KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA
Transcript of KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Tugas Makalah
Sosiologi Kesehatan
KEEFEKTIVAN PUSKESMAS
BAGI MASYARAKAT INDONESIA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2012
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
NAMA TIM PENYUSUN:
1) M. Alhada FuadIlah Habib (071114030)
2) Galang Putra Bangsa (071114065)
3) Mukhammad Fatkullah (071114035)
4) Yeni Meytasari (071114038)
5) Rafelita Nian Sari (071114019)
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor
kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh merekaini
akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitandengan
konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupansehari-hari,
kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salahsatu contoh
kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan.
Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya
dengankesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara
danaparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan
mudahdidapatkan setiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di
bidangkesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas
adalahmenyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif
terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke
bawah.
Dalam makalah ini, kami akan membahas mengenai “Pelayanan Puskesmas”
karenaPuskesmas sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmasmerupakan
ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu?
2. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas?
3. Apasaja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkungan
puskesmas?
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
4. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas?
5. Bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas
2. Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di
lingkupPuskesmas.
4. Mencari dan menemukan faktor- faktor penyebab terjadinya masalah-masalah
dilingkup Puskesmas.
5. Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
1.4 Manfaat
Dari pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini, diharapkan
dapatmemberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi dan
fungsiPuskesmas, serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan
olehPuskesmas. Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam
pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor- faktor
penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas, sekaligus dapat
mengetahuisolusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
1.5 Metode
1.Studi Pustaka
2.Internet
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Rumusan Masalah
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
1.3Tujuan
1.4Manfaat
1.5Metode
1.6Sistematika Penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Birokrasi
2.2 Pengertian Pelayanan Publik
2.3 Pengelompokkan Jenis Pelayanan Publik
2.4 Peran Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik
BAB III ISI
3.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas
3.2 Penyelengaaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas
3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
3.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
3.5 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
3.6 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Tamako
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Birokrasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yangdijalankan
oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Berbagai
tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi.Berikut ini adalah
beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh :
1.Bintoro TjokroamidjoyoBirokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan
pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat
spesialisasi, dilaksanakan dalamsistem administrasi dan khususnya oleh aparatur
pemerintah (Tjokroamidjoyo,Bintoro : 1998).
2.Soerjono Soekamto (mengutip Weber)Birokrasi merupakan suatu organisasi yang
dimaksud untuk mengerahkan tenagadengan teratur dan terus menerus, untuk
mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto,Soerjono : 1982).
Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki
beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama,yaitu :
1)Adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke
bawahdalam organisasi.
2)Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masing-masing memiliki tugas
dantanggung jawab yang tegas.
3)Adanya-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata
kerjaorganisasi dan tingkah laku para anggotanya.
4)Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar
karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia :
1.Birokrasi pemerintahan umum
Birokrasi yang berkenaan dengan fungsi- fungsi dasar pemerintahan dan
keamanan,hukum dan ketertiban, perpajakan, dan intelejen. Birokrasi menjalankan fungsi dan
peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukupketat, luas,
dan efektif.
2.Birokrasi pembangunan
Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan
pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, birokrasi
diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara bersamaan.
3.Birokrasi pelayanan
Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepadamasyarakat.
2.2 Pengertian Pelayanan Publik
“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaanketentuan
peraturan perundang-undangan”. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003)
Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itusesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya,
pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayanidirinya
sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yangmemungkinkan
setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dankreativitasnya demi mencapai
tujuan bersama (Rasyid, 1998). Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik
(public services) oleh birokrasi publik merupakan salahsatu perwujudan dari fungsi aparatur
negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagaiabdi negara. Pelayanan publik (public
services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
negara). Pelayanan umum oleh LembagaAdministrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala
bentuk kegiatan pelayanan umumyang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di
Daerah dan di lingkungan BadanUsaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau
jasa baik dalam rangka upayakebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telahditetapkan.
Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di
dalammemberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan
di ketahui sacara pasti oleh masing-masing.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
kondisikebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi
danefektifitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberikeamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal,maka
instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluangkepada
masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
AparaturNegara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
A.Transparansi
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak
yangmembutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
B.Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
C.Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
D.Partisipatif
Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
E.Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,gender,
dan status ekonomi .
