamika partumbuhan desa

dalam skala indeks ukur status desa serta perubahan kondisi desa atas pertumbuhan

peluang kerja di desa, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan di

tingkat desa.

F. Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan Program Inovasi Desa, meliputi:

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat,

maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa),

Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna mendinamisasi

perekonomian Desa;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas

perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun

dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan

kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari

aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya,

dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu

pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang

sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan

dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan

3. Pemenuhan dan peningkatan perdesaan, khususnya yang secara langsung

berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang memiliki dampak

menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.



G. Daftar Larangan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa antara

lain:

1. membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis.

2. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak.

3. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan

hidup.



SPB

1.1.2

Lembar Informasi



dalam Program Inovasi

Desa

A. Dasar Pemikiran

Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT dalam

mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa

secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berke-

lanjutan khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia,

pengembangan sumber daya manusia: Pelayanan Sosial Dasar , serta Desa.

Dana Desa menumbuhkan kebutuhan penyedia peningkatan kapasitas teknis yang

beragam yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan

professional. Sementara itu, Desa memiliki keterbatasan dalam mengakses Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa professional yang berasal dari lembaga swadaya

masyarakat, Universitas, Asosiasi profesi dan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong

kebutuhan pasar akan penyedia peningkatan kapasitas teknis dalam mendukung

pembangunan desa. Di sisi lain, lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

yang professional belum memanfaatkan peluang penyedia peningkatan kapasitas ini

karena keterbatasan informasi serta kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan

terkait.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan kebutuhan desa dengan

pihak Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dan menjamin tersedianya penyedia

peningkatan kapasitas yang berkualitas diperlukan sistem layanan yang dapat diakses

dengan mudah oleh desa. Oleh karena itu, penyedia peningkatan kapasitas teknis yang

sudah ada perlu diorganisir dan diperkuat kapasitasnya agar dapat memberikan

pelayanan secara lebih berkualitas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan Desa. Desa

diharapkan memiliki pilihan untuk mendapatkan penyedia peningkatan kapasitas teknis

yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa.



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495). (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi

Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36

Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338).

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);


Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemangku kepentinganan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);


Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1359).

C. Maksud dan Tujuan

Penyedia Jasa Pelayanan Teknis (P2KTD) dimaksudkan untuk membantu desa

mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam

meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan ekonomi lokal

dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta Desa.



Secara khusus tujuan P2KTD, yaitu:

1. Mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas.

2. Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan teknis yang

dibutuhkan desa.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader pemberdayaan masyarakat desa.

D. Pengertian

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa

adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan Desa. P2KTD bersifat mendukung pendampingan teknis yang dilakukan

oleh OPD kabupaten/kota dan tenaga Pendamping Profesional.

E. Kedudukan dan Lokasi

P2KTD berkedudukan di Kabupaten/kota, diorganisir oleh Tim Inovasi Kabupaten/kota

untuk memberikan pelayanan teknis pembangunan desa dalam bidang pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan desa

serta terdaftar dalam direktori P2KTD kabupaten/kota. Keberadaaan P2KTD diharapkan

dapat mempercepat pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Khusus. Lokasi P2KTD di 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota, dan

ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

F. Target Capaian

Dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa (PID) perlu disediakan 2.604 P2KTD

meliputi bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, pengembangan

sumber daya manusia, dan desa yang diharapkan dapat mendampingi 14,000 desa.

G. Prinsip-Prinsip

Dalam menjalankan perannya, P2KTD bekerja atas dasar prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Profesional, memberikan pelayanan teknis berkualitas teknis sesuai standar

safeguard dan peraturan yang berlaku.

2. Tanggungjawab Sosial, pelayanan didasarkan atas komitmen menumbuhkan

kewirausahaan sosial (sosial entrepreneurship);

3. Inklusi Sosial (Social Inclusion), menghormati kesetaraan, berpihakan pada

perempuan, berkebutuhan khusus, dan mendorong kohesi sosial;



4. Ramah Lingkungan, mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah

lingkungan;

5. Tata kelola, Penyedia peningkatan kapasitas yang diberikan harus bersifat

transparan, partisipatif, dan akuntabel.

H. Pemangku Kepentingan

1. Satker Dekonsentrasi P3MD/PID Provinsi

Satker Dekonsentrasi P3MD/PID dalam Program Inovasi Desa memiliki tugas dan

tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Mensosialisasikan P2KTD.

(b) Menyelenggarakan orientasi P2KTD.

(c) Menyelenggarakan orientasi Pokja P2KTD.

(d) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian P2KTD.

(e) Melaporkan kegiatan orientasi dan layanan teknis P2KTD.

(f) Melaporkan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana

dekonsentrasi P2KTD.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Memfasilitasi pembentukan Pokja P2KTD;

(b) Melakukan sosialisasi P2KTD;

(c) Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan P2KTD;

(d) Menyelenggarakan rapat koordinasi P2KTD;

(e) Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada P2KTD dalam memberikan

layanan teknis kepada desa;

(f) Melaporkan kegiatan P2KTD ke provinsi.

3. Pokja P2KTD

Pokja P2KTD merupakan struktur dibawah Tim Inovasi Kabupaten yang dibentuk oleh

pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa.

Pokja P2KTD terdiri dari OPD terkait dan mempunyai tugas sebagai berikut:

(a) Melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang

meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD



meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta

pengalaman.

(b) Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line

dan on-line.

Melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap

kebutuhan desa akan penyedia peningkatan kapasitas teknis.

Memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan.

Melakukan updating direktori P2KTD.

Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan

P2KTD.

4. Tenaga Ahli PID Provinsi

Tenaga ahli PID Provinsi untuk peningkatan kapasitas program Inovasi Desa memiliki

tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan identifikasi,verifikasi, dan publikasi direktori P2KTD.

(b) Membantu tugas-tugas Satker Dekonsentrasi Provinsi terutama dalam kegiatan

sosialisasi, publikasi P2KTD dan pelatihan.

(c) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap TAPM dalam seluruh proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

(d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pelaksanaan

kegiatan P2KTD .

(e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD

5. Tenaga Ahli Pemberdayaa Masyarakat (TAPM)

TAPM yang memfasilitasi P2KTD terdiri dari TA , TA Pelayanan Sosial Dasar dan TA

Pengembangan Ekonomi Desa. TAPM tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PID

temasuk pembentukan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten, dan orientasi kepada

Pokja P2KTD;

(b) Membantu Tim Inovasi Kabupaten (TIK) khususnya Pokja P2KTD dalam kegiatan

sosialisasi, seleksi P2KTD, orientasi dan rapat koordinasi P2KTD;

(c) Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan P2KTD sesuai bidang layanan teknis.

(d) Memfasilitasi penyusunan Direktori P2KTD;

(e) Memastikan layanan jasa P2KTD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa;



(f) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap PD dan PLD terkait dengan

P2KTD;

(g) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pengembangan

kapasitas P2KTD termasuk penyediaan data dan informasi terkait P2KTD;

(h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

6. Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi P2KTD di Kecamatan dan Desa;

(b) Memfasilitasi TPID dalam proses identifikasi, perumusan dan prioritas, serta

penetapan P2KTD sesuai kebutuhan Desa;

(c) Memfasilitasi forum Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban hasil kerja

P2KTD;

(d) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

I. Ruang Lingkup

Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam

mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan oleh pendamping

profesional dalam mendukung kemandirian desa. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari:

(1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia, serta (3) Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis

berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan

kebutuhan inovasi Desa. Layanan P2KTD dapat diberikan dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi.

1. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

Penyedia peningkatan kapasitas teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi

lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan karekteristik desa dalam pendukung

pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan

Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk layanan teknis

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi

sumberdaya lokal, analisis keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan,

pengembangan produksi, dan mata rantai usaha (market chain) yang dikelola secara

mandiri, serta pengelolaan keuangan mikro.



2. Layanan Jasa Teknis Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyedia peningkatan kapasitas teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

diberikan P2KTD disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya

layanan sosial dasar (antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi

kewenangan lokal berskala desa) dan kewirausahaan sosial.

Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi inovatif untuk

menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan menawarkan ide-ide

kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih,

pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan Desa Wisata.

Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat

berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirianDesa dalam

memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri,

Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di Desa.

3. Layanan Jasa Teknis Desa

Penyedia peningkatan kapasitas teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis

sarana prasarana skala desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas

layanan jasa teknis Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi

Desa yang meliputi:

a. Penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana

prasarana Embung Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan

air lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;

b. Penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana

Olah Raga di Desa yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;

c. Penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana lainnya yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti: jalan, jembatan,

pasar desa, pengelolaan air bersih.

J. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan P2KTD di dalam Program Inovasi Desa meliputi: (1) sosialisasi di

Provinsi dan Kabupaten, (2) Pembentukan Pokja P2KTD, (3) Pelatihan Pokja P2KTD-TIK

(4) Penyusunan direktori P2KTD, (5) Pemanfaatan P2KTD.



Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan arti penting keberadaan P2KTD

kepada OPD Provinsi dan Kabupaten, calon-calon potensial P2KTD maupun kepada

Desa sebagai calon pengguna penyedia peningkatan kapasitas teknis. Secara khusus,

kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk: (a) mensosialisasikan program PID, (b)

menginfomasikan adanya kebutuhan pasar penyedia peningkatan kapasitas teknis

kepada lembaga penyedia jasa professional (LSM, Perusahaan, lembaga penelitian,

Universitas dan perusahaan, (c) menginfomasikan kepada desa mengenai keberadaaan

penyedia peningkatan kapasitas teknis untuk meningkatkan kualitas perencananaan dan

pelaksanaan pembangunan desa.

a. Sosialisasi di provinsi

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di provinsi dan akan difasilitasi oleh Satker Propinsi

dengan dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait dan

calon P2KTD dari provinsi dan kabupaten.



b. Sosialisasi di Kabupaten/kota

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota dan akan difasilitasi oleh Tim

Inovasi Kabupaten (TIK) dengan dibantu oleh tenaga ahli kabupaten. Peserta sosialisasi

terdiri dari OPD terkait, Camat, TPID, kepala desa dan BPD, perguruan tinggi, LSM,

organisasi profesi, organisasi sosial dan pihak swasta.

2. Pembentukan Pokja P2KTD - TIK

Pokja P2KTD dapat terdiri dari perwakilan OPD (Dinas PMD/Bappeda), OPD Teknis,

Asosiasi Profesi terkait. Susunan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten terdiri dari :

a. Ketua Pokja: OPD yang membidangi bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa

b. Koordinator bidang peningkatan ekonomi lokal dan kewirausahaan: OPD yang

membidangi bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, dan dibantu

oleh maksimal 2 orang anggota dari unsur perwakilan asosiasi dunia

usaha/perbankan.

c. Koordinator bidang PSDM: OPD yang membidangi bidang pendidikan atau

kesehatan, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur OPD

Pendidikan/Kesehatan, asosiasi PAUD, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota

d. Koordinator bidang Desa: OPD yeng membidangi bidang dinas pekerjaan umum,

dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur asosiasi jasa konstruksi, asosiasi

profesi pemberdayaan masyarakat dan perwakilan dewan inovasi sejauh tersedia

di tingkat kabupaten.

3. Pelatihan Pokja P2KTD – TIK

Pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Pokja P2KTD-TIK dalam

melaksanakan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan di provinsi selama 3 hari efektif. Peserta

pelatihan terdiri dari 3 orang anggota P2KTD yang mewakili bidang Kewirausahaan dan

Pengembangan ekonomi Lokal, Pengembangan SDM dan serta 2 – 3 orang TA yang

bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KTD.

4. Penyusunan Direktori P2KTD

Inventarisasi dan verifikasi penyusunan direktori P2KTD

Pokja P2KTD dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten P3MD/PID akan melakukan

inventarisasi ketersediaan P2KTD untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan

Desa dalam bidang: pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan/pengembangan

sumber daya manusia/. Hasil inventarisasi digunakan untuk menentukan P2KTD

potensial yang akan diundang untuk mengikuti verifikasi P2KTD.



Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memilih P2KTD yang akan ditetapkan

dalam direktori P2KTD. Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap aspek lembaga dan

aspek keahlian teknis dengan cara pemeriksaan profil lembaga P2KTD maupun

kunjungan lapangan. Pelaksanaan Verifikasi untuk 3 jenis bidang P2KTD dilaksanakan

oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil verifikasi P2KTD yang memenuhi kriteria disusun dalam bentuk direktori sesuai

dengan 3 bidang kegiatan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD. Selanjutnya daftar

tersebut disahkan oleh BPMD Kabupaten.

Penyusunan dan Publikasi Direktori P2KTD

Direktori P2KTD adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi

penyedia layanan teknis yang disusun secara sistematis yang dilengkapi dengan alamat,

kompetensi atau keahlian, pengalaman organisasi, kegiatan dan data lainnya yang

bermanfaat sebagai infomasi bagi desa. Direktori P2KTD meliputi bidang layanan P2KTD

yaitu : Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya

Manusia dan Desa. Penyusunan direktori dilakukan oleh Pokja P2KTD bersama TA

Kabupaten untuk dicetak dan dipublikasikan oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi. .

5. Pemanfaatan P2KTD

Identifikasi Kebutuhan P2KTD ke Desa-Desa (TPID)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan

Penyedia peningkatan kapasitas teknis. Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani

kegiatan P2KTD dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan

ekonomi lokal dan kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan .

Kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh

Kader Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping profesional karena

membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan penyedia peningkatan kapasitas teknis yang

dapat diberikan oleh P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring,

studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa.

Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB Desa

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan

kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD.

Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan

layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan

kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan

layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika

P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat

merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.



Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan

berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas

kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan

kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi;

(b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah; (c) kegiatan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya

melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD

dan Posyandu.

Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan

persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan

teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan

masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan

pembangunan.

Orientasi P2KTD

Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan

di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang

mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD

berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan penyedia peningkatan kapasitas

teknis yang paling banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.

Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD

P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan

tembusan pada desa-desa penerima penyedia peningkatan kapasitas. Laporan

pertanggungjawaban terdiri dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil penyedia

peningkatan kapasitas teknis P2KTD. Selain itu TPID selaku pengelola dana operasional

P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa (MAD) dengan tembusan

kepada TIK.



A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Definisi Desa dijelasakan

bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentangg Desa, membuka harapan

bahwa desa didudukkan kembali posisinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan

local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini

merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa

Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.

Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asalusul, terutama

menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat,

sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat

hokum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Dengan demikian, kewenangan desa selain berupa urusan pemerintahan yang

sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, juga memperoleh kewenangan dari

pemerintah tingkat atasnya (Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/kota)

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, yaitu penugasan. Pasal 22 UU.

No.6 Tahun 2014, Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada

Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan

tersebut disertai dengan biaya.

SPB

1.2.1

Lembar Informasi

Tatakelola Desa



B. Paradigama Desa Lama dan Desa Baru

Secara garis besar perubahan ditunjukkan dengan pembalikan paradigma dalam

memandang Desa, pemerintahan dan pembangunan yang selama ini telah mengakar di

Indonesia. Pembalikan itu membuahkan perspektif “Desa Lama” yang berubah menjadi

“Desa Baru” sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel Desa Lama Vs Desa Baru

Unsur-Unsur Desa Lama Desa Baru

Dasar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan

Pasal 18 ayat 7

Payung hukum UU No. 32/2004 dan PP No.

72/2005

UU No. 6/2014

Visi-misi Tidak ada Negara melindungi dan

memberdayakan Desa agar menjadi

kuat, maju, mandiri, dan demokratis

sehingga dapat menciptakan

landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera

Asas utama Desentralisasi-residualitas Rekognisi-subsidiaritas

Kedudukan Desa sebagai organisasi

pemerintahan yang berada

dalam sistem pemerintahan

kabupaten/kota (local state

government)

Sebagai pemerintahan masyarakat,

hybrid antara self governing

community dan local self

government.

Delivery

kewenangan dan

program

Target: pemerintah menentukan

target-target kuantitatif dalam

membangun Desa

Mandat: negara memberi mandat

kewenangan, prakarsa dan

pembangunan

Kewenangan Selain kewenangan asal usul,

menegaskan tentang sebagian

urusan kabupaten/kota yang

diserahkan kepada Desa

Kewenangan asal-usul (rekognisi)

dan kewenangan lokal berskala Desa

(subsidiaritas).

Politik tempat Lokasi: Desa sebagai lokasi

proyek dari atas

Arena: Desa sebagai arena bagi

orang Desa untuk

menyelenggarakan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan dan

kemasyarakatan

Posisi dalam

pembangunan

Obyek Subyek

Model

pembangunan

Government driven development

atau community driven

development

Village driven development Village

driven development, dengan

penekanan pada peningkatan

kapasitas, kepemilikan aset ekonomi

dan revitalisasi budaya Desa.



Unsur-Unsur Desa Lama Desa Baru

Karakter politik Desa parokhial, dan Desa

korporatis

Desa Inklusif

Demokrasi Demokrasi tidak menjadi asas

dan nilai, melainkan menjadi

instrumen. Membentuk

demokrasi elitis dan mobilisasi

partisipasi

Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem

dan tatakelola. Membentuk

demokrasi inklusif, deliberatif dan

partisipatif

C. Kelembagaan Desa

Pembagian tugas dan fungsi setiap lembaga desa ditujukan untuk mengefektifkan

pelaksanaan seluruh kewenangan desa, sehingga senantiasa dihindari kemungkinan

adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga desa. Namun, mengingat

pelaksanaan kewenangan desa merupakan satu kesatuan sistemik yang terbagi habis ke

dalam tugas dan fungsi setiap lembaga desa, maka pasti akan terjadi hubungan kerja

antar lembaga-lembaga desa tersebut. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa

senantiasa berperan untuk melaksanakan kewenangan desa sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing, dan mengingat kewenangan desa merupakan suatu kesatuan

sistemik, maka pasti akan terjadi hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa

tersebut, serta dihindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas antar lembaga-

lembaga desa tersebut.

Kepala desa/desa Adat sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,

berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin

masyarakat. Meskipun Kepala desa memperoleh banyak penugasan dari pemerintah,

tetapi harus ditegaskan bahwa ia bukanlah petugas atau pesuruh pemerintah. Kepala

desa adalah pemimpin masyarakat.Artinya kepala desa memperoleh mandat dari rakyat,

yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan

melayani warga masyarakat.Kepala desa berbeda dengan camat maupun lurah.Camat

merupakan pejabat administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati/Walikota.Bupati/Walikota yang berwenang mengangat dan memberhentikan

Camat.

UU Desa mengkonstruksikan pemerintahan Desa sebagai gabungan fungsi

masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal

(local self government).Dalam rangka self governing community Kepala Desa (Kades)

sebagai pemimpin masyarakat bukan bawahan bupati, posisi bupati adalah pembinaan

dan pengawasan tetapi tidak memerintah.Sedangkan dalam rangka local self

government Kades merupakan kepala pemerintahan organisasi pemerintahan paling

kecil dan paling bawah dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa jabatan kepala Desa diatur dalam Pasal 39 UU No. 6/2014 yakni;

(2) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pelantikan.



(3) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana

teknis. Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas

nama Bupati/Walikota. Persyaratan pengangkatan perangkat desa:

(1) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

(2) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

(3) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1

(satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

(4) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan

desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada

pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014 (Tabel

1).Menurut UU No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa

bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan

desa.Ini artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat. Namun, UU No. 6/2014

mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan

fungsi legislasi BPD.

BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus

juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah

desa.Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan

dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).

D. Asas dan Prinsip Desa Sebagai Masyarakat Berpemerintahan

Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar tatanegara Indonesia, sekaligus relasi

antara negara, desa dan warga merupakan jantung persoalan UU Desa. Jika regulasi

sebelumnya menempatkan desa sebagai pemerintahan semu bagian dari rezim

pemerintahan daerah, dengan asas desentralisasi-residualitas, maka UU Desa

menempatkan desa dengan asas rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi memang tidak lazim

dibicarakan dalam semesta teori hubungan pusat dan daerah; ia lebih dikenal dalam

pembicaraan tentang multikulturalisme. Dalam masyarakat multikultur, senantiasa

menghadirkan perbedaan dan keragaman identitas baik suku, agama, warna kulit, seks

dan lain-lain. Bahkan juga menghadirkan pemilahan antara mayoritas versus minoritas,

dimana kaum minoritas sering menghadapi eksklusi secara sosial, budaya, ekonomi dan

politik. Kaum minoritas merasa menjadi warga negara kelas dua yang tidak memiliki hak

dan kedudukan yang sama dengan kaum mayoritas. Karena menghadapi eksklusi,

kelompok atau komunitas yang berbeda maupun kaum minoritas memperjuangkan



klaim atas identitas, sumberdaya, legitimasi dan hak. Tindakan negara menghadapi

klaim-klaim itu menjadi isu penting dalam pembicaraan tentang rekognisi.

Meskipun rekognisi lahir dari konteks multikulturalisme, tetapi ia terkait dengan

keadilan, kewargaan dan kebangsaan; bahkan mempunyai relevansi dengan

desentralisasi. Pada titik dasar, rekognisi terletak pada jantung kontestasi ganda di

seputar kewargaan, hak, politik identitas, klaim redistribusi material dan tuntutan akan

kerugian masa silam yang harus diakui dan ditebus (Janice McLaughlin, Peter Phillimore

dan Diane Richardson, 2011).

Rekognisi terhadap desa yang dilembagakan dalam UU Desa tentu bersifat

kontekstual, konstitusional, dan merupakan hasil dari negosiasi politik yang panjang

antara pemerintah, DPR, DPD dan juga desa. Sesuai amanat konstitusi negara (presiden,

menteri, lembaga-lembaga negara, tentara, polisi, kejaksaan, perbankan, dan lembaga-

lambaga lain), swasta atau pelaku ekonomi, maupun pihak ketiga (LSM, perguruan

tinggi, lembaga internasional dan sebagainya) wajib melakukan pengakuan dan

penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa sebagai kesatuan masyarakat

hukum. Eksistensi desa dalam hal ini mencakup hak asal-usul (bawaan maupun prakarsa

lokal yang berkembang) wilayah, pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal,

lembaga-lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan masyarakat, prakarsa desa, maupun

kekayaan desa.

Rekognisi bukan saja mengakui dan menghormati terhadap keragaman desa,

kedudukan, kewenangan dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan, namun UU

Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN

maupun APBD. Di satu sisi rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati

identitas, adat-istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk

keadilan kultural. Di sisi lain redistribusi uang negara kepada desa merupakan resolusi

untuk menjawab ketidakailan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan

marginalisasi yang dilakukan oleh negara. Bahkan UU Desa juga melakukan proteksi

terhadap desa, bukan hanya proteksi kultural, tetapi juga proteksi desa dari imposisi dan

mutilasi yang dilakukan oleh supradesa, politisi dan investor.

Penerapan asas rekognisi tersebut juga disertai dengan asas subsidiaritas. Asas

subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU

No. 32/2004. Asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa

seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan asas desentralisasi dan

residualitas itu, desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, yang

menerima pelimpahan sebagian (sisa-sisa) kewenangan dari bupati/walikota.

Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi

manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan

organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya,

tanggungjawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah

memberikan bantuan (dari bahasa Latin, subsidium afferre) kepada organisasi yang lebih

kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri yang ditentukan pada level yang lebih



kecil-bawah, ketimbang dipaksa dari atas (Alessandro Colombo, 2012). Dengan kalimat

lain, subsidiarity secara prinsipil menegaskan tentang alokasi atau penggunaan

kewenangan dalam tatanan politik, yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal

di tangan pemerintah sentral. Subsidiaritas terjadi dalam konteks transformasi institusi,

sering sebagai bagian dari tawar-menawar (bargaining) antara komunitas/otoritas yang

berdaulat (mandiri) dengan otoritas lebih tinggi pusat. Prinsip subsidiarity juga hendak

mengurangi risiko-risiko bagi subunit pemerintahan atau komunitas bawah dari

pengaturan yang berlebihan (overruled) oleh otoritas sentral. Berangkat dari ketakutan

akan tirani, subsidiarity menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah

lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil

keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri (Christopher Wolfe, 1995;

David Bosnich, 1996; Andreas Føllesdal, 1999).

Tiga makna subsidiaritas. Pertama, urusan lokal atau kepentingan masyarakat

setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini

desa, yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah

lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan

masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan

seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa

menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014

subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi

kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau

pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi.

Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan asal-

usul desa, penetapan ala subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus

memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme

penyerahan dari kabupaten/kota. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan

(intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan

dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan

mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No.

6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subyek pembangunan, yang mampu dan

mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

E. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diatur di Bab

IV Kewenangan Desa yang meliputi 5 (lima) pasal, yaitu pasal 18 sampai pasal 22.

Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan

Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak



Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sampai awal tahun 2016, Peraturan

Menteri ini menjadi acuan legal dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah dalam

menerbitkan Peraturan tentang Kewenangan Desa.

Tanggal 15 Juli 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Nomor

44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Dengan terbitnya Peraturan tersebut,

ketentuan teknis terkait kewenangan Desa selanjutnya mengacu pada Permendagri No.

44 tahun 2016. Bacaan di bawah ini merupakan ringkasan atas Permendagri tentang

Kewenangan Desa tersebut.

1. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri tentang Kewenangan Desa dimaksudkan dalam rangka

meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai

asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

Tujuan penetapan Peraturan Menteri tentang Kewenangan Desa dalam rangka

mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi: (1)

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) pelaksanaan Pembangunan Desa; (3)

pembinaan kemasyarakatan Desa; dan (4) pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Penataan Kewenangan Desa

Ketentuan tentang pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan

kewenangan Desa, sebagai berikut.

(1) Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.

(2) Penataan kewenangan Desa meliputi:

a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan

b. kriteria kewenangan Desa.

Jenis kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Masing-masing jenis di atas dirinci, sebagai berikut:

Kewenangan berdasarkan hak asal usul



(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas:

a. sistem organisasi masyarakat adat;

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan

berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan

memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.

(4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:

a. pengelolaan tambatan perahu;

b. pengelolaan pasar Desa;

c. pengelolaan tempat pemandian umum;

d. pengelolaan jaringan irigasi;

e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i. pengelolaan embung Desa;

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(2) Selain kewenangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan

identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan

mengikutsertakan Pemerintah Desa.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa di

atas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan lokal berskala

Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.

(4) Kewenangan Desa berskala lokal diatur dan diurus oleh Desa.



Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

(1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Musyawarah Desa dan Pengambilan Keputusan

Pasal 54 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Musyawarah Desa

merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang

bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu antara lain; penataan Desa, perencanaan

Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa,

penambahan dan pelepasan aset Desa serta kejadian luar biasa.

Selanjutnya, Permen Desa PDTT nomor 2 tahun 2015 tersebut juga menyaratkan

penyelenggaraan Musyawarah Desa dilaksanakan secara partisipatif, demokratis,

transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan mendorong

partisipatif atau melibatkan seluruh unsur masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh

masyarakat, perwakilan petani, nelayan, perempuan maupun masyarakat miskin. Setiap

orang dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya, serta mendapatkan perlakuan yang

sama. Penyelenggaran Musdes dilakukan secara transparan, setiap informasi

disampaikan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat.

Terminologi Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Desa

cukup jelas mengatakan “Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat”. Istilah tersebut

memiliki arti Kepala Desa bukan hanya milik sebagian kelompok, keluarga ataupun

dinasti tertentu tapi Kepala Desa adalah milik seluruh masyarakat Desa. Dalam

penyelenggaraan Musdes Kepala Desa harus senantiasa mengakomodir dan

memperjuangkan aspirasi masyarakatnya salah satunya dengan melibatkan mereka

secara penuh dalam forum Musdes.



Faktor kunci lain dalam pelaksanaan Musdes adalah peran Ketua Badan

Permusyawarat Desa (BPD) sebagai pimpinan rapat, hal ini sebagaimana diatur dalam

Permen Desa, PDT dan Transmingrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Selain memimpin

penyelenggaran Musyawarah Desa, Ketua BPD bertugas menetapkan panitia,

mengundang peserta Musdes, serta menandatangi berita acara Musyawarah Desa.

Undang-Undang Desa mensyaratkan pelaksanaan Musyawarah Desa berlangsung

secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. Beberapa tipe kepemimpinan

yang ada di Desa dalam pelaksanaanya tergambar dalam tindakan sebagai berikut;

Partisipatif. Musyawarah Desa yang diharapkan sebagaimana amanat Undang-

Undang Desa adalah adanya pelibatan masyarakat secara keseluruhan, bagi pemimpin

dengan tipe kepemimpinan regresif partisipasi masyarakat dalam Musdes tidak

diharapkan, bahkan pemimpin tipe ini cenderung menolak menyelenggarakan

Musyawarah Desa. Kepemimpinan konservatif-involutif melaksanakan Musyawarah

Desa sesuai tata tertib atau aturan yang ada, daftar peserta akan diseleksi terlebih dahulu

dipilih dari sekian calon peserta Musdes yang dapat dikendalikannya. Sedangkan

kepemimpinan inovatif-progresif dalam peleksanaan Musdes akan melibatkan setiap

unsur masyarakat, tokoh agama, tokok masyarakat, perwakilan perempua, hingga

perwakilan masyarakat miskin dalam Musyawarah Desa.

Demokratis. Setiap orang dijamin kebebasan berpendapat serta mendapatkan

perlakuan yang sama dalam forum Musdes. Pada kepemimpinan regresif biasanya tidak

mengingginkan pendapat, masukan dari orang lain bila ada masyarakat yang kritis

cenderung akan di intimidasi. Kepemimpinan konservatif-involutif, cenderung akan

melakukan seleksi siapa yang diinginkan pendapatnya, masukan terutama dari atasan

akan lebih diperhatikan, dalam forum Musdes pendapat atau masukan cenderung di

setting atau diatur terlebih dahulu agar dapat menguntungkan dirinya. Pada

kepemimpinan inovatif-progresif, Setiap warga dijamin kebebasan berpendapatnya dan

mendapatkan perlakuan yang sama, serta akan melindunginya dari ancaman dan

intimidasi.

Transparan. Peserta Musdes mendapatkan informasi secara lengkap dan benar

perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas. Pada kepemimpinan regresif

cenderung menolak untuk transparan, tidak akan memberikan informasi apapun kepada

masyarakatnya meskipun menyangkut kepentingan masyarakatnya sendiri. Sedangkan

kepemimpinan konservatif-involutif, transparansi akan dilakukan terbatas, informasi

hanya diberikan kepada pengikut atau pendukungnya saja. Tipe kepemimpinan inovatif-

progresif akan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakatnya, semakin luas

serta lengkap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dianggap akan dekat

dengan kesuksesan program Desa.

Akuntabel, Hasil Musdes termasuk tindaklanjutnya harus dipertanggung-

jawabkan kepada masyarakat Desa. Kepemimpinan regresif cenderung tidak akan

menyampaikan keputusan musyawarah Desa, kecenderungan untuk menolak

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Pada kepemimpinan



konservatif-involutif, Hasil musyawarah Desa maupun tindak lanjutnya hanya akan

disampaikan kepada pengikutnya saja. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif,

Hasil Musyawarah Desa serta tindak lanjut keputusan musyawarah akan disampaikan

kepada masyarakat dan dilakukan setiap saat.

Daftar Pustaka

Inu Kencana (2003) Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT. Refika.

Mochammad Zaini Mustakim (2015) Buku 2: Kepemimpinan Desa. Jakarta: Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.


Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,

Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

Soetoro Eko., dkk. (2015). Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat Undang-

Undang Desa. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

http://spikir.blogspot.co.id/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1566/1259

http://regulasidesa.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html

http://spikir.blogspot.co.id/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1566/1259

http://regulasidesa.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html



A. Pendahuluan

Angka pengangguran dan kemiskinan masih terbilang tinggi, salah satu penyebabnya

karena geliat kewirausahaan yang kurang memiliki kemanfaatan dan nilai sosial bagi

masyarakat banyak. Kewirausahaan yang berjalan selama ini hanya mampu menciptakan

lapangan kerja dan menciptakan hubungan dua arah antara penguasa dan pekerja.

Masyarakat hanya sekedar menjadi objek menjadi pelanggan atau konsumen.

Persaingan bisnis yang begituketat, membuat sebagian pengusaha mengabaikan nilai-

nilai sosial dan kemanusiaan.

Kondisi ini memunculkan pendekatan baru dalam dunia kewirausahaan yang

disebut dengan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan Sosial atau Social Enterpreneurship

merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Orang yang bergerak di bidang

kewirausahaan sosial disebut Social Entrepreneur. Santosa (2007) mendefinisikan Social

enterpreneur sebagai seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan

kemampuan kewirausahaanuntuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi

bidang kesejahteraan pendidikan dan kesehatan .

Perbedaan pokok antara business entrepreneur dengan social entrepreneur

terletak pada pemanfaatan hasil investasi dan pola hubungan antara pekerja dan pelaku

usaha, Business entrepreneur menggunakan keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan

untuk ekspansi usaha dan pola hubungan di antara para pelaku sebagaia subjek dan

objek dari usahanya. Dalam Kewirausahaan sosial masyarakat berperan sebagai mitra

strategis usahanya, bukan sekedar sebagai pelanggan atau konsumen. Pola yang terjadi

dalam kewirausahaan sosial adalah antara pengusaha – pekerja – masyarakat. Ketiganya

bersinergi dalam membentuk simbiosis mutualisme. Dampaknya adalah kesejahteraan,

keadilan sosial dan pemerataan pendapatan. Social entrepreneur menggunakan

keuntungan yang didapat, sebagian atau seluruhnya, diinvestasikan kembal untuk

pemberdayaan masyarakat/para pelaku.

SPB

1.3.1

Lembar Informasi

Kewirausahaan Sosial



Kewirausahaan sosial menawarkan kelebihan manfaat dari sekedar menciptakan

lapangan kerja, tetapi memiliki kebermanfaatan yang luas karena wirausahawan bukan

hanya berhadapan kepada karyawan yang menjadi mitra kerja tetapi juga masyarakat

luas. Oleh karenanya pendekatan ini dinilai sebagai solusi dalam upaya mempercepat

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Seorang wirausaha sosial mengembangkan usaha bukan hanya untuk

mendapatkan suatu keuntungan tetapi juga merubah masyarakat menjadi lebih baik.

Jadi yang terpenting adalah faktor sosialnya yaitu masyarakat. Seorang entrepreneur

social sangat memperhatikan dampak apa yang akan terjadi bagi kesejahteraan

masyarakat bukan pada penciptaan kekayaan pribadi. Mereka yang berjuang merajut

hidup demi dan atas nama kemaslahatan sosial. Mereka berikhtiar membentangkan

serangkaian tindakan untuk membantu penciptaan masyarakat sosial yang makmur dan

bermartabat.

B. Peran Wirausaha Sosial

Kegiatan yang dilakukan oleh wirausahawan sosial haruslah merupakan kegiatan yang

dapat bermanfaat secara sosial baik itu untuk kepentingan nirlaba maupun prolaba.

Kewirausahaan sosial menitikberatkan usahanya sejak awal dengan melibatkan

masyarakat dengan memberdayakan masyarakat termasuk masyarakat yang kurang

mampu secara finansial maupun keterampilan untuk secara bersama-sama

menggerakkan usahanya agar menghasilkan keuntungan, dan kemudian hasil usaha

atau keuntungannya dikembalikan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan

pendapatannya. Melalui metode tersebut, kewirausahaan sosial bukan hanya mampu

menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi juga menciptakan multiplier effect untuk

menggerakkan roda perekonomian, dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Namun dalam tren global, dikotomi semacam itu kian kabur, sebab business

entrepreneur dan social entrepreneur sesungguhnya berbicara dalam bahasa yang

sama, yaitu inovasi, manajemen, efektivitas, mutu, dan kompetensi untuk mencapai

tujuan bagi para pengusaha sosial. Namun pada seorang wirasuaha bisnis yang selalu

dituntut oleh pasar untuk menghasilkan seberapa besar nilai tambah yang mereka

peroleh dari hasil usaha sebagai ukuran keberhasilan mereka.

Seorang wirausaha sosial memainkan peran sebagai agen perubahan di sektor

sosial, seperti:

Mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial (tidak

hanya nilai pribadi),

Mengenali dan terus-menerus mengejar peluang baru untuk melayani misi sosial

tersebut.

Terlibat dalam proses inovasi yang berkelanjutan, adaptasi, dan belajar.

Bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang dimiliki saat ini, dan



Menunjukkan rasa akuntabilitas yang tinggi kepada konstituen yang dilayani dan

sumberdaya yang bekerja samaMeski terbilang baru, namun geliat kewirausahaansosial

kini sudah menjadi tren baru di kehidupan masyarakat global, tak terkecuali di Indonesia.

Mulai dikenal secara luas sejak keberhasilan tokoh kewirausahaan sosial Muhammad

Yunus menjadi pemenang nobel perdamaian pada tahun 2006. Kepiawaiannya dalam

mengelola Grameen Bank dan memberdayakan masyarakat miskin di Bangladesh telah

membuka jutaan mata masyarakat global akan arti penting kewirausahaan sosial.

Muhammad Yunus dinilai mampu memberdayakan masyarakat miskin melalui pinjaman

tanpa jaminan. Grameen bank memberdayakan masyarakat kurang mampu secara

finansial, sehingga ribuan tenaga kerja mampu terserap, dan jutaan lainnya merasakan

dampak tidak langsung sebagai multiplier effect ekonomi dengan tumbuhnya Usaha

Kecil Menengah Baru (UKM).

Di Indonesia, salah satu penggerak kewirausahaan sosial diantaranya Bambang

Ismawan, pendiri Yayasan Bina Swadaya. Bambang Ismawan mendirikan sebuah yayasan

yang semula bernama Yayasan Sosial Tani Membangun bersama I Sayogo dan Ir

Suradiman pada tahun 1967. Upaya yang dilakukannya melalui pemberdayaan

masyarakat miskin melalui kegiatan keuangan mikro dan usaha mikro dengan

mengutamakan pendidikan anggota, memupuk kemampuan diri dan sosial.

Nalacity Foundation, organisasi kewirausahaan sosial yang didirikan sebagai

bentuk kepedulian kepada kaum marjinal ibu-ibu mantan penderita kusta di Sitanala,

Tangerang. Nalacity memberdayakan komunitas tersebut melalui kerajinan tangan

berupa jilbab. Produk yang dihassilkan dijual di Jakarta, dan keuntungan yang diperoleh

digunakan kembali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Sitanala. Ibu-ibu

yang menjadi penerima manfaat program dari Nalacity ini meningkat pendapatannya.

mereka bisa menghidupi keluarga dan menabung . Sebagian dari tabungan mereka

gunakan untuk mengembangkan usaha lainnya seperti pertanian, peternakan, dan bisnis

lainnya.

Selain Yayasan Bina Swadaya dan Nalacity Foundation, ada banyak organisasi atau

perseorangan yang memiliki perhatian di bidang kewirausahaan sosial seperti; Erie

Sudewo, dkk (Dompet Dhuafa), Tri Mumpuni, dkk (IBEKA), Rhenald Kasali, dkk (Rumah

Perubahan), Septi Peni Wulandani, dkk (Sinergi Kreatif). Kesemuanya memiliki perhatian

di bidang kewirausahaan sosial masing-masing dengan memberdayakan masyarakat

melalui optimalisasi potensi lokal masyarakat yang diberdayakan.

Ada tiga aspek penting dalam kewirausahaan sosial, yaitu:

1. Voluntary Sector bersifat suka rela.

2. Public Sector menyangkut kepentingan publik bersama.

3. Private Sector adalah unsur pribadi atau individual yang bersangkutan, bisa

termasuk unsur kepentingan profit.

Kemampuan social-entreprenuers untuk memberikan nilai tambah baik kepada

lingkungan sosial-nilai dan ekonomi di lingkungan sekitarnya telah membuat kegiatan

seperti ini semakin mengambil peran vital dalam pembangunan nasional secara luas.



Berkembangnya social-entreprenuers dapat menciptakan kesempatan kerja dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan nilai inovasi dan kreasi baru

terhadap lingkungan sosial-ekonomi masyarakat, dapat menjadi modal sosial

pembangunan nasional, dan membantu upaya peningkatan kesetaraan (equity

promotion) dan pemerataan kesejahteraan (spreading welfare) kepada masyarakat luas.

C. Model Kewirausahaan Sosial

Dalam buku The Power of Unreasonable People yang ditulis oleh direktur non eksekutif

SustainAbility, John Elkington dan Managing Director Schwab Foundation, Pamela

Hartigan, entrepreneur sosial berhasil menciptakan struktur yang termasuk dalam tiga

kategori atau model bisnis berbeda:

Pertama, model usaha "nirlaba pengungkit". Usaha jenis ini bisa kita lihat dalam

gerakan yang dilakukan oleh LSM, komunitas peduli, badan amal, dan sebagainya.

Model bisnis ini menggantungkan keberlangsungan pendanaan pada kedermawanan

orang lain, yang biasanya datang dari inidividu, yayasan atau pemerintah. Pendekatan

ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan model bisnis pro-laba karena akan

menghalangi peluang ekspansi, penghentian dana dari para filantropis akan mematikan

kinerja.

Kedua, usaha "nirlaba hibrida". Model bisnis ini mengalami eksperimentasi paling

besar yang merupakan penggabungan strategi nirlaba dan pendapatan yang dihasilkan

dalam satu kesatuan dan membentuk kekuatan hibrida. Usaha ini menyediakan

barang/jasa bagi penduduk yang tidak terjangkau oleh pasar pada umumnya., dimana

keuntungan bukan sesuatu yang harus dihindari. Organisasi jenis ini memiliki dua sisi,

seperti Waste Concern di Bangladesh yang merupakan prototipe usaha hibrida, memiliki

divisi nirlaba yang berfokus pada proyek percontohan energi bersih dan daur ulang,

sedangkan divisi pro-labanya berfokus pada bidang energi lestari, proyek limbah, dan

konsultan.

Ketiga, bisnis sosial, yaitu badan usaha pro-laba yang berfokus pada misi sosial.

Keuntungan dihasilkan, tetapi tujuan utamanya bukanlah memaksimalkan

pengembalian finansial bagi pemegang saham melainkan untuk memberi keuntungan

secara finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah serta menumbuhkan usaha

sosial dengan investasi ulang. Dengan kemandirian penghasilan tersebut, bisnis sosial

mampu menjangkau dan terus berekspansi hingga melayani lebih banyak orang.

Entrepreneur pendiri harus menerapkan peran kepemimpinan yang kuat, tetapi hal ini

eringkali menyulitkan susksesi. Hal tersebut dapat teratasi dengan inisiatif entrepreneur

sosial yang terlibat untuk menyalurkan visi dan misinya kepada generasi selanjutnya.

Terdapat kesamaan umum dari semua model kewirausahaan sosial, yaitu tentang

hal yang mendorong dan mendasari kewirausahaan sosial untuk menciptakan nilai

sosial, bukan untuk menciptakan kekayaan pribadi atau kekayaan para pemegang saham

(Zadek & Thake, 1997).



Kewirausahaan sosial juga ditandai oleh adanya suatu inovasi, atau penciptaan

sesuatu yang baru, bukan hanya melakukan replikasi semata terhadap praktik bisnis

yang sudah ada. Pemicu utama dari kegiatan kewirausahaan sosial adalah masalah sosial

aktual yang sedang ditanganinya, dimana organisasi mengambil keputusan dalam

pengelolaan sumber daya berdasarkan format yang paling efektif yang dibutuhkan

untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, kegiatan kewirausahaan sosial

tidak ditentukan oleh badan hukum, dimana suatu kegiatan dapat ditempuh melalui

berbagai kendaraan organisasi atau lembaga, baik melalui organisasi nirlaba, sektor

bisnis, maupun sektor pemerintah.

D. Tantangan Kewirausahaan Sosial

Mencetak entrepreneur. Sosiolog David McClelland menyebut, bila ingin menjadi negara

maju, maka 2 persen warga harus menjadi entrepreneur, dengan rumus; satu orang

wirausaha member pekerjaan kepada 8 orang lainnya. seseorang yang dapat melihat

tantangan sebagai peluang dan memperjuangan penciptaan nilai multidimensi dalam

setiap bentuk usaha mereka. Tantangannya bagaimana mendorong para entrepreneur

yang sudah ada dan menciptakan entrepreneur baru agar menggunakan pendekatan

kewirausahaan sosial, tidak semata-mata bisnis tetapi juga mempunyai kepedulian sosial

untuk perubahan sosial. Entrepreneur yang hanya menciptakan kapitalisme baru,

termasuk didalamnya technopreneur dan creativepreneur tanpa tujuan sosial, hanya akan

menambah riwayat panjang yang menjebak rakyat terhadap pencarian kerja, tanpa

sedikitpun mendapat kesempatan menjadi aktor dalam peningkatan ekonomi negara.

(pendidikan untuk para pemimpin)

Dinamika permasalahan sosial. Permasalahan sosial semakin lama semakin

kompleks. Perkembangan penduduk memberikan tekanan pada pembukaan dan

pemanfaatan lahan yang cenderung eksploittaif menyebabkan semakin parahnya

kerusakan lingkungan. Sumberdaya alam yang sifatnya tetap dan sebagian tidak

terbarukan diperebutkan oleh lebih banyak populasi. Pada sisi lain tuntutan kebutuhan

manusia juga semakin tinggi dan lebih bervariasi, kesenjangan sosial ekonomi

masyarakat semakin tinggi sehingga menimbulkan banyak tekanan, pengangguran, dan

kemiskinan.

Teknologi. Daya saing perusahaan pada era globalisasi ini secara signifikan sangat

ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dalam menerapkan teknologi. Teknologi

akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam menguasai pasar,

menghasilkan laba, dan bertahan hidup. Teknologi yang ada sifatnya mudah usang

sebagai akibat dari inovasi yang semakin maju dan semakin cepat sehingga siapa pun

pengusaha atau perusahaan yang tidak secara cepat mengimbangi perkembangan

teknologi akan ditinggalkan pasar. Sebagai contoh produsen telepon seluler yang agak

lambat mengeluarkan modelnya akan ditinggalkan oleh konsumen (Nokia merupakan

pemimpin pasar dan yang lainnya, seperti Siemen, Motorola hanya sebagai pengikut

pasar). Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi perubahan cara-cara



pemasaran yang selama ini dilakukan, dan pada saat ini merebak pemasaran yang

menggunakan jasa internet.

Mobilisasi sumberdaya. Kewirausahaan sosial sering menemui kesulitan dalam

memberikan kompensasi terhadap para pekerja secara kompetitif sebagaimana terjadi

pada pasar komersial. Bahkan, banyak para pekerja dari organisasi kewirausahaan sosial

justru memperoleh nilai kompensasi “non-keuangan” dari pekerjaan mereka. Dengan

demikian dapat dirumuskan suatu proposisi, yakni: adanya perbedaan dalam mobilisasi

sumber daya manusia dan keuangan, yang secara fundamental akan menyebabkan

perbedaan pendekatan dalam mengelola sumber daya keuangan dan manusia.

Pengukuran kinerja. Kewirausahaan sosial akan menghadapi tantangan yang lebih

besar dalam mengukur kinerja, ketimbang kewirausahaan komersial yang lebih dapat

mengandalkan langkah-langkah yang relatif lebih nyata dalam mengukur kinerja,

dengan menggunakan indikator keuangan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan

kualitas. Disamping itu, berbagai pemangku kepentingan finansial dan nonfinansial

dalam organisasi kewirausahaan sosial jumlahnya relatif lebih besar dan bervariasi,

sehingga para wirausahawan sosial perlu mengelola hubungan dan tanggung jawab

dalam kompleksitas yang lebih besar (Kanter & Summers, 1987). Dalam kaitan ini,

terbuka tantangan untuk mengukur perubahan sosial, mengingat adanya aspek non-

kuantitatif, multi-kausal, dimensi temporal, dan perbedaan perseptif dari dampak sosial

yang ditimbulkannya. Dengan demikian, dapat dirumuskan suatu proposisi, yakni:

dengan adanya aspek dampak sosial akan tetap menjadi perbedaan mendasar dalam

mengukur kinerja, khususnya yang berkenaan dengan akuntabilitas yang rumit dan

adanya hubungan yang bervariasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Daftar Pustaka

Luthfi Destianto, Kewirausahaan Sosial: Solusi Kemiskinan di Indonesia-http://www.

kompasiana.com/luthfidestianto/kewirausahaan-sosial-solusi-kemiskinan-di-

indonesia_552a44fd6ea8340f70552cfc

Faisal Afiff, . Mencermati Kewirausahaan Sosial, http://sbm.binus.ac.id/2015/02/28/men-

cermati-kewirausahaan-sosial-bagian-1/

Elkington John, Pamela H. 2008. “The Power of Unresonable People : How Social

Entrepreneur creates markets that changes the world”. Havard Business Press.

Santosa, Setyanto. 2007. ”Peran Social Entrepreneurship dalam Pembangunan”.

http://ashoka.org

http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2011/02/13/social-entrepreneurship-

membangun-negara-dan-menye

Desti Wulandari - Kewirausahaan sosial (social entrepreneur), http://destiwd.blogspot.

co.id/2012/02/kewirausahaan-sosial-social.html?m=1

http://sbm.binus.ac.id/2015/02/28/men-cermati-kewirausahaan-sosial-bagian-1/

http://sbm.binus.ac.id/2015/02/28/men-cermati-kewirausahaan-sosial-bagian-1/

http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2011/02/13/social-entrepreneurship-membangun-negara-dan-menye

http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2011/02/13/social-entrepreneurship-membangun-negara-dan-menye



SPB

1.4.1

Lembar Informasi

Strategi Peningkatan

Kapasitas P2KTD dalam

Program Inovasi Desa

A. Dasar Pemikiran

Pengembangan kapasitas P2KTD bertujuan mendorong profesionalitas dan kemandirian

P2KTD dalam memberikan layanan kepada Desa. Pengembangan profesionalitas

diarahkan pada pengembangan kapasitas teknis agar memenuhi standar teknis yang

dipersyaratkan, sedangkan pengembangan kemandirian lembaga diarahkan untuk

menjamin keberlanjutan P2KTD. Pengembangan kapasitas ini dapat melibatkan

berbagai pihak yang berpengalaman dalam bidangnya, seperti Praktisi, Dunia Usaha,

NGO/LSM, lembaga penelitian, dan Universitas.

Pengembangan kapasitas P2KTD tentu tidak hanya berorientasi pada kemampuan

pemangku kepentingan saja, namun mencakup keseluruhan lingkup sistem dan

kelembagaan yang terdiri dari struktur penataan organisasi atau sering dikenal dengan

sistem manajemen, kebijakan, target capaian, strategi pencapaian, dan peraturan

operasional. Hal demikian mengisyaratkan adanya tingkat pengembangan kapasitas

(capacity development) yang berarti mengembangkan kemampuan yang sudah ada

(existing capacity), dan pengembangan kapasitas yang mengedepankan proses kreatif

untuk membangun kapasitas yang belum terlihat atau constructing capacity.

Pengembangan kapasitas P2KTD merupakan suatu proses atau serangkaian

kegiatan untuk melakukan perubahan di berbagai tingkatan organisasi atau lembaga

yang meliputi pada individu, kelompok, organisasi, dan sistem guna memperkuat

kemampuan penyesuaian P2KTD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas P2KTD dapat dilakukan dengan mempertimbang

kan peran dan kedudukan dalam program (PID), analisis lingkungan strategis,

mengidentifikasi masalah, menemukenali kebutuhan jasa layanan, isu-isu strategis

dalam masyarakat dan peluang yang dapat diperankan P2KTD, membuat formulasi

strategi dalam proses mengatasi masalah, serta merancang sebuah rencana aksi P2KTD

agar dapat dilaksanakan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



B. Tujuan Peningkatan Kapasitas

Secara umum tujuan peningkatan kapasitas P2KTD dalam pelakanaan Program Inovasi

Desa di setiap wilayah kerja (Kabupaten/Kota) untuk mengembangkan kompetensi

organisasi dalam memberikan pelayanan teknis kepada Desa di bidang pengembangan

ekonomi lokal dan kewiraurahaan, pengembangan suber daya manusia serta desa

sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan.

Salah satu peran Forum P2KTD diantaranya memfasilitasi anggota dalam

meningkatkan kapasitas baik pengethaun, ketermapilan dan sikap dalam memberikan

layanan teknis kepada Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa. Hal ini penitng

agar Forum P2KTD memperoleh informasi yang cukup terkait kebutuhan dalam

menentukan jenis pelatihan dan bimbingan yang di perlukan bagi tenaga ahli dan

pengambil keputusan sesuai standar kompetensi dan uraian tugas yang telah

ditetapkan. Secara rinci tujuan peningkatan kapasitas P2KTD dalam pelaksanaan

Program Inovasi Desa diuraikan sebagai berikut:

1. Diperolehnya informasi tentang kemampuan baik pengetahuan, sikap dan

keterampilan masing-masing anggota, pengelola dan pembina forum P2KTD yang

diperlukan sesuai peran atau tugasnya dalam mendukung Program inovasi Desa;

2. Dasar untuk menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan

kapasitas masing-masing anggota Forum P2KTD;

3. Pedoman bagi Forum P2KTD dalam merumuskan kebutuhan pengembangan

kompetensi dan kinerja bagi anggotanya;

4. Acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam

memfasilitasi peningkatan kompetensi Tim Inovasi Kabupaten/Kota dan Pokja

P2KTD serta menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan dan Pembimbingan

kinerja sesuai dengan peran dan tugas pokoknya.

C. Jenis Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Kegiatan Pengembangan kapasitas P2KTD, meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Teknis

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis diberikan kepada P2KTD sesuai dengan

kebutuhan dan permintaan. Program peningkatan kapasitas dan teknis dilaksanakan

dalam bentuk pelatihan dasar dan lanjutan, pertukaran pengetahuan melalui forum-

forum P2KTD, maupun melalui Wokrshop.

2. Pengembangan Rencana Usaha /Bisnis

P2KTD yang sudah memiliki kapasitas kelembagaan dan teknis yang kuat dapat

mengikuti bimbingan pengembangan usaha Penyedia Peningkatan Kapasitas teknis

agar mampu mengakses permodalan melalui kredit perbankan.



3. Pemantapan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Pemerintah daerah mendorong personil P2KTD untuk memiliki sertifikasi sesuai dengan

keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Pemerintah juga perlu

memberikan perangkat/toolkit sesuai kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas

P2KTD.

4. Kemandirian P2KTD

Forum P2KTD dibentuk dalam rangka mendukung kemandirian P2KTD dalam bentuk

upaya memperkuat kerjasama antaranggota dan lembaga lainnya, memfasilitasi

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan, promosi layanan teknis serta

dukungan pengelolaan sumber daya dan pendanaan bagi P2KTD.

D. Tingkatan Peningkatan Kapasitas Organisasi

Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan

pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan menurut Riyadi (2006:15) adalah:

Dimensi dan tingkatan Individu, adalah tingkatan dalam sistem yang paling kecil.

Dalam tingkatan ini aktivitas pengembangan kapasitas ditekankan pada aspek

membelajarkan individu dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang

berkualitas. pengembangan diarahkan pada kompetensi teknis dan kompetensi

manajerial melalui pengelompokan pekerjaan. Harus diketahui bahwa kompetensi

merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan,

keterampilan, dan sikap, yang dimiliki seseorang terkait dengan pekerjaannya untuk

dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Kompetensi diukur dengan standar

kompetensi pekerjaan yang sudah baku untuk bidang keahlian/profesi tertentu.

Pengakuan kompetensi ini biasanya diakui dengan sertifikasi.

Dimensi dan tingkatan pada kelembagaan atau organisasi. Pada tingkatan ini,

pengembangan dilakukan untuk mengembangkan prosedur dan mekanisme-

mekanisme pekerjaan serta membangun hubungan atau jejaring kerja organisasi,

struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, pengaturan sarana prasarana,

hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Dalam organisasi, jejaring kerja

jelas sangat dibutuhkan untuk setiap tingkatan manajemen yang biasa dikenal dengan

perencanaan, pengorganisasian, pembagian kerja, pengawasan. Oleh karena itu, dalam

setiap tahapan harus didukung adanya penguasaan tentang cara-cara berinteraksi

dengan orang lain untuk dapat menciptakan jejaring kerja dengan siapa saja, agar

mendapatkan respon positif dalam organisasi.

Dimensi dan tingkatan pada sistem organisasi yang merupakan tingkatan yang

paling tinggi, dimana seluruh komponen masuk didalamnya. Tingkatan sistem, seperti

kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi

dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; Komponen-



komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumber daya manusia dan

lainnya. Contoh organisasi yang memiliki target capaian menjadi organisasi yang

berkualitas dan berintegritas, maka pada tingkatan ini perlu dibangun adanya

pengaturan sistem kediklatan yang baik sesuai dengan standarisasi manajemen kualitas

ISO 9001.

E. Strategi Peningkatan Kapasitas

Salah satu faktor kunci dalam pengembangan kapasitas adalah pembelajaran.

Pembelajaran terjadi pada tingkat individu, tingkat organisasi dan tingkat masyarakat.

Pengembangan kapasitas adalah suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang

secara berkesinambungan dimana orang-orang belajar untuk lebih capable (lebih

mampu melaksanakan pekerjaannya).

Tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,

dan mengubah perilaku pelaku organisasi untuk mencapai kualiatas pelayanan dan

pada akhirnya mencapai visi misi organisasi. Upaya pengembangan kapasitas dilakukan

dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk

pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan

melalui:

Pada Tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan pendidikan,

pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai

macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan

pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga

melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dll

Pada Tingkatan Organisasi; Secara umum dilakukan dengan pengembangan

aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan

sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.

Pada tingkatan sistem; Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan,

peraturan (Regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif

dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut

Dalam proses pengembangan kapasitas kita tidaklah mengubah kemampuan

pelaku organisasi dengan hanya menambah atau mengganti kemampuan yang sudah

mereka miliki, namun yang kita lakukan adalah menciptakan suatu pengetahuan,

keterampilan atau sikap yang baru, yang dikembangkan dari apa yang telah mereka

miliki dengan cara berbagi. Dalam proses pengembangan kapasitas di bidang tertentu

setiap orang belajar bersama, dan terbuka kemungkinan dalam proses ini mereka juga

memperoleh input dari orang-orang yang ahli dalam bidang yang dikembangkan

tersebut.

Pengembangan kapasitas memiliki aktifitas tersendiri yang memungkinkan

terjadinya pengembangan pada sebuah sistem, organisasi, atau individu, dimana ada

aktifitas tersebut terdiri atas beberapa fase umum.Adapun fase tersebut menurut

Gandara (2008 : 18) adalah:



Fase Persiapan. Pada fase ini terdapat lima langkah kerja, yaitu: (1) identifikasi

kebutuhan untuk pengembangan kapasitas, langkah kerja ini memiliki kegiatan utama

yaitu mengenali alasan dan kebutuhan nyata untuk mengembangkan kapasitas; (2)

Menentukan tujuan, kegiatan utama yaitu melakukan konsultasi dengan stakeholder

utama untukmengidentifikasi isu utama pengembangan kapasitas; (3) memberikan

tanggung jawab, kegiatan utama menetapkan penanggungjawab kegiatan

pengembangan kapasitas, misalnya membentuk tim teknis atau satuan kerja; (4)

merancang proses pengembangan kapasitas, kegiatan utama yaitu menentukan

metodologi pemetaan sesuai permasalahan yang muncul dan membuat penjadwalan

kegiatan tentang proses pemetaan dan tahapan perumusan berikutnya tentang rencana

tindak pengembangan kapasitas; (5) pengalokasian sumber daya, mengidentifikasi

pendanaan kegiatan proses pengembangan kapasitas dan mengalokasikan sumber

daya dengan membuat formulasi kebutuhan sumber daya sesuai anggaran yang

dibutuhkan dan dapat disetujui oleh pihak berwenang

Fase Analisis. Pada fase ini terdapat lima langkah kerja, yaitu: (1) mengidentifikasi

permasalahan dalam hal ini kegiatan utamanya berupa melakukan pemeriksaan

terhadap masalah untuk penyelidikan lebih lanjut; (2) analisis terhadap proses dalam hal

ini kegiatan utamanya berupa menghubungkan permasalahan untuk pemetaan

kapasitas dengan proses kinerja system, organisasi dan individu; (3) analisis organisasi

dalam hal ini kegiatan utamanya berupa memilih organisasi untuk diselidiki lebih dalam

(pemetaan organisasional); (4) memetakan kesenjangan (gap) dalam kapasitas dalam hal

ini kegiatan utamanya berupa memetakan jurang pemisah antara kapasitas ideal dengan

kenyataannya; (5) menyimpulkan kebutuhan pengembangan kapasitas yang mendesak

dalam hal ini kegiatan utamanya berupa menyimpulkan temuan dan mengumpulkan

usulan-usulan untuk rencana tindak pengembangan kapasitas.

Fase Perencanaan. Pada fase ini terdapat 3 langkah kerja yaitu: (1) perencanaan

tahunan, kegiatan utamanya adalah merumuskan draf rencana tindak pengembangan

kapasitas; (2). membuatrencana jangka menengah, kegiatan utamanya berupa

pertemuan-pertemuan konsultatif; (3) menyusun skala prioritas, kegiatan utamanya

berupa menetapkan skala prioritas pengembangan kapasitas dan tahapan

implementasinya.

Fase Implementasi. Pada fase ini terdapat lima langkah kerja, yaitu: (1)

pemrograman, kegitan utamanya berupa mengalokasikan sumber daya yang dimiliki

saat ini; (2) perencanaan program pengembangan kapasitas, kegiatan utamanya berupa

merumuskan kebijakan implementasi pengembangan kapasitas; (3) penyeleksian

penyedia layanan peningkatan kapasitas, kegiatan utamanya berupa mengidentifikasi

layanan dan produk luar terkait kebutuhan implementasi pengembangan kapasitas yang

akan dikerjanakan; (4) implementasi proyek, kegiatan utamanya berupa implementasi

program tahunan pengembangan kapasitas sesuai sumber daya yang ada dan jadwal

yang tersedia; (5) monitoring proses, kegiatan utamanya berupa melakukan monitoring

terhadap aktifitas-aktifitas pengembangan kapasitas.

Fase Evaluasi. Pada fase ini terdapat dua langkah kerja yaitu: (1) evaluasi dampak,

kegiatan utamanya berupa mengevaluasi pencapaian pengembangan kapasitas, seperti



peningkatan kinerja; (2) merencanakan ulang rencana tindak pengembangan kapasitas,

kegiatan utamanya melakukan analisa terhadap temuan monitoring proses dan evaluasi

dampak dalam konteks kebutuhan perencanaan ulang pengembangan kapasitas.

F. Metodologi Pengembangan kapasitas

1. Training Need Assesment (TNA)

Kegiatan pengembangan kapasitas P2KTD dapat dilakukan oleh pengelola program atau

secara mandiri oleh forum yang dibentuk oleh P2KTD berdasarkan hasil TNA untuk

masing-masing bidang P2KTD, yaitu: bidang kewirausahaan, bidang PSDM, dan bidang

. Kegiatan TNA dilaksanakan oleh tenaga ahli pengembangan kapasitas di provinsi

dibawah koordinasi tenaga ahli pengembangan kapasitas di pusat. Hasil TNA

dirumuskan menjadi rancangan kebutuhan pelatihan P2KTD dalam bentuk kurikulum

pelatihan yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun modul

pelatihan P2KTD

2. Persiapan

Kegiatan persiapan pelatihan meliputi: materi pelatihan, tenaga pelatih, dan

penyelenggaraan pelatihan.

a. Materi Pelatihan.

Materi pelatihan yang diharapkan sesuai dengan pengembangan kapasitas teknis,

Manajemen, pengenalan program Inovasi Desa, serta praktek P2KTD. Selain materi yang

bersifat generik, juga perlu disediakan materi yang bersifat pilihan sesuai kebutuhan

pengembangan kapasitas P2KTD. Tenaga ahli pelatihan pusat bertanggungjawab

mempersiapkan materi pelatihan yang terdiri dari Modul Pelatihan P2KTD untuk bidang

kewirausahaan, Modul Pelatihan untuk bidang PSDM, dan Modul Pelatihan bidang .

b. Peserta Pelatihan P2KTD

Pokja P2KTD dengan dibantu tenaga ahli Kabupaten melakukan seleksi peserta

pelatihan P2KTD yang meliputi bidang pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia dan desa. Seleksi peserta

pelatihan P2KTD dilaksanakan dengan memperhatikan minat dari P2KTD dan kebutuhan

desa akan Penyedia Peningkatan Kapasitas teknis. Pokja P2KTD dengan dibantu dengan

TA Kabupaten akan menyeleksi 36 peserta pelatihan P2KTD yang berasal dari 12 P2KTD

per Kabupaten (2 P2KTD bidang Kewirausahaan, 4 P2KTD bidang peningkatan sumber

daya manusia, dan 6 P2KTD bidang desa. Setiap P2KTD dapat mengirimkan 3 orang

peserta yang terdiri dari 2 orang Pengurus Lembaga dan 1 orang Pelaksana. Kriteria

pemilihan P2KTD sebagai berikut:

(1) Terdaftar dalam direktori.



(2) Memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan bisnis Penyedia Peningkatan

Kapasitas teknis.

(3) Memiliki pengurus dan pelaksana teknis yang full time.

(4) Jenis layanan teknis sesuai dengan kebutuhan desa di kabupaten.

(5) Mengikuti pelatihan secara penuh.

c. Tenaga Pelatih

Tenaga ahli pelatihan program inovasi di Jakarta bertanggung-jawab mempersiapkan

Master Trainer dan Trainer P2KTD untuk masing-masing bidang. Master Trainer dan

Trainer P2KTD harus memenuhi sejumlah kualifikasi minimal diantaranya, memiliki

pengalaman sebagai pelatih Nasional, dan memiliki pengetahuan yang memadai.

Master Trainer (MT) dan Trainer P2KTD dapat berasal dari NGO/LSM, Perguruan Tinggi,

Dunia Usaha yang telah berpengalaman dalam memberikan Penyedia Peningkatan

Kapasitas terkait dengan dibantu tenaga ahli pelatihan pada program. Kebutuhan

jumlah Master Trainer dan Trainer dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2

Perkiraan Kebutuhan Pelatih P2KTD

Jenis dan jumlah P2KTD Jumlah

peserta

Kebutuhan Pelatih

Trainer MT

P2KTD bidang Kewirausahaan (490) 1.470 176 9

P2KTD Bidang PSDM (980) 2.490 353 18

P2KTD Bidang (1.470) 4.410 529 26

d. Penyelenggaraan Pelatihan

Pelatihan Master Trainer dan TOT diselenggarakan oleh Satker Pusat, sedangkan untuk

pelatihan P2KTD diselenggarakan oleh Satker Dekonsentrasi di 33 Provinsi. Selain

pelatihan dasar, juga akan dilakukan pelatihan lanjutan dengan fokus pada kemandirian

P2KTD khususnya melalui pengembangan bisnis plan dan membangunan jaringan

kerjasama untuk keberlanjutan P2KTD. Tenaga ahli pengembangan kapasitas di setiap

provinsi juga bertanggungjawab untuk menemukan metode pengembangan kapasitas

yang sesuai dengan kebutuhan P2KTD.

3. Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi khususnya

terhadap materi pelatihan, tenaga pelatih, pemahaman peserta, dan dukungan panitia

penyelenggara. Selain itu, Konsolidasi pelatih selama proses pelatihan berlangsung juga

penting dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan proses pelatihan



berjalan sesuai dengan rencana. Tenaga ahli pengembangan kapasitas bertanggung-

jawab untuk memastikan semua kegiatan pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik.

Kegiatan pelatihan dapat dibiayai oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendesa PDTT

melalui APBN dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD atau sebutan lain melalui

APBD, dan swadaya P2KTD.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui progress

perkembangan P2KTD dari aspek teknis dan kelembagaan sebagai masukan untuk

pengembangan profesionalitas dan kemandirian P2KTD. Kegiatan monitoring dan

evaluasi dilaksanakan oleh Pokja P2KTD -Tim Inovasi Kabupaten dan Satker

Dekonsentrasi dengan dibantu oleh Tenaga ahli Provinsi sesuai dengan jenis kegiatan

yang dilakukan.

Monitoring terhadap kegiatan P2KTD dilakukan untuk mengetahui : (i) Jumlah dan

jenis P2KTD per bidang kegiatan, (ii) Jumlah P2KTD yang sudah mendapatkan pelatihan

per bidang kegiatan, (iii) Jumlah P2KTD yang mengikuti bimbingan pengembangan

bisnis, (iv) dan proses pengembangan kapasitas P2KTD.

Evaluasi bertujuan untuk menilai (i) peningkatan profesionalitas dan kemandirian

P2KTD, (ii) dampak penggunaan P2KTD terhadap peningkatan kualitas kegiatan

pembangunan desa, serta (iii) tingkat kepuasan masyarakat desa atas layanan yang

diberikan oleh P2KTD.

5. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas dibuat secara berkala dalam 3 (tiga) bulan,

dan disampaikan secara berjenjang.



