KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NTT...ekonomi kreatif nasional yang lebih terarah, terpadu dan terukur...

NTTLABUAN BAJO

RENCANA STRATEGISKEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF2020-2024

INTRODUKSIii


INTRODUKSI iii

KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

DAFTARISI

BAB I 14

PENDAHULUAN

1.11.1.1

1.1.2

1.21.2.1

1.2.2

1.3

1.41.5

Kondisi Umum

Profil Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

Capaian Penyelenggaraan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional

Potensi dan Permasalahan

Potensi Pembangunan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

Permasalahan Pembangunan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Daya Saing Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Nasional

Konsep Quality Tourism

Dunia Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif ditengah Pandemi

Coronavirus (Covid19)

17

17

1721

21

29

3841

42

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB II 44

Visi Kemenparekraf/Baparekraf

Misi Kemenparekraf/Baparekraf

Tujuan Kemenparekraf/

Baparekraf

Sasaran Strategis

Kemenparekraf/Baparekraf

2.12.22.3

2.4

4749

50

51

DAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GAMBARKATA PENGANTARRINGKASAN EKSEKUTIF

iVViiVii

ViiiX


INTRODUKSIiV

BAB III 54

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi


Arah Kebijakan 1: Pengembangan

destinasi pariwisata dan produk

ekonomi kreatif bernilai tambah dan

berdaya saing

Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata

dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan

strategis (strategic partnership)

Arah Kebijakan 3: Pengembangan

industri pariwisata dan ekonomi kreatif

terintegrasi

Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan

kelembagaan pariwisata dan ekonomi

kreatif dalam mewujudkan SDM yang

unggul dan berdaya saing

Arah Kebijakan 5: Mewujudkan

kreativitas anak bangsa dengan

berorientasi kepada pergerakan

ekonomi kerakyatan

Arah Kebijakan 6: Mendorong riset,

inovasi, adopsi teknologi, serta

kebijakan pariwisata dan ekonomi

kreatif yang berkualitas

Arah Kebijakan 7: Mewujudkan birokrasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif yang professional

Kerangka Regulasi Kemenparekraf/

Baparekraf

Kerangka Kelembagaan

3.1.3.2.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3.

3.4.

57

60

63

63

64

65

65

66

66

6768

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV 70

Target Kinerja

Kerangka Pendanaan

4.1.4.2.

7377

PENUTUP

BAB V 78

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan

Pendanaan Kementerian/Lembaga

Lampiran 2: Matriks Kerangka

Regulasi

82

128


INTRODUKSI V


INTRODUKSIVi

NTTLABUAN BAJO

DAFTARTABEL

DAFTAR GAMBAR

18

20

40

58

74

Tabel 1.1.

Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional

Tabel 1.3.

Peringkat TTCi Negara ASEAN

Tabel 1.2.

Target dan Capaian Sektor Ekonomi Kreatif Nasional

Tabel 4.1.

Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

Tabel 3.1.

Sasaran, indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf

19

Gambar 1.1

Gambaran umum capaian (TTCi)

Travel Competitivenessindex

30

39

40

52

61

Gambar 1.3

Gambar 3.1

Kerangka Strategis Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

Gambar 1.2

Tren Kejadian Bencana di indonesia 10 Tahun Terakhir

Gambar 2.1

Peta Strategi dari Kemenparekraf/Baparekraf

Gambar 1.4

Tren Subindeks TTCi indonesia

Travel & Tourism Competitiveness index (TTCi)


INTRODUKSI Vii

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya Dokumen

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tahun 2020 – 2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Tahun 2020 – 2024 ini merupakan tindak lanjut dari

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024.

N o m e n k l at u r Ke m e nt e r i a n Pa r i w i s at a d a n E ko n o m i

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun

2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan

Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju

Periode Tahun 2019-2024.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2019, Kementerian Pariwis ata dan Ekonomi Kreatif/

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas

m e nye l e n g g a ra ka n u r u s a n p e m e r i nt a h a n d i b i d a n g

pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi

kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

Dalam RPJMN 2020-2024, sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif ditargetkan dapat memberikan kontribusi dan

p e ra n st rat e g i s m e l a l u i t ra n sfo r m a s i p e m b a n g u n a n

ekonomi nasional pada lima tahun ke depan. Transformasi

p e m b a n g u n a n e ko n o m i t e r s e b u t d i f o k u s k a n p a d a

peningkatan nilai devisa pariwisata dan nilai tambah

ekonomi kreatif nasional.

Pencapaian pembangunan nasional target sektor pariwisata

dan ekonomi kreatif tersebut tentunya diperlukan strategi

serta terobosan dalam pelaksanaanya. Terutama dalam

menghadapi tantangan-tantangan benc ana nonalam

pandemi Virus Corona yang terjadi di dunia. Pandemi Covid-

19 diyakini menjadi titik balik perubahan pariwisata dan

desain model bisnis ekonomi kreatif, termasuk di Indonesia.

D u n i a p a r i w i s a t a I n d o n e s i a p u n wa j i b b e ra d a pt a s i

d e n g a n ko n d i s i n ew n o r m a l d e n g a n m e m p e r h at i ka n

aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta

implementasi protokol kesehatan. Pergeseran model bisnis

dalam ekonomi kreatif dapat menjadi oportunitas dan

peluang dalam kontribusi ekonomi kreatif yang lebih besar.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan


2020 – 2024 diharapkan dapat memperkuat skenario dan

strategi pembangunan kepariwisataan dan pengembangan

ekonomi kreatif nasional yang lebih terarah, terpadu dan

terukur dengan memastikan partisipasi stakeholders dalam

membangun ekosistem kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Selain itu dokumen ini kiranya akan menjadi pedoman bagi

seluruh unit dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk

menyusun program kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah disusun sampai tahun 2024 mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan

dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan


2020 - 2024.


INTRODUKSIViii

Jakarta, Juli 2020

Wishnutama Kusubandio Angela Tanoesoedibjo

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/

Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Republik Indonesia

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia


INTRODUKSI iX

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan

ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional

serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan

tugas pemerintahan di bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif, perlu disusun rencana strategis

pada kemcnterian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019, dan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 tahun 2018

tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

Tahun 2018-2019 perlu diganti untuk

- 2 -

menyesuaikan dengan rencana pembangunan

jangka menengah nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik




Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik




Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik



- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 269);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/

Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor

1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF TENTANG RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun

2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra

Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 adalah

dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan

kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan

misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 4 -

Pasal 2

(1) Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-

2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

(2) Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-

2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan

untuk menyusun rencana kerja bagi setiap Unit Kerja.

Pasal 4

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat

dalam Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun

2020 - 2024 bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi

pada setiap tahun pelaksanaan Renstra

Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020 - 2024,

disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif kepada Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan

pada Trilateral Meeting untuk mendapatkan

keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Rencana Kerja.

- 5 -

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8

Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan

Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 412); dan

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2018

tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

Tahun 2018-2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1630);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 848

Salinan sesuai dengan aslinya

Imum dan Hukum,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

***»431^19681103 199403 2 001U HATI


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/

Baparekraf) dibentuk melalui Keputusan Presiden

N o m o r 1 1 3 / P Ta h u n 2 0 1 9 t e n t a n g P e m b e n t u k a n

Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara

Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Tugas

dan fungsi Kemenparekraf diatur dalam Peraturan Presiden

(Perpres) Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2019 tentang

Kementerian Pariwis ata dan Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sementara itu, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Baparekraf) dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif. Baparekraf merupakan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Penyelenggaraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional

Capaian sektor pariwisata nasional pada periode 2015-

2019 mengalami pertumbuhan s ec ara konsisten dan

signifikan walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun

2016. Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB

nasional terus meningkat dan mencapai target, sehingga

pariwisata sebagai leading sector tercatat menduduki

peringkat sebagai penyumbang devisa setelah industri

sawit.

Adapun terkait c apaian Ekonomi Kreatif tahun 2019,

Sasaran Strategis Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai

Ekspor Produk Kreatif telah mencapai target, namun untuk

Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif belum mencapai target

yang ditetapkan.


INTRODUKSIX

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka

Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu

Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa

Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi

Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/

Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“PARIWISATA DAN EKONOMI KRE ATIF INDONESIA YA N G M AJ U, B E R DAYA SA I N G , B E R K E L A N J U TA N SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat)

kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan

kearifan lokal.

M i s i Ke m e n p a re k ra f/ B a p a re k ra f j u g a h a r u s s e l a ra s

dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi

Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas

manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif,

mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata

dan berkeadilan; (4) Mencapai l ingkungan hidup yang

berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan

ke p r i b a d i a n b a n g s a ; ( 6 ) Pe n e g a k a n s i s t e m h u ku m

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7)

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan

yang bersih, efektif, dan terperc aya ; dan (9) Sinergi

pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi

kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara

langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing . Selain itu,

Ke m e n p a re k raf/ B a p a re k raf j u g a b e r ko nt r i b u s i t i d a k

langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8.

Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia

I n d o n e s i a m e l a l u i p e n i n g kat a n S D M Pa r i w i s at a d a n

Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul

d a n B e rd aya S a i n g . S e d a n g ka n m i s i n o m o r 8 , ya i t u

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terperc aya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area

perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia

yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/

Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals)

Ke m e n p a re k raf/ B a p a re k raf. Tu j u a n Ke m e n p a re k raf/

Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya

kontribusi Pariwis ata dan Ekonomi Kreatif terhadap

ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur

melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2)

Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi

kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan

uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan

pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam

m e l a ks a n a ka n M i s i n o m o r 2 u nt u k m ew u j u d ka n V i s i

Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf

memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4

(empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf

memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ke t a h a n a n e ko n o m i ” . P a d a p e r s p e k t i f c u st o m e r ,

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran

strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk p a r i w i s at a s e s u a i ke b u t u h a n” ; ( 5 ) “ B e r t u m b u h nya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional” ; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pa d a p e r s p e k t i f i n t e r n a l p r o c e s s , Ke m e n p a re k ra f/

Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1)

“Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”;

dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif

learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1

(satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.


INTRODUKSI Xi

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf

m e n g g a m b a r k a n s p i r i t d a n u p a y a y a n g d i l a k u k a n

untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang

diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah

meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata

yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata

yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai

tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi

penggerak ekonomi nasional.

Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis

pariwis ata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi

Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pe n g e m b a n g a n d e st i n a s i p a r i w i s at a d a n p ro d u k

ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing,

dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi

kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan

E ko n o m i K re at i f d a n K l a ste r Pe n g u at a n E ko n o m i

Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata

berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi

dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata

yang bernilai tambah tinggi;

2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis

kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4

strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif

berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b)

Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c)

Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing,

dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung

pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif

terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan

industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang

usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b)

Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif

nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi,

pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di

industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan

ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul

dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi

ke l e m b a g a a n m a u p u n ku r i ku l u m p e n d i d i k a n d a n

pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b)

Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata

dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan

komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi

kreatif;

5. M e w u j u d k a n k r e a t i v i t a s a n a k b a n g s a d e n g a n

berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan,

dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan

terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan

(b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah

ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;

6. Me nd oro ng ri s et , i nova si , ad ops i tek no log i , s e rta

ke b i j a k a n p a r i w i s a t a d a n e ko n o m i k r e a t i f y a n g

berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan

inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata

dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada

peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi

teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif

dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata

dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan

pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;

7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan

pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi

Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf


INTRODUKSIXii

Tahun 2020 diawali dengan bencana nonalam pandemi

Covid19 yang menyebabkan Kemenparekraf/Baparekraf

menyesuaikan kembali target yang sudah ditetapkan

dalam RPJMN. Target kinerja Kemenparekraf/Baparekraf

digambarkan dengan sasaran strategis (SS) dan indikator

kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran

pencapaian setiap sasaran strategis Kemenparekraf/

Baparekraf. Terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dan 19

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi target

kinerja Kemenparekraf/Baparekraf.

S e kt o r Pa r i w i s at a d a n E ko n o m i K re at i f d i t a rg et ka n

memberikan Kontribusi yang terus meningkat terhadap

ke t a h a n a n E ko n o m i I n d o n e s i a . N i l a i D e v i s a s e k t o r

Pariwisata ditargetkan meningkat dari US$ 3,3 – 4,8 Miliar

di tahun 2020 menjadi US$ 21,5 - 22,9 Miliar di tahun 2024.

Kontribusi PDB Pariwisata terhadap Nasional ditargetkan

meningkat bertahap dari 4,0% di tahun 2020 menjadi 4,5%

di tahun 2024. Sementara Nilai Ekspor Produk Ekonomi

Kreatif ditargetkan meningkat dari US$ 16,9 Miliar di tahun

2020 menjadi US$ 19,26 Miliar di tahun 2024. Nilai Tambah

Ekonomi Kreatif ditargetkan meningkat dari Rp. 1.157 Triliun

di tahun 2020 menjadi Rp. 1.641 Triliun di tahun 2024.

Da l a m m e n d u ku n g p e n i n g kat a n ko nt r i b u s i te r s e b u t ,

diperlukan juga peningkatan kualitas dan jumlah wisatawan.

Jumlah wisatawan mancanegara ditargetkan meningkat

dari 2,8 – 4,0 Juta Wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 - 17

Juta Wisatawan di tahun 2024. Jumlah spending Wisatawan

Mancanegara juga ditargetkan meningkat dari US$ 1166,67

– 1213,87 di tahun 2020 menjadi US$ 1345 di tahun 2024.

Di sisi lain, pergerakan Wisatawan Nusantara ditargetkan

sebesar 120-140 Juta pergerakan di tahun 2020 meningkat

menjadi 330-355 Juta pergerakan di tahun 2024.

Daya saing destinasi dan industri pariwisata Nasional

ditargetkan meningkat ditandai dengan meningkatnya

Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)

yang dipublikasikan oleh World Economic Forum. Indonesia

ditargetkan berada di peringkat 36-39 pada tahun 2021 dan

meningkat ke peringkat 31-34 di tahun 2023.

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan bertumbuhnya

investasi dan akses pembiayaan di sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif. Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi ditargetkan

meningkat dari 10% di tahun 2020 menjadi 30% di tahun

2024.

Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan

meningkat dari US$ 2 Miliar di tahun 2020 menjadi US$ 3

Miliar di Tahun 2024. Rasio usaha pariwisata dan ekonomi

k re at i f ya n g m e n d a p at a ks e s p e m b i aya a n te r h a d a p

total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan

mengalami peningkatan dari 1,8% di tahun 2020 menjadi

4,6% di tahun 2024.

Kemenparekraf/Baparekraf juga melindungi kekayaan

intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan

menargetkan peningkatan jumlah produk/jasa bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan

intelektualnya dari 1250 produk/jasa di tahun 2020 menjadi

4500 produk/jasa di tahun 2024.

Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan

ekonomi kreatif ditargetkan meningkat dari 25 di tahun 2020

menjadi 45 di tahun 2024. Terkait data dan informasi hasil

kajian, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan Jumlah

Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi

meningkat dari 6 dokumen di tahun 2020 menjadi 13

dokumen di tahun 2024.

Pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2020-2024,

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan peningkatan

jumlah tenaga kerja Pariwisata dari 10 Juta Tenaga Kerja

di tahun 2020 menjadi 12 Juta Tenaga Kerja di tahun 2024,

jumlah tenaga kerja Ekonomi Kreatif dari 17,25 Juta Tenaga

Kerja di tahun 2020 menjadi 19,9 Juta Tenaga Kerja di

tahun 2024, dan Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi

pariwisata ditargetkan meningkat dari 1500 lulusan di tahun

2020 menjadi 2200 lulusan di tahun 2024.

Terakhir, pada upaya terwujudnya reformasi birokrasi

Ke m e n p a re k ra f/ B a p a re k ra f m e n u j u b i ro k ra s i y a n g

profesonal, Nilai RB Kemenparekraf/Baparekraf ditargetkan

naik dari 80 di tahun 2020 menjadi 92,5 di tahun 2024.

Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf


INTRODUKSI Xiii

BAB IPENDAHULUAN

1.11.21.3

1.41.5

Kondisi Umum

Potensi dan Permasalahan

Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Nasional

Konsep Quality Tourism

Dunia Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif ditengah Pandemi

Coronavirus (Covid19)

PENDAHULUAN BAB I14


PENDAHULUANBAB I 15


RAJA AMPAT

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN BAB I16


1.1 Kondisi Umum1.1.1 Profil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


P a r i w i s a t a d a n E ko n o m i K r e a t i f ( Ke m e n p a r e k r a f/

Baparekraf) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor

113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian

N e g a ra d a n Pe n g a n g kat a n M e nte r i N e g a ra Ka b i n et

Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Tugas dan fungsi Kemenparekraf diatur dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 96 tahun

2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf

menyelenggarakan fungsi:

1. p e r u m u s a n d a n p e n e t a p a n ke b i j a k a n d i b i d a n g

pariwisata dan ekonomi kreatif;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

ke p a d a s e l u r u h u n s u r o r g a n i s a s i d i l i n g k u n g a n


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di l ingkungan



Sementara itu, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Baparekraf) dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif.

B a p a r e k r a f m e r u p a k a n L e m b a g a P e m e r i n t a h N o n

Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden. Baparekraf menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif;

b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi,

infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata

dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan

produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

p a r i w i s at a d a n e ko n o m i k re at i f s e s u a i ket e nt u a n

peraturan perundang-undangan;

e. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan

nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;

f. pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif;

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif;

h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

i. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung

jawab Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan


1.1.2 Capaian Penyelenggaraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional

Capaian sektor pariwisata nasional pada periode 2015-

2019 mengalami pertumbuhan s ec ara konsisten dan

signifikan walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun

2016. Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB

nasional terus meningkat dan mencapai target, sehingga

pariwisata sebagai leading sector tercatat menduduki

peringkat sebagai penyumbang devisa setelah industri

sawit. Konsistensi capaian dari devisa yang telah ditetapkan

didukung oleh capaian wisatawan nusantara (wisnus) yang

terus melebihi target yang ditetapkan.

PENDAHULUANBAB I 17


Mengenai kunjungan wisatawan mancanegara (wisman),

fa kto r b e n c a n a a l a m m e r u p a ka n fa kto r u t a m a ya n g

menyebabkan berkurangnya kunjungan. Sebagai contoh:

gempa bumi di Lombok pada bulan Agustus 2019 yang

menyebabkan pembatalan kunjungan wisman lebih dari

75%. Penurunan terjadi dari bulan Agustus hingga Desember

2019. Dari 500.000 kunjungan wisman, rata-rata kunjungan

menjadi 100.000 wisman perbulan. Kemudian polemik

zero dollar tours wisman Tingkok, dan bencana maskapai

penerbangan, seperti kecelakaan pesawat Lion Air JT 610

di perairan Karawang.

Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi dengan adanya

event seperti ASIAN Games yang memberikan kontribusi

cukup banyak. Wisman dari kawasan ASEAN memberikan

kontribusi sebesar 4,861 juta dengan pertumbuhan terbesar

mencapai 21,02%. Sehingga, penyelenggaraan event besar

seperti ASIAN Games, Olimpiade, dan sebagainya perlu

dijadikan prioritas pada sektor pariwisata.

Terkait daya saing pariwisata nasional yang diukur melalui

Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), Indonesia

sudah mencapai peringkat ke 40 dari target peringkat ke 30

pada tahun 2019. Secara umum nilai rata-rata indikator TTCI

mendapatkan nilai 4,3 (Gambar 1.1). Hal yang perlu menjadi

perhatian adalah terkait infrastruktur baik air transport

infrastructure, ground & port infrastructure, maupun tourist

infrastructure.

Hal lain yang juga menjadi perhatian khusus adalah terkait

environmental sustainability, health & hygiene, safety &

securit y, ICT readiness, business environtment , s erta

human recources & labour market. Upaya perbaikan harus

diakselerasi secara konsisten dan berkesinambungan

dilakukan agar daya saing sektor pariwisata meningkat.

Tabel 1.1. Target dan capaian sektor pariwisata nasional

#Indeks daya saing hanya dilakukan 2 (dua) tahun sekali

T: Target; R: Realisasi; C: Capaian

INDIKATOR2015 2016 2017 2018 2019

T R C T R C T R C T R C T R C

KontribusiPada PDB Nasional

4.32%

4.25%

100.47%

4.50%

4.13%

91.78%

5.00%

5.00%

100.00%

5.25%

5.25%

100.00%

5.50%

*4,8%

87.27%

Devisa(Triliun Rp)

144 175.71 122.02%

172 176.23 102.46%

200 202.13 101.07%

223 224 100.45%

280 *197 70.36%

JumlahTenaga Kerja(Juta Orang)

11.4 10.36 90.88%

11.8 12.28 104.07%

12 12.6 105.00%

12.6 12.7 100.79%

13 *12,9 99.23%

Indeks Daya Saing (Wef)

#50 #50 100%

n.a n.a n.a #40 #42 95.24%

n.a n.a n.a 30 40 75.00%

Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)

10 10.41 104.10%

12 12.02 100.17%

15 14.04 93.60%

17 15.81 93.00%

20 16.1 80.50%

Wisatawan Nusantara (Juta Perjalanan)

255 256.42 100.56%

260 264.33 101.67%

265 270.82 102.20%

270 303.5 112.41%

275 *290 105.45%

* = Angka proyeksi sementara, berdasarkan RKP 2021

PENDAHULUAN BAB I18


S e l a r a s d e n g a n i n d i k a t o r T TC I ,

p e n g e m b a n g a n t e n a g a ke r j a d a r i

sektor pariwisata juga masih perlu terus

menjadi perhatian dari sisi kuantitas

dan kualitas. Hal ini tercantum juga

pada visi RPJMN 2020-2024, yaitu

meningkatkan SDM yang berkualitas

dan berdaya saing.

0 1 2 3 4 5 6 7

International Openness

Overall ScorePerformance Overview

Prioritization of Travel & Toturism

ICT Readiness

Human resources & labour market

Health & Hygiene

Safety & Security

Business environment

Price competitiveness

Environment sustainability

Air transport Infrastructure

Ground & port Infrastructure

Tourist services Infrastructure

Natural resources

Cultural resources & business travel

4.3

5.9

4.3

4.7

4.9

4.5

5.4

4.7

6.2

3.5

3.9

3.3

3.1

4.5

3.2

(16th)

(10th)

(67th)

(44th)

(102nd)

(80th)

(50th)

(6th)

(135th)

(38th)

(60th)

(98th)

(17th)

(24th)


7 6 5 4 3 2 1 Score 1 - 7 (best) 1 2 3 4 5 6 7

Prioritization of Travel & Toturism

ICT Readiness

Human resources & labour market

Health & Hygiene

16th

10th

67th

44th

102nd

Safety & Security80th

Business environment50th

Price competitiveness

Environment sustainability

Air transport Infrastructure

Ground & port Infrastructure

Tourist services Infrastructure

6th

135th

38th

60th

98th

Natural resources17th

Cultural resources & business travel

24th

6.2

3.5

3.9

3.3

3.1

4.5

3.24.74.3

Overall Score

4.3

4.7

4.9

4.5

5.4

5.9

Gambar 1.1. Gambaran umum capaian (TTCI)Travel Competitiveness Index

(Sumber: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 – WEF)

PENDAHULUANBAB I 19


Adapun terkait c apaian Ekonomi Kreatif tahun 2019,

Sasaran Strategis Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai

Ekspor Produk Kreatif telah mencapai target, namun untuk

Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif belum mencapai target

yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Pertumbuhan

Tabel 1.2 Target dan Capaian Sektor Ekonomi Kreatif Nasional

Ekonomi Nasional melemah yang berdampak terhadap

p e r t u m b u h a n e ko n o m i k r e a t i f y a n g i k u t m e l e m a h .

Pertumbuhan Ekonomi Nasional baru mencapai 5,08% dari

target yang ditetapkan 5,3%. Hal ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

No. INDIKATOR

2015 2016 2017 2018 2019

T R C (%)

T R C (%)

T R C (%)

T R C (%)

T R C (%)

1 Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (%)

7,50

7,59

101,20

5,21

4,95

101,20

5,70

5,06

88,77

5,60

5,16

92,14

5,30

5,10

96,23

2 Penyerapan Tenaga Kerja(Juta Orang)

12,1

12,17

100,58

16,20

16,91

100,58

16,40

17,43

106,28

16,70

18,35

109,88

17,20

19,01

110,52

3 Nilai Ekspor Produk Kreatif (Miliar USD)

6,15

5,74

93,33

19,99

19,98

93,33

20,50

20,00

97,56

21,00

20,60

98,10

21,50

22,07

102,65

PENDAHULUAN BAB I20


I d e n t i f i k a s i p o t e n s i d a n p e r m a s a l a h a n m e r u p a k a n

langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang

akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya organisasi

dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis

untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

Analisis terhadap permasalahan pembangunan pariwisata

dan ekonomi kreatif dilakukan terhadap pilar pembangunan

pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata,

d e s t i n a s i p a r i w i s a t a , p e m a s a ra n d a n ke l e m b a g a a n

ke p a r i w i s at a a n . S e m e nt a ra U n d a n g - U n d a n g N o m o r

24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan

bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui:

pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi

pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur;

pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif;

fasil itasi kekayaan intelektual; dan pelindungan hasil

kreativitas.

1.2.1 Potensi Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berikut adalah masing-masing potensi pembangunan

pariwisata dan ekonomi kreatif.

A. Potensi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya

tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan

pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/

sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam

sistem yang utuh dan berkelanjutan. Dalam konteks

pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah

potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat

berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya

saing dan berkelanjutan, antara lain:

1) Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata Nasional

Kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki

bangsa Indonesia sangatlah besar dan dapat diberdayakan

u n t u k m e n d u k u n g p e n g e m b a n g a n ke p a r i w i s a t a a n

nasional. Potensi dan kekayaan sumber daya alam dan

budaya ters ebut baru s ebagian kecil saja yang telah

dikelola dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata

dan menjadi magnet untuk menarik kunjungan wisatawan

m a n c a n e g a r a m a u p u n m e n g g e r a k k a n p e r j a l a n a n

wisatawan nusantara. Indonesia yang dihuni oleh lebih

dari 300 suku bangsa , dan memiliki 742 bahasa dan

dialek serta segala ekspresi budaya dan adat tradisinya

m e r u p a k a n l a b o ra t o r i u m b u d a ya t e r b e s a r d i d u n i a .

1.2 Potensi dan Permasalahan

PENDAHULUANBAB I 21


Sejumlah karya dan peninggalan budaya tersebut telah

diakui dunia sebagai world cultural heritage sites (8 warisan

budaya). Indonesia yang memil iki 51 taman nasional,

merupakan negara mega biodiversity ke-3 setelah Brazil

dan Zaire, yang memiliki keanekaragaman hayati yang

begitu besar, antara lain mencakup: 35 spesies primata,

25% endemic; Indonesia menjadi habitat dari 16% binatang

reptil dan amfibi di dunia; Indonesia menjadi habitat dari 17%

burung di dunia, 26% endemic.

Kekayaan sumber daya wisata alam dan taman nasional

tersebut memberikan potensi yang sangat besar bagi

pengembangan wisata alam maupun ecotourism atau green

tourism sebagai salah satu bentuk wisata alternatif yang

menjadi tren dunia saat ini dan ke depan.

Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur cincin

api (ring of fire) yang aktif di dunia dengan persebaran

gunung yang paling banyak di dunia. Kekayaan potensi

geologi dan kegunungapian tersebut menjadi modal yang

sangat besar bagi pengembangan wisata minat khusus

petualangan (geotourism) Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kaitan sejarah

dengan momentum-momentum penting dalam sejarah

peradaban dunia, antara lain penjelajahan Laksamana

Cheng Ho yang fenomenal, penjelajahan Sir Arthur Wallacea

(operation Wallacea), jalur pelayaran sutera (silk route), jalur

rempah dunia (spice route), dan berbagai kaitan sejarah

masa lalu.