F.Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibanmasing-
masing pihak.
Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
AparaturNegara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
A.Kesederhanaan
Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudahdilaksanakan.
B.Kejelasan
1.Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
2.Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalammemberikan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketadalam pelaksanaan pelayanan
publik
3.Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran
C.Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telahditentukan.
D.Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah
E.Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum.
F.Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
G.Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnyayang
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
H.Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau
olehmasyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.
I.Kedislipinan, Kesopanan, Dan Keramahan
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplin,sopan dan santun, ramah,
sertamemberikan pelayanan ikhlas.
J.Kenyamanan
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang bersih,rapi,
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,
seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.
Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur
Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
1.Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
2.Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampaidengan
penyelesaian pelayanan.
3.Biaya Pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian
pelayanan.
4.Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan.
5.Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan publik.
6.Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan, keahlian,
keterampilan,sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
2.3 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik
Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat
kegiatandalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, dapat
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
dibedakanmenjadi: (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003)
1. Jenis Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan
keputusan,dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan
menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya, sertifikat, ijin- ijin,
rekomendasi, keterangantertulis dan lain- lainnya.Contoh jenis pelayanan ini adalah :
pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan
(KTP, NTCR, akta kelahiran/kematian).
2. Jenis Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk
distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau
sebagaiindividual) dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut
menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap
benda yangmemberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya.Contoh jenis
pelayanan ini adalah : pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanantelepon.
3. Jenis Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa
penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya
berdasarkansuatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa
jasa yangmendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai
dalam jangka waktu tertentu.Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan angkutan
darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan
pelayanan pemadamankebakaran.
4. Jenis Pelayanan Regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan
perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi
kehidupanmasyarakat.
2.4 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik
Jika berbicara tentang pelayanan publik, maka kita akan dihadapkan pada posisi dan
peran birokrasi. Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikandalam
pemerintahan, karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara. Birokrasi pemerintah
tentu berbeda dengan birokrasi swasta, dimana birokrasi swasta lebih berorientasi pada
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi pemerintahan memiliki fungsi
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di eraotonomi daerah seperti ini yang
mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelolasegala urusannya sendiri dan tidak
tergantung kepada pemerintah pusat. UU No. 32tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut
sehingga segala urusan di daerah dapat dikeloladengan baik tak terkecuali masalah pelayanan
publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas
pelayanan publik yangdilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya. Pelayanan publik
sampai saat ini masih banyak kekurangan, terutama pada posisi dan peran birokrasi yang
belum profesionaldan independen, karena netralitas birokrasi kurang terjaga.
Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar, akibatnya
politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini. Birokrasi masih belumefisien,
yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansidan masih
banyak fungsi- fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepadamasyarakat masih
ditangani pemerintah. Dengan makin besarnya peran yang dijalankanoleh masyarakat, maka
seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang
dilakukan oleh negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi
sebagai motivator dan fasilitator gunatercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat
termasuk dunia usaha.Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai
consensus building,yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan
masyarakat. Peran iniharus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen
pembaharuan danfasilitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan
memeloporisuatu kebijakan atau tindakan. Sedangkan sebagai fasilitator, birokrasi harus
dapatmemfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor
swastamaupun kepentingan negara.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
BAB III
ISI
3.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas
a. Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)
“Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada
di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan,
yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam
menentukan kegiatan pelayanan namuntidak mencakup aspek pembiayaan”.
Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada palingdekat
ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit pelayanan
kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri). Fungsi Puskesmasadalah
mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring denganmisinya. Pelayanan
kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut dengan Comprehensive
Health Care Service yang meliputi aspek promotive, preventif, curative, dan rehabilitatif.
Prioritas yang harus dikembangkan olehPuskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan
kesehatan dasar (basic health care services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan
pencegahan (public health service).
Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka Puskesmas dituntut untuk mandiri
dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan. Tetapi pembiayaannya
tetap didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi pelayananmandiri, kewenangan yang
dimiliki Puskesmas juga meliputi : kewenanganmerencanakan kegiatan sesuai masalah
kesehatan di wilayahnya, kewenanganmenentukan kegiatan yang termasuk public goods atau
private goods sertakewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi
Puskesmas. Jumlahkegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai
kebutuhanmasyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, namun Puskesmas
tetapmelaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Jadi, yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagaiujung
tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek
kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit.
LEVEL PELAYANAN KESEHATAN
RS Provinsi
RS Kabupaten
Puskesmas Kecamatan
Puskesmas Kelurahan
Posyandu
b.Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)
1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkankemampuan untuk hidup sehat
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepadamasyarakat
di wilayah kerjanya.
Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara:
a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalamrangka
menolong dirinya sendiri.
b. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali
danmenggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
c. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan
medismaupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan
tersebuttidak menimbulkan ketergantungan.
d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakanprogram
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
3.2Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat2010.
Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan
Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada
masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai(benchmark). Pelaksanaan
Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)diatur dalam Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UW-
SPM yang wajib diselenggarakan olehseluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-
SPM spesifik yang hanyadiselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan
setempat. UW-SPM wajibmeliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar,
penyelenggaraan perbaikan gizimasyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit
menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi
pelayanan kesehatankerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini
diperkuat denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang
PedomanPenyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.
RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANANMINIMAL
Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan
1. PenyelenggaraanPelayanan
KesehatanDasar
Pelayanan kesehatan ibu dan bayi
baru lahir
Pelayanan kesehatan bayi dan anak
pra sekolah
Pelayanan kesehatan anak usia
sekolah danremaja
Pelayanan kesehatan usia subur
Pelayanan kesehatan usia lanjut
Pelayanan imunisasi
Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
Pelayanan pengobatan / perawatan
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
2. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatanrujukan dan penunjang
Pelayanan kesehatan dengan 4
kompetensi dasar (kebidanan, bedah,
penyakit dalam, anak)
Pelayanan kesehatan darurat
Pelayanan laboratorium kesehatan
yangmendukung upaya kesehatan
perorangan dankesehatan masyarakat
Penyediaan pembiayaan dan jaminan
kesehatan
3. Penyelenggaraan pemberantasan
penyakitmenular
Penyelenggaraan penyelidikan
epidemiologidan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa(KLB)
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit polio
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit TB paru
Pencegahan dan pemberantasan
penyakitmalaria
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit kusta
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit ISPA
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit HIV-AIDS
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit DBD
Pencegahan dan pemberantasan
penyakit diare
Pencegahan dan pemberantasan
penyakitfliariasis
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
4. Penyelenggaraan perbaikan gizi
masyarakat
Pemantauan pertumbuhan balita
Pemberian suplemen gizi
Pelayanan gizi
Penyuluhan gizi seimbang
Penyelenggaraan kewaspadaan gizi
5. Penyelenggaraan promosikesehatan Penyuluhan prilaku sehat
Penyuluhan pemberdayaan
masyarakat dalamupaya kesehatan
6. Penyelenggaraankesehatan
lingkungan dansanitasi dasar
Pemeliharaan kualitas lingkungan
fisik, kimia, biologi
Pengendalian vektor
Pelayanan hygiene sanitasi di tempat
umum
7. Pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zatadiktif lain
Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan
danPenanggulangan Penyalahgunaan
NAPZA)yang berbasis masyarakat
8. Penyelenggaraan pelayanan
kefarmasiandan pengamanan
sediaanfarmasi, alat kesehatanserta
makanan danminuman
Penyediaan obat dan perbekalan
kesehatanuntuk pelayanan kesehatan
dasar
Penyediaan dan pemerataan
pelayanankefarmasian di saranan
pelayanan kesehatan
Pelayanan pengamanan farmasi alat
kesehatan
Program Pokok Puskesmas
Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun
fasilitasnya,karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda. Namun
demikiankegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
1. Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
2. Keluarga Berencana
3. Usaha Peningkatan Gizi
4. Kesehatan Lingkungan
5. Pemberantasan Penyakit Menular
6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
8. Usaha Kesehatan Sekolah
9. Kesehatan Olah Raga
10. Perawatan Kesehatan Masyarakat
11. Usaha Kesehatan Kerja
12. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
13. Usaha Kesehatan Jiwa
14. Kesehatan Mata
15. Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )
16. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan
17. Kesehatan Usia Lanjut
18. Pembinaan Pengobatan Tradisional
Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai
satuanmasyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk
kepentingankesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap
kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan
MasyarakatDesa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok
Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk
melaksanakan programkesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan Imunisasi
Nasional ). Dalam haldemikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan
diberikan oleh PemerintahPusat bersama Pemerintah Daerah. Keadaan darurat mengenai
kesehatan dapat terjadi,misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana
alam. Untuk mengatasikejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda
kegiatan lain.
Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004
1. Azas pertanggungjawaban wilayah
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
a. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
bertempat tinggal di wilayah kerjanya.
b. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung
c. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling
2. Azas pemberdayaan masyarakat
a. Puskesmas harusmemberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar
berperanaktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas
b. Potensi masyarakat perlu dihimpun
3. Azas keterpaduan
Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu
a. Keterpaduan lintas program
UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro,
Remaja,Kesehatan Jiwa
b. Keterpaduan lintassektoral
Upaya Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan
camat,lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi,
PKK
Upaya Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan
camat,lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama
4. Azas rujukan
a. Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan
rujukan kasus
bahan pemeriksaan
ilmu pengetahuan
b. Rujukan upaya kesehatan masyarakat
rujukan sarana dan logistik
rujukan tenaga
rujukan operasional
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak
pelayanankesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat
dalammemberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan.
Pelayanankesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat
pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat
yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan
praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat
terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan
seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalammemberikan pelayanan kepada
masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananyamaupun dari tenaga medis atau
anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannyasehari-hari. Sehingga banyak sekali
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itutidak sesuai dengan Standar Operating
Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya:sikap tidak disiplin petugas medis pada unit
pelayanan puskesmas Peudada, yangdikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan
kurang baik oleh para petugas medisyang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya
persediaan obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa
membeli obat padaapotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga yang jatuh
sakit saatmengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain
mengantarnya kePuskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka
(perawat-red)mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra
Puskesmassebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat
membantudalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar
pelayanankesehatan. Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang
berkaitandengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif.
Menurutmasyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu
ketikakeluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi
buruk atau penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif
dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP,
puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawatmelakukan
pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasiendengan
membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak adasupervisi dari
siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis.Tenaga perawat
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karenamungkin tugas
kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatanmasyarakat, status gizi,
penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dananak tidak mendapatkan porsi
yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatanmasyarakat. Kalaulah memang tugas
tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arahkuratif, maka Puskesmas menjadi unit
dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakitakan memiliki banyak sumber daya manusia
dan fasilitas medik. Tapi kalaulahPuskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif
dan preventif maka tugaseksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi
bagian dari unit Dinaskesehatan, atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat
dalam mengatur program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator,
pemberi danadan pengadaan petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan
kepadaPuskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak
hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahanyang
muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkathanya
sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmasyang kurang
memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belumterbiasa
mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawanyang
berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas.
3.4. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-masalah.
Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan olehfaktor- faktor
sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)
Faktor Internal
o Pelaksanaan ManajemenPelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang
menentukan dalammencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan
Puskesmas. Dimanafungsi manajemen itu untuk planning, organaizing,
leading, dan controling.Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali
tidak berjalan sehinggakegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang
dianggap „baik/sudah biasa‟. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya
upaya pengembangan.Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
kendali mutu pelayanan yangdisebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan,
dan perhatian tersita padaupaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala
Puskesmas lebih sibuk padamasalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus
klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala
Puskesmas dan rendahnyadisiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur
manajemen ini tidak berjalan. Tentuhal ini menghambat kinerja Puskesmas
untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.
o Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting
dalam mencapaitarget dari program-program Puskesmas. Tetapi apa yang
terjadi padaPuskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah
denganalasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana
dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa
alatmedis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan
yangdimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun
menjadirendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.
o Tenaga medisJumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan
ketidakmampuannyamelaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya
program Posyanduyang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit
karena insentif dari pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang
hal penting karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka
adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan
cara memenuhikebutuhan hidupnya.
o Sumber keuangan PuskesmasSumber keuangan dari pemerintah pusat maupun
daerah yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran operasional
Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana
yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga
hal ini berdampak kepadamasyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja
yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber
keuangan Puskesmas sebagai berikut:
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Pemerintah
Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana
pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahapke
Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
Retribusi
Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas
yangmembiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan
besarnyaditentukan oleh Pemerintah Daerah.
