Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal...

16

Transcript of Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal...

Page 1: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 2: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 3: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 4: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 5: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 6: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 7: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 8: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 9: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 10: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 11: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 12: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 13: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 14: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 15: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional
Page 16: Kemenko PMK...pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional

Kemenko PMK

Kemenko PMK

LAMPIRAN VIII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK … · PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam

LAMPIRAN VIII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK … · PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam

: L J - jdih.kemenkeu.go.idPMK.07~2014PerLamp.pdf · PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2012 (dalam

: L J - jdih.kemenkeu.go.idPMK.07~2014PerLamp.pdf · PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2012 (dalam

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ... - corphr.com · 3 Pasal 3 RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ... - corphr.com · 3 Pasal 3 RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang

Penerapan Pasal-Pasal Kuhp atau UU Ite dalam Kejahatan Cardingrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/1162/1/T1_312006060_Judul.pdf · i PENERAPAN PASAL-PASAL KUHP ATAU UU ITE DALAM

Penerapan Pasal-Pasal Kuhp atau UU Ite dalam Kejahatan Cardingrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/1162/1/T1_312006060_Judul.pdf · i PENERAPAN PASAL-PASAL KUHP ATAU UU ITE DALAM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_2001.pdf · Pasal 15 (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_2001.pdf · Pasal 15 (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM … · 2018. 2. 11. · tuntutannya dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilihat juga dalam

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM … · 2018. 2. 11. · tuntutannya dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilihat juga dalam

SKRIPSI - core.ac.uk · Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat

SKRIPSI - core.ac.uk · Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat

No RUU KUHP PASAL-PASAL DIPENDING USUL …reformasikuhp.org/.../2017/10/ICJR-RUU-KUHP-DIPENDING-DALAM-METRIK.pdf · Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

No RUU KUHP PASAL-PASAL DIPENDING USUL …reformasikuhp.org/.../2017/10/ICJR-RUU-KUHP-DIPENDING-DALAM-METRIK.pdf · Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 … · Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 … · Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal

Pasal 22 Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Pasal 22 Larangan Persekongkolan Dalam Tender

 · PENGAKHIRAN PERJANJIAN Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267

 · PENGAKHIRAN PERJANJIAN Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267

ppid.dprd.jatengprov.go.idppid.dprd.jatengprov.go.id/dokumen/PERGUB-JATENG-NO55-2016.pdf · Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian ... dimaksud

ppid.dprd.jatengprov.go.idppid.dprd.jatengprov.go.id/dokumen/PERGUB-JATENG-NO55-2016.pdf · Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian ... dimaksud

Menteri Perindustrian Republik Indonesiabdiyogyakarta.kemenperin.go.id/dip/2. Informasi... · rumah tangga biro. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Menteri Perindustrian Republik Indonesiabdiyogyakarta.kemenperin.go.id/dip/2. Informasi... · rumah tangga biro. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ... · Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ... · Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan

ANALISIS PENYANDERAAN PAJAK (GIJZELING) DALAM … · 2016-05-24 · Holding System diterapkan dalam pemotongan / pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26,

ANALISIS PENYANDERAAN PAJAK (GIJZELING) DALAM … · 2016-05-24 · Holding System diterapkan dalam pemotongan / pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26,

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA · PDF filePerubahan Pasal 17 2. ... Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA · PDF filePerubahan Pasal 17 2. ... Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan

Analisis Kedelai Kemenko KPPU(Unrevised)

Analisis Kedelai Kemenko KPPU(Unrevised)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 …binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/download/21/Permendag… · dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. BAB

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 …binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/download/21/Permendag… · dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. BAB

SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam