Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
-
Upload
gama-muazzam -
Category
Documents
-
view
653 -
download
13
Transcript of Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 1/23
MAKALAH SOSIOLOGI POLITIK
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Dosen Pengampu : Nur Hidayah M. Si & Suharno, M. Si
Oleh :
Atika Widayanti 10413244016
Aisyah Nur Fitriani 10413244018
Resti Nur Laila 10413244024
Krissanto Kurniawan 10413244036
PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 2/23
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan manusia dalam masyarakat, memiliki peranan penting
dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam sebagai makhluk sosial,
senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak hanya yang bersifat
dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan rumah. Lebih dari itu, juga
mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari
orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota
masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan
dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam
proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung
dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas
mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi.
Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa
politik tertentu.
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam
interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar
pemerintah , telah menghasilkan dan membentuk berbagai pendapat,
pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam
semua sistem politik. Oleh karena itu dengan adanya kehidupan politik dalam
masyarakat, masyarakat diharapkan dapat memahami kehidupan politik salah
satunya melalui pengetahuan tentang tipe-tipe sistem politik.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 3/23
B. Rumusan Masalah
1. Apa makna sistem politik ?
2. Apa yang menjadi dasar-dasar klasifikasi sistem politik ?
3. Bagaimana klasifikasi yang lebih obyektif ?
4. Apa saja sistem politik yang paling berpengaruh di zaman modern ?
5. Bagaimana sistem politik di negara-negara berkembang ?
C. Tujuan
1. Untuk mengatahui apa makna dari sistem politik.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar-dasar klasifikasi sistem
politik.
3. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi yang lebih obyektif.
4. Untuk mengetahui apa saja sistem politik yang paling berpengaruh di
zaman modern.
5. Untuk mengetahui bagaimana sistem politik di negara-negara
berkembang.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 4/23
BAB II
PEMBAHASAN
A. Makna Sistem Politik
Sistem dapat berarti metode atau cara, juga pola. Sedangkan pengertian
politik menyangkut jenis kekuasaan.Sistem politik dapat mengandung satuan-
satuan yang berupa badan-badan atau lembaga-lembaga (politik) seperti
partai-partai politik, lembaga-lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan
Rakyat, dsb.Lembaga-lembaga saling berinteraksi terus-menerus dalam usaha
memperoleh, berbagi, dan menggunakan kekuasaan politik atas dasar aturan
permainan tertentu.Aturan permainan ini dapat bersifat tertulis ataupun tidak
tertulis dalam bentuk konstitusi, hokum, dan perundang-undangan, maupun
konvensi-konvensi.Dalam sistem demokrasi, aturan permainan itu merupakan
hasil kesepakatan.
B. Dasar-dasar Klasifikasi Sistem Politik
Dalam membuat klasifikasi sistem politik tidak hanya dilakukan dengan
satu cara. Hingga akhir abad ke-19 pada umumnya masih manggunakan
klasifikasi sistem politik warisan Yunani kuno, yakni monarki, oligarki dan
demokrasi. Klasifikasi yang dibuat oleh orang Yunani kuno, misalkan oleh
Plato dan Aristoteles didasarkan pada teori tentang kebijakan atau kebaikan.
Pada abad ke-19, muncul banyak klasifikasi yang didasarkan pada teori
evolusi sosial (klasifikasi evolutif). Dari sudut pandang evolutif, maka
sistem-sistem politik dapat dibagi ke dalam tipe-tipe sebagai berikut :
demokrasi yang dibedakan dengan absolutisme, monarki yang dibedakan
dengan republik, lembaga-lembaga politik Barat yang dibedakan dengan
depotisme Timur.
Selain klasifikasi evolutif, terdapat juga klasifikasi deskriptif.
Klasifikasi ini biasanya dipakai oleh para sosiolog. Mereka membagi sistem-
sistem politik ke dalam : monarki dan republik, negara federal dan negara
kesatuan.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 5/23
Beberapa tokoh yang melakukan klasifikasi sistem politik berdasarkan
teori evolusi antara lain ialah Herbert Spencer (1820-1903) dan Karl Marx
(1818-1883). Sejak Carles Darwin (1809-1903) mengemukakan teori evolusi,
ia memang merebut imajinasi orang. Dan Spencer yang mempelajari gagasan
Darwin itupun bertekad untuk menerapkan prinsip evolusi tidak hanya pada
bidang biologi, tetapi pada semua bidang pengetahuan lain. Spencer mencoba
menerangkan semua fenomena berdasarkan hukum evolusi materi yang
bertahap.
Menurut Spencer, masyarakat adalah organisme dalam artian
positivistis dan deterministis, tidak dalam artian metaforsis. Sebagai suatu
organisme, masyarakat berdiri sendiri dan berevolusi sendiri lepas dari
kemauan dan tanggung jawab dari anggotanya, dan dibawah kuasa suatu
hukum. Fungsi penyelaras dan pemersatu yang di dalam badan dilaksanakan
oleh urat, di dalam badan sosial dilaksanakan oleh sistem pemerintah.
Berdasarkan ciri-cirinya, Spencer mengelompokkan masyarakat ke
dalam dua tipe umum, yaitu masyarakat militeris dan masyarakat industri.
