KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH ......merata di seluruh daerah, sebagian besar para pengrajin...
Transcript of KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH ......merata di seluruh daerah, sebagian besar para pengrajin...
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBEKALAN TRANSMIGRASI
DIREKTUR JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Perbekalan Transmigrasi Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perbekalan
Transmigrasi Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5050);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5497);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA tahun 2018
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745)
8.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
41);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 802);
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYIAPAN
KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
PERBEKALAN TRANSMIGRASI
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBEKALAN
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN
PERBEKALAN
ABSTRACT Petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas
penyediaan pengelolaan peralatan/perbekalan
transmigran
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Pembangunan transmigrasi diarahkan pada pembangunan daerah,
penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang serta
peningkatan mutu kehidupan para transmigran dan masyarakat
sekitarnya.
2. Permasalahan penyelenggaraan program semakin komplek, oleh karena itu
perlu penanganan secara serius dengan dukungan sarana dan prasarana
yang memadai.
3. Berdasarkan evaluasi selama ini sebagai besar para transmigran yang
ditempatkan adalah keluarga-keluarga yang masih memerlukan bantuan
peralatan/ perbekalan transmigran yang berkualitas baik.
4. Keberadaaan para pengrajin peralatan/ perbekalan transmigran belum
merata di seluruh daerah, sebagian besar para pengrajin dan atau pabrik
peralatan/perbekalan transmigran pada umumnya berada di Pulau Jawa.
Demikian pula dengan adanya mutu bahan baku yang tidak sama, maka
pengadaan peralatan/perbekalan transmigran mutunya masih beragam.
5. Pengelolaan peralatan/ perbekalan transmigran dirasakan belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan, karena di beberapa daerah masih ditemui
kendala-kendala, sehingga perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Perbekalan Transmigran.
B. DASAR PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan peralatan/ perbekalan transmigran di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia berdasarkan kepada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian .
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam
Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran
Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pemberian
Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
kepada Transmigran.
C. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Sebagai acuan bagi aparat pelaksana dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat Unit Permukiman Transmigrasi dalam melaksanakan tugas
penyediaan pengelolaan peralatan/ perbekalan transmigran.
2. Sasaran
Perbekalan transmigran yang diberikan kepada para transmigran dapat
diterima tepat waktu, tepat jumlah, produksi dalam negeri, kualitas baik
dan telah memenuhi syarat-syarat Standar Nasional Indonesia (SNI),
sehingga dapat berdaya guna untuk menunjang keberhasilan para
transmigran.
D. RUANG LINGKUP
Lingkup bahasan pada petunjuk teknis ini meliputi perencanaan pengadaan,
pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pengiriman/ pengangkutan,
pendistribusian/ pembagian, pengawasan dan pengendalian.
E. PENGERTIAN
1. Peralatan Perbekalan Transmigran adalah Bantuan Pemerintah Pusat/
Pemerintah Provinsi /Pemerintah Daerah/ Kota yang diberikan kepada
para transmigran berupa alat dapur, sandang, alat tidur, alat penerangan,
alat pertanian dan alat pertukangan dengan jenis, standar mutu, jumlah
dan waktu sesuai dengan pola usaha yang dikembangkan.
2. Spesifikasi Teknis adalah ketentuan-ketentuan tertentu dari komponen
jenis barang peralatan/ perbekalan transmigran yang ditetapkan oleh
Kementerian Perindustrian dan/ atau oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi yang harus dipedomani didalam pengadaan peralatan/
perbekalan transmigran sehingga kualitas dari pada peralatan/ perbekalan
transmigran dipenuhi.
3. Pengadaan adalah tindakan menyediakan kebutuhan terhadap barang
peralatan/ perbekalan transmigran melalui aktifitas pihak mitra kerja,
yang mengakibatkan pembebanan pada dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan pemberian dari Lembaga/ badan lainnya.
4. Standar Industri Indonesia yang selanjutnya disingkat SII adalah
spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian
untuk jenis barang tertentu.
5. Gudang adalah suatu bangunan atau ruangan yang tertutup dan memiliki
persyaratan khusus dipakai untuk tempat penyimpanan barang dan
mengeluarkan barang.
6. Penyimpanan adalah kegiatan dan usaha untuk melakukan penerimaan,
penyimpanan dan pengaturan pembukuan peralatan/ perbekalan
transmigran.
7. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan
pendaftaran barang peralatan/ perbekalan transmigran yang masih
tersedia di gudang yang belum dibagikan kepada transmigran.
8. Petugas gudang adalah petugas yang oleh Negara diserahi tanggung jawab
untuk menerima, menyimpan, memelihara dan mengeluarkan serta
mempertanggung jawabkan barang secara tertib dan teratur.
9. Kartu perbekalan adalah kartu yang digunakan untuk mencatat data jenis
barang, asal barang dan mutasinya yang ditempelkan dalam gudang.
10. Pengawasan adalah suatu tindakan untuk mendapatkan hasil yang
sebaik-baiknya dari kegiatan yang diawasi atau pengendalian tanpa turun
tangan atau turun ke lapangan.
11. Laporan bulanan adalah laporan yang disusun berdasarkan blangko yang
ditetapkan yang dibuat pada setiap akhir bulan/ akhir tahun anggaran
dan dikirim kepada atasan langsung sesuai dengan jenjang organisasi
inventarisasi dan atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Pemerintah Pusat/ Direktorat
Penataan Persebaran Penduduk, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan
dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
12. Penghapusan adalah pembebasan pertanggung jawaban para petugas
terhadap barang peralatan/ perbekalan yang diurus, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku karena barang tersebut sudah rusak, hilang dan
lain sebagainya.
BAB II
PELAKSANAAN
A. Perencanaan Pengadaan
1. Penyusunan Kebutuhan
Jumlah dan jenis peralatan/ perbekalan transmigran yang dibutuhkan
dalam 1 (satu) tahun anggaran direncanakan secara cermat yaitu
memperhatikan program penempatan, stock perbekalan dan cadangan
perbekalan. Penyusunan Kebutuhan perbekalan dirumuskan sebagai
berikut :
A = (B+C) – D
Keterangan :
A = Kebutuhan Perbekalan yang akan diadakan
B = Kebutuhan perbekalan transmigran berdasarkan Pola Usaha yang telah
ditetapkan dalam rencana program penempatan
C = Cadangan perbekalan untuk tahun anggaran yang akan datang
ditetapkan sebanyak 25% dari target tahun berjalan.
D = Sisa stock perbekalan transmigran yang berada digudang posisi tanggal
31 Desember tahun anggaran berjalan.
2. Program
Apabila sudah didapat jenis dan jumlah perbekalan yang akan diadakan,
maka dilanjutkan dengan penganggaran yang didasarkan atas :
- Harga perbekalan yang berlaku dipasaran setempat, untuk itu perlu
referensi harga dengan harga Dinas/ Lembaga yang berkompetensi
menerbitkan standar harga.
- Spesifikasi teknis yang ditetapkan, dan atau memenuhi Standar Industri
Indonesia (SII)
Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka akan diperoleh harga yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan ketika pembahasan alokasi
anggaran dengan Kementerian Keuangan.
B. Pemberi Bantuan Pemerintah.
Pemberian bantuan perbekalan kepada transmigran dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah serta Badan Usaha berdasarkan
Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh
Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Kepada
Transmigran.
C. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah.
Persyaratan penerima bantuan pemerintah adalah transmigran dan penduduk
setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran, dengan syarat-
syarat sebagai berikut :
1. Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
3. Berusia produktif, yaitu usia antara 19 tahun sampai dengan 49 tahun
sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
4. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
5. Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan
di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (pakta integritas);
6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di
kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dari
lembaga pelatihan yang berwenang;
7. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transmigrasi;
8. Lulus seleksi.
D. Bentuk Bantuan Pemerintah.
1. Jenis bantuan perbekalan standar.
a) Alokasi pengadaan peralatan/ perbekalan transmigran
Alokasi pengadaan peralatan/ perbekalan transmigran diatur sebagai
berikut :
(1) Pengadaan di Pusat/ Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
(sebagai cadangan) meliputi: Alat Tidur, Alat Penerangan, Alat
Sandang, Alat Dapur, Alat Pertanian dan Alat Pertukangan sebesar
yang bersumber dari RKKAL/ Dipa Ditjen PKP2Trans Direktorat
Penataan Persebaran Penduduk
(2) Pengadaan di Daerah Asal meliputi :
(a) Alat Sandang :
1) Pakaian seragam
2) Kulot dan blus
3) Daster
4) Pakaian kerja (training dan kaos oblong )
5) Sepatu boot
6) Topi
7) Ikat pinggang
(3) Pengadaan di Daerah Transmigrasi meliputi :
(a) Alat Tidur :
1) Kelambu gantung
2) Tikar Karet
3) Selimut
(b) Alat Penerangan :
1) Senter
2) Baterai
3) Pembangkit Listrik Tenaga Solar (Solar Cell Portable)
(c) Alat Dapur :
1) Priuk nasi
2) Wajan dan sutil
3) Ceret
4) Bakul nasi dan centong
5) Cangkir melamin
6) Piring Melamin
7) Gayung plastik
8) Ember isi 15 liter
9) Sendok dan garpu
(d) Alat pertanian :
1) Cangkul
2) Parang/ Golok
3) Sabit/ Arit
4) Slundak/ Sekop
5) Dandang/ Ganco
6) Koret
7) Garpu Tanah -
8) Garpu Tarik
(e) Alat pertukangan :
1) Kampak Besar
2) Kampak Kecil
3) Gergaji gorok dan kikir
4) Kikir
5) Linggis
6) Batu Asah
Harga satuan bersumber dari harga pasar, media online dan RKAKL
daerah dan untuk menghindari adanya tumpang tindih pengadaan
peralatan/ perbekalan transmigran, maka setiap pengadaan dan norma
yang diberikan kepada transmigran agar memperhatikan petunjuk yang
telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II. b) Spesifikasi Teknis
Peralatan/ perbekalan transmigran yang diadakan mengutamakan
produksi Dalam Negeri dengan mutu baik dan atau telah memenuhi
syarat-syarat Standar Industri Indonesia (SII).
Untuk keseragaman kualitas peralatan/ perbekalan transmigran yang
diadakan, maka dalam pengadaan agar berpedoman pada spesifikasi
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.