PT. ASKES
Puskesmas menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagaiimbal
jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
PT. JAMSOSTEK
Puskesmas menerima dana dari PT. JAMSOSTEK yang
peruntukannyasebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai
/ karyawanyang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja.
BPP (Badan Penyantun Puskesmas)
Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat
membiayaioperasinal dari program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan
oleh beberapa faktor yaitu, birokratisasi penyaluran keuangan dari
pemerintahsampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola
manajemenPuskesmas.
o Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk Perbedaan psiko-sosial
antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmasdengan penduduk
menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanankesehatan
Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas biasanya terdiri
dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerahtersebut, sehingga
penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika bahasa yang
digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka
akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Faktor Eksternal
o Kondisi Geografis
Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok
atausetingkat dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap daerah
memilkikeadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan
satuPuskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga
puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim
didekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari
Puskesmas.Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan
alat-alattransportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga
penduduknyalebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas.
o Pemerintah daerah
Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas
pemahaman pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak
legslatif daneksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan
sebagaitulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan
tualng punggung pendapatan daerah. Padahal upaya menyehatkan
masyarakatsejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan
UU No. 25 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan
kesejahteraanrakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai
daerahmencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar
pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar.
o Keadaan Ekonomi Penduduk
Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya
mengupayakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara
Indonesiamayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana
kondisiekonominya kurang memadai. Walaupun ada ketentuan
yangmemperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar
retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian
justru enggan datang ke Puskesmas.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
o Kondisi Pendidikan Penduduk
Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat
pelayananyang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan
pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa
masih rendah,maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau
bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-
sifat tradisionalyang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan
lingkungannya.Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memilik i
tingkat pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk
Indonesialulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia, sehingga
hal berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam
mewujudkanmasyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas
yang letaknyadekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan
Rumah Sakitlebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas
merupakan pelayanankesehatan yang paling dasar dalam lingkungan
masyarakat setempat.
o Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani
penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk
dibandingkandengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai
upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain
pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakankuratif
dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain ituDinas
Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak
terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis.
3.5 Solusi Mengatasi Masalah Yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai
kewenangan yang besar dalam menciptakaninovasi model pelayanan kesehatandi daerah.
Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan atau meratakan kualitas
dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisiensi puskesmas,peningkatan jumlah dan
kualitas tenaga kesehatan atau revitalisasi kader PKK,pembentukan standar pelayanan
kesehatan untuk kinerja sistem kesehatan yang komperehensif,serta memperbaiki sistem
informasi pada semua tingkatan pemerintah. Dari banyak kasus yang terjadi di banyak
daerah,jelas bahwa puskesmas memiliki pencitraan yang rendah pada saat sekarang,terutama
jika dilihat dari sarana,puskesmas tidak memilki fasilitas yang lengkap walaupun sudah
mendapat dana dari dinas kesehatan.
3.6 Analisis kasus penyelenggaraan pelayanan Puskesmas di kecamatan Tamako
Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya
diperuntukkanbagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja,tetapi juga diperuntuukan
bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Namun pada kenyataannya
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung lebih buruk
dibandingkan dengan wilayah perkotaan.Hal ini terjadi karena wilayah pedesaankurang
mendapat perhatian dari pemerintah pusatdan pemerintah daerah,sehingga penyelenggaraan
pelayanan di pedesaan terkesan buruk.Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan
puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari standar minimal pelayanan kesehatan.
Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35km
dari ibukota kabupaten kepulauan Sangihe,Privinsi Sulawesi Utara adalah satu-satunya unit
pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini. Dari segi sarana dan
prasarana,Puskesmas ini memiliki satu rumah dokter dan empat rumah para medis. Sebagai
ujung tombak pelayanan kesehatan, Puskesmas Tamako memilki tiga puskesmas
pembantu,dua diantaranya tidak berpenghuni,dua pos obat desa,sebelas posyandu,dan
didukung oleh satu puskesmas keliling. Namun dengan jejaring seperti itu,pada kenyataan
tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang
diselenggrakan oleh puskesmas Tamako ini. Ketidakterjangkauan ini umumnya disebabkan
karena jauhnya jarak puskesmas dengan pemukiman warga,sulitnya medan,dan tantangan
cuaca. Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga nampak di puskesmas Tamako ini.
Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini mebutuhkan 1092 jenis obat,sementara yang
tersedia di gudang farmasi kabupaten (GFK) hanya 996jenis obat,yang mana 560 (51%)
diantaranya adalah obat generic. Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak
sesuaidengan permintaan. Ada obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan,dan
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
jikalau diberikan jumlahnya sangat sedikit. Sebaliknya,obat-obatan yang tidak diminta justru
diberikan terus-menerus.
Lalu,jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM),kualitas dan kuantitas tenaga
medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako. Status Puskesmas Tamako yang
merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis yang cukup.
Namun,pada kenyataannya hal tersenut tidak dapat tercapai karena distribusi tenaga medis di
Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang belum berimbang ini jelas mempengaruhi
pelayanan kesehatan di kecamatan Tamako ini. Kemudian dari segi pembiayaan atau
keuangan Puskesmas Tamako. Secara umum terlihat adanya upaya peningkatan alokasi
anggaran untuk pembangunan sector kesehatan di wilayah ini.
Dari tahun ketahun terlihat adanya upaya untuk lebih menambah kepedulian terhadap
sector kesehatan yang Nampak pada penganggaran distribusi APBN dan APBD yang
semakin meningkat. Namun lagi- lagi pada kenyatannya,hal tersebut tidak seirama dengan
upaya-upaya teknis yang ada di lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Realisasi proyek pembanguan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya pernah terjadi saat rehabilitasi
Puskesmas pembantu,seng yang sudah tua dibalik,lalu dicat,kemudian dipasang dinding
beton yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti
dinding beton asli. Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan
tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas. Contohnya antena SSB yang sudah ada,ditambah
lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi pemasangan di halaman
Puskesmas,sehingga halaman yang sudah sempit menjadi semakin sempit. Sementara itu
anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji pegawai,sehingga sangat sedikit yang
dialokasikan untuk dana rutin lain seperti pemeliharaan gedung. Oleh sebab itu perbaikan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Tamako ini tidak dapat dilaksanakan efektif karena
adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri,yang seharusnya
dana yang diberikan pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau sarana dan
prasarana Puskesmas,sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tamako
tidak dapat berkembang dengan baik.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat te rnyata masih
menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak
hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang memadai,tetapi juga dari segi tenaga medis
yang demikian pula adanya. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari pemerinyah
dalam memberikan pelayanan kesehatan dari masyarakat serta komitmen untuk merubah
sistem pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
4.2 Saran
1. Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan
pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh.
2. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.
3. Merestruturisasikan peran Puskeksmas
4. Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
5. Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah
citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat.
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
DAFTAR PUSTAKA
Tjiptoherijanto, prijono, Said Z. Abidin, Reformasi Administrasi dan PembangunanNasional .
1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:
Jakartawww.dinkesjatim.go.idwww.litbang.depkes.go.idwww.litbang.depkes.go.iddefinisi-
puskesmas.htmlmodel-puskesmas-era-desentralisasi.html
http://one.indoskripsi.com, diunduh tanggal 24 Desember 2012
http://muharrikyanuar.wordpress.com,diunduh tanggal 24 Desember 2012
http://groups.yahoo.com,diunduh tanggal 24 Desember 2012
http://els.bappenas.go.id, diunduh tanggal 24 Desember 2012
http://alfredsaleh.files.wordpress.com, diunduh tanggal 24 Desember 2012
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/