Kedua tipe ini bersifat ideal. Dikatakan tipe-tipe ideal karena di dalam
kenyataan tidak ada masyarakat yang melulu militeris datau industri. Dalam
masyarakat militeris orang bersikap agresif. Mereka lebih suka merampas
atau menjarah ketimbang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan mereka. Tipe masyarakat seperti ini dipimpin oleh orang yang kuat
dan mahir berperang. Dengan tangan besi dan senjata, serta melalui takhayul,
ia mempertahankan kekuasaannya. Dalam masyarakat seperti ini, kekuasaan
fisik dipandang sebagai nilai budaya yang tinggi. Karena itu, tidak
mengherankan apabila kaum wanita memiliki status rendah. Mereka dipaksa
bekerja keras, penguasa yang menggenggam kekuasaan yang absolut
menimbulkan dan menabarkan kekuatan-kekuatan ke segenap lapisan
masyarakat. Dan masyarakat yang takut tentu dengan mudah dikendalikan
oleh pnguasa yang absolut.
Masyarakat industri adalah masyarakat di mana kerja produktif dengan
cara damai diutamakan ketimbang ekspedisi-ekspedisi perang. Kata
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 6/23
“industri” yang digunakan Spencer tidak mengacu pada “teknologi” atau
“rasionalisasi proses kerja”, melainkan dalam arti kerja sama spontan, bebas
demi tujuan damai. Adapun ciri-ciri dari masyarakat industri adalah
demokrasi, adanya kontrak kerja yang menggantikan sistem perbudakan,
kebebasan dalam memilih agama dan adanya otonomi individu.
Kedua masyarakat tersebut menurut Spencer saling bertentangan.
Dalam konfrontasi tersebut, proses industrialisasi akan melenyapkan perang
dari muka bumi. Bangsa-bangsa akan salin bergantungan sedemikian rupa,
sehingga tidak ada lagi ruang bagi peperangan antar bagnsa. Konflik yang
menggunakan kekerasan untuk mencapai kemenangan akan berubah menadi
persaingan dimana pihak yang paling cerdas akan menang. Absolutisme
negara dan diktator orang kuat akan menjadi suatu anakronisme atau tidak
sesuai dengan perkembangan zaman. Kebebasan individa dan demokrasi akan
menjadi nilai (budaya) yang paling tinggi.
Berbeda dengan Spencer, Marx mempelajari sejarah nyata masyarakat.
Pembicaraannya tentang evolusi masyarakat didasarkan pada pandangannya
tentang struktur-struktur ekonomi dan hubungan sosial yang mencakup
distribusi sarana produksi atau kekayaan, produk dan pembagian kerja
masyarakat. Inti teori sejarah Marx adalah bahwa cara produksi kehidupan
material menentukan sifat umum masyarakat, proses kehidupan politik dan
spiritual. Secara umum dikatakan bahwa cara-cara produksi masyarakat Asia,
masyarakat kuno, masyarakat feodal dan masyarakat borjuis modern
menentukan sistem politik atau bentuk rezim politik yang terdapat dimasing-
masing masyarakat tersebut. Marx manunjukkan empat tahap dalam
pembagian kerja dan bentuk-bentuk hak milik, mulai dari sistem pemilikan
suku, hak milik komunal dalam negara zaman purba, hak milik feodal atau
hak milik swasta dan hak milik kapitalis modern.
Dalam manuskrip Grundrisse (1857/8), Marx membahas perkembangan
masyarakat secara lebih rinci, yang tidak hanya mencakup masyarakat Eropa,
tetapi juga masyarakat Asia. Di dalam manuskrip itulah Marx pertama kali
memperkenalkan konsep “mayarakat Asia”. Dan seperti dikatakan oleh Eric
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 7/23
Hobsbawn (1964), disitu Marx bicara tentang empat sistem masyarakat di
luar sistem komunal primitif, yaitu sistem oriental, sistem kuno, sistem
germanik (feodal) dan sistem Slavonic. Namun yang perlu diperhatikan
adalah bahwa pusat perhatian Marx ialah masyarakat kapitalis modern.
Perhatiannya terhadap masyarakat primitif yang komunal baru muncul pada
tahun 1879 setelah terbitnya karya L.H Morgan, Ancient Society.
Selain didasarkan pada teori evolusi, klasifikasi sistem politik pun
didasarkan pada teori pembangunan. Dari sudut pandang ini, maka
masyarakat digolongkan ke dalam tipe masyarakat tradisional yang dibedakan
dengan tipe masyarakat modern, tipe masyarakat terbelakang yang dibedakan
dengan tipe masyarakat maju, tipe masyarakat agraris yang dibedakan dengan
masyarakat industri.
Pada abad ke-18, Montesquieu melengkapi tipologi tradisional yakni :
monarki, oligarki dan demokrasi dengan tipologi depotisme Timur yang
dibedakan dengan monarki Eropa Barat. Dikatakan bahwa perkembangan
masyarakat Barat itu lebih progresif ketimbang masyarakat Asia (yang
dikatakan tidak mobil). Setelah revolusi Amerika dan revolusi Perancis,
dibuat lagi penggolongan ke dalam monarki dan republik. Pada masa itu
republikanisme dikembangkan sebagai gerakan politik radikal yang
dimaksudkan untuk memulihkan kembali rezim kuno, yang dalam batas
tertentu bergabung dengan gerakan demokrasi umum.