2. Bantuan lainnya/ non standar.
Selain bantuan yang standar kepada para masyarakat transmigrasi juga
dapat diberikan bantuan lainnya (non perbekalan) dengan jenis bantuan
disesuaikan dengan kebutuhan lokasi atau kelompok masyarakat
transmigrasi dan bisa bersifat komunal, kelompok maupun individual.
E. Rincian Jumlah Pemberian Bantuan Perbekalan
Rincian jumlah pemberian bantuan standar perbekalan kepada transmigran
disesuaikan dengan pola transmigrasi sebagai berikut:
1. Alat tidur (Kelambu Gantung, Tikar Karet, dan Selimut)
2. Alat Penerangan (Senter dan Baterai)
3. Solar Cell Portable
4. Sandang (Pakaian seragam, Kulot dan Blus, Pakaian Kerja, Sepatu Boot,
Daster, Topi dan Ikat Pinggang)
5. Alat dapur (Priuk Nasi, Wajan+Sutil, Ceret, Piring Melamin, Jerigen Minyak
Tanah, Gayung, Ember Isi 15 Liter, Sendok dan Garpu)
6. Alat Pertanian (Cangkul, Parang/ Golok, Sabit/ Arit, Slundak/ Sekop,
Dandang/ Ganco, koret, Garpu Tarik, Garpu Tanah)
7. Alat Pertukangan (Kampak besar, kampak kecil, gergaji gorok, linggis dan
batu asah)
F. Rincian jumlah pemberian bantuan lainnya / non standar, meliputi :
a) Genset
b) Handtractor
c) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Portable
d) Kompor Gas
e) Tabung Gas
G. Tata Kelola Pemberian Bantuan Perbekalan Transmigran sebagai berikut :
1. Penerimaan perbekalan transmigran berdasarkan surat perjanjian yang
ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan perbekalan
transmigran
2. Perbekalan transmigran yang akan diterima, disertai dengan dokumen-
dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis banyaknya, harga dan
spesifikasinya
3. Pernyataan penerimaan perbekalan transmigran dimaksud dianggap sah
apabila telah dilakukan pemeriksaan dan penerimaan oleh panitia
penerima barang dan jasa dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang
4. Setelah pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah, maka perlu segera
diadakan penyimpanan sebaik mungkin sehingga memudahkan
penanganannya
5. Penyimpanan peralatan/ perbekalan transmigran dalam gudang harus
disusun sedemikian rupa sehingga akan kelihatan rapi dan diberi alas/
palet serta dipisahkan per jenis barang/ berkelompok.
H. Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/
atau Badan Usaha.
I. Mekanisme Pencairan Dana
Mekanisme Pencairan Anggaran Bantuan Pemerintah dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Bukti perjanjian/ kontrak;
2. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia
barang/ jasa;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang;
5. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
6. Berita Acara Pembayaran;
7. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/ jasa dan PPK,
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Permenkeu No. 190/PMK.05/2012;
8. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani
oleh Wajib Pajak/ Bendahara Pengeluaran;
9. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya
sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan/ atau
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau
hibah dalam/ luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian pinjaman atau hibah dalam/ luar negeri bersangkutan.
11. Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan
lainnya berupa surat jaminan uang muka, jaminan dimaksud dilengkapi
dengan Surat Kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN
untuk mencairkan jaminan.
J. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan Perpajakan dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 dan perubahannya.
K. Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/ atau Subkontrak dikenakan
sanksi:
1. Pemutusan Kontrak.
2. Membayar dua kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang
dibayarkan kepada Sub Kontraktor
L. Penyimpanan/Perawatan.
1. Penyimpanan
Penyimpanan perbekalan bertujuan untuk menjamin terpeliharanya
perbekalan transmigran yang bersangkutan baik menyangkut jenis,
jumlah, kondisi dan waktu. Untuk mencapai maksud tersebut hal-hal yang
harus dilakukan:
a. Perbekalan transmigran yang sejenis diatur menjadi satu/berkelompok
dan diberi alas palet sehingga tidak mudah rusak;
b. Mempertahankan kondisi dan nilai perbekalan transmigran sampai saat
perbekalan tersebut diperlukan/ dikeluarkan;
c. Mengusahakan untuk dapat menyelenggarakan penyimpanan dan
pengeluaran dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap
sekelilingnya;
d. Mengusahakan penyimpanan sedemikian rupa sehingga data barang
mudah diketahui, mudah dikeluarkan dan mudah
mengetahui/menghitung stock opname.
2. Perawatan
Untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan perbekalan
sebelum dibagikan kepada para transmigran maka dalam penyimpanan
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Perbekalan dari bahan dasar benang (alat sandang dan alat tidur) agar
diberikan kapur barus;
b. Perbekalan dari logam besi diberi oli agar tidak mudah berkarat dan
disemprot dengan obat anti hama rayap dan hama lainnya yang sejenis;
c. Sistem penyimpanan perbekalan/ peralatan yang pertama masuk
gudang itulah yang pertama harus dikeluarkan dari gudang;
d. Ruangan gudang dan halaman gudang harus dibersihkan dari kotoran
sehingga Nampak bersih dan rapi.