Ke k a y a a n p o t e n s i m o m e n t u m - m o m e n t u m s e j a r a h

p e nt i n g d u n i a t e r s e b u t m e n j a d i m o d a l ya n g s a n g at

besar bagi pengembangan wisata minat khusus melalui

pengembangan simpul-simpul dan koridor jejak perjalanan

tersebut, yang sekaligus akan mengaitkannya dengan

negara-negara pangsa pasar yang memiliki kaitan sejarah

dan emosional dengan daya tarik tersebut.

Melihat keanekaragaman sumber daya alam dan budaya

yang dimiliki oleh Indonesia, Kemenparekraf/Baparekraf

m e n e t a p k a n f o k u s p e n g e m b a n g a n p r o d u k w i s a t a

Indonesia dalam 3 (tiga) kategori, yaitu produk wisata alam,

budaya, dan buatan, dengan persentase performansi yang

memperlihatkan size, spread, dan sustainability pada posisi

saat ini.

Proyeksi dan upaya pengembangan terhadap portofolio

produk ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber

daya melalui diversifikasi, diferensiasi, dan positioning

produk yang di dalamnya terdiri dari sejumlah produk-

produk wisata yang spesifik.

2) Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah dan Destinasi

K o n e k t i v i t a s i n f r a s t r u k t u r d e s t i n a s i p a r i w i s a t a

merupakan salah satu faktor untuk menentukan kualitas

pengembangan destinasi pariwisata. Komitmen nasional

dalam pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui

Pe rat u ra n P re s i d e n N o m o r 5 8 Ta h u n 2 01 7 t e nt a n g

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

t e n t a n g Pe rc e p a t a n Pe l a ks a n a a n P ro y e k S t ra t e g i s

Nasional menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan

pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan

dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu

dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional.

P roye k st rat e g i s n a s i o n a l m e n c a ku p p e m b a n g u n a n

infrastruktur darat, laut dan udara serta penyeberangan

yang bermuara pada kemudahan mobilitas wisatawan

sebagai dampak dari terbangunnya konektivitas antar

daerah. Selain itu, sejak 2018, pemerintah telah menyusun

Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Kawasan Strategis

PENDAHULUAN BAB I22


Pariwisata Nasional Danau Toba, Borobdur dan Lombok

yang nantinya akan menjadi acuan pedoman pembangunan

bagi kementerian / lembaga untuk membangun kawasan

pariwisata tersebut.

3) Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi yang Prospektif

Prospek dan peluang investasi bidang pariwis ata di

Indonesia menunjukkan bahwa kondisi bisnis dan ekonomi

nasional yang terus membaik pasca krisis ekonomi global

telah membuat kepercayaan dunia internasional terhadap

Indonesia semakin bagus, sehingga Indonesia menjadi

negara tujuan investasi yang prospektif. World Investment

Prospects Survey 2014- 2016 melaporkan bahwa dari 159

respon eksekutif Perusahaan Transnasional (TNC) dari

negara-negara maju dan/atau berkembang, prospek untuk

berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke-3 (tiga)

atau cukup prospektif.

Tentu hal ini berkaitan dengan keberlanjutan (sustainability),

d i m a n a p e n i l a i a n I n d o n e s i a p a d a d a ya s a i n g ya n g

berkelanjutan sangat penting untuk prospek investasi,

mengingat bahwa investasi adalah salah satu komponen

dalam PDB dan pertumbuhannya. Secara umum, ada 3 (tiga)

hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha

dalam melakukan investasi:

• S t a b i l i t a s p o l i t i k d a n ke a m a n a n ya n g m e m b e r i ka n

kepastian berusaha.

• Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani

keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum

dan peraturan yang berlaku.

• Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha,

sehingga pengusaha dapat memperoleh keuntungan,

karena perusahaan bukanlah badan sosial.

Namun demikian, investasi kepariwisataan saat ini relatif

belum optimal untuk menggerakkan industri pariwisata

secara lebih merata di berbagai wilayah provinsi dan

destinasi pariwisata di Indonesia. Saat ini kegiatan investasi

sebagian besar masih terkonsentrasi di Bali, Jawa dan

Batam dengan dominasi jenis usaha di bidang perhotelan,

restoran, dan tranportasi.

4) Atensi dan Sikap Positif Masyarakat Terhadap Kepariwisataan Serta Potensi Wilayah Pedesaan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang

ramah. Karakter keramahtamahan masyarakat Indonesia

telah dikenal luas oleh masyarakat dunia, sehingga hal

tersebut merupakan modal yang sangat penting dalam

konteks kepariwisataan, mengingat esensi pariwisata

adalah hubungan interaksi antara wisatawan sebagai

tamu (guest) dengan masyarakat atau penduduk setempat

sebagai tuan rumah (host).

Berdasarkan laporan tahunan statistik Indonesia yang

diterbitkan BPS tahun 2019, penduduk Indonesia tersebar

di 98 kota dan 83.931 desa yang terletak di lembah, lereng

dan hamparan. Hal tersebut menegaskan bahwa distribusi

penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah

perdesaan/rural area.

Potensi penduduk di wilayah pedesaan dengan karakter

kehidupan yang khas dan terbangun dari budaya yang hidup

dalam masyarakat lintas generasi juga merupakan potensi

dan kekuatan dalam kerangka pengembangan daya tarik

wisata untuk meningkatkan diversifikasi daya tarik serta

daya saing pariwisata Indonesia.

Potensi daya tarik yang sebagian besar ada di daerah

perdesaan apabila mampu dikelola melalui pendekatan

p e m b a n g u n a n ke p a r i w i s at a a n b e r ke l a n j u t a n s e c a ra

terpadu dan berkelanjutan, sangat dimungkinkan dapat

memberi ni lai tambah tidak saja dari aspek ekologis,

edukatif, dan aspek sosial budaya, tetapi juga nilai tambah

dari aspek rekreatif dan aspek ekonomis yang bermanfaat

bagi kesejahteraan bangsa, sekaligus meminimalisir tingkat

kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di perdesaan.

Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata)

akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwis ata di

pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa

ke kota. Pengembangan wisata pedesaan akan mendorong

pelestarian alam (al. bentang alam, persawahan, sungai,

danau) yang pada gilirannya akan berdampak mereduksi

pemanasan global.

B. Potensi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Dalam kerangka pembangunan Pemasaran Pariwisata,

terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai

modal utama dalam mendorong akselerasi pemasaran

pariwisata, antara lain:

1) Potensi Pasar Wisman dan Wisnus yang Terus Tumbuh

Pasar wisatawan mancanegara yang terus tumbuh pesat

setiap tahunnya dan potensi outbound yang tinggi dari

sejumlah negara-negara pasar wisatawan menyediakan

peluang yang besar bagi Indonesia untuk menarik kunjungan

wisatawan mancanegara ke Indonesia.

PENDAHULUANBAB I 23


Selain itu, Rough Guides--situs pemandu perjalanan asal

Inggris, menetapkan Indonesia masuk peringkat enam

sebagai negara paling indah di dunia melalui berdasarkan

voting atau pemilihan suara warganet dari seluruh dunia.

3) Peran Media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Adaptif

Di sektor media, juga ditandai dengan semakin banyaknya

media (elektronik/cetak/online) dan perusahaan pembuat

film yang melakukan peliputan/pembuatan program/film

di berbagai destinasi wisata di Indonesia, misalnya film

Eat Pray Love, The Philosopher, American Next Top Model,

Kohlanta, dsb. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki

potensi dan kekayaan serta nilai jual yang tinggi.

Dengan adanya tren teknologi informasi dan komunikasi

yang berkembang sangat pesat saat ini, maka berbagai

informasi mengenai produk dan destinasi pariwisata dapat

disampaikan pada c alon wisatawan melalui berbagai

metode baru misalnya melalui media travel blog, online

media sosial, aplikasi pada tablet/smartphone, dsb. Khusus

media sosial, penetrasi yang tinggi menjadikan media sosial

sebagai media pemasaran yang menjanjikan.

Demikian halnya dalam konteks wisatawan nusantara ,

semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat

u nt u k m e l a ku ka n p e r j a l a n a n m e r u p a ka n p a s a r ya n g

semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisatawan

nusantara.

Kemenparekraf/Baparekraf melakukan analisis terkait

p a s a r l u a r n e g e r i s e b a g a i d a s a r u nt u k m e n e nt u ka n

ke b i j a ka n p e n g e m b a n g a n p a s a r p a r i w i s at a . A n a l i s a

ters ebut didas arkan pada jumlah kunjungan wisman,

tingkat pertumbuhan, penerimaan devisa, dan rata-rata

pengeluaran wisman per kunjungan. Terutama dengan

target devisa yang cukup besar di RPJMN 2020-2024,

maka rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan menjadi

salah satu variabel yang menentukan dalam melakukan

analisis target pasar.

Analisis pasar dalam dan luar negeri selama ini dilakukan

berdasarkan referensi data sekunder, yaitu BPS, UNWTO,

WEF, dan data global travel analytics lainnya. Selain itu,

Market intelligence juga sudah dilaksanakan oleh Visit

Indonesia Tourism Officer ( VITO) untuk menc ari data

dan informasi terkini tentang pasar yang nantinya akan

digunakan untuk penguatan analisis dan strategi pasar

sebagai bahan pengambilan keputusan.

2) Citra Positif yang Terbangun Melalui Berbagai dan Peristiwa Penting

C i t ra I n d o n e s i a s e b a g a i d e s t i n a s i p a r i w i s a t a ya n g

aman, nyaman dan berdaya saing perlu terus dibangun

melalui berbagai cara, sehingga pencitraan positif akan

terus terangkat dan terinformasikan secara luas, untuk

m e n d o ro n g w i s at awa n m e m i l i k i m i n at d a n m ot i va s i

berkunjung ke Indonesia.

Berbagai event dan peristiwa politik maupun pencapaian-

pencapaian tertentu di bidang pariwisata turut berkontribusi

besar dalam pengembangan Citra Indonesia sebagai

destinasi pariwisata , diantaranya adalah kesuks esan

pelaksanaan ASIAN Games 2018 dan kelancaran proses

pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2019 menjadi bukti

kondisi tersebut.

Di sisi lain pencitraan positif didukung oleh s emakin

b a n y a k n y a d e s t i n a s i p a r i w i s a t a I n d o n e s i a y a n g

memperoleh berbagai kategori apresiasi/penghargaan

sebagai destinasi pariwisata internasional dari media

internasional, contohnya Indonesia berada diperingkat 1 The

Best Countries in the World: 2019 Readers’ Choice Awards.

Penghargaan ini dikeluarkan Conde Nast Traveler, 8

November 2019, melalui situs cntraveler.com.

Event

PENDAHULUAN BAB I24


Tingginya jumlah pengguna media sosial baik di dunia

maupun di Indonesia, dan sifatnya yang memungkinkan

komunikasi dua arah, saling berbagi konten dan informasi

serta jangkauannya yang luas menjadikan media sosial

s ebagai salah satu media promosi ideal bagi industri

pariwis ata pada umumnya dan Kemenparekraf pada

khususnya. Melaui media sosial, Kemenparekraf dapat

melakukan promosi/pemasaran, campaign, menyebarkan

i nfo r m a s i te r ka i t p ro d u k , eve nt ke p a r i w i s at a a n , d a n

destinasi pariwisata kepada calon wisatawan secara efektif

dan efisien.

Dengan strategi media sosial yang tepat dan eksekusi

strategi yang baik, maka Kementerian Pariwisata dan


beserta industri pariwisata di Indonesia dapat meningkatkan

awareness dan citra positif pariwisata nasional sehingga

jumlah kunjungan dan pergerakan wisatawan mancanegara

dan nusantara akan meningkat.

4) Kemitraan Pemasaran yang Semakin Luas Dibangun di Kalangan Pelaku Pariwisata

S a l a h s at u ku n c i p e nt i n g d a l a m st rate g i p e m a s a ra n

adalah dikembangkannya kemitraan pemasaran di antara

para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/

Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku

industri pariwisata di sektor swasta. Kemitraan pemasaran

dilaksanakan dalam bentuk co-marketing dan co-branding

a t a u ke t e r l i b a t a n p u b l i c - p r i v at e p a r t n e r s h i p d a l a m

memasarkan pariwisata, yang akan mampu memperluas

jangkauan target pemasaran serta meningkatkan kualitas

kinerja dan mengefektifkan sumber daya yang dimiliki

pemerintah dari segi pembiayaan pelaksanaan kegiatannya.

Dengan banyaknya asosiasi dan industri pariwisata yang

berdiri antara lain: PHRI, ASITA, GIPI, dan sebagainya,

pembangunan kepariwisataan mampu memberikan dampak

yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam kontribusi peningkatan lapangan kerja

bagi masyarakat di suatu destinasi pariwisata. Co-marketing

mampu menimbulkan kesadaran kepemilikan stakeholder

pariwisata untuk bekerja sama dan memajukan pariwisata

Indonesia.

Indonesia juga telah memiliki tenaga perwakilan yang telah

ditunjuk sebagai Visit Indonesia Tourism Officers (VITO)

yang merupakan tenaga ahli bidang pemasaran dalam

membantu memasarkan pariwisata Indonesia di luar negeri.

VITO tersebut tersebar di 23 kota di 14 negara yang menjadi

fokus pasar wisatawan mancanegara.

Banyaknya kerja sama di bidang pemasaran pariwisata

yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU)

baik dari dalam dan luar negeri terkait kerja sama dalam

memasarkan pariwisata Indonesia menunjukan banyak

pihak yang tertarik terhadap kepariwisataan dan juga ingin

mengembangkan kepariwisataan Indonesia.

5) Promosi Indonesia yang Semakin Kuat yang Terfokus dan Media Promosi yang Semakin Beragam

Promosi sebagai cara untuk memasarkan produk dan

menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan

melakukan perjalanan ke Indonesia atau perjalanan lintas

daerah akan dapat dikembangkan lebih terfokus dengan

adanya penetapan terhadap fokus dan prioritas destinasi

p a r i w i s a t a ya n g d i ke m b a n g k a n / K a wa s a n S t ra t e g i s

Pariwisata Nasional (KSPN) serta fokus pasar wisatawan

baik mancanegara maupun nusantara. Fokus tersebut

s ebagai das ar dalam memil ih strategi promosi yang

dibuat mencapai target sasaran dan juga informasi yang

dibutuhkan pasar terhadap destinasi pariwisata Indonesia.

Keberagaman dan kesiapan sejumlah destinasi pariwisata

Indonesia yang menawarkan daya tarik wisata massal

m a u p u n d a ya t a r i k w i s a t a a l t e r n a t i f/ m i n a t k h u s u s

merupakan modal yang semakin besar untuk mendukung

promosi destinasi pariwisata Indonesia yang semakin

beragam di sejumlah wilayah, tidak terpaku hanya di Bali

saja, namun sudah meluas di Lombok, Nusa Tenggara Timur

(Komodo, Kelimutu), Papua (Raja Ampat), Sulawesi (Toraja,

Wakatobi, Bunaken), Kalimantan (Derawan, Tanjung Puting),

dan Sumatera (Batam, Bintan, Toba, Nias, Mentawai).

Pelaksanaan Otonomi Daerah menjadi salah satu hal yang

menjadi potensi dalam membantu memasarkan destinasi

pariwisata karenanya banyak daerah yang berusaha untuk

mempromosikan daerahnya dengan keunikan masing-

masing sebagai salah satu tujuan wisata. Banyaknya event

daerah yang menarik dengan lokalitas yang tinggi dapat

ditawarkan kepada wisatawan yang datang, baik wisatawan

nusantara maupun mancanegara. Beberapa daerah sudah

memiliki sarana pusat informasi pariwisatanya sendiri,

sehingga mampu untuk memasarkan dan menginformasikan

mengenai keberagaman destinasi wisata yang dimiliki

daerahnya. Media promosi saat ini berkembang semakin

luas dengan berkembangnya New Media Marketing yang

mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran

modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi

informasi yang dinilai lebih efisien tetapi efektif dalam

menjangkau segmen pasar yang lebih luas.

PENDAHULUANBAB I 25


jangkauan yang luas serta pemilihan alokasi yang lebih

optimal antara pelaku bisnis terhubung dengan akses

permodalan dan pasar yang lebih berkembang. Selain

memberikan kemudahan dengan akses konektivitas yang

lebih cepat dan luas, digital marketing juga memiliki risiko

yang harus dihadapi terhadap keadaan sesudah transaksi

seperti pembeli dan penjual yang itikad baiknya belum

tentu sesuai harapan serta layanan setelah pembelian serta

pertanggungjawaban yang diragukan. Marketing 4.0 juga

mengombinasikan antara style dan substance yang artinya

merek tidak hanya mengedepankan branding bagus, tetapi

konten yang relevan dengan pelanggan atau menyuguhkan

konten yang bagus dan up-to-date.

Penggunaan media online dan offline yang menggambarkan

kondisi suatu destinasi pariwsata nusantara yang up-to-

date dan bagus sangat penting. Dengan penggunaan media

online, pengunjung dapat melihat penilaian dan kondisi

sebenarnya dari pengunjung lainnya selain dari informasi

yang diberikan oleh pemerintah dan pengelola objek wisata.

Kemenparekraf/Baparekraf dapat mengadopsi konsep

Marketing 4.0 untuk menarik wisatawan ke Indonesia .

Namun, konsep Marketing 4.0 memiliki risiko yang berasal

dari penggunaan teknologi online yaitu maraknya cyber

Army atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan

tertentu untuk menyebarkan keresahan atau berita bohong

yang tujuannya mengganggu stabil itas dan merus ak

persaingan usaha yang sehat. Tentunya hal ini harus menjadi

perhatian pemerintah atau Kemenparekraf/Baparekraf dan

para pelaku usaha pariwisata untuk mengonfirmasi setiap

isu yang diragukan kebenarannya.

C. Potensi Pembangunan Industri Pariwisata

Dalam kerangka pembangunan Industri Pariwisata, terdapat

sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal

utama dalam mendorong akselerasi industri pariwisata,

antara lain:

1) Pariwisata Menciptakan Rantai Nilai Usaha yang Luas dan Beragam

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan

rantai nilai kegiatan yang luas dengan berbagai jenis usaha

s ehingga mampu menciptakan lapangan usaha yang

luas bagi masyarakat. Keterkaitan dan sinergi antar mata

rantai usaha kepariwisataan merupakan faktor kunci yang

membuat industri pariwisata berjalan dengan baik dan

mampu memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen.

Penguatan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri

Model penggunaan media pemasaran melalui look, book,

pay diantaranya adalah berbagai situs yang menjual secara

online berbagai produk pariwisata dan jasa pelayanan

pendukungnya seperti tiket penerbangan, akomodasi, serta

paket wisata. Kemudian juga penggunaan media sosial

sebagai sarana promosi seperti media travel blog, online

social media, facebook, twitter, youtube, dan blog, aplikasi

pada tablet/smartphone, dsb.

6)

Salah satu alat ukur citra kepariwisataan suatu negara

adalah Country Brand Ranking yang dipublikasikan oleh

Bloom Consulting. Country branding Wonderful Indonesia

m a s u k d a l a m To p 1 0 As i a p a d a t a h u n 2 01 9 C o u nt r y

branding Wonderful Indonesia mencerminkan positioning

dan differentiating Pariwisata Indonesia. Pemeringkatan

pariwisata disusun mempertimbangkan 4 (empat) variabel,

yaitu:

• Kinerja perekonomian dari s ektor pariwisata suatu

negara yang dihitung berdasarkan statistik pariwisata

internasional dari UNWTO, yang terdiri dari penerimaan

pariwisata, yaitu rata-rata total penerimaan pariwisata

tahunan dari wisatawan mancanegara di suatu negara,

dan pertumbuhan penerimaan pariwisata, yaitu rata-rata

pertumbuhan total penerimaan pariwisata tahunan dari

wisatawan mancanegara di suatu negara.

• Digital Demand (D2)/ Permintaan Digital yang mengukur

volume pencarian total secara daring terhadap aktivitas

dan daya tarik pariwisata. Semakin banyak pencarian

daring mengenai pariwisata, maka semakin menarik

brand dari negara tersebut.

• Country Brand Strategy (CBS Rating) yang mengukur

akurasi strategi Branding pariwisata suatu negara.

• Kinerja daring dari brand suatu negara.

Untuk memperkuat branding, Indonesia akan meluncurkan

National Branding yang akan digunakan untuk semua

Kementerian/Lembaga, dan saat ini sedang dilakukan kajian

untuk National Branding tersebut.

7) Berkembangnya Teori Terkait Konsep Pemasaran yang Baru

Te o r i p e m a s a r a n t e r b a r u s a a t i n i y a i t u M a r k e t i n g

4 .0 . D i d o r o n g o l e h p e r ke m b a n g a n t e k n o l o g i y a n g

memungkinkan proses produksi, pemasaran, distribusi dan

sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien. Pendekatan

Marketing 4.0 mengombinasikan interaksi online dan

offline antara perusahaan dengan pelanggan. Konektivitas

digital memungkinkan hubungan yang lebih cepat dengan

Brand Equity Wonderful Indonesia

PENDAHULUAN BAB I26


pariwisata harus s elalu dibangun dan dikembangkan

agar seluruh komponen dan sistem kepariwisataan dapat

bergerak dan memberikan kontribusi s erta perannya

masing-masing dalam menciptakan produk dan pelayanan

ya n g b e r ku a l i t a s b a g i w i s at awa n . Ko m p et i s i s e kt o r

kepariwis atan menuntut kemampuan pelaku industri

pariwisata untuk dapat mengembangkan dan menjaga

kualitas produk serta kredibilitasnya sehingga memiliki

daya saing dan memperoleh kerpercayaan dari kalangan

konsumen/pasar.

2) Daya Saing Produk dan Kredibilitas Bisnis

Dalam penilaian tingkat daya saing kepariwisatan, Indonesia

memiliki keunggulan dari sisi daya saing sumber daya

pariwisata s erta daya saing harga . Keunggulan daya

saing tersebut diharapkan akan menjadi modal untuk

menggerakkan pilar-pilar lain sehingga memiliki daya saing

yang lebih tinggi, khususnya dari sisi manajemen atraksi/

daya tarik wisata, fasilitas pariwisata maupun aksesibilitas

pariwisata. Upaya peningkatan daya saing produk dan

kredibilitas bisnis terus didorong oleh Pemerintah melalui


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai bentuk

bimbingan teknis dan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata

yang akan didorong secara lebih intensif kedepannya.

3) Tanggung Jawab Lingkungan yang Semakin Tinggi

Era Pariwisata hijau (green tourism) dan pariwisata yang

berkelanjutan (sustainable tourism), telah menumbuhkan

kesadaran yang luas dari berbagai pihak dan pemangku

kepentingan untuk dapat mengelola dan memberikan

perhatian pada aspek-aspek kelestarian lingkungan, melalui

pengembangan paket-paket wisata yang mengandung

unsur edukasi lingkungan (eco-tourism) maupun penerapan

prinsip daur ulang terhadap material atau bahan pendukung

operasional usaha pariwisata. Dari sisi pasar wisatawan juga

semakin berkembang preferensi untuk memilih destinasi

pariwisata yang lebih mengemban misi-misi pelestarian/

tanggung jawab lingkungan. Sehingga potensi tersebut

memberi peluang bagi destinasi pariwisata di Indonesia

untuk lebih mewujudkan pengelolaan daya tarik dan produk

wisata yang berwawasan lingkungan.

D. Potensi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

D a l a m k e r a n g k a p e m b a n g u n a n K e l e m b a g a a n

kepariwisataan, terdapat sejumlah potensi yang dapat

diberdayakan sebagai modal utama dalam mendorong

p e ra n ke l e m b a g a a n y a n g l e b i h e f e k t i f m e n d u k u n g

pembangunan kepariwisataan nasional, antara lain:

1) Penguatan Organisasi

D a l a m ko n t e k s o r g a n i s a s i ke p a r i w i s a t a a n , u p a y a

membangun organisasi yang solid dalam mendukung

p e m b a n g u n a n ke p a r i w i s at a a n t e r u s d i p e r ku at o l e h

P e m e r i n t a h s e h i n g g a d a p a t t e r w u j u d t a t a k e l o l a

ke p a r i w i s a t a a n y a n g s e m a k i n b a i k ( g o o d t o u r i s m

g o v e r n a n c e ) y a n g m e l i b a t k a n s e l u r u h p e m a n g k u

kepentingan. Berbagai upaya pembenahan organisasi

di tingkat pusat dan lokal telah dilakukan, diantaranya

p e m b e n t u k a n G I P I ( G a b u n g a n I n d u s t r i Pa r i w i s a t a

Indonesia); BPPI (Badan Promosi Pariwisata Indonesia) dan

unsur di daerah dalam bentuk BPPD, pembentukan DMO

(Destination Management Organization), dan sebagainya.

Dalam konteks internal, reformasi birokrasi kelembagaan

d a n p e n g u at a n m e ka n i s m e k i n e r j a o rg a n i s a s i u nt u k

m e n d u ku n g m i s i ke p a r i w i s at a a n s e b a g a i p o r t ofo l i o

pembangunan nasional juga semakin diperkuat melalui

berbagai koordinasi kebijakan, penyusunan, dan evaluasi

program kelembagaan dan tata laksana; perumusan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan e-government; koordinasi

kebijakan, penyusunan, evaluasi program dan pembinaan

integritas sumber daya manusia aparatur; koordinasi

kebijakan, penyusunan dan evaluasi program pelayanan

publik.

2) SDM Kepariwisataan

P e n i n g k a t a n p r o d u k p a r i w i s a t a d a l a m r a n g k a

memenangkan persaingan global, harus diimbangi oleh

ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada

pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi

juga pada tataran akademisi, teknokrat, dan profesional.

PENDAHULUANBAB I 27


percepatan peningkatan kunjungan wisatawan, untuk

meningkatkan penerimaan devisa maupun kontribusi

ekonomi bagi daerah guna mendorong us aha-us aha

pemberdayaan masyarakat.

U p a y a m e n d u k u n g a k s e l e r a s i p e m b a n g u n a n

kepariwisataan dan koordinasi yang intensif lintas pelaku

(sektoral dan regional) tersebut telah memiliki sejumlah

payung hukum, antara lain melalui PP Nomor 50 Tahun 2011

tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional dan Perpres

Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas

Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dengan payung

hukum tersebut maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat

memanfaatkan akses koordinasi yang lebih efektif dalam

mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan.

4) Bonus Demografi Indonesia

Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi, yaitu

kondisi pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia

produktif (15-64 tahun). Ini merupakan suatu kesempatan

karena bonus demografi adalah sumber pertumbuhan

ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan

i nve st a s i d a n p ro d u kt i v i t a s s e r t a p e n u r u n a n a n g ka

ketergantungan. Bonus demografi selain sebagai potensi

pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi bencana demografi

jika tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik.

Data Badan Pusat Statistik memroyeksikan bahwa pada

tahun 2019, kelompok usia produktif akan mencapai besaran

67 persen dari total populasi penduduk dan sebanyak 45

persen dari 67 persen tersebut berusia antara 15–34 tahun.

N a m u n , s ete l a h 2 0 3 0, a n g ka kete rg a nt u n g a n m u l a i

mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua

(65 tahun ke atas) meningkat. Hingga pada 2045, Indonesia

sudah menjadi aging society dengan perkiraan penduduk

tua mencapai 12,45 persen dari total penduduk.

Perubahan struktur penduduk merupakan peluang untuk

memanfaatkan produktivitas penduduk usia produktif agar

mendorong pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya

melalui pariwisata. Adanya bonus demografi merupakan

potensi bagi industri pariwisata dengan ketersediaan SDM

yang dapat diserap menjadi tenaga kerja pariwisata. Tidak

hanya secara kuantitas, namun kualitas SDM sendiri perlu

diperhatikan karena jika bonus demografi tidak diimbangi

d e n g a n p e n g e m b a n g a n ku a l i t a s S D M a ka n m e n j a d i

bencana demografi.