Selanjutnya abad ke-20, terutama berkenaan dengan maraknya gerakan
buruh pada tahun 1960-an di Barat, maka dibuat penggolongan antara
kapitalisme dan sosialisme, antara demokrasi borjuis dan demokrasi sosialis.
Penggolongan semacam itu menimbulkan kontroversi politik hingga sekarang
ini. Namun abad ke-20 pun menyaksikan tampilnya berbagai bentuk
kediktatoran yang sebagian besar berkembag dari revolusi sosialis. Maka
dibuat pula pembedaan antara totalitarisme den demokrasi, atau antara sistem
satu partai den sistem multipartai.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 8/23
C. Klasifikasi yang Lebih Objektif
Boleh dikatakan bahwa pengklasifikasian seperti yang telah terpapar
diatas cukup berbau subjektif. Dikatakan cukup berbau subjektif, karena
disitu terkandung pula penilaian-penilaian sepihak tentang baik atau buruknya
sistem-sistem politik yang ada. Para pendukung demokrasi di Barat,
misalnya, mengagung-agungkan demokrasi liberal dan meremehkan
kediktatoran. Sedangkan masyarakat komunis menilai buruk rezim kapitalis,
dan meniali baik rezim sosialis. Oleh karena itu, dibawah ini akan dijelaskan
mengenai penklasifikasian yang lebih objektif.
1. Klasifikasi Purba
Di zaman Yunani kuno rezim-rezim politik digolongkan ke dalam
monarki, oligarki dan demokrasi.Monarki adalah pemerintahan oleh satu
orang. Oligarki adalah pemerintahan oleh beberapa orang. Demokrasi
adalah pemerintahan oleh demos, rakyat (seluruh rakyat). Penggolongan
ini diformulasikan pertama kali oleh Herodotus, dan mungkin berasal
dari sekitar pertengahan abad ke-5 SM, bahkan mungkin juga berasal dari
masa-masa yang lebih awal.
Aristoteles kemudian membuat analisis yang terkenal dengan
bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang buruk.
Berdasarkan bentuk pemerintahan, Aristoteles menilai bahwa yang buruk
adalah oligarki dan demokrasi. Sedangkan yang baik adalah monarki,
aristoraksi dan timokrasi (demokrasi dengan pemilihan terbatas).
2. Klasifikasi Legal Masa Sekarang
Para ahli hukum membuat klasifikasi rezim-rezim politik menurut
hubungan-hubungan internal antara kekuasaan yang berbeda-beda, yaitu
antara elemen-elemen yang berbeda-beda yang membentuk negara.
Dari situ muncul penggolongan rezim-rezim politik ke dalam 3
jenis, yaitu :
a) Rezim dengan pemusatan kekuasaan, artinya semua keputusan
penting diambil oleh satu organ negara (monarki, absolut dan
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 9/23
diktator). Hal ini bisa menguntungkan satu orang atau satu kelompok
tertentu.
b) Rezim dengan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dengan sistem
perwakilan atau konvensi. Tetapi tipe ini pun lebih bersifat teoritis
ketimbang praktis. Didalam kenyataan, konvensi pun memberikan
jalan bagi lahirnya diktator. Sementara pemerintahan oleh
perwakilan itu jarang sekali terjadi. Sedandainya ada pun,
pemerintahan oleh perwakilan itu berlangsung dalam waktu yang
singkat.
c) Rezim parlementer, disini terdapat pembagian umum yang sama
antara monarki (monarki konstitusional) dan republik (sistem
presidensial). Sistem parlementer ditandai dengan pembedaan antara
kepala negara dengan kepala pmerintahan. Dalam hal ini kepala
negara tidak memiliki kekuasaan nyata, hanya memiliki posisi
kehormatan. Sedangkan kepala pemerintahan secara khusus
memegang kekuasaan eksekutif di dalam kebinet mentri-mentri yang
bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Klasifikasi Sosiologis Modern
Pembedaan berdasarkan klasifikasi modern meliputi rezim-rezim
pluralistik atau demokratis dan rezim-rezim unitarian atau otokratis.
Rezim-rezim pluralistik terkenal sebagai rezim-rezim yang liberal
dimana kebebasan umum diakui, yang memungkinkan setiap orang dapat
mengungkapkan pendapatnya secara lisan maupun tertulis, melalui
keanggotaan di dalam partai, atau melalui partisipasinya di dalam
demonstrasi umum. Di dalam rezim-rezim pluralistik atau demokratis
terdapat paling kurang dua partai politik. Perjuangan bersifat publik dna
terbuka bagi pers dan media berita lainnya. Disini pergolakan politik
terjadi secara terbuka dan bebas dalam terang kepantingan umum.