3. Administrasi
Penanggungjawab perbekalan transmigran dalam gudang adalah
petugas yang ditunjuk untuk membuat pembukuan peralatan perbekalan
transmigran dalam gudang sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas gudang
harus mempunyai sistem pembukuan sedemikian rupa sehingga dapat
diketahui bahwa catatan perbekalan transmigran sesuai dengan jumlah
perbekalan yang diperlukan transmigran. Kesesuaian ini menyangkut
jenisnya, jumlahnya dan mutu tempat dalam gudang, kapan diterimanya
dan lain-lain yang dianggap perlu. Untuk keperluan tersebut, petugas
gudang membuat dua (2) buah kartu perbekalan transmigran untuk setiap
macam perbekalan, yang memuat tentang penambahan, pengurangan, dan
persediaan/ stock perbekalan dalam gudang. Kartu yang satu oleh petugas
gudang disimpan dalam kotak kartu dan yang satu lagi ditempelkan/
digantung dalam tumpukan perbekalan dan disebut kartu gudang (label).
Petugas gudang yang mengurus perbekalan transmigran harus
menyelenggarakan administrasi pergudangan yang baik, yaitu :
a. Menyelenggarakan tata buku pergudangan yang jelas dan mudah
diperiksa;
b. Pembukuan mutasi perbekalan transmigran setiap saat terjadi mutasi,
untuk itu diperlukan :
1) Buku penerimaan perbekalan
Buku ini memuat semua keterangan-keterangan tentang bukti-bukti
atau dokumen-dokumen penerimaan pembekalan
2) Buku pengeluaran perbekalan transmigran
Buku ini memuat semua keterangan tentang bukti-bukti permintaan
pengeluaran dan penyerahan perbekalan
3) Kartu persediaan perbekalan
Kartu ini memuat semua keterangan yang meliputi penambahan,
pengurangan dan harga dari satu jenis perbekalan transmigran. Ini
berarti bahwa setiap jenis bahkan setiap ukuran/ tipe dari suatu
jenis perbekalan transmigran harus dibuatkan kartu sendiri
c. Buku-buku dan kartu-kartu tersebut di atas pada halaman pertama
memuat :
1) Banyaknya lembar buku
2) Nama dan jabatan pemegang buku
3) Saat buku mulai dipergunakan
4) Paraf pemegang buku
Pada halaman buku untuk catatan pemeriksaan halaman buku harus
diberi nomor secara berurutan. Perbaikan catatan dilakukan dengan cara
mencoret garis tipis horizontal, sehingga tulisan asli masih dilihat serta harus
dibutuhkan tanda tangan atau paraf tanggalnya sekaligus.
M. Penyaluran Pemberian Bantuan Perbekalan Transmigran Dari Pemerintah
Pusat.
Peralatan/ perbekalan transmigran yang diadakan di Pemerintah Pusat
(sebagai cadangan) dan dikirim ke Gudang Dinas Provinsi dan Dinas
Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut :
1. Alat Tidur :
a. Kelambu gantung
b. Tikar Karet
c. Selimut
2. Alat Penerangan :
a. Senter dan baterai
b. Solar Cell
3. Alat Sandang :
a. Pakaian seragam
b. Kulot dan blus
c. Daster
d. Pakaian kerja (training dan kaos oblong )
e. Sepatu boot
f. Topi
g. Ikat pinggang
4. Alat Dapur :
a. Priuk nasi
b. Wajan dan sutil
c. Ceret
d. Bakul nasi dan centong
e. Cangkir melamin
f. Piring Melamin
g. Gayung plastik
h. Ember isi 15 Ltr
i. Sendok dan garpu
5. Alat pertanian :
a. Cangkul
b. Parang/ Golok
c. Sabit/ Arit
d. Slundak/ Sekop
e. Dandang/ Ganco
f. Koret
g. Garpu Tanah
h. Garpu Tarik
6. Alat pertukangan :
a. Kampak Besar
b. Kampak Kecil
c. Gergaji gorok dan kikir
d. Linggis
e. Batu asah
Alat pertanian, alat pertukangan dan alat perbekalan yang diadakan di pusat
(sebagai cadangan) akan dikirim ke seluruh daerah baik di Provinsi/
Kabupaten/ Kota berdasarkan pada permintaan daerah yang tidak mempunyai
stock atau belum tersedia dana pada tahun yang bersangkutan.
Sistem Pengiriman
Kegiatan pengiriman, dilaksanakan melalui pihak ketiga.
Pelaksana yang telah ditetapkan dengan kontrak kerja/ SPK, harus
mengirimkan peralatan minimal 3 (tiga) hari sebelum transmigran tiba di
lokasi, peralatan/ perbekalan sudah tersedia dan siap dibagikan. Dalam
keadaan mendesak, pengiriman dapat bersamaan dengan pemberangkatan
rombongan transmigran.
Sebelum dilaksanakan pengiriman peralatan/ perbekalan transmigran dari
pusat ke daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan daerah baik mengenai jenis,
jumlah
2. Pengiriman peralatan/ perbekalan transmigran ke Daerah agar
memperhatikan stock perbekalan yang dikirim tahun sebelumnya dan atau
dalam laporan stock opname dari daerah serta memperhitungkan cadangan
peralatan/ pembekalan transmigran untuk penempatan tahun yang akan
datang dengan rumusan sebagai berikut:
( )
Keterangan:
A = Kebutuhan perbekalan yang akan diadakan.