Pokok Bahasan 2

PELUANG PENYEDIA

PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DAN KEWIRAUSAHAAN


A. Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal

Desa adalah sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur

formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi

pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan

demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara

menyeluruh.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan

diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan

yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan

desa-kota.

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi

sebagai berikut:

1. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

di Desa: a) Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam

memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. b) Meningkatkan kapasitas

masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi

lokal; c) Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui

penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga

keuangan mikro.

2. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di

Perdesaan. a) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal

SPB

2.1.1

Lembar Informasi

Pokok-Pokok Kebijakan





perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air

minum. b) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang

pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan). c) Meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan,

dan toko saprodi pertanian/perikanan. d) Meningkatkan kapasitas maupun

kualitas jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan transportasi.

3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. a) Meningkatkan keberdayaan

masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam

perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa. b) Meningkatkan

keberdayaan masyarakat adat, melalui penguatan lembaga adat dan Desa Adat,

perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang

berlaku.. c) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial

budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)

4. Perwujudan Tata Kelola Desa yang Baik. a) Mempersiapkan peraturan teknis

pendukung pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa, PP No 43/2014 tentang

peraturan pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa, dan PP No 60/2014 tentang

Dana Desa. b) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa. c)

Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

lembaga lembaga lainnya di tingkat desa. d) Mempersiapkan data, informasi, dan

indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan

pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.. e)

Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa. f) Memfasilitasi

kerjasama antar desa

5. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA-LH yang Berkelanjutan

dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan. a)

Mengendalikan pemanfaatanruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan

kepada petani/nelayan (land reform), serta menekan laju alih fungsi

lahanpertanian, kawasan pesisir dan kelautan secara berkelanjutanMemfasilitasi

peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan

energi perdesaan. b) Memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakatdalam

pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi SDA dan lingkungan hidup yang

seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;

6. Pengembangan Ekonomi Perdesaan. a) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa

yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai,

peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau. b) Menyediakan dan

meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa. c)

Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan

informasi pasar. d) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti

koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.



UU No 6 tahun 2014 tentan Desa beserta peraturan turunannya ditujukan untuk

mendorong perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan

pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan

serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Beberapa hak dan

wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah alokasi khusus APBN untuk

pedesaan. Dana tersebut akan dibagikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan nilai

nominal dan proses sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 60

tahun 2014. Pada RAPBN 2015 dana yang diusulkan Pemerintah sebesar Rp 9.1 triliun.

Undang Undang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan

kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, dan menekan

kesenjangan pendapatan antara kota dan desa serta mengoreksi arah pembangunan

selama ini yang bias urban.

Data dari BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk pedesaan yang berada

di bawah garis kemiskinan sebesar 15%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (kota

dan desa) yang sebesar 11,2% tahun 2013. Belum lagi mempertimbangkan jumlah

penduduk yang hampir miskin (sedikit berada di atas garis kemiskinan). Olahan data

CORE Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata prosentase penduduk perdesaan yang

hampir miskin (2 kali di atas garis kemiskinan) di kawasan perdesaan pada tahun 2013

dapat mencapai 61%. Kelompok masyarakat inilah yang rentan untuk jatuh ke bawah

garis kemiskinan jika ada sedikit saja guncangan ekonomi seperti kenaikan harga bahan

makanan pokok, dll.

Di samping itu, tingkat kesenjangan pendapatan di pedesaan, juga cenderung

melebar dalam satu dekade terakhir, tercermin dari koefisien gini ratio yang meningkat

dari 0,29 (2002) menjadi 0,32 (2013) meskipun angka ini berada di bawah koefisien gini

ratio perkotaan. Tingkat pendidikan penduduk desa juga lebih memprihatinkan

dibanding perkotaan, tercermin dari persentase penduduk berpendidikan tertinggi SD

atau lebih rendah hingga 70% (2013).

Lemahnya dukungan terhadap sektor pertanian ditambah dengan tekanan hidup

desa yang tinggi mengakibatkan semakin tertekannya petani di pedesaan. Sebagian

harus kehilangan lahan dan menjadi buruh tani, atau bermigrasi ke perkotaan, sehingga

jumlah rumah tangga petani semakin lama semakin berkurang. Lemahnya daya saing

sektor pertanian mengakibatkan perubahan struktur ekonomi di banyak daerah di

Indonesia dimana telah terjadi pergeseran sektor utama di sejumlah propinsi dari

pertanian menjadi non-pertanian.

Di sisi lain, ada beberapa kekhawatiran mengenai dampak pengalokasian sejumlah

besar dana tersebut ke pedesaan. Sejauh mana dana tersebut efektif berdampak pada

perbaikan kinerja sektor pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa, serta bagaimana meminimalkan penyimpangan-

penyimpangan penggunaan dana tersebut akibat keterbatasan kapasitas, kualitas dan

akuntabilitas sumber daya manusia khususnya di pedesaan.

Perlu dilakukan beberapa upaya untuk memuluskan implementasi, mengantisipasi

potensi penyimpangan, dan untuk mencapai tujuan UU Desa, maka perlu dilakukan,



pertama, perlunya perumusan definisi maupun kriteria yang tepat bagi desa yang akan

mendapatkan alokasi dana. Hal ini dimaksudkan agar tujuan diberlakukannya UU Desa

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan mengurangi

kesenjangan dapat tercapai. Kedua, mensosialisasikan UU Desa kepada masyarakat

perdesaan agar masyarakat desa dapat memahami maksud dari UU tersebut sehingga

dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif. Ketiga, pentingnya memberikan

pendampingan kepada aparat di desa dalam perumusan program, pembukuan, dan

sistem pelaporan. Sistem pelaporan juga harus dibuat sederhana untuk mempermudah

pengelola dana di desa yang secara umum terbatas secara kapasitas dan . Keempat,

pemerintah perlu pula memperkuat aspek pemantauan dalam pelaksanaan dan

penggunaan dana tersebut oleh di tingkat desa, agar potensi penyelewengan dan

penyimpangan dapat dihindari.

B. Program Prioritas Kementerian Desa PDTT dalam Pengembangan Ekonomi

Lokal

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah

diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017

(Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 ) ini mengatur secara detail tentang Prioritas Dana

Desa Tahun 2018.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan

acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan

bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

penggunaan Dana Desa.

Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana

desa antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang

kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM

Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan

Desa.

4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

5. Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik

yang dapat diakses masyarakat Desa.



Pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam

menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam

rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan

pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB

Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman

Desa-Desa di Indonesia.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan

untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa khususnya bidang

ekonomi sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 5 ayat (c) sebagai berikut:

“Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana

ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 1) usaha ekonomi

pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 2) usaha ekonomi pertanian

berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan; dan 3). usaha ekonomi non pertanian berskala produktif

meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan”.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai

Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat

perkembangan kemajuan Desa. Bagi Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan

pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya

membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan

pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola

melalui kerjasama antar Desa.

Bagi Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta

pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha

ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan


Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan ekonomi serta pengadaan sarana



prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi

usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan

dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan


Dalam asepk pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat

mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa,

meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang

meliputi: (1) pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan; (2) pembentukan usaha ekonomi

warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama,

pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian

berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan; (3) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: (1) penguatan BUM Desa

dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,

distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan; (2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui

BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; (3) peningkatan kualitas dan

kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; (4)

pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi

masyarakat Desa;

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: (1)

perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan; (2) perluasan/ekspansi usaha ekonomi



warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama,

pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian

berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

ahli di Desa; dan (4) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2

Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 300).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).

http://indconsult.blogspot.co.id/2016/04/program-pemerintah-dalam-upaya.html

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-

kemendesa/

http://indconsult.blogspot.co.id/2016/04/program-pemerintah-dalam-upaya.html

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/



A. Kedudukan dan Fungsi BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan usaha yang ada di desa yang di

bentuk oleh Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. Maksud dari pembentukan

BUM Desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ”Pendirian Bum Desa

dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa.

Pendirian BUM Desa harus diawali sebagai pola untuk memperkuat ekonomi

rakyat desa. Embrio ekonomi desa harus terlebih dahulu teridentifikasi secara jelas.

Identifikasi sangat diperlukan jangan sampai setelah berdiri BUM Desa tidak ada

kegiatan apapun didalamnya dan saat ini yang terjadi pada sebagaian BUM Desa. Hal

ini disebabkan berdirinya BUM Desa hanya melalui ”pendekatan proyek” bukan

mendasar pada sebuah kekuatan dan kebutuhan lokal.

BUM Desa sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat belum

sepenuhnya menjadi pemahaman di kalangan pegiatan ekonomi lokal dan rakyat desa.

Akhirnya BUM Desa seharusnya menjadi modal awal gerakan sosial dari pertarungan

”ekonomi” belum tercapai secara maksimal. Kesadaran masyarakat desa untuk

memahami posisi mereka dalam rangka merebut desa menjadi sentral ekonomi belum

menjadi sebuah tujuan.

Bahkan yang lebih ironis lagi BUM Desa dianggap hanya sebagai sarana bagi

sebagian elit pemerintahan desa untuk mengumpulkan pundi-pundi yang tidak sah.

Masyarakat desa tidak mengetahui sama sekali berapa modal BUM Desa, bentuk

kegiatan apa, surplus atau difisit semuanya sangat tertutup. Pada akhirnya tiba-tiba yang

didengar oleh masyarakat bahwa modal BUM Desa habis, perputaran keuangannya tidak

jelas dll. Masalah-masalah klasik inilah yang harus dibenahi, mengingat BUM Desa

bukan semata-mata harus ada didesa tetapi bagaimana BUM Desa dijadikan sebuah

gerakan sosial untuk menggerakkan ekonomi rakyat Desa.

SPB

2.1.2

Lembar Informasi

Badan Usaha Milik Desa



B. Mengapa BUM Desa dapat dibentuk?

Apapun kritik dan kondisi BUM Desa saat ini bukan menjadikan BUM Desa untuk

ditiadakan. BUM Desa harus mulai digerakkan dengan pendekatan penyadaran kepada

rakyat desa. Contoh : Rakyat desa harus mengetahui kekuatan ekonomi saat ini. Bagi

rakyat desa yang mayoritas petani harus mengetahui apakah produk pertanian mereka

sudah mampu bersaing dengan negara lain? Apakah mereka sudah mampu untuk

bersaing? Instrument apa yang digunakan untuk bersaing? Tanpa adanya penyadaran

seperti itu rakyat desa akan merasa tidak ada masalah apa-apa, mereka tidak perlu

mengorganisir diri untuk membentuk sebuah kekuatan.

BUM Desa hadir sebagai wadah untuk mengorganisir rakyat desa untuk

meningkatkan semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi.

BUM Desa dapat dijadikan sarana sharing bagi kelompok-kelompok masyarakat desa

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus membahas stratategi

pengembangan pemasarannya. Jadi BUM Desa lambat laun akan menjadi sebuah centre

bagi mereka apabila ada permasalahan terhadap usaha yang sedang mereka jalani.

Kebersamaan meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa melalui

BUM Desa merupakan salah konsep yang ideal dilaksanakan ditingkat lapangan. Mereka

mampu menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya

serta mengembangan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakan

perekonomian rakyat desa. Sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

(1) Meningkatkan perekonomian Desa;

(2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

(3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

(4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak

ketiga;

(5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan

umum warga;

(6) Membuka lapangan kerja;

(7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

(8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Di desa sebenarnya sudah ada beberapa organisasi yang tujuannya untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat desa seperti koperasi dese dan unit-unit simpan

pinjam yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat desa. Antara lain simpan

pinjam yang dikelola oleh kelompok pengajian, koperasi wanita (kopwan), kelompok tani

dan lain sebagainya.



Namun demikian kelompok-kelompok tersebut sifatnya eksklusif hanya

anggotanya saja yang mendapatkan akses permodalan dari kelompok tersebut. Selain

itu pendekatannya hanya satu arah saja yaitu pendekatan melalui kegiatan simpan

pinjam. Belum sampai dalam tataran bagaimana menggerakkan sektor riilnya.

Pendekatan melalui simpan pinjam merupakan salah satu pendekatan yang

dianggap paling ”ampuh” untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa. Tetapi kadang-

kadang hal ini malah menjebak bagi pemanfaat simpat pinjam untuk ”gali lubang tutup

lubang”. Karena disebabkan sektor riil mereka tidak jalan. Misalnya : Petani yang

mempunyai lahan ¼ ha apabila mereka pinjam modal untuk membeli sarana produksi

pertanian (saprodi) dengan hasil meminjam tetapi tidak sesuai dengan hasilnya maka

petani tersebut akan tetap terjebak dalam simpan pinjam tersebut. Dengan lahan yang

tetap maka tidak akan mungkin berkembang usahanya, dengan pinjam berapapun

apabila lahannya tidak bertambah maka hasilnya juga tidak akan bertambah pula. Belum

lagi hasil panen mereka dibeli oleh para tengkulak dan dipermainkan harganya.

C. Dapatkah BUM Desa Menjawab Permasalahan Ekonomi di Desa?

Setiap desa pada dasarnya mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

Hanya saja dari pihak desa belum fokus untuk menemukenali potensi apa saja yang ada

di desa tersebut. Tetapi ada juga desa yang sudah mengenali potensi ekonominya dan

mempunyai kegiatan tetapi belum dikelola secara profesional. Termasuk mengelola aset

desa yang dapat digerakkan selain untuk menambah PAD juga bermanfaat bagi

masyarakatnya. Maka BUM Desa sangat baik apabila di bentuk untuk mengelola

kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat

desa.

BUM Desa adalah salah satu instrumen yang mencoba untuk mengatasi

permasalahan ekonomi pada masyarakat desa. BUM Desa sifatnya bukan eksklusif

semua masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatan yang ada didalamnya. Juga

tidak membedakan golongan ekonomi. Baik yang kaya mapun yang miskin bisa

berpartisipasi dalam kegiatan BUM Desa. Bagi yang kaya kemungkinan bisa diajak

bermitra dengan jalan menanamkan investasi dalam BUM Desa tersebut.

Masyarakat desa yang mempunyai usaha-usaha yang bersifat mikro dengan

adanya BUM Desa dapat dihimpun secara kolektif agar produksi mereka dapat dicarikan

koneksi dalam pemasarannya. Contoh: Petani yang mempuanyai lahan kurang dari 1 ha

maka dapat dikonsolidasi melalui BUM Desa kemudian BUM Desa dapat bekerjasama

dengan BULOG. Maka dengan cara ini selain dapat membatu petani dalam menstabilkan

harga juga dapat memotong mata rantai terhadap permainan para tengkulak.

Permasalahan ekonomi yang ada di desa sebenarnya adalah persoalan ”klasik”

namun demikian belum secara komprehensif dapat diatasi sampai saat ini. Banyak

program sudah masuk ke desa namun pendekatannya belum menyentuh pada akar

persoalannya.



BUM Desa apabila dikelola secara benar dan diadalamnya terdapat pengelola yang

mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif dan amanah maka tidak perlu

diragukan BUM Desa akan mampu menjawab permasalahan ekonomi yang ada di

masyarakat Desa.

Kotak 1:

Kesuksesan BUM Desa Bleberan Gunungkidul

Bersahaja, sedikit bicara namun sigap dalam berkarya. Itulah sosok Tri Harjono, Kepala

Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta yang sudah

17 tahun lamanya menjabat kepala desa. Karya nyata yang dihasilkannya selama

memimpin desa adalah BUM Desa yang sangat maju, balai dan kantor desa yang

megah, serta keindahan alam Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono yang

semakin dikenal luas sebagai obyek wisata. “Gempa bumi tahun 2006 silam mendorong

hati ini untuk lebih gigih memperjuangkan kepentingan rakyat. Setelah gempa kami

mulai bangkit dengan membangun kantor dan balai desa disini. Masyarakat dan

pamong secara swadaya bergotong-royong membangunnya. Lebih dari Rp. 450 juta

dana terserap untuk membangun gedung ini. Total tiga tahun anggaran sejak 2007-

2009 kantor dan balai desa ini baru selesai,” tutur Tri Harjono. Gempa bumi

menyebabkan hampir semua mata air di Bleberan yang semula melimpah mendadak

menghilang kering. ”Sumber mata air yang masih ada kami upayakan untuk dikelola.

Saya bentuk BUM Desa untuk mengelola SPAMDes hingga mencukupi kebutuhan air

warga masyarakat. BUM Desa kemudian juga mengelola pariwisata dan simpan

pinjam. Hasilnya hingga sekarang keuntungan dari SPAMDes lebih kurang Rp. 80 juta.

Dari pengelolaan pariwisata sampai tahun 2012 kemarin memberi kontribusi hingga

Rp 327 juta. Sedangkan dari simpan pinjam karena modalnya kecil pendapatannya

sekitar Rp. 2 jutaan” tutur Tri Harjono. Tri Harjono lebih lanjut membeberkan, “30 persen

kembali ke modal, 20 persen untuk pengembangan potensi wisata kami berikan ke

masing-masing pa dukuhan untuk membangun potensi wisata yang ada di dusun.

Kemudian 10 persen untuk honor pengelola, lima persen untuk pelatihan dan edukasi

pengurus agar lebih professional, lima persen untuk dana sosial. Jadi warga miskin yang

sakit, yang rumahnya rusak, janda tak mampu tetapi membiayai anak sekolah dan

sebagainya ada cadangan lima persen dana social tersebut.”Pengelolaan obyek wisata

air terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono juga membuahkan hasil yang lumayan.

Walaupun tenaga kerja yang langsung terlibat hanya lebih kurang 24 orang, tetapi dari

sisi lapangan kerja terbuka luas. Warga yang membuka warung 53 orang dan

mempekerjakan lebih dari seratus orang. Kemudian bidang jasa lainnya, warga

mengembangkan industri rumah tangga membuat aneka makanan ringan yang

dititipkan ke warung-warung. Pemuda-pemudiKarang Taruna diberi pelatihan untuk

menjadi tenaga pemasaran obyek wisata. (Sumber: Suharyanto dan Hastowiyono,

Pelembagaan BUM Desa, FPPD Januari 2014, hal 41-51)



Kotak 2

Kepercayaan Masyarakat pada BUM Desa di Rokan Hulu

Peluang BUM Desa untuk mengembangkan usaha di pedesaan cukup besar, tetapi

beberapa BUM Desa mengalami kekurangan modal sehingga mereka mengajukan

pinjaman ke bank. Delapan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu, Kepulauan Riau

melakukan hal ini untuk menambah modal usaha mereka. Tiga BUM Desa

mendapatkan pinjaman modal dari Bank Riau Kepri sebesar Rp 1,350 miliar.

Koordinator BUM Desa Rokan Hulu Syamzaimar, mengatakan, tiga BUM Desa yang

telah mencairkan pinjaman di Bank Riau Kepri yaitu BUM Desa Ngaso Kecamatan

Ujung batu sebesar Rp 500 juta, BUM Desa Rimba Makmur Rp 500 juta, dan BUM Desa

Tanjung Belit sebesar Rp 350 juta. Sementara lima BUM Desa lainnya telah mengajukan

pinjaman penambahan modal ke Bank Jawa Barat (BJB). Dana pinjaman untuk delapan

BUM Desa tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kesepakatan dua bank

daerah yaitu Bank Riau Kepri dan Bank Jawa Barat (BJB) dengan Pemerintah Kab.

Rokan Hulu.“Penambahan modal melalui kerjasama dengan Bank Riau Kepri dan BJB

dilakukan untuk memperkuat BUM Desa yang diandalkan sebagai penggerak ekonomi

masyarakat. Keterbatasan anggaran APBD Rohul belum memungkinkan untuk

membantu pinjaman modal bagi seluruh BUM Desa yang jumlahnya 52 unit. Sebagai

fasilitator, Pemerintah Kabupaten menandatangani kerjasama dengan Bank Riau Kepri

dan BJB agar unit usaha desa bisa mendapatkan pinjaman dan tambahan modal.

Ketika beberapa BUM Desa di Provinsi Riau mengajukan pinjaman ke bank-bank untuk

menambah modal, ada sejumlah BUM Desa yang tidak merasa perlu mengajukan

pinjaman ke bank karena telah memiliki cukup modal dari simpanan para anggota.

BUM Desa Koto Baru Kecamatan Kuntodarussalam misalnya, dana simpanan

anggotanya telah mencapai Rp. 1,8miliar. Begitu juga BUM Desa Marga Mulya,

simpanan anggota mencapai Rp. 1,6 miliar. Hal ini menunjukkan sudah banyak

masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BUM Desa daripada harus

menanggung resiko ketika mengambil dana yang disimpan di bank yang ada di kota.

Terlebih lagi sistem penarikan dana simpanan di BUM Desa sama seperti system

pelayanan bank pada umumnya. (Sumber :Suharyanto Hastowiyono, Pelembagaan

BUM Desa, FPPD Januari 2014, hal 52-53)

D. Prinsip-Prinsip BUM Desa

BUM Desa merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat desa dengan

prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) BUM Desa bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua

kegiatannya.

(2) BUM Desa adalah bersifat sosial (social interpreunership), tidak semata-mata

mencari keuntungan.



(3) BUM Desa harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak

boleh dari unsur pemerintahan desa.

(4) BUM Desa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan

tetapi bagaimana BUM Desa mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas

usaha mereka.

E. Kelembagaan BUM Desa

BUM Desa merupakan salah satu lembaga Desa yang mawadahi kegiatan bidang

ekonomi. Sebagai sebuah lembaga maka BUM Desa harus mempunyai struktur

organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. Sebagaimana dalam

Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 9 Organisasi pengelola BUM Desa

terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, Pasal 10 (1) Susunan kepengurusan

organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat; b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas. (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat

kekeluargaan dan kegotongroyonga, Pasal 11 (1) Penasihat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10huruf a dijabatsecara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (2)

Penasihat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. memberikan nasihat

kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b.

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi

pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM

Desa. (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. meminta

penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut

pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat

menurunkan kinerja BUM Desa.

Apa yang dimaksud dengan Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari

organisasi Pemerintahan Desa?

Pengelola BUM Desa tidak boleh dari unsur pemerintahan Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa. Hal ini

untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam

pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat ex officio akan dibuat oleh

Kepala Desa.

Pengelola BUM Desa harus netral dan profesional dalam bekerja. Tidak boleh

ada intervensi dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Pengelola BUM Desa harus transparan dan mempertanggungjawabkan kepada

pemerintahan desa dan masyarakat desa apa yang telah dikerjakan.



Kinerja pengelola BUM Desa harus dievaluasi kinerjanya, untuk melihat sejauh

mana kinerja mereka dalam mngembangkan BUM Desa. Evaluasi ini dapat dijadikan

dasar apakah pengelola BUM Desa layak untuk dipertahankan atau tidak.

F. Penguatan Kelembagaan

Kesepakatan tentang organisasi BUM Desa dituangkan dalam Anggaran Dasar dan

Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat

kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.

Sedangkan, Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban

pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian

pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. Oleh karena itu,

AD/ART sekurang-kurangnya berisi:

(1) Badan Hukum,

(2) Bentuk organisasi,

(3) Usaha yang dijalankan,

(4) Kepengurusan,

(5) Hak dan kewajiban,

(6) Permodalan,

(7) Bagi hasil laba usaha,

(8) Keuntungan dan kepailitan,

(9) Kerjasama dengan pihak ketiga,

(10) Mekanisme pertanggung jawaban,

(11) Pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Selain adanya perangkat dalam BUM Desa dengan penguatan kelembagaan maka :

(1) Menjamin agar terjadi pembagian pekerjaan yang harus dilakukan dalam

pekerjaan dan unit tertentu pada BUM Desa.

(2) Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan

pekerjaan masing-masing.

(3) Mengkoordinasikan tugas-tugas BUM Desa yang beragam.

(4) Menyusun kelompok pekerjaan ke dalam unit atau bagian tertentu.

(5) Menetapkan hubungan antar individu, kelompok tugas,dan unit/bagian.

(6) Menetapkan jalur formal otoritas.

(7) Mengalokasikan dan mengerahkan sumber daya organisasi atau mengelola

usaha yang dijalankan.



G. Pembentukan BUM Desa

Pembentukan BUM Desa harus melalui mekanisme seperti dalam proses perencanaan

desa lainnya yaitu dengan memalui musyawarah desa. Sebagaimana dalam Permendesa

PPDT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Pasal 5 (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (2)

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi: a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial

budaya masyarakat; b. organisasi pengelola BUM Desa; c. modal usaha BUM Desa; dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. (3) Hasil kesepakatan

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Musyawarah desa merupakah salah satu wadah dan proses yang melibatkan

partisipasi masyarakat menentukan arah pembangunan desa. BUM Desa merupakan

salah satu instrumen bagi desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan menuju ke

titik sasaran sesuai dengan rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJM Desa

maupun RKP Desa. Musyawarah merupakan budaya yang tidak bisa dipisahkan dari

desa. Tradisi musyawarah inilah sebenarnya bentuk mengikat sebuah kebijakan yang

diputuskan secara bersama/partisipatif.

Dengan adanya musyawarah dalam pembentukan BUM Desa diharapan adanya

ikatan sosial diantara warga desa dalam mengembangkan dan memajukan BUM Desa.

BUM Desa nantinya bukan dinilai oleh masyarakat hanya milik pemerinthan desa atau

pengelola BUM Desa saja. Dengan adanya rasa memiliki maka sebagai warga desa

secara sadar dan memahami apa pentingnya membuat BUM Desa. Manfaat atau

tidaknya BUM Desa yang menilai dalah masyarakat desa sendiri.

BUM Desa bukan dibutuhkan hanya pelengkap desa untuk lomba desa atau

adanya intruksi dari pemerintahan yang lebih tinggi tetapi BUM Desa merupakan salah

satu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan taraf

hidupnya. Dengan adanya musyawarah maka ketika dalam pembahasan diharapkan

adanya masukan-masukan bagaimana BUM Desa dapat menjadi salah satu sarana dalam

menjawab persolan ekonomi masyarakat desa.

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam

gerakan usaha ekonomi Desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa

dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa]. Frasa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam

peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan

penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang

Desa menghasilkan peta jalan (road map) pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa

didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa



dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di

Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan

modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang

diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis

dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan

rumusan pasal (secara normatif) tentang:

(1) Pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan

Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa;

(2) Penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala

Desa di bidang pemerintahan Desa;

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan

isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan

pengelolaan BUM Desa setempat. Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan

bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron

dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa

dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan

pengembangan usaha ekonomi produktif).

Tabel Tahapan Musyawarah Desa Pembentukan BUM Desa

Tahapan Agenda Terkait Pembentukan BUM Desa

1. Penyiapan Musdes

Perencanaan Kegiatan

BPD menyusun Rencana pemetaan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat terkait BUM Desa. Rancangan isi

untuk pemetaan aspirasi/kebutuhan adalah:

1. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi

dan sosial budaya masyarakat;

2. Organisasi pengelola BUM Desa (struktur organisasi

dan susunan nama pengurus);

3. Modal usaha BUM Desa; dan

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM

Desa.

*Opsional: rencana investasi Desa yang dapat dikelola

oleh BUM Desa”.

Penyusunan Bahan Pembahasan

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa

perihal BUM Desa yang akan dibahas dalam Musdes




BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat

mengenai BUM Desa dengan melibatkan KPMD dan

para Pendamping

BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan

Pandangan Resmi tentang BUM Desa

Pandangan resmi BPD tentang BUM Desa

dimasukkan ke dalam Berita Acara tentang hasil

rapat anggota BPD

BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal

fasilitasi penyelenggaraan Musdes, khususnya

tentang penyiapan Bahan Pembahasan tentang BUM

Desa untuk menanggapi “Berita Acara Pandangan

Resmi” dari BPD

Pemdes memfasilitasi Musdes dengan

mempersiapkan Bahan Pembahasan terkait BUM

Desa

Bahan Pembahasan disampaikan Kepala Desa

kepada BPD.

Pembentukan dan Penetapan

Panitia

BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes

berdasarkan rencana kegiatan (termasuk didalamnya

rencana pembahasan BUM Desa).

TAHAPAN MUSDES AGENDA TERKAIT PENDIRIAN/PEMBENTUKAN

BUM DESA

Penyiapan Jadwal Kegiatan,

Tempat dan Sarana/ Prasarana

Panitia Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat

dan sarana/prasarana Musdes terkait pembahasan BUM

Desa.

Penyiapan Dana

Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyediakan

dana penyelenggaraan kegiatan Musdes.

Pendanaan penyelenggaraan Musdes merupakan

bagian tak terpisahkan dari belanja operasional BPD.

Penyiapan Susunan Acara dan

Media Pembahasan

Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan

media pembahasan berdasarkan materi dalam Bahan

Pembahasan (Pemdes) dan Pandangan Resmi (BPD)

terkait BUM Desa

Pengundangan Peserta,

Undangan, dan Pendamping

Peserta Musdes berasal dari Pemdes, BPD, unsur

masyarakat Desa, Undangan (bukan warga Desa)

atas undangan Ketua BPD, dan para Pendamping

atas undangan Ketua BPD.

Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta,

Undangan dan para Pendamping yang hadir dalam

Musdes, melakukan registrasi, dan mengutamakan

unsur masyarakat yang berkepentingan langsung

dengan BUM Desa.

Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta

Musdes secara resmi (surat ditandatangani




Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes) dan

undangan tidak resmi (media publik).

Warga Desa mendaftarkan diri kepada Panitia

Musdes agar memiliki hak suara dalam pengambilan

keputusan.

Kepala Desa, anggota BPD dan perangkat Desa yang

berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka

kepada peserta Musdes. Kepala Desa yang

berhalangan dapat diwakilkan kepada Sekdes/

Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.

2. Penyelenggaraan Musdes

Pimpinan, Sekretaris dan Peman-

du Acara Musdes

Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes.

Anggota BPD, KPMD dan/atau unsur masyarakat

yang berkepentingan langsung dengan BUM Desa

yang merupakan bagian dari Panitia Musdes,

bertindak selaku Sekretaris Musdes dan pemandu

acara Musdes.

Pendaftaran Peserta Peserta menandatangani daftar hadir. Musdes dimulai

jika daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari

jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta

Musdes.

Penjelasan Susunan Acara Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes

membacakan susunan acara pembahasan BUM

Desa.

Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh

pimpinan Musdes.

Penundaan Kegiatan Dilakukan peserta tidak memenuhi kourum

Penjelasan Materi Pembicaraan

Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang

BUM Desa.

BPD menjelaskan Pandangan Resmi terkait BUM

Desa.

Unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan

resmi terkait BUM Desa.

Pihak dari luar Desa menyampaikan kepentingan

dan agendanya terkait BUM Desa.

Tata Cara Permusyawaratan *Etiket penyampaian pendapat dalam forum.

H. Pengembangan BUM Desa

BUM Desa dalam penyusunan rencana kerjanya yang perlu memperhatikan inovasi-

inovasi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang

dimasyarakat. BUM Desa harus mampu memberikan jawaban terhadap sektor riil yang

dijalankan oleh masyarakat ketika sedang mengalami keterpurukan. Oleh karena itu

BUM Desa harus berani mengembangkan kegiatan bukan hanya sekedar misalnya



”simpan pinjam” tetapi bagaimana mengembangkan inovasi-inovasi produk dari

masyarakat desa.

Pengembangan usaha BUM Desa sesuai dengan permendesa PDTT No. 4 tahun

2015 yaitu : (1) sosial bussines, (2) penyewaan/ renting, (3) Perantara/brokering, (4)

berdagang/trading, (5) bisnis keuangan/ficancial bussines dan (6) usaha bersama

(holding). Jadi apabila BUM Desa mau dan berani untuk berkembang sudah banyak

pilihan kegiatan yang bisa dilaksanakan.

Tabel Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

No Jenis Usaha Contoh

1. (social business) sederhana

yang memberikan pelayanan

umum(serving)

a. air minum Desa;

b. usaha listrik Desa;

c. lumbung pangan; dan

d. sumber daya lokal dan

e. teknologi tepat guna lainnya.

2. Renting (Penyewaan) a. alat transportasi;

b. perkakas pesta;

c. gedung pertemuan;

d. rumah toko;

e. tanah milik BUM Desa; dan

f. barang sewaan lainnya.

3. Perantara (brokering) a. jasa pembayaran listrik;

b. pasar Desa untuk memasarkan produk

yang dihasilkan masyarakat; dan

c. jasa pelayanan lainnya.

4. Berdagang (trading) a. pabrik es;

b. pabrik asap cair;

c. hasil pertanian;

d. sarana produksi pertanian;

e. sumur bekas tambang; dan

f. kegiatan bisnis produktif

g. lainnya.

5. Bisnis keuangan (financial business) Memberikan akses kredit dan peminjaman

yang mudah diakses oleh

masyarakat Desa.

6. Usaha bersama (holding) a. pengembangan kapal Desa berskala

besar untuk mengorganisasi nelayan

kecil agar usahanya menjadi lebih

ekspansif;

b. Desa Wisata yang mengorganisir

rangkaian jenis usaha dari kelompok

masyarakat;dan



No Jenis Usaha Contoh

c. kegiatan usaha bersama yang

mengkonsolidasikan jenis usaha lokal

lainnya.

Pengembangan usaha sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015

kita yakin BUM Desa akan benar-benar menjadi badan usaha didesa yang solid. Selain

masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan sosial, masyarakat juga

diberikan kesempatan untuk berinvestasi dalam BUM Desa. Dengan adanya investasidari

masyarakat maka BUM Desa akan mendapatkan tambahan modal untuk mengembang-

kan jaringan dan keaneka ragaman kegiatannya.

Sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 pasal 17 (1) Modal awal

BUM Desa bersumber dari APB Desa, (2) Modal BUM Desa terdiri atas: a.penyertaan

modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. dan Pasal 18 (1) Penyertaan

modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. hibah

dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor

yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; b. bantuan Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui

mekanisme APB Desa; c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif

Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; d. aset Desa yang diserahkan kepada

APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Presepsi BUM Desa sulit dan tidak berkembang sudah saatnya kita hilangkan.

Kegagalan BUM Desa sebelumnya dikarenakan : (1) Pembentukan BUM Desa karena

adanya perintah dari SKPD Kabupaten, (2) Tidak adanya assesment terlebih dahulu

sebelum dibentuknya BUM Desa, (3) Pembentukan BUM Desa tidak melalui musyawarah

desa akibatnya masyarakat tidak merasa memiki demgan adanya BUM Desa, (4)

Intervensi pemerintahan desa terhadap BUM Desa sangat kuat akibatnya dalam

pengelolaan keuangan BUM Desa tidak transparan, (5) Tidak pernah adanya laporan

pertanggungjawaban dari pengelola BUM Desa, (6) AD/ART BUM Desa tidak dibahas

melalui musyawarah desa.