Pengembangan SDM Kepariwisataan dapat dilakukan

dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik

bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan

pada Industri Pariwisata maupun Masyarakat yang berada

di kawasan pariwisata.

P e n a m b a h a n j u m l a h l e m b a g a p e n d i d i k a n t i n g g i

kepariwisataan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada

di bawah Kemenparekraf/Baparekraf diharapkan akan

mampu menjawab kebutuhan SDM yang kompeten di setiap

tataran dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari

SDM Kepariwisataan.

S e l a i n i t u , p e l a ks a n a a n p e l at i h a n , p e ny i a p a n p i ra nt i

pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembekalan, workshop,

s osial is asi , bes erta penyiapan kurikulum dan modul

pelatihan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan

SDM kepariwis ataan. Pengembangan SDM berbasis

kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai

dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar

kinerja yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan SDM

pariwisata yang kompeten dapat dilakukan melalui jalur

formal dan jalur informal.

Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten tersebut,

t e l a h d i s i a p ka n s e r t i f i ka s i ko m p et e n s i S D M b i d a n g

pariwisata. Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah

kebutuhan SDM pada saat ini, hal ini karena sertifikasi

kompetensi merupakan bukti nyata bahwa SDM tersebut

telah memiliki kompetensi dalam suatu bidang.

Hal tersebut juga berlaku untuk SDM bidang pariwisata,

dimana kita akan dihadapkan pada sebuah kompetisi

besar pergerakan arus barang dan jasa di dunia yang

m e n g h a r u s k a n Ke m e n p a r e k r a f/ B a p a r e k r a f u n t u k

mempersiapkan SDM yang kompeten di bidang pariwisata

dengan melakukan program pelaksanaan sertifikasi SDM

pelaku pariwisata; Penyusunan SKKNI bidang pariwisata;

serta penyiapan assessor.

3) Pariwisata sebagai kegiatan multisektor, dan regulasi yang mendukung

Ke g i at a n ke p a r i w i s at a a n m e r u p a ka n ke g i at a n ya n g

bersifat multis ektor dan borderless (t idak mengenal

batasan administratif), oleh karenanya pengembangan

pariwisata memerlukan koordinasi dan integrasi kebijakan

secara intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan

pembangunan nasional, baik dalam rangka mendorong

borderless

PENDAHULUAN BAB I28


E. Potensi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat

beberapa potensi yang dimiliki, yaitu:

1) Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi, yang mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, dan seni pertunjukan.

Pe n g e m b a n g a n e ko n o m i k re at i f I n d o n e s i a m e m i l i k i

ke ku at a n b e r u p a ke kaya a n ke a r i fa n l o ka l I n d o n e s i a .

Sumber daya budaya merupakan kekayaan peradaban

Indonesia yang berasal dari interaksi sosial masyarakat,

yang menjadi bagian dari kepribadian dan identitas suatu

masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai bahan baku

dalam proses kreasi dan produksi karya kreatif. Setidaknya

tercatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 199 tarian dari

724 bahasa daerah dari 1.340 suku bangsa. Pemanfaatan

keragaman budaya yang bercirikan keunggulan lokal

tinggi perlu mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam

pembangunan nasional dan berdaya saing global.

2) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner.

Kekayaan alam memberikan peluang sangat besar kepada

Indonesia sebagai pemasok energi dan bahan-bahan baku

untuk produk-produk inovasi dan kreatif pada subsektor

kriya dan kuliner. Pelaku kreatif dapat berkreasi dengan

kekayaan alam yang ada dan menjadikan produk kreatif

khas dari masing-masing daerah.

3) Bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan.

S e p e r t i ya n g s u d a h d i j e l a s k a n s e b e l u m n ya , b o n u s

demografi akan menjadi potensi yang besar bagi pariwisata.

Bonus demografi juga akan memberikan peluang bagi

sektor ekonomi kreatif. Penduduk di usia produktif ini dapat

diarahkan menjadi orang kreatif yang berkualitas untuk

mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Ketersediaan

sumber daya kreatif (orang kreatif) yang bersumber dari

jumlah penduduk usia produktif akan menjadi modal

sosial yang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat

dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat

mengenai industri kreatif sehingga mendorong peningkatan

permintaan produk kreatif.

Sehingga, peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif

harus ditingkatkan oleh pemerintah dengan cara Pendidikan

kreatif serta peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif.

4) Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik.

Target pasar dari produk ekonomi kreatif ialah penduduk

kelas menengah dengan pola konsumsi yang cenderung

m e n g u t a m a k a n e x p e r i e n c e ( p e n g a l a m a n ) d a n

berdasarkan keinginan. Pola konsumsi kelas menengah

memiliki willingness to pay terhadap suatu produk yang

diinginkannya bernilai t inggi. Hal ters ebut yang akan

diprediksi meningkatkan permintaan terhadap produk

kreatif serta pertumbuhan dari ekonomi kreatif. Dengan

adanya perges eran pola konsumsi s erta kemampuan

perekonomian masyarakat yang meningkat , terdapat

peningkatan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia

yang semula 60 juta orang pada tahun 2019 menjadi 85 juta

orang pada tahun 2020. Hal tersebut menjadi kesempatan

emas bagi pelaku kreatif dalam mengembangkan produk-

produk kreatif di pasar nasional.

1.2.2 Permasalahan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berikut adalah masing-masing permasalahan pembangunan

kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

A. Permasalahan Pengembangan Destinasi Wisata

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat

beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

1) Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Isu perubahan iklim telah menjadi isu di seluruh dunia.

Perubahan iklim ini disebabkan oleh tindakan merusak

yang dilakukan manusia, seperti penebangan pohon secara

sembarangan, pengerukan gunung, dan tidak dirawatnya

daerah tepi pantai.

PENDAHULUANBAB I 29


Perubahan iklim ini berdampak kepada berbagai bencana

alam yang terjadi di berbagai wilayah, s eperti banjir,

kebakaran hutan, kemarau panjang, gempa bumi, gunung

meletus, dan sebagainya . Isu perubahan iklim ini juga

b e rd a m p a k ke p a d a p e m i l i h a n d e st i n a s i w i s at a o l e h

wisatawan dunia. Wisatawan menjadi lebih berhati-hati

dalam menentukan tujuan wisata ke daerah yang sering

terkena bencana alam.

Selain perubahan iklim, letak geografis Indonesia yang

berada di antara lempeng benua dan lempeng samudera,

yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng

Eurasia di utara dan lempeng Pasifik di sebelah timur, telah

membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan

tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana,

terutama pada daerah sepanjang ring of fire dari Sumatera–

Jawa–Bali–Nusa Tenggara–Banda–Maluku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kota-kota pantai

dan sebagian wilayah pesisir Indonesia, yaitu pesisir barat

Sumatera, pesisir selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

terletak pada kawasan yang rawan bencana, terutama

bencana gempa bumi dan tsunami.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis

tren kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir yang dapat

dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Tren Kejadian Bencana di Indonesia 10 Tahun Terakhir

(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

10 tahun terakhir

Kejad

ian

Tren Kejadian Bencana

4k

3k

2k

1k

0

2009

Banjir

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puting Beliung

Gempa Bumi

Tanah Longsor Kekeringan

Tsunami

Gelombang Pasang/Abrasi

Kebakaran Hutan & Lahan Letusan Gunung Api

PENDAHULUAN BAB I30


Dari Gambar 1.2 di samping terlihat bahwa bencana banjir,

tanah longsor, puting beliung dan letusan gunung berapi

menjadi bencana yang paling sering terjadi dalam 10 tahun

terakhir. Bencana menyebabkan lumpuhnya berbagai

aktivitas di sekitar wilayah berdampak bencana, termasuk

aktivitas pariwisata seperti penutupan destinasi wisata

s erta menimbulkan kekhawatiran bagi wisman untuk

menentukan tujuan. Sebagai contoh pada tahun 2014

dimana terjadi erupsi Gunung Kelud yang berdampak pada

lumpuhnya aktivitas 7 (tujuh) bandara utama di Pulau Jawa

selama beberapa hari, sehingga pergerakan wisatawan dari

dan menuju destinasi menjadi tertunda.

Daya tarik wisata di Indonesia tidak luput dari kerusakan

yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan bencana alam.

Hal ini juga akan membuat citra Indonesia di mata wisatawan

i nte r n a s i o n a l m e n j a d i ku ra n g b a i k , s e r t a d i p e r l u ka n

sumber daya lebih untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

M a k a d a r i i t u , d i p e r l u k a n l a n g k a h - l a n g k a h u n t u k

mengantisipasi hal ini, seperti kesadaran masyarakat

terhadap lingkungan, pemberian sanksi bagi perusahaan

t e r m a s u k p e n y e l e n g g a ra p a r i w i s a t a ya n g m e r u s a k

l i n g k u n g a n , m e n y u s u n s t r a t e g i t a n g g a p b e n c a n a

lingkungan pada berbagai objek wisata dan pembangunan

citra tanggap bencana (crisis management).

2) Ketersediaan Konektivitas dan Infrastruktur yang Belum Optimal

Ketidaknyamanan wisatawan dalam berwisata dan kesulitan

dalam mencapai lokasi destinasi wisata merupakan masalah

akibat tidak tersedianya infrastruktur yang baik. Akibat

masalah infrastruktur ini, dapat menimbulkan masalah lain,

seperti: ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi,

keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan

aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat

jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia belum optimal.

Kenyamanan wisatawan dapat terpenuhi dengan adanya

sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang aman, bersih,

dan tertib yang perlu disiapkan oleh setiap pengelola objek

wisata di daerah destinasi wisata sehingga Citra destinasi

wisata Indonesia pun akan semakin baik.

Akses menuju daya tarik wisata prioritas seperti Danau Toba,

Raja Ampat, Pulau Komodo, dan Morotai masih terbatas,

sehingga perlu dikembangkan dengan menambahkan

sarana transportasi yang mudah dijangkau dari daerah asal

wisatawan.

3) Kesiapan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Belum Optimal

Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi

destinasi wisata Indonesia, namun tidak diimbangi oleh

kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada

kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya

pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan

dari destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah

tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah

destinasi wisata Indonesia. Pemberdayaan tersebut dapat

dilakukan dengan menanamkan nilai dan pemahaman akan

tujuan pariwisata Indonesia dan memberikan pendidikan dan

pelatihan keterampilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat

dapat mengembangkan sendiri daerahnya sebagai daerah

destinasi wisata Indonesia secara bertanggung jawab, serta

turut memajukan pariwisata Indonesia.

4) Kemudahan Investasi yang Masih Belum Optimal

I n d o n e s i a s e b a g a i n e g a r a t u j u a n i n v e s t a s i y a n g

prospektif merupakan nilai tambah penting yang akan

dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia .

Namun demikian, potensi tersebut menjadi tidak memiliki

arti manakala berbagai hambatan iklim usaha masih terjadi.

Keruwetan birokrasi dan proses yang berbelit yang masih

terjadi di sejumlah daerah menjadi catatan tersendiri yang

membuat para investor masih enggan untuk melakukan

investasi. Hal ini perlu ditangani dengan berbagai langkah

misalnya dengan membuat kebijakan yang mempermudah

proses investasi dengan tetap memperhatikan daerah

destinasi disertai pengawasan kepada proses tersebut.

B. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dalam pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat

b e b e ra p a p e r m a s a l a h a n ya n g m e n j a d i k a n p ro m o s i

pariwisata Indonesia belum optimal yaitu:

1) Belum Adanya Acuan Riset Pasar yang Komprehensif

Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan

mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar

yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat terlihat

dari penetapan fokus pasar yang belum mengacu pada

analisis pasar yang dilakukan. Hal ini disebabkan belum

adanya pembobotan terhadap variabel yang menjadi

penilaian dalam menentukan fokus pasar baik wisatawan

mancanegara, maupun wisatawan nusantara.

PENDAHULUANBAB I 31


Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara

baru berdasarkan desk analysis yang diambil dari BPS

dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain

dari UNWTO, WEF, serta sumber - sumber referensi lain

yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman

informasi yang diharapkan.

2) Strategi Komunikasi Pemasaran yang Belum Terpadu

Branding pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia) masih

belum terpublikasikan secara optimal di berbagai negara

pasar utama dan potensial pariwisata Indonesia. Hal ini juga

ditimbulkan oleh tidak konsistennya branding pariwisata

yang digunakan, sehingga product awareness dari calon

wisatawan pada negara-negara pasar utama dan potensial

terhadap produk dan destinasi pariwisata Indonesia masih

lemah bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing

Indonesia.

Indonesia juga belum memiliki suatu strategi komunikasi

pemasaran pariwisata terpadu yang dapat digunakan

oleh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan

p a r i w i s a t a I n d o n e s i a d a l a m m e l a k u k a n a k t i v i t a s

pemasaran pariwisata Indonesia. Pemanfaatan kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam

m e m p ro m o s i ka n c i t ra p a r i w i s at a I n d o n e s i a d i d u n i a

internasional.

Hal ini karena banyaknya pemangku kepentingan pariwisata

yang b elu m m em il iki kes a da ra n s ert a t id ak m emi l i ki

kemampuan untuk menyikapi tren perkembangan teknologi,

informasi, dan media sosial tersebut.

3) Sinergi Kemitraan Pemasaran Masih Belum Optimal

Banyaknya Asosiasi dan organisasi yang bergerak di bidang

pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum

bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga

menghambat pengembangan public-private partnerships

(PPP). Hal ini akibat perbedaan tujuan dan kepentingan yang

justru menghambat usaha pemerintah dalam memasarkan

pariwisata.

Permas alahan lainnya juga dapat terl ihat dari belum

efektifnya MoU-MoU kerja sama pemasaran pariwisata

yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga

asosiasi, serta organisasi yang masih belum berjalan dengan

baik. MoU-MoU kerja sama bidang pemasaran pariwisata

yang telah tertuang masih belum dilaksanakan secara

optimal, komitmen industri dan asosiasi yang tertuang

dalam MoU kerja s ama masih dalam batas dokumen

karena pada kenyataannya banyak kerja sama yang belum

terimplementasikan dengan baik.

M a s a l a h l a i n n ya a d a l a h m e n g e n a i p u s a t i n fo r m a s i

kepariwis ataan yang masih bersifat parsial terbatas

lokasi karena Pusat Informasi Kepariwisataan berskala

nasional masih belum terbentuk. Kebutuhan akan adanya

pus at informasi kepariwis ataan merupakan hal yang

sangat penting bagi wisatawan dalam mengunjungi suatu

destinasi pariwisata (kebutuhan pengisian bahan informasi

pariwisata).

Selain itu Indonesia juga telah memiliki tenaga perwakilan

di 14 negara yang telah ditunjuk sebagai VITO, namun

tenaga perwakilan tersebut bukanlah tenaga yang khusus

bekerja dalam memasarkan pariwisata Indonesia saja,

sehingga diperlukan penguatan terhadap peran VITO.

Di sisi lain, belum adanya kantor perwakilan Pemasaran

Pariwisata Indonesia (ITPO: Indonesia Tourism Promotion

Office) di fokus pasar menjadi salah satu kendala dalam

mengoordinasikan, memperluas dan mengefektifkan upaya

penetrasi pasar wisatawan di negara-negara tersebut.

4) Kegiatan Promosi Masih Berjalan Parsial

Event-event yang berskala nasional dan internasional masih

terbatas karena banyak daerah yang mempunyai event-

event daerah yang menarik namun belum menetapkan

kepastian waktu pelaksanaan dan belum mampu mengemas

event secara profesional sehingga kemasannya kurang

menarik, juga belum semua daerah mempunyai aksesibilitas

maupun sarana dan prasarana penunjang yang memadai

PENDAHULUAN BAB I32


u nt u k l aya k d i p ro m o s i ka n b a i k s e c a ra n a s i o n a l d a n

internasional, sehingga event-event daerah secara pelan-

pelan perlu didukung dan didorong agar dapat dikemas

s ec ara lebih menarik dan mulai dipromosikan s ec ara

nasional maupun internasional. Dalam mempromosikan

pariwisata Indonesia, belum semua program dibuat secara

t e r p a d u s e h i n g g a d i p e r l u ka n ket e r p a d u a n p ro g ra m

antar pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat

dalam mengemas program yang kreatif dan inovatif, juga

keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin

meluas dengan memanfaatkan komunitas-komunitas untuk

promosi serta sinergitas program/kegiatan yang sifatnya

nasional maupun internasional dengan promosi pariwisata

bersama secara co-marketing.

5) Daya Saing Pariwisata Indonesia Masih Belum Kuat

Berdasarkan hasil TTCI 2019 Indonesia, indikator safety

and security berada pada #80, health and hygiene #102,

Environmental Sustainabil ity #135, dan tourist ser vice

infrastructure #98 dari 140 negara. Dari sekian banyak

tantangan yang harus ditangani adalah terkait indikator

safety, dimana Indonesia sering mendapat Travel Advisory

dari negara negara pasar yang mengakibatkan usaha untuk

melakukan promosi menjadi tidak efektif.

C. Permasalahan Pengembangan Industri Pariwisata

Da l a m ke ra n g ka p e n g e m b a n g a n i n d u st r i p a r i w i s at a ,

terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan

menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, yaitu:

1) Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata yang Belum Optimal

Persoalan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua

destinasi pariwisata didukung oleh operasi dari berbagai

jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam

menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi

wisatawan. Sehingga di satu sisi kualitas industri pariwisata

belum bisa berkembang optimal, dan di sisi lain nilai manfaat

ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk

menopang perekonomian daerah setempat.

Dalam kerangka membangun struktur dan mata rantai

i n d u st r i p a r i w i s at a ya n g ko ko h d a n ko n d u s i f, m a ka

diperlukan berbagai bentuk koordinasi yang intensif dan

kerja sama / kemitraan yang baik antar pelaku industri

pariwisata dalam berbagai wadah organisasi yang telah

dibentuk (GIPI, ASITA, PHRI, HPI, dan sebagainya).

Penguatan struktur industri pariwisata akan semakin cepat

dilaksanakan dengan implementasi peran dan tugas GIPI

dalam menyusun kode etik usaha pariwisata Indonesia,

menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan

kepentingan anggota dalam pengembangan industri

pariwisata, meningkatkan kerja sama antara pengusaha

pariwisata Indonesia dan pengusaha luar negeri dalam

pembangunan kepariwisataan, mencegah persaingan

usaha pariwisata yang tidak sehat, serta penyebarluasan

kebijakan pemerintah di bidang pariwisata.

Penguatan struktur Industri pariwisata juga dilaksanakan

melalui peningkatan sinergi dan keadilan distribusi antar

mata rantai pembentuk industri pariwisata, sehingga dapat

terwujud persaingan usaha pariwisata yang sehat pada

segala level.

Permasalahan penguatan struktur Industri pariwisata ,

sinergi dan keadilan distribusi adalah kurangnya kerja

sama dan jejaring antar pelaku usaha pariwisata dalam

pengembangan industri pariwisata Indonesia serta tidak

adanya database usaha pariwisata yang komprehensif.

Sebagai rencana tindak prioritas untuk penyelesaian

permasalahan tersebut adalah peningkatan daya saing

industri pariwisata melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi

dan peningkatan nilai tambah usaha pariwisata skala mikro,

kecil, menengah dan koperasi, serta implementasi sertifikasi

usaha pariwisata skala besar nasional maupun internasional

yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu diperlukan kontribusi dan dukungan dari pelaku

industri pariwisata melalui optimalisasi peran dan tugas GIPI

dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Sedangkan

dukungan dari pemerintah daerah adalah sinergi kebijakan

dan kegiatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha

pariwisata dan pemerintah.

PENDAHULUANBAB I 33


2) Daya Saing Produk Wisata yang Belum Optimal

Peningkatan daya saing produk wisata, yang mencakup

daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas,

berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan

Industri pariwisata Indonesia. Sementara kondisi saat ini

ketiga komponen tersebut masih dianggap kurang kecuali

daya saing sumber daya budaya dan alam Indonesia yang

sangat beragam, unik dan menarik.

Daya saing fasilitas pariwisata Indonesia relatif masih

kurang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN

seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Daya saing usaha

pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut,

di atas Philipina dan Brunei Darussalam namun bersaing

dengan Vietnam. Keterbatasan jumlah dan ruang lingkup

Lembaga Standar Usaha bidang pariwisata merupakan

salah satu kendala dalam upaya peningkatan standar usaha

pariwisata di Indonesia.

Daya saing aksesibilitas Indonesia secara umum kurang,

antara lain terlihat dari kecilnya frekuensi dan jumlah

kapasitas tempat duduk penerbangan serta insfrasruktur

jalan, pelabuhan dan bandara di berbagai destinasi wisata

Indonesia yang terdapat fasilitas/usaha pariwisata. Selama

ini, usaha pariwisata di berbagai destinasi wisata Indonesia

k u r a n g b e r ke m b a n g k a r e n a k u r a n g n y a w i s a t a w a n

yang datang dan menggunakan fasilitas dan jasa usaha

pariwisata walaupun mereka telah mempromosikan produk

dan jasa usaha pariwisatanya baik yang dilaksanakan

masing-masing maupun berkerja sama dengan pihak lain

termasuk pemerintah daerah.

Pengembangan Industri Pariwisata yang belum inline

atau sesuai dengan pengembangan aksesibilitas telah

berakibat pada kurangnya kemampuan usaha pariwisata

untuk memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya

menyebabkan kurangnya daya saing fasilitas atau usaha

pariwisata Indonesia.

3) Kesenjangan Antara Tingkat Harga dengan Pengalaman Wisata

Kesesuaian tingkat harga dengan kualitas pengalaman

(Value for money) yang diperoleh wisatawan di sejumlah

destinasi pariwisata seringkali masih menunjukkan adanya

kesenjangan, yang mengakibatkan keluhan wisatawan.

Dalam konteks kredibilitas bisnis, kondisi tersebut akan

menjadi promosi negatif yangberdampak pada penurunan

d aya s a i n g p ro d u k w i s at a ya n g k i t a m i l i k i s e h i n g g a

t i d a k m a m p u b e r s a i n g d e n g a n p ro d u k s e j e n i s ya n g

dikembangkan oleh kompetitor.

Disisi lain ketidaksesuaikan antara fitur yang dipromosikan

dengan realitas yang dijumpai wisatawan/konsumen juga

masih sering terjadi di lapangan. Dalam berbagai kasus dan

tempat seringkali masih terjadi ketidaksesuaian antara apa

yang dipromosikan dengan apa yang didapat dilapangan.

Promosi semacam ini dapat dianggap sebagai promosi yang

tidak bertanggung jawab, yang membuat kredibilitas produk

menjadi diragukan.

U nt u k m e n g a n g kat d aya s a i n g p ro d u k , m a ka u p aya

promosi harus menerapkan dan menekankan prinsip-

prinsip pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab

(responsible marketing), yang responsif terhadap hak-hak

wisatawan, terhadap pelestarian lingkungan dan hak-hak

sosial ekonomi masyarakat lokal.

4) Kemitraan Usaha Pariwisata yang Belum Optimal

Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala

besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro,

Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal.

Pe n g e m b a n g a n ke m i t ra a n u s a h a d i m a ks u d ka n a g a r

peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan

akan dapat dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan

skala usaha.

Oleh karena itu, pola-pola kemitraan antar usaha pariwisata,

maupun usaha pariwisata dengan pelaku usaha lainnya

di berbagai destinasi pariwis ata perlu didorong dan

ditingkatkan. Contoh bentuk kemitraan yang dapat dilakukan

antara lain adalah kerja sama dalam pengembangan daya

tarik wisata, kerja sama promosi dan pemasaran, dll.

Ke s a d a ra n u nt u k m e n g e m b a n g ka n ke m i t ra a n u s a h a

pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat

maupun mendorong tumbuhnya UMKM bidang pariwisata

masih memerlukan dorongan dan peran aktif Pemerintah

s e l a ku fa s i l i t ato r d a n re g u l ato r, a g a r U M K M b i d a n g

PENDAHULUAN BAB I34


pariwisata juga memiliki kemampuan, kapasitas dan akses

untuk dapat mengembangkan usaha dan memperolah

manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

5) Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata Masih Belum Optimal

P e n g e m b a n g a n t a n g g u n g j a w a b l i n g k u n g a n u s a h a

pariwisata, baik lingkungan sosial, alam maupun budaya

agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk mengembangkan

j e j a r i n g u s a h a p a r i w i s at a b e r ke l a n j u t a n ya n g d a p at

meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia.

Permasalahannya adalah masih kecilnya jumlah usaha

pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung

j a w a b l i n g k u n g a n d a n m e n e ra p k a n p r i n s i p - p r i n s i p

berwawas an l ingkungan walaupun permintaan pas ar

s e m a k i n k u a t , k u r a n g n y a i n s e n t i f t e r h a d a p u s a h a

pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan

kepariwisataan berkelanjutan, kurangnya alokasi program

corporate social responsibility (CSR) usaha pariwisata dan

usaha non pariwisata untuk pengembangan pariwisata

berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

D. Permasalahan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

D a l a m k e r a n g k a p e n g e m b a n g a n K e l e m b a g a a n

kepariwisataan, terdapat beberapa masalah utama yang

dihadapi antara lain:

1) Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan di Daerah

M e l a l u i d e s e nt ra l i s a s i , Pe m e r i nt a h Da e ra h d i t u nt u t

untuk mengelola keuangan daerah s ec ara akuntabel

dan transparan. Dengan kebijakan normatif yang ada ,

pemerintah daerah diberi kesempatan untuk melakukan

perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan

d a e ra h . N a m u n , p a ra d i g m a te r s e b u t b e l u m m e n j a d i

persepsi nasional yang merata di segala tingkatan dan tidak

tersedianya tata ruang secara nasional dan holistik yang

digunakan sebagai dasar bagi pengembangan sumber-

sumber ekonomi, khususnya bagi sektor pariwisata yang

berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pariwisata masih dianggap sebagai sektor pilihan, dan

belum dianggap sebagai sektor strategis yang memberikan

kontribusi berarti bagi pembangunan daerah maupun

bagi kes ejahteraan masyarakat , s ehingga penguatan

organisasi yang membidangi pembangunan kepariwisataan

belum merata di berbagai daerah. Sebagai akibatnya

koordinasi l intas daerah dalam penanganan terpadu

as et kepariwisataan yang bersifat l intas wilayah-pun

seringkali mengalami kendala dan hambatan. Di sisi lain,

lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali

memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap

yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi

pembangunan di daerah.

2) SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Masih Terbatas

Peningkatan daya saing produk pariwisata Indonesia agar

memiliki keunggulan banding dan keunggulan saing secara

regional dan global harus diimbangi oleh ketersediaan SDM

yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran

operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran

akademisi, teknokrat, dan profesional.

Pengembangan SDM Kepariwisataan dapat dilakukan

dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik

bagi aparatur, pengusaha industri pariwisata, karyawan

pada industri pariwisata maupun masyarakat yang berada

di kawasan pariwisata.

Perkembangan pariwis ata Indonesia s aat ini kurang

diimbangi dengan pengembangan SDM bidang pariwisata.

Pengembangan SDM bidang pariwisata meliputi aparatur,

industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk menunjang

pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Dengan akan diberlakukannya kesepakatan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten

dan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri akan

semakin dipersyaratkan. Saat ini, adanya bonus demografi

yang menyediakan SDM secara kuantitas, perlu diimbangi

dengan kualitas yang maksimal agar tidak berbalik menjadi

bencana demografi.

PENDAHULUANBAB I 35


3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Regional Yang Belum Efektif

Isu koordinasi dan kerja sama antara pusat dan daerah

muncul sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi

daerah yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip Good

Governance. Dengan adanya UU Otonomi Daerah maka

kewenangan pengembangan produk pariwisata berada di

Daerah, sedangkan kewenangan pemasarannya berada di

Pusat. Pengaturan kewenangan ini menimbulkan arogansi

D a e ra h u n t u k m e n e n t u k a n a ra h p e m b a n g u n a n d a n

pengelolaan sumber daya serta wilayah administratifnya

masing-masing, sehingga mengakibatkan pengembangan

kegiatan kepariwisataan antara Pusat dan Daerah kurang

terkoordinasi dengan baik. Begitu pula koordinasi antara

pemerintah dan swasta.

H a l i n i d a p a t m e m i c u k e c e n d e r u n g a n o r i e n t a s i

pembangunan yang hanya mengejar peningkatan PAD

yang mendorong masing-masing daerah berkompetisi

secara kurang sehat untuk menarik pasar wisatawan ke

daerahnya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang

tidak memberikan kenyamanan kunjungan wisatawan dan

bahkan mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap

objek wisata yang berdampak pada penurunan daya dukung

dan kualitas objek tersebut.

Selain itu, ancaman yang paling serius atas implementasi

otonomi daerah adalah munculnya paradigma sektoral

yang menggilas peran lintas sektoral pariwisata, yang

selanjutnya berpengaruh besar terhadap pembangunan

f a k t o r p e n d u k u n g p a r i w i s a t a s e p e r t i a k s e s i b i l i t a s ,

amenitas, atraksi, dan promosi. Padahal, pembangunan

ke p a r i w i s a t a a n b e r s i f a t b o r d e r l e s s , y a n g b e r a r t i

pembangunan dan pengelolaannya berlangsung lintas

batas administratif dan l intas sektor. Oleh karena itu,

hendaknya setiap pemegang kewenangan otonom dan

pemangku kepentingan pariwisata harus berpikir nasional

(Indonesia) dan bertindak lokal (daerah). Dengan konsep ini,

berarti para pemegang kewenangan daerah otonom tidak

menutup diri bagi kebijakan pariwisata secara nasional

untuk kepentingan kemajuan daerahnya.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan

yang diharapkan mampu mengatasi masalah koordinasi

lintas sektoral dalam pembangunan kepariwisataan di

Indonesia dengan Perpres No. 64 Tahun 2014, dan Perpres

No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Kepariwis ataan. Dengan adanya peraturan ini , maka

jelas posisi s ektor pariwis ata s ebagai ujung tombak

pembangunan kepariwisataan di Indonesia s ehingga

diharapkan tujuan dari pembangunan kepariwisataan

tercapai dan multiplier effect dari kegiatan pariwisata

menjadi lebih besar.

E. Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat

beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

1) Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas

Dat a d a n i nfo r m a s i p e n g e m b a n g a n e ko n o m i k re at i f

merupakan bahan dasar dalam pengembangan kebijakan

ekonomi kreatif selanjutnya. Riset untuk pengembangan

PENDAHULUAN BAB I36


ekonomi kreatif masih terbatas, dari segi aspek pemasaran

nasional dan internasional maupun pengembangan trend

produk kreatif.

2) Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia terkendala

oleh terbatasnya kualitas pelaku kreatif baik menurut

keahlian bidang maupun kemampuan untuk menjalankan

dan mengelola usaha.

3) Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan belum meluas

Pengembangan potensi ekonomi kreatif yang begitu besar

memerlukan dukungan permodalan yang tidak sedikit.

Sebanyak 92.37% pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia

masih menggunakan dana sendiri untuk modal usahanya.

Permasalahan yang dihadapi terkait kuantitas dan kualitas

lembaga pembiayaan, alternatif pembiayaan bagi industri

kreatif, dan matchmaking pembiayaan bagi industri kreatif.

Kuantitas lembaga pembiayaan yang dimaksudkan adalah

lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pembiayaan

bagi pelaku kreatif dengan pendekatan nonkonvensional.

Sektor ekonomi kreatif belum banyak menarik investor untuk

menanamkan modalnya. Sampai saat ini sektor tersebut

masih dianggap belum memiliki daya tarik yang kuat untuk

berinvestasi. Prospek bisnis di sektor ekonomi kreatif masih

rendah dan dinilai masih berisiko tinggi sehingga sulit untuk

mendapatkan pembiayaan perbankan.

4) Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas

Keters ediaan infrastruktur dan teknologi merupakan

persyaratan utama untuk meningkatkan daya saing industri

kreatif Indonesia. Namun demikian kondisi infrastruktur

bagi ekonomi kreatif masih belum memadai. Hal tersebut

m e n g a k i b at ka n k re at i v i t a s p e l a ku k re at i f a ka n s u l i t

berkembang dan berdampak terhadap melambatnya

pertumbuhan serta menurunnya kontribusi ekonomi kreatif

terhadap nasional. Terbatasnya jumlah layar bioskop, pusat

pelatihan, laboratorium riset, inkubator bisnis, kurangnya

fasilitas sarana dan prasarana kreasi (creative center), pasar

dan galeri seni, tempat pertunjukan yang permanen dan

berstandar internasional, kota kreatif, techno park, belum

adanya sistem pengarsipan karya-karya kreatif Indonesia

sebagai sumber inspirasi penciptaan karya baru ke depan,

dan ketersediaan akses internet berkecepatan tinggi

dengan persebaran yang merata hingga ke pelosok daerah,

e-commerce dan payment gateway.

5) Produk ekonomi kreatif belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri

Pengembangan ekonomi kreatif masih menghadapi sulitnya

akses pasar produk kreatif. Hal ini disebabkan belum

terbangunnya rantai distribusi produk kreatif Indonesia ke

pasar dunia. Saat ini data pasar produk kreatif domestik

maupun internasional belum terhimpun secara lengkap,

akurat dan terkini.

6) Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun

Peran inovasi dan kekayaan intelektual sangat penting bagi

suatu usaha ekonomi kreatif yang berbasis intelektualitas.

Perlunya model permodalan/pembiayaan usaha ekonomi

kreatif yang sesuai dengan karakteristik usaha ekonomi

kreatif yang berbasis intelektualitas. Secara internasional

KI/HKI diakui sebagai aset yang bisa dijaminkan untuk

mendapat pembiayaan. Sistem pembiayaan kekayaan

i n t e l e k t u a l d i h a r a p k a n a k a n s e m a k i n m e n d u k u n g

pertumbuhan bisnis berbasis inovasi, khususnya bisnis

rintisan kreatif.

7) Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Pada dasarnya asset utama dalam ekonomi kreatif adalah

kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku ekonomi kreatif.

Namun, demikian tidak semua pelaku ekonomi kreatif

menyadari pentingnya melindungi produk kreasinya melalui

kekayaan intelektual. Akibatnya, pelaku ekonomi kreatif

seringkali tidak menyadari ketika pelanggaran hak kekayaan

intelektual miliknya Sebanyak 88.95% pelaku kreatif belum

memiliki HKI.

Sebagian besar yang memiliki HKI adalah pelaku ekraf

subs ektor f i lm, animasi dan video menc apai 21,08%.

Subsektor lain, yaitu kuliner sebanyak 19,75%; televisi dan

radio 16,59%; penerbitan 15,86%; fesyen ada 14,14%; desain

produk 11,56%; desain komunikasi visual 7,25%; musik

6,88%; kriya 6,69%; desain interior 5,45%; serta arsitektur

3,64%.

PENDAHULUANBAB I 37


Analisis daya saing dilakukan kepada negara-negara yang

menjadi kompetitor atau pesaing dalam penyelenggaraan

pariwisata Indonesia. Kompetitor yang dimaksud adalah

negara-negara yang secara geografis terletak berdekatan

dengan Indonesia , s erta menyelenggarakan industri

pariwisata, yaitu negara-negara ASEAN. Untuk melakukan

analisis, diperlukan tolok ukur yang valid, kredibel, serta

representatif.

Analisis pertama dilaksanakan dengan membandingkan

hasil evaluasi penyelenggaraan pariwisata setiap negara

kompetitor pada Travel and Tourism Competitiveness Index

(TTCI), yang penilaiannya dilakukan oleh World Economic

Forum (WEF)berdasarkan data-data yang diantaranya

berasal dari United Nation – World Tourism Organization

(UNWTO), dan World Travel and Tourism Council (WTTC).

Sedangkan analisis yang kedua adalah analisis kompetitor

untuk membantu memetakan posisi penyelenggaraan

pariwisata di Indonesia dibandingkan dengan negara-

negara lain di ASEAN saat ini.

1.3 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional

(TTCI)

Hasil evaluasi Travel and Tourism Competitiveness Index

(TTCI) dari World Economic Forum (WEF) dipergunakan

untuk analisis daya saing yang pertama ini, memiliki indeks

yang mengukur faktor-faktor kebijakan suatu negara ,

ya n g m e m u n g k i n ka n a d a nya p e n g e m b a n g a n s e kt o r

pariwisata yang berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap

pengembangan dan daya saing pariwisata suatu negara.

TTCI mendasarkan penilaiannya pada 4 (empat) subindeks

yang membentuk nilai T TCI. Subindeks yang pertama

adalah enabling environment, subindeks kedua yaitu travel

and tourism policy and enabling conditions, subindeks ketiga

yaitu infrastructure, dan subindeks keempat yaitu natural

and cultural resources. Setiap subindeks memiliki pilar-pilar

yang setiap pilarnya terbentuk dari beberapa subpilar. Hasil

penilaian dari semua subpilar dan pilar tersebut menjadi

pembentuk penilaian subindeks yang terakumulasi menjadi

nilai TTCI. Secara detil komponen-komponen pembentuk

TTCI dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Travel and Tourism Competitiveness Index

PENDAHULUAN BAB I38


Berdasarkan Gambar 1.3, subindeks pertama yaitu enabling

environment dibentuk dari 5 (lima) pilar, subindeks kedua

yaitu travel and tourism (T&T) policy and enabling conditions

dibentuk dari 4 (empat) pi lar, subindeks ketiga yaitu

infrastructure dibentuk dari 3 (tiga) pilar, dan subindeks

keempat yaitu natural and cultural resources dibentuk oleh

2 (dua) pilar. Indonesia menjadi salah satu negara yang

penyelenggaraan sektor pariwisatanya diukur melalui TTCI.

Hasil penilaian TTCI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa

Indonesia berada pada peringkat 40 dari 140 negara yang

dinilai, dengan nilai TTCI sebesar 4,3. Penilaian TTCI tahun

2019 terhadap Indonesia lebih baik daripada hasil penilaian

pada periode tahun 2017, dimana Indonesia berada pada

peringkat 42 dari 136 negara, dengan nilai TTCI sebesar 4,2.

Selain Indonesia, TTCI juga melakukan penilaian terhadap

negara-negara lain, termasuk negara-negara kompetitor

Indonesia dalam sektor pariwisata di ASEAN, yang meliputi

Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, The Philippines,

dan Brunei Darussalam. Perbandingan performa sektor

pariwisata ketujuh negara dalam ASEAN berdasarkan

penilaian TTCI dapat dilihat pada Tabel 1.3.

EnablingEnvironment

Bussines EnvironmentPrioritization of

Travel & TourismAir TransportInfrastructure

Natural Resources

InternationalOpennes

Ground and Port Infrastructure

Cultural Resourcesand Business Travel

PriceCompetitiveness

Tourist ServiceInfrastructure

EnvironmentSustainbility

Health and Hygiene

Safety and Security

Human Resourcesand Labour Market

ICT Readiness

T&T Policy andEnabling Conditions

Infrastructure Natural andCultural Resources

Travel & Tourism Competitiveness Index

Gambar 1.3 (TTCI)Travel & Tourism Competitiveness Index

PENDAHULUANBAB I 39


Secara lebih detil, walaupun Indonesia mengalami peningkatan peringkat TTCI secara keseluruhan, namun beberapa

subindeks mengisyaratkan perlunya perhatian serta perbaikan, karena mengalami penurunan maupun stagnasi penilaian pada

penilaian periode tahun 2019 terhadap penilaian periode 2017, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Berdasarkan Gambar 1.4, pada penilaian TTCI tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan nilai pada dua subindeks, yaitu

subindeks natural resources, dan subindeks cultural resources and business travel.

Tabel 1.3 Peringkat TTCI Negara ASEAN

No NegaraPeringkat Skor TTCI

2015 2017 2019 2015 2017 2019

1 Singapore 11 (dari 141) 13 (dari 136) 17 (dari 140) 4,9 4,9 4,8

2 Malaysia 25 26 29 4,4 4,5 4,5

3 Thailand 35 34 31 4,3 4,4 4,5

4 Indonesia 50 42 40 4,0 4,2 4,3

5 Vietnam 75 67 72 3,6 3,8 3,9

6 Brunei Darussalam n/a n/a 72 n/a n/a 3,8

7 The Philippines 74 79 75 3,6 3,6 3,8

Gambar 1.4 Tren Subindeks TTCI Indonesia

Cultural Resources and Business Travel

Natural Resources

Tourist Service Infrastructure

Ground and Port Infrastructure

Air Transport Infrastructure

Environment Sustainbility

Price Competitiveness

Business Environment

Safety and Security

Health and Hygiene

Human Resources and Labor Market

ICT Readiness

Prioritization of Travel and Tourism


2019

2017

2015

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

PENDAHULUAN BAB I40


Arah pengembangan kepariwisataan nasional saat ini

diarahkan menuju Quality Tourism Experience. Menurut

UNWTO dalam Practical Guidelines for Integrated Quality

Management in Tourism Destination bahwa “qualit y of

a tourism destination as “the result of a process which

implies the satisfaction of all tourism product and service

needs, requirements and expectations of the consumer at

an acceptable price, in conformity with mutually accepted

c o n t r a c t u a l c o n d i t i o n s a n d t h e i m p l i c i t u n d e r l y i n g

factors such as safety and security, hygiene, accessibility,

communication, infrastructure and public amenities and

services. It also involves aspects of ethics, transparency and

respect towards the human, natural and cultural environment”.

Aspects of quality also relate to ethics, transparency and

respect for the human, natural and cultural environment.

Lebih lanjut, UNWTO menyatakan bahwa Quality mewakili

tiga hal sekaligus:

1. P r o f e s s i o n a l s To o l s . S e b a g a i P r o f e s s i o n a l s

To o l s , k u a l i t a s d i c a p a i d e n g a n m e n g e t a h u i d a n

mengendalikan secara umum, serta proses khusus

u nt u k m e m b e r i ka n l aya n a n ya n g m e n g u nt u n g ka n .

Sistematisasi kualitas melibatkan tiga tingkatan yang

berbeda: (a) Organisasional; (b) Operasional; dan (c)

Perseptual. Dalam pariwisata, kualitas harus melibatkan

komitmen aktif dari sumber daya manusianya. Dalam hal

destinasi Pariwisata, kualitas juga membutuhkan nilai

keramah-tamahan dan hospitality dari penduduk lokal.

2. Management model. Sebagai sebuah Management

model kualitas terletak pada framework baru dari

hubungan kerja dan kompetensi. Ini berarti beralih dari

struktur piramida ke organisasi yang flat dan berorientasi

pada proses. Dalam hal destinasi berkualitas, diperlukan

komitmen yang solid dari publik-privat dan antar institusi.

3. Powerfull Marketing Tool. Sebagai Powerfull Marketing

Tool kualitas menempatkan pelanggan sebagai pusat

aktivitas, yang artinya mengetahui dan memperhatikan

kebutuhan pelanggan yang juga merupakan tujuan

pemasaran.

UNWTO menyimpulkan beberapa hal terkait pengertian

dari Quality: (1) Quality tidak akan ada tanpa partisipasi aktif

dan harmonis dari semua faktor yang berkontribusi untuk

pengalaman wisata;

1.4 Konsep Quality Tourism

PENDAHULUANBAB I 41


(2) Quality dihasilkan dari usaha terus-menerus dalam

meminimalisir kekurangan dan kegagalan aktivitas: (3)

Quality juga secara fundamental dan secara langsung

terkait dengan dimensi personal yang sebagian besar

tidak berwujud dan dengan demikian bersifat subjektif; (4)

Quality menjadi tolok ukur dalam pemenuhan kebutuhan

dasar manusia yang ditentukan oleh batasan sosial dan

lingkungan; (5) Quality membutuhkan kriteria umum dan

tidak dapat dicabut serta pertemuan antara persyaratan

wajib dan self-regulation; (6) Quality merupakan hasil dari

usaha kolektif.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Quality harus

menjadi bagian dari manajemen dan perencanaan, dengan

tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mengadaptasi

p e nye d i a a n p ro d u k d a n l aya n a n , s e r t a m e m p e r ku at

variabel-variabel kompetitif bagi destinasi.

Quality merupakan sebuah pilihan etis. Tanggungjawab

dan perilaku untuk melakukan segala sesuatunya lebih

baik dengan menghormati masyarakat dan lingkungan

adalah masalah etis. Disinilah Quality, sustainability, social

responsibility, accessibility menjadi satu. Karena tidak

mungkin ada Quality tanpa etika.

Keberlanjutan (Sustainability) memiliki prinsip yang sama

dengan Quality karena pariwisata memerlukan strategi

jangka panjang dan menggunakan sumber daya terbatas

yang sangat rentan terhadap kerusakan, seperti alam dan

warisan manusia. Tanpa hal tersebut minat dan motivasi

wisata akan hilang.

Keberlanjutan (Sustainability) baik itu dalam hal sosial,

kultural, ekonomi, dan lingkungan merupakan komponen

Quality dalam pariwisata . Tidak mengherankan untuk

melihat dua kons ep ini terkait s angat erat terutama

dalam mengelola destinasi pariwisata. Penerapan Quality

Tourism ini akan menjadi acuan dalam pengembangan

Kepariwisataan nasional kedepan.

1.5 Dunia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditengah Pandemi Coronavirus (Covid19)

PENDAHULUAN BAB I42


Dunia pariwis ata s aat ini digunc ang dengan adanya

pandemi Coronavirus yang menyebabkan penyakit Covid19.

Pandemi ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019

di Wuhan, Republik Rakyat China, dimana Coronavirus

menyebar dengan cepat dan menyebabkan penyakit

Covid19 bagi masyarakat Wuhan. Penyebaran itu berlanjut

hingga ke seluruh dunia, dimana Pandemi Coronavirus

telah menyebar ke sebagian besar penjuru dunia dan

menyebabkan penyakit Covid19. World Health Organization

(WHO) mencatat terdapat 4.013.728 kasus Covid19 di 215

negara dengan angka kematian mencapai 278.993 jiwa

(sumber: World Health Organization, 2020, 11 Mei 2020).

Pe nye b a ra n C ov i d 1 9 ya n g b e g i t u m a s i f b e rd a m p a k

s i g n i f i k a n t e r h a d a p p a r i w i s a t a n a s i o n a l m a u p u n

internasional. United Nation World Tourism Organization

( U N W TO ) m e m p e r k i r a k a n a k a n t e r j a d i p e n u r u n a n

kedatangan wisatawan internasional sebesar 58% hingga

78% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

U N W TO m e nyat a ka n b a hwa p e n u r u n a n ke d at a n g a n

wisatawan internasional ini bermakna hilangnya penerimaan

turis internasional sebesar US$ 910 Miliar hingga US$ 1.2

triliun secara global. Berdasarkan trend kedatangan turis

sebelumnya, maka diperkirakan 5 hingga 7 tahun penurunan

pertumbuhan pariwisata akan terjadi pas c a pandemi

Covid19 ini.

Jika dibandingkan penurunan yang terjadi akibat krisis

ekonomi tahun 2009 yang berdampak terhadap penurunan

pertumbuhan pariwisata sebesar 4% atau pasca pandemi

SARS tahun 2003 yang menurunkan 0,4% pertumbuhan,

maka dampak Pandemi Covid19 terhadap dunia pariwisata

cenderung signifikan. (sumber: World Health Organization,

2 0 2 0 ) . Wo r l d Tr a v e l a n d To u r i s m C o u n c i l ( W T T F )

melaporkan bahwa data hasil penelitian yang dilakukan

menunjukkan sekitar 50 juta orang di sektor pariwisata

kehilangan pekerjaan mereka akibat pandemi Covid19.

Dunia Pariwisata mengalami penurunan luar biasa sebagai

dampak penurunan kedatangan wisatawan internasional

akibat pandemi ini. Perkembangan lingkungan strategis

i n i te nt u nya m e n i m b u l ka n t a nt a n g a n te r s e n d i r i b a g i


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selain juga menyediakan

peluang yang dapat diraih khususnya pasca berakhirnya

pandemi Covid19.

Jika prediksi UNW TO terjadi, maka kontribusi s ektor

pariwisata terhadap PDB akan mengalami penurunan yang

cukup signifikan.

Hal ini terjadi karena kedatangan Wisatawan Mancanegara

(Wisman) akan menurun secara signifikan dan kembali

meningkat s eir ing keperc ayaan terhadap keamanan

meningkat, khususnya risiko tertular Covid19.

Investasi sektor pariwisata juga akan mengalami penurunan,

seiring tutupnya hotel dan beberapa amenitas lain di

destinasi pariwisata . Selain itu, j ika pemulihan sektor

pariwisata pasca pandemi tidak berhasil dilakukan, maka

tingkat pengangguran akan meningkat.

Namun pandemi ini juga menimbulkan peluang lain bagi


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perubahan model bisnis

dari traditional tourism management menjadi digital tourism

management akan menjadi peluang dalam mempertahankan

dan memulihkan sektor pariwisata nasional. Selain itu,

sektor ekonomi kreatif berbasis digital juga dapat menjadi

solusi lain dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dan

ekonomi kreatif terhadap PDB.

Orientasi segmen pasar akan bergeser dari Wisman menjadi

Wisatawan Nusantara (Wisnus), hingga penerbangan

internasional kembali pulih seiring penanganan pandemi

Covid19 yang semakin baik. Untuk itu, diperlukan strategi

khusus terintegrasi dalam menghadapi dampak pandemi

Covid19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

nasional. Terutama dalam masa tanggap darurat pada tahun

2020 dan recovery pada tahun 2021-2022 sesuai kondisi

global.

PENDAHULUANBAB I 43


BAB IIViSi, MiSi, DAN TUJUAN KEMENTERiAN PARiWiSATA DAN EKONOMi KREATiF/BADAN PARiWiSATA DAN EKONOMi KREATiF

2.12.22.32.4

Visi Kemenparekraf/Baparekraf

Misi Kemenparekraf/Baparekraf

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf

Sasaran Strategis



BAB II44



BAB II 45


JAKARTAKOTA TUA

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFBab ini akan menjelaskan tentang arah strategis Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

E ko n o m i K re at i f ( Ke m e n p a re k raf/ B a p a re k raf ) . A ra h

strategis yang dimaksud direpresentasikan oleh visi, misi,

tujuan strategis dan sasaran strategis Kemenparekraf/

Baparekraf. Visi dan Misi Kementerian Indonesia diturunkan

dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, sedangkan

tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari

visi dan misi Presiden terkait dengan Kemenparekraf/

Baparekraf.

Lebih detil mengenai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran

strategis Kemenparekraf/Baparekraf akan dibahas pada

subbab berikut.



BAB II46

NTTLABUAN BAJO

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada

akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2024. Visi dapat

ditentukan dalam jangka panjang (25 tahun) maupun jangka

menengah (5 tahun). Visi hendaknya memiliki sebuah fokus

masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam

perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak terjebak

pada capaian saat ini, namun kondisi saat ini tersebut perlu

menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan visi.

Untuk itu, maka perumusan visi harus mengikuti prinsip

visi yang dipertinggi (big hairy audacious goals). Bentuk

kalimat visi bersifat normatif namun memiliki makna yang

jelas dan terukur. Visi yang disusun harus realistis dan

memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan

rasa bangga dan menggugah semangat bagi seluruh ASN

Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan arahan Presiden

Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya

memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus

selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga

visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

2.1 Visi Kemenparekraf/Baparekraf



BAB II 47

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju

bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi

kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan

teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas

produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

P e m a n f a a t a n t e k n o l o g i t e r s e b u t t e n t u n y a h a r u s

mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun

aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain

itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu

menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan

pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak

tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya

saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi

kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding

dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam

konteks pariwisata , Indonesia harus mampu menjadi

destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan

dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti

Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks

ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus

mampu menembus pasar dunia.

P a r i w i s a t a d a n E k o n o m i K r e a t i f I n d o n e s i a y a n g

berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan

ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan,

sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya.

Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi

k r e a t i f I n d o n e s i a h a r u s m e n d u k u n g p e l a k s a n a a n

Sustainable Development Goals (SDG’s) yang dicanangkan

oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

P a r i w i s a t a d a n E k o n o m i K r e a t i f I n d o n e s i a y a n g

mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam

pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus

dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat

indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan

identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi

daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun

ekonomi kreatif.

VISI INI SELARAS DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, YAITU TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. VISI KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF INI MENGANDUNG 4 (EMPAT) KATA KUNCI UTAMA, YAITU(I) PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU; (II) PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG BERDAYA SAING; (III) PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG BERKELANJUTAN; SERTA (IV) PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL.



BAB II48

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang

harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima)

tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya

saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian

bangsa

6. P e n e g a k a n s i s t e m h u k u m y a n g b e b a s ko r u p s i ,

bermartabat, dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi

kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara

langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

2.2 Misi Kemenparekraf/Baparekraf

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi

dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi

N a s i o n a l y a n g B e r l a n d a s k a n P a n c a s i l a , m e l a l u i

penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang

efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang

dimiliki Indonesia.

Da l a m m e nya m b u t e ra i n d u st r i 4 .0, Ke m e n p a re k raf/

Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri

pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara

kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan

nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi

kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan

Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional,

khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

selama tahun 2020-2024.



BAB II 49

2.3 Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia

yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/

Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals)

Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional

bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan

Renc ana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian

tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata

2. Kontribusi PDB Pariwisata

3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi

tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan

8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia

Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwis ata dan

Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan

Berdaya Saing.

Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan

yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan

8 ( d e l a p a n ) a r e a p e r u b a h a n R e f o r m a s i B i r o k r a s i

Kemenparekraf/Baparekraf.



BAB II50

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan

pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden

tahun 2020-2024.

Peta strategi dari Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

2.4 Sasaran Strategis Kemenparekraf/Baparekraf



BAB II 51

Gambar 2.1 Peta strategi dari Kemenparekraf/Baparekraf

SS1. Meningkatnya kontribusi pariwisatadan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi

SS2. Meningkatnya nilai tambahekonomi kreatif nasional

SS7. Terlindunginya kekayaanintelektual bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif

SS8. Teselenggaranya regulasipariwisata dan ekonomi kreatif

berbasis kajian

SS9. Tersedianya data daninformasi hasil kajian sesuai

kebutuhan pariwisata danekonomi kreatif

SS11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi

yang profesional

Stakeholder

Customer

Internal Process

Learning & Growth

SS10. Meningkatnya kualitasdan kuantitas SDM kepariwisataan

dan ekonomi kreatif

SS3. Meningkatnya kualitasdan jumlah wisatawan

SS4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional

SS6. Bertumbuhnya investasi dan aksespembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif nasional

SS5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan



BAB II52

B e r d a s a r k a n G a m b a r 2 .1 d i a t a s , Ke m e n p a r e k r a f/

Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan

kedalam 4 (empat) perspektif BSC. Perspektif pertama yaitu

stakeholder, perspektif kedua yaitu customer, perspektif

ketiga yaitu internal process, dan perspektif keempat yaitu

learning & growth.

Perspektif pertama yaitu stakeholders merupakan

perspektif yang melambangkan outcome/impact yang

ingin dicapai oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Outcome

ya n g i n g i n d i c a p a i o l e h Ke m e n p a re k ra f/ B a p a re k ra f

direpresentasikan oleh tujuan strategis Kemenparekraf/

Baparekraf. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/

Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu:

“Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”.

Capaian sasaran strategis ini diukur oleh 3 (tiga) indikator

kinerja sasaran strategis (IKSS).