B = Kebutuhan perbekalan transmigran berdasarkan pola penempatan yang
telah ditetapkan dalam program penempatan.
C = Cadangan perbekalan untuk tahun anggaran yang akan datang
sebanyak 25%.
D = Stock perbekalan transmigran yang berada di gudang pada tahun
anggaran berjalan.
3. Bagi Daerah Transmigrasi agar segera mengirimkan data stock peralatan/
perbekalan per semester ke Pusat/ Direktorat Penataan Persebaran
Penduduk, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi serta menyebutkan Debarkasi pengiriman
perbekalan untuk pengiriman di tahun yang akan datang;
4. Pengiriman peralatan/ perbekalan transmigran dari pusat hanya sampai di
gudang Provinsi/ Debarkasi/ Dinas Kabupten/ Kota Daerah Transmigrasi,
sedangkan pengiriman peralatan/ perbekalan transmigran dari gudang
Provinsi/ Debarkasi/ Dinas Kabupaten/ Kota Daerah Transmigrasi sampai
lokasi pemukiman menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi/ Dinas
Kabupaten/ Kota Daerah Transmigrasi;
5. Pengiriman peralatan/ perbekalan yang diadakan di Pusat yang
membagikannya di UPT Daerah Transmigrasi diusahakan sudah tiba di
lokasi pemukiman transmigrasi sebelum pemberangkatan rombongan
transmigran, agar tidak membebani transmigran;
6. Barang-barang yang dikirimkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
a. Agar dilakukan pengepakan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah
rusak/hilang selama dalam perjalanan.
b. Agar diberikan dokumen yang sah/ surat pengantar perbekalan yang di
dalamnya dijelaskan mengenai jenis, jumlah, dan pelaksana angkutan
untuk selanjutnya dapat dijadikan data penerimaan perbekalan di
Daerah Transmigrasi atau yang mengirim perbekalan, yang akan
dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang.
c. Selama dalam perjalanan, keamanan perbekalan transmigran dimaksud
menjadi tanggung jawab pihak pelaksana dan harus diasuransikan.
N. Pertanggungjawaban
Untuk mewujudkan tertib administrasi segala sesuatu tentang pengelolaan
perbekalan transmigran agar didasarkan kepada petunjuk pusat yang telah ada
dan didukung dengan administrasi yang benar dan lengkap.
Sistem Pelaporan
1. Tujuan/manfaat laporan :
a. Untuk mengetahui data stock opname perbekalan yang berada di Daerah
Asal, Daerah Transmigrasi dan Pusat, laporannya dibuat per semester
tahun anggaran.
b. Sebagai data monitor pengendalian dalam pengadaan perbekalan.
c. Untuk menentukan perencanaan kebutuhan perbekalan tahun anggaran
yang akan datang.
d. Data stock opname Daerah Transmigrasi, digunakan sebagai salah satu
dasar untuk pengiriman perbekalan dari Pusat.
e. Sebagai bahan monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan
pembagian perbekalan di Daerah Asal, Daerah Transmigrasi, dan di Unit
Pemukiman Transmigrasi.
2. Penanggungjawab Laporan
Sebagai penanggungjawab baik di Daerah Asal maupun di Daerah
Transmigrasi yaitu Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian.
3. Tata Cara Pengiriman Laporan :
a. Dinas Kabupaten/ Kota melaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi
ketransmigrasian dan tembusannya disampaikan kepada Direktur
Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi.
b. Dinas Provinsi menghimpun laporan dari Kabupaten/ Kota dan
melaporkan ke Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi, Inspektur Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Direktur
Penataan Persebaran Penduduk.
4. Periode Pengiriman dan Bentuk Laporan
Setiap semester pada awal bulan antara tanggal 1 s/d 6 bulan berikutnya dan
menggunakan form laporan peralatan/ perbekalan transmigran yang telah
ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran III.
