KELOMPOK 4• BAYU FIRDAUS• GESTI• M. GAGAH SATRIA• RATNA• YULIZAR

BAB IVSEJARAH PEMBENTUKAN DAN SIFAT

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Sejarah penyusunan UUD 1945

Artian Tiap Alinea

Pengertian Pancasila& UUD

Sejarah Perkembangan

Sifat dan Fungsi UUD 1945

7 Kunci Pemerintahan

Proses Perumusan

Pokok Pikiran UUD 1945

Pelaksanaan Pancasila&UUD 1945

Hubungan Warga Negara&HAM

Penyimpangan Pancasila&UUD 1945

UUD 1945 Hukum Dasar Tertulis

GBHN dalam UUD 1945

Hukum Dasar Tidak Tertulis

Sejarah Penyusunan UUD 1945Rumusan UUD 1945 yang ada saat ini merupakan hasil rancangan BPUPKI. Naskahnya dikerjakan mulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli. Jadi, hanya memakan waktu selama 40 hari setelah dikurangi hari libur. Kemudian rancangan itu diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang. Dalam sidang pembahasan, terlontar beberapa usulan penyempurnaan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang diajukan BPUPKI.

Usulan mengenai materi perubahan UUD baru muncul justru muncul saat menjelang berakhirnya sidang PPKI yang membahas pengesahan UUD. Di tanggal 18 Agustus 1945 itu, Ketua Ir Soekarno mengingatkan masalah tersebut. Kemudian forum sidang menyetujui untuk diatur dalam pasal tersendiri dan materinya disusun oleh Soepomo. Tak kurang dari anggota Dewantara, Ketua Soekarno serta anggota Soebarjo turut memberi tanggapan atas rumusan Soepomo. Tepat pukul 13.45 waktu setempat, sidang menyetujui teks UUD.

Pengertian Pancasila dan UUD 1945

Pancasila adalah landasan filosofis dari Negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sansekerta yang terdapat didalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Panca artinya lima, dan Sila artinya dasar. Jadi, Pancasila itu adalah lima prinsip dasar yang terkait dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuatu draf yang didahului oleh Preambul, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 37 pasal, 4 peraturan peralihan dan peraturan tambahan. Preambul terdiri dari empat paragraf dan mengandung kecaman terhadap penjajahan di dunia, merujuk kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, deklarasi kemerdekaan, dan pernyataan tujuan dasar dan prinsip-prinsip. Demikianlah pengertian undang-undang menurut kami.

Sejarah Perkembangan UUD 1945

Sejarah Tatanegara Republik Indonesia telah mencatat bahwa sejak Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, sudah tiga Undang-Undang Dasar pernah berlaku dan digunakan sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Adapun tiga Undang-Undang Dasar itu ialah: Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dalam berita Republik Indonesia tahun II (1945) No. 7., halaman 45 sampai 48, berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1950; kemudian berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Undang-Undang Dasar sementara yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1950 sebagai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950, yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.Jadi dalam sejarah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai perkembangan yang istimewa jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar lain yang pernah berlaku di Indonesia. Keistimewaannya itu diantaranya:Undang-Undang Dasar 1945 berlaku yang pertama kali setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945.

Proses Perumusan Dasar Negara Indonesia

Setelah kita amati secara teliti, historis penyusunan UUD 1945 memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketika disusunannya UUD 1945. Rancangan pembukaan disusun dengan aktivitas historis yang sangat unik, seperti Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Secara yuridis (hukum), pembukaan (preambule) berkedudukan lebih tinggi dari pada UUD 1945 karena ia berstatus sebagai pokok kaidah fundamental (mendasar) daripada Negara Indonesia, sifatnya abadi, tidak dapat diubah oleh siapapun walaupun oleh MPR ataupun dengan jalan hukum, oleh karena itu bersifat imperatif

Latar belakang : balatentara Jepang menjelang akhir 1944, menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu. tuntutan dan desakan dari pemimpin Bangsa Indonesia. Tanggal 29 April 1945 pembentukan BPUPKI oleh Gunswikau (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa). Badan ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, dan beranggotakan 60 orang terdiri dari para Pemuka Bangsa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dengan wakil muda Raden Panji Soeroso dan itibangase Yosio.

Pengertian Sifat dan Fungsi UUD 1945

Sifat UUD 1945 merupakan aturan-aturan pokok yang bersifat:

1. Garis besar sebagai instruksi:a. kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara Negarab. menyelenggarakan kehidupan Negara dan menyelenggarakan kesejahteraan social

2. Penyelenggaraan aturan pokok itu dengan hukum dalam tingkat yang lebih rendah (UU) karena lebih mudah cara:a. Membuatnyab. mengubahnyac. mencabutnya

Fungsi UUD 1945 Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan.Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.

Makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945 

Alinea Pertama Mengungkapkan suatu dalil obyektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. Mengungkapkan pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah.

• Alinea Kedua Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian.

• Alinea Ketiga Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas Proklamasi kemerdekaan.

Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

• Alinea Keempat Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia menpunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik. Menegaskan bahwa negara Indonesia mempinyai dasar falsafah Pancasila.

Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 

• Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III Pancasila).

• Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V Pancasila).

• Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV Pancasila).

• Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila I dan II Pancasila).

  

Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945  Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945.Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila.

7 Kunci Pokok sistem Pemerintahan Negara RI 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar),

tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang

tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara

tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Hubungan Negara Dengan Warga Negara dan HAM Menurut UUD

1945Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga

negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia.Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI.Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban. 

Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945

Makna melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen:

Secara murni, sesuai dengan jiwa dan semangatnya dan sesuai makna yang tersirat dan tersurat secara harfiah.

Secara konsekuen: bersikap tetap pada norma-normanya, tidak berniat untuk menyimpang.

Penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945

Ideologi: Pancasila tidak diartikan secara utuh sebagai suatu kesatuan melainkan diperas menjadi satu sila/dasar/inti, penetapan kondisi untuk penerapan marxisme di Indonesia.

Politis: pemerintahan yang bersifat otoriter dan tidak dimungkinkannya suatu control, Politik luar negeri yang tidak bebas aktif

Hukum: adanya produk-produk legislative yang bertentangan dengan makna UUD 1945, diintroduksikannya gagasan hukum revolusi.

UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR YANG TERTULIS

UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis artinya sebagai hukum yang tertinggi (tertulis)

UUD 1945 sebagai sumber hukum artinya semua peraturan yang berlaku harus bersumber pada UUD 1945 dan akhirnhya harus dipertanggung jawabkan kembali kepada UUD 1945.

UUD 1945 sebagai hukum yang mengikat artinya mengikat pemerintah dan lembaga Negara, lembaga masyarakat Indonesia

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI)

Hukum dasar yang tidak tertulis dapat kita temukan pada penjelasan UUD 1945 adalah: Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek

penyelenggaraan Negara, umumnya disebut konvensi.

Konvensi menurut UUD 1945 harus memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan isi, arti, maksud UUD 1945.

Terjadi berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat.

Konvensi hanya terjadi pada tingkat nasional saja karena konvensi adalah aturan dasar yang tidak tertulis.

GBHN Dalam UUD 1945• Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan Negara

tentang pembangunan nasional adalah bagian dari garis-garis besar haluan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUD 1945

• GBHN adalah haluan Negara penyelenggaraan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan MPR untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.dan berfungsi sebagai tolak ukur bagi penyelenggaraan pemerintahan negara