Perspektif kedua yaitu customer merupakan perspektif

ya n g m e n g g a m b a r k a n o u t p u t d a r i Ke m e n p a re k ra f/

Baparekraf. Dengan output yang dihasilkan ters ebut ,

diharapkan outcome Kemenparekraf/Baparekraf dapat

terwujud. Pada perspektif ini, Kemenparekraf/Baparekraf

memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

“ M e n i n g ka t n ya n i l a i t a m b a h e ko n o m i k re a t i f nasional”, “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”, “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”, “Tersedianya p r o d u k p a r i w i s a t a s e s u a i k e b u t u h a n ” ,

“Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor

pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”, dan

“ Te r l i n d u n g i nya ke ka ya a n i nt e l e kt u a l b i d a n g pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 10 IKSS.

Perspektif ketiga yaitu internal process merupakan

perspektif yang menggambarkan proses yang dilakukan

Kemenparekraf/Baparekraf untuk menghasilkan output di

customer perspective. Jika proses telah dilakukan dengan

benar, diharapkan output pada perpsektif customer dapat

terwujud. Pada perspektif ini, Kemenparekraf/Baparekraf

memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

“Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”, “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”, dan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) IKSS.

Perspektif keempat yaitu learn and growth merupakan

p e r s p e k t i f y a n g m e n g g a m b a r k a n a s e t s t r a t e g i s

Kemenparekraf yang digunakan untuk menjalankan proses

pada perspektif internal process . Pada perspektif ini ,

Kemenparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu

“Terwu judnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata d a n E ko n o m i K re at i f m e n u j u b i ro k ra s i ya n g profesional”.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) IKSS.



BAB II 53

BAB IIIARAH KEBiJAKAN, STRATEGi, KERANGKA REGULASi, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.3.2.

3.3.

3.4.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi


Kerangka Regulasi Kemenparekraf/

Baparekraf

Kerangka Kelembagaan


BAB III54



BAB III 55


EAST JAVABANYUWANGi


B a b i n i m e m b a h a s a r a h k e b i j a k a n d a n s t r a t e g i

K e m e n p a r e k r a f / B a p a r e k r a f t a h u n 2 0 2 0 - 2 0 2 4

y a n g m e r u p a k a n p e n j a b a r a n d a r i v i s i d a n m i s i

Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024. Arah

pengembangan Kemenparekraf/Baparekraf disusun

dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan

nasional yang terc antum dalam RPJMN 2020-2024.

F o r m u l a s i a r a h k e b i j a k a n d a n s t r a t e g i j u g a

mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun

eksternal Kemenparekraf/Baparekraf, s ehingga arah

kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf yang

d i s u s u n d a p at m e n j awa b ke b u t u h a n p a r i w i s at a d a n

ekonomi kreatif nasional kedepan.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III56


NTTALOR

Arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan dirumuskan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Renc ana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target

pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita

Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara

dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas

(upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik,

serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-

2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk

m e n c a p a i t u j u a n u t a m a d a r i re n c a n a p e m b a n g u n a n

nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat

3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda

p e m b a n g u n a n ya n g d i d a l a m nya t e rd a p at P ro g ra m

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. RPJMN

t a h u n 2 0 2 0 - 2 0 24 m e n g u s u n g t e m a p e m b a n g u n a n

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,

d a n B e r ke p r i b a d i a n B e r l a n d a s ka n G oto n g Royo n g ” .

Tema pembangunan ini sekaligus menjadi Visi Presiden

terpilih dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024.

Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda

pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN)

pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut

adalah:

1. P N 1 . M e m p e r k u a t K e t a h a n a n E k o n o m i u n t u k

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan

3. P N 3 . M e n i n g kat ka n S u m b e r Daya M a n u s i a ya n g

Berkualitas dan Berdaya Saing

4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. P N 7. M e m p e r k u a t S t a b i l i t a s P o l h u k h a n k a m d a n

Transformasi Pelayanan Publik



BAB III 57

K e m e n p a r e k r a f / B a p a r e k r a f d i h a r a p k a n d a p a t

berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk

mewujudkannya, maka Kemenparekraf/Baparekraf secara

konkret memberikan kontribusi dalam program prioritas

Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya

ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan. Sasaran, indikator serta target yang

diharapkan dapat dicapai Kemenparekraf/Baparekraf pada

RPJMN ini dapat dijabarkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf

No Sasaran Indikator Target 2020 Target 2024

1 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi

12. Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

700 unit(akumulatif)

3.500 unit(akumulatif)

2 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

10. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)

4,8% 5,5%

11. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan

3 Destinasi 8 Destinasi

12. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas

25 kawasanhutan prioritas

25 kawasanhutan prioritas

13. Destinasi wisata bahari 7 Destinasi 7 Destinasi

14. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp. 1.214 triliun Rp.1.846 triliun

15. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi

4 kab/kota 20 kab/kota(kumulatif)

16. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan

8 lokasi 11 lokasi

17. Revitalisasi ruang kreatif 30 unit 42 unit

18. Kontribusi ekonomi digital 3,2% 4,7%

25. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)

13 juta orang 15 juta orang

26. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif


3 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

10. Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) USD 21 Milyar USD 32 Milyar

11. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))


12. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)

4 lokasi 20 lokasi(kumulatif)

13. Nilai ekspor ekonomi kreatif USD 21,5-22,3 miliar USD 24,5 miliar

16. Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b)

312 juta perjalanan 350-400 jutaperjalanan

17. Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi

8 Promosi Terintegrasi 8 Promosi Terintegrasi



BAB III58

No Sasaran Indikator Target 2020 Target 2024

4 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

5. Skema pembiayaan berbasis HKI

1 skema 1 skema

10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK

8.500 orang 1.500 orang

K e m e n p a r e k r a f / B a p a r e k r a f b e r k o n t r i b u s i d a l a m

mewujudkan sasaran dan indikator RPJMN di atas, dimana

kontribusi tersebut dapat diwujudkan pada level menteri,

eselon I, maupun eselon II. Tentunya penggunaan sasaran

berupa impact (level Menteri), outcome (level I), output

(level II) maupun penggunaan indikator SMART akan sangat

menentukan pemilihan indikator kinerja Kemenparekraf/

Baparekraf dalam mewujudkan standar kinerja organisasi

yang berkualitas.

Da l a m p e l a ks a n a a n nya , Ke m e n p a re k ra f/ B a p a re k ra f

memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola sektor

pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Berdasarkan

Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi

Kementerian Negara, Kemenparekraf/Baparekraf termasuk

dalam Kementerian Negara kelompok III. Kemenparekraf/

Baparekraf tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan

kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah maupun

pelaksanaan bimtek dan supervisi atas pelaksaaan urusan

kementerian di daerah. Sehingga pelaksanaan kedua hal

tersebut dilakukan melalui koordinasi strategis lintas sektor

berdasarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2018

tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor

64 tahun 2014 tentang koordinasi strategis lintas sektor

penyelenggaraan kepariwisataan.

Selain itu, terdapat juga batasan kewenangan pemerintah

pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah

konkuren, dimana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

termasuk di dalamnya. Batasan kewenangan tersebut

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

N o m o r 2 3 Ta h u n 2 01 4 t e nt a n g Pe m e r i nt a h Da e ra h .

Lampiran tabel tentang pembagian urusan pemerintah

bidang pariwisata telah membagi kewenangan pemerintah

pusat, dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf, adalah

sebagai berikut:

1. Sub urusan Destinasi Pariwisata

• P e n e t a p a n d a y a t a r i k w i s a t a , k a w a s a n s t ra t e g i s

pariwisata, dan destinasi pariwisata

• Pengelolaan daya tarik wisata nasional

• Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN)

• Pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

• Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah

provinsi

2. Sub urusan Pemasaran Pariwisata, meliputi

pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik,

destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.

3. Sub urusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, melalui pengembangan

ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.

4. Sub urusan pengembangan sumber daya par iwisata dan ekonomi kreat i f , m e l a l u i

pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat ahli.

Dalam pengembangan wilayah, Kemenparekraf/Baparekraf

juga melaksanakan transfer ke daerah yaitu melakukan

transfer dari belanja negara dalam rangka mendanai

pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,

dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Terutama

dalam dana perimbangan, Kemenparekraf melaksanakan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata baik DAK

Fisik maupun DAK Non Fisik.

Dana perimbangan yang disalurkan untuk pengembangan

destinasi dengan pembangunan infrastruktur dilaksanakan

melalui DAK fisik dan dana perimbangan yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas SDM dilaksanakan melalui

DAK non fisik (program Pelayanan Masyarakat). Sedangkan

Untuk infrastruktur ekonomi kreatif dilakukan dengan

mekanisme Bantuan Pemerintah kepada pelaku Ekonomi

Kreatif. DAK tersebut secara detail akan dijabarkan pada

d o ku m e n Re n c a n a Ke r j a Pe m e r i nt a h ( R K P ) m a u p u n

Rencana Kerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf yang

ditentukan setiap tahun.



BAB III 59

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf

menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk

mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan.

Dalam formulasi strategi, sangat ditentukan oleh komitmen

pimpinan organisasi dalam hal ini Menteri dan seluruh

pejabat tinggi negara . Komitmen tersebut dituangkan

dalam dokumen Renstra Kemenparekraf/Baparekraf yang

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf

diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana

Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) maupun

Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani s eluruh

pimpinan hingga staf Kemenparekraf/Baparekraf. Kerangka

strategis yang menjadi strategic direction Kemenparekraf/

Baparekraf tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar

3.1 berikut ini.



BAB III60

Gambar 3.1 Kerangka Strategis Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

KONTRIBUSIPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TERHADAP KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Kajian Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Regulasi yang mendukung Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional

Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Tepat Guna

Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif

Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kreativitas

• Pengembangan produk Ekraf berbasis Klaster dan Kawasan Ekonomi Kreatif

• Pengembangan Destinasi Pariwisata berkualitas berdasarkan Prioritas

• Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

• Diversifikasi produk pariwisata

• Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bid usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif)

• Meningkatkan tatakelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

• Investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif

• Optimasi Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif

• Sertifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

• Penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif

• Perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual

• Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK

• Niche market wisatawan premium MICE, wisata minat khusus dan events

• Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif

• Citra pariwisata dan produk ekraf Indonesia berdaya saing

Quality Tourism Experience



BAB III 61

Tu j u a n a k h i r K e m e n p a r e k r a f / B a p a r e k r a f a d a l a h

meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor

ini diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam

m e n i n g k a t k a n ke t a h a n a n e ko n o m i n a s i o n a l d a l a m

mewujudkan Visi Presiden tahun 2024.

Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata

yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata

yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai

tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi

penggerak ekonomi nasional.

Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis

pariwis ata dan ekonomi kreatif, yaitu Pi lar destinasi

pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran

pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan

ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan

ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pilar pertama terkait destinasi pariwisata dan produk

e ko n o m i k re at i f, d i m a n a p i l a r i n i m e n e ka n ka n p a d a

pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis Kawasan

Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan jumlah maupun jenis produk ekonomi kreatif

akan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional.

Selain itu, pada pilar ini juga akan dilakukan pengembangan

destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas.

Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah

destinasi pariwisata yang mampu memenuhi unsur 3A, yaitu

Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang saling terkait satu

dengan yang lainnya.

Pilar ini menegaskan pentingnya diversifikasi produk

pariwisata untuk meningkatkan length of stay, dimana tidak

hanya produk pariwisata baru yang dihasilkan, melainkan

juga pasar baru yang belum disentuh selama ini melalui

produk baru tersebut. Selain itu, pilar ini juga menekankan

p e n t i n g n y a u n t u k p e n e ra p a n D e s t i n a s i Pa r i w i s a t a

Berkelanjutan sebagai pedoman pengembangan Destinasi

Pariwisata.

Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi

kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen

p e n t i n g d i m a n a u p a y a p e m a s a ra n d i l a k u k a n g u n a

menciptakan kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata

dan ekonomi kreatif.

Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan terhadap

ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan mancanegara

premium, yaitu menargetkan segmen wisatawan dengan

belanja atau pengeluaran yang besar. Hal ini dilakukan

melalui pemasaran produk pariwisata MICE, yaitu Meeting,

Incentives, Conferencing dan Exhibition maupun melalui

wisata minat khusus seperti diving, trekking, river cruising, dll.

Pembangunan citra pariwisata nasional sebagai salah satu

destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi

faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara

untuk datang ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks

ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan

adalah perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif.

Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader

market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi

ya n g b e r p i h a k ke p a d a m a s ya ra kat m a u p u n m e l a l u i

pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang

ekonomi kreatif.

Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif,

dimana pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata

dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu kunci

penting dalam mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf/

Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan

industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup 13

bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif.

Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga

penting untuk dilakukan, khususnya dalam menciptakan

ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif

dan sinergis.Selain itu, investasi pendanaan, dan akses

pembiayaan industri pariwis ata dan ekonomi kreatif

m e r u p a k a n h a l l a i n ya n g p e r l u d i p e r h a t i k a n d a l a m

memperkuat ekosistem maupun pengembangan industri


Pilar keempat adalah SDM dan kelembagaan pariwisata

dan ekonomi kreatif. SDM merupakan strategic weapon

yang menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan

SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui

optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor


Selain itu, sertifikasi profesional juga menjadi upaya lain

dalam menjamin kualifikasi SDM pariwisata dan ekonomi

kreatif secara kompetensi. Selain SDM, pengembangan

kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting

dilakukan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam

menggembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pilar terakhir adalah kreativitas, dimana terdapat 2 isu terkait

pilar ini.



BAB III62

I s u p e r t a m a a d a l a h t e r k a i t p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p

hasil kreativitas dan kekayaan intelektual di Indonesia.

Pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan jaminan

perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan kekayaan

intelektual masyarakatnya s ehingga menjadi pemicu

untuk menumbuhkembangkan kreativitas. Selain itu, perlu

dilakukan juga upaya dalam mendorong munculnya kreasi

masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi

kreatif berbasis budaya dan IPTEK.

Kelima pilar ini perlu dilaksanakan secara komprehensif dan

berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan pariwisata

dan ekonomi kreatif nasional. Namun kelima pilar ini perlu

ditopang oleh pondasi yang kuat, agar bisa berdiri dan

terlaksana sesuai rencana. Pondasi tersebut adalah aspek

manajerial dalam organisasi yang menjadi aset strategis

Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

• Riset dan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif

• Regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata dan

ekonomi kreatif nasional

• Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat

guna

• Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

3.2.1 Arah Kebijakan 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing

Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah:

1. Strategi 1: Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreat i f dan K las te r Penguatan Ekonomi Kreatif.

Strategi ini merupakan upaya dalam meningkatkan

kualitas produk ekonomi kreatif melalui pengembangan

produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pengembangan produk dilakukan berbasis kekayaan

intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif maupun

Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif yang akan dibangun.

2. Strategi 2: Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan

Strategi ini menekankan kepada pengembangan dan

pengelolaan destinasi pariwisata nasional dalam menarik

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Pengembangan dan pengelolaan destinasi dilakukan

secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan

yang dilakukan berdasarkan prioritas sesuai permintaan

pasar. Terlebih lagi dengan kondisi New Normal setelah

Pandemi Covid-19, diperlukan kesiapan Destinasi untuk

memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan

keamanan, serta implementasi protokol kesehatan.

Selain itu Visitor Management juga memainkan peranan

penting dalam upaya pengelolaan destinasi pas c a

Covid19.

3. Strategi 3: Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi

Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan produk

pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi s erta

u n i k , s e h i n g g a m e n a r i k m i n at w i s at awa n . S e l a i n i t u ,

pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung

p e l e s t a r i a n l i n g k u n g a n , p e l e s t a r i a n b u d a y a , s e r t a

melibatkan masyarakat lokal.

3.2.2 Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis


1. Strategi 4: Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial

Strategi pemasaran pariwisata yang digunakan adalah

menggarap ceruk pasar (niche market) wisatawan

m a n c a n e g a ra p re m i u m , ya i t u w i s a t a wa n d e n g a n

pengeluaran yang tinggi selama berada di destinasi

wis ata . Hal ini di lakukan untuk meningkatkan nilai

transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau

jumlah wisatawan yang datang. Strategi ini dilakukan

melalui promosi Meeting, Incentives, Conference and

Exhibition (MICE) kepada wisatawan di dalam maupun di

luar negeri. Selain itu strategi ini juga dilakukan dengan

mengembangkan wisata minat khusus yang menarik

wisatawan dengan spending yang besar seperti diving,

trekking, river cruising dll.

2. Strategi 5: Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif

Strategi ini menekankan pada perluasan segmen pasar

untuk produk-produk ekonomi kreatif.

partnership)(strategic



BAB III 63

Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa

pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar

negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif

diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun

transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga

mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi

ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

3. Strategi 6: Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing

Strategi ini menitikberatkan pada pembangunan citra

(branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa

(national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia

(regional branding) maupun citra destinasi pariwisata

Indonesia (destination branding). Pengembangan citra

dilakukan s ec ara bertahap, mulai dari pengenalan,

peningkatan awareness hingga citra pariwisata Indonesia

menjadi top of mind tujuan pariwisata dunia. Tentunya

tidak semua destinasi membutuhkan branding. Beberapa

destinasi yang sudah menjadi branded destination hanya

memerlukan pemeliharaan untuk menjaga agar citra

tersebut tetap baik. Sedangkan beberapa destinasi

yang belum dikenal, khususnya destinasi pariwisata baru,

memerlukan upaya pencitraan yang lebih komprehensif

sesuai segmen pasar yang ditargetkan.

Da l a m ra n g ka m e m a s a r ka n d e st i n a s i (d e st i n at i o n

marketing) dapat melalui penyelenggaraan event (baik

event dalam negeri maupun event luar negeri) untuk

membangun pasar dan meningkatkan daya saing suatu

destinasi. Diharapkan citra suatu destinasi akan lebih baik

dalam persepsi pengunjung melalui penyelenggaraan

event.

Pembangunan citra pariwis ata yang dilaks anakan

Kemenparekraf/Baparekraf merupakan bagian dari

Kampanye Pencitraan Indonesia yang merupakan

suatu upaya membangun gambaran atau citra positif

Indonesia terhadap Barang dan/atau Jasa, Pariwisata,

dan Penanaman Modal di dalam dan di luar negeri melalui

single nation branding . Dengan adanya single nation

branding yang kuat diharapkan akan dapat menarik

wisatawan dan investasi asing.

4. Strategi 7: Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

K e h a d i r a n t e k n o l o g i b e r p e r a n p e n t i n g d a l a m

mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam

berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata.

Perubahan perilaku wisatawan terlihat ketika search and

share 70% sudah melalui perangkat digital.

Terutama perilaku generasi Y dan Z yang s emakin

digital dalam kehidupan sehari-harinya yang dikenal

d e n g a n a l w ay s c o n n e ct e d t r av e l e r s ya n g a r t i nya

dimanapun berada dan kapanpun bisa saling terkoneksi

menggunakan device maupun mobile.

Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam

pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan

konten creator dan influencer. Digital marketing akan

dilaksanakan di paid media, owned media, social media dan

endorser. Selain itu, promosi juga akan dilakukan dengan

menggunakan fi lm sebagai media promosi dengan

bekerjasama dengan para film maker. Promosi pariwisata

melalui film dapat memberikan dampak positif bagi

destinasi wisata yang dimunculkan dalam film, antara

lain adanya peningkatan yang signifikan dalam sektor

pariwisata, mulai dari awareness masyarakat terhadap

destinasi wisata, peningkatan popularitas, sampai pada

peningkatan jumlah pengunjung wisata tersebut.

3.2.3 Arah Kebijakan 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi

Strategi yang dilakukan terkait Pengembangan industri

pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi adalah:

1. Strategi 8: Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreat i f (13 b idang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif).

S t r a t e g i i n i m e r u p a k a n p e n g e m b a n g a n i n d u s t r i

pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan pariwisata

dan ekonomi kreatif akan sulit terwujud jika industri tidak

terbangun dan berdaya saing. Pertumbuhan industri

pariwis ata menc akup 13 bidang us aha pariwis ata

sedangkan industri ekonomi kreatif mencakup 17 sub

sektor ekonomi kreatif, dimana paradigma pertumbuhan

mengacu pada pengembangan industri 4.0 di Indonesia.

Termasuk melakukan penyesuaian model bisnis pasca

Covid19.

2. Strategi 9: Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

Strategi ini merupakan upaya dalam mewujudkan tata

kelola pariwisata maupun industri ekonomi kreatif sesuai

kaidah tata kelola organisasi yang baik (good corporate

governance).



BAB III64

Strategi ini juga menc akup penciptaan ekosistem

p a r i w i s a t a d a n e k o n o m i k r e a t i f a g a r i n t e g r a s i

pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat

terwujud. Pembangunan tata kelola dimulai dengan

awareness terhadap pentingnya tata kelola hingga

memastikan kepatuhan para pelaku pariwisata dan

ekonomi kreatif terhadap tata kelola organisasi yang baik

tersebut.

3. Strategi 10: Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif

Dalam pengembangan industri pariwisata dan ekonomi

kreatif, peran investasi, pendanaan maupun aks es

pembiayaan sangat penting khususnya dalam memulai

usaha . Strategi ini fokus pada upaya mendapatkan

investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya

mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha

pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga

diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan

ekonomi.

3.2.4 Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing


1. Strategi 11: Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan akan

mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai

bidang keahliannya. Strategi ini menitikberatkan pada

optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata

dan ekonomi kreatif, baik kelembagaan pendidikan

dan pelatihannya, maupun kurikulum yang disesuaikan

dengan kebutuhan lapangan kerja. Sehingga diharapkan

akan dihasilkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

yang unggul dan berdaya saing.

2. Strategi 12: Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Dalam mewujudkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

yang kompeten dan profesional, dibutuhkan sertifikasi

kompetensi SDM yang dilakukan secara akuntabel dan

sesuai kebutuhan.

Strategi ini menekankan pada program sertifikasi SDM

pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan

SDM yang kompeten dan profesional tersebut. Strategi

ini dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi terkait

sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

3. Strategi 13: Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif

Strategi ini fokus kepada penguatan komunitas maupun

kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran

m a s ya ra kat s a n g at p e nt i n g d a l a m p e m b a n g u n a n

pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas

dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan

bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.

Te nt u nya st rat e g i i n i t i d a k h a nya m e n g u p aya ka n

pembentukan kelembagaan maupun komunitas baru,

namun juga mengupayakan kelembagaan dan komunitas

masyarakat tersebut aktif dan menjalankan peran penting

dalam menumbuhkembangkan industri pariwisata dan

ekonomi kreatif nasional.

D a l a m p e l a k s a n a a n n y a p e n g u a t a n k o m u n i t a s

d a n ke l e m b a g a a n p a r i w i s at a d a n e ko n o m i k re at i f

mempertimbangkan pengarustamaan gender. Terutama

dalam peningkatan kapasitas perempuan untuk terlibat

dalam mata rantai usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2.5 Arah Kebijakan 5: Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan


1. Strategi 14: Meningkatkan perl indungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual

Salah satu upaya untuk memastikan keberlanjutan

hasil kreasi anak bangsa adalah melalui perlindungan

terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual.

Strategi ini merupakan strategi khusus sebagai upaya

terintegrasi dalam melindungi hasil kreativitas maupun

kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat

Indonesia. Perlindungan dilakukan utamanya terhadap

hasil kreativitas dan kekayaan intelektual yang memiliki

nilai strategis dan ekonomis.



BAB III 65

2. S t ra teg i 15 : Mendorong k reas i da lam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK

S t rat e g i i n i m e r u p a ka n u p aya d a l a m m e n d o ro n g

terciptanya kreasi anak bangsa untuk menciptakan

nilai tambah ekonomi kreatif. Kreasi yang diciptakan

merupakan ide atau gagasan orisinil buah hasil pemikiran

yang dilandaskan pada budaya Indonesia maupun

perkembangan IPTEK.

S t ra t e g i i n i m e r u p a k a n u p a y a t e r i n t e g ra s i y a n g

melibatkan instansi pemerintah lain, baik pusat maupun

daerah, serta sektor private dan masyarakat.

Untuk menc apai hal ters ebut , pemerintah daerah

d i h a r a p k a n m e m b u a t R o a d m a p P e n g e m b a n g a n

Ekonomi Kreatif Daerah dengan memperhatikan potensi

daerahnya.

3.2.6 Arah Kebijakan 6: Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas


1. Strategi 16. Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing

Strategi ini merupakan upaya dalam mendorong riset

dan inovasi khususnya dalam pengembangan destinasi

pariwis ata dan produk ekonomi kreatif. Ris et dan

inovasi dilakukan dengan terencana dalam mendukung

keseluruhan pilar strategis Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Orientasi utama riset dan inovasi adalah pemanfaatan

hasil riset dan inovasi untuk pembangunan pariwisata

dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan nilai tambah

dan daya saing produk pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Strategi 17: Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.

Salah satu pondasi yang penting dalam melaksanakan

keseluruhan pilar strategis Kemenparekraf/Baparekraf

adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Strategi

ini menekankan pada adopsi dan pemanfaatan TIK terkini

secara efektif dan efisien sebagai enabler pembangunan

pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Terutama di era digital ini, di mana semuanya saling

terhubung (turis, hotel, mobil sewaan, restoran, reservasi

atraksi, dll), teknologi baru dan analisis data akan sangat

penting bagi pariwisata untuk beradaptasi dengan model

konsumsi baru (new consumption models).

Selain itu, pemanfaatan analisis Big Data dan Artificial

Intelligent akan membantu Kemenparekraf/Baparekraf

untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pola

perjalanan wisatawan, spending behavior, dll yang akan

digunakan untuk penyusunan strategi pemasaran yang

lebih efektif dan pengambilan kebijakan strategis lainnya

3. Strategi 18: Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

P e n g e l o l a a n ke b i j a k a n b e r b a s i s p e n e l i t i a n d a n

pengembangan merupakan upaya peningkatan kualitas

perumusan dan penyusunan regulasi pariwisata dan

ekonomi kreatif. Seringkali regulasi menjadi hambatan

p e nye l e n g g a ra a n p a r i w i s at a d a n e ko n o m i k re at i f,

sehingga pengelolaan regulasi berbasis penelitian

dan pengembangan diharapkan dapat mendorong

perumusan regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang

efektif dan efisien.

Strategi ini dilakukan melalui perumusan grand design

penelitian pariwisata dan ekonomi kreatif yang juga

mencakup aspek regulasi. Selain itu, strategi ini juga

dilakukan dalam rangka implementasi Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

3.2.7 Arah Kebijakan 7: Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional

Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi (RB)

Kemenparekraf/Baparekraf yaitu Mewujudkan birokrasi


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional.

S t r a t e g i y a n g d i l a k u k a n t e r k a i t p e l a k s a n a a n R B

Kemenparekraf/Baparekraf adalah: “Mengoptimalkan

pelaks anaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi

Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf”. Acuan pelaksanaan

reformasi birokrasi adalah Roadmap Reformasi Birokrasi



BAB III66

Nasional (RBN) tahun 2020-2024 yang sudah ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020. Reformasi

Birokrasi Nasional telah memasuki periode ketiga dari

grand design reformasi birokrasi dengan tema pada tahun

2020-2024 ini adalah peningkatan secara terus menerus

kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi

birokrasi pada l ima tahun kedua , untuk mewujudkan

pemerintahan kelas dunia.

Diharapkan pada akhir periode ketiga ini dapat dihasilkan

ka ra kte r b i ro k ra s i ya n g b e r ke l a s d u n i a ( w o r l d c l ass

bureaucracy).

Ciri dari birokrasi berkelas dunia meliputi (i) pelayanan publik

yang semakin berkualitas serta (ii) tata kelola yang semakin

efektif dan efisien. Catatan penting dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi tahun 2020-2024 adalah asas yang

dikedepankan yaitu fokus dan prioritas. Fokus bermakna

bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan fokus pada

a ka r m a s a l a h t at a ke l o l a p e m e r i nt a h a n , s e d a n g ka n

prioritas berarti bahwa s etiap instansi akan memil ih

prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan

karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024 berupaya

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,

dengan indikator outcome yaitu Indeks reformasi birokrasi.

Outcome ini diharapkan dapat memberikan impact secara

nasional dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Ease of doing business

b. Corruption perception index

c. Government effectiveness index

d. Trust barometer

B e rd a s a r ka n a ra h ke b i j a ka n R B N t a h u n 2 02 0 -2 024

tersebut, maka agenda reformasi birokrasi tahun 2020-

2024 mencakup 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. Birokrasi yang kapabel

3. Pelayanan publik yang prima

Sasaran reformasi birokrasi nasional ini diwujudkan

d e n g a n m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 8 ( d e l a p a n ) a re a

p e r u b a h a n , m e l i p u t i : a re a p e r u b a h a n m a n a j e m e n

perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/

deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan,

penataan tata laksana, penataan sistem manajemen

Berdasarkan Permen PPN 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024, kerangka regulasi adalah perencanaan

p e m b e n t u k a n re g u l a s i d a l a m ra n g k a m e m fa s i l i t a s i ,

m e n d o ro n g d a n m e n g at u r p e r i l a ku m a s ya ra kat d a n

penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan

bernegara.

SDM, penguatan akuntabil itas, pengawas an s erta

pelayanan publik.

Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) diturunkan

berdasarkan roadmap reformasi birokrasi nasional sesuai

Permenpan RB 25/2020. Pelaksanaan kedelapan area

perubahan terbagi atas 3 (tiga) komponen penting, yaitu

pemenuhan, hasil antara serta perubahan atau reform. Detail

roadmap reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

akan dijabarkan dalam dokumen terpisah namun tetap

selaras dengan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf tahun

2020-2024 serta roadmap RBN tahun 2020-2024.

3.3. Kerangka Regulasi Kemenparekraf/Baparekraf

NTT

ALO

R



BAB III 67

3.4. Kerangka Kelembagaan

2. Fungsi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kriteria des ain berikutnya adalah perlunya fungsi

pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Fungsi ini

akan melaksanakan strategi pemasaran pariwisata

Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan

dalam bentuk regulasi guna mencapai visi yang ingin dicapai.

Kerangka regulasi Kemenparekraf/Baparekraf dalam

mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif

adalah:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang skema

pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (vide pasal 16

(2) UU Ekonomi Kreatif)

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sistem

pemasaran berbasis kekayaan intelektual (vide pasal 21

(2) UU Ekonomi Kreatif)

3. Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang

Rencana Induk Ekonomi Kreatif (vide pasal 25 (6) UU

Ekonomi Kreatif)

4. Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang

Kelembagaan Ekonomi Kreatif (vide pasal 30 (2) UU

Ekonomi Kreatif)

5. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (RPP)

te nt a n g Re n c a n a I n d u k Pe m b a n g u n a n Pa r i w i s at a

Nasional/Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

Terpadu sebagai review atas PP No.50 Tahun 2011

te nt a n g Re n c a n a I n d u k Pe m b a n g u n a n Pa r i w i s at a

Nasional 2010-2025.

6. Rancangan Perubahan Peraturan Presiden (RPerpres)

tentang Integrated Tourism Masterplan

7. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (RPP)

tentang Badan Promosi Pariwisata dan MICE.

Masing-masing kerangka regulasi di atas akan dijabarkan

kedalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Permen Parekraf) sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan

t e k n i s d i l a p a n g a n . P e r u m u s a n P e r m e n P a r e k r a f

tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)

Kemenparekraf/Baparekraf setiap tahunnya.

Kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L berupa

struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan

aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang

disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Dalam rangka mencapai visi tahun 2024, Kemenparekraf/

Baparekraf memandang perlu melakukan review dan

penyesuaian terhadap desain organisasi, khususnya terkait

penggabungan Kementerian Pariwisata dengan Badan

Ekonomi Kreatif menjadi Kemenparekraf/Baparekraf.

Struktur organisasi tersebut haruslah berfungsi sebagai

penunjang terlaksananya strategi organisasi karena struktur

organisasi merupakan “rumah” bagi strategi yang dibangun

sehingga desainnya harus disesuaikan dengan strategi

tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa

kriteria desain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam

penyusunan struktur organisasi Kemenparekraf/Baparekraf

sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/

Baparekraf tahun 2020-2024. Kriteria desain tersebut

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembagian kedeputian berdasarkan pilar strategis Kemenparekraf/Baparekraf

Kriteria desain pertama adalah perlunya pembagian

kedeputian atau unit eselon I berdasarkan pilar strategis

Kemenparekraf/Baparekraf. Setiap pilar memegang

peranan penting dalam menc apai tujuan strategis

Kemenparekraf/Baparekraf. Walaupun, tidak berarti

1 (satu) pilar secara an sich harus direpresentasikan

oleh 1 (satu) unit eselon I, namun esensi dari setiap pilar

tersebut harus dapat dipetakan pada seluruh eselon I

yang ada.



BAB III68

6. Fungsi investasi merupakan bagian dari fungsi industri

Pengelolaan investasi merupakan komponen yang

m e n d u ku n g p e r t u m b u h a n i n d u st r i . M e n i n g kat nya

i n v e s t a s i a k a n b e r p e n g a r u h l a n g s u n g t e r h a d a p

pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sehingga pengelolaan investasi sebaiknya terintegrasi di

bawah unit eselon I yang menangani pengelolaan industri.

Selain itu, dalam fungsi industri perlu ditambahkan unit

kerja terkait pendanaan dan akses pembiayaan yang

secara bersamaan akan menumbuhkembangkan industri

nasional. Unit kerja ini dapat digabung dengan unit kerja

investasi karena memiliki subyek yang sama, yaitu pelaku

usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

7. Unit khusus pengelolaan produk pariwisata dan ekonomi kreatif

Dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan

produk, maka dibutuhkan unit kerja khusus di bawah

m e n t e r i y a n g b e r t u g a s d a n b e r w e n a n g d a l a m

pengelolaan produk pariwisata dan ekonomi kreatif.

Unit ini sebaiknya mampu menjadi integrator dalam

pengelolaan produk pariwisata dan ekonomi kreatif

dalam menciptakan nilai tambah guna mendukung

ketahanan ekonomi nasional.

8. Fungsi pemasaran antara fungsi manajemen dengan geografi

Struktur fungsi pemasaran sebaiknya berbentuk hybrid,

menggabungkan antara fungsi manajemen pemasaran

dengan geografi pasar. Ada unit kerja khusus yang

menangani manajemen strategi dan program pemasaran

dan berperan sebagai marketing management officer

serta ada unit kerja khusus yang bertanggung jawab

terhadap pemasaran secara geografis pada regional

yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, fungsi pemasaran juga memerlukan unit kerja

khusus yang fokus menangani citra pariwisata dan

ekonomi kreatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan

hingga pengukuran citra pariwisata dan produk ekonomi

kreatif Indonesia.

hybrid

dan ekonomi kreatif terintegrasi dalam mendatangkan

wisatawan maupun meningkatkan transaksi produk

ekonomi kreatif. Fungsi ini akan menjalankan branding,

advertising dan selling produk pariwisata dan ekonomi

kreatif, baik di dalam maupun di luar negeri.

Fungsi ini diharapkan dapat didukung oleh fungsi

divisional yang terbagi berdasarkan segmen pasar dan/

atau area geografis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif

nasional.

3. Fungsi Destinasi Pariwisata

Kriteria desain berikutnya adalah perlunya fungsi khusus

dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata

nasional secara berkelanjutan. Fungsi ini fokus dalam

menjalankan tata kelola pariwisata berkelanjutan sesuai

prinsip-prinsip pengelolaan destinasi pariwisata. Unit

kerja yang mendukung pelaksanaan destinasi pariwisata

s e b a i k n y a d i d e s a i n b e rd a s a r k a n a re a g e o g ra f i s

mengingat Indonesia memiliki destinasi pariwisata

nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu,

unit ini juga perlu didukung suatu unit kerja khusus yang

fokus dalam menangani destinasi wisata tertentu.

4. Fungsi Industri dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kriteria desain berikutnya adalah perlunya fungsi yang

menangani pengelolaan industri dan kelembagaan

pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemajuan sektor ini

akan sangat bergantung pada bertumbuhnya industri

maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif

nasional. Untuk itu, tata kelola maupun ekosistem

industri dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi

kreatif perlu ditangani oleh unit kerja tersendiri, sehingga

idealnya fungsi ini akan didukung oleh dua kelompok

divisi, yaitu industri periwisata dan ekonomi kreatif serta

kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Fungsi pengelolaan SDM eksternal dan kelembagaan didekatkan

Fungsi pengelolaan SDM eksternal dengan kelembagaan

pariwisata dan ekonomi kreatif saling berkaitan satu

dengan yang lainnya . Pengelolaan SDM eksternal

tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan kelembagaan

p a r i w i s a t a d a n e ko n o m i k re a t i f. O l e h k a re n a i t u ,

sebaiknya kedua fungsi ini digabungkan di bawah 1 (satu)

unit eselon I tertentu.



BAB III 69

BAB IVTARGET KiNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1.4.2.

Target Kinerja

Kerangka Pendanaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV70


TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANBAB IV 71


WEST PAPUARAJA AMPAT

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun

kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya,

dan bagaimana mencapainya.

Da l a m p ro g ra m Refo r m a s i B i ro k ra s i ( R B) d i a m a n at ka n b a hwa p e n g u at a n

akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai

panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur.

Ta rg e t k i n e r j a m e m a st i ka n b a hwa s et i a p s a s a ra n st rat e g i s d a p at d i u ku r

keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi

sesuai anggaran yang ada.



Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan

mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta

kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan

kerangka pendanaan yang dibutuhkan Kemenparekraf/

Baparekraf dalam rangka implementasi strategi.

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati

bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode

t e r t e nt u . Ta rg et k i n e r j a Ke m e n p a re k ra f/ B a p a re k ra f

digambarkan dengan sasaran strategis (SS) dan indikator

kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran

Tahun 2020 diawali dengan bencana nonalam pandemi

C ov i d 1 9 ya n g d i s e l u r u h d u n i a ya n g m e n g a k i b at ka n

lockdown di s ebagian besar negara-negara . UNW TO

mencatat bahwa dari 217 global destinations di seluruh dunia,

semuanya melakukan travel restriction untuk wisatawan

i nte r n a s i o n a l u nt u k m e n g u ra n g i t i n g kat p e nye b a ra n

Coronavirus. Hal ini menyebabkan tingkat kunjungan

pencapaian setiap sasaran strategis Kemenparekraf/

Baparekraf. Terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dan 19

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi target

kinerja Kemenparekraf/Baparekraf seperti terlihat pada

Tabel 4.1 berikut.

wisatawan menurun signifikan dan industri penerbangan

mengalami penurunan drastis di seluruh dunia. Selain

itu, pandemi Covid19 juga menyebabkan krisis ekonomi

yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.

Sesuai dengan kondisi eksternal tersebut, Kemenparekraf/

Baparekraf menyesuaikan kembali target yang sudah

ditetapkan dalam RPJMN.

4.1. Target Kinerja



Tabel 4. 1 Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

No

Sasaran Stategis

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Indikator Kinerja Renstra

SS.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi

1 Nilai devisa pariwisata Miliar USD (21) (23) (25) (27) (30)

3,3 – 4,9 4,8 – 8,5 10,6 – 11,31 16,9 – 18,9 21,5 - 22,9

2 Kontribusi PDB pariwisata

% (4,8) (5) (5,2) (5,3) (5,5)

4 ,0 4,2 4,3 4,4 4,5

3 Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Miliar USD (21,5 – 22,6) (22,25 – 23,4) (23 – 24,2) (23,75 – 25) (24,5)

16,9 17,45 18,08 18,63 19,26

SS.2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional

4 Nilai tambah ekonomi kreatif

Triliun Rp. (1.189 – 1.214) (1.314 – 1.333) (1.439 – 1.452) (1.564 – 1.570) (1846)

1157 1277 1398 1520 1641

SS.3 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

5 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)

Juta Orang (18) (19) (20) (21) (22,3)

2,8 – 4,0 4,0 – 7,0 8,5 – 10,5 13,0 – 14,5 16,0 – 17,0

6 Jumlah spending wisman

USD 1166,67 – 1213,87

1210 1250 1303 1345

7 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)

Juta Pergerakan

(310) (320 – 333) (330 – 355) (340 – 378) (350 – 400)

120 – 140 180 – 220 260 – 280 300 – 315 320 – 335



No

Sasaran Stategis

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024


SS4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional

8 Peringkat Travel and Tourism CompetitivenessIndex (TTCI)

Peringkat n.a (34-39) n.a (29-34) n.a

n.a 36-39 n.a 31-34 n.a

SS5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan

9 Jumlah ProdukPariwisata Nasional

Produk/Kegiatan MICE/Event

19/100/100 22/125/100 25/150/100 25/175/100 27/200/100

SS6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

10 Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi

% 1 1,5 2 2,5 3

11 Jumlah investasi pariwisata danekonomi kreatif

US dollar ($) 2.000.000.000 2.200.000.000 2.450.000.000 2.700.000.000 3.000.000.000

12 Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

% 1,8 3,69 3,88 4,17 4,6

SS7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

13 Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya

Produk/Jasa 1250 3000 3500 4000 4500



No

Sasaran Stategis

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024


SS8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian

14 Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

SS9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

15 Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi

Dokumen 6 8 10 11 13

SS.10 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif

16 Jumlah Tenaga kerja Pariwisata

Juta orang (13.0) (13.5) (14.0) (14.5) (15)

10 10,5 11 11,5 12

17 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Juta orang (19.0) (20) (20) (21) (21)

17,25 17,9 18,6 19,2 19,9

18 Jumlah lulusan sekolah vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Lulusan 1500 2000 2000 2200 2200

SS.11 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional

19 Nilai RB KementerianPariwisata danEkonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nilai 80 83,5 85,6 88,25 92,5

Keterangan:

Target (….) merupakan target yang berasal dari RPJMN Tahun 2020-2024, sedangkan target pada di bawah baris target RPJMN merupakan target berdasarkan penyesuaian Covid

Tabel 4. 1 Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024



Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Kemenparekraf/

Baparekraf dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rupiah murni,

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman

dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran

dokumen Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf

t a h u n 2 02 0 -2 024 i n i m e r u p a ka n ke b u t u h a n o pt i m a l

penyelenggaraan program dan kegiatan Kemenparekraf/

Baparekraf yang diselaraskan dengan kemampuan sumber

daya yang tersedia di internal Kemenparekraf/Baparekraf .

Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang

dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu

pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan

kebutuhan anggaran program-program Kemenparekraf/

Baparekraf tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga.

4.2 Kerangka Pendanaan



BAB VPENUTUP

PENUTUP BAB V78


PENUTUPBAB V 79


KALiMANTANTANJUNG PUTiNG

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemenparekraf/Baparekraf merupakan

suatu perenc anaan strategis organis asi yang disusun s ebagai

penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih tahun 2024.


PENUTUP BAB V80

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 ini

juga menjadi koridor strategis Kemenparekraf/Baparekraf

d a l a m m e l a ks a n a ka n p ro g ra m , ke g i at a n , ko m p o n e n

maupun sub komponen dalam mencapai output, outcome

dan dampak terhadap pembangunan nasional.

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf ini juga sekaligus

menjadi rencana pembangunan sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif selama 5 (lima) tahun kedepan, yang harus

dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya, termasuk

milestones pencapaian kinerja dari tahun pertama hingga

tahun kelima.

Kemenparekraf/Baparekraf secara bersamaan juga sedang

mengalami proses perubahan transisional (transitional

change), mulai dari perubahan atas tujuan akhir hingga

penggabungan Kementerian Pariwisata dengan Badan

Ekonomi Kreatif yang berarti juga penggabungan visi serta

pola pikir dan budaya kerja yang berbeda.

Proses akulturasi pola pikir dan budaya kerja sebaiknya

m e n j a d i p r i o r i t a s p a d a t a h u n p e r t a m a p e l a ks a n a a n

Renstra ini, mengingat keberhasilan penggabungan sistem

nilai (shared value) tersebut akan sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Selain itu, komitmen

seluruh pimpinan maupun segenap ASN Kemenparekraf/

Baparekraf sangat penting dalam mendukung terwujudnya

Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2024

Hal terpenting dalam pengelolaan strategi bukanlah pada

perencanaan yang bagus saja, namun yang terpenting

adalah konsistensi dalam implementasi sesuai dengan

rencana yang telah disusun sebelumnya. Implementasi

tersebut tentunya disertai dengan monitoring, pengukuran

kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu

ke waktu untuk memastikan implementasi yang dilakukan

masih on the track sesuai dengan rencana.

P e r u b a h a n r e g u l a s i m a u p u n ke b i j a k a n j u g a p e r l u

diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap

Re n st ra ya n g te l a h d i s u s u n . S e h i n g g a , p e n g e l o l a a n

strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan

(continuous improvement) dapat terwujud dengan baik dan

pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia menjadi sektor

kontributor terbesar dalam mewujudkan Indonesia yang

lebih baik.


PENUTUPBAB V 81

NoPROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

SATUANTARGET ALOKASI (dalam juta rupiah) UNIT

ORGANISASI PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi

MENTERI

1 Nilai devisa pariwisata Miliar USD (21)3,3 -

4,9

(23)4,8 -

8,5

(25)10,6 -13,1

(27,5)16,9 -

18,9

(30)21,5 - 22,9

2 Kontribusi PDB Pariwisata % (4,8)

4 ,0(5,0)

4,2(5,2)

4,3(5,3)

4,4(5,5)

4,5

3 Nilai ekspor produk ekonomi kreatif Miliar USD (21,5 - 22,6)

16,9

(22,25 - 23,4)17,45

(23 - 24,2)

18,08

(23,75 - 25)

18,63

(24,5)19,26

2Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional

MENTERI4 Nilai tambah ekonomi kreatif Rp Triliun

(1.189 - 1.214)

1157

(1.314 - 1.333)

1277

(1.439 - 1.452)

1398

(1.564 - 1.570)

1520

(1846)1641

3Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

MENTERI

5Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Juta orang(18)2,8 -

4,0

(19)4,0 -

7,0

(20)8,5 - 10,5

(21)13,0-14,5

(22,3)16,0 -

17,0

6 Jumlah spending wisman USD1166,67 -

1213,871210 1250 1303 1345

7Jumlah pergerakan Wisatawan Nusantara (Wisnus)

Juta Pergerakan(310)

120 - 140

(320 - 333)180 - 220

(330 - 355)260 -

280

(340 - 378)

300 - 315

(350 - 400)320 -

335

4

Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional

MENTERI

8Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)

Peringkat n.a(34-39)

36-39n.a

(29-34)31-34

n.a

5

Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan

MENTERI9 Jumlah produk Pariwisata Nasional Produk / Kegiatan MICE / Event

19/100/100

22/125 /100

25/150 /100

25/175 /100

27/200 /100

6 Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

MENTERI

10Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi

% 1 1,5 2 2,5 3

11 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatifUS dollar ($)

2.000.000.000

2.200.000.000

2.450.000.000

2.700.000.000

3.000.000.000

12Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

% 1,8 3,69 3,88 4,17 4,6

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA


LAMPIRAN82

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024


1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi

MENTERI

1 Nilai devisa pariwisata Miliar USD (21)3,3 -

4,9

(23)4,8 -

8,5

(25)10,6 -13,1

(27,5)16,9 -

18,9

(30)21,5 - 22,9

2 Kontribusi PDB Pariwisata % (4,8)

4 ,0(5,0)

4,2(5,2)

4,3(5,3)

4,4(5,5)

4,5

3 Nilai ekspor produk ekonomi kreatif Miliar USD (21,5 - 22,6)

16,9

(22,25 - 23,4)17,45

(23 - 24,2)

18,08

(23,75 - 25)

18,63

(24,5)19,26

2Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional

MENTERI4 Nilai tambah ekonomi kreatif Rp Triliun

(1.189 - 1.214)

1157

(1.314 - 1.333)

1277

(1.439 - 1.452)

1398

(1.564 - 1.570)

1520

(1846)1641

3Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

MENTERI

5Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Juta orang(18)2,8 -

4,0

(19)4,0 -

7,0

(20)8,5 - 10,5

(21)13,0-14,5

(22,3)16,0 -

17,0

6 Jumlah spending wisman USD1166,67 -

1213,871210 1250 1303 1345

7Jumlah pergerakan Wisatawan Nusantara (Wisnus)

Juta Pergerakan(310)

120 - 140

(320 - 333)180 - 220

(330 - 355)260 -

280

(340 - 378)

300 - 315

(350 - 400)320 -

335

4


MENTERI



36-39n.a

(29-34)31-34

n.a

5

Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan

MENTERI9 Jumlah produk Pariwisata Nasional Produk / Kegiatan MICE / Event

19/100/100

22/125 /100

25/150 /100

25/175 /100

27/200 /100


MENTERI


% 1 1,5 2 2,5 3

11 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatifUS dollar ($)

2.000.000.000

2.200.000.000

2.450.000.000

2.700.000.000

3.000.000.000


% 1,8 3,69 3,88 4,17 4,6


LAMPIRAN 83

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024


7 Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

MENTERI

13Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya

Produk/Jasa 1250 3000 3500 4000 4500

8 Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian

MENTERI

14Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

9Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

MENTERI15


Dokumen 6 8 10 11 13

10 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

MENTERI

16 Jumlah Tenaga kerja Pariwisata Juta(13.0)

10(13.5)

10,5(14.0)

11(14.5)

11,5(15)

12

17 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta(19.0)17,25

(20)17,9

(20)18,6

(21)19,2

(21)19,9

18 Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata Lulusan 1500 2000 2000 2200 2200

11

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional

MENTERI

19Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Baseline Nilai 2019: 76,40)

Nilai 80,00 83,50 85,60 88,25 92,50



LAMPIRAN84

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024



MENTERI


Produk/Jasa 1250 3000 3500 4000 4500

8 Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian

MENTERI


Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

9Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

MENTERI15


Dokumen 6 8 10 11 13

10 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

MENTERI

16 Jumlah Tenaga kerja Pariwisata Juta(13.0)

10(13.5)

10,5(14.0)

11(14.5)

11,5(15)

12

17 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta(19.0)17,25

(20)17,9

(20)18,6

(21)19,2

(21)19,9

18 Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata Lulusan 1500 2000 2000 2200 2200

11

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional

MENTERI

19Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Baseline Nilai 2019: 76,40)

Nilai 80,00 83,50 85,60 88,25 92,50


LAMPIRAN 85

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

A PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF 1.752.354

2.246.422

2.993.092

3.683.673

3.641.933

1


100.534

144.584

166.272

199.526

249.407

DEPUTI

BIDANG

KEBIJAKAN

STRATEGIS

1Peringkat Travel and Tourism CompetitivenessIndex (TTCI)


36-39n.a

(29-34)31-34

n.a

2

Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian


Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

3

Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

3Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi

Dokumen 6 8 10 11 13

4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

442.373

738.355

1.275.059

1.653.935

1.147.949

DEPUTI

BIDANG SUMBER

DAYA DAN

KELEMBAGAAN

4 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Juta orang(13.0)

10(13.5)

10,5(14.0)

11(14.5)

11,5(15)

12

5 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta orang (19.0)17,25

(20)17,9

(20)18,6

(21)19,2

(21)19,9

5

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kerjasama Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

6Peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif

% 25 30 35 40 45

7Indeks tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

6 Tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif

146.657

190.313

230.987

271.174

326.769

DEPUTI

BIDANG

PENGEMBANGAN

DESTINASI DAN

INFRASTRUKTUR

8Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekraf terhadapkebutuhan infrastruktur ekraf

% 60 70 80 85 90

7 Tersedianya destinasi pariwisata yang siap dipasarkan

9 Jumlah Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan Lokasi 9 19 19 19 19

8 Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan

10Jumlah perangkat tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan yang siap diimplementasikan

Lokasi 10 19 19 19 19

9 Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di destinasi

11 Lama Tinggal (length of stay) wisman di destinasi Hari 2,80 3,00 3,10 3,25 3,35



LAMPIRAN86

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

A PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF 1.752.354

2.246.422

2.993.092

3.683.673

3.641.933

1


100.534

144.584

166.272

199.526

249.407

DEPUTI

BIDANG

KEBIJAKAN

STRATEGIS

1Peringkat Travel and Tourism CompetitivenessIndex (TTCI)


36-39n.a

(29-34)31-34

n.a

2

Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian


Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

3

Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

3Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi

Dokumen 6 8 10 11 13

4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

442.373

738.355

1.275.059

1.653.935

1.147.949

DEPUTI

BIDANG SUMBER

DAYA DAN

KELEMBAGAAN

4 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Juta orang(13.0)

10(13.5)

10,5(14.0)

11(14.5)

11,5(15)

12

5 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta orang (19.0)17,25

(20)17,9

(20)18,6

(21)19,2

(21)19,9

5

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kerjasama Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

6Peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif

% 25 30 35 40 45

7Indeks tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Indeks 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

6 Tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif

146.657

190.313

230.987

271.174

326.769

DEPUTI

BIDANG

PENGEMBANGAN

DESTINASI DAN

INFRASTRUKTUR

8Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekraf terhadapkebutuhan infrastruktur ekraf

% 60 70 80 85 90

7 Tersedianya destinasi pariwisata yang siap dipasarkan

9 Jumlah Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan Lokasi 9 19 19 19 19

8 Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan


Lokasi 10 19 19 19 19

9 Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di destinasi

11 Lama Tinggal (length of stay) wisman di destinasi Hari 2,80 3,00 3,10 3,25 3,35


LAMPIRAN 87

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

A PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

10 Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

107.260

159.108

172.921

194.310

225.865

DEPUTI

BIDANG

INDUSTRI

DAN

INVESTASI


% 1 1,5 2 2,5 3


13 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif USD ($)2

Miliar2.2

Miliar2.45

Miliar2.7

Miliar3

Miliar

12 Bertumbuhnya akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional


% 1,8 3,69 3,88 4,17 4,6



Produk / Jasa 1250 3000 3500 4000 4500

14

Meningkatnya akses pasar produk ekonomi kreatif nasional

443.674

445.892

512.776

615.331

769.164

DEPUTI

BIDANG

PEMASARAN

16 Jumlah transaksi produk ekonomi kreatif unggulan Miliar Rupiah 890 967 1028 1082 1136

15 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan leisure

17 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) leisureJuta Orang

(11,7) (12,3) (13) (13,6) (14,4)

1,904 -2,720

2,640 - 4,620

5,440 - 6,720

8,060 - 8,990

9,600 - 10,200

16 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan Nusantara

18 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)JutaPergerakan

(310)(320-333)

(330-355)

(340-378)

(350-400)

120-140

180-220

260-280

300-315

320-335

17 Meningkatnya citra pariwisata Indonesia

19 Brand Recall Index (BRI) pariwisata Indonesia Indeks 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50



LAMPIRAN88

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024


10 Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

107.260

159.108

172.921

194.310

225.865

DEPUTI

BIDANG

INDUSTRI

DAN

INVESTASI


% 1 1,5 2 2,5 3


13 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif USD ($)2

Miliar2.2

Miliar2.45

Miliar2.7

Miliar3

Miliar

12 Bertumbuhnya akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional


% 1,8 3,69 3,88 4,17 4,6



Produk / Jasa 1250 3000 3500 4000 4500

14

Meningkatnya akses pasar produk ekonomi kreatif nasional

443.674

445.892

512.776

615.331

769.164

DEPUTI

BIDANG

PEMASARAN


15 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan leisure

17 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) leisureJuta Orang

(11,7) (12,3) (13) (13,6) (14,4)

1,904 -2,720

2,640 - 4,620

5,440 - 6,720

8,060 - 8,990

9,600 - 10,200


18 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)JutaPergerakan

(310)(320-333)

(330-355)

(340-378)

(350-400)

120-140

180-220

260-280

300-315

320-335

17 Meningkatnya citra pariwisata Indonesia

19 Brand Recall Index (BRI) pariwisata Indonesia Indeks 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50


LAMPIRAN 89


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024


18 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan minat khusus dan bisnis