Sedangkan di dalam rezim-rezimunitarian, konflik politik secara
resmi tidak terjadi, kecuali perjuangan individu untuk memperolehrestu
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 10/23
dari sang pangeran. Tetapi sang pangeran itu sendiri tidak boleh
ditentang. Di sini kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang dan
berada di atas hingar bingar pergolakan politik. Dengan demikian,
kekuasaan tidak di tantang.
Di atara dua konfigurasi rezim yang besar itu (pluralistik dan
unitarian) dapat dibuat sub-sub klasifikasi. Yang termasuk dalam rezim
unitarian adalah monarki warisan turun temurun dan kediktatoran yang
berasal dari kemenangan dari suatu upaya perebutan kekuasaan. Yang
lebih realistik dan kurang formal adalah pemerintahan otokrasi moderat
(yang mengizinkan oposisi dan perbedaan pendapat dalam batas-batas
tertentu) dan otokrasi totaliter yang mengizinkan adanya oposisi serta
menghancurkan kaum pembangkang. Para pembangkang akhirnya hanya
bisa beroperasi secara gelap.
Sedangkan termasuk dalam demokrasi pluralistik (dengan dua
partai politik atau banyak partai politik) adalah : 1) rezim-rezim
presidendial entah dengan dua partai seperti AS atau dengan banyak
partai seperti di Amerika Latin, 2) rezim-rezim parlementer dengan
sistem dua partai ala Inggris, dan 3) rezim-rezim parlementer dengan
sistem banyak partai ala Eropa kontinental.
Di dalam sistem dua partai, satu partai memegang dan
melaksanakan kekuasaan, karena mendapat dukungan mayoritas warga
negara. Ini sesuai dengan kesepakatan demokratis. Karena itu, sistem ini
tidak bisa dilumpuhkan oleh pertikaian intern. Dengan kata lain, sistem
ini lebih stabil ketimbang sistem multipartai. Di dalam sistem multipartai
tidak ada partai pemegang mandat mayoritas, karena itu beberapa partai
harus membentuk koalisi untuk memegang dan menjalankan kekuasaan
pemerintahan. Karena itu mayoritas yang diperoleh dengan sistem ini
tidak stabil. Pendek kata, konflik yang terjadi pada sistem dua partai
berbeda dengan yang terjadi pada sistem multipartai.
Tetapi jumlah partai bukanlah satu-satunya faktor yang penting
untuk dipertimbangkan. Stabilitas pemerintahan dalam sistem dua partai
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 11/23
tergantung terutama pada disiplin intern dari partai mayoritas. Dukungan
mayoritas yang signifikan tentu memberikan dukungan yang kuat bagi
pemerintah yang bersangkutan. Tanpa dukungan mayoritas yang
signifikan, pemerintah sukar menjalankan kekuasaan secara mantap.
Dengan demikian pemerintah yang bersangkutan mudah mengalami
kegoyahan, seperti yang terjadi pada sistem multipartai.
Disiplin intern partai tampak mencolok di Inggris ketimbang di
Amerika Serikat yang warga negaranya terkenal bebas untuk mengikuti
pemilihan umum atau tidak mengikutinya. Di negara-negara Eropa Barat,
sistem multipartai dijalankan dengan menghindari metode pemilihan
pemerintah secara langsung. Pemerintah dipilih oleh komite eksekutif
dari berbagai partai melalui pengaturan politik yang seringkali tidak bisa
dimengerti oleh rakyat biasa.
Dengan demikian kita dapat membuat perbedaan antara demokrasi
langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung,
para pemilih langsung memilih kepala pemerintahan. Dan dalam
demokrasi tidak langsung para pemilih tidak langsung memilih kepala
pemrintahan. Mereka hanya memilih orang-orang atau wakil-wakil yang
akan memilih kepala pemerintahan.
Dalam kehidupan negara-negara modern-kontemporer, pejabat
eksekutif merupakan titik pusat kekuasaan. Sedangkan para pejabat
legislatif hanya memainkan peranan sebagai pengontrol. Karena sistem
pemilihan pemerintahan secara langsung sangat penting artinya. Di
dalam kenyataan, sistem demokrasi tidak langsung membuat rakyat tidak
terlibat dalam proses pengangkatan seseorang yang menjadi kepala
negara mereka. Singkat kata, dalam sistem demokrasi langsung,
partisipasi rakyat dalam proses politik lebih mendasar dan dilakukan
secara sadar.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 12/23
D. Dua Sistem Politik yang Paling Berpengaruh di Zaman Modern
Term demokrasi dan totaliratianisme tidak dapat diterapkan pada semua
rezim yang terdapat didunia dewasa ini.Namun keduanya dikenal sebagai
rezim dari bangsa-bangsa yang paling berkuasa pada masa modern.Abad ke-
20 menjadi saksi tampilnya superpower, yakni Amerika Serikat yang
demokratis dan (manta) Uni Sovyet yang totaliter.Setelah kehancuran Uni
Sovyet, Amerika Serikat bercokol sendirian diatas singgasana ke-superpower-
annya.Tetapi di Asia terdapat dua Negara besar, yakni India (yang
demokratis) dan Cina (yang sampai sejauh ini masih totaliter) yang
sebenarnya saling bersaing untuk mengincar posisi superpower juga.