Inventarisasi berfungsi:
1. Menyediakan data untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan
perbekalan transmigran
2. Memberikan informasi untuk dijadikan bahan pengerahan pengadaan
perbekalan transmigran
3. Memberikan pedoman pendistribusian perbekalan transmigran
4. Memberikan petunjuk dalam rangka pemeliharaan perbekalan
transmigrasi
5. Menyediakan data informasi dalam menentukan barang rusak dan
perbekalan yang lebih serta penghapusannya dari pertanggungjawaban
6. Membina katalogisasi dan standarisasi perbekalan
7. Mempermudah pengawasan
O. Penghapusan
1. Fungsi Penghapusan
a. Pembebasan pertanggungjawaban para petugas terhadap perbekalan
transmigran yang diurusnya dengan perkataan lain sesudah dihapus
petugas tidak lagi bertanggungjawab atas perbekalan tersebut
b. Menghindari/ memperbaiki kemungkinan kerugian Negara bila
perbekalan tersebut dibiarkan/ tidak dihapus, maka Negara harus
tetap mengeluarkan biaya pemelihara
2. Penghapusan perbekalan ditetapkan karena:
a. Rusak, tidak ekonomis, tidak dapat dipakai/ diperbaiki lagi dan atau
hilang;
b. Karena hal lain yang disebabkan adanya ketentuan-ketentuan/
peraturan-peraturan yang berlaku terhadap perbekalan yang hilang
dicuri, rusak dan terbakar serta bencana alam, untuk perbekalan
tersebut penanggung jawab harus mengisi daftar pertanyaan yang
sudah ditentukan untuk itu, dilengkapi dengan berita acara yang
dibuat oleh yang bertanggung jawab atas perbekalan dimaksud dan
diperkuat oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan
ditandatangani pula oleh Kepala Dinas yang bersangkutan. Isi berita
acara tersebut antara lain menyebutkan:
1) Nama/ jenis banyaknya perbekalan
2) Waktu dan tempat kejadian
3) Letak dan tempat penyimpanan
4) penjagaan
5) Bagaimana kejadiannya
6) Surat keterangan kepolisian yang memeriksa kejadian
7) Surat Keterangan Kepala Dinas yang bersangkutan sebagai
kesimpulan atas penyidikan tentang duduk perkara yang
sebenarnya.
3. Tahap Kegiatan Penghapusan:
a. Penyusunan program penghapusan perbekalan transmigran
dihapuskan dari inventarisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. Penelitian terhadap perbekalan untuk perbekalan yang rusak, sudah
tua dan tidak dapat didayagunakan dilakukan langkah-langkah:
1. Dibentuk tim peneliti dari pejabat dalam lingkungannya yang
dianggap ahli dengan sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima)
orang, yang mengadakan penelitian dan penilaian perbekalan yang
direncanakan untuk dihapus
2. Hasil penelitian dan penilaian baik teknis maupun ekonomis oleh
tim tersebut harus dinyatakan dalam suatu berita acara yang
ditandatangani oleh semua anggota
3. Kepala Dinas yang bersangkutan mengajukan usul penghapusan
kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan dilengkapi berita acara penelitian
O. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan pengendalian pada dasarnya adalah pengamatan dari
pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang
dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan :
1. Pengawasan Preventif
Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan tertentu
terjadi. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan peralatan/
perbekalan setiap pejabat dan pegawai wajib melakukan usaha untuk
membantu baik langsung maupun tidak langsung agar transmigran
memperoleh perbekalan sesuai dengan perturan-peraturan yang berlaku.
Pengawasan preventif antara lain berupa :
a. Penelitian apakah pelaksanaan manajemen pengelolaan peralatan/
perbekalan transmigran
1) Sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya
2) Apakah telah dibukukan
b. Pengawasan terhadap laporan
2. Pengawasan Reprensif
Yaitu pengawasan yang dilakukan setelah sesuatu tindakan terjadi/
dilaksanakan.
Pengawasan Reprensif penyelenggaraan pengelolaan peralatan/ perbekalan
dapat dilakukan pada pembukuan dan pelaporan yang telah disiapkan
serta dilaksanakan dengan tepat.
P. Unit Pelaksana Pengelolaan
1. Di Tingkat Pusat
a. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
c. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
d. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
e. Direktur Penataan Persebaran Penduduk
f. Kasubdit Pelayanan Perpindahan Direktorat Penataan Persebaran
Penduduk
g. Kepala Seksi Penampungan dan Perbekalan SubDirektorat Pelayanan
Perpindahan DirektoratPPP
h. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PPP
i. Kasubag. TU Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
j. Petugas Gudang Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Di Tingkat Daerah Asal
a. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Ketransmigrasian
b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Ketransmigrasian
c. Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi Ketransmigrasian
d. Pejabat Pembuat Komitmen yang membidangi Ketransmigrasian
e. Petugas gudang
3. Di Tingkat Daerah Transmigrasi
a. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Ketransmigrasian
b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Ketransmigrasian
c. Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi Ketransmigrasian
d. Pejabat Pembuat Komitmen
e. Petugas gudang
f. Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi (KKUPT)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia menugaskan pelaksanaan pengelolaan perbekalan transmigran
kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Transmigrasi sebagai koordinator administrasi
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Transmigrasi sebagai pemeriksa perbekalan
3. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi sebagai koordinator operasional
4. Direktur Penataan Persebaran Penduduk sebagai koordinator di tingkat
Pusat
5. Para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Ketransmigrasian seluruh
Indonesia sebagai koordinator di tingkat daerah
6. Kasubdit Pelayanan Perpindahan dibantu oleh Kepala Seksi Pengangkutan
dan Kepala Seksi Penampungan dan Perbekalan serta Kasubag TU
Direktorat Penataan Persebaran Penduduk sebagai Pelaksana di Tingkat
Pusat
7. Pejabat Eselon III yang membidangi Ketransmigrasian di seluruh Dinas
Provinsi dibantu oleh Pejabat Eselon IV yang mempunyai tanggung jawab
perbekalan
8. Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi, serta Pejabat Pembuat
Komitmen sebagai pelaksana harian di tingkat daerah
9. Petugas Gudang baik di Tingkat Pusat, Daerah Asal dan Daerah
Transmigrasi sebagai penyimpanan dan pengeluaran perbekalan
transmigran dari gudang.
