KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010
-
Upload
joel-ayers -
Category
Documents
-
view
78 -
download
4
description
Transcript of KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010
KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2010
Oleh:DIREKTUR FASILITAS DANA PERIMBANGAN
PKDPP 58/2005
PP 58/2005
PERDA ttgPokok-pokok Pengelolan
Keuda
• PERMENDAGRI 13 /2006
UU 32/2004UU 33/2004
UU 17/2003
UU 1/2004
UU 15/2004
PP 24/2005 PP
8/2006
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan KDH
UU 32/2004UU 33/2004
OMNIBUS REGULATIONS
• PERMENDAGRI 59 /2007• PERMENDAGRI 55 /2008
KUASA BUD
KEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PPKD Selaku BUD(KEPALA BPKAD)
KUASA PA
BENDAHARA
PPK-SKPDPPTK
PENGGUNA ANGGARAN (PA) (KEPALA SKPD)
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kepala Daerah• pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah.
• mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
mempunyai kewenangan menetapkan :
• kebijakan pelaksanaan APBD;• kebijakan pengelolaan barang
daerah;• kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang;• bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran;• pejabat yang melakukan
penerimaan daerah;• pejabat yang mengelola utang
dan piutang daerah;• pejabat yang mengelolan barang
milik daerah; • pejabat yang menguji tagihan &
memerintahkan pembayaran.
Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada • SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah;• Kepala SKPKD selaku PPKD; • Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Koordinator Pengelolaan Keuangan DaerahKoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris Daerah
Membantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA
Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDHBertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH
Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
• penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah;
• penyusunan rancangan RAPBD & RPAPBD;
• penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
• tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA;
• penyusunan laporan KEUDA dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
• memimpin TAPD;• menyiapkan domlak APBD &
pengelolaan barang daerah;• memberikan persetujuan
pengesahan DPA-SKPD/DPPA- SKPD; dan
Kepala SKPKD selaku PPKD
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KEUDA;
menyusun RAPBD dan RPAPBD;
melaksanakan pemungutan PATDA yang ditetapkan PERDA;
melaksanakan fungsi BUD;
menyusun laporan keuda;
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH.
Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang:
menyusun kebijakan dan domlak APBD;mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;memberikan juknislak sistem penerimaan dan pengeluaran kasda;melaksanakan pemungutan pajak daerah;menetapkan SPD;menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama PEMDA;melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA;menyajikan informasi KEUDA; melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/RPAPBD & melakukan dallak APBD, memungut pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama PEMDA, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA, menyajikan informasi KEUDA & melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KUASA BUDKUASA BUD
Mempunyai tugas:
menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menerbitkan SP2D;menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;menyimpan uang daerah;melaksanakan penempatan uang daerah & mengelola/menatausahakan investasi daerah;melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; melakukan penagihan piutang daerah.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna BarangPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Mempunyai tugas:menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;melaksanakan anggaran SKPD;menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;menandatangani SPM;mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDmengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK
Kriteria penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan : kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang
PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Tugas PPTK : mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan encakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
PPK-SKPD mempunyai tugas:
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
melaksanakan akuntansi SKPD; dan
menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara pengeluaran SKPD berwenang: mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan
SPP-LS;
menerima dan menyimpan uang persediaan; melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK; mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
BENDAHARA PENGELUARAN (Psl 4 Permendagri 55/2008)
Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.
Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan
SPP-LS; menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari
Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran
melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
Lanjutan ……
DANA BOS 2011
“Bentuk Dana Transfer”Transfer dari rekening kas Negara ke rekening kas Daerah
Stimulus bagi Kab/Kota utk menyelenggarakan fungsi pendidikan di Daerah
Dana utk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun dan digunakan utk mendanai keg
sesuai juknis Mendiknas
LINGKUPPENGELOLAAN DANA BOS
2011
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Kas Umum Negara,
Kemenkeu
Kas Umum Daerah
Kab./Kota
Sekolah Swasta
Sekolah Negeri
Disalurkan melalui belanja hibah sesuai alokasi persekolah
Disalurkan melalui belanja SKPD Disdik sesuai alokasi per Sekolah
Transfer ke Rekening kas Daerah (dirinci alokasi per sekolah), secara Triwulanan.