Karena kedua tipe rezim atau sistem politik tersebut menentukan
gerak hidup zaman modern-kontemporer, maka selanjutnya kita menaruh
perhatian sejenak pada kedua hal tersebut.
1. Demokrasi
Edward Shils mengidentifikasikan tiga kualitas demokrasi politik,
yaitu pemerintahan sipil, institusi representative (lembaga perwakilan),
dan kebebasan public.Demokrasi mencakup pemerintahan sipil, paling
kurang dalam dua pengertian.Pertama, setiap warga Negara memiliki hak
untuk mencari dan memegang jabatan politik.Mereka berhak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui aktivitas-aktivitas seperti
pemungutan suara, terlibat dalam organisasi politik dan kelompok-
kelompok kepentingan, dan jabatan-jabatan politik yang terkait.Hak-hak
semacam itu merupakan hak-hak pribadi bagi siapa saja, tidak hanya
sebagai elit aristokratis atau kelas-kelas professional yang melayani
kepentingan-kepentingan public.Kedua, keputusan-keputusan politik harus
dijustifikasikan secara public.Soalnya, pemerintahan demokratis itu
didasarkan pada persetujuan dari rakyat yang diperintah, bukan pada
penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan, seperti pemerintahan oleh
polisi atau militer.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 13/23
Demokrasi mencakup institusi-institusi representative (lembaga-
lembaga perwakilan), yaitu bahwa otoritas untuk memerintah berasal dari
pemilihan oleh rakyat.Dalam masyarakat yang kompleks, demokrasi
diekspresikan dalam perjuangan kompetitif antara pemegang jabatan atau
yang memegang jabatan.Setiap orang harus berusaha, menemukan dan
memelihara dukungan sekurang-kurangnya dengan memerjuangkan
kepentingan-kepentingan para pendukung mereka.Jadi keputusan-
keputusan yang mereka buat dan kebijakan-kebijakan yang mereka
terapkan haruslah mencerminkan aspirasi rakyat pendukung mereka.
Demokrasi mencakup pemeliharaan kebebasan-kebebasan public,
dalam arti setiap warga Negara memiliki hak-hak tertentu, seperti hak
untuk berkomunikasi secara bebas, hak untuk berkumpul dan berserikat
secara bebas, yang harus dihormati oleh Negara.Negara memiliki
kekuasaan yang terbatas yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan
yang tidak dipaksakan.Kekejaman, intimidasi, dan penipuan pada
prinsipnya dikutuk.Dan hak-hak minoritas pada dasarnya dijamin.Hanya
dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika ada ancaman serius atas
keamanan eskternal atau internal, atau dalam keadaan perang hak-hak
tersebut dapat dihentikan.Meskipun demikian, Negara sering kali
mendapat kecaman bila dalam kondisi-kondisi ekstern termaksud, hak-hak
rakyat terabaikan.
Terkait dengan demokrasi politik adalah demokrasi social. Suatu
masyarakat demokratis, adalah suatu tipe masyarakat yang kultur
dominannya dan struktur sosialnya secara langsung atau tidak langsung
mendukung proses politik yang demokratis. Analisis yang paling terkenal
tentang hubungan antara Negara dan masyarakat di Amerika Serikat
dibuat oleh sarjana di Perancis, Alexis Tocqueville pada tahun
1835.Dalam tulisannya, Democracy in America, hanya melalui struktur
konstitusionalnya, melainkan juga melalui kemakmuran ekonominya, tata
kelakuan, adat kebiasaan, dan kepercayaan religus orang Amerika Serikat.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 14/23
2. Totalitarianism
Ciri paling utama dari pemerintahan totaliter disugestikan oleh kata
“total”.Dibawah totalitarianism, semua institusi social dikontrol oleh
Negara. Control itu mencakup ekonomi, pendidikan, agama, dan bahkan
keluarga. Negara itu sendiri dijalankan oleh satu partai tunggal. Karena
Negara atau partai mendominasi semua dimensi kehidupan social, maka ia
pun secara total mendominasi kehidupan individual. Pekerjaan yang
dilakukan seseorang harus sesuai dengan yang ditugaskan partai atau yang
berguna bagi partai; pendidikan mencakup perolehan pengetahuan,
keterampilan-keterampilan, serta sikap-sikap yang berguna bagi Negara;
agama akhirnya merupakan loyalitas terhadap Negara; dan kehidupan
keluarga pun berpusat pada aktivitas-aktivitas yang mendukung Negara.
Carl J. Friederich dan Zbigniew Brzenzinski menyebutkan enam ciri
totalitarianism politik.
1) Adanya ideology yang terperinci. Ideology ini merupakan ajaran resmi
yang merinci bagaimana para anggota masyarakat diharapkan
menjalankan hidup mereka.
2) Adanya satu partai tunggal. Partai tunggal ini biasanya diorganisasikan
dengan baik.
3) Adanya sistem terror yang luas yang dijalankan oleh partai atau oleh
para polisi rahasia.
4) Adanya control pemerintah dan partai atas semua sarana komunikasi
dan massa, seperti pers, radio dan film.
5) Dikondisikan secara teknologis dan sebenarnya adanya control yang
ketat melalui militer.
6) Adanya control Negara atas seluruh sector ekonomi.
Dalam dunia modern, totalitarianism memiliki dua bentuk yaitu
komunisme dan fasisme.Komunisme jelas berbeda bagi bangsa yang
berbeda di tempat yang berbeda, dan pada masa yang berbeda.Di bangsa-
bangsa yang sedang berkembang, komunisme seringkali dikaitkan dengan
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 15/23
revolusi terhadap terhadap pemerintahan colonial.Bagi para pekerja, di
beberapa bangsa Eropa Barat, seperti di Prancis dan Italia, istilah
komunisme mengacu pada pembelaan bagi kepentingan-kepentingan
masyarakat kelas bawah.Bagi banyak politik konservatif di Amerika
Serikat, komunisme berarti suatu konspirasi internasional yang bermaksud
mendominasi dunia.Bagi para warga negeri-negeri sosialis, istilah
komunisme mengacu pada tujuan yang sangat berarti bagi masyarakat
yang harus dicapai.
Meskipun terdapat beragam penafsiran, komunisme dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem politik di mana instrument utama dari
produksi ekonomi, distribusi, dan pertukaran merupakan hak milik
bersama daripada hak milik pribadi.Pada prinsipnya, tanggung jawab
tertinggi dari mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam
komunitas adalah bagi penduduk dari bangsa yang bersangkutan, bukan
bagi kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Itulah alasan mengapa
komunisme itu bertentangan dengan kapitalisme dan rezim demokratis
borjuis, yang mendukung suatu sistem produksi, yang mendukung suatu
sistem produksi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi
sekelompok kecil kelas pemilik modal, ketimbang memenuhi kebutuhan-
kebutuhan mayoritas.
Fasisme muncul di Eropa selama tahun 1920-an dan 1930-an.
Istilah fasisme dipakai terutama untuk mengidentifikasikan sistem politik
yang memerintah Italia dari tahun1922 hingga 1945 dibawah kediktatoran
Benito Mussolini, dan di Jerman dari tahun 1933 hingga 1945 dibawah
Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Mendefinisikan fasisme
bukanlah pekerjaan yang mudah.Namun beberapa rezim fasis memiliki
ciri-ciri sebagai berikut.
1) Rezim-rezim fasis itu sangat nasionalistik. Fungsi utama pemerintah
adalah memelihara hokum dan tertib domestic, sering kali dengan
mengandalkan kekuatan dan terror.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 16/23
2) Rezim-rezim fasis sangat anti komunis. Mereka mendukung kekayaan
pribadi dan supremasi para ahli atas para politisi.
3) Rezim-rezim fasis biasanya diperintah oleh partai tunggal yang
dipimpin oleh seorang dictator. Partai yang bersangkutan dengan
semua organisasi bawahannya mempengaruhi semua aspek
masyarakat, mulai dari pengajaran slogan-slogan dam ideology rezim
bagi anak-anak hingga aktivitas-aktivitas budaya dan olahraga,s sitem
hokum dan bahkan persoalan-persoalan individual seperti pekerjaan.
4) Rezim-rezim fasis mengontrol semua aspek finansial, komersial, dan
organisasi didalam Negara yang bersangkutan.
E. Tipe-Tipe Sistem Politik di Negara-Negara Berkembang
Menurut Edward Shils, Almond, dan Coleman J.W. Schoorl dalam
bukunya, Modernisasi (1991) merinci beberapa tipe sistem politik terpenting
di Negara-negara sedang berkembang sebagai berikut:
1. Demokrasi Politik
Ini merupakan suatu sistem politik dimana terdapat badan-badan
legislative, eksekutif, dan yudikatif.Badan-badan tersebut berfungsi dan
memiliki kedudukan yang otonom dan bebas.Kekuasaan legislative
dipilih secara periodic dalam pemilihan umum yang bebas.Dalam
pemilihan yang periodic itu terdapat suatu mekanisme pergantian
kekuasaan secara teratur, bila hal itu diperlukan.Badan tersebut
mengontrol kekuasaan eksekutif. Selain itu terdapat bermacam-macam
kelompok dengan kepentingan yang sama yang otonom. Ada partai-
partai politik dan sarana-sarana yang bebas nagi pembentukan pendapat.
2. Demokrasi Terpimpin
Struktur formal sistem ini boleh dibilang sama dengan demokrasi
politik. Karena sistem demokrasi yang lengkap sukar dilaksanakan, maka
diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam struktur formal dan
prakteknya.Hal ini diperlukan agar pemerintahan berjalan secara
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 17/23
efektif.Perbedaan antara demokrasi terpimpin dan demokrasi politik
terletak paad fakta dalam kekuasaan dalam sistem demokrasi terpimpin
lebih terkonsentrasi pada tangan aparat eksekutif.Aparat eksekutif lebih
berkuasa ketimbang aparta legislative.Disamping itu, ikatan kekuasaan
eksekutif dengan partai pemerintah lebih erat dengan ruang gerak bagi
oposisi terbatas.Pendapat umum didominasi oleh pemerintah.