439.638

441.836

508.111

609.734

762.167

DEPUTI

BIDANG

PRODUK

WISATA DAN

PENYELENG-

GARAAN EVENT

20Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)minat khusus dan bisnis

Juta orang

(6,3) (6,6) (7) (7,3) (7,8)

0,896 - 1,280

1,360 - 2,380

3,060 - 3780

4,940 - 5,510

6,400 - 6,800

21 Event awareness index Indeks 0,4 0,45 0,50 0,55 0,6

19 Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan

22 Jumlah produk pariwisata nasional Produk / Kegiatan MICE / Event 19/100

/10022/125

/10025/150

/10025/175

/10027/200

/100

20 Meningkatnya kualitas produk ekonomi kreatif

72.218

126.334

126.966

139.662

160.612

DEPUTI

BIDANG

EKONOMI

DIGITAL DAN

PRODUK

KREATIF

23 Jumlah produk Ekonomi Kreatif Produk 75 100 115 130 145

21 Meningkatnya kontribusi ekonomi digital bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi nasional

24 Jumlah startup digital yang dikembangkan Startup 33 100 200 300 400

25 Jumlah Usaha Kreatif yang bertransformasi digital Usaha 1000 2000 3000 4000 5000


LAMPIRAN90

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024


18 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan minat khusus dan bisnis

439.638

441.836

508.111

609.734

762.167

DEPUTI

BIDANG

PRODUK

WISATA DAN

PENYELENG-

GARAAN EVENT

20Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)minat khusus dan bisnis

Juta orang

(6,3) (6,6) (7) (7,3) (7,8)

0,896 - 1,280

1,360 - 2,380

3,060 - 3780

4,940 - 5,510

6,400 - 6,800

21 Event awareness index Indeks 0,4 0,45 0,50 0,55 0,6

19 Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan

22 Jumlah produk pariwisata nasional Produk / Kegiatan MICE / Event 19/100

/10022/125

/10025/150

/10025/175

/10027/200

/100

20 Meningkatnya kualitas produk ekonomi kreatif

72.218

126.334

126.966

139.662

160.612

DEPUTI

BIDANG

EKONOMI

DIGITAL DAN

PRODUK

KREATIF

23 Jumlah produk Ekonomi Kreatif Produk 75 100 115 130 145

21 Meningkatnya kontribusi ekonomi digital bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi nasional

24 Jumlah startup digital yang dikembangkan Startup 33 100 200 300 400

25 Jumlah Usaha Kreatif yang bertransformasi digital Usaha 1000 2000 3000 4000 5000


LAMPIRAN 91

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 PENGEMBANGAN KAJIAN STRATEGIS 24.667 49.584 57.022 68.426 85.532 DIREKTORAT KAJIAN STRATEGIS

1 Terselenggaranya kajian untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

1Jumlah kajian pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan

Dokumen 13 15 15 15 15

2 PENGEMBANGAN MANAJEMEN STRATEGIS 27.167 54.000 62.100 74.520 93.150 DIREKTORAT MANAJEMEN STRATEGIS

1Terwujudnya keselarasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif

1 Indeks keselarasan strategis Parekraf % 70 75 80 85 90

3 PENGENDALIAN KEBIJAKAN STRATEGIS 40.000 19.000 21.850 26.220 32.775 DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBIJAKAN STRATEGIS

1 Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional


Peringkat n.a 36-39 n.a 31-34 n.a

2 Terselenggaranya harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

2 Jumlah kebijakan parekraf yang diharmonisasikan Kebijakan 6 6 6 6 6

4 PENGEMBANGAN REGULASI 8.700 22.000 25.300 30.360 37.950 DIREKTORAT REGULASI

1 Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif

1Jumlah draft regulasi berbasis kajian terkaitpariwisata dan ekonomi kreatif

Regulasi 3 5 5 5 5

5 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA 91.549 212.995 304.000 338.511 150.000DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPARIWISATA

1 Tersedianya tenaga kerja pariwisata tersertifikasi

1Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh peningkatan kapasitas

Orang 29.756 28.550 36.150 37.600 41.800

2 Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi Orang 15.000 13.800 23.000 25.000 28.000

6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 34.250 63.250 85.000 118.000 139.272 DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMIKREATIF

1 Tersedianya tenaga kerja ekonomi kreatif tersertifikasi

1Jumlah SDM Ekraf yang memperoleh peningkatan kapasitas

Orang 4.750 10.500 12.000 13.500 15.000

2 Jumlah tenaga kerja Ekraf tersertifikasi Orang 1.225 2.500 4.000 5.500 6.500



LAMPIRAN92

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 PENGEMBANGAN KAJIAN STRATEGIS 24.667 49.584 57.022 68.426 85.532 DIREKTORAT KAJIAN STRATEGIS

1 Terselenggaranya kajian untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

1Jumlah kajian pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan

Dokumen 13 15 15 15 15

2 PENGEMBANGAN MANAJEMEN STRATEGIS 27.167 54.000 62.100 74.520 93.150 DIREKTORAT MANAJEMEN STRATEGIS

1Terwujudnya keselarasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif

1 Indeks keselarasan strategis Parekraf % 70 75 80 85 90

3 PENGENDALIAN KEBIJAKAN STRATEGIS 40.000 19.000 21.850 26.220 32.775 DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBIJAKAN STRATEGIS

1 Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional


Peringkat n.a 36-39 n.a 31-34 n.a

2 Terselenggaranya harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

2 Jumlah kebijakan parekraf yang diharmonisasikan Kebijakan 6 6 6 6 6

4 PENGEMBANGAN REGULASI 8.700 22.000 25.300 30.360 37.950 DIREKTORAT REGULASI

1 Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif

1Jumlah draft regulasi berbasis kajian terkaitpariwisata dan ekonomi kreatif

Regulasi 3 5 5 5 5

5 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA 91.549 212.995 304.000 338.511 150.000DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPARIWISATA

1 Tersedianya tenaga kerja pariwisata tersertifikasi

1Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh peningkatan kapasitas

Orang 29.756 28.550 36.150 37.600 41.800

2 Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi Orang 15.000 13.800 23.000 25.000 28.000

6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 34.250 63.250 85.000 118.000 139.272 DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMIKREATIF

1 Tersedianya tenaga kerja ekonomi kreatif tersertifikasi

1Jumlah SDM Ekraf yang memperoleh peningkatan kapasitas

Orang 4.750 10.500 12.000 13.500 15.000

2 Jumlah tenaga kerja Ekraf tersertifikasi Orang 1.225 2.500 4.000 5.500 6.500


LAMPIRAN 93

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

7 PENINGKATAN KELEMBAGAAN 50.060 41.686 58.686 70.686 87.686 DIREKTORAT KELEMBAGAAN

1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

1Jumlah kelembagaan parekraf yang ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga 3 5 10 10 15

2Jumlah kelembagaan parekraf yang meningkat maturitasnya

Lembaga 5 20 30 40 50

8 PENINGKATAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA 26.250 67.826 73.409 79.450 85.995 DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1 Terbangunnya kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif

1Jumlah kerjasama yang disepakati terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

MoU 5 7 9 12 15

2Jumlah tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Kegiatan Implementasi 3 4 5 7 9

9 PENINGKATAN TATA KELOLA DESTINASI DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 28.500 32.500 38.600 40.000 50.000DIREKTORAT TATA KELOLA DESTINASI DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

1 Meningkatnya tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan


Lokasi 10 19 19 19 19

10 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF 67.312 99.191 120.000 140.000 160.000DIREKTORAT INFRASTRUKTUR EKONOMIKREATIF

1 Terpenuhinya infrastruktur ekonomi kreatif

1 Jumlah Infrastruktur Ekraf yang dipenuhi Lokasi 18 20 48 59 71

11 PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL I 25.345 25.472 29.292 35.151 43.938DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL I

1 Tersedianya destinasi pariwisata regional I sebagai tujuan wisatawan

1Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan

di Regional I Destinasi 4 8 8 8 8

2 Meningkatnya lama tinggal wisman di destinasi regional I

2Lama Tinggal (length of stay) wisman di destinasiregional I

Hari 2,87 3,01 3,16 3,32 3,48



LAMPIRAN94

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

7 PENINGKATAN KELEMBAGAAN 50.060 41.686 58.686 70.686 87.686 DIREKTORAT KELEMBAGAAN

1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

1Jumlah kelembagaan parekraf yang ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga 3 5 10 10 15

2Jumlah kelembagaan parekraf yang meningkat maturitasnya

Lembaga 5 20 30 40 50

8 PENINGKATAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA 26.250 67.826 73.409 79.450 85.995 DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1 Terbangunnya kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif

1Jumlah kerjasama yang disepakati terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

MoU 5 7 9 12 15

2Jumlah tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Kegiatan Implementasi 3 4 5 7 9

9 PENINGKATAN TATA KELOLA DESTINASI DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 28.500 32.500 38.600 40.000 50.000DIREKTORAT TATA KELOLA DESTINASI DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

1 Meningkatnya tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan


Lokasi 10 19 19 19 19

10 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF 67.312 99.191 120.000 140.000 160.000DIREKTORAT INFRASTRUKTUR EKONOMIKREATIF

1 Terpenuhinya infrastruktur ekonomi kreatif

1 Jumlah Infrastruktur Ekraf yang dipenuhi Lokasi 18 20 48 59 71

11 PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL I 25.345 25.472 29.292 35.151 43.938DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL I

1 Tersedianya destinasi pariwisata regional I sebagai tujuan wisatawan

1Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan

di Regional I Destinasi 4 8 8 8 8

2 Meningkatnya lama tinggal wisman di destinasi regional I

2Lama Tinggal (length of stay) wisman di destinasiregional I

Hari 2,87 3,01 3,16 3,32 3,48


LAMPIRAN 95

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

12 PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL II 25.500 33.150 43.095 56.024 72.831 DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL II

1Tersedianya destinasi pariwisata regional II sebagai tujuan wisatawan

1Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkandi Regional II

Destinasi 5 9 12 12 12

2 Meningkatnya lama tinggal wisman di destinasi regional II

2Lama Tinggal (length of stay) wisman di destinasiregional II

Hari 2,92 3,02 3,13 3,24 3,35

13 BADAN OTORITA PELAKSANA DANAU TOBA 83.418 122.420 403.747 758.719 415.778 BADAN OTORITA PELAKSANA DANAU TOBA

1 Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke Danau Toba

1 Jumlah wisman yang berkunjung ke Danau Toba Ribu Orang 62 69 76 84 93

2 Jumlah wisnus yang berkunjung ke Danau Toba Ribu Orang 2.216 2.251 2.286 2.321 2.355

2 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Danau Toba

3 Jumlah investasi pariwisata di Danau Toba US dollar ($) 200.000

1.000.000

1.200.000

1.500.000

2.000.000

4 Jumlah usaha pariwisata di Danau Toba Usaha 3 5 8 12 15

3 Tersedianya produk pariwisata di Danau Toba

5Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Danau Toba

Atraksi 3 3 4 5 6

6Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Danau Toba

Obyek 1 1 1 1 1

7Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Danau Toba

Amenitas 1 2 2 2 2

4

Meningkatnya kualitas layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

8Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Skala Likert (1 – 4) 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50

5Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

9Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum,dan komunikasi publik

Skala Likert (1 – 4) 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50



LAMPIRAN96

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

12 PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL II 25.500 33.150 43.095 56.024 72.831 DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL II

1Tersedianya destinasi pariwisata regional II sebagai tujuan wisatawan

1Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkandi Regional II

Destinasi 5 9 12 12 12

2 Meningkatnya lama tinggal wisman di destinasi regional II

2Lama Tinggal (length of stay) wisman di destinasiregional II

Hari 2,92 3,02 3,13 3,24 3,35

13 BADAN OTORITA PELAKSANA DANAU TOBA 83.418 122.420 403.747 758.719 415.778 BADAN OTORITA PELAKSANA DANAU TOBA

1 Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke Danau Toba

1 Jumlah wisman yang berkunjung ke Danau Toba Ribu Orang 62 69 76 84 93

2 Jumlah wisnus yang berkunjung ke Danau Toba Ribu Orang 2.216 2.251 2.286 2.321 2.355

2 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Danau Toba

3 Jumlah investasi pariwisata di Danau Toba US dollar ($) 200.000

1.000.000

1.200.000

1.500.000

2.000.000

4 Jumlah usaha pariwisata di Danau Toba Usaha 3 5 8 12 15

3 Tersedianya produk pariwisata di Danau Toba

5Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Danau Toba

Atraksi 3 3 4 5 6

6Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Danau Toba

Obyek 1 1 1 1 1

7Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Danau Toba

Amenitas 1 2 2 2 2

4

Meningkatnya kualitas layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

8Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Skala Likert (1 – 4) 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50

5Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba


Skala Likert (1 – 4) 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50


LAMPIRAN 97

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

14 BADAN OTORITA PELAKSANA LABUAN BAJO FLORES 80.700 118.431 149.806 169.453 184.035 BADANOTORITA PELAKSANA LABUAN BAJO FLORES

1Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke LabuanBajo-Flores

1 Jumlah wisman yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores Ribu Orang 20 30 60 130 300

2 Jumlah wisnus yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores Ribu Orang 50 70 90 170 200

2Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di LabuanBajo-Flores

3 Jumlah investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores US dollar ($) 1.000.000

3.000.000

4.000.000

8.000.000

15.000.000

4 Jumlah usaha pariwisata di Labuan Bajo-Flores Usaha 10 10 15 20 25

3 Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores

5Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores

Atraksi 2 3 5 6 8

6 Jumlah amenitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores Unit 2 3 5 6 8

7 Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores Obyek 2 3 5 7 8

4Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores

6Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores

Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

5Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores


Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

15 BADAN OTORITA BOROBUDUR 76.145 111.747 200.412 119.116 85.182 BADANOTORITABOROBUDUR

1 Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke Borobudur

1 Jumlah wisman yang berkunjung ke Borobudur Ribu Orang 45 132 145 164 189

2 Jumlah wisnus yang berkunjung ke Borobudur Ribu Orang 28.800 42.000 55.440 78.844 104.782

2 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Borobudur

3 Jumlah investasi pariwisata di Borobudur US dollar ($) 1.000.000

3.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

4 Jumlah usaha pariwisata di Borobudur Usaha 2 8 10 10 10



LAMPIRAN98

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

14 BADAN OTORITA PELAKSANA LABUAN BAJO FLORES 80.700 118.431 149.806 169.453 184.035 BADANOTORITA PELAKSANA LABUAN BAJO FLORES

1Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke LabuanBajo-Flores

1 Jumlah wisman yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores Ribu Orang 20 30 60 130 300

2 Jumlah wisnus yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores Ribu Orang 50 70 90 170 200

2Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di LabuanBajo-Flores

3 Jumlah investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores US dollar ($) 1.000.000

3.000.000

4.000.000

8.000.000

15.000.000

4 Jumlah usaha pariwisata di Labuan Bajo-Flores Usaha 10 10 15 20 25

3 Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores

5Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores

Atraksi 2 3 5 6 8

6 Jumlah amenitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores Unit 2 3 5 6 8

7 Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores Obyek 2 3 5 7 8

4Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores

6Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores

Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

5Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores


Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

15 BADAN OTORITA BOROBUDUR 76.145 111.747 200.412 119.116 85.182 BADANOTORITABOROBUDUR

1 Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke Borobudur

1 Jumlah wisman yang berkunjung ke Borobudur Ribu Orang 45 132 145 164 189

2 Jumlah wisnus yang berkunjung ke Borobudur Ribu Orang 28.800 42.000 55.440 78.844 104.782

2 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Borobudur

3 Jumlah investasi pariwisata di Borobudur US dollar ($) 1.000.000

3.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

4 Jumlah usaha pariwisata di Borobudur Usaha 2 8 10 10 10


LAMPIRAN 99

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

3 Tersedianya produk pariwisata di Borobudur BADANOTORITABOROBUDUR5

Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Borobudur

Atraksi 1 1 3 3 3

6Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Borobudur

Obyek 2 1 1 1 1

7 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Borobudur Unit 1 2 3 1 1

4Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Borobudur

8Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

5 Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Borobudur

9Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum, dan komunikasi publik

Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

16 PENINGKATAN MANAJEMEN INDUSTRI 20.118 20.218 23.251 27.901 34.876 DIREKTORAT MANAJEMEN INDUSTRI

1

Terbangunnya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas

1Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi

Usaha 50 250 450 650 850

17 PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI 13.059 13.125 15.093 18.112 22.640DIREKTORAT MANAJEMEN INVESTASI

1Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

1 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif US dollar ($) 2Miliar

2.2Miliar

2.45Miliar

2.7Miliar

3Miliar

18 PENGEMBANGAN AKSES PEMBIAYAAN 48.980 100.536 105.563 113.480 124.828 DIREKTORAT AKSES PEMBIAYAAN

1Meningkatnya usaha Parekraf yang mendapat akses pembiayaan

1Jumlah Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat akses pembiayaan

Pelaku usaha 2700 5542 5820 6256 6882

19 PENINGKATAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 25.104 25.229 29.014 34.816 43.521 DIREKTORAT FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

1Meningkatnya Pengakuan Kekayaan Inteklektual (KI) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi konsultasi hak kekayaan intelektual

Orang 1270 4400 4500 4600 4700

2Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif

Produk/Jasa 1250 3000 3500 4000 4500



LAMPIRAN100

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

3 Tersedianya produk pariwisata di Borobudur BADANOTORITABOROBUDUR5

Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Borobudur

Atraksi 1 1 3 3 3

6Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Borobudur

Obyek 2 1 1 1 1

7 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Borobudur Unit 1 2 3 1 1

4Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Borobudur

8Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

5 Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Borobudur

9Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum, dan komunikasi publik

Skala Likert (1 – 4) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

16 PENINGKATAN MANAJEMEN INDUSTRI 20.118 20.218 23.251 27.901 34.876 DIREKTORAT MANAJEMEN INDUSTRI

1

Terbangunnya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas

1Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi

Usaha 50 250 450 650 850

17 PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI 13.059 13.125 15.093 18.112 22.640DIREKTORAT MANAJEMEN INVESTASI

1Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

1 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif US dollar ($) 2Miliar

2.2Miliar

2.45Miliar

2.7Miliar

3Miliar

18 PENGEMBANGAN AKSES PEMBIAYAAN 48.980 100.536 105.563 113.480 124.828 DIREKTORAT AKSES PEMBIAYAAN

1Meningkatnya usaha Parekraf yang mendapat akses pembiayaan

1Jumlah Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat akses pembiayaan

Pelaku usaha 2700 5542 5820 6256 6882

19 PENINGKATAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 25.104 25.229 29.014 34.816 43.521 DIREKTORAT FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

1Meningkatnya Pengakuan Kekayaan Inteklektual (KI) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi konsultasi hak kekayaan intelektual

Orang 1270 4400 4500 4600 4700

2Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif

Produk/Jasa 1250 3000 3500 4000 4500


LAMPIRAN 101

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

20 KOMUNIKASI PEMASARAN 257.883 259.173 298.049 357.658 447.073 DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN1

Meningkatnya citra pariwisata Indonesia

1Jumlah traffic owned media pemasaran pariwisata Indonesia

Traffic 4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

21 PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL I 60.781 61.085 70.248 84.298 105.372DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL I

1Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara pada wilayah pemasaran regional I

1Jumlah Wisatawan Mancanegara Leisure Pada Wilayah Pemasaran Reg I

Juta Orang

(7,3) (7,7) (8,1) (8,5) (9,1)

1,199 - 1,713

1,663 - 2,910

3,427 - 4,233

5,077 - 5,663

6,048 - 6,426


2 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) Juta Pergerakan

(320-333)

(330-355)

(340-378)

(350-400)

(320-333)

120-140

180-220

260-280

300-315

320-335

22 PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II 43.439 43.657 50.205 60.246 75.308 DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II

1 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara pada pemasaran regional II

1Jumlah Wisatawan Mancanegara Leisure Pada Wilayah Pemasaran Reg II

Juta Orang

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,6)

0,342 - 0,489

0,475 - 0,831

0,979 - 1,209

1,450 - 1,618

1,729 - 1,836

23 PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL III 46.795 47.029 54.083 64.899 81.124 DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL III

1

Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara pada pemasaran regional III

1Jumlah Wisatawan Mancanegara Leisure Pada Wilayah Pemasaran Reg III

Juta Orang

(2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,7)

0,361 - 0,516

0,501 - 0,877

1,033 - 1,276

1,531 - 1,708

1,824 - 1,938

24 PEMASARAN EKONOMI KREATIF 34.775 34.949 40.191 48.229 60.287 DIREKTORAT PEMASARAN EKONOMIKREATIF

1 Meningkatnya pangsa pasar produk ekonomi kreatif nasional




LAMPIRAN102

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

20 KOMUNIKASI PEMASARAN 257.883 259.173 298.049 357.658 447.073 DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN1

Meningkatnya citra pariwisata Indonesia

1Jumlah traffic owned media pemasaran pariwisata Indonesia

Traffic 4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

21 PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL I 60.781 61.085 70.248 84.298 105.372DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL I

1Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara pada wilayah pemasaran regional I

1Jumlah Wisatawan Mancanegara Leisure Pada Wilayah Pemasaran Reg I

Juta Orang

(7,3) (7,7) (8,1) (8,5) (9,1)

1,199 - 1,713

1,663 - 2,910

3,427 - 4,233

5,077 - 5,663

6,048 - 6,426


2 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) Juta Pergerakan

(320-333)

(330-355)

(340-378)

(350-400)

(320-333)

120-140

180-220

260-280

300-315

320-335

22 PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II 43.439 43.657 50.205 60.246 75.308 DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II

1 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara pada pemasaran regional II

1Jumlah Wisatawan Mancanegara Leisure Pada Wilayah Pemasaran Reg II

Juta Orang

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,6)

0,342 - 0,489

0,475 - 0,831

0,979 - 1,209

1,450 - 1,618

1,729 - 1,836

23 PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL III 46.795 47.029 54.083 64.899 81.124 DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL III

1

Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara pada pemasaran regional III

1Jumlah Wisatawan Mancanegara Leisure Pada Wilayah Pemasaran Reg III

Juta Orang

(2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,7)

0,361 - 0,516

0,501 - 0,877

1,033 - 1,276

1,531 - 1,708

1,824 - 1,938

24 PEMASARAN EKONOMI KREATIF 34.775 34.949 40.191 48.229 60.287 DIREKTORAT PEMASARAN EKONOMIKREATIF

1 Meningkatnya pangsa pasar produk ekonomi kreatif nasional



LAMPIRAN 103

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

25 PENGEMBANGAN WISATA ALAM, BUDAYA, DAN BUATAN 35.000 35.175 40.451 48.542 60.677 DIREKTORAT WISATA ALAM, BUDAYA, DAN BUATAN

1 Tersedianya atraksi wisata alam, buatan dan budaya

1 Jumlah atraksi wisata alam, buatan dan budaya Produk 19 22 25 25 27

26 PENINGKATAN PROMOSI WISATA MINAT KHUSUS 68.700 69.044 79.400 95.280 119.100 DIREKTORAT PROMOSIWISATA MINAT KHUSUS1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah wisatawanminat khusus

1 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) minat khusus Juta Orang

(2,3) (2,4) (2,6) (2,7) (2,8)

0,336 - 0,480

0,480 - 0,840

1,020 - 1,260

1,560 - 1,740

1,920 - 2,040

27 PENGEMBANGAN WISATA PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE) 81.300 81.707 93.962 112.755 140.944 DIREKTORAT WISATA PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah wisatawan bisnis

1 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) bisnis Juta Orang

(3,9) (4,1) (4,4) (4,6) (4,9)

0,560 - 0,800

0,880 - 1,540

2,040 - 2,520

3,380 - 3,770

4,480 - 4,760

2 Terselenggaranya event MICE

1 Jumlah kegiatan MICE Event MICE 100 125 150 175 200

28 PENGEMBANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS) 254.638 255.911 294.298 353.157 441.447 DIREKTORAT PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah wisatawan minat khusus dan bisnis

1 Jumlah event untuk menarik wisman Event 100 100 100 100 100

2 Event awareness index Index 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

2 Terselenggaranya event nasional dan internasional

1 Jumlah event nasional dan internasional Event 25 50 100 100 100

29 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TATA KELOLA EKONOMI DIGITAL 18.055 29.383 29.530 32.482 37.355 DIREKTORAT APLIKASI DAN TATA KELOLA EKONOMI DIGITAL

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha kreatifdan digital

1Jumlah startup ekonomi kreatif berbasis digital yang dikembangkan

Startup 33 100 200 300 400

2 Jumlah Usaha Kreatif yang bertransformasi digital Usaha parekraf 1000 2000 3000 4000 5000



LAMPIRAN104

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

25 PENGEMBANGAN WISATA ALAM, BUDAYA, DAN BUATAN 35.000 35.175 40.451 48.542 60.677 DIREKTORAT WISATA ALAM, BUDAYA, DAN BUATAN

1 Tersedianya atraksi wisata alam, buatan dan budaya

1 Jumlah atraksi wisata alam, buatan dan budaya Produk 19 22 25 25 27

26 PENINGKATAN PROMOSI WISATA MINAT KHUSUS 68.700 69.044 79.400 95.280 119.100 DIREKTORAT PROMOSIWISATA MINAT KHUSUS1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah wisatawanminat khusus

1 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) minat khusus Juta Orang

(2,3) (2,4) (2,6) (2,7) (2,8)

0,336 - 0,480

0,480 - 0,840

1,020 - 1,260

1,560 - 1,740

1,920 - 2,040

27 PENGEMBANGAN WISATA PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE) 81.300 81.707 93.962 112.755 140.944 DIREKTORAT WISATA PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah wisatawan bisnis

1 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) bisnis Juta Orang

(3,9) (4,1) (4,4) (4,6) (4,9)

0,560 - 0,800

0,880 - 1,540

2,040 - 2,520

3,380 - 3,770

4,480 - 4,760

2 Terselenggaranya event MICE

1 Jumlah kegiatan MICE Event MICE 100 125 150 175 200

28 PENGEMBANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS) 254.638 255.911 294.298 353.157 441.447 DIREKTORAT PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah wisatawan minat khusus dan bisnis

1 Jumlah event untuk menarik wisman Event 100 100 100 100 100

2 Event awareness index Index 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

2 Terselenggaranya event nasional dan internasional

1 Jumlah event nasional dan internasional Event 25 50 100 100 100

29 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TATA KELOLA EKONOMI DIGITAL 18.055 29.383 29.530 32.482 37.355 DIREKTORAT APLIKASI DAN TATA KELOLA EKONOMI DIGITAL

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha kreatifdan digital

1Jumlah startup ekonomi kreatif berbasis digital yang dikembangkan

Startup 33 100 200 300 400

2 Jumlah Usaha Kreatif yang bertransformasi digital Usaha parekraf 1000 2000 3000 4000 5000


LAMPIRAN 105


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

30 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF FILM, TELEVISI, DAN ANIMASI 18.055 33.784 33.953 37.349 42.951 DIREKTORAT INDUSTRI KREATIF FILM, TELEVISI, DAN ANIMASI1 Meningkatnya kualitas produk film, televisi dan animasi

1 Jumlah produk dibidang film, televisi, dan animasi Produk 25 35 40 45 50

31 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF FASHION, DESAIN, DAN KULINER 18.055 40.702 40.905 44.996 51.745 DIREKTORAT INDUSTRIKREATIFFASHION, DESAIN, DAN KULINER

1 Meningkatnya kualitas produk Fashion, Kriya, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Desain Interior, dan Kuliner

1Jumlah produk Fashion, Kriya, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Desain Interior, dan Kuliner yang distandarisasi

Produk 25 35 40 45 50

32 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF MUSIK, SENI PERTUNJUKAN, DAN PENERBITAN 18.055 22.465 22.578 24.835 28.561 DIREKTORAT INDUSTRI KREATIF MUSIK, SENI PERTUNJUKAN, DAN PENERBITAN