Contoh permasalahan diatas akhirnya BUM Desa dianggap organsasi yang tidak

berguna dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok elit desa yang duduk dalam

pemerintahan.

Namun pada dasarnya apabila BUM Desa dikembangkan secara maksimal maka

BUM Desa merupakan salah satu organiasi civil society yang dapat dijadikan sebagai

counter hegemony terhadap kekuatan ”ekonomi global”. BUM Desa jangan sampai

terkungkung dalam isyu-isyu lokal. Gerakan BUM Desa harus menjadi jawababan bahwa

masyarakat desa siap menghadapi pasar bebas.



Kesadaran kritis masyarakat desa tentang permasalahan ekonomi harus di mulai.

Masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertarungan ekonomi

global saat ini. Melalui BUM Desa mereka dapat mendiskusikan segala permasalahan

dan mencari akar permasalahannya. Contoh: ketika musim panen padi harga turun,

namun demikian harga beras dipasaran mahal. Petani yang ada di desa harus mampu

bersikap kristis mengapa terjadi demikian?

Posisi BUM Desa dapat dielaborasi dalam Pembangunan Desa (“Desa

Membangun”) dan Pembangunan Perdesaan (“Membangun Desa”). Dalam paradigma

“Desa Membangun”, basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, agar BUM Desa

dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa secara kolektif. Di lain pihak, dalam

paradigma “Membangun Desa”, basis lokasi pendirian BUM Desa Bersama maupun

Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih adalah Kawasan Perdesaan, agar

Pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor dan Desa dapat berkolaborasi dalam skala

usaha yang lebih besar.



A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi

dimana stakeholders endogeneous(pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan

aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan

memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Prinsip penerapannya

adalah kerjasama stakeholders yang akan sangat menentukan keberlanjutan

pengembangan ekonomi lokal (Blakely, 1984 dalam Supriyadi, 2007). Berdasarkan fokus

penerapannya, tujuan pengembangan ekonomi lokal yaitu:

1. Membentuk jaringan kerja kemitraan antara pelaku ekonomi untuk pemanfaatan

potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar pada tingkat lokal, regional

dan global;

2. Meningkatkan kapasitas lembaga lokal (pemerintah, swasta, dan masyarakat)

dalam pengelolaan ekonomi lokal;

3. Terjadinya koloborasi antar aktor baik publik, bisnis dan masyarakat;

4. Secara kolektif akan mendorong kondisi yang nyaman dalam pertumbuhan

ekonomi dan ketenagakerjaan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah tumbuh dan berkembangnya usaha

masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga berkurangnya

kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta mendukung kebijakan

pengentasan kemiskinan. Dalam proses implementasi perencanaan dan penerapan

pengembangan ekonomi lokal menggunakan prinsip pendekatan ekonomi, kemitraan,

dan kelembagaan.

1. Prinsip ekonomi

Mulai dengan kebutuhan pasar.

Menfokuskan pada kluster dari kegiatan ekonomi yang ada, yang produksinya

dijual ke daerah luar(economic base) dan multiplier effect di daerahnya kuat.

SPB

2.1.2

Lembar Informasi

Tantangan Pengembangan

Ekonomi Lokal dan

Kewirausahaan



Menhubungkan produsen skala kecil dengan supplier kepada perusahaan

ekspor.

2. Prinsip Kemitraan

Adanya tanggung jawab dari masing-masingstakeholders (pemerintah, swasta,

dan masyarakat) sebagai aktor pengembang dan pengelola ekonomi lokal.

Masing-masing stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) berperan

aktif dalam bekerjasama.

Kemitraan mengandalakan sumber daya lokal, bukan bantuan dari luar atau

asing.

Inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar, dan permintaan bukan produksi

atau supply.

3. Prinsip Kelembagaan

Fasilitas dialog diantara stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat)

untuk menghasilkan ide dan inisiatif.

Mobilisasi sumber daya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan.

Pengembangan kelembagaan didasarkan atas kebutuhan dari kegiatan

ekonomi yang sedang berlangsung.

Ketiga prinsip tersebut dijadikan sebagai pendekatan dan proses perencanaan

mengembangkan ekonomi lokal yang dilakukan atas dasar partisipasi dan kemitraan

dalam kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah

diartikan sebagai forum yang terorganisasikan guna menfasilitasi komunikasi antar

pemerintah, masyarakat dan stakeholders dan berbagi kelompok yang berkepentingan

terhadap penanganan masalah atau pengambilan keputusan. Partisipasi dan kemitraan

antar pelaku ekonomi lokal dan wirausaha berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan,

pemberdayaan, efesiensi, dan good governance. Dengan demikian, dalam keberhasilan

pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha

2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan

3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan

pemasaran

4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta,

dan masyarakat lokal (Supriyadi, 2007)

B. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tujuan utama pembangunan adalah mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Faktanya di Indonesia bagi sebagian masyarakat kesejahteraan masih merupakan

angan-angan. Angka kemiskinan masih cukup tinggi dan ketimpangan antara yang kaya

dengan yang miskin masih merupakan masalah.



Data BPS pada Maret 2016 menunjukkan dari total 250 juta penduduk Indonesia,

28,51 juta orang (11,13%) merupakan penduduk miskin. Rasio Gini berada di angka

0,397. Gini rasio di daerah perkotaan adalah 0,410 dan di wilayah perdesaan 0,327.

Rasio (Koefisien gini) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan

distribusi pendapatan di suatu negara. Koefisioen Gini 0 menunjukkan kesetaraan

sempurna, sementara koefisien 1 menunjukkan ketidaksetaraan sempurna.

Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Desember 2015 mengklaim bahwa hanya 20

persen penduduk terkaya di Indonesia yang telah menikmati hasil pertumbuhan

ekonomi, hal ini menyiratkan bahwa 80 persen penduduk (atau 200 juta secara absolut)

masih tertinggal. Antara tahiun 1990an dan 2000an setelah China, Indonesia mengalami

kenaikan tertinggi dalam ketidaksetaraan distribusi pendapatan dengan kenaikan

tertinggi di antara negara-negara di Asia.

Di Indonesia rasio Gini dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Tren rasio

Gini di tahun 2000an terjadi di tengah boom komoditas. Sementara rasio Gini stabil

setelah harga komoditas turun pada tahun 2011. Kenaikan atau penurunan harga

komoditas tampaknya sangat mempengaruhi 20 persen penduduk Indonesia dimana

turunnya harga komoditas melemahkan pendapatan dan daya beli kelompok ini.

Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi di masyarakat merupakan ancaman karena

tidak hanya membahayakan kohesi sosial namun juga membahayakan stabilitas politik

dan ekonomi. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan distribusi

kekayaan yang lebih setara cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih stabil

dibandingkan dengan negara-negara yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang

tinggi.

Tingkat ketidaksetraan bukan hanya terjadi antara penduduk tetapi juga antar

wilayah. Pulau Jawa masih menjadi pusat perekonomian, di Pulau Jawa khususnya

wilayah Jabodetabek, menyumbang 60 persen terhadap total perekonomian Indonesia.

Investasi langsung juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang akhirnya menyebabkan

ketidaksetaraan antara Jawa dan pulau-pulau terluar.

Pembangunan masih fokus di Pulau Jawa dan Sumetra . Berdasarkan Produk

Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016, konstribusi pembentukan PDB Nasional masih

didominsai daerah –daerah di Pulau Jawa yang mencapai 58,4 persen. Sedangkan

daerah-derah di Kawasan Timur Indonesia masih sangat rendah, seperti Papua hanya

menyumbang 2,5 persen. Selama 35 tahun (1978 – 2013) kontribusi dalam

pembentukan PDB Nasional dari wilayah-wilayah di Indonesia tidak ada perubahan

yang signifikan.

Kesenjangan lain adalah kesenjangan kehidupan di desa dengan di kota,

pedesaan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi cermin kemiskinan. Data BPS pada

Maret 2017 menunjukkan penduduk miskin di desa mencapai 13,93 persen sedangkan

di kota 7,72 persen. Indeks kedalaman kemiskinan di desa pun tercatat meningkat,

meningkat pula indeks keparahan kemiskinannya.



Pembangunan saat ini masih cenderung bias-kota, pengembangan ekonomi dan

investasi masih banyak bergerak di wilayah perkotaan. Padahal jumlah desa di Indonesia

mencapai 74.754 desa dan segera bertambah menjadi 74.910 desa meliputi sekitar 80

persen wilayah daratan di Indonesia. Namun di wilayah desa hanya tinggal 44 persen

penduduk Indonesia, 56 persen lainnya tinggal di kota yang hanya seluas 20 persen

daratan. Kondisi ini dipastikan karena terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota,

dimana kemiskinan dan kurangnya pengembangan ekonomi di desa menjadi salah satu

penyebabnya.

Pertanyaannya mengapa terjadi kemiskinan di desa? Padahal sumber pangan,

sumber bahan baku industri ada di desa. Bahkan, sumber alam mineral, minyak bumi,

gas, semua bahan tambang adanya di desa. Sumber kekayaan negara Indoensia, hampir

semuanya ada di desa.

Kemiskinan di desa setidaknya disebabkan oleh dua hal yang saling berkaitan.

Pertama pada masa lampau strategi kebijakan pembangunan desa tidak memosisikan

desa sebagai pemegang kedaulatan atas sumberdaya yang mereka miliki. Kedua terjadi

pergeseran penguasaan atas sumberdaya yang dimiliki desa. Kepemilikan dan

penguasaan berbagai sumberdaya diambil alih oleh segelintir elite dan pemilik modal

di desa dan bahkan dari luar desa.

Desa hanya dipandang sebagai sebuah luasan wilayah yang memiliki kekayaan

berbagai sumberdaya alam. Warga desa diposisikan sebagai orang yang terbelakang,

bodoh sehingga tidak mampu mengelola sumber dayanya. Tidak salah jika berbagai

pihak sering menyuarakan, bahwa membangun desa perlu pemihakan. Sajogyo (2004),

mengingatkan agar pembangunan desa perlu dikembangkan dalam pembangunan

yang menganut sistem ekonomi yang menggerakkan solidaritas sosial.

Mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi desa, berarti mengembalikan

hak warga desa untuk berproses terlibat penuh dalam mengelola sumberdaya mereka.

Bahkan pada era terkini, Dewan Riset Nasional (DRN) juga mempomosikannya bersama

negara-negara ASEAN melalui Konsep Pembangunan Inklusif.

Membangun ekonomi desa artinya mengurangi jumlah urbanisasi dan

membangun ekonomi nasional. Saat ini dari total 122,4 juta angkatan kerja di Indonesia,

58,4 juta berada di desa. Jika ekonomi desa bisa berkembang dimana mereka terlibat

di dalamnya, pendapatan rata-rata mereka bisa mencapai 2 juta per bulan. Berarti akan

ada 116,8 triliun rupiah uang yang beredar di desa per bulan dan 1.402 triliun rupiah

per tahun. Tingginya tingkat perputaran uang di desa dalam jangka panjang akan

meningkatkan aktivitas ekonomi di desa yang akan berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi desa dan nasional.

C. Potret Pengembangan Ekonomi dan Usaha Desa

Kegiatan ekonomi pedesaan pada umumnya berbasis sumberdaya alam, otomatis mata

pencaharian penduduk juga tergantung kepada sumberdaya alam. Berkaitan dengan

sumberdaya alam masyarakat desa ke depan juga tidak semata-mata menghadapi



persoalan ekonomi dan sosial. Kondisi lingkungan dan sumberdaya sekarang ini sudah

banyak berubah dan mengalami degradasi. Akibat berbagai kerusakan hutan,

pencemaran, pertambangan yang tidak ramah lingkungan, memunculkan dampak

negatif berupa bencana alam dan hilangnya berbagai potensi sumberdaya alam. . Pada

akhirnya keadaan ini menyulitkan kehidupan masyarakat terutama untuk menggeluti

peluang-peluang kerja dan usaha.

Mata pencaharian utama penduduk desa ada di sektor pertanian dalam arti luas

yaitu perkebunan, pertanian, pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan,

kehutanan, perikanan dan produk turunannya. Oleh karena itu pertanian menjadi sektor

penting dalam struktur perekonomian desa dan perekonomian nasional. Data susenas

2003 pangsa tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen.

Secara nasional, meski sektor pertanian menampung 46,3 persen dari 90.8 juta

penduduk yang bekerja, sumbangannya dalam bentuk PDB hanya 15,0 persen.

Pengembangan ekonomi perdesaan pada sektor-sektor pertanian menjadi

tantangan yang harus menjadi perhatian bersama. Komoditas yang dihasilkan masih

banyak yang bernilai ekonomi rendah dan kurang memperhatikan kualitas. Upaya-

upaya untuk beralih ke komoditas bernilai ekonomi tinggi masih terbatas, serta belum

dioptimalkannya pertanian lahan kering yang kebutuhan investasinya relatif lebih kecil.

Komoditas yang dikembangkan juga masih dalam skala kcil sehingga sulit untuk

mencukupi pasar yang lebih luas apalagi ke pasar global.

Produksi pasca panen masih sangat terbatas dan seragam, tidak kreatif. Secara

umum, masyarakat perdesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, sehingga

transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu desa relatif kecil.

Bahan mentah menjadi menumpuk yang pada akhirnya menurunkan harga jual dan

pada akhirnya banyak yang membusuk dan mengalami kerusakan.

Pengembangan ekonomi mestinya dikembangkan dari hulu ke hilir dari

pengembangan komoditas, bahan mentah sampai ke pengembangan produksi. Hal ini

tidak hanya berpotensi mengalihkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian primer

yang kurang produktif, tetapi juga meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam model rantai pasok dari produksi, pemasaran distribusi yang terjadi di desa

pada umumnya dikuasai oleh beberapa gelintir orang kaya. Baik sebagai rentenir

’penyokong modal kerja’ maupun berkuasa atas rantai pemasaran dan distribusi produk

desa. Bukan rahasia jika rantai ini sulit ditembus karena seperti dunia mafia. Manakala

hasil tanaman atau tangkapan melimpah, maka harga akan anjlok. Pada saat harga

produk di pasar melonjak, masyarakat yang berproduksi di desa tidak ikut menikmati

lonjakan harga. Kemampuan berproduksi di desa tidak lalu menjadikan warga desa

berdaya secara ekonomi.

Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas. Modal masih

menjadi hambatan bagi petani-petani kecil yang sulit untuk mengakses pinjaman dari

lembaga-lembaga keuangan formal yang mempunyai syarat tertentu untuk dipenuhi.

Menurut Pasaribu, Sahat, dkk (2007) kelembagaan keuangan yang ada di daerah seperti

Bank Pembangunan Daerah (BPD), dari cabang-cabang bank pemerintah di daerah



serta lembaga perkreditan (BPR dan sejenisnya) yang berada di daerah dinilai masih

belum memberikan fasilitas pelayanan pembiayaan yang memadai bagi pembangunan

sektor pertanian.

Meskipun sekarang sudah banyak program kredit di sektor pertanian yang

ditawarkan oleh pemerintah baik melalui skema subsidi bunga (KKP-E, KPEN-RP, dan

KUPS) maupun skema penjaminan (KUR), namun penyerapan pada sebagian skema

kredit tersebut masih terhitung rendah dan tidak sebanding dengan peran dan

kontribusi peran kontribusi yang selama ini diberikan sektor pertanian pada negara.

Di samping itu dengan kemampuan ekonomi yang terbatas keuangan usaha juga

seringkali tumpang tindih dengan keuangan rumah tangga. Pengelolaan keuangan

yang dilakukan pada umumnya tradisional dan seperti gali lubang tutup lubang. Hal ini

juga makin sulit dengan perputaran pada komoditas pertanian yang berjangka panjang

karena hasil yang diperoleh sangat tergantung kepada masa tanam. Dengen

terbatasnya modal maka pengadaan dan penyaluran sarana produksi juga tebatas baik

dari segi kuantitas maupun kualitas. padahal sarana produksi sangat dibutuhkan untuk

mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada akhirnya produktivitas yang dihasilkan tidak

dapat maksimal dan masih di bawah produktivitas potensial.

Persoalan lain adalah luas lahan pertanian yang hanya 60 juta Ha, yaitu 33 persen

dari luas daratan. Luas lahan yang terbatas ini makin lama juga semakin berkurang.

Persoalan lain adalah adanya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non

pertanian akibat tekanan penduduk dan industrialisasi. Petani pada umumnya

mempunyai lahan kurang dari 0,5 Ha atau petani gurem, bahkan banyak petani yang

tidak mempunyai lahan sama sekali. Alih fungsi ini menyebabkan beberapa persoalan

diantaranya merusak sistem irigasi yang sudah terbangun dan menyebabkan tekanan

pada pembukaan lahan baru dengan tebang bakar yang menyebabkan banyak

kerusakan lingkungan. Tingkat kesuburan lahan di berbagai wilayah juga berbeda.

Kesuburan tanah pertanian saat ini ditenggarai juga menunjukkan degradasi. Hal ini

diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia dan pengolahan tanah yang tidak

tepat.

Kondisi ini pada akhirnya semakin menurunkan produktivitas ekonomi desa dan

meningkatkan rumah tangga petani gurem. Kalau kondisi ini tidak dibenahi, sangat sulit

menurunkan kemiskinan di perdesaan dan mengendalikan migrasi penduduk ke kota-

kota besar yang akhirnya juga akan berdampak buruk pada permasalahan di perkotaan.

pertanian adalah bagian yang penting dalam pengembangan komoditas

pertanian. Indonesia yang mempunyai dua musim harus menjamin ketersediaan air di

musim kemarau apalagi pada saat ini dimana musim kemarau bisa lebih panjang dan

lebih panas yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global. Pengairan

lahan pertanian saat ini dipasok secara tradisional, pengembangan irigasi skala desa,

dan skala regional dengan mengembangkan waduk yang lebih besar. Menurut

kementrian PUPR, di Indonesia saat ini memiliki 230 bendungan yang menyuplai irigasi

baru sekitar 11% dari 7,3 ha lahan irigasi. Sedangkan pada skala lokal masih dibutuhkan



berbagai infratruktur yang bisa menampung persediaan air untuk pengairan lahan

tanaman.

Pada sisis lain penghubung antara pusat komoditas pertanian dengan pasar

masih sangat dibutuhkan. Berdasarkan data dari Bank Dunia memperlihatkan bahwa

investasi penghubung ini telah melambat secara tajam. Jalan penghubung antara desa

dan pasar sangat dibutuhkan di daerah pedesaan untuk mendukung intensifikasi

pertanian.

Proses pengembangan komoditas dan produksi pasca panen masih

dikembangkan secara tradisional dan masih banyak yang tidak tepatguna . Teknologi

tepatguna dibutuhkan untuk deversifikasi budidaya dan peningkatan kualitas dan

kuantitas komoditas yang dihasilkan serta pengolahan bahan mentah menjadi bahan

baku dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dengan kuantitas dan kualitas komoditas

yang ada saat ini serta kurang beragamnya jenis produksi pasca panen sulit untuk

menembus pasar yang lebih besar. Komoditas yang dihasilkan saat ini oleh masyarakat

hanya mampu menjawab pasar dalam lingkungan terbatas di sekitar mereka. Pada sisi

produksi pasca panen usaha di desa masih usaha mikro belum sampai pada usaha kecil

apalagi usaha skala besar. Saat ini ada 99,8 persen unit usaha di desa adalah usaha

mikro dan hanya satu persen yang merupakan usaha kecil. Usaha mikro kecil adalah

usaha yang serba terbatas, cenderung hanya mampu bertahan hidup. Kemampuan

berinvestasi dan mengembangkan skala usaha sangat terbatas bahkan nyaris tidak

mungkin.

Ketidakmampuan masyarakat desa dalam pengembangan eknonomi dan usaha

di desa tidak terlepas dari persoalan kualitas sumberdaya manusia yang ada dan

kapasitas kelembagaan ekonomi desa. Dari sisi sumberdaya manusia kurangnya

kemampuan ini diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam

pengembangan ekonomi lokal dan dunia usaha baik itu dalam kegiatan teknis maupun

di dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini juga disebabkan oleh tidak adanya

lembaga yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi untuk memperjuangkan petani

dan pelaku usaha di desa untuk bisa menjangkau berbagai sumberdaya termasuk

modal dan akses pasar. Daya saing produk pertanian dan kebijakan yang mendukung

belum sepenuhnya mendorong kekuatan untuk memasuki pasar global.

D. Model Agrobisnis Desa

Model agrobisnis yang bisa cocok dikembangkan di desa adalah dengan mendorong

partisipasi mayarakat dalam penguasaan produksi dan rantai pasok dari produk-produk

yang dihasilkan secara bersama-sama. Mengharapkan usaha mikro dan kecil untuk

berkembang sendiri, secara sendiri-sendiri, akan memakan waktu, energi dan resiko

yang besar. Harus dibangun skema kerjasama antar pelaku usaha untuk saling

menguatkan, saling menjamin keberlangsungan sehingga dapat maju bersama-sama.

Kerjasama bisa dilakukan dalam bentuk pengembangan komoditas yang sama sebagai

produk unggulan sehingga volume yang dihasilkan lebih banyak dan dapat dipasarkan



dalam skala yang lebih besar; membentuk cluster usaha yang saling berkaitan dari mulai

hulu sampai hilir.

Perlu dorongan untuk pengembangan inovasi dalam bidang agribisnis pada

berbagai rantai pasok mulai dari hulu (pasokan masukan), budi daya (on farm), hilir

(pengolahan) dan jasa penunjang. Permintaan produk pertanian yang berskualitas

diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan

kemampuan ekonomi masyarakat. Produk agro industri diduga akan semakin banyak

dan beragam karena dimungkinkannya peluang pasar bagi produk tersebut. Harus

dipastikan ketersediaan irigasi, embung dan sistem penyediaan air lainnya untuk

menjamin keberlanjutan pasokan komoditas pertanian. Untuk meningkatkan kuantitas

dan kualitas dibutuhkan teknologi yang tepatguna dari hulu sampai hilir.

Perlu dilakukan deversifikasi budi daya dan pengolahan hasil pertanian sehingga

komoditas yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai nilai tambah ekonomis,

menghindari penumpukan, busuk dan kerusakan lainnya. Ketersediaan bahan baku dan

daya saing produk menjadi kata kunci untuk menghasilkan produk strategis. Dengan

bebasnya arus barang keluar dan masuk pasar di kawasan Asia Tenggara, maka kekuatan

daya saing harus cukup lentur untuk bertahan dan/atau meningkatkan kekuatan di

pasar.

Pengembangan inovasi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan , baik

di wilayah daratan maupun di wilayah pesisir sehingga akan tetap berkelanjutan.

Pemilihan teknologi, jenis komoditas, pupuk, dan bebagai kegiatan pendukung lainnya

harus dipastikan tidak akan merusak lingkungan. Konsep green bussiness, selain menjaga

kelestarian lingkungan supaya sumberdaya yang ada dapat tetap digunakan secara

berkelanjutan, juga menjadi standar yang ditetapkan oleh banyak negara dan kelompok

masyarakat tertentu. Saat ini komoditas dan produk yang dikembangkan dengan

konsep green bussines mempunyai pangsa pasar yang menjanjikan.

Peningkatan kapasitas dalam pengembangan komoditas pertanian dan usaha

berbasis pertanian dan non petanian. Pengembangan kapasitas bisa dilakukan dengan

mendorong budaya kewirausahaan pada berbagai komunitas di desa termasuk

kelompok pemuda, difabel, dan perempuan. Komunitas warga didorong untuk menjadi

kelompok-kelompok tani dan kelompok produksi dan kelompok usaha lainnya.

Kelompok tersebut merupakan ’ sosial’ utama untuk menguatkan usaha-usaha individu

warga desa. Kelompok-kelompok tersebut bisa ditingkatkan kapasitasnya melalui

berbagai pelatihan, bertukar pengalaman dengan pihak lain dan praktek langsung

dalam kerja-kerja yang dilakukan dalam kegiatan kelompok.

Pengembangan dan pemantapan kelembagaan sosial ekonomi lokal dibutuhkan

untuk menjadi jembatan antara petani dengan para pelaku usaha lainnya dan

pemerintah lokal. Fungsi lembaga adalah (1) mempermudah akses petani dan pelaku

usaha ke sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, permodalan,

informasi, dan teknologi; (2) memperjuangkan petani dan pelaku usaha lainnya supaya

produk yang dihasilkan dapat diterima pasar, baik itu pasar lokal maupun global..; (3)

memfasilitasi peningkatan kapasitas mayarakat dalam peningkatan komoditas pertanian



dan kewirausahaan; (4) promosi komoditas dan produk yang dihasilkan masyarakat

melalui berbagai format media termasuk e-commerce; (5) memfasilitasi kerjasama

dengan wilayah lain sehingga skala ekonominya memadai.

Pengembangan komoditas unggulan perlu dikembangkan dalam kerangka

kerjasama masyarakat dan kerjasama antar desa – dikenal dengan kawasan perdesaan.

Kerjasama antar desa ini merujuk pada kegiatan bersama beberapa desa dalam satuan

karakteristik sumberdaya alam dan lingkungan yang sama, bukan dalam batasan

administratif. Hal ini penting untuk dipahami untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama,

untuk menjaga dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kedua untuk menemukan aspek ekonomi dari areal produksi atau memenuhi skala

ekonomi usaha pertanian yang optimal dan pada akhirnya akan menumbuhkan

kerjasama antar desa dan semangat gotong royong. Ketiga membuat masyarakat

mempunyai posisi tawar lebih baik untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan bernilai skala ekonomis, ekologis dan sosial, maka upaya ini akan mempunyai

aspek berkelanjutan.



A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia diperkirakan akan mengalami banyak

kerugian karena belum siap melakukan era perdagangan bebas (ekonomi global). Untuk

dapat mengambil peluang, manfaat, dan keterlibatan dalam ekonomi global tersebut,

maka bangsa Indonesia membutuhkan strategi pembangunan wilayah yang diarahkan

pada terjadinya pemerataan (equity), mendukung pertumbuhan (efficiency) dan

keberlanjutan (suistainability). Prinsip yang dapat dijadikan indikator dalam

pengembangan wilayah tersebut adalah daya saing, produktivitas, dan efisiensi.

Sehingga paradigma pembangunan yang dilakukan harus lebih diorientasikan pada

pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal dengan lebih mengutamakan

kapasitas ekonomi lokal (local economic development).

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Desa untuk melakukan kerjasama pengembangan produk dan jasa

langsung dalam pengembangan ekonomi desanya. Selain itu, pemerintah desa

mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang

langsungmenyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang didasarkan pada

pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai kompetitif dan berorientasi

global di masing-masing wilayahnya. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya polarisasi

yang mencolok antara wilayah maju dan wilayah yang kurang berkembang.

Konsep pengembangan wilayah yang berbasis ekonomi lokal merupakan konsep

pembangunan yang didasarkan pada kapasitas lokal yang semakin berkembang

(endogeneous development). Kemitraan merupakan prinsip utama dalam implementasi

pengembangan ekonomi lokal. Adanya kerjasama pemerintah daerah, swasta, dan

masyarakat sangat menentukkan keberhasilan dan keberlanjutan ekonomi lokal dalam

suatu wilayah.

SPB

2.3.1

Lembar Informasi

Peluang Penyedia

Peningkatan kapasitas

Teknis Pengembangan

Eekonomi Lokal dan

Kewirausahaan



Dalam pengembangan ekonomi perdesaan, selama ini model atau pendekatan

yang diterapkan adalah melalui pendekatan perwilayahan dan penetapan pusat

pertumbuhan, sentra-sentra produksi, termasuk kawasan pengembangan ekonomi

terpadu yang disusun dan ditetapkan dari Pusat. Salah satu potensi lokal yang yang

mendapat perhatian adalah usaha atau industri kecil dan menengah. Kegiatan

pengembangan atau pemberdayaan ekonomi yang berbasis potensi lokal saat ini lebih

dikenal dengan istilah Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Strategi Pengembangan

Ekonomi Lokal telah tercantum dalam program pembangunan RPJPN 2000-2025.

Dimana disana disebutkan bahwa pembangunan bidang UKM, secara eksplisit ditujukan

pada upaya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dalam rangka memperkuat

perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global (Hariyoga, 2007).

Pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan proses kemitraan

antara pemerintah daerah dengan peran stakeholders termasuk sektor swasta dalam

mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara

lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan

kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru. Ciri utama pengembangan

ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan “endogenous development"

mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat.

Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi.

B. Peluang dalam Keunggulan dan Komparatif

Keunggulan kompetitif dan komparatif mempunyai tujuan untuk meningkatkan

permintaan pasar. Suatu produk akan memiliki daya saing tinggi bila produk tersebut

mampu memenuhi kebutuhan konsumen, sekaligus mampu menggantikan produk lain

yang menjadi saingannya. Konsumen yang merupakan mata rantai terakhir mempunyai

kemampuan untuk memilih produk yang ditawarkan. Pertimbangan konsumen dalam

memilih produk beragam, mulai dari alasan harga yang sesuai dengan kemampuan,

teknis, dan alasan status dan selera. Pemilihan produk oleh konsumen sekarang ini sudah

mengalami pergeseran, bukan hanya berorientasi pada fungsi akan tetapi sudah sampai

pada mempertimbangkan faktor kesehatan, bahan dan teknologi yang digunakan,

kemasan, dan manfaat bagi kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam proses

produksi.

Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa dinamika sosial budaya manusia

berkembang dari waktu ke waktu. Hal tersebut berimplikasi pada kebutuhan konsumen

yang berubah dan makin beragam. Sebagai contoh dunia komunikasi yang makin

berkembang, menumbuhkan kebutuhan alat komunikasi berbasis komputer dan

internet sehingga muncul produk-produk kreatif seperti telpon genggam, google,

tablet, dan lain-lain. Perkembangan ini juga berimbas pada makin terbukanya informasi

dimana dunia sudah tanpa batas. Orang di belahan dunia satu bisa mengenal beragam

produk dan ilmu pengetahuan yang ditawarkan di belahan dunia lainnya. Konsumen



mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai pilihan produk yang ditawaran,

sehingga daya saing semakin ketat.

Disamping dinamika sosial yang beragam, produk-produk yang laku di pasaran

juga rawan peniruan. Dalam situasi sekarang pengembangan produk berdaya saing

harus berkelanjutan, inovasi dan kreatifitas penciptaan produk-produk baru atau

pengembangan yang sudah ada harus terus menerus dilakukan. Produk berdaya saing

harus memiliki keunikan yang tidak dapat ditiru oleh saingannya. Hal ini lebih jauh

mengindikasikan bahwa kreativitas menjadi angat penting dalam meningkatkan dan

mempertahankan daya saing suatu produk

Dalam dunia perdagangan, segala jenis produk yang diciptakan melalui pemikiran

kreatif harus mampu mengungguli produk-produk lain, baik produk sejenis, maupun

produk lain yang berada di pasar. Contoh yang menarik dalam dekade terahir antara lain

adalah produk telpon seluler sebagai salah satu produk kreatif. Adopsi telpon seluler

yang sangat cepat, yang disertai dukungan internet, secara dramatis telah mengubah

pola komunikasi masyarakat.. Persaingan keunggulan kompetitif sangat nyata di dunia

industri, antara lain industri otomotif, dirgantara, dan industri persenjataan. Para pemikir

dan perancang teknologi di negaranegara industri berlomba-lomba menciptakan

produk yang tidak dapat disaingi atau ditiru, memiliki nilai jual tinggi, dapat disesuaikan

setiap saat, dan selalu lebih baik dari produk alternatif lain.

Produk berdaya saing tinggi dapat diciptakan bila didukung faktor-faktor sebagai

berikut: (a) ketersediaan dan kecukupan sumber daya atau bahan baku, (b) proses

produksi terarah dengan tujuan yang jelas, (c) keterampilan manajerial dan kemampuan

strategis, dan (d) merupakan output sesuai dengan tujuan.

Keempat faktor di atas dikelompokkan sebagai faktor internal yang menempatkan

proses produksi dalam pandangan kelompok perekayasa produk berdaya saing tinggi

tersebut. Namun demikian, guna mempertahankan keberlanjutan daya saing suatu

produk, dibutuhkan pandangan dan pendapat “pihak luar” yang secara objektif

diharapkan dapat memberikan penilaian atas produk berdaya saing tinggi tersebut.

Pemanfaatan jagung dan padi menjadi berbagai produk yang memiliki daya saing

tinggi.

Jagung dan padi adalah sumber utama karbohidrat. Jagung merupakan penyumbang besar

dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak. Jagung juga dapat

menghasilkan minyak masak, gula, ethanol, bahan obat alternatif (sutra jagung untuk obat

herbal), bahan kerajinan dan ornamen, dan lain-lain). Padi dapat diolah menjadi berbagai

produk pangan dan non-pangan. Beras juga telah diolah menjadi panganan kue-kue dan

berbagai makanan ringan. Keripik beras (rice crispy), bihun dan mie beras, minyak goreng,

bahan kosmetik, dan berbagai bahan industri lainnya, berkembang sebagai produk

keunggulan kreatif yang berwawasan pasar dan kebutuhan konsumen masa depan



Kopi – Meningkatkan Daya saing yang tidak terbatas.

Dalam upaya tidak berujung guna meningkatkan daya saing produk kopi, khususnya

minuman yang terbuat dari kopi, para pemikir kreatif sangat giat berupaya mengembangkan

dan menerapkan gagasannya. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif-kreatif yang

dimilikinya, mereka mengembangkan berbagai produk kopi, mulai dari kopi tubruk yang

populer di Indonesia, kopi instan dengan berbagai kombinasinya dengan bahan lain, sampai

pada kopi disainer yang mampu memuaskan mata konsumen sebelum mereka meneguknya.

Secara sosiologis, para pemikir kreatif berhasil menempatkan kopi sebagai salah satu “social

lubricant” atau “pelumas” hubungan sosial, terutama di kelompok masyarakat di mana

minuman beralkohol tidak diterima sebagai pembuka komunikasi sosial. Bahkan mungkin

ajakan minum kopi saat ini lebih bersifat global daripada ajakan minum jenis minuman

lainnya, karena kopi selalu dapat dijumpai dimanapun di berbagai pelosok dunia. Produk

minuman kopi dengan berbagai cara telah menjadi media menyampaikan pesan,

menunjukkan perasaan atau emosi, sarana menjual produk lain, dan sebagainya

Upaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kreatif tidak selalu

mudah. Berbagai hambatan harus diatasi dan berbagai strategi harus diciptakan.

Hambatan dan strategi yang harus dipertimbangkan tidak hanya bersifat teknis dan

teknologi, namun juga bersifat ekonomi, sosial-budaya, dan politis. Dalam kaitannya

dengan individu, lembaga, atau perusahaan, yang menciptakan produk berdaya saing

tinggi, Barney (1991) merinci beberapa kriteria yang harus dimiliki produk tersebut,

sebagai berikut:

1. Produk berdaya saing harus mampu meningkatkan performa kelembagaan atau

perusahaan dimana produk tersebut diciptakan,

2. Produk berdaya saing tinggi harus bersifat eksklusif atau jarang. Bila produk

tersebut dihasilkan oleh berbagai lembaga atau perusahaan, maka produk itu tidak

memiliki sifat eksklusif lagi.

3. Produk berdaya saing tinggi harus sulit ditiru. Kalaupun dapat ditiru, maka

tiruannya tidak akan sesempurna produk asli.

4. Produk berdaya saing tinggi harus sulit disubstitusi oleh produk serupa lainnya.

Dari tindakan praktis, produk berdaya saing tinggi dapat berbentuk fisik, tindakan,

strategi, atau kreativitas lain yang mampu meningkatkan sesuatu menjadi eksklusif dan

menarik minat konsumen. Guna mencapai kondisi demikian, Barney (1991) merinci

beberapa langkah pengembangan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan sebagai

berikut:

1. Menciptakan produk unik dan eksklusif yang hanya tersedia di agen-agen

pengecer resmi sehingga konsumen hanya dapat memperolehnya dari agen

pengecer tersebut.

2. Memilih lokasi strategis untuk menjual produk tersebut. Lokasi merupakan faktor

kritis bagi konsumen dalam memutuskan ke mana mereka akan membeli produk



yang diinginkan. Lokasi strategis juga turut mengurangi biaya promosi dan

publikasi.

3. Mengembangkan sistem informasi dan distribusi yang mendukung kelancaran

proses pemasaran.

4. Mengembangkan hubungan baik dengan para agen pengecer (vendor).

5. Memberikan keuntungan berganda kepada konsumen. Sebagai contoh

perusahaan makanan siap-saji (fast food) memberikan pelayanan cepat,

lingkungan bersih, dan makanan panas.

6. Memberikan pelayanan berkualitas untuk memperoleh loyalitas konsumen

Peningkatan daya saing sektor pertanian tidak dapat diatasi secara parsial, tetapi

membutuhkan pendekatan multisektor dalam perspektif multidisiplin guna

meningkatkan pemahaman permasalahan dan meningkatkan efektifitas pendekatan dan

strateginya. Budaya, sikap, dan tindakan, merupakan faktor-faktor yang sangat

berpengaruh dalam perilaku sosial individu dan masyarakat yang berkaitan dengan

proses adopsi-inovasi. Penelitian-penelitian yang disponsori FAO (Villarreal, 2000)

menunjukkan bahwa budaya suatu masyarakat mampu menghambat upaya

pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan kertahanan pangan, sekaligus

menyangkut perbedaan peran gender dalam rumah tangga dan komunitas setempat.

C. Potensi dan Peluang Penyedia peningkatan kapasitas Teknis

Salah satu implementasi pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong potensi dan

peluang bagi masyarakat secara luas untuk terlibat dalam mendorong perekonomian

deerah. Salah satu elemen masyarakat yang selama ini ikut terlibat baik langsung

maupun tidak langsung terhadap pengembangan ekonomi lokal diantaranya lembaga

swadaya masyarakat, balai latihan kerja, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pusat

pelatihan, tenaga ahli, asosiasi profesi dan lembaga keuangan. Para Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa tersebut telah banyak mendorong upaya penigkatan

kapasitas pelaku usaha di tingkat lokal terutama di Desa melalui peningkatan daya saing,

mendorong produk unggulan Desa dan membuka akses pasar. Oleh karena itu,

pengembangan ekonomi lokal tidak dapat dilakukan secara terfragmentasi tetapi harus

dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai pihak dan sumber daya.

Salah satu dukungan teknis yang dapat diberikan oleh pemerintah dan pemnagku

kepentingan lain dalam bidang ekonomi perdesaan, yaitu meningkatkan peluang

investasi dan usaha berbasis potensi perekonomian rakyat yang berdampak langsung

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencakup:

4. Pengembangan inovasi regulasi, sistem permodalan, dan pemberian insentif yang

mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif menuju kemandirian keuangan;

5. Pengembangan kawasan usaha yang mendukung perekonomian Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) dan koperasi dengan memberikan perlindungan (proteksi)

bagi usaha mikro dari kekuatan ekonomi yang lebih besar;



6. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Upaya -

pengembangan ekonomi lokal yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentinga

terkait antara lain dengan pengembangan pusat-pusat produksi dan usaha sebagai

sentra industri di tingkat kecamatan. Adapun sentra tersebut diharapkan dapat

mendorong produk masyarakat yang memiliki nilai tambah dan berpeluang dalam

mengakses pasar yang lebih luas;

7. Memperkuat kelembagan ekonomi melalui BUM Desa, BUMA Desa dan Koperasi

yang mampu melakukan percepatan dan pengelolaan produk, pemasaran dan

layanan yang menguntukan sert efektif dan efisien;

8. Pelibatan pihak ketiga melalui kemitraan baik pendamping, tenaga ahli dan lembaga

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dalam mendukung peningkatan

kualitas produk, pemasaran, keuangan dan keberlanjutan usaha.

D. Peran Pemerintah

Penerapan model cluster yang dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi lokal terkait

dengan beberapa pendekatan, antara lain (Munir, 2007:25-26): (1) Pengembangan

network atau jaringan. (2) Mengembangkan upaya pemasaran bersama klaster. (3)

Menyediakan informasi yang spesifik untuk klaster. (4) Mendukung riset bersama. (5)

Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. (6) Pemerintah daerah berkolaborasi

secara regional, menjadi fasilitator dari networking antar industri, dan katalis yang

menjalin tiap pelaku ekonomi untuk bekerjasama. Dilihat dari beberapa pendekatan

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan ekonoomi lokal

menggunakan pendekatan yang terakhir. Peran Pemerintah dalam hal ini sebagaimana

pendapat Cornelis dan Miar (2005:84), sebagai fasilitator untuk memfasilitasi dan

memberdayakan masyarakat di Desa termasuk para pengusaha/pengrajin yang belum

berdaya menuju ke tingkat lebih berdaya, dan yang sudah berdaya dikembangkan

kearah yang lebih maju serta diharapkan mampu mengangkat para pengusaha yang

belum berdaya tersebut dan tentunya harus ada peran aktif serta partisipasi masyarakat

didalamnya serta dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Dalam perencanaan sentra usaha atau kluster industri, perlu dipertimbangkan tiga

faktor utama, yaitu: (1) implementing agent, (2) supporting institution dan (3) facilitator.

Pertama, implementing agent adalah pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang

bertanggung jawab atas perkembangan sentra ekonomi, sehingga program dan

kegiatan bagi pelaku ekonomi yang telah dibentuk dapat berkesinambungan dan tidak

bersifat insidentil. Hal ini penting mengingat fenomena yang ada saat ini, yaitu

pembentukan sentra-sentra tanpa disertai adanya program lanjutan, seakan-akan

dengan diresmikannya sebuah sentra maka semua hal akan berjalan lancar dengan

sendirinya. OPD juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar

perkembangan sentra dapat dipantau. Kedua, Supporting Institution adalah dukungan

kelembagaan yang dalam terkait masalah kepastian hukum, aparatur dan pelayanan,

keuangan daerah dan peraturan daerah. Di dalamnya telah mencakup segala aspek yang

dibutuhkan bagi perkembangan sentra ekonomi masyarakat, seperti kemudahan



perijinan, pelayanan sertifikasi HAKI, pelayanan penyediaan dan lain sebagainya. Ketiga,

Facilitator adalah orang atau pihak ketiga yang bersifat professional maupun organic

yang dapat mengakselerasi berbagai pihak serta dijadikan tempat bertanya bagi para

anggota sentra. Orang tersebut bisa berasal dari aparatur atau pihak ketiga, yang

menguasai seluk beluk permasalahan usaha dan dapat mencarikan solusi terbaik bagi

perkembangan ekonomi.

E. Peluang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Berbicara peluang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dapat dipelajari dari

berbagai pola kemitraan yangtelah dibangun selama ini antara, pemerintah, masyarakt,

pelaku ekonmi dan pihak ketiga. Mengambil contoh pelaksanan pengembangan klaster

ekono oleh tim dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung yang menghasilkan

sejumlah rekomendasi komoditas pilihan yang layak dipilih. Kemudian penentuan

komoditas dilakukan dalam forum bersama yang melibatkan seluruh stakeholders yang

berkepentingan. Hasilnya disepakati bahwa pengembangan klaster kopi dipakai untuk

menstimulasi perekembangan ekonomi lokal. Untuk mewujudakannya, terdapat

prioritas aksi yang dilakukan, yaitu (a) pembentukan jaringan dan pengembangan

kerjasama antara petani dan pedagang (b) pertukaran informasi dan pengetahuan (c)

memperbaiaki produksi dan pengelolaan pasca panen (d) memperbaiki diversikasi dan

(e) menjamin pemasaran bersama.

Dalam perkembangannya, telah dilakukan kerjasama antara petani kopi dan PT.

Nestle Indonesia yang dikaitkan dengan pemberian bantuan teknik dan kegiatan

kapasitas building. Selain itu, muncul usaha petani kopi untuk melakukan upaya

diversikasi baik dalam rangka meningkatkan keterkaitan ke depan (forward linkages) dan

dengan proses panen menjadi kopi bubuk maupun dengan membudidayakan tanaman

lain. Hal ini membuat kegiatan petani dapat menghasilkan harga yang lebih baik dan

tambahnya peluang pekerjaan. Sebagai hasilnya, kenaikan penjualan kopi petani telah

mencapai hingga 300% melalui penjualan kolektif ke pedagang besar di Kabupaten

Tanggamus seperti PT. Indocom, Pabrik Kopi Intan, Hotel Sartika dan Hotel Marcopolo.

Selanjutnya, petani kopi ini telah merencanakan untuk menambah add value pada

produknya, tidak sebatas biji kopi, tetapi juga menjual kopi bubuk yang diproduksi

bersama-sama oleh seluruh petani. Mereka pun juga berupaya unutk meningkatkan

kualitas kopi biji dengan mengurus berbagai perijinan termasuk sertifikasi dari Dinas

Kesehatan setempat.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produsen dan

kelompok antara lain: (a) pembentukan basis kelompok kolektif – Kelompok tani, dimana

pembentukan kelompok tani ini dimulai dari tingkat desa; (b) peningkatan kapasitas da

keterampilan (c) pembentukan jaringan da kerjasama antar petani dan pedagang (d)

pertukaran informasi dan pengetahuan (e) diversifikasi (f) skala ekonomis untuk

pemasaran bersama.

Melalui pengembangan ekonomi lokal, kepentingan bersama para pelaku

menyepakati bersama untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui pengembangan



klaster kopi termasuk peningkatan kualitas biji kopi, alternative diversikasi, peningkatan

ketrampilan dan teknologi, perluasan pasar, penguatan posisi tawar petani, serta

peningkatan pendapatan petani. Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di

Kabupaten Tanggamus telah mengupayakan pemanfaatan sumberdaya lokal yakni kopi,

bahkan telah menjadi komoditas unggulan. Selain itu, dalam upaya pendekatan telah

tepat karena menggunakan pendekatan pengembangan ekonomi lokal melalui

kemitraan yakni dengan terbentuknya KPEL. Pelibatan pihak ketiga dilakukan untuk

mendorong peningkatan kapasitas ekonomi lokal dimana publik, bisnis, LSM, bersama

secara kolektif menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan

ketenagakerjaan.

Kopi selain sebagai sebagai komoditas unggulan, juga menjadi klaster ekonomi

yang mampu menjadi multiplier effect bagi pengembangan ekonomi setempat. Hal

tersebut terbukti dengan adanya diversifikasi produk bji kopi menjadi bubuk kopi. Para

petani kopi telah bekerjasama dengan perusahaan lokal, seperti PT. Nestle Indonesia,

yang merupakan perusahaan internasional terbesar pengolah biji kopi. Hasil tersebut

secara tidak langsung telah meningkatkan pendapatan petani kopi sebelumnya dan

peningkatan lapangan kerja.

Daftar Pustaka

Antonius Tarigan (2005) Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21:

Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Tanggamus. Jakarta: Yayasan

Sugijanto Soegijoko-URDI.

Arif Daryanto (2009) Posisi Daya Saing Indonesia dan Upaya Peningkatannya. Seminar

Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani, 14

Oktober 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Devaney, Tim, and Tom Stein., (2012) Don’t Innovate, Imitate. Readwrite Newsletter.

http://readwrite.com/2012/08/14/dont-innovate-imitate.

Ery R. Supriyadi (2007) Telaah Kendala Penerapan dan Pengembangan Ekonomi Lokal:

Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan

Kota, Vol 18 No. 2 Agustus 2007 Hal 103-123.

Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah. (2004) Perencanaan Pembangunan Daerah.

Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Yulita Indah Prasetiari (2012) Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal: Implementasi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Di Kabupaten

Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 183-194.

http://onlyone-deny.blogspot.co.id/2012/01/critical-riview-konsep-pengembangan.

html

http://onlyone-deny.blogspot.co.id/2012/01/critical-riview-konsep-pengembangan.%20html

http://onlyone-deny.blogspot.co.id/2012/01/critical-riview-konsep-pengembangan.%20html



Pokok Bahasan 3

MEMBANGUN KAPASITAS

KELEMBAGAAN



A. Pendahuluan

Penilaian Pasar Secara Cepat atau Rapid Market Appraisal (RMA) merupakan salah satu

pendekatan atau cara yang dapat membantu P2KTD untuk mengenal lebih dalam

tentang potensi pasar terkait penyedia peningkatan kapasitas teknis yang dapat

diberikan berdasarkan informasi pasar itu. Melalui cara ini, P2KTD dapat belajar untuk

mengembangkan gagasan-gagasan baru, kemudian menguji tingkat kepatutan pasar

(marketability) dengan cara langsung dan menanyakan kepada konsumen tentang

pendapatnya tentang produk jasa baru yang akan ditawarkan. Pada akhirnya P2KTD

akan memiliki produk jasa baru untuk ditawarkan kepada Desa dengan tetap

memberikan kemungkinan untuk menghasilkan laba dari jasa yang akan ditawarkan.

P2KTD secara langsung akan memahami dan menyadaribetapa penting untuk

mendengarkan konsumen dan berhati-hati meneliti pasar potensialnya.

RMA merupakan cara yang dapat dilakukan oleh P2KTD untuk mengumpulkan

informasi pasar dan mengidentifikasikan serta mengembangkan produk penyedia

peningkatan kapasitas teknis atau memasarkan jasa baru kepada konsumen dalam hal

ini Desa. Konsumen merupakan sumber utama informasi yang dapat memabntu P2KTD

untuk menentukan permintaan pasar terhadap suatu produk jasa yang akan diberikan.

Permintaan pasar merupakan gambaran seberapa banyak orang yang tertarik atau mau

membeli dengan sejumlah harga tertentu terkait produk penyedia peningkatan

kapasitas teknis yang ditawarkan P2KTD.

Banyak P2KTD belum mencoba untuk menggunakan cara yang lebih terstruktur

dan sistematis dengan mempelajari pasarnya sama sekali. Kebanyakan organisasi atau

lembaga cenderung berorientasi dalam membuat produk jasa yang sama dengan

pesaingnya, dan semua berkompetisi untuk pangsa pasar yang semakin lama semakin

kecil. Beberapa organisasi atau lembaga layanan teknis bahkan tidak pernah berbicara

PB

2.3.1

Lembar Informasi

Penerapan

Rapid Market Appraisal

(RMA) dalam Pengembangan


kapasitas Teknis di Desa



dengan konsumennya sama sekali, namun hanya menjual produk jasa melalui ”orang

tengah atau perantara”. Sesungguhnya konsumen diharapkan dapat memberikan

gagasan yang berharga kepada P2KTD tentang bagaimana memperbaiki suatu produk

penyedia peningkatan kapasitas baru dengan menjelaskan keunggulan dan

spesifikasinya kepada calon pengguna. Semakin puas konsumen pada produk penyedia

peningkatan kapasitas yang diberikan P2KTD maka akan semakin banyak gagasan yang

dibeli oleh Desa.

Kajian Cepat terhadap Pasar (RMA) tumbuh dari keterbatasan yang dimiliki oleh

survei formal, yaitu dilakukan secara intensif dan dalam waktu relatif lama, yang di

Negara-negara berkembang jarang sekali memberikan hasil analisis yang sesuai

kebutuhan. Melakukan RMA untuk penyedia peningkatan kapasitas teknis merupakan

cara yang efisien untuk mendapatkan informasi yang lebih baik untuk arah kebijakan

yang relevan bagi P2KTD, khususnya intervensi mengenai jenis penyedia peningkatan

kapasitas teknsi dan kompensi yang dibutuhkan yang memiliki potensi pasar. Hal ini

menghindari biaya, keterlambatan, dan beban pengelolaan survei formal yang

memerlukan tenaga ahli dengan sejumlah alat analisis untuk mengidentifikasi kendala

dan peluang, pengamatan silang, dan perencanaan atau monitoring intervensi strategi.

B. Tujuan Analisis Potensi Pasar

RMA menguatkan kesadaran pentingnya informasi pasar. Metode ini merupakan alat

untuk memahami bagaimana produk jasa sampai ke pengguna akhir dan bagaimana

suatu sistem bisnis yang dikelola, diusahakan dan diselenggarakan. Hal ini dapat

menginspirasi P2KTD untuk mengembangkan pemahaman baru mengenai penyedia

peningkatan kapasitas yang dikembangkan, dan mengevaluasi daya jual jasa yang

ditawarkan dengan mencari masukan secara langsung dari konsumen dan pelaku pasar.

Melalui RMA P2KTD akan mulai melihat pentingnya memahami konsumen dan

penelitian informasi pasar.

Secara umum RMA bertujuan untuk menyediakan cara yang cepat, fleksibel, dan

efektif dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data pasar dan

sistem pemasaran. RMA merupakan cara efisien untuk memahami sistem pemasaran,

dengan menginformasikan produk jasa dan strategi pemasaran, proses kebijakan, serta

desain dan pelaksanaan intervensi yang relevan. RMA merupakan metodologi penelitian

yang 'itireratif' dan interaktif, yang digunakan untuk memahami dengan lebih baik

sistem pasar yang kompleks dalam waktu yang singkat (diadopsi dari Young, 1994).

RMA merupakan suatu proses untuk menemukenali peluang pasar dan bagaimana

mendapatkan peluang tersebut berfokus pada keseluruhan 'rantai nilai (value chain)'.

Berdasarkan uraian tersebut, RMA merupakan suatu cara yang dapat dilakukan

oleh P2KTD untuk:

(1) Mendapatkan informasi mengenai bagaimana suatu komoditi sub-sektor diatur,

dioperasikan dan dihasilkan;

(2) Mengidentifikasi kendala dan peluang pasar;



(3) Mengidentifikasi dan mendiagnosis persoalan terkait kebijakan dan peraturan

lainnya yang memerlukan analisis, perhatian dan aksi dari pemerintah (dan

lembaga donor) serta pihak swasta;

(4) Merekomendasikan intervensi dalam sisten organisasi dan teknologi terhadap

pengembangan produk penyedia peningkatan kapasitas kepada masyarakat.

C. Manfaat Analisis Potensi Pasar

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga dan mitra

kerjanya ILO dalam menerapkan RMA, terutama di Kenya, Uganda, dan Tanzania. Dalam

beberapa kasus, setelah pelatihan para para peserta melakukan praktek dengan

melakukan kunjungan langsung kepada konsumen untuk mencari tahu tentang produk

jasa apa yang mereka harapkan dapat membantu meningkatkan pendapatannya.

Dibawah ini adalah beberapa dari temuan-temuannya. Secara umum manfaat dari analis

pasar bagi P2KTD diantaranya:

(1) RMA dapat membantu melakukan penelitian pasar secara mandiri dan

mengembangkan potenai produk jasa baru. Disamping itu, RMA mendorong

pelakunya untuk belajar tentang berharganya berbicara dengan konsumen untuk

mempelajari produk jasa yang akan ditawarkan, bagaimana mengembangkan

produknya, dan mengenal secara dalam harapan konsumen dengan

mempertimbangkan kebutuhannya. Melalui RMA, peneliti dapat mengenal

karakter konsumen atau calon pelanggan dengan pendekatan personal yang

mampu memberikan penghargaan dan akan membawa konsumen baru. Secara

bertahap mulai mencari konsumen baru dan tidak hanya sekedar menunggu

konsumen untuk datang kepada lembaga yang memiliki gagasan produk jasa itu;

(2) Membangun hubungan yang baik dengan konsumen dalam hal ini masyarakat di

Desa dan pemangku kepentingan yang terkait dengan posisi organisasi.

Hubungan P2KTD dengan konsumen penerima penyedia peningkatan kapasitas

menjadi lebih baik, dan mendorong mendapatkan konsumen baru serta angka

permintaan meningkat. Ini berarti usaha mereka bertumbuh;

(3) Membantu P2KTD dalam mendapatkan kontak bisnis baru termasuk Pemasok

bahan baku, LSM, Pemerintah, perusahaan dan informasi tentang pasar baru.

Selain berbicara dengan konsumen;

(4) Membantu P2KTD untuk berbicara dengan pemangku kepentingan yang terlibat

dalam pembangunan Desa dengan pengetahuan tentang produk penyedia

peningkatan kapasitas dan pemasarannya. Beberapa hasil survey juga melaporkan

adanya peningkatan kepercayaan diri dan “perluasan wawasan” bagi organisasi.

Beberapa menemukan pemecahan untuk masalah-masalah bisnis yang lebih

spesifik.

(5) RMA memungkinkan bagi P2KTD untuk merubah cara melihat produk jasa dari

orientasi produksi ke permintaan pasar (kuantitas, kualitas, pengolahan, dan

pengemasan), mengidentifikasi ceruk pasar dari suatu produk yang memiliki



keunggulan komparatif, reorientasi produksi untuk merespon perubahan

permintaan dan untuk membantu mengubah pola pikir dari 'orientasi produksi' ke

'orientasi pasar', membantu perubahan perilaku 'pedagang perantara yang tidak

adil kepada petani' ke persepsi saling menguntungkan, dimana setiap pelaku pasar

memiliki peran dalam rantai pasar.

D. Peluang Pasar untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Adanya perekonomian pasar dan perbaikan perdesaan telah memperluas peluang

usaha bagi petani dan banyak pelaku usaha lain di Desa. Namun, pengelolaan usaha

secara tradisional seringkali melemahkan kemampuan pelaku usaha untuk

memproduksi produk berkualitas tinggi dalam jumlah yang diinginkan sesuai dengan

spesifikasi pasar. Petani kecil umumnya kurang terkait dengan pasar dan akses terhadap

informasi pasar yang lemah (Hammett 1994; Arocena-Fransico et al. 1999). Di Filipina,

Predo (2002) menemukan bahwa bertani dalam sistem Agroforestry lebih menguntung-

kan daripada produksi tanaman tahunan, namun ketidakpastian pemasaran

menghambat penanaman pohon. Akses pasar yang tersedia bagi produk kayu

merupakan kriteria penting dalam pemilihan lokasi (Scherr 1999 dan 1995; Landell-Mills

2002).

Pengalaman di Indonesia mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi bagi

petani dan pengusaha berskala kecil secara umum: (a) kurang akses terhadap informasi

pasar (permintaan produk, spesifikasi dan harga); (b) kurang pemahaman saluran

pemasaran; (c) memproduksi penyedia peningkatan kapasitas dengan kualitas dan

kuantitas yang tidak menentu; (d) jarang melakukan pemilahan untuk meningkatkan

kualitas produk jasa (dan tingkat keuntungannya); serta (e) menjual produk jasanya

secara individu (Roshetko dan Yulianti, 2002; Roshetko et al. 2002).

Kondisi ini memiliki konsekuensi kurang menguntungkan bagi para agen pasar.

Pada umumnya menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencari,

mengumpulkan dan mengelompokkan hasil produk jasa yang sedikit jumlahnya dan

beragam kualitasnya. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami kondisi pasarnya.

Biasanya menjual produknya melalui pedagang perantara dan tidak mengetahui

konsumen akhirnya. Jarang terlibat dalam kegiatan pasca produkasi. Sebagai contoh,

petani cenderung memproduksi dan menjual hasil taninya secara lokal, bersaing dengan

petani lain untuk pangsa pasar yang kecil.

Oleh karena itu penelitian pasar melalui mengumpulkan, mengolah, dan

menganalisis data dan informasi mengenai sistem pemasaran produk jasa menjadi

sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu bisnis. Pasar terus berkembang

dan berubah, dan oleh karena itu kegiatan penelitian pasar perlu dilakukan oleh P2KTD

secara berkala.



E. Tahapan Pelaksanaan Analisis Pasar untuk Pengembangan Penyedia

peningkatan kapasitas Teknis di Desa

Penrapan RMA bagi P2KTD merupakan salah satu upaya untuk mengenal potensi pasar

bagi pengembangan penyedia peningkatan kapasitas teknis yang akan diberikan

kepada Desa. RMA terdiri dari sejumlah metode dan alat sederhana untuk

mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dapat meminimasi biaya dan

keterlambatan penyajian informasi sebagaimana survei kuisioner formal yang seringkali

gagal menyediakan informasi yang tepat waktu dan cukup lengkap. Keluwesan dan

sederhana menjadi ciri utama dari metode RMA. Tidak ada ketentuan yang baku

berkaitan dengan ukuran dan komposisi tim yang terlibat dalam RMA, komposisi tim

akan bergantung pada ketersediaan sumberdaya dan tujuan dari survei pasar. Demikian

juga dengan jumlah dan tipe pasar yang dikunjungi, serta jumlah dan kriteria “informan

kunci*” yang dipilih, akan bervariasi sesuai dengan tujuan pelaksanaan RMA dan

sumberdaya yang tersedia. Ketentuan yang sama dapat digunakan berdasarkan waktu

yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi pasar.

Terdapat enam langkah utama untuk melakukan RMA, yaitu:

(1) Menentukan tujuan;

(2) Menyusun tim;

(3) Mengumpulkan data dan informasi sekunder;

(4) Membuat kuisioner dan mengatur waktu wawancara;

(5) Melatih dan berdiskusi dengan tim serta melakukan wawancara;

(6) Menilai peluang pasar yang tersedia dan memformulasikan strategi dan rencana

untuk menangkap peluang tersebut.

Daftar Pustaka

Tukan, C.M.J, J.M. Roshetko, S. Budidarsono, dan G.S. Manurung (2006). Market Chain

Improvement: Linking Farmers to Markets in Nanggung, West Java, Indonesia. Acta

Horticulturae.699: I International Symposium on Improving the Performance of

Supply Chains in the Transitional Economies.

Landell-Mills, N. (2002). Marketing Forest Environmental Services Who Benefits?,

Gatekeeper Series No. 104. International Institute for Environment and

Development (IIED), London.

Predo, C. (2002). Bioeconomic Modeling of Alternatives Land Uses For Grasslands Areas

and Farmers' Tree-Growing Decisions in Misamis Oriental, Philippines, Ph.D.

Dissertation, Los Baños, Laguna, Philippines. University of the Philippines at Los

Baños.



Roshetko, J.M. dan Yuliyanti. (2002). Pemasaran Untuk Hasil-Hasil Wanatani Di Tingkat

Petani. Dalam: J.M. Roshetko, Mulawarman, W.J. Santoso dan I.N. Oka. Wanatani

di Nusa Tenggara-Prosiding Lokakarya Wanatani Se-Nusa Tenggara, 11-14

November 2001. Denpasar, Bali. International Centre for Research in Agroforestry

(ICRAF) dan Winrock International.

Roshetko, J. M., E. Nugraha, J.C.M. Tukan, G. Manurung, C. Fay dan M. van Noordwijk,

(2002). Agroforestry for Livelihood Enhancement and Enterprise Development.

Manuscript. Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) dan Winrock International.

Betser, L. Dan Degrande, A. (2001) Marketing Surveys. Lecture note. In: Tree

Domestication in Agroforestry Module 2, Session 5. The World Agroforestry Center

(ICRAF). Nairobi.

ILO (International Labor Organization) (2000) Rapid Market Appraisal: A Manual for

Entrepreneurs. The FIT Manual Series. International Labor Organization. Geneva.

Arocena-Francisco, H., de Jong, W., Le Quoc Doanh, de Guzman, R.S., Koffa, S. Kuswanda,

M., Lawrence, A., Pagulon, A., Rantan, D., Widawati, E. (1999) 'Working Group 1

External factors affecting the domestication of agroforestry trees (economics and

policy)' dalam J.M. Roshetko and D.O. Evans. (eds), Domestication of agroforestry

trees in Southeast Asia. Forest, Farm, and Community Tree Research Reports,

special issue 1999, pp 212-213.

Scherr, S.J. (1999). 'The economic context for agroforestry development: evidence from

Central America and the Caribbean', Outlook on Agriculture 28(3): 163-170. Scherr,

S.J. 1995. 'Economic factors in farmer adoption of agroforestry: Patterns observed

in western Kenya', World Development 23(5): 787-804.

Hammett, A.L. 1994. ‘Developing community-based market information systems'. dalam

J.B. Raintree and H.A. Francisco (eds), Marketing Multipurpose Tree Species in Asia.

Proceedings of an International Workshop, Baguio City, Philippines, 6-9 December

1993. Winrock International. Bangkok, Thailand. Pp 289-300.

Young Simon, 1994. Rapid Market Appraisal (RMA): A Tool for Market Systems Research

in Agricultural Development, Malakand Fruit and Vegetable Development Project

(MFVDP), Interco-operation



A. Pendahuluan

Penguatan Kapasitas kelembagaan P2KTD, harus dipahami sebagai bagian dari proses

pengorganisasian penyelenggaraan pembangunan perdesaan secara lebih baik dalam

kesatuan sistem pembangunan di tingkat daerah, yang merupakan bagian dari kesatuan

sistem pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan yang baik, berbasis hak-hak

dasar dan berpihak kepada masyarakat perdesaan, memahami peraturan berupa sistem,

mekanisme dan prosedur yang memungkinkan P2KTD mampu menjalankan peran dan

fungsinya secara efektif dan akseptabel serta pelaksanaan kebijakan pembangunan

kawasan perdesaan sebagaimana amanat UU. No. 6/2014 Tentang Desa, Peraturan

Pemerintah No. 43/2014 Tentang Pelaksanaan UU. No. 6/2014, PP. No. 60/2014 Tentang

Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Keputusan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 83/2017 Tentang Program Inovasi Desa.

Perlu dipahami bahwa pembangunan kawasan perdeesaan bersifat multi-

dimensional. Hal ini menyangkut hubungan yang bersifat lintas sektoral, lintas dinas,

lintas kepentingan dan lintas kewilayahan. Mempertemukan berbagai sektor dan

kepentingan menjadi esensi dari kegiatan yang diharapkan layanan dari P2KTD,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan desa,

meningkatkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kapasitas P2KTD juga terkait dengan kepentingan penataan peran,

fungsi dan pemanfaatan kelembagaan atau organisasi dalam memberi layanan teknis

didesa. Dengan demikian, maka erat kaitannya dengan kepentingan publik dan

perkembangan sosial masyarakat pada kawasan perdesaan. Oleh sebab itu, sensitivitas

terhadap sentimen publik, perkembangan sosial masyarakat dan politik pemerintahan

dituntut dalam segenap usaha dan kegiatan pengembangan dan penguatan kapasitas

organisasi P2KTD. Pemahaman dan kesadaran terhadap eksistensi P2KTD harus

tertanam dalam hati dan pikiran para pelaku yang berkompeten dan pelaku

pembangunan desa lainnya.

SPB

3.2.1

Lembar Informasi

Pengembangan Organisasi


Kapasitas Teknis di Desa



B. Tujuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Tujuan penguatan kapasitas kelembagaan P2KTD, secara substansi merupakan tujuan

dan sasaran strategis Program Inovasi Desa (PID), yaitu untuk meningkakan kualitas

pelaksanaan Dana Desa. Hal ini berarti langkah pengembangan dan penguatan

kapasitas kelembagaan atau organisasi P2KTD harus diwujudkan dalam suatu

pelembagaan sistem pembangunan kawasan perdesaan dalam tata pemerintahan yang

baik dan berpihak kepada masyarakat (pro-poor good governance).

C. Sasaran Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Esensi Penguatan Kelembagaan P2KTD adalah terinternalisasikannya paradigma

pembangunan kawasan perdesaan yang pro-poor good governance untuk menjadi

landasan sikap, pikiran dan tindakan seluruh pihak yang berkompeten, baik dari unsur

pemerintahan, masyarakat maupun pelaku non-pemerintahan. Penguatan kelembagaan

P2KTD dituntut untuk memahami pentingnya membangun relasi yang baik pada

dimensi struktural, kultural maupun peran dan fungsi P2KTD, sebagai berikut:

1. Dimensi Struktural.

Diperlukan struktur organisasi/lembaga yang sesuai untuk menjalankan tugas

pemberian penyedia peningkatan kapasitas teknis sesuai mandat UU. No. 6 tahun 2014

Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU. No.

6 Tahun 2014, PP. No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

serta Kepmen No. 83 Tahun 2017 Tentang Program Inovasi Desa. Unsur struktural

kelembagaan yang harus ada, adalah keberadaan sistem, lembaga dan personil, yang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem

Substansi penguatan kelembagaan P2KTD terkait dengan pelaku-pelaku (subyek) dan

bidang kerja/garapan (obyek). Kejelasan dalam pengelolaan tata hubungan antar pihak,

antar bidang dan antar unsur dengan tugas pokok, peran dan fungsinya penting

dilakukan, sehingga akseptabel bagi pelaksanaan peran dan fungsi P2KTD dalam

pembangunan desa.

b. Lembaga

Pembangunan desa secara esensi menyangkut hak dasar dan peningkatan

kesejahteraan hidup warga pada kawasan perdesaan. Hal ini secara teknis memerlukan

intensitas pengorganisasian lintas sektoral, lintas pelaku dan lintas kepentingan.

Pembangunan kawasan perdesaan sebagai suatu sistem pelayanan kebutuhan warga

dan sub-sistem pembangunan daerah, memerlukan dukungan kelembagaan P2KTD

yang sesuai untuk menanganinya.



c. Personil

Diperlukan personil yang kompeten dan kapabel sesuai kemampuannya dan tanggung

jawab yang jelas dalam mengelolaan kegiatan pembangunan perdesaan secara pro-

poor, mengoperasikan lembaga sesuai dengan peran dan fungsinya serta menjalankan

sistem dengan baik sesuai kebijakan pemerintah daerah dan desa. Keberadaan personil

sangat menentukan bagaimana sistem dan struktur kelembagaan berjalan dan

berfungsi. Penguatan terhadap personil P2KTD diantaranya adalah upaya-upaya

peningkatan kemampuan kerja, keterampilan teknis, keahlian manajerial,

pengetahuan/wawasan luas, kesadaran dan sikap-pikir kritis, perhatian dan

keberpihakan sebagai sikap dan daya tanggap terhadap realitas sosial, serta keteguhan

menjaga nilai etik, moral dan kaidah konstitusional.