Bentuk demokrasi terpimpin tidak perlu berupa partai
tunggal.Sistem demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan di Indonesia
oleh Soekarno tetap mengizinkan adanya sejumlah partai
politik.Tampaknya ini lebih disebabkan karena factor ketidak
seimbangan hubungan antara Soekarno dengan kaum militer.Dalam hal
ini, Soekarno dapat menggunakan sejumlah partai politik sebagai
kekuatan pengimbang.Itu berarti semua kekuatan berpusat pada beberapa
lembaga pelaksana.Dan parlemen tidak mempunyai kekuatan real.Partai-
partai lain dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan
kerja sama, yang didasari atas sebuah ideology. Dengan demikian partai-
partai yang bersangkutan tidak lagi mampu menyuarakan ide dan aspirasi
kelompok-kelompok yang mereka wakili.Namun eksperimen demokrasi
terpimpin dengan sistem multipartai itu gagal menyelesaikan yang
dihadapi Indonesia pada waktu itu, karena kemerosotan ekonomi
semakin sukar untuk dikendalikan.Sementara lembaga politik-politik pun
tidak ada yang stabil.Eksperimen demokrasi terpimpin tersebut akhirnya
berujung pada peristiwa tragis tahun 1965, pemberontakan Partai
Komunis Indonesia (PKI).Rezim orde baru dibawah Soeharto bertekad
untuk menegakkan demokrasi Pancasila. Tetapi didalam kenyataan, orde
baru sendiri terjebak dalam otoritarianisme, yang kemudian ternyata
menjerumuskan bangsa dan Negara ini kedalam jurang krisis ekonomi,
politk, social dan budaya yang sangat parah, seperti yang kita hadapi
dewasa ini. Dua rezim, dua kali kegagalan untuk menciptakan suatu
sistem politik yang demokratis-Pancasilais bagi bangsa dan Negara ini.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 18/23
3. Oligarki Pembangunan
Sistem ini digunakan untuk mempercepat proses demokrasi dan
modernisasi. Kekuatan terkonsentrasi ditangan pemerintah, yang
dianggap sebagai syarat untuk perwujudan persatuan dan demi kecepatan
proses pembangunan. Dalam sistem ini, pengawasan ada ditangan militer
atau ditangan rezim sipil yang didukung oleh elite yang baik
organisasinya dan besar jumlahnya.Dalam sistem ini parlemen tidak
mempunyai kekuasaan.Fungsi parlemen hanyalah untuk memberikan
persetujuan atau paling banter hanya memberikan nasihat mengenai
rencana peraturan.Tidak ada tempat untuk oposisi.Untuk melaksanakan
kebijaksanaanya, oligarki tersebut tergantung pada birokrasi yang
ada.Kekuasaan yudikatif tidak memiliki kebiasaan.Kekuasaan tersebut
digunakan oleh pemerintah untuk melumpuhkan lawan.Diperlukan aparat
polisi, dan militer yang kuat untuk menumpas gerakan-gerakan
oposisi.Kampanye yang dipimpin dari pusat digunakan untuk
memobilisasi penduduk guna memperkuat persatuan nasional dan
melaksanakan proyek-proyek pembangunan.
4. Oligarki Totaliter
Termasuk disini adalah rezim-rezim totaliter tradisional, seperti
rezim fasis di Jerman dan Italia, serta rezim nasionalis di Jepang sebelum
perang dunia kedua.Namun, dinegara-negara berkembang, model totaliter
komunis yang lebih menonjol.Dan untuk itulah istilah totaliter digunakan
oleh Shils.Sistem-sistem itu tidak ada mengizinkan adanya pusat-pusat
kekuasaan lain disampingnya, karena ada usaha untuk mendominasi
semua aspek kehidupan masyarakat dari pusat. Sistem itu disebut
oligarki, karena sekelompok kecil orang menguasai seluruh sistemnya
dan tidak mengakui adanya kelompok-kelompok lain yang sah untuk ikut
berpartisipasi. Namun ciri-ciri berikut ini secara jelas membedakannya
dengan oligarki tipe lain.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 19/23
Elite politik dalam sistem ini memiliki ideology yang konsisten
dan terperinci, yang menjabarkan sistem pemerintahannya dengan jelas
dan merupakan legitimasi baginya.Ideology itu merupakan sarana
perekat yang kuat bagi persatuan yang kokoh dikalangan elite itu sendiri
sekaligus sebagai perisai pelindung terhadap gangguan dari luar.
Ideology itu merupakan dasar bagi elite untuk melaksanakan
pemerintahan atas nama rakyat dan melakukan modernisasi Negara.
Dalam sistem totaliter ini (komunis), partai merupakan lembaga yang
terpenting.Partai dengan demokrasinya yang kuat, melakukan
indoktrinisasi dan mobilisasi penduduk.Disamping itu partai juga
menjadi aparat pengawas atas birokrasi lembaga-lembaga pelaksana
Negara.Disini parlemen berfungsi hanya untuk menyetujui rencana
pemerintah.Tidak ada kelompok swasta atau kelompok kepentingan yang
bersifat otonom.Yang ada hanyalah organisasi yang berafiliasi dengan
partai.