1 Meningkatnya kualitas produk musik, seni pertunjukan dan penerbitan

1Jumlah produk musik, seni pertunjukan dan penerbitan yang distandarisasi

Produk 25 35 40 45 50

BPROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

846.096 853.051 981.403 1.170.775 1.455.118

22 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

SEKRETARIAT KEMENTERIAN / SEKRETARIAT UTAMA

26Nilai aspek pemenuhan (komponen pengungkit RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Nilai (bobot maksimal: 17,5%) 14,00 14,61 14,98 15,44 16,19

27Nilai aspek hasil antara (komponen pengungkit RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Nilai (bobot maksimal: 8%) 6,40 6,68 6,85 7,06 7,40

28Nilai aspek reform (komponen pengungkit RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama


29Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan (komponen hasil RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama


30 Indeks persepsi kualitas pelayanan (komponen hasil RB) Nilai (bobot maksimal:10%) 8,00 8,35 8,56 8,83 9,25

31 Nilai kinerja organisasi (komponen hasil RB) Nilai (bobot maksimal: 20%) 16,00 16,70 17,12 17,65 18,50


LAMPIRAN106

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

30 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF FILM, TELEVISI, DAN ANIMASI 18.055 33.784 33.953 37.349 42.951 DIREKTORAT INDUSTRI KREATIF FILM, TELEVISI, DAN ANIMASI1 Meningkatnya kualitas produk film, televisi dan animasi

1 Jumlah produk dibidang film, televisi, dan animasi Produk 25 35 40 45 50

31 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF FASHION, DESAIN, DAN KULINER 18.055 40.702 40.905 44.996 51.745 DIREKTORAT INDUSTRIKREATIFFASHION, DESAIN, DAN KULINER

1 Meningkatnya kualitas produk Fashion, Kriya, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Desain Interior, dan Kuliner

1Jumlah produk Fashion, Kriya, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Desain Interior, dan Kuliner yang distandarisasi

Produk 25 35 40 45 50

32 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF MUSIK, SENI PERTUNJUKAN, DAN PENERBITAN 18.055 22.465 22.578 24.835 28.561 DIREKTORAT INDUSTRI KREATIF MUSIK, SENI PERTUNJUKAN, DAN PENERBITAN

1 Meningkatnya kualitas produk musik, seni pertunjukan dan penerbitan

1Jumlah produk musik, seni pertunjukan dan penerbitan yang distandarisasi

Produk 25 35 40 45 50

BPROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

846.096 853.051 981.403 1.170.775 1.455.118

22 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

SEKRETARIAT KEMENTERIAN / SEKRETARIAT UTAMA

26Nilai aspek pemenuhan (komponen pengungkit RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama


27Nilai aspek hasil antara (komponen pengungkit RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Nilai (bobot maksimal: 8%) 6,40 6,68 6,85 7,06 7,40

28Nilai aspek reform (komponen pengungkit RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama


29Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan (komponen hasil RB) sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama


30 Indeks persepsi kualitas pelayanan (komponen hasil RB) Nilai (bobot maksimal:10%) 8,00 8,35 8,56 8,83 9,25

31 Nilai kinerja organisasi (komponen hasil RB) Nilai (bobot maksimal: 20%) 16,00 16,70 17,12 17,65 18,50


LAMPIRAN 107


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

23 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

30.000 30.150 34.673 41.607 52.009 INSPEKTORAT UTAMA

32Rasio jumlah temuan BPK material yang terjadi berulang di Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumya

% 20 18 16 15 15

33Nilai penguatan pengawasan (aspek pemenuhan komponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal: 2,5%) 2 2,0875 2,14 2, 20625 2,3125

34Nilai maturitas SPIP (aspek hasil antara komponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal: 1%) 0,8 0,835 0,856 0,8825 0,925

35Nilai kapabilitas APIP (aspek hasil antara komponen pengungkit)


36Nilai penguatan pengawasan (aspek reform komponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal: 3,75%) 3 3,13125 3,21 3,309375 3,46875

37Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai kewenangan Ittama (aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan komponen hasil)

Nilai (Bobot Maksimal: 0,7%) 0,56 0,5845 0,5992 0,61775 0,6475

38Nilai indeks persepsi korupsi (aspek pemerintah yang bersih dan bebas KKN komponen hasil)


* Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB N0 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

33 PENINGKATAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN HUKUM 209.432 210.479 242.051 290.461 363.076 BIROUMUMDANHUKUM1

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait tugas dan fungsi Biro Umum dan Hukum

1 Nilai deregulasi kebijakan (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


2Nilai Kualitas pengelolaan arsip (aspek hasil antara komponen pengungkit)


3Nilai Kualitas pengelolaan pengadaan barang (aspekhasil antara komponen pengungkit)


4Nilai Kualitas pengelolaan aset (aspek hasil antara komponen pengungkit)


5Nilai deregulasi kebijakan (aspek reform komponen pengungkit)


2Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan Hukum

1Tingkat kepuasan satker terhadap layanan Biro Umum dan Hukum

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


LAMPIRAN108

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

23 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

30.000 30.150 34.673 41.607 52.009 INSPEKTORAT UTAMA

32Rasio jumlah temuan BPK material yang terjadi berulang di Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumya

% 20 18 16 15 15

33Nilai penguatan pengawasan (aspek pemenuhan komponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal: 2,5%) 2 2,0875 2,14 2, 20625 2,3125

34Nilai maturitas SPIP (aspek hasil antara komponen pengungkit)


35Nilai kapabilitas APIP (aspek hasil antara komponen pengungkit)


36Nilai penguatan pengawasan (aspek reform komponen pengungkit)


37Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai kewenangan Ittama (aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan komponen hasil)


38Nilai indeks persepsi korupsi (aspek pemerintah yang bersih dan bebas KKN komponen hasil)


* Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB N0 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

33 PENINGKATAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN HUKUM 209.432 210.479 242.051 290.461 363.076 BIROUMUMDANHUKUM1

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait tugas dan fungsi Biro Umum dan Hukum

1 Nilai deregulasi kebijakan (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


2Nilai Kualitas pengelolaan arsip (aspek hasil antara komponen pengungkit)


3Nilai Kualitas pengelolaan pengadaan barang (aspekhasil antara komponen pengungkit)


4Nilai Kualitas pengelolaan aset (aspek hasil antara komponen pengungkit)


5Nilai deregulasi kebijakan (aspek reform komponen pengungkit)


2Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan Hukum

1Tingkat kepuasan satker terhadap layanan Biro Umum dan Hukum

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


LAMPIRAN 109


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

34 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 258.237 259.529 298.458 358.150 447.687BIRO PERENCANAAN DANKEUANGAN

1Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait tugas dan fungsi Biro Perencanaandan Keuangan

1Nilai penguatan akuntabilitas sesuai kewenangan Setmen (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


2Nilai Kualitas pengelolaan keuangan (aspek hasilantara komponen pengungkit)


3Nilai kualitas perencanaan (aspek hasil antarakomponen pengungkit)


4Nilai penguatan akuntabilitas sesuai kewenangan Setmen (aspek reform komponen pengungkit)


5Opini BPK (aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan komponen hasil)


6Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai kewenangan Setmen (aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan komponen hasil)


2Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan dan

7Tingkat kepuasan satker terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

35 PENINGKATAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI 25.000 25.125 28.894 34.673 43.341BIROSUMBER DAYA MANUSIADANORGANISASI

1 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusiadan Organisasi

1Nilai manajemen perubahan (aspek pemenuhankomponen pengungkit)


2Nilai penataan organisasi (aspek pemenuhankomponen pengungkit)


3Nilai penataan tatalaksana (aspek pemenuhankomponen pengungkit)


4Nilai penataan manajemen SDM (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


5Nilai Merit System (aspek hasil antara komponen pengungkit)


6Nilai manajemen perubahan (aspek reform komponen pengungkit)


7Nilai penataan organisasi (aspek reform komponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal:4,5%) 3,600 3,758 3,852 3,971 4,163

8Nilai penataan tatalaksana (aspek reform komponen pengungkit)



LAMPIRAN110

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

34 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 258.237 259.529 298.458 358.150 447.687BIRO PERENCANAAN DANKEUANGAN

1Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait tugas dan fungsi Biro Perencanaandan Keuangan

1Nilai penguatan akuntabilitas sesuai kewenangan Setmen (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


2Nilai Kualitas pengelolaan keuangan (aspek hasilantara komponen pengungkit)


3Nilai kualitas perencanaan (aspek hasil antarakomponen pengungkit)


4Nilai penguatan akuntabilitas sesuai kewenangan Setmen (aspek reform komponen pengungkit)


5Opini BPK (aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan komponen hasil)


6Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai kewenangan Setmen (aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan komponen hasil)


2Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan dan

7Tingkat kepuasan satker terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

35 PENINGKATAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI 25.000 25.125 28.894 34.673 43.341BIROSUMBER DAYA MANUSIADANORGANISASI

1 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusiadan Organisasi

1Nilai manajemen perubahan (aspek pemenuhankomponen pengungkit)


2Nilai penataan organisasi (aspek pemenuhankomponen pengungkit)


3Nilai penataan tatalaksana (aspek pemenuhankomponen pengungkit)


4Nilai penataan manajemen SDM (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


5Nilai Merit System (aspek hasil antara komponen pengungkit)


6Nilai manajemen perubahan (aspek reform komponen pengungkit)


7Nilai penataan organisasi (aspek reform komponen pengungkit)


8Nilai penataan tatalaksana (aspek reform komponen pengungkit)



LAMPIRAN 111


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

9Nilai penataan manajemen SDM (aspek reformkomponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal:4,5%) 3,600 3,758 3,852 3,971 4,163 BIROSUMBER DAYA MANUSIADANORGANISASI

10Nilai survey internal organisasi (aspek kinerja organisasi komponen hasil)


11Nilai Kinerja Lainnya (aspek kinerja organisasi komponen hasil)


12Nilai Capaian Kinerja (aspek kinerja organisasi komponen hasil)

Nilai (Bobot Maksimal: 5%) 4 4,175 4,28 4,4125 4,625

2Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

13Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

36 PENINGKATAN LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK 78.500 78.893 90.726 108.872 136.090 BIROKOMUNIKASI

1 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf sesuai kewenangan Biro Komunikasi Kemenparekraf

1Nilai peningkatan kualitas layanan publik (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


2Nilai tingkat kepatuhan standar pelayanan (aspek hasil antara komponen pengungkit)


3Nilai peningkatan kualitas layanan publik (aspek reform komponen pengungkit)


4Nilai indeks persepsi kualitas pelayanan (aspek kualitas pelayanan publik komponen hasil)


2 Terwujudnya citra positif Kemenparekraf/Baparekraf di media cetak dan elektronik nasional dan internasional

5

Rasio berita positif terkait Kemenparekraf terhadap total berita terkait Kemenparekraf/Baparekraf yang di publikasikan pada media cetak dan elektronik nasional dan internasional

% 100% 100% 100% 100% 100%

3Terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kemenparekraf/Baparekraf

6Nilai keterbukaan informasi publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

% 80% 83% 85% 86% 88%

4Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Komunikasi

7Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan Biro Komunikasi

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


LAMPIRAN112

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

9Nilai penataan manajemen SDM (aspek reformkomponen pengungkit)

Nilai (Bobot Maksimal:4,5%) 3,600 3,758 3,852 3,971 4,163 BIROSUMBER DAYA MANUSIADANORGANISASI

10Nilai survey internal organisasi (aspek kinerja organisasi komponen hasil)


11Nilai Kinerja Lainnya (aspek kinerja organisasi komponen hasil)


12Nilai Capaian Kinerja (aspek kinerja organisasi komponen hasil)


2Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

13Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

36 PENINGKATAN LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK 78.500 78.893 90.726 108.872 136.090 BIROKOMUNIKASI

1 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf sesuai kewenangan Biro Komunikasi Kemenparekraf

1Nilai peningkatan kualitas layanan publik (aspek pemenuhan komponen pengungkit)


2Nilai tingkat kepatuhan standar pelayanan (aspek hasil antara komponen pengungkit)


3Nilai peningkatan kualitas layanan publik (aspek reform komponen pengungkit)


4Nilai indeks persepsi kualitas pelayanan (aspek kualitas pelayanan publik komponen hasil)


2 Terwujudnya citra positif Kemenparekraf/Baparekraf di media cetak dan elektronik nasional dan internasional

5

Rasio berita positif terkait Kemenparekraf terhadap total berita terkait Kemenparekraf/Baparekraf yang di publikasikan pada media cetak dan elektronik nasional dan internasional

% 100% 100% 100% 100% 100%

3Terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kemenparekraf/Baparekraf

6Nilai keterbukaan informasi publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

% 80% 83% 85% 86% 88%

4Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Komunikasi

7Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan Biro Komunikasi

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


LAMPIRAN 113


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

37 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS I 15.000 15.075 17.336 20.804 26.004INSPEKTORAT I

1Terwujudnya pengawasan internal yang akuntabel dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan Inspektorat I

1Rasio jumlah temuan BPK material yang terjadi berulang di Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumya sesuai kewenangan Inspektorat I

% 20 18 16 15 15

2Tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan internal Inspektorat I

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

38 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS II 15.000 15.075 17.336 20.804 26.004 INSPEKTORAT II

1 Terwujudnya pengawasan internal yang akuntabel dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan Inspektorat II

1Rasio jumlah temuan BPK material yang terjadi berulang di Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumya sesuai kewenangan Inspektorat II

% 20 18 16 15 15

2Tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan internal Inspektorat II

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

39 PENINGKATAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI 93.500 93.968 108.063 129.675 162.094 PUSATDATA DANSISTEM INFORMASI

1 Tersedianya data dan informasi untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

1 Nilai SPBE Kemenparekraf/Baparekraf Nilai SPBE 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90

2Jumlah data dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimanfaatkan/ diproduksi

Dokumen 4,00 6 8 10 12

40 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 30.000 30.150 34.673 41.607 52.009 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATADAN EKONOMIKREATIF

1Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

1Jumlah lulusan program Diklat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

orang 300 400 500 600 700

2Jumlah ASN Jabatan Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

orang 0 20 50 60 80

3Nilai ASN profesional (aspek hasil antara komponen pengungkit)*



LAMPIRAN114

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

37 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS I 15.000 15.075 17.336 20.804 26.004INSPEKTORAT I

1Terwujudnya pengawasan internal yang akuntabel dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan Inspektorat I

1Rasio jumlah temuan BPK material yang terjadi berulang di Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumya sesuai kewenangan Inspektorat I

% 20 18 16 15 15

2Tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan internal Inspektorat I

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

38 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS II 15.000 15.075 17.336 20.804 26.004 INSPEKTORAT II

1 Terwujudnya pengawasan internal yang akuntabel dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan Inspektorat II

1Rasio jumlah temuan BPK material yang terjadi berulang di Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumya sesuai kewenangan Inspektorat II

% 20 18 16 15 15

2Tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan internal Inspektorat II

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

39 PENINGKATAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI 93.500 93.968 108.063 129.675 162.094 PUSATDATA DANSISTEM INFORMASI

1 Tersedianya data dan informasi untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

1 Nilai SPBE Kemenparekraf/Baparekraf Nilai SPBE 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90

2Jumlah data dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimanfaatkan/ diproduksi

Dokumen 4,00 6 8 10 12

40 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 30.000 30.150 34.673 41.607 52.009 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATADAN EKONOMIKREATIF

1Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

1Jumlah lulusan program Diklat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

orang 300 400 500 600 700

2Jumlah ASN Jabatan Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

orang 0 20 50 60 80

3Nilai ASN profesional (aspek hasil antara komponen pengungkit)*



LAMPIRAN 115


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

41 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS 18.215 18.306 21.051 25.262 31.577 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

42 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN 15.100 19.000 25.000 25.000 25.000 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

43DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANGPENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

19.000 19.095 21.959 26.351 32.939 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

44 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI 18.052 18.142 20.863 25.036 31.295 SETDEP BID. INDUSTRI DAN INVESTASI

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Industri dan Investasi

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

45 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG PEMASARAN 15.061 15.136 17.406 20.887 26.109 SETDEP BID. PEMASARAN

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Pemasaran

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


LAMPIRAN116

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

41 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS 18.215 18.306 21.051 25.262 31.577 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

42 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN 15.100 19.000 25.000 25.000 25.000 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

43DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANGPENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

19.000 19.095 21.959 26.351 32.939 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

44 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI 18.052 18.142 20.863 25.036 31.295 SETDEP BID. INDUSTRI DAN INVESTASI

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Industri dan Investasi

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

45 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG PEMASARAN 15.061 15.136 17.406 20.887 26.109 SETDEP BID. PEMASARAN

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Pemasaran

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


LAMPIRAN 117


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

46DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG PRODUK WISATADAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)

16.000 16.080 18.492 22.190 27.738SETDEP BID. PRODUK WISATA & PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

47DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITALDAN PRODUK EKONOMI KREATIF

20.000 19.000 19.095 21.005 24.155 SETDEP BID. EKONOMI DIGITAL & PRODUK EKONOMI KREATIF1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal

Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

C PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI 712,078

745,605

857,445

1,028,934

1,286,168

24 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif SEKOLAH TINGGI

DAN POLITEKNIK PARIWISATA

39 Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata Orang 1.500 2.000 2.000 2.200 2.200

48 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 115.323 112.396 129.256 155.107 193.884 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG1 Terwujudnya tridarma perguruan tinggi di lingkup Perguruan

Tinggi Negeri Pariwisata

1Waktu tunggu maksimal lulusan Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata untuk terserap di sektor pariwisata

Bulan 3 3 3 3 3

2Rasio penelitian kepariwisataan yang dimanfaatkan terhadap total penelitian yang dihasilkan

% 70 90 90 90 90

3

Tingkat compliance Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata terhadap Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

% 80 90 90 90 90

2 Terwujudnya pelaksanaan program pendidikan yang produktif di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata

4 Rasio lulusan (output) terhadap mahasiswa baru (input) % 93,20 94,10 95,20 95,50 96,30


LAMPIRAN118

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

46DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG PRODUK WISATADAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)

16.000 16.080 18.492 22.190 27.738SETDEP BID. PRODUK WISATA & PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)

1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

47DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITALDAN PRODUK EKONOMI KREATIF

20.000 19.000 19.095 21.005 24.155 SETDEP BID. EKONOMI DIGITAL & PRODUK EKONOMI KREATIF1 Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal

Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

1Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Skala Likert (1-4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

C PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI 712,078

745,605

857,445

1,028,934

1,286,168

24 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif SEKOLAH TINGGI

DAN POLITEKNIK PARIWISATA

39 Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata Orang 1.500 2.000 2.000 2.200 2.200

48 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 115.323 112.396 129.256 155.107 193.884 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG1 Terwujudnya tridarma perguruan tinggi di lingkup Perguruan

Tinggi Negeri Pariwisata


Bulan 3 3 3 3 3


% 70 90 90 90 90

3


% 80 90 90 90 90


4 Rasio lulusan (output) terhadap mahasiswa baru (input) % 93,20 94,10 95,20 95,50 96,30


LAMPIRAN 119


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

3Meningkatnya kompetensi mahasiwa Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata sesuai dengan skema kuallifikasi

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

5Jumlah mahasiswa pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata yang tersertifikasi kompetensi sesuai skema kualifikasi

Mahasiswa 504 504 670 670 670

4Terwujudnya Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata menjadi perguruan tinggi yang terakreditasi

6Jumlah prodi di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata yang terakreditasi A

Program studi 14 14 14 17 18

5Terselenggaranya kerjasama kepariwisataan di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata

7Rasio kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total kerjasama yang disepakati

% 79 82 85 87 90

49 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 100.726 110.855 127.483 152.980 191.225 POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

1Terwujudnya tridarma perguruan tinggi di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata


Bulan 6 4 2 1 1


% 75 89 85 90 95

3


% 80 100 100 100 100

2Terwujudnya pelaksanaan program pendidikan yang produktif di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata

4 Rasio lulusan (output) terhadap mahasiswa baru (input) % 50 50 40 33.33 25



Mahasiswa 530 2850 2850 3000 3000






% 85 85 95 95 100


LAMPIRAN120

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024


SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG


Mahasiswa 504 504 670 670 670






% 79 82 85 87 90

49 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 100.726 110.855 127.483 152.980 191.225 POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR



Bulan 6 4 2 1 1


% 75 89 85 90 95

3


% 80 100 100 100 100


4 Rasio lulusan (output) terhadap mahasiswa baru (input) % 50 50 40 33.33 25



Mahasiswa 530 2850 2850 3000 3000






% 85 85 95 95 100


LAMPIRAN 121


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

50 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 118.442 128.809 148.130 177.756 222.195POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN



Bulan 3 3 3 3 3


% 52 60 65 70 75

3


% 92 92 93 94 95


4 Rasio lulusan (output) terhadap mahasiswa baru (input) % 90 90 91 92 93



Mahasiswa 447 380 390 390 400






% 80 85 87 88 90

51 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 109.018 127.375 146.481 175.778 219.722 POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

1 Terwujudnya tridarma perguruan tinggi di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata


Bulan 6 6 6 6 6


% 85 85 85 90 99

3


% 85 85 85 85 85


LAMPIRAN122

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

50 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 118.442 128.809 148.130 177.756 222.195POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN



Bulan 3 3 3 3 3


% 52 60 65 70 75

3


% 92 92 93 94 95





Mahasiswa 447 380 390 390 400






% 80 85 87 88 90

51 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 109.018 127.375 146.481 175.778 219.722 POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

1 Terwujudnya tridarma perguruan tinggi di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata


Bulan 6 6 6 6 6


% 85 85 85 90 99

3


% 85 85 85 85 85


LAMPIRAN 123


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

2Terwujudnya pelaksanaan program pendidikan yang produktif di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata POLITEKNIK

PARIWISATA PALEMBANG




Mahasiswa 146 289 289 300 300






% 70 70 75 85 85

52 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 111.690 117.654 135.302 162.362 202.953 POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK



Bulan 3 2 2 1 1


% 75 80 85 90 95

3


% 91,55 92 93 94 95





Mahasiswa 555 600 625 650 675






% 71% 75% 79% 83% 89%


LAMPIRAN124

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

2Terwujudnya pelaksanaan program pendidikan yang produktif di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata POLITEKNIK

PARIWISATA PALEMBANG




Mahasiswa 146 289 289 300 300






% 70 70 75 85 85

52 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 111.690 117.654 135.302 162.362 202.953 POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK



Bulan 3 2 2 1 1


% 75 80 85 90 95

3


% 91,55 92 93 94 95





Mahasiswa 555 600 625 650 675






% 71% 75% 79% 83% 89%


LAMPIRAN 125


NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

53 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 156.879 148.516 170.793 204.952 256.190 POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Bulan 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95


% 80 80 80 80 80

3


% 95 95 95 95 95



3 Meningkatnya kompetensi mahasiwa Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata sesuai dengan skema kuallifikasi


Mahasiswa 3000 4000 5000 6000 8000






% 85 85 85 85 85


LAMPIRAN126

NoPROGRAM/KEGIATAN




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

53 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA 156.879 148.516 170.793 204.952 256.190 POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Bulan 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95


% 80 80 80 80 80

3


% 95 95 95 95 95



3 Meningkatnya kompetensi mahasiwa Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata sesuai dengan skema kuallifikasi


Mahasiswa 3000 4000 5000 6000 8000






% 85 85 85 85 85


LAMPIRAN 127

NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT PENANGGUNGJAWAB UNIT TERKAIT/ INSTITUSI TARGET PENYELESAIAN

1 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan Pemerintah untuk memfasilitasi skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Keuangan, 2020-2021

2 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan Pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual yang merupakan sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-branding), dan/atau pengalihan hak.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan

2021-2022

3 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan pedoman bagi Pemerintah.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi

2021-2022

4 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Kelembagaan Ekonomi Kreatif

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memperbolehkan Pemerintah untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media. Pemerintah juga dapat melakukan kerja sama Internasional.

Deputi Bidang Sumber daya dan Kelembagaan

Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi

2021-2022

5 Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional / Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu

Hasil Kajian / Review tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang akan berakhir pada tahun 2025, sehingga konten dan substansinya perlu direview dan dijadikan kajian sebagai dasar perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Saat ini juga sedang dikaji terkait pembentukan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu (RIPPANDU)

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan

2022-2023

6 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Integrated Tourism Masterplan

Dalam Surat Sekretariat Kabinet Nomor B-652/Seskab/Maritim/11/2015 Perihal Arahan Presiden Mengenai Pariwisata mengamanatkan Menteri Pariwisata bersama Menteri terkait lainnya, para Gubernur pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Bupati/Walikota terkait, agar fokus pada perbaikan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Pariwisata dengan mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya.Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di destinasi pariwisata prioritas. Di mana masing-masing destinasi pariwisata prioritas tersebut akan akan disusun Integrated Tourism Masteplan (Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu) yang terdiri dari rencana 25 tahun yang mencakup satu destinasi sebagai satu wilayah perencanaan dan rencana detail 5 tahun untuk masing-masing kawasan inti pariwisata.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan

2020-2021

7 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Promosi Pariwisata dan MICE

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan Industri MICE di Indonesia, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata dan MICE yang bentuk kelembagaannya merupakan gabungan pemerintah dan swasta. Akan dilakukan kajian terkait opsi-opsi terkait bentuk kelembagaan badan promosi tersebut baik mengkaji lembaga yang sudah ada (BPPI) maupun pembentukan lembaga baru.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)

Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian

2021-2023

LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI


LAMPIRAN128

NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT PENANGGUNGJAWAB UNIT TERKAIT/ INSTITUSI TARGET PENYELESAIAN

1 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan Pemerintah untuk memfasilitasi skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Keuangan, 2020-2021

2 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan Pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual yang merupakan sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-branding), dan/atau pengalihan hak.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan

2021-2022

3 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan pedoman bagi Pemerintah.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi

2021-2022

4 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Kelembagaan Ekonomi Kreatif

Undang-undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memperbolehkan Pemerintah untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media. Pemerintah juga dapat melakukan kerja sama Internasional.

Deputi Bidang Sumber daya dan Kelembagaan

Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi

2021-2022

5 Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional / Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu

Hasil Kajian / Review tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang akan berakhir pada tahun 2025, sehingga konten dan substansinya perlu direview dan dijadikan kajian sebagai dasar perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Saat ini juga sedang dikaji terkait pembentukan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu (RIPPANDU)

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan

2022-2023

6 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Integrated Tourism Masterplan

Dalam Surat Sekretariat Kabinet Nomor B-652/Seskab/Maritim/11/2015 Perihal Arahan Presiden Mengenai Pariwisata mengamanatkan Menteri Pariwisata bersama Menteri terkait lainnya, para Gubernur pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Bupati/Walikota terkait, agar fokus pada perbaikan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Pariwisata dengan mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya.Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di destinasi pariwisata prioritas. Di mana masing-masing destinasi pariwisata prioritas tersebut akan akan disusun Integrated Tourism Masteplan (Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu) yang terdiri dari rencana 25 tahun yang mencakup satu destinasi sebagai satu wilayah perencanaan dan rencana detail 5 tahun untuk masing-masing kawasan inti pariwisata.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan

2020-2021

7 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Promosi Pariwisata dan MICE

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan Industri MICE di Indonesia, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata dan MICE yang bentuk kelembagaannya merupakan gabungan pemerintah dan swasta. Akan dilakukan kajian terkait opsi-opsi terkait bentuk kelembagaan badan promosi tersebut baik mengkaji lembaga yang sudah ada (BPPI) maupun pembentukan lembaga baru.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)

Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian

2021-2023


LAMPIRAN 129

KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NTT...ekonomi kreatif nasional yang lebih terarah, terpadu dan terukur...

Documents

Transcript of KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NTT...ekonomi kreatif nasional yang lebih terarah, terpadu dan terukur...