MEKANISME DANA BOS 2011
Bend. Pengel. Disdik
Catatan: - Mekanisme pencairan melalui belanja SKPD mengacu pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban diatur dengan Perkada(Psl 133 ayat (3) Permendagri 13/2006)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
DANA BOS TA
2011
KATEGORI SBG
“KEPERLUAN MENDESAK”
Catatan : Psl 81 Ayat (2) PP 58/2005: “Dalam keadaan darurat, Pemda dpt melakukan
pengeluaran yg blm tersedia anggarannya, yg selanjutnya diusulkan dlm rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dlm laporan realisasi anggaran”.
Psl 162 ayat (2) Permendagri 13/2006: “Dalam keadaan darurat, Pemda dpt melakukan pengeluaran yg blm tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
Ayat (5) Permendagri 13/2006 : “Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja utk keperluan mendesak yg kriterianya dittpkan dalam Perda ttg APBD”.
Ayat (6) Permendagri 13/2006: “Kriteria keperluan mendesak mencakup prog/keg yan das dan bila ditunda dpt merugikan yg lebih besar bagi pemda dan masy”.
Daerah dpt melaksanakan keg BOS mendahului Perda Perubahan APBD TA 2011 sebagaimana diatur dlm ket. Angka IV. Hal-hal Khusus, butir 6 Permendagri 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011.
• Psl 81 ayat (2) PP58/2005 &
• Psl 162 Permen-dagri 13/2006
• Angka IV butir 6 Permendagri 37/2010
MENDAHULUIPERDA
PERUBAHAN APBD
TEKNIS PENGANGGARAN DALAM APBDBAGI DAERAH YG BELUM
MENGANGGARKAN DLM APBD(Sesuai Psl 81 ayat (2) PP 58/2005, Psl
162 Permendagri 13/2006, Permendagri 37/2010)
PENGANGGARAN DANA BOS SBG
PENERIMAAN DAERAH (PPKD)
• Menyusun RKA-PPKD utk belanja hibah (sekolah swasta)
• Menyusun RKA-SKPD Pendidikan dalam 3 jenis belanja (sekolah negeri)
• Menetapkan Perkada Perubahan Penjabaran APBD, dbrthukan kpd Pimpinan DPRD.
• Menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD/ DPA-PPKD
Pada Kelompok: Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah,, Jenis: Dana Penyesuaian&OTSUS, Obyek: Dana penyesuaian serta Rincian obyek: Dana BOS
PENGANGGARAN SBG BELANJA (PPKD & SKPD)
• Belanja Hibah (swasta)
• Belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal sesuai Juknis Mendiknas (negeri)
RKA-PPKD.
1
RKA-PPKD2.
1
RKA-SKPD 2.2.1
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ PENGGUNA ANGGARAN
NO URAIANINSTI-TUSI PPKD PA/KPA
Bendahara/ Pemegang
Kas KETERANGAN
1Kepala Daerah
Pemegang Kekuasaan Pengelola KeuanganMendelegasikan pengelolaan keu kpd PPKD
2Dinas Pendidikan: √ √
-Kepala Dinas √ Selaku PA
-Kabag TU PPK-SKPD -Kabid Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - BP √ Bendahara Pengeluaran (Induk) - BPP √ Bendahara Pengeluaran Pembantu3 DPKD: √ √
- Bid. Anggaran √ Fungsi Anggaran
- Bid. Perbend √ Kuasa BUD
- Bid Akuntansi √ Fungsi Akuntansi
4 Bank Umum √ √ Pemegang Rekening Kas Umum Daerah
5 Sekolah: √ √
-Kep. Sekolah-TU/Staf √ PBPP di sekolah
Penggunaan dana BOS dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk prog/keg pada SKPD Pendidikan -> RKA-SKPD.