Penguatan kapasitas personil P2KTD juga dapat dilakukan dengan pendekatan

pembelajaran mengikuti berjalannya proses kerja, dengan menjalankan proses aksi-

refleksi atau sharing dan dialog berlandaskan aktifitas dan program kerja. Sharing dan

dialog dapat dilakukan berdasar wilayah kompetensi maupun bidang keahlian masing-

masing, dilakukan secara lintas bidang dan dapat diperkuat dengan keterlibatan pelaku-

pelaku lain yang kompeten di luar kelembagaan P2KTD.

2. Dimensi Kultural

Aspek kultural kelembagaan P2KTD yang dimaksud , adalah bangunan sikap, perilaku

dan kebiasaan dalam kegiatan teknis yang dalam pelayanan kepentingan warga tidak

dapat mengabaikan atau meninggalkan antara satu dengan lainnya. Program atau

kegiatan pembangunan desa. Hal ini menyangkut urusan yang saling berkaitan, baik

dalam teknis pembangunan desa maupun upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Bangunan kultural kelembagaan P2KTD terkait kesadaran sebagai basis

penyelenggaraan pembangunan, profesionalitas dan etos kerja personil sebagai

pelaksana kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

a. Keterpaduan dan sinergitas.

Proses penguatan kapasitas Lembaga P2KTD dituntut agar mampu memberi

pembelajaran dan penguatan bersama dalam membangun keterpaduan (kohesifitas)

dan sinergitas antar institusi anggota P2KTD maupun dengan institusi pemerintahan

desa.

b. Perspektif Paradigmatik

Sikap, perilaku dan tindakan kelembagaan dalam memberikan penyedia peningkatan

kapasitas teknis sangat dipengaruhi oleh cara pandang, sikap pikir dan tindakan

personil. Pokok mendasar dalam penguatan kapasitas P2KTD adalah terkait dengan

bagaimana pemahaman personil terhadap masalah pembangunan desa secara terpadu

dan berkelanjutan sesuai amanat UU. No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan



Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014, PP. No.60

Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Kepmen No. 83 Tahun

2017 Tentang Program Inovasi Desa.

c. Profesionalitas dan Etos Kerja

Pembangunan perdesaan memiliki sifat spesifik, memiliki keterkaitan dengan berbagai

bidang urusan lain, dan pembangunan perdesaan merupakan bidang pelayanan hak

dasar masyarakat desa yang menuntut profesionalitas dan etos kerja tinggi.

Profesionalitas dan etos kerja P2KTD pada esensinya merupakan landasan nilai dan

semangat dalam melaksanakan pembangunan perdesaan dalam tata pemerintahan

yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Profesionalitas dan etos kerja menjadi

tuntutan bagi sikap, perilaku dan tindakan dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi

P2KTD, baik secara kelembagaan maupun personal. Upaya penguatan profesionalitas

dan etos kerja P2KTD, sebagai berikut:

(1) Struktur kelembagaan dengan tugas, peran dan fungsi.

(2) Sistem, mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan;

(3) Keberadaan personil pelaksana yang kompeten untuk menjalankan tugas dan

fungsi kelembagaan dengan acuan kerja yang jelas;

(4) Sistem informasi dan jaminan akan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan;

3. Dimensi Peran dan Fungsi

P2KTD dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam membantu desa dalam

menyediakan penyedia peningkatan kapasitas teknis atau melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan teknis yang memerlukan keahlian khusus, yang tidak dapat dilakukan desa

dan pendamping desa. Pendalaman pemahaman tehadap bidang keahlian tertentu yang

menjadi aspek peran dan fungsi kelembagaan P2KTD penting dilakukan atau diperkuat.

Pelaksanaan dana desa menciptakan kebutuhan desa akan layanan jasa terknis

yang spesifik dan beragam. Sementara tenaga pendamping profesional yang ada

memiliki keahlian terbatas. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan kurag optimalnya

capaian pembangunan desa khususnya yang terkait dengan peningkatan produktivitas

dan pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Sementara itu diluar desa ada

banyak Lembaga yang mempunyai keahlian yang diperlukan oleh desa, namun desa

tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang jenis penyedia peningkatan kapasitas

tersebut.



A. Pendahuluan

Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau jasa yang ditujukan

kepada calon konsumen dengan tujuan supaya calon konsumen membeli/memakai

produk barang atau jasa yang ditawarkan. Proses ini merupakan bagian dari pemasaran

yang di dalamnya ada kegiatan mempengaruhi secara persuasif (membujuk) dengan

memperkenalkan kelebihan/kegunaan produk atau jasa dan dimana produk/jasa

tersebut dapat diperoleh.

B. Tujuan Promosi

Secara umum tujuan dari promosi penyedia peningkatan kapasitas teknis yaitu:

menyebarkan informasi terkait produk atau penyedia peningkatan kapasitas

yang dapat diebrikan oleh P2KTD;

memperoleh konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. Jadi konsumen

tetap setia untuk membeli dan menggunakan produk atau penyedia

peningkatan kapasitas yang ditawarkan oleh P2KTD;

meningkatkan permintaan atas penyedia peningkatan kapasitas teknis dari

P2KTD;

memberi pembeda dan mengunggulkan produk P2KTD dibanding pesaing

lainnya;

membentuk citra produk penyedia peningkatan kapasitas P2KTD dimata para

konsumen.

SPB

3.3.1

Lembar Informasi

Promosi Penyedia


P2KTD



C. Bauran Promosi

Bauran promosi adalah gabungan dari berbagai jenis promosi untuk produk dan jasa

yang sama supaya hasil dari kegiatan promosi yang dilakukan dapat membuahkan hasil

maksimal. Bauran promosi dapat menggunakan beberapa pendekatan salah satunya

dengan media promosi yang tepat diantaranya:

Iklan adalah bentuk promosi bersifat masal dan nonpersonal. Oleh karena

sirkulasinya luas maka biaya per-unit menjadi lebih murah. Tetapi karena bersifat

non personal maka iklan tidak mampu responsive. Oleh karena itu iklan tidak

diharapkan sebagai media komunikatif interaktif.

Penjualan Personal adalah aktivitas penjualan yang bersifat promosional. Karena

bersifat personal, promosi ini sangat efektif membina komunikasi dua arah dengan

audiens.

Promosi Penjualan adalah bentuk promosi personal maupun nonpersonal untuk

mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Promosi penjualan memang

dirancang dengan berbagai cara (personal maupun non personal) untuk

mendorong penjualan pada saat-saat tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan

memberikan sampel, ikut serta dalam pameran yang sesuai dengan target pasar.

Publisitas adalah bentuk promosi yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Audiens sering berpendapat bahwa informasi produk dari sumber non-produsen

tentu akan lebih fair atau jujur.

Identitas Produk adalah desain produk yang bersifat khas yang mempunyai daya

tarik tersendiri. Identitas produk adalah bentuk penampilan promosi produk secara

konkrit menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada.

Public relation (humas) yaitu mengupayakan produk yang dijual dapat diterima

oleh calon konsumen dan personal selling yaitu promosi dengan tatap muka

langsung. Contoh kehumasan yang bisa dilakukan untuk mempromosikan

penyedia peningkatan kapasitas adalah lobby dan negosiasi.

D. Promosi P2KTD

Dalam rangka promosi untuk memperkenalkan dan membujuk pemerintah desa dan

masyarakat agar mau membeli jasa/gagasan yang dikembangkan dibutuhkan proses

komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari menyediakan informasi baik itu mengenai

gagasan sosial untuk mendorong perubahan sosial di tingkat desa maupun

menggunakan penyedia peningkatan kapasitas untuk mengimplementasikan gagasan

sosial yang direncanakan pihak desa/ditawarkan pihak luar.

Komunikasi dengan pelanggan bisa dilakukan dengan berbagai cara baik itu

melalui iklan, penjualan pribadi, pameran, pengumuman/pemberitaan melalui Humas,

dan pemasaran melalui internet. Dalam konteks mempromosikan gagasan sosial dan

penyedia peningkatan kapasitas teknis kepada desa cara komunikasi yang bisa dilakukan



melalui cara-cara yang lebih berorientasi pada ‘pembelajaran’ bukan dalam konteks

iklan produk komersial.

Pendekatan pemasaran sosial dengan cara (1) komunikasi yang lebih personal

(tatap muka) akan lebih efektif sehingga media yang dikembangkan sebagai alat bantu

digunakan untuk membantu menjelaskan informasi agar mudah dipahami oleh

pemerintah desa dan pihak-pihak terkait di masyarakat; (2) menggunakan pendekatan

lobby dan negosiasi; (3) menciptakan hubungan baik dengan berbagai pihak yang bisa

mempengaruhi keputusan/kebijakan desa.

Komunikasi yang dilakukan tidak bisa disamakan antara satu desa dengan desa

lainnya. Mengingat karakteristik personal, sosial dan budaya masing-masing wilayah

berbeda. Artinya pemahaman terhadap khalayak sasaran menjadi bagian yang penting

dalam kerangka mempromosikan gagasan sosial dan penyedia peningkatan kapasitas

yang bisa diberikan.

Jika hubungan baik antara P2KTD dengan pemerintah dan komunitas yang ada di

desa sudah terbina, inisiatif komunikasi bisa jadi bukan dari pihak P2KTD saja akan tetapi

juga dari pihak pemerintah desa atau komunitasnya. Jalinan hubungan akan bertambah

baik ketika sudah pihak desa sudah mempunyai pengalaman yang positif pasca layanan

yang diberikan dan mereka akan bersedia menggunakan kembali penyedia peningkatan

kapasitas yang dibutuhkan pada kegiatan/program lainnya.

E. Langkah Strategi Komunikasi/Promosi

Langkah strategi promosi dalam hal ini sama dengan langkah yang dilakukan pada

tahapan pengembangan strategi komunikasi , yaitu (1) Identifikasi khalayak sasaran; (2)

menentukan tujuan komunikasi; (3) mengembangkan pesan; (4) menyeleksi saluran

komunikasi; (4) menetukan biaya; (5) mengembangkan media komunikasi; dan (5)

mengukur hasil komunikasi/promosi.

Identifikasi Khalayak Sasaran

Dalam kerangkan promosi penyedia peningkatan kapasitas teknis, khalayak sasaran

primer adalah kepala desa dan jajaran pemerintahan desa sebagai penentu kebijakan

pembangunan dan penggunaan dana desa. Selain jajaran pemerintahan desa, BPD, dan

Komunitas desa menjadi khalayak sekunder mengingat mereka menjadi bagian dari

forum musyawarah yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran

pembangunan desa dalam forum musrenbang.

Menentukan Tujuan Komunikasi /Promosi

Tujuan Komunikasi/promosi harus spesifik dan bisa terukur serta berkaitan dengan

tujuan pengembangan gagasan sosial yang ditawarkan. Tujuan dari promosi yang

dilakukan P2KTD adalah gagasan sosial yang ditawarkan masuk ke dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran desa, serta menerima P2KTD sebagai rekanan pemberi

penyedia peningkatan kapasitas teknis untuk mengimplementasikan gagasan tersebut.

Merancang Pesan



Tujuan komunikasi diturunkan ke dalam pesan-pesan khusus untuk setiap khalayak

sasaran. Pesan yang akan disampaikan bisa jadi umum untuk semua khalayak, akan

tetapi ada pesan-pesan untuk khalayak sasaran tertentu disesuaiken dengan tugas,

peran dan fungsi mereka dalam pembangunan desa.

Pesan yang disampaikan idealnya harus memenuhi prinsip AIDA, yaitu bisa memberikan

perhatian (attention) , menarik (interest), membangkitkan keinginan (desire), dan

menghasilkan tindakan (action). Pesan yang efektif harus dapat menyelesaikan 4

masalah, yaitu bagaimana, apa, dimana, dan siapa.

Menyeleksi Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi bisa personal dan non personal. Saluran komunikasi personal

biasanya dilakukan melalui lobby, negosiasi, diskusi, obrolan dalam media sosial, dan

lainnya. Saluran komunikasi non personal dilakukan dengan melalui media massa, media

sebar, media baru berbasis internet seperti sosial media, blog, dan media lainnya.

Menetapkan jumlah anggaran promosi

Anggaran untuk promosi harus ditetapkan berdasarkan kemampuan lembaga (P2KTD)

dan berorientsi pada tujuan promosi. Anggaran yang tersedia akan menentukan jenis

media dan saluran yang akan digunakan .

Menentukan bauran promosi

Menentukan alat promosi yang akan digunakan yaitu advertising, personal selling, sales

promotion, atau public relation, atau bauran dari berbagai perangkat tersebut. Dalam hal

ini harus juga ditentukan media bantu yang akan digunakan misalnya poster, brosur,

dan lain-lain.

Mengukur hasil promosi

Mengukur hasil promosi sangat penting untuk dilakukan. Hasil pengukuran dapat

dijadikan acuan kebehasilan promosi yang dilakukan. Beberapa pertanyaan bisa menjadi

acuan dalam melakukan pengukuran hasil promosi :

Apakah mereka mengenal dan mengingat pesan-pesan yang diberikan?

Berapa kali melihat pesan tersebut?

Apa saja yang masih diingat?

Bagaimana sikap mereka terhadap produk/jasa?

Mempromosikan penyedia peningkatan kapasitas memang berbeda dengan

mempromosikan produk karena layanan tidak kasat mata dan hanya bisa diukur oleh

kepuasan pelayanan yang diberikan. Kepuasan dapat dibuktikan dengan

memperlihatkan karya-karya yang sudah dilakukan dan testimony dari berbagai pihak

yang pernah mempunyai pengalaman sebagai mitra kerja.



F. Kiat Promosi

Ada beberapa kiat yang bisa digunakan agar para pelanggan akan menggunakan jasa

yang diberikan secara berkelanjutan dan calon pelanggan percaya dan mtertarik

menggunakan jasa yang ditawarkan.

1. Berikan pelayanan prima

Selalu berikan pelayanan prima atau pelayanan yang terbaik kepada pelanggan . Buatlah

pelanggan merasa puas menggunakan jasa yang ditawarkan supaya pelanggan akan

memberikan rekomendasi kepada orang terdekatnya bahkan kepada orang yang baru

di kenal untuk menggunakan jasa P2KTD. Dengan begitu P2KTD akan merasa sangat

diuntungkan karena dapat menghemat cukup banyak biaya promosi.

2. Dapat dipercaya

Jika lembaga bergerak di bidang jasa, maka kepercayaan adalah hal yang sangat

penting. Maka dari itu buatlah hubungan yang erat dengan para pelanggan. Misalnya

saja dengan melakukan pendekatan secara personal agar dapat menanyakan kesan

mereka terhadap jasa yang pernah ditawarkan dan jangan lupa untuk menanyakan saran

supaya lembaga dapat lebih berkembang. Dengan begitu,P2KTD dapat mengetahui apa

yang diinginkan oleh pelanggan.

3. Manfaatkan jejaring sosial

Pada era digital ini, penggunaan internet merupakan suatu hal yang sudah lazim di

masyarakat. Hampir rata-rata semua orang sudah memiliki akun jejaring sosial. Besar

kemungkinan bahwa pelanggan sudah lebih dulu masuk di jejaring sosial. Oleh karena

itu tidak ada salahnya jika P2KTD mulai merambah ke jejaring sosial. Karena hal ini dapat

digunakan sebagai media promosi bisnis layanan yang diberikan. Dengan

menggunakan metode tertentu, Anda dapat pula mencari tahu seberapa banyak

rekomendasi dari pengguna jejaring sosial terhadap jasa yang di tawarkan.

4. Bergabung dengan komunitas

Contohnya saja jika lembaga adalah jasa perawatan hewan peliharaan (grooming,

tempat penitipan hewan, dan lain sebagainya) maka lembaga bisa menjadi salah satu

anggota dari perkumpulan pecinta anjing atau kucing. Di dalamnya, dengan

menggunakan beberapa teknik pendekatan, dapat mulai sedikit demi sedikit

menawarkan jasa yang diberikan. Atau ketika sumberdaya lembaga dapat dikategorikan

cukup maka dapat membentuk komunitas sendiri yang bersinergi dengan jasa yang

akan ditawarkan.



5. Melakukan kegiatan yang bersinergi dengan bidang layanan lembaga secara tulus

Jika lembaga melakukan segala aktifitas yang berhubungan dengan penyedia

peningkatan kapasitas lembaga, maka kerjakanlah secara tulus apalagi ketika jasa

lembaga dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam mencapai tujuannya.

Contohnya ketika lembaga mempunyai bengkel mobil , dan memiliki rekan yang ingin

memodifikasi mobilnya. Suatu saat mobil tersebut mengikuti kejuaraan dan

mendapatkan penghargaan, lalu beritanya dimuat di media massa. Maka secara tidak

terduga, bisa saja jasa lembaga akan dimuat di media tersebut. Sehingga akan semakin

banyak yang mengenal jasa lembaga.

Ingatlah bahwa segala sesuatunya didasari oleh kepercayaan. Segala sesuatu yang

dilakukan itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan

percaya kepada jasa yang ditawarkan. Karena pada dasarnya semua jenis bisnis memiliki

prinsip yang sama, yaitu bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan supaya

mereka dapat merekomendasikan jasa pelayanan lembaga ke lingkungan mereka.

Daftar Pustaka

Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Dunia Usaha https://modulmakalah.blogspot.

co.id/2017/03/Strategi.Komunikasi.Pemasaran.dalam.Menjalankan.Dunia.Usaha.ht

ml

Zahir, 5 Strategi Promosi dalam Bisnis Bidang Jasa, dalam ttps://zahiraccounting.

com/id/blog/5-strategi-promosi-pada-bisnis-di-bidang-jasa/



A. Pendahuluan

Media promosi adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan

informasi atau pesan mengenai produk yang ditawarkan kepada khalayak umum

(masyarakat). Dalam menjalankan promosi pemilihan media didasarkan kepada

beberapa pertimbangan yaitu: (1) jenis dan karakter produk yang dipasarkan; (2) perilaku

khalayak, dan (3) program promosi pesaing.

Pilihan Media Berdasarkan Produk. Misalnya: produk yang mempunyai tampilan

unik dan mampu membangkitkan emosional akan lebih pas bila dipromosikan dengan

iklan.

Pilihan media berdasarkan karakteristik khalayak. Dalam hal ini harus diketahui

saluran media yang biasa digunakan oleh khalayak sasaran dalam berkomunikasi,

misalnya apakah khalayak terbiasa menggunakan saluran media audio, visual, atau audio

visual.

Pilihan Media Berdasarkan Pesaing. Seringkali, perancang pilihan media diambil

untuk menanggapi promosi pesaing. Karena pesaing gencar memberikan hadiah kepada

pelanggannya, tentu perusahaan harus merespons dengan program yang seimbang

agar supaya tidak ditinggalkan oleh pelanggan.

B. Katagori Media Promosi

Strategi media promosi dapat dikategorikan ke dalam dua saluran yaitu media online

dan media offline. Strategi promosi dengan cara online yaitu promosi dengan

memanfaatkan media digital untuk memperluas jaringan dan jangkauan pemassaran

yang luas dan tidak terjangkau dengan media offline. Strategi promosi offline adalah

promosi yang memanfaatkan sumberdaya media fisik untuk menyebarkan informasi

yang berhubungan dengan spesifikasi produk kepada konsumen yang berada pada area

tertentu, sesuai dengan karakteristik media offline yang mempunyai batasan

dibandingkan dengan media online.

SPB

3.3.2

Lembar Informasi

Pengembangan Media

Promosi



1. Media Promosi Online

Dalam era digital saat ini promosi tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang tradisional.

Teknologi komunikasi melalui internet semakin berkembang yang kemudian

mempengaruhi juga kepada strategi promosi yang bisa dilakukan. Dengan melalui

internet, promosi dapat menjangkau khalayak sasaran yang tanpa batas. Promosi online

dapat menggunakan beberapa media seperti berikut.

Website. Tingkat keberhasilan media ini tergantung kepada besaran traffic visitors

setiap harinya dan popularitas web yang dikembangkan.

Media Sosial seperti facebook, twitter, instagram, google+, dll. Sosial media yang

sebelumnya hanya dikenal sebagai alat komunikasi biasa, update status dan

lainnya, sekarang beralih dan semakin banyak yang menggunakan untuk membuat

fans page dengan kategori produk baik barang maupun jasa. Promosi sosial media

sangat tergantung kepada sumberdaya manusia yang dimiliki, banyaknya like,

komentar dan tweet dari khalayak. Namun seperti web tetap saja yang paling

berpengaruh adalah traffic visitors setiap harinya.

Adwords/PPC (Paid Per Click). Promosi langsung menggunakan layanan search

engine google, yaitu menempatkan promo pada hasil pencarian non-organik.

Kelebihan promosi ini adalah pasar tertarget sesuai dengan produk, dan bayar

promo hanya jika di klik oleh pengunjung. Kekurangannya traffic visitors minialis,

dan akan boros biaya jika iklan di-klik oleh pengunjung yang tidak potensial.

Kontrak iklan advertiser. Berdasarkan hasil riset media ini paling banyak digunakan

untuk promosi di internet. Hal ini disebabkan jika bisa memilih web publisher yang

bagsu dengan traffic yang tinggi yang ditampilkan dalam traffic visitors melalui

histats. Pemilik web akan mendapatkan limpahan traffic visitors instans, minimal

1000 sampai 4000 visitors per-hari. Ini dimungkinkan karena semakin banyak yang

mengunjungi web, maka order dan penjualan akan semakin tinggi. Produk baru

maupun produk lama akan mempunyai kesempatan yang sama dengan adanya

traffic visitors yang tinggi. Pemilihan web atau publisher menjadi penting dalam

hal ini, harus diperhatikan jumah traffic visitors yang bisa dilihat melalui histats.

2. Media Promosi Offline

Media offline sudah dikenal sejak lama sehingga disebut juga medi tradisional. Media

ini terdiri dari media yang berbentuk visual, audio dan audio-visual. Berikut media-media

tradisional yang bisa digunakan sebagai saluran promosi.

Media Cetak

Promosi melalui media cetak adalah cara promosi yang paling banyak digunakan.

Promosi jenis ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat kalangan atas hingga bawah.

Biaya untuk promosi menggunakan media cetak ini cukup terjangkau tetapi sangat



tergantung kepada jenis media, design, dan material kertas serta tinta yang digunakan.

Promosi ini biasanya dilakukan dengan membuat :

Poster, Media promosi cetak ini merupakan sarana komunikasi pemasaran yang

paling umum dan sering dijumpai di banyak tempat, terutama di tempat-tempat

umum dan strategis. Ukuran poster yang relatif besar berpotensi untuk menarik

perhatian pembaca dan mengarahkan mereka pada pesan merek. Poster harus

didesain semenarik mungkin agar menarik perhatian orang karena media ini

biasanya dibaca sambil lalu.

Banner, Berkembangnya mesin percetakan yang semakin maju dan canggih

semakin memudahkan orang dalam mencetak materi promosi dalam ukuran besar.

Banner umumnya dicetak dalam ukuran besar dan ditempatkan pada tempat-

tempat yang mudah dilihat orang. Bentuk banner dan teknik pemasangannya

bervariasi. Banner yang dipasang pada rangka berbentuk seperti huruf X mudah

dipindahkan dan dikenal dengan X-banner. Ukurannya pun bermacam-macam,

ada pula yang berukuran kecil dan biasa ditempatkan di meja, disebut dengan mini

X-banner.

Brosur (pamflet), Brosur berupa lembaran yang bisa dibaca lebih lama

dibandingkan dengan poster. Brosur umumnya dicetak dalam jumlah yang relatif

banyak, dicetak dengan kualitas yang bagus, dan diterbitkan secara tidak berkala

pada kesempatan tertentu, misalnya pada event pameran. Brosur yang berupa

lembaran satu muka atau bolak balik dan mempunyai lipatan disebut dengan

leaflet.

Flyer, Media yang satu ini sangatlah praktis dan cocok untuk menampilkan

informasi yang singkat namun padat. Ia berupa selebaran yang biasanya dibagikan

kepada khalayak dan berupa informasi tentang program promosi seperti diskon

atau kegiatan tertentu. Flyer yang merupakan satu lembar kertas tanpa lipatan

seringkali dicetak dalam jumlah yang banyak agar mudah menjangkau banyak

orang.

Kalender, Kita dapat menggunakan kalender sebagai media promosi cetak yang

cukup ampuh. Orang cenderung suka menyimpan kalender sebagai alat penunjuk

tanggal dan hari serta bulan sehingga media ini dapat menampilkan pesan-pesan

merek yang mempunyai umur panjang. Jumlah lembaran kalender bervariasi. Ada

kalender yang hanya berupa satu lembar mirip poster dan ada pula yang berupa

banyak lembaran.

Katalog, Katalog dapat menjadi alternatif pilihan media promosi cetak yang

mampu menampilkan banyak informasi. Media ini sangat cocok untuk produk

yang mempunyai banyak spesifikasi dan detail sehingga pembaca dapat

mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk yang ditawarkan. Dengan

katalog, pembaca umumnya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk

memutuskan produk yang akan dibelinya.



Kartu Nama, Walau teknologi canggih seperti ponsel pintar dapat menyimpan

berbagai informasi dengan mudah, namun kartu nama masih tetap diperlukan.

Ibaratnya, kartu nama adalah duta bisnis yang mencerminkan dan mewakili

perusahaan sobat. Informasi yang harus ada dalam kartu nama yaitu nama

perusahaan dan kontak yang bisa dihubungi.

T-shirt, Kaos atau T-shirt merupakan media promosi cetak yang populer dan

sangat mudah diterima oleh khalayak. Umumnya, orang secara suka rela memakai

kaos promosi karena dapat dipakai dalam banyak kesempatan, terutama dalam

situasi yang tidak formal. Nah, dengan menampilkan logo merek pada kaos, maka

secara langsung ataupun tidak, kita telah mempromosikan merek pada banyak

orang.

Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi

elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Contoh promosi

melalui media elektronik adalah iklan TV, radio dan film. Iklan bisa dimuat di berbagai

media termasuk radio. jasa iklan di radio mengeluarkan biaya cukup murah daripada

iklan televisi akan tetapi sehubungan dengan perkembangan zaman penggemar iklan

radio sudah mengurang, dikarenakan sudah kurang praktis dan kalah dengan media

yang lain.

Televisi adalah media kedua yang bisa menampung iklan dalam jumlah yang

sangat banyak, televisi bisa menampung iklan cukup besar dengan syarat harga iklan

lumayan mahal, mahalnya iklan televisi dikarenakan iklan televisi mengeluarkan cukup

banyak waktu untuk pembuatannya pengiklanannya juga harus bergantian dengan

iklan-iklan yang lain, maka dari itu iklan televisi maksimal berdurasi satu menit.

C. Promosi Media Produk

Maksud adalah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi,

dan lainnya. Pada umumnya ketika ketika mengikuti seminar, peserta akan mendapatkan

sebuah tas dengan logo sebuah perusahaan. Souvenir juga dapat dimanfaatkan sebagai

media promosi. Biasanya tas-tas semacam ini bisa dipesan di pabrik tas, sehingga dapat

memesan sesuai selera.

D. Evaluasi Promosi

Dalam mengukur efektivitas promosi dapat dilakukan melalui proses evaluasidengan

melihat tiga hal, yaitu:

Evaluasi berbasis standar Promosi. Pada dasarnya tindak evaluasi adalah

pembandingan nilai. Untuk dasar pembandingan diperlukan standar atau ukuran

keberhasilan yaitu pernyataan tujuan atau anggaran promosi.

http://www.olinbags.com/



Evaluasi Berbasis Pola Efek Pengaruh. Kampanye program promosi tidaklah begitu

saja langsung saat yang bersamaan memberikan pengaruh. Selalu ada tenggang

waktu antara eksekusi program dengan hasil kinerja program.

Evaluasi Berbasis Metodologi. Penentuan saat atau waktu evaluasi akan

memberikan inforamsi yang berbeda. Metode evaluasi dapat dilakukan sebelum

(pra-test), pada saat (pro-test) atau sesudah (post-test) program promosi

dilaksanakan.



A. Kepuasan Pelanggan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pelanggan memiliki arti membeli atau

menggunakan barang secara tetap. Menurut Greenberg (2010:8), pelanggan atau

customer adalah individu atau kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau

jasa berdasarkan keputusan mereka atas pertimbangan manfaat maupun harga yang

kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas

lainnya untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan. Dari definisi diatas

dapat disimpulkan bahwa pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli atau

menggunakan sebuah produk atau jasa secara tetap yang kemudian melakukan

hubungan dengan perusahaan untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari

perusahaan.

Kepuasan pelanggan adalah sebuah pendahuluan dari pembelian kembali

konsumen, loyalitas pelanggan, dan bertahannya konsumen yang akhirnya menguntung

kan organisasi. Kepuasan konsumen memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan

dimana salah satu yang penting yaitu memungkinkan tercapainya loyalitas pelanggan

(Lovelock et al 2005:395). Sementara Kotler & Keller (2013:194) mengartikan kepuasan

pelanggan sebagai tingkat keadaan perasaan seseorang yang merupakan hasil

perbandingan antara penilaian kinerja/hasil akhir produk dalam hubungannya dengan

harapan pelanggan.

Kepuasan merupakan fungsi dari harapan dan kinerja yang dirasakan. Jika kinerja

produk atau jasa lebih rendah dari yang diharapkan, konsumen akan merasa tidak puas.

Jika kinerja produk atau jasa sesuai harapan maka konsumen akan merasa puas

(satisfied), dan jika kinerja produk atau jasa melebihi harapan maka konsumen akan

merasa sangat puas (delighted). Teori ini didukung oleh Service Quality Gap Model yang

menyatakan bahwa:

Customer satisfaction Expectation = Perception

Ketika konsumen membeli suatu produk atau jasa memiliki harapan mengenai

bagaimana produk atau jasa tersebut dapat berfungsi memenuhi kebutuhan dan

keinginan yang dikehendakinya.

SPB

3.4.1

Lembar Informasi

Memahami Karakteristik

Pelanggan



The Expectancy Disconfirmation Theory menjelaskan bagaimana kepuasan dan

ketidakpuasan terbentuk. Teori ini mengemukakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan

pelanggan merupakan dampak dari perbandingan dari harapan konsumen sebelum

proses pembelian barang atau jasa dengan proses pembelian sesungguhnya yang

diterima oleh konsumen tersebut. Produk atau jasa dapat berfungsi sebagai berikut

(Sumarwan 2003):

(1) Positive Disconfirmation, terjadi apabila produk atau jasa berfungsi lebih baik dari

yang diharapkan. Jika hal ini terjadi, maka konsumen akan merasa puas;

(2) Simple Confirmation, atau konfirmasi sederhana terjadi apabila produk atau jasa

berfungsi seperti apa yang diharapkan. Konsumen tidak memiliki rasa puas dan

tidak juga memiliki perasaan kecewa, namun konsumen akan memiliki perasaan

netral;

(3) Negative Disconfirmation, atau diskonfirmasi negatif terjadi apabila produk atau

jasa berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Produk atau jasa yang berfungsi

buruk dan tidak sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan

kekecewaan atau ketidakpuasan konsumen.

Keuntungan dari Kepuasan Pelanggan Menurut Lovelock dan Wright (2005:72)

pihak manajemen akan memperoleh beberapa keuntungan dari kepuasan

pelanggannya, yaitu: (a) Menciptakan keuntungan yang berkelanjutan; (b) Mengurangi

biaya kegagalan; (c) Meningkatkan loyalitas; (d) Meningkatkan word of mouth yang

positif ditengah masyarakat; (e) Biaya yang lebih rendah untuk menarik konsumen baru

Tjiptono (2012) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpotensi memberikan

sejumlah manfaat spesifik, di antaranya:

(1) Berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan;

(2) Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian

ulang, cross-selling, dan up-selling;

(3) Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya komunikasi

pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan;

(4) Menekan volatilitas dan resiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan;

(5) Meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk membayar

harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda untuk beralih

pemasok;

(6) Menumbuhkan rekomendasi getok tular positif;

(7) Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap product-line extensions, brand

extensions, dan new add-on services yang ditawarkan;

(8) Meningkatkan bargaining power relative terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis,

dan saluran distribusi. Dari beberapa manfaat yang diatas, dapat disimpulkan

bahwa perusahaan yang memberikan kepuasan kepada pelanggannya akan



memperoleh keuntungan bagi perusahaan itu sendiri baik dari segi materi,

maupun dari sisi moral atau nama baik perusahaan dalam persepsi masyarakat.

Menurut Irawan (2009:37) terdapat lima faktor yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan, yaitu:

(1) Kualitas produk pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen

rasional selalu menuntut produk yang berkualitas pada setiap pengorbanan yang

dilakukan untuk memperoleh produk tersebut. Dalam hal ini kualitas produk yang

baik akan membarikan nilai tambah di benak konsumen;

(2) Kualitas pelayanan kualitas pelayanan di bidang jasa akan membuat pelanggan

merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai

dengan yang mereka harapkan. Pelanggan yang puas akan menunjukkan

kemungkinan untuk kembali membeli produk atau jasa yang sama. Pelanggan

yang puas cenderung akan memberikan persepsi terhadap produk atau jasa

sebuah perusahaan;

(3) Emosional pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau

self-esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu;

(4) Harga produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya.

Elemen ini mempengaruhi konsumen dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya

semakin mahal harga suatu produk atau jasa, maka pelanggan atau konsumen

memiliki nilai ekspektasi yang lebih tinggi;

(5) Kemudahan pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan

efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan.

B. Perilaku Pelanggan

Pelanggan adalah orang atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk

dikonsumsi atau dijual kembali atau diolah menjadi barang lain lebih lanjut. Dengan

demikian yang disebut pelanggan tidak hanya meliputi pelanggan akhir, tetapi juga

pelanggan antara dan pelanggan industri. Untuk mencapai tujuannya setiap perusahaan

baik dagang, jasa maupun industri sudah tentu memerlukan kehadiran pelanggan.

Bahkan untuk mencapai tujuan tersebut, para pelaku bisnis rela mengeluarkan biaya

besar untuk menarik perhatian pelanggan seperti melakukan promosi dan riset

pelanggan dalam rangka menyusun strategi pemasaran yang tepat. Perilaku pelanggan

dalam membeli jasa sedikit berbeda dengan perilaku pelanggan dalam membeli produk

barang. Bila dibandingkan dengan produk barang, maka penilaian pelanggan terhadap

jasa cenderung lebih subjektif. Sebab karakteristik jasa bersifat abstrak, tidak bisa dilihat

secara kasad mata dan tidak ada tenggang waktu antara masa produksi dan masa



konsumsi. Pada saat jasa itu diproduksi maka pada saat yang sama jasa tersebut

dikonsumsi. Agar memperoleh gambaran yang jelas tentang perilaku pelanggan, berikut

akan dikemukakan definisi perilaku pelanggan menurut beberapa penulis dalam

Sudarmiatin (2009:2).

Hawkins (1998) mengemukakan bahwa perilaku pelanggan (consumer behavior)

adalah studi terhadap individu, kelompok atau organisasi dan proses yang mereka

gunakan untuk memilih, mengamankan menggunakan dan menentukan produk, service

pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak proses tersebut pada

pelanggan atau masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (1)

Perilaku pelanggan menyoroti perilaku baik individu maupun rumah tangga; (2) Inti dari

perilaku pelanggan adalah proses pengambilan keputusan pembelian barang atau jasa;

(3) Tujuan mempelajari perilaku pelanggan adalah untuk menyusun strategi pemasaran

yang berhasil.

C. Model Perilaku Pelanggan

Banyak faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang atau jasa. Faktor-

faktor tersebut sangat bervariasi tergantung dari sudut mana pemasar menilai. Teori

yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam

membeli barang atau jasa inilah yang disebut sebagai model perilaku pelanggan.

Terdapat banyak model perilaku pelanggan, namun pada penulisan ini hanya

memfokuskan pada model perilaku pelanggan dari Assael. Menurut Assael dalam

Sudarmiatin (2009:3), ada tiga faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam membuat

keputusan pembelian yaitu pelanggan individu, lingkungan dan penerapan strategi

pemasaran.

Gambar Model Perilaku Pelanggan menurut Assael

Sumber: Assael dalam Sudarmiatin (2009:3)



Pada gambar tersebut dijelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pilihan pelanggan

dalam membeli barang/jasa yaitu: (1) Pelanggan individual; (2) lingkungan; dan (3)

penerapan strategi pemasaran.

Faktor pertama pelanggan individual artinya pilihan untuk membeli barang/jasa

dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri pelanggan seperti kebutuhan, persepsi,

sikap, kondisi geografis, gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu.

Faktor kedua, yaitu lingkungan artinya pilihan pelanggan terhadap barang/jasa

dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Ketika pelanggan membeli barang/jasa

mereka didasari oleh banyak pertimbangan misalnya karena meniru desa tetangga,

karena tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan demikian,

interaksi sosial yang dilakukan oleh kepala desa atau perwakilannya akan turut

mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli.

Faktor ketiga, yaitu penerapan strategi pemasaran ini merupakan stimuli

pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar/pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasar

berusaha mempengaruhi pelanggan dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti

iklan, dan sejenisnya agar pelanggan bersedia memilih produk yang ditawarkan. Strategi

pemasaran yang lazim dikembangkan oleh pemasar biasanya berhubungan dengan

produk yang ditawarkan, harga jual produknya, strategi pemasaran yang dilakukan dan

dan bagaimana pemasar melakukan distribusi produk kepada pelanggan. Strategi

pemasaran tersebut biasa disebut bauran pemasaran (marketing mix). Marketing mix

merupakan elemen pengendalian organisasi yang dapat memberikan kepuasan atau

sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan. Marketing mix jika diterapkan dalam

bidang jasa, maka ada penambahan unsur people, process dan physical evidence dari

unsur product, price, place dan promotion. Oleh karena, karakteristik jasa biasanya

diproduksi dan dikonsumsi secara simultan (bersama-sama), maka pelanggan sering

bertanya langsung kepada pemberi jasa tentang proses pemberian jasa tersebut.

Selanjutnya pemasar harus mengevaluasi strategi pemasaran yang dilakukan

dengan melihat respon pelanggan untuk memperbaiki strategi pemasaran di masa

depan. Sementara itu pelanggan individual akan melakukan evaluasi pembelian yang

telah dilakukannya. Jika pembelian yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan

keinginannya, dengan kata lain mampu memuaskan kebutuhannya, maka di masa yang

akan datang akan terjadi pembelian berulang. Bahkan lebih jauh dari itu pelanggan yang

merasa puas akan menyampaikan kepuasannya itu kepada orang lain, dan inilah yang

disebut sebagai pengaruh dari mulut ke mulut (word of mouth communication).

D. Pribadi Pelanggan

Faktor pribadi yang menjadi dimensi dalam perilaku pelanggan yaitu: motivasi,

pengamatan (persepsi), pembelajaran, dan sikap.



1. Motivasi

Istialh motivasi (Swasta dan Handoko, 2000: 77) merupakan dorongan kebutuhan dan

keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Perilaku

manusia sebenarnya hanyalah cerminan yang paling sederhana dari motivasi dasar

mereka, perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motif. Motivasi

mempunyai arti yang berbeda-beda, ada yang menyebut motif, kebutuhan, desakan,

keinginan, dan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri

seseorang yang mempengaruhi perilaku mereka terhadap keputusan tentang produk

atau jasa yang akan dibeli untuk memenuhi kebutuhannya atau sesuatu yang membuat

seseorang untuk bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Keputusan yang

diambil pelanggan terhadap barang/jasa yang akan dipilihnya dipengaruhi oleh motivasi

pelanggan, kebutuhan yang ingin dipuaskan mendorongnya memilih barang/jasa yang

akan memberikan kepuasan dalam memenuhi keinginannya.

2. Pengamatan (persepsi)

Pengamatan adalah suatu proses dengan mana pelanggan menyadari dan

menginterprestasikan aspek lingkungannya. Seluruh proses akal manusia yang sadar

tersebut sering disebut dengan persepsi (Swasta dan Handoko, 2000: 84).

3. Pembelajaran

Ketika seseorang bertindak, mereka belajar agar tindakannya tersebut tidak

menyimpang dari apa yang diinginkannya. Menurut Swasta dan Handoko (2000:86),

pembelajaran diartikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai

akibat dari adanya pengalaman.

Proses pembelajaran terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan

lingkungannya. Sebagai interaksi maka terbentuklah hubungan antara kebutuhan-

kebutuhan dan tanggapan-tanggapan, antara tegangan dengan perilaku yang

mengubah tegangan tersebut. Proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan

merupakan sebuah proses pembelajaran, dimana hal ini merupakan bagian dari

kehidupan pelanggan. Proses belajar pada suatu pembelian terjadi apabila pelanggan

ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan. Tanggapan pelanggan merasa

puas, maka tanggapannya akan diperkuat, serta ada kecenderungan bahwa tanggapan

yang sama akan terulang. Jadi proses pembelian senantiasa mempelajari sesuatu.

4. Sikap

Sikap merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam perilaku pelanggan

karena sikap memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil seseorang. Sikap

merupakan tanggapan seseorang terhadap rangsangan lingkungan yang dapat

membimbing tingkah lakunya. Sikap adalah hasil dari faktor genesis dan proses belajar



yang selalu berhubungan dengan suatu obyek atau produk. Menurut Swasta dan

Handoko (2000:93), sikap adalah suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir (neural)

yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang

diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara

dinamis pada perilaku.

E. Pelanggan dan Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan inti dari sistem pemasaran

perusahaan. Bauran pemasaran menurut Kotler (2000:18), yaitu ada empat yang sering

disebut dengan 4P, yaitu: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion

(promosi). Lebih lanjut, pakar pemasaran Kotler dan Fox seperti yang dikutip oleh

Lupiyoadi (2001:126), mempertegas bahwa bauran pemasaran jasa terdiri dari tujuh

yaitu: kompetensi teknis, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan fasilitas fisik.

Adapun unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Teknis

Jasa utama dari P2KTD adalah menunjukkan keahlian di bidang tertentu. Layanan atau

jasa yang banyak ditawarkan oleh P2KTD diantaranya adalah di bidang : perencanaan

bangunan, pembangunan dan pengelolaan atau pemeliharaan, di bidang

Kewirausahaan : konsultasi, pelatihan, teknologi terapan, bimbingan teknis dan studi-

studi, di bidang sumber daya manusia: konsultasi, pelatihan, bimbingan, dan

pendampingan. Kualitas penyedia peningkatan kapasitas akan sangat menentukan

keberhasilan lembaga atau organisasi yang berberan sebagai P2KTD tersebut.

2. Harga

Pelanggan P2KTD adalah desa. Pengukuran terhadap harga yang ditetapkan oleh P2KTD

tersebut dapat dilihat dari perbandingan biaya dan manfaat yang diterima. Biaya

tersebut diperhitungkan terhadap waktu dan tenaga yang dibutuhkan serta juga

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan desa. Walaupun harga adalah salah satu

dari bauran pemasaran, namun dengan kualitas yang tinggi dan manfaat yang didapat

maka calon pelanggan (desa) cenderung berani membayar lebih tinggi, sepanjang biaya

yang ditawarkan masih dalam batas keterjangkauan desa.

3. Tempat

Konsep tempat dalam pemasaran jasa P2KTD adalah kantor. Kantor atau tempat dimana

P2KTD berada harus pasti dak tetap sehingga akan memudahkan desa jika ingin

berkunjung atau menghubungi P2KTD yang bersangkutan.



4. Promosi

Promosi merupakan bagian penting dari program pemasaran, dimana dengan promosi

para P2KTD dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang tujuan, aktivitas, dan

menawarkan untuk memotivasi mereka agar tertarik dengan penyedia peningkatan

kapasitasnya. Kebanyakan dalam berkomunikasi dengan pasar menggunakan public

relations, marketing publications, dan advertising yang merupakan tipe utama dari

program komunikasi pemasaran formal.

5. Orang

Dalam hal ini yang dimaksud orang adalah karyawan ataupun orang-orang yang

menyediakan jasa. Untuk P2KTD orang-orang yang memberikan jasa adalah para tenaga

ahli yang ada sesuai dengan bidangnya.

6. Proses

Proses adalah gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal

kegiatan, pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal lain, dimana jasa dihasilkan dan

disampaikan kepada pelanggan.

7. Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik diartikan sebagai lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung

berinteraksi dengan pelanggan. Fasilitas ini berhubungan dengan gedung, lokasi,

fasilitas penunjang penyediaan layanan peningkatan kapasitas teknis.

F. Pelanggan dan Lingkungan

Pelanggan hidup dan berinteraksi dalam lingungan yang sangat komplek. Dimana

aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mereka berada, begitu pula

dengan proses keputusan membeli mereka akan dipengaruhi oleh lingkungan mereka.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam mengambil

keputusan terdiri dari kelas sosial dan kelompok referensi.

Kelas sosial merupakan sebuah kelompok atau bagian-bagian kelompok yang

relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarkis dan

para anggota disetiap tingkat memiliki tata nilai, minat, dan perilaku yang hampir sama.

Menurut Engel (1994:121), bahwa kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang

yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka. Pengaruh kelas

sosial pada perilaku pelanggan adalah pada kegiatan membelanjakan uang, produk atau

jasa yang mereka beli, dan dimana mereka membeli barang-barang atau jasa yang

mereka butuhkan.



Kelompok referensi menurut Swasta dan Handoko (2000:68), adalah kelompok

sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian perilakunya.

Dengan kata lain kelompok referensi merupakan kelompok dimana orang ingin menjadi

anggotanya atau kelompok dimana seseorang mengidentifikasikan dirinya. Kelompok

referensi juga mempengaruhi seseorang dalam pembeliannya dan sering dijadikan

pedoman oleh pelanggan dalam bertingkah laku. Menurut Kotler (2000:187) kelompok

referensi adalah kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak

langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Jadi kelompok referensi ini dapat

mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan tentang produk atau jasa yang

akan dibelinya.

G. Proses Pengambilan Keputusan

Perilaku pelanggan akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian

mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan terhadap penyelesaian masalah

dalam membeli barang dan jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Proses

keputusan membeli seseorang dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan

yang disadari sebagai perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan

yang diinginkan. Berdasarkan pengalamannya, seseorang belajar untuk mengatasi

dorongan yang terjadi dan kemudian didorong ke arah satu jenis obyek yang

diketahuinya sehingga dapat memuaskan dorongan yang timbul. Lebih jauh Kotler

(2000:204) menyatakan bahwa pelanggan akan melewati lima tahap untuk mencapai

keputusan membeli suatu produk atau jasa. Tahap-tahap dalam proses pengambilan

keputusan pembelian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Model Lima Tahap Proses Pembelian

Sumber: Kotler (2000:204)

1. Pengenalan Masalah (menganalisa kebutuhan dan keinginan)

Penganalisaan kebutuhan dan keinginan ini ditunjukkan terutama untuk mengetahui

adanya kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika

kebutuhan tersebut diketahui, maka pelanggan akan memahami adanya kebutuhan

yang belum segera terpenuhi atau masih dapat ditunda pemenuhannya, serta

kebutuhan-kebutuhan yang masih sama-sama harus segera dipenuhi. Dengan demikian,

pada saat inilah proses pembelian mulai dilakukan. Suatu kebutuhan dapat dipicu dari

stimuli intern dan ekstern. Stimuli intern timbul apabila seseorang merasa memiliki

kebutuhan seperti kebutuhan akan makan dan minum sehingga menjadi sebuah



dorongan untuk menuju suatu obyek tertentu untuk memenuhi dorongan tersebut.

Sedangkan stimuli ekstern diperoleh pelanggan apabila seseorang mendapatkan

informasi dari lingkungannya.

2. Pencarian Informasi

Tahap kedua dalam proses pembelian ini sangat berkaitan dengan pencarian informasi

tentang sumber-sumber dan nilainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang

dirasakan. Sumber informasi pelanggan digolongkan ke dalam empat kelompok:

(1) Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan)

(2) Sumber komersial (iklan, pramuniaga, penyalur, kemasan, pajangan)

(3) Sumber publik (media massa, organisasi pelanggan)

(4) Sumber pengalaman (pemakaian produk, pengkajian)

Secara umum, pelanggan mendapatkan sebagian besar informasi tentang suatu

produk dari sumber komersial yaitu sumber yang mendominasi pemasar. Namun

informasi yang paling efektif berasal dari sumber pribadi. Melalui pengumpulan

informasi, pelanggan mengetahui merek-merek yang bersaing dan keistimewaan

masing-masing merek.

3. Evaluasi Alternatif

Dalam tahap ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan

menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternative pembelian. Setelah tujuan

pembelian ditetapkan, pelanggan perlu mengidentifikasi alternatif pembeliannya.

Pengidentifikasian alternatif pembelian tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengaruh

sumbersumber yang dimiliki maupun kekeliruan dalam penelitian.

4. Keputusan Pembelian

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses dalam pembelian secara nyata. Jadi

setelah tahap-tahap tersebut, maka pelanggan harus mengambil keputusan apakah

membeli atau tidak. Bila pelanggan memutuskan untuk membeli, maka ia akan

menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merk,

penjual, outlet, kuantitas, waktu pembelian, cara pembayaran, dan sebagainya.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah tahap yang ada dalam proses pembelian sampai pada tahap kelima adalah

bersifat operatif. Bagi perusahaan, perasaan dan perilaku setelah pembelian juga sangat

penting karena perilaku para pelanggan dapat mempengaruhi penjualan ulang dan juga

mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain tentang produk perusahaan.



Daftar Pustaka

Kotler, Philip dan A.B Susanto (2000). Manajemen Pemasaran Jasa Di Indonesia, Analisis

Perencanaan, Implementasi dan pengendalian. (Edisi pertama), Jakarta: Salemba

Empat.

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba

Empat.

Aviliani, R dan Wilfridus, L. (1997). Membangun Kepuasan Pelanggan Melalui Kualitas

Pelayanan. Usahawan, No.5

Freddy Rangkuti (2002). “Measuring Customer Satisfaction”. (cetakan ketiga). Jakarta:

PT.Gramedia Pustaka Utama.

Rambat Lupiyoadi (2004). Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Pratek. Jakarta: PT

salemba Empat.

Fandy Tjiptono (2004). Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia.

Wisnalmawati (2005). Pengaruh Persepsi Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Niat

pembelian Ulang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 3 Jilid 10 2005

Nanang Tasunar (2006). Kualitas Layanan Sebagai Strategi Menciptakan Kepuasan pada

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Morodemak. Jurnal Sains Pemasaran Indonesia,

Vol. V, No. 1 Mei 2006

Sunarto (2003). Perilaku Pelanggan. Yogyakarta: AMUS Jogyakarta dan CV Ngeksigondo

Utama.

http://digilib.unila.ac.id/8193/6/Bab%20II.pdf

http://digilib.unila.ac.id/8193/6/Bab%20II.pdf



A. Pendahuluan

Istilah Dokumentasi dari kata document (Belanda), document (Inggris), documentum

(Latin). Sebagai kata kerja document berarti: menyediakan dokumen, membuktikan

dengan menunjukkan adanya dokumen; sebagai kata benda berarti: wahana (wahana =

kebenaran, alat pengangkut, angkutan, alat untuk mencapai tujuan) informasi, data yang

terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk

belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi, dan sebaginya.

Ensiklopedi Umum (1977): Dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan

bahan rekaman lain baik tertulis atau tercetak yang memberi keterangan untuk

penyelidikan ilmiah, dalam arti yang luas termasuk segala macam benda yang dapat

memberikan keterangan mengenai sesuatu hal. Dokumentasi dapat diartikan semua

tulisan yang dikumpulkan dan disimpan yang dapat digunakan bila diperlukan, juga

gambar dan foto. Mendokumentasikan: mengatur dan menyimpan tulisan atau gambar

atau foto sebagai dokumen. Dalam arti yang luas, segala macam benda yang dapat

memberikan keterangan, yang sifatnya tidak terbatas hanya tertulis atau tercetak saja.

Pendokumentasian kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang

dimaksud sebagai berikut:

(2) Tulisan atau catatan penting yang berisi komunikasi tentang fakta, kenyataan, dan

peristiwa yang esensial terkaik pelaksanaan kegiatan dukungan layanan teknis

yang terjadi terjadi untuk suatu periode tertentu;

(3) Menyiapan dan memeliharan kejadian atau peristiwa yang diperhitungkan melalui

lembaran catatan dokumen sebagai bahan pembelajaran;

(4) Membuat catatan kegiatan layanan teknis yang otentik tentang kebutuhan

layanan, identifikasi masalah, merencanakan, menyelenggarakan dan meng-

evaluasi;

(5) Memantau catatan profesional dan data dari penerima manfaat atas jasa yang

diberikan P2KTD.

SPB

3.5.1

Lembar Informasi

Dokumentasi Kegiatan


kapasitas Teknis



(6) Melaksanakan kegiatan penyedia peningkatan kapasitas teknis dalam mendukung

pembanguan Desa, misalnya: pembangunan sarana prasarana, pengembangan

layanan dasar di Desa, peningkatan kesehatan, pengembangan budidaya,

pemanfaatan inovasi dan teknologi dan lain-lain.

B. Tujuan

Pendokumentasian kegiatan penyedia peningkatan kapasitas teknis bertujuan:

(1) Mencatat seluruh fakta, kejadian, dan peristiwa terkait pemeberian penyedia

peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan oleh P2KTD kepada Desa;

(2) Memberikan informasi terkait pengembangan model atau produk penyedia

peningkatan kapasitas kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan

terhadap pelanggan;

(3) Pembelajaran baik bagi pengembangan penyedia peningkatan kapasitas dan

pengguna penyedia peningkatan kapasitas;

(4) Memberikan informasi spesifik terkait penigkatan kapasitas dan kinerja penyedia

peningkatan kapasitas teknis yang diberikan;

(5) Kesinambungan dan sarana pembelajaran bagi organisasi, pelaksana dan

pemangku kepentingan lainnya;

(6) Memenuhi persyaratan hukum, akreditasi dan professional.

C. Komponen Pokok

Terdapat tiga komponen penting yang berperan dalam pembuatan dokumentasi

kegiatan penyedia peningkatan kapasitas teknis, yaitu:

1. Sarana komunikasi: Komunikasi yang baik antara P2KTD dengan klien atau

penggunan jasa akan diperoleh informasi yang akurat sehingga dokumentasi

kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan komunikasi yang baik akan

memudahkan dalam proses pengumpulan data serta tercipta hubungan yang

harmonis antara P2KTD dan pengguna jasa, sehingga akan membantu dalam

memecahkan masalah yang dihadapi oleh penggunan jasa;

2. Dokumentasi proses penyediaan layanan peningkatan kapasitas teknis: Proses

penyediaan layanan peningkatan kapasitas teknis merupakan inti dari praktik yang

dilakukan P2KTD sebagai isi pokok dokumentasi layanan yang diberikan. Beberapa

tahap proses penyedia peningkatan kapasitas teknis meliputi beberapa

pengelompokan dokumentasi diantaranya: a) dokumentasi pengkajian kebutuhan

penyedia peningkatan kapasitas teknis, b) diagnosis permasalahan teknis yang

dihadapi Desa, c) perencanaan, pelaksanaan bimbingan, dan tindakan professional,

d) dokumentasi evaluasi P2KTD;



3. Standar layanan P2KTD: Standar layanan merupakan gambaran dari kualitas,

karakteristik, sifat, dan kompetensi yang diharapkan dari beberapa aspek dalam

praktik P2KTD. Standar layanan teknis bagi pengguna jasa diperlukan oleh P2KTD

karena sebagai dasar menentukan arah atau petunjuk dalam dokumentasi

kegiatan serta dalam pembuatan format pencatatan yang tepat.

D. Dokumen, Akses, dan Pemanfaatan Informasi

Dalam dunia perpustakan pengertian informasi lebih dikaitkan kepada penanganan

dokumen dan terfokus pada isi, lokasi, anotasi, klasifikasi, dan pengindeksan. Sedangkan

dalam ilmu informasi, perhatian terfokus kepada abstraksi dokumen, pemrosesan

dokumen elektronik, sosiologi pengetahuan, prinsip-prinsip manajemen informasi, dsb.

(1) Dokumen sebagai rekamam memori manusia, dimana manusia menuangkan

gagasan-gagasan melalui berbagai media mulai yang konvensional sampai ke

elektronik.

(2) Rekaman Analog dan Digital. Memori manusia sangat terbatas, oleh karenanya

gagasan dalam bentuk dokumen mulai dari yang konvensional (analog = rekaman

yang tidak dihubungkan dengan teknologi komputer) dan sampai penerapan

teknologi (digital = rekaman yang dihubungkan dengan teknologi komputer).

(3) Wadah Rekaman Memori. Buku merupakan bentuk fisik pertama yang merupakan

bukti fisik wadah rekaman memori manusia.

(4) Berkas/Rekaman Analog merupakan jenis rekaman yang tidak dihubungkan

dengan teknologi komputer, misalnya dokumen/berkas konvensional.

(5) Berkas/Rekaman Digital yang pada awal perkembangannya, dibuat rekaman

analog ke dalam komputer. Perkembangan selanjutnya penyimpanan analog ke

digital, misalnya buku, film, kaset, VCD, DVD, foto, kertas koran, sehingga dalam

bentuk file-file komputer.

E. Prinsip-Prinsip Pendokumentasian Kegiatan

1. Dasar Faktual

Informasi tentang pengguna jasa (klien) dan penyedia peningkatan kapasitas teknis

harus berdasarkan fakta. Catatan harus berdasarkan derkripsi, informasi objektif tentang

apa yang diamati, didengar, dan dirasakan. Suatu deskripsi objektif adalah hasil dari

pengamatan dan pengukuran langsung. Informasi faktual tentang penyedia

peningkatan kapasitas teknis tidak akan menyebabkan salah arah atau salah

interperensi.

2. Kelengkapan

Informasi dalam entri yang dicatatkan atau dilaporan harus lengkap, mengandung

informasi singkat, lengkap tentang penyedia peningkatan kapasitas yang diberikan



kepada klien. Data yang singkat mudah di pahami. Catatan yang panjang sulit untuk

dibaca. Catatan yang singkat atau tidak jelas dapat memberikan kesan bahwa kegiatan

layanan yang diberikan P2KTD dilakukan dengan tidak professional, tergesa=gesa atau

tidak lengkap.

3. Keterkinian

Mengentri data secara benar dan waktu yang tepat dalam memberikan jasa layannan

teknis kepada klien. Aktivitas atau temuan yang dilaksanakan pada saat bimbingan harus

dikomunikasikan pada waktu terjadinya sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang

sesuai dengan karakteristik masalah.

4. Organisasi

P2KTD menkomunikasikan informasi tentang layanan teknisnya dalam format atau

urutan yang logis. Setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami informasi lebih

baik bila informasi tersebut disajikan sesuai. Sebagai contoh, suatu catatan yang

berkesinambung an menggambarkan kebutuhan klien, pengkajian kebutuhan teknis

dan intervensi yang diperlukan, teknologi yang diperlukan dan tindakan yang logis.

5. Keterbukaan

Komunikasi yang terbuka kepada klien dan masyarakat sangat penting untuk menjaga

kredibilitas P2KTD. Membantu mendorong perubahan yang lebih cepat, partisipasi

masyarakat dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.

6. Metode Pencatatan

Kualitas dokumentasi secara konstan sesuai dengan standar dokumentasi dengan upaya

mereka untuk menemukan cara untuk membantu memperbaiki pencatatan informasi.

P2KTD dapat secara langsung terlibat dalam membantu permasalahan yang dihadapi

klien. Pendokumentasian yang baik kan memberikan rujukan berupa catatan dan

pembelajaran dalam memperbaiki hal-hal penting yang dihadapi klien. Berikut beberapa

metode pencatatan yang umum digunakan;

Dokumentasi naratif merupakan metode kuno untuk pencatatan layanan kepada

konsumen atau klien. Metode ini hanya menggunakan format seperti cerita untuk

mendokumentasikan informasi spesifik tentang kondisi klien dan kebutuhan layanan

teknis. Pencatatan naratif jarang menjadi metode pendokumentasian primer dan telah

digantikan dengan format lain seperti digital dan online.

Catatan sumber, catatan klien diatur sehingga setiap layanan atau bimbingan yang

diberikan P2KTD memiliki bagian yang terpisah untuk menjelaskan data.



Pencatatan dengan pengecualian adalah suatu pendekatan inovatif yang digunakan

untuk meringkas dokumentasi. Pencatatan dengan pengecualian mengurangi

pengulangan dan waktu yang digunakan dalam pencatatan.

Format lain untuk dokumentasi adalah pencetakan fokus. Format pencatatan ini

memungkinkan pendokumentasian segala situasi klien. Setiap entri termasuk data,

tindakan, dan respons dari pengguna jasa atau klien.

Model menejemen kasus dari pemberian penyedia peningkatan kapasitas teknis

memadukan pendekatan multidisiplin ilmu untuk mendokumentasikan layanan teknis di

bidang tertentu. Menggali permasalahan yang dihadapi oleh Desa kemudian

menguraikannya secara logis dan kritis sehingga menjadi acauan dalam perencanaan,

perbaikan dan pengambilan keputusan Hal ini menggambarkan kebuthan spesifik dari

setiap masasalah dan kondisi yang dihadapi klien.

F. Format Penulisan dan Pembelajaran Baik

Mempertimbangkan pentingnya Best Practice diketahui khalayak luas, bahwa format

tulisan Best Practice paling pas adalah FEATURE, Karena, feature adalah sebuah tulisan

yang lebih luwes daripada artikel/opini, lebih fokus dan informatif daripada cerita,

serta lebih deskriptif daripada berita/straight news. Namun, unsur informasinya

tetap lengkap layaknya berita. Jadi, harus tetap memenuhi 5W + 1H (What, Where, Why,

Who, When dan How). Tulisan Best Practice hendaknya memenuhi:

1. What = Apa

Apa bentuk kegiatan Best Practice tersebut, apakah termasuk ke dalam kategori

kegiatan jenis kegiatan fisik/ apa, misal bangunan Jalan, bangunan Gedung PAUD,

Jembatan, bangunan lainnya.

2. Where = Di mana

Di mana tempat kegiatan Best Practice berlangsung.

Dengan demikian, nama tempat harus dijelaskan secara detail. Mulai dari nama

dusun, RT/RW-nya, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Jika perlu, dilengkapi pula dengan karakteristik masyarakat bersangkutan (profesi

umumnya, jumlah penduduknya, dan prosentase masyarakat/KK miskinnya).

Akurasi data sangat penting agar informasi diterima secara lengkap oleh khalayak,

sehingga memudahkan para peduli yang mungkin membaca tulisan ini turut

berpartisipasi di wilayah bersangkutan.

3. Why = Mengapa

Ini juga penting diketahui, agar khalayak mengerti faktor-faktor apa saja yang

memotivasi masyarakat hingga mencetuskan kegiatan tersebut, hingga akhirnya

masuk ke dalam kategori Best Practice.



4. Who = Siapa

Siapa saja para pelaku penggerak kegiatan Best Practice ini (masyarakat? Aparatur

Desa? Pemda? Tokoh masyarakat? Kelompok Peduli?) Setidaknya, jati diri “siapa”

ini ditulis lengkap dalam satu paragraf.

5. When = Kapan

Kapan periode pelaksanaan kegiatan. Ungkapkan pula mengenai proses dan

periode proses tersebut, mulai dari rembug, penyusunan PJM Pronangkis, hingga

pelaksanaan kegiatan. Yang lebih penting lagi, masih berlanjutkah kegiatan

tersebut? Bagaimana caranya masyarakat melestarikan tindak lanjut kegiatan?

6. How = Bagaimana

Ini berkaitan dengan kapan/periode di atas. Yaitu, bagaimana cara masyarakat me-

maintain (mengelola) setelah kegiatan rampung dilaksanakan, sehingga hasil

kegiatan tersebut terus lestari dan bertahan.

Demikian enam hal di atas adalah syarat standar tulisan Best Practice, yang wajib

dipenuhi. Namun, perlu diingat, bahwa detil/rinci, bukan berarti sangat panjang. Yang

diperlukan adalah kelugasan. Hindari bahasa “bunga” yang pengertiannya rancu, jadi

gunakan kata-kata yang maknanya jelas. Kata-kata “romantis” hanya boleh digunakan

untuk menggambarkan keindahan alam tempat berlangsungnya kegiatan.

G. Subtansi Tulisan

1. Realitas dilapang, merupakan kondisi riil peristiwa, atau kegiatan program yang

ada dan terjadi dilapang yang diungkapkan dengan jujur, utuh dan proporsional.

2. Inovasi, dan kreatifitas, perluasan daya upaya untuk memperkaya strategi,

metode, teknik, dan fasilitasi, dst untuk tetap menjamin tercapainya tujuan

pelaksanaan kegiatan secara optimal.

3. Peluang Keberlanjutan, pelaksanaan kegiatan secara terpola dan mampu

menjadi pranata sosial, secara nyata dan sengaja melibatkan secara aktif lembaga

masyarakat lain, aparat pemerintah, perusahaan swasta dalam pelaksanaan

kegiatan.

4. Kemanfaatan optimal, pelaksanaan kegiatan nyata memberikan manfaat bagi

kelompok sasaran program; pengetahuan, kemudahan, kenyamanan, kelayakan

yang diperoleh keluarga miskin.

5. Partisipasi KK miskin (PS-2), keluarga miskin (PS-2) tergambarkan dengan jelas

partisipasi aktif, posisi, kontribusi, dan perannya dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Kualitas tulisan, mengunakan kalimat efektif, fokus pada tema, padat isi, alur

runut, uraian lengkap, jelas dan informatif, mudah untuk dipahami oleh pembaca

dari kalangan manapun.



Daftar Pustaka

http://www.p2kp.org/pustaka/files/pedoman/jul10/POB_Pengelolaan_best_practice_020710.pdf

https://kotakubengkulu.wordpress.com/2016/03/08/ini-jalanku-mana-jalanmu/

http://www.p2kp.org/pustaka/files/pedoman/jul10/POB_Pengelolaan_best_practice_020710.pdf

https://kotakubengkulu.wordpress.com/2016/03/08/ini-jalanku-mana-jalanmu/



A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran,

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang

dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Dalam prakteknya, pengelolaan keuangan

sebagai tindakan yang diambil oleh organisasi dalam rangka menjaga kesehatan

keuangannya. Oleh karena itu, dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang

baik, maka diperlukan didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik

pula. Adapun prinsip dari pengelolaan keuangan sebagai berikut:

(1) Konsistensi (Consistency): Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus

konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh

disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak

konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat

manipulasi di dalam pengelolaan keuangan.

(2) Akuntabilitas (Accountability): Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum

yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan

bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah

digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan

sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban

kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku

kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan

digunakan.

(3) Transparansi (Transparency): Organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya,

menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para

pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan

yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh

pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak

transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

SPB

3.6.1

Lembar Informasi

Pengelolaan Keuangan



(4) Kelangsungan Hidup (Viability): Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di

tingkat strategic maupun operasional harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang

diterima. Kelangsungan hidup (viability) merupakan suatu ukuran tingkat

keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manager organisasi harus

menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi

dapat melaksanakan rencana strategik dan memenuhi kebutuhan keuangannya.

(5) Integritas (Integrity): Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang

terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan

keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan

pencatatan keuangan.

(6) Pengelolaan (Stewardship): Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana

yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi dapat

melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui berhati-hati dalam

perencanaan strategic, identifikasi resiko-resiko keuangan, dan membuat sistem

pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi.

(7) Standar Akuntansi (Accounting Standards): Sistem akuntansi dan keuangan yang

digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang

berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat

mengerti sistem yang digunakan organisasi.

B. Pentingnya Pengelolaan Keuangan bagi Organisasi

Seorang manajer keuangan dalam suatu organisasi harus mengetahui bagaimana

mengelola segala unsur dan segi keuangan. Hal ini wajib dilakukan karena keuangan

merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan organisasi. Unsur

pengelolaan keuangan harus diketahui oleh seluruh perangkat organisasi terutaa para

pengelola. Misalkan manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi

unsur-unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan

suatu organisasi tersebut. Oleh sebab itu, manajer keuangan harus mampu mengetahui

segala aktivitas pengelolaan keuangan, khususnya penganalisisan sumber dana dan

penggunaan-nya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan

tersebut. Seorang manajer keuangan harus memahami arus peredaran uang baik

eksternal maupun internal.

C. Kegiatan Utama Pengelolaan Keuangan

Ada tiga kegiatan utama dalam mengelola keuangan organisasi, yaitu:

1. Mendapatkan Dana untuk Organisasi

Terdapat dua sumber utama pendanaan usaha, yaitu ekuitas dan utang. Ekuitas yaitu

pemilik mengiventasikan laba perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan

guna memperkecil resiko pengembalian dalam tingkat yang rendah, sedangkan utang



adalah mengandung resiko, pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus

dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi merugi.