Uraian Tugas :
1. Tingkat Pusat/ Direktorat Penataan Persebaran Penduduk :
a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengelolaan peralatan/perbekalan baik
di Tingkat Pusat, Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
b. Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam
pengelolaan peralatan/ perbekalan transmigran baik di Daerah Asal
maupun Daerah Transmigrasi sehingga efektivitas dan efisiensi tercapai
sesuai yang diharapkan
c. Memantau dan menyusun data stock perbekalan yang berada di Pusat,
Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
d. Mencermati dan memantau serta menyelesaikan permasalahan yang
timbul dalam pengelolaan peralatan/ perbekalan transmigran baik di
tingkat Pusat, Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi dan melaporkan
kepada pimpinan
e. Mengadakan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan pengadaan dan pengiriman perbekalan transmigran
yang diadakan di Pusat agar di dapat kualitas perbekalan yang baik
memenuhi Standard Industri Indonesia (SII) serta tepat waktu dalam
pengadaan dan pengirimannya/ penyampaiannya.
2. Tingkat Daerah Asal
a. Mengadakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan
peralatan/ perbekalan transmigran agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien
b. Mengadakan koordinasi dengan unit-unit terkait yang menangani
pengelolaan peralatan/ perbekalan
c. Memasyarakatkan pengelolaan peralatan/ perbekalan tranmigran
kepada pelaksana/ petugas yang menangani pengelolaan peralatan/
perbekalan sehingga kendala-kendala yang timbul dapat dipantau sedini
mungkin dan diberikan petunjuk penyelesaian
d. Menyusun peralatan/ perbekalan transmigran dalam gudang dengan
baik yaitu pengelompokan perjenis barang, diberi alas/ palet, sehingga
memudahkan sistem pengeluarannya
e. Mengadakan pembagian peralatan/ perbekalan di Daerah Asal (Transito
Provinsi) para transmigran yang akan diberangkatkan dan mengirimkan
sebagai peralatan perbekalan yang diadakan di Daerah Asal yang
pembagiannya di Daerah Transmigrasi sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan
f. Menyampaikan laporan ke Pusat/ Direktorat Penataan Persebaran
Penduduk mengenai data stock opname peralatan/ perbekalan secara
periodik 6 (enam) bulan sekali
3. Tingkat Daerah Transmigrasi
a. Mengadakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan
peralatan/ perbekalan transmigran agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien
b. Mengadakan koordinasi dengan unit-unit terkait yang menangani
pengelolaan peralatan/ perbekalan
c. Memasyarakatkan pengelolaan peralatan/ perbekalan transmigran
kepada pelaksana/ petugas yang menangani pengelolaan peralatan/
perbekalan sehingga kendala-kendala yang timbul dapat dipantau sedini
mungkin dan diberikan petunjuk penyelesaiannya
d. Menyusun peralatan/ perbekalan transmigran secara baik dan benar
yaitu diantaranya memisahkan per jenis barang, diberi alas/palet
dilengkapi dengan kartu perbekalan serta pengeluarannya
e. Membagikan peralatan transmigran kepada para transmigran penduduk
setempat menjelang akan diberangkatkan ke Unit Pemukiman
Transmigrasi dan mengirimkan peralatan/ perbekalan transmigran baik
yang diadakan di Daerah Transmigrasi dan pengiriman dari Pusat ke
Gudang Unit Pemukiman Transmigrasi
f. Bagi petugas Unit Pemukiman Transmigrasi membagikan peralatan/
perbekalan dimaksud kepada para transmigran yang bersangkutan baik
transmigran penduduk setempat dan Daerah Asal sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan
g. Menyampaikan laporan stock peralatan/ perbekalan yang berada
diseluruh gudang Daerah ke Pusat; cq. Direktorat Penataan Persebaran
Penduduk secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali
h. Mengadakan koordinasi dengan Pusat, Daerah Asal agar pelaksanaan
pembagian peralatan/ perbekalan kepada para transmigran dapat tepat
waktu (transmigran ditempatkan sudah siap dengan peralatan/
perbekalannya sesuai ketentuan yang ditetapkan)
I. ALAT TIDUR
1. Kelambu Gantung 2 Buah
2. Tikar Karet 2 Buah
3. Selimut 2 Buah
II. ALAT PENERANGAN
1. Senter 2 Buah
2. Baterai 6 Buah
3. Solar cell portable 1 Buah
III. SANDANG
1. Pakaian Seragam 1 Stel
2. Kulot dan Blus 1 Stel
3. Pakaian Kerja 2 Stel
4. Sepatu Boot 2 Pasang
5. Daster 1 Buah
6. Topi 2 Buah
7. Ikat pinggang 1 Buah
IV. ALAT DAPUR
1. Priuk Nasi 1 Buah
2. Wajan + Sutil 1 Buah
3. Ceret 1 Buah
4. Bakul Nasi + Centong 1 Buah
5. Cangkir Melamin 5 Buah
6. Piring Melamin 5 Buah
7. Gayung 1 Buah
8. Ember isi 15 Ltr 2 Buah
9. Sendok dan garpu 5 Pasang
V. ALAT PERTANIAN
1. Cangkul 2 Buah
2. Parang/Golok 1 Buah
3. Sabit/arit 1 Buah
4. Slundak/Sekop 1 Buah
5. Dandang/Ganco 1 Buah
6. Koret 1 Buah
7. Garpu tarik 1 Buah
8. Garpu tanah 1 Buah
VI. ALAT PERTUKANGAN
1. Kampak Besar 1 Buah
2. Kampak Kecil 1 Buah
3. Gergaji Gorok 1 Buah
4. Linggis 1 Buah
5. Batu Asah 1 Buah
NORMA BANTUAN PERALATAN PERBEKALAN TRANSMIGRAN
NO. JENIS PERALATANNORMA
PER KKKETERANGAN
LAMPIRAN IPETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBEKALAN TRANSMIRGASI
TPS TPA
I. ALAT TIDUR
1. Kelambu Gantung 2 Buah - v v v
2. Tikar Karet 2 Buah - v v v
3. Selimut 2 Buah - v v v
II. ALAT PENERANGAN
1. Senter 2 Buah - v v v
2. Baterai 6 Buah - v v v
3. Solar cell portable 1 Buah - v v v
III. SANDANG
1. Pakaian Seragam 1 Stel v v - v
2. Kulot dan Blus 1 Stel v v - v
3. Pakaian Kerja 2 Stel v v - v
4. Sepatu Boot 2 Pasang v v - v
5. Daster 1 Buah v v - v
6. Topi 2 Buah v v - v
7. Ikat pinggang 1 Buah v v - v
IV. ALAT DAPUR
1. Priuk Nasi 1 Buah - v v v
2. Wajan + Sutil 1 Buah - v v v
3. Ceret 1 Buah - v v v
4. Bakul Nasi + Centong1 Buah - v v v
5. Cangkir Melamin 5 Buah - v v v
6. Piring Melamin 5 Buah - v v v
7. Gayung 1 Buah - v v v
8. Ember isi 15 Ltr 2 Buah - v v v
9. Sendok dan garpu 5 Buah - v v v
V. ALAT PERTANIAN
1. Cangkul 2 Buah - v v v
2. Parang/Golok 1 Buah - v v v
3. Sabit/arit 1 Buah - v v v
4. Slundak/Sekop 1 Buah - v v v
5. Dandang/Ganco 1 Buah - v v v
6. Koret 1 Buah - v v v
7. Garpu tarik 1 Buah - v v v
8. Garpu tanah 1 Buah - v v v
VI. ALAT PERTUKANGAN
1. Kampak Besar 1 Buah - v v v
2. Kampak Kecil 1 Buah - v v v
3. Gergaji Gorok 1 Buah - v v v
4. Linggis 1 Buah - v v v
5. Batu Asah 1 Buah - v v v
LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
PERBEKALAN TRANSMIRGASI
RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BANTUAN PERBEKALAN KEPADA TRANSMIGRAN
NORMA
PER KKJENIS PERALATAN
Pengadaan
Pusat
sebagai
DAERAH TUJUAN
ALOKASI PENGADAANPUSATNO. KETDAERAH
ASAL
SISA STOCK PENGADAAN PEMAKAIAN
TAHUN 200... TAHUN 200... TAHUN 200...
I. ALAT TIDUR
1. Kelambu Gantung 2 Buah
2. Tikar Karet 2 Buah
3. Selimut 2 Buah
II. ALAT PENERANGAN
1. Senter 2 Buah
2. Baterai 6 Buah
3. Solar cell portable 1 Buah
III. SANDANG
1. Pakaian Seragam 1 Stel
2. Kulot dan Blus 1 Stel
3. Pakaian Kerja 2 Stel
4. Sepatu Boot 2 Pasang
5. Daster 1 Buah
6. Topi 2 Buah
7. Ikat pinggang 1 Buah
IV. ALAT DAPUR
1. Priuk Nasi 1 Buah
2. Wajan + Sutil 1 Buah
3. Ceret 1 Buah
4. Bakul Nasi + Centong 1 Buah
5. Cangkir Melamin 5 Buah
6. Piring Melamin 5 Buah
7. Gayung 1 Buah
8. Ember isi 15 Ltr 2 Buah
9. Sendok dan garpu 5 Buah
V. ALAT PERTANIAN
1. Cangkul 2 Buah
2. Parang/Golok 1 Buah
3. Sabit/arit 1 Buah
4. Slundak/Sekop 1 Buah
5. Dandang/Ganco 1 Buah
6. Koret 1 Buah
7. Garpu tarik 1 Buah
8. Garpu tanah 1 Buah
VI. ALAT PERTUKANGAN
1. Kampak Besar 1 Buah
2. Kampak Kecil 1 Buah
3. Gergaji Gorok 1 Buah
4. Linggis 1 Buah
5. Batu Asah 1 Buah
Posisi, ………………………………
Kabid Transmigrasi/ yang membidangi
Transmigrasi
………………………………...
NIP.
NO. JENIS PERALATANNORMA
PER KK
PENGIRIMA
N
PUSAT
JUMLAHSISA
STOCKKEKURANGAN KET.
Provinsi :
LAPORAN PERALATAN/PERBEKALAN TRANSMIGRAN
LAMPIRAN IIIPETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBEKALAN TRANSMIRGASI