5. Oligarki Tradisional
Sistem politik ini peninggalan dari kebudayaan pramodern.Disini
elite dinasti dapat bertahan, karena dalam waktu yang lama berhasil
menghindarkan diri dari penjajahan colonial (misalnya
Ethiopia).Kekuasaan raja dan kelompok yang berkuasa disekelilingnya
mendapat pengesahannya, karena tradisi.Tugas dan kewajiban aparat
Negara terbatas.Desa-desa tidak mendapat perhatian yang
layak.Pengangkatan untuk jabatan-jabatan didalam birokrasi terutama
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pribadi. Seandainya ada
parlemen, posisi parlemen pun sangat lemah, karena keberadaannya
tergantung dari kemurahan hati sang raja atau elite politik. Elite tersebut
bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan undang-
undang.Pembentukan pendapat umum ditangani oleh pemerintah. Tidak
ada pula organisasi bebas yang dapat mempengaruhi proses politik.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 20/23
6. Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia mengambil bentuk sistem demokrasi
konstitusional, yaitu kini didasarkan pada UUD 1945, yang mengandung
ideology Pancasila itu dalam Preambulnya.Untuk mewujudkan cita-cita
demokrasi, berbagai mekanisme dikembangkan yang didasarkan pada
konstitusi, hokum dan perundang-undangan sebagai aturan permainan, baik
dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Meskipun demikian,
betapapun majunya sistem politik, demokrasi tidak akan pernah mencapai
kesempurnaan. Setiap sistem politik selalu memberi peluang untuk
manipulasi, atau „rekayasa‟.
Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menerapkan tiga
sistem politik atau sistemdemokrasi. Mula-mula kita melaksanakan
demokrasi liberal selama beberapa bulan sejak Proklamasi Kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1955 dalam bentuk pemerintahan presidensial, dan sejak
pemerintahan cabinet Sjahrir yang pertama bulan November 1945 hingga
terbentuknya RIS dengan UUN RIS dan terbentuknya kembali Negara
kesatuan dengan UUDS (sementara) tahun 1950 dalam bentuk pemerintahan
parlementer. Lalu sejak diberlakukannya kembali UUD1945 itu, kita
menerepkan “Demokrasi Terpimpin” selama pemerintahan Orde Lama.Dan
akhirnya selama pemerintahan Orde Baru ini kita berusaha melaksanakan
Demokrasi Pancasila, yang diakui sebagai berbeda secara hakiki dari kedua
jenis sistem demokrasi sebelumnya.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 21/23
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Makna sistem politik
Sistem dapat berarti metode atau cara, juga pola. Sedangkan
pengertian politik menyangkut jenis kekuasaan.Sistem politik dapat
mengandung satuan-satuan yang berupa badan-badan atau lembaga-
lembaga (politik).Lembaga-lembaga saling berinteraksi terus-menerus
dalam usaha memperoleh, berbagi, dan menggunakan kekuasaan politik
atas dasar aturan permainan tertentu.Aturan permainan ini dapat bersifat
tertulis ataupun tidak tertulis dalam bentuk konstitusi, hokum, dan
perundang-undangan, maupun konvensi-konvensi.
2. Dasar-dasar klasifikasi sistem politik
Akhir abad ke-19 pada umumnya masih manggunakan klasifikasi
sistem politik warisan Yunani kuno, yakni monarki, oligarki dan demokrasi.
Klasifikasi yang dibuat oleh orang Yunani kuno,
Pada abad ke-19, muncul banyak klasifikasi yang didasarkan pada teori
evolusi sosial (klasifikasi evolutif). Selain klasifikasi evolutif, terdapat juga
klasifikasi deskriptif.
Selanjutnya abad ke-20, terutama berkenaan dengan maraknya gerakan
buruh pada tahun 1960-an di Barat, maka dibuat penggolongan antara
kapitalisme dan sosialisme, antara demokrasi borjuis dan demokrasi sosialis.
Penggolongan semacam itu menimbulkan kontroversi politik hingga sekarang
ini. Namun abad ke-20 pun menyaksikan tampilnya berbagai bentuk
kediktatoran yang sebagian besar berkembag dari revolusi sosialis. Maka
dibuat pula pembedaan antara totalitarisme den demokrasi, atau antara sistem
satu partai den sistem multipartai.
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 22/23
3. Klasifikasi yang lebih obyektif
a) Klasifikasi Purba
b) Klasifikasi Legal Masa Sekarang
1) Rezim dengan pemusatan kekuasaan,
2) Rezim dengan pemisahan kekuasaan
3) Rezim parlementer
c) Klasifikasi Sosiologis Modern
4. Sistem politik yang paling berpengaruh di zaman modern
a) Demokrasi
b) Totalitarianism
5. Sistem politik di negara-negara berkembang
a) Demokrasi Politik
b) Demokrasi Terpimpin
c) Oligarki Pembangunan
d) Oligarki Totaliter
e) Oligarki Tradisional
f) Sistem Politik di Indonesia
7/14/2019 Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-vii-tipe-tipe-sistem-politik 23/23
DAFTAR PUSTAKA
Djiwandono, J. Soedjati dan T. A. Legowo, 1996. Revitalisasi Sistem Politik
Indonesia. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.
Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Rineka Cipta.