Kedua sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui :

a. Pendanaan ekuitas (modal sendiri). Dapat diperoleh dari tabungan individu, teman

dan atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar,

perusahaan modal ventura, dan penjualan saham.

b. Pendanaan dari utang (pinjaman). Dapat diperoleh dari teman atau saudara,

investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku pemberi pinjaman

berbentuk asset, bank-bank komersial, program-program yang didukung oleh

pemerintah, lembaga-lembaga keuangan swadaya masyarakat, perusahaan-

perusahaan besar dan perusahaan modal ventura.

2. Penggunaan Dana Organisasi

Penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar dua neraca untuk

dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen

tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Pada umumnya

rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi enam jenis yaitu:

a. Rasio Likuiditas, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.

b. Rasio Leverage, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang

di-supply oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang

diperoleh dari kreditur perusahaan.

c. Rasio Aktivitas, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam

menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktifitas melibatkan perbandingan

antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta.

d. Rasio Profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen

yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi

perusahaan.

e. Rasio Pertumbuhan, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya pertumbuhan ekonomi dan

industri.

f. Rasio Penilaian, rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling

lengkap oleh karena rasio tersebut mencemirkan kombinasi pengaruh dari rasio

risiko dengan rasio hasil pengembalian.

3. Membagi Keuntungan

Dalam sebuah bisnis, mengelola karyawan adalah hal yang sangat penting. Karena

dengan pengelolaan karyawan yang benar maka bisnis akan bisa berjalan dengan benar.



Akan tetapi ada juga orang yang berkat ,"di perusahaan saya mengelola karyawan tidak

penting, karena hanya saya sendirian yang mengerjakannya"

Memang benar, jika hanya mengerjakan sendiri maka mengelola karyawan

memang tidak penting. Bisnis yang seperti ini disebut self employee. Bisa tidak kita

menjadi kaya dari self employee? Jawabannya bisa. Apakah bisa menjadi kaya raya?

Jawabannya tidak. Jika anda ingin menjadi kaya raya, maka bisnis anda harus memiliki

karyawan. Nah, ketika kita sudah memiliki karyawan ini maka mengelola karyawan

menjadi sangat penting. Mengelola 10 karyawan tentu berbeda dengan mengelola 100

karyawan. Mengelola 1000 karyawan tentu berbeda dengan mengelola 10.000

karyawan.

Jika organisasi telah memiliki karyawan yang banyak maka pengontrolan karyawan

menjadi sangat penting. Tentu lebih kompleks? Jawabannya iya. Akan tetapi dengan

banyaknya karyawan ini, sebenarnya bisnis malah bisa kita tinggalkan, asalkan cara

mengelolanya benar. Bisa dikatakan, jika memiliki usaha yang besar dan pengelolannya

benar maka perusahaan akan bisa jalan sendiri, sementara kita bisa jalan-jalan.

Setiap orang yang membangun bisnis, tentunya dia ingin kaya raya. Untuk

mencapai tujuan ini setiap pengusaha memiliki cara yang berbeda-beda. Secara umum

ada dua macam; Pertama, pengusaha mengusahakan agar karyawan adalah orang yang

digaji saja, sementara jika ada keuntungan yang besar maka itu menjadi milik

pengusaha. Kedua, pengusaha membagi keuntungan dengan karyawan, jadi jika

keuntungan besar maka karyawan juga mendapat bagian keuntungan.

Cara pertama memang kelihatan logis, karena dengan mendapat keuntungan

yang besar tanpa berbagi dengan karyawan, maka pengusaha memliki kuntungan besar.

Akan tetapi dalam prakteknya cara kedua malah lebih efektif. Dengan berbagi

keuntungan dengan karyawan maka karyawan akan lebih merasa memiliki bisnis.

Sehingga karyawan akan bekerja dengan setulus hati dan sepenuh jiwa.

Cara berbagi dengan karyawan ternyata pengontrolan karyawan akan jauh lebih

mudah. Jika karyawan hanya menjadi orang yang digaji, maka tingkat kehilangan barang

di perusahaan lebih tinggi, tetapi jika karyawan mendapatkan bagian dari keuntungan

maka tingkat kehilangan barang akan menurun. Kenapa? Karena biasanya pencurian

terbesar dilakukan oleh orang dalam alias karyawan sendiri. Jika karyawan hanya

menjadi orang yang digaji, ketika temannya mencuri maka dia akan santai-santai saja.

Akan tetapi, jika dia mendapat bagian keuntungan, maka dia akan bertindak tegas jika

temannya mencuri, karena hal ini akan mengurangi keuntungan buat dia.

Seringkali mobil kantor cepat rusak. Akan tetapi jika karyawan bisa menganggap

bahwa itu mobil dia sendiri maka mobil tidak lebih cepat rusaknya. Mobil akan lebih

awet. Dengan adanya profit sharing ini maka pengontrolan akan jauh lebih baik.

Alangkah lebih baik lagi jika para karyawan yang memiliki level tinggi mereka

mendapatkan bagian saham. Dengan cara seperti ini maka mereka akan bertindak

seolah-olah mereka memiliki perusahaan. Akan tetapi, pembagian saham ini jangan

dilakukan pada saat awal perusahaan berdiri. Pembagian saham ini sebaiknya dilakukan



ketika perusahaan sudah terbukti untung. Cara membagi keuntungan usaha yang

seperti ini akan menjadikan karyawan termotivasi dan organisasi juga menjadi untung.

D. Peran Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi-

fungsi keuangan organisasi. Fungsi-fungsi keuangan meliputi, bagaimana memperoleh

dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund).

Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun

luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk

hutang atau modal sendiri.

Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak

dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk

membelanjai aktiva tersebut. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer

keuangan menyangkut empat aspek: 1) perencanaan dan prakiraan, di mana manajer

keuangan harus bekerja sama dengan para manajer yang ikut bertanggung jawab atas

perencanaan umum perusahaan, 2) manajer keuangan harus memusatkan perhatian

pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaannya, serta segala hal yang berkaitan

dengannya, 3) manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain

diperusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin dan 4) penggunaan

pasar uang dan pasar modal.

Salah satu kepentingan di dalam manajemen yang merencanakan, melaksanakan

dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan entitas secara

efisien dan efektif, dalam kerjasama secara terpadu dengan fungsi-fungsi lainnya seperti

riset dan penelitian, produksi, pemasaran dan sumberdaya manusia. Dalam menjalankan

fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok

perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Fungsi Manajemen Keuangan

keuangan diantaranya adalah :

(1) Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan

pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian dalam perusahaan, kegiatan

tersebut tidak terbatas pada "Bagian Keuangan"

(2) Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial

market. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva

perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh

dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan

dana membuat perusahaan memiliki aktiva riil.

(3) Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan mengharapkan

akan memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain,

diharapkan memperoleh "laba". Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk

dikembalikan ke pemilik dana (pasar keuangan), atau diinvestasikan kembali ke

perusahaan.



(4) Dengan demikian "manajer keuangan" perlu mengambil keputusan tentang:

penggunaan dana, memperoleh dana dan pembagian laba.

E. Tujuan Pengelolan Keuangan

Menurut para ahli ada beberapa hal yang menjadi tujuan pengelolaan keuangan, antara

lain:

(1) Memaksimalkan keuntungan. Manajer keuangan mencoba mendapatkan

keuntungan yang maksimal bagi organisasi dalam jangka pendek dan jangka

panjang. Seorang manajer keuangan tidak bisa menjamin keuntungan jangka

panjang karena ketidakpastian bisnis. Namun, organisasi dapat memperoleh

keuntungan maksimal bahkan dalam janka panjang jika manajer keuangan

mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menggunakan keuangan

organisasi dengan baik.

(2) Menjaga arus kas. Menjaga arus kas yang tepat merupakan tujuan jangka pendek

manajemen keuangan. Perusahaan harus memiliki arus kas yang tepat untuk

membayar biaya sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan

gaji, sewa kantor, tagihan listrik, dll. Arus kas yang baik tentunya akan

meningkatkan keberhasilan perusahaan.

(3) Kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup adalah tujuan yang paling

penting dari manajemen keuangan. Perusahaan harus bertahan hidup di dunia

bisnis yang kompetitif ini. Menager keuangan harus sangat hati-hati saat membuat

keputusan keuangan, Satu keputusan yang salah dapat membuat perushaaan

merugi dan bangkrut.

(4) Mengurangi resiko operasional, Menejemen keuangan juga mencoba untuk

mengurangi resiko operasional. Ada banyak resiko dan keidakpastian dalam dunia

bisnis manager keuangan harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi

resiko ini, misalnya dengan menghindari proyek-proyek berisiko tinggi.

F. Tanggung Jawab Manager Keuangan

Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer

keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan Manajer

Keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan

sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan

dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaannya dapat

dikembangkan dengan baik oleh Manajer Keuangan, maka pada gilirannya kondisi

perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik Seandainya secara lebih luas

dana-dana dialokasikan secara tidak tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi

lambat.



Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang

investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan,

dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimum-

kan nilai perusahaan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap

perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi: keputusan tentang

investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen suatu perusahaan

(Weston dan Copeland, 1992: 2)

Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang

telah dilakukannya. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab

manajer keuangan dikelompokkan ke dalam tiga jenis:

(1) Mengambil keputusan investasi/pembelanjaan aktif (investment decision)

menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok

kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai

paling menguntungkan.

(2) Mengambil keputusan pendanaan/pembelanjaan pasif (financing decision)

menyangkut masalah pemulihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia

untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang

menimbulkan biaya paling murah.

(3) Mengambill keputusan dividen (dividend decision) menyangkut masalah

penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen

tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian

saham dividen dan pembelian kembali saham-saham.

G. Etika dalam Pengelolaan Keuangan

Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah berhubungan dengan

penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang

meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang

berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran berkaitan dengan

manajemen keuangan yang berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut

dengan rencana keuangan (budgetting).

Rencana keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang merupakan

terjemahan program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran-sasaran (target) keuangan

yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran merupakan langkah-

langkah yang menjadi dasar bagi penetapan strategi bisnis. Penganggaran merupakan

perencanaan strategi unit bisnis, terlebih lagi adalah berkaitan dengan masalah

keuangan lembaga bisnis.

H. Lembaga Keuangan dan Lingkungan Manajemen Keuangan

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang

menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini



diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan

ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi diInggris), Credit Union

, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi , asuransi , dana pensiun ,

dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2

kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi,

pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek). Fungsi Lembaga keuangan ini

menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang

bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang

membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi

arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor

dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada

lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman

utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga

penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Lembaga keuangan adalah suatu

badan yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau

masyarakat. Lembaga Keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang

dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang

menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

Daftar Pustaka

http://www.kumpulanmakalah.com/2015/05/konsep-dasar-manajemen-keuangan.html

http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-keuangan-menurut-para-

ahli-terlengkap/

http://www.materiakuntansi.com/tujuan-manajemen-keuangan/

http://www.kumpulanmakalah.com/2015/05/konsep-dasar-manajemen-keuangan.html

http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-keuangan-menurut-para-ahli-terlengkap/

http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-keuangan-menurut-para-ahli-terlengkap/

http://www.materiakuntansi.com/tujuan-manajemen-keuangan/



Pokok Bahasan 4

RENCANA BISNIS DAN

TINDAK LANJUT


A. Pendahuluan

Sejak munculnya praktik e-commerce, model bisnis menjadi salah satu konsep yang

paling menonjoldi antara konsep manajemen yang lain. Hadirnya e-commerce membuat

para praktisi bisnis mengubah total model bisnis lama menjadi model bisnis baru yang

lebih sesuai. Penyebab utama kepopuleran model bisnis adalah karena ditengarai

banyak organisasi yang tumbuh pesat karena kemampuannya menciptakan model bisnis

yang tepat.

Tulisan ini membahas penerapan model bisnis yang unik dan sederhana di

Indonesia, yaitu model bisnis kanvas, atau lebih dikenal dengan Business Model Canvas

(BMC). Konsep model bisnis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves

Pigneur, berhasil mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi sederhana.

Dengan pendekatan kanvas, model bisnis ditampilkan dalam satu lembar kanvas, berisi

peta sembilan elemen (kotak). Karena kesederhanaannya, metode kanvas dapat

mendorong sebanyak mungkin karyawan terlibat dalam pengembangan model bisnis

organisasinya.

Para akademisi menjelaskan pengertian model bisnis dalam tiga kelompok.

Pertama adalah model bisnis sebagai metode (cara), model bisnis dilihat dari aspek

komponennya, dan model bisnis sebagai strategi bisnis.

Model bisnis adalah jabaran strategi yang menyangkut berbagai aspek dalam

bisnis tersebut menjadi satu kesatuan strategi yang utuh untuk menghasilkan

keuntungan. Dulu kita mengenal model tradisional “Business Plan” yang membutuhkan

puluhan lembar untuk mendokumentasikan rencana bisnis. Pendekatan dokumen

“Business Plan” dianggap terlalu formal dan menghabiskan waktu yang lama dalam

pembuatannya. Saat ini telah ada model bisnis baru yang diperkenalkan oleh Alexander

Osterwalder yaitu “Business Model Canvas” berupa alat visual satu halaman yang

memungkinkan start-up tetap fokus pada penciptaan nilai, tidak lagi membuang-buang

waktu dalam berpuluh-puluh lembar.

SPB

4.1.1

Lembar Informasi

Penerapan Bussiness Model

Canvas dalam Peningkatan




B. Beberapa Faktor Penggunaan Bisnis Model Canvas

(1) Visual Thinking: Cara terbaik untuk menggunakan BMC dengan mencetak versi

berukuran poster besar dan menempelkannya ke dinding. Setelah itu, founder

kemudian menggunakan sticky notes seperti post-it untuk mengisi Sembilan

bagian. Sticky notes memungkinkan grup thinking karena setiap orang dalam Tim

dapat berpartisipasi aktif.

(2) Iterasi dengan cepat: “Iterasi” adalah proses di mana founder “keluar dari kantor

atau labnya” dan mencoba memvalidasi idenya, kemudian kembali lagi ke kantor

untuk memperbaiki model bisnis dan produknya berdasarkan feedback yang

didapat dari market. Dengan sifat ringkas dan menyeluruh dari bisnis model

kanvas, founder bisa dengan cepat melakukan iterasi ini.

(3) Dengan cepat melihat kaitan dari sembilan komponen bisnis: Model ini

memungkinkan entrepreneur untuk secara visual menggambarkan kaitan dari

masing-masing komponen bisnis tersebut. Seringkali founder menggambar garis

dan ilustrasi di poster untuk mewakili potongan-potongan teka-teki dan

bagaimana organisasi bisnis bekerjasama. Tim dapat menemukan hubungan dari

peluang pasar dan/atau proposisi nilai yang unik. Selanjutnya, Tim kemudian dapat

mendokumentasikan ide-ide baru sebagai hipotesis baru untuk menguji BMC

sebagai iterasi baru.

(4) Memaksa Tim untuk dengan ringkas menyampaikan pikirannya: Karena informasi

dicatat dengan pendek pada post-it notes, Tim dipaksa untuk menjelaskan dengan

tepat dan ringkas apa yang mereka mau untuk menguji atau menindaklanjuti pada

iterasi berikutnya.

(5) Bentuk visual dari bisnis model canvas memudahkan startup untuk membaginya

dengan partner, rekan kerja: Karena bisnis model kanvas disajikan dalam bentuk

poster besar dan visual, mudah untuk berbagi melalui foto atau mengambil poster

dari dinding untuk bertemu dengan pihak lain yang berkepentingan.

C. Keuntungan Bisnis Model Canvas

(1) Bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis, travelling, restoran, hotel,

perkebunan, mining dan lain sebagainya

(2) Mempercepat mengetahui keseluruhan kekuatan dan kekuragan bisnis

(3) Proses analisa kebutuhan dan profit dilakukan secara cepat

(4) Memetakan bisnis untuk mengetahui kelemahan semenjak dini dan memahami

kekuatan bisnis dari sudut pandang yang benar

(5) Pemetaan business model canvas menggambarkan secara sistematis bisnis yang

kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pengembangan

manajemen strategis bisnis.



D. Cara Memanfaatkan Bisnis Model Canvas

(1) Membangun Relasi Konsumen. Bisnis Model Canvas (BMC) penting untuk

membangun relasi dengan konsumen. Relasi dengan konsumen penting agar

konsumen tidak lari ke pesaing;

(2) Meningkatkan Penjualan. Ketika strategi marketing disatukan dalam BMC ini,

diharapkan target penjualan tercapai. Customer Segment, Channel, Customer

Relationship (3 Blok di BMC) memiliki tujuan untuk meningkatkan Penjualan;

(3) Menghadapi Pesaing. Hal yang tidak kalah penting, ketika BMC sudah dijalankan

adalah upaya organisasi untuk membangun bisnis yang kokoh untuk menghadapi

pesaing;

(4) Memastikan Bisnis Berjalan. Seringkali kita bingung memulai dan menjalankan

bisnis, di BMC ini memasukkan siapa-siapa saja yang nantinya akan mendukung

bisnis. BMC ini penting untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan agar bisnis

tetap berjalan;

(5) Mempunyai Sistem Bisnis. BMC merupakan cara yang efektif untuk membuat

sistem bisnis, tujuannya membuat bisnis makin efektif dan bisa menghasilkan

maksimal meskipun kita tidak rutin berada di bisnis kita.

E. Manfaat dan Kelebihan Business Model Canvas

BMC menjadi populer tidak hanya di perusahaan besar yang mapan, namun juga

populer di kalangan entrepreneur dan juga intrapreneur dalam memetakan,

menganalisis, validasi, dan melakukan inovasi di model bisnis yang telah ada. Secara

mendasar, sebagai praktisi, saya menemukan ada 3 manfaat utama dari BMC.

(1) FOKUS: Satu hal yang paling saya rasakan dengan membuat Business Model

Canvas ini adalah mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai

model bisnis yang diajukan, ketimbang membuat rencana bisnis yang tebalnya

berhalaman – halaman.

(2) FLEKSIBEL: BMC sangat bermanfaat karena mudah untuk dimodifikasi dengan

tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis

(3) TRANSPARANSI: Sebagai pendiri beberapa bisnis, BMC seringkali saya gunakan

untuk mengomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim, dan dengan BMC tim

menjadi lebih mudah mengerti apa model bisnis di organisasi.

F. Pengaplikasian Bisnis Model Canvas

Penjelaskan pengertian model bisnis dalam tiga kelompok. Pertama adalah model bisnis

sebagai metode (cara), model bisnis dilihat dari aspek komponen-komponennya, dan

model bisnis sebagai strategi bisnis. Elemen dalam Business Model Canvas

mencakupCustomer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relationship,

Revenue Stream, Key Resourcess, Key Activities, Key Partnership dan Cost Structure. Untuk



menyusun model bisnis menggunakan pendekatan ini dimulai dari Customer Segment,

diikuti dengan Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Streams, Key

Resources, Key Activities, Key Partners dan Cost Structure. Untuk mengembangkan BMC,

organisasi dapat mulai dari memotret kondisi saat ini, diikuti dengan analisis SWOT.

Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk merancang model bisnis perbaikan dan

prototipe model-model bisnis masa depan.

(1) Customer Segment. Dalam menjalankan roda bisnisnya, pertama-tama organisasi

harus menetapkan siapa yang harus dilayani. Organisasi dapat menetapkan untuk

melayani satu atau lebih segmen. Penetapan segmen ini akan menentukan

komponen lain dalam model bisnis. Siapa konsumen Anda? Seperti apa deskripsi

orang yang ingin masalahnya Anda pecahkan? Bagaimana karakteristik mereka?

Apa yang mereka pikirkan? Rasakan? Lakukan?;

(2) Value Proposition. Manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang

dilayani. Tentu saja, value proposition akan menentukan segmen pelanggan yang

dipilih atau sebaliknya. Value proposition juga akan mempengaruhi komponen lain

seperti Channel dan Customer Relationship. Solusi apa yang Anda tawarkan ke

konsumen Anda? Apa yang menarik dari solusi Anda? Apa yang membuat

konsumen mau memilih, membeli, dan menggunakan value Anda?;

(3) Channels. Sarana bagi organisasi untuk menyampaikan Value Proposition kepada

Customer Segment yang dilayani .Channel berfungsi dalam beberapa tahapan

mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual. Dua elemen lain

yang harus diperhitungkan secara cermat dalam membuat model Channel yaitu

Value Proposition dan Customer Segment. Bagaimana cara agar value/solusi

masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen?;

(4) Revenue Stream. Komponen yang dianggap paling vital. Umumnya organisasi

memperoleh pendapatan dari pelanggan. Meskipun demikian banyak organisasi

bisa membuka aliran masuk pendapatan dari kantong bukan pelanggan langsung.

Bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari valueyang ditawarkan?;

(5) Customer Relationship. Cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya.

Bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen?;

(6) Key Activities. Kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan Proposisi Nilai.

Apakah aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan untuk

menciptakan value proposition?;

(7) Key Resources. Smber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan

proposisi nilai. Sumber daya umumnya berwujud manusia, teknologi, peralatan,

channel maupun brand. Apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar

dapat kompetitif dalam menciptakan value?;

(8) Key Partnership. Sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan

proposisi nilai, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Pemanfaatan Key

Partnershipoleh perusahaan dapat berbentuk outsourcing, joint venture, joint

operation, atau aliansi strategis. Siapa mitra yang mendukung organisasi agar



selalu kompetitif?, Pasokan atau sumber daya apa saja yang merekasediakan?,

Bagaimana mereka dapat membantu aktivitas bisnis Anda?, Bagaimana bentuk

kerjasamanya?;

(9) Cost Structure. Komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan

proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien,

menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh organisasi. Apa saja faktor – faktor

yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan?.

Secara umum, BMC dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama

yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Kesembilan blok utama ini,

semua terangkum dalam satu canvas (1 halaman). Inilah yang juga membuat BMC

unggul karena dengan kesederhanaannya yang hanya terdiri dari 1 halaman ini,

ternyata powerful untuk memberikan pemahaman tentang model bisnis secara utuh.

Berikut gambar dari Business Model Canvas,

Tampilan halaman Business Model Canvas (BMC)

Secara sederhana, BMC terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: offering, customer, dan

infrastructure. Adapaun gambar pembagian hal tersebut ada di bagian berikut ini:

http://arryrahmawan.net/wp-content/uploads/2017/04/Screen-Shot-2017-04-16-at-8.42.35-PM.png



3 aspek utama dalam BMC – offering, customer, infrastructure

G. Langkah-Langkah Aplikasi Bisnis Model Canvas

Disarankan dalam melakukan kegiatan penyusunan bisnis model Canvas untuk

mencetak template Business Model Canvas di kertas A3, mempersiapkan sticky

notesdengan dua warna berbeda, kemudian mulai mengisi BMC sesuai dengan bisnis

yang ingin (atau sudah) dijalankan. Berikut ini tutorial singkat yang yang dapat

digunakan untuk menyusun rencan bisnis:

LANGKAH 1 (dari 10): Customer Segments

Customer segments atau segmen konsumen yang ditarget merupakan hal terpenting

yang harus bisa dijawab dari Business Model Canvas. Kebanyakan model bisnis tidak

memberikan hasil yang diharapkan karena customer segment tidak dapat didefinisikan

dengan jelas. Untuk dapat mengisi customer segment dengan jelas, hal berikut ini perlu

diperhatikan:

(1) Customer Segment Dimensions (Dimensi Segmen Konsumen)

Perhatikan apakah bisnis yang dikelola menargetkan konsumen single atau multi-sided

market? Maksud multi-sided market, misalnya Facebook yang memiliki model bisnis

untuk melayani dua pihak: advertiser dan user. Multi-sided market umumnya memiliki

segmen tersendiri untuk setiap kategorinya.




(2) Customer Characteristics (Karakteristik Konsumen)

Setelah memetakan dimensi segmen, maka selanjutnya adalah mendefinisikan karakter

segmen di masing–masing dimensi tadi. Misalnya, apabila memiliki segmen user, maka

user yang karakteristiknya seperti apa? Beberapa pertimbangan untuk karakteristik,

misalnya:

Usia dan gender

Passion, habit, hobi

Tingkat penghasilan

Tingkat pendidikan

Target yang ingin dicapai

dan lain sebagainya.

(3) Customer Problems/Needs (Masalah/Kebutuhan Konsumen)

Apa masalah yang dirasakan konsumen yang telah dipetakan? Apa masalah yang sedang

ingin mereka sembuhkan? Apa target yang sedang ingin mereka kejar? Apa needs yang

mereka perlukan untuk mencapai impian – impian mereka?

Satu hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi asumsi apa yang dibutuhkan

konsumen dengan bertanya langsung kepada mereka. Buat pengamatan lapangan atau

wawancara langsung agar semakin dekat dengan konsumen.

Output: Pada bagian ini akan menghasilkan daftar target konsumen berdasarkan

segmen yang berbeda, ditambah penjelasan detil tentang karakteristik masing – masing

konsumen. Jika segmen cukup banyak, disarankan untuk membuat prioritas dalam

melayani konsumen. Coba tanyakan, “seandainya saya hanya bisa melayani 1 konsumen

saja, siapakah yang ingin saya layani?”

Langkah 2 (dari 10): Value Propositions

Ketika pemetaan customer segment sudah jelas, maka selanjutnya memilih mana

masalah atau kebutuhan dari pelanggan itu yang ingin kita penuhi? Selain itu, di value

proposition juga harus mempertimbangkan keunikan/keunggulan solusi yang

ditawarkan dibandingkan solusi lainnya?

Sebagai contoh, salah satu startup, SignifierGames.com membuat value proposition

penyediaan Serious Games untuk pembelajaran konsep kompleks di bidang engineering,

khususnya industrial engineering. Solusi ini dibuat dengan harapan dapat

mengurangi pain berbagai institusi pendidikan di Indonesia dalam mengajarkan konsep

sulit kepada peserta didiknya. Beberapa game yang dikembangkan diantaranya

permainan bidang operation management, seperti Operation Management Game

(OMG), Project Management Game (PMG), dan Strategic Sourcing Management Game



(SSMG). Value proposition ini berbeda karena kebanyakan pengembang Serious

Games tidak mengembangkan permainan untuk bidang – bidang engineering.

Setelah menemukan value proposition, pastikan menghubungkan koneksi antara

VP yang dimiliki dengan customer segment yang telah dipetakan, seperti contoh berikut:

Hubungan value proposition dengan customer segment dalam BMC

Output: Daftar solusi atau “obat” yang lebih baik atau kompetitif dari yang sudah ada

berdasarkan masalah atau kebutuhan konsumen

LANGKAH 3 (dari 10): CHANNELS

Channels dalam BMC adalah entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk

membuat value proposition yang sudah dibuat itu ‘sampai’ ke konsumen. Biasanya saya

menggunakan framework AIDA (Attention – Interest – Desire – Action) sebagai tahap

awal, ditambah bagaimana proses pengiriman barang atau jasa tersebut ke konsumen.

Misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk menarik attention konsumen terhadap value

proposition yang dibuat? Beberapa pilihan menarik, antara lain: membuat iklan dan

memasang FB Ads atau Google Adwords. Dua contoh tersebut merupakan

termasuk channels. Contoh lain, SignifierGames.com menggunakan media Website,

Brosur, dan Buku yang dijual di retailer seperti Amazon.com untuk menyampaikan value

proposition kepada konsumen.




Output: Daftar dari channel yang penting untuk mendistribusikan informasi

dan value kepada konsumen. Biasanya, berbeda segmen konsumen maka akan berbeda

pula channelnya.

Langkah 4 (dari 10): Customer Relationship

Bagian customer relationship diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada

konsumen setelah terjadi transaksi, untuk memastikan konsumen puas dengan

value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle nya.

Perusahaan penerbangan, misalnya setelah kita menggunakan jasa penerbangannya

umumnya akan ditawarkan berbagai email penawaran, memberikan membership

khusus, yang apabila sudah mencakup beberapa poin akan mendapatkan benefit

tertentu.

Output: penjelasan tentang bagaimana caranya organisasi menjalin hubungan dengan

konsumen yang sudah ‘membeli’ value yang ditawarkan agar tercipta loyalitas atau

transaksi kembali.

Langkah 5 (dari 10) : Revenue Stream

Revenue streams adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi

yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Hal paling penting adalah harus

terjadi koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan dari value

proposition, dan customer segment mana yang membayar untuk hal tersebut. Sebagai

contoh, Signifiergames.com, di mana revenue streams berasal dari penjualan paket game

dan buku untuk akademik, dan yang membayar adalah institusi pendidikan.




Contoh pengisian revenue stream BMC pada SignifierGames.com

Output: Daftar dari revenue streams, yang berasal dari value proposition x yang

ditawarkan, dengan customer segmen y sebagai pihak yang bersedia membayar.

Langkah 6 (dari 10): Key Activities

Untuk menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif, tentunya ada

beragam aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value porposition sesuai dengan yang

diharapkan. Aktivitas ini berupa aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada,

maka value proposition yang kompetitif tidak dapat direalisasikan. Misalnya,

SignifierGames.com mengajukan value proposition yaitu serious game berkualitas yang

dikembangkan oleh expert di Universitas Indonesia, dan key activities yang diperlukan

adalah game design & development. Contoh lebih jelas dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

Pengisian key activities dalam Business Model Canvas

Output: Daftar aktivitas utama / kunci untuk dapat menghasilkan value proposition yang

diinginkan.




Langkah 7 (dari 10) : Key Resources

Key resources adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key

activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value propositionsesuai dengan

yang diharapkan. Dengan terpetakannya key resource, diharapkan sebuah bisnis dapat

menjadi lebih kompetitif dibandingkan pesainya.

Sebagai lembaga pengembang ‘serious games’, SignifierGames.com bergantung penuh

terhadap SDM bertalenta atau para expert di bidang pengembangan serious

games. Talented people ini kemudian menjadi key resources dari SignifierGames.com

Output: Daftar dari sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang key

activities agar dapat menghasilkan value proposition yang diinginkan.

Langkah 8 (dari 10): Key Partnership

Sebuah organisasi bisnis tentunya tidak bisa berjalan hanya mengandalkan dirinya

sendiri. Ketimbang mengembangkan dan menjalankan semuanya sendiri, ada baiknya

untuk bekerjasama dengan mereka yang telah expert di bidang masing–masing.

Misalnya, salah satu key activities dari SignifierGames.com adalah membuat dan

mencetak buku. Maka, daripada handling semuanya sendirian, ada baiknya

SignifierGames.com bekerjasama dengan penerbit yang memang sudah malang

melintang di bidang penerbitan buku. SignifierGames.com pun kemudian hanya

menyiapkan naskahnya saja, untuk nanti diubah dan di layout oleh penerbit utama.

Key activities lainnya di SignifierGames.com, misalnya adalah melakukan training

for trainer untuk kaderisasi. Namun, karena kaderisasi trainer dan fasilitator itu cukup

lama, maka SignifierGames.com bisa bekerjasama dengan trainer profesional yang sudah

berpengalaman untuk menjadi narasumber workshop atau seminar yang dibawakan

tentang bagaimana cara membuat game.

Output: Daftar rekanan kunci di luar organisasi yang dapat mendongkrak performa key

activities sehingga dapat menghasilkan value proposition dengan lebih kompetitif lagi.

Langkah 9 (dari 10) : Cost Structure

Cost structure adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka

menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya, cost structure ini ‘ditarik’

dari key activities. Beberapa pertanyaan penting untuk diajukan saat memetakan biaya:

1. Apakah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan value?

2. Mana jenis biaya yang lebih banyak, fixed cost atau variable cost?

3. Jika bisnis diskala menjadi lebih besar, apakah peningkatannya linear, eksponensial,

atau tetap?

Pemetaan struktur biaya perlu dilakukan dengan lebih hati – hati, karena sangat penting

apabila organisasi bisnis ingin dibuat dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya.



Output: Daftar elemen struktur biaya yang dikeluarkan untuk membiayai key

activities dalam menciptakan value proposition.

Pada akhirnya, SignifierGames.com memiliki hasil akhir BMC dalam kerangka kerja

berikut:,

Contoh Pengisian Business Model Canvas SignifierGames.com

Bagaimana BMC versi organisasi? Apakah organisasi telah selesai membuatnya?

Langkah 10 (dari 10): Analisis dan Validasi Model Bisnis

Bagi organisasi yang telah menyelesaikan BMC, jangan senang dulu karena sebenarnya

menyelesaikan BMC itu barulah langkah awal saja, karena sebenarnya apa yang

dirancang dalam BMC (termasuk SignifierGames.com) baru sebatas ‘hipotesis’ dan

‘asumsi’ subjektif yang dianggap benar oleh perencana bisnis. Pada kenyataannya,

hipotesis ini perlu diuji apakah memang benar model bisnis yang direncanakan tersebut

berjalan sebagaimana mestinya.

Bagaimana cara mengujinya? Cara paling mudah adalah langsung bertanya ke

konsumen yang ditarget, berinteraksi secara langsung ke lapangan dan merasakan

langsung apa yang dirasakan konsumen. Interaksi langsung dengan konsumen itu dapat

memberikan banyak insight tambahan baru. Misalnya, SignifierGames.com sendiri

melakukan beberapa perubahan rencana model bisnis setelah berinteraksi langsung

dengan konsumennya.

Misalnya, dulu asumsi yang terbangun bahwa seluruh institusi pendidikan memiliki

kesulitan dalam mengajarkan konsep sulit ke peserta didik. Sehingga, kami berasumsi




bahwa Serious Game yang dibuat expert ini akan laku. Namun setelah dipelajari lagi,

ternyata yang lebih banyak mencari Serious Game ini adalah universitas swasta yang

memang sedang menjalin kerjasama dengan kampus besar seperti UI. Maka, kerjasama

tersebut dibundling dengan produk buku, games, dan workshop untuk universitas

tersebut. Sticky notes hijau menunjukkan ada beberapa tambahan/ perubahan dari BMC

sebelumnya.

Contoh Validasi Business Model Canvas SignifierGames.com

Daftar Pustaka

http://teorisingkat.blogspot.co.id/2015/11/business-model-canvas.html

http://arryrahmawan.net/panduan-business-model-canvas/

http://teorisingkat.blogspot.co.id/2015/11/business-model-canvas.html

http://arryrahmawan.net/panduan-business-model-canvas/


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · oleh Direktorat Program Pembangunan dan...

Documents

Transcript of Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · oleh Direktorat Program Pembangunan dan...