Diuraikan dalam jenis belanja pegawai, barang & jasa dan modal sesuai juknis Mendiknas.
Pelaksanaan dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Utk penyesuaian penggunaan setiap jenis belanja dilakukan melalui mekanisme perubahan.
PENGELOLA-AN DANA BOS UTK SEKOLAH NEGERI
BUD mengalokasikan dana BOS utk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah.
Dana BOS diberikan ke sekolah swasta melalui belanja hibah, dituangkan dalam NPHD sesuai dgn tata cara pemberian hibah yg ditetapkan dgn Perkada.
Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau kelebihan anggaran per sekolah berd. Jumlah riil murid di sekolah kpd SKPD pendidikan, utk selanjutnya disampaikan kpd kemendiknas utk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.
PENGELOLA-AN DANA BOS UTK SEKOLAH SWASTA
Lanjutan …
Lanjutan …
Kepala Dinas Pendidikan : menunjuk pejabat yang
menangani prog/keg Dana BOS di Dinas Pendidikan sebagai KPA .
menunjuk salah satu pegawai di Dinas Pendidikan sbg Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA DANA BOSDI SKPD
Kepala sekolah sbg Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP).
DI SEKOLAH NEGERI
PENYALURAN DANA BOS SETIAP TRIWULAN KE SEKOLAH (NEGERI)
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
PPK-SKPD
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
SKPD
KUASA BUD
BANK
SPM-UP/GU/TU
SP2D
Transfer Uang
SPP-UP/GU/TU
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
(PBPP) DI SEKOLAH
Transfer Uang
Catatan : • Proses penyelesaian penyaluran dari angka 1) s/d angka 3) ke sekolah paling
lama 7 hari kerja;• PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yg diterima per triwulan dgn
melampirkan rekap SPJ kepada BPP di Dinas Pendidikan paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya Triwulanan.
• Pencairan triwulan kedua & seterusnya diajukan oleh BPP dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah.
2
1
3
Catatan : • Pengajuan SPP – LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sebagai alat
pengajuan dana atas belanja hibah PPKD, yang dilampiri dgn Salinan SPD dan lampiran Lain (DPA-PPKD, naskah hibah).
• Pembukuan Belanja Hibah oleh Bendahara Pengeluaran ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu setelah mener ima SP2D LS dari BUD/Kuasa BUD
BANKSP2D- LS
Transfer Uang
Rekening Sekolah Swasta
(Penerima Hibah)
• SPD• DPA-PPKD
(Belanja Hibah ke Sekolah)
BUD/KUASA BUD
BEND PENGELUARAN
PPKD
SPP-LS
BAGIAN/FUNGSI VERIFIKASI
SPM-LS
PENYALURAN DANA KE SEKOLAH SWASTA
Penganggaran Belanja untuk pengadaan
barang dan jasa termasuk belanja
modal
Jadwal pengadaannya mengikuti Juknis & tidak memerlukan keterlibatan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan, dgn
ketentuan nilai belanjanya tidak
melebihi Rp10.000.000,00
DISKRESI PENGANGGARAN BELANJA BARANG&JASA OLEH PBPP DI SEKOLAH
Catatan : Psl 55 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, “bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan 5 juta rupiah”. Ayat (3): “bukti kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00”.
PPK-SKPD/Dinas
Pendidikan
Menyusun laporan Keuangan termasuk untuk kegiatan BOS di Sekolah , mencakup:
Laporan realisasi anggaran Catatan atas laporan
keuangan Neraca (aset SKPD)
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENCATATAN ATAS
ASET TETAP DI SEKOLAH
Catatan : Aset di Sekolah merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang disusun
dalam laporan Neraca SKPD Pendidikan dan dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah.
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH