KEMENTER1AN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Yth. 1. Direktur Utama Perum Perhutani;2. Direktur Utama/Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-HA;3. Direktur Utama/Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-HTI;4. Pimpinan Pemegang IUIPHH;5. Direktur Utama Pemegang IUPHHK-RE;6. Direktur Utama Pemegang IUPHHBK-HA;7. Direktur Utama Pemegang IUPHHBK-HTI;8. Direktur Utama Pemegang IUPJL;9. Sdr. Pemegang Izin Perhutanan Sosial;

!m-\ hl^ioNomor : $€ -TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN BASIL HUTAN DAN

PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

A. La tar Belakang1. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO

sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak teijadi peningkatan kasus.

2. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, diperlukan panduan bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID- 19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar termasuk keluarga.

B. Dasar Hukum1. Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).2. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/199/2020

tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).

3. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretanat Negara No.2 Tahun 2020 tentang Perluasan Pelaksanaan Remote Working dalam rangka Antisipasi Penyebaran COVID-19.

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri No.SE/00018/ KP/03/2020/03 tentang Kebijakan Peijalanan Luar Negeri dan Kegiatan Intemasional yang melibatkan Peserta Luar Negeri di Indonesia terkait Kewaspadaan COVID-19.

5. Surat Edaran Menteri PAN & RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Keija ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Surat Edaran Menteri LHK No. SE. 1 /MENLHK/SETJEN/SET. 1 / 3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian LHK.

7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan1. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan arahan kepada

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Basil Hutan, Hak Pengelola (Perum Perhutani), Izin Usaha Industri Primer Basil Butan dan Izin Perhutanan Sosial dalarm rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.

2. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19.

D. Langkah-langkah Pencegahan dan PenangananKepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Basil Butan dan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Basil Butan diminta untuk :1. Mengadopsi kebijakan yang telah diterbitkan Pemerintah terkait

upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dapat sejalan dengan sekecil mungkin resiko atas proses bisnis dunia usaha.

2. Menyediakan alat pengukur suhu badan dan hand sanitizer di masing-masing tempat keija sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap kaiyawan/ti termasuk mitra keija (kontraktor).

3. Melakukan sosialisasi kepada kaiyawan/ti termasuk mitra keija (kontraktor) terkait tindakan pencegahan sebagai berikut:a. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.b. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, dengan tisu atau

lengan atas bagian dalam yang tertekuk. Segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup dan bersihkan tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer.

c. Jaga jarak sosial setidaknya jarak 1 (satu) meter dengan orang lain, terutama dengan mereka yang batuk, bersin, dan demam.

d. Bindari menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan.

e. Jika mengalami demam, batuk, dan sulit bemapas, segera cari perawatan medis.

f. Tidak melakukan kegiatan/aktifitas keluar dari perusahaan kecuali untuk urusan sangat penting.

g. Membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.h. Menghimbau kepada kaiyawan/ti termasuk mitra keija

(kontraktor) agar mengurangi aktifitas di tempat keramaian.i. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat, raj in mencuci tangan,

makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga untuk meningkatkan day a tahan tubuh.

4. Apabila terdapat kaiyawan/ti termasuk mitra keija (kontraktor) yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pemafasan lainnya), namun tidak memiliki resiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dll), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan agar melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari dan dapat mengajukan surat cuti sakit tidak masuk kerja sampai dinyatakan sembuh.

5. Jika diduga ada karyawan/ti termasuk mitra keija (kontraktor) yang terindikasi/terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja setempat.

6. Melakukan pengaturan keija, tidak mengurangi hak-hak dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap kaiyawan/ti termasuk mitra keija (kontraktor).

7. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Basil Hu tan dan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Basil Hutan tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.

E. Direktorat Jenderal PHPL tetap memberikan pelayanan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Basil Hutan dan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Basil Hutan sebagaimana biasanya seperti perizinan, proses RKUPHHK dan lain-lainnya sesuai tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal : |7

, Pit. DIREKTUR JENDERAL,

K-

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM NIP 19640930 198903 1 001

Tembusan : • .1. Menteri Lingkungan Hidup dail J^ehutanan (sebagai laporan);2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;3. Gubemur seluruh Provinsi di Indonesia;4. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi seluruh Indonesia;6. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);7. Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO);8. Ketua Umum Indonesian Sawmill and Wood Working Association.