KEDAI KOPI SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI (Studi Partisipasi...
Transcript of KEDAI KOPI SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI (Studi Partisipasi...
KEDAI KOPI SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI(Studi Partisipasi Pubik Informal dalam Bentuk
Kedai Kopi di Kabupaten Bintan)
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
SRI MULYANINGSIHNIM : 100563201023
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG2015
1
A B S T R A K
SRI MULYANININGSIHALFIANDRI
WAYU EKO YUDIATMAJAMahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, [email protected]
Kedai kopi merupakan sebuah tempat yang pada asasnya menyediakan minuman
kopi ataupun minuman panas lain. Kedai kopi di Bintan merupakan primadona seputaran
Masyarakat Bintan dan sekitarnya, serta cara pengolahan yang masih sederhana membuat kedai
kopi ini ramai dikunjungi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kedai Kopi sebagai Media Partisipasi di
Kabupaten Bintan. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif. Informan
berjumlah 17 orang terdiri dari, Pemilik Kedai Kopi, Pengujung dikedai kopi, Tokoh Masyarakat,
Anggota DPRD, Akedemisi, dan Jurnalis. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik
analisa Deskriptif.
Dari hasil analisa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat
partisipasi masyarakat yang sering kekedai kopi tidak menjamin opini publik bisa tersalurkan
kepada pihak pengambilan keputusan dikarenakan mereka jarang kekedai kopi. Selanjutnya
berdasarkan hasil pengamatan langsung dan observasi penulis dapat simpulkan bahwakan bahwa
isu-isu yang dibicarakan adalah masalah politik yang mewarnai pembicaraan yang ada dikedai
kopi dan bentuk partisipasi yang sering terjadi dikedai-kedai kopi yaitu partisipasi horizonntal
dimana komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat rutin terjadi. Masyarakat bebas
mengutarakan opini-opini yang sedang hangat dibincangkan dikedai-kedai kopi tanpa adanya rasa
takut tidak tebuka seperti dilingkungan formal.
Kata Kunci: Kedai kopi, Partisipasi, Opini publik
2
A B S T R A C T
SRI MULYANININGSIHALFIANDRI
WAYU EKO YUDIATMAJAMahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, [email protected]
Coffee shop is a place that is in principle provide drinks coffee or other hot beverages.
The coffee shop in Bintan is an excellent seputaran Bintan and surrounding communities, as well
as simple processing methods that still makes the coffee shop is crowded. offee shop is a place that
is in principle provide drinks coffee
This study aims to determine Café as Media Participation in Bintan regency . In the
discussion of this thesis using qualitative research. Informants were 17 people consisting of,
Owner Café, coffee dikedai end, Community Leaders, Members of Parliament, Academicians and
Journalists. Where the technique of data collection was done by interview, observation and
documentation . Data analysis technique used is descriptive analysis technique.
From the analysis in this study we can conclude that from the level of public
participation is often kekedai coffee does not warrant public opinion could be channeled to the
decision because they rarely kekedai coffee . Furthermore, based on direct observation and
observation writer can conclude bahwakan that the issues discussed are the political issues that
characterize the talks that there dikedai coffee and forms of participation that often occurs dikedai
- coffee shop that participation horizonntal where communication occurs between the community
and the community regularly occur , People are free to express opinions that are being dealt
dikedai warm - coffee without the fear of not openly as formal environment .
Keywords : coffee shop , Participation , Public Opinion
3
PENNDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penelitian ini ingin mengkaji
tentang partisipasi publik informal dalam
bentuk kedai kopi di Kabupaten Bintan.
Studi ini untuk dikaji dan dilihat dari
perspektif, teoritis, dan empiris. Secara
teoritis dalam kajian ilmu administrasi
negara saat ini berkembang paradigma
governance. Salah satu kareteristik dari
governance adalah partisipasi publik dalam
tata kelolah pemerintahan. Partisipasi itu
terdiri dari dua jenis yaitu partisipasi formal
dan partisipasi informal.
Tabel 1.1 Kedai Kopi Dikabupaten Bintan
No Nama-Nama
Kedai Kopi
Yang
Tergolong
Ramai
Nama-Nama
Kedai Kopi
Yang
Tergolong Sepi
1 Hawaii Atak
2 Kawan Lama Santai
3 Iman Amok
Sumber : Pengamatan langsung peneliti di
Lapangan (2015)
. Berdasarkan observasi langsung
peneliti melihat bahwa dikedai kopi terdiri
dari beragai jenis lapisan masyarakat yang
hadirdikedai kopi dari lapisann bawah,
lapisann menengah, dan lapisan atas.
Banyaknya data yang didapat dari
komunikasi antara satu orang dengan yang
lainnya menunjukkan suatu fenomena yang
berkembang dalam masyarakat membentuk
suatu opini-opini yang bisa akan terlahir
dari kedai kopi.
Berbagai macam opini masyarakat
ada yang pro atas isu-isu yang ada, serta ada
yang kontra. Hal tersebut biasa tergantung
dari setiap induvidu masing-masing yang
menanggapi isu-isu yang berkembang
ditengah masyarakat. Adapun penelitian
terdahulu tentang kedai kopi sebagai berikut
:
Berdasarkan uraian di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Kedai Kopi Sebagai Media
Partisipasi (Studi Partisipasi Publik
Informal Dalam Bentuk Kedai Kopi di
Kabupaten Bintan)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas penulis
tertarik untuk meneliti secara mendalam
guna mendapatkan jawaban yang jelas
seperti yang telah dijelaskan bahwa
partisipasi dikedai kopi sangat berperan
dalam pembangunan. Partisipasi merupakan
ruang publik media sebagai
Berdasarkan uraian diatas maka
perumusan masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini :
a. Apa saja isu atau masalah
yang dibahas dikedai-kedai kopi di
Kabupaten Bintan ?
b. Bagaimana bentuk partisipasi
publik dikedai-kedai kopi di
Kabupaten Bintan ?
4
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti
1. Tujuan Penelitian
Sebagai analisis Kedai
kopi sebagai media partisipasi di
Kabupaten Bintan, penelitian ini
diharapkan dapat :
a. Mengetahui apa saja isu
atau masalah yang dibahas
dikedai-kedai kopi di
Kabupaten Bintan.
b. Mengetahui bagaimana
bentuk partisipasi publik
dikedai-kedai kopi di
Kabupaten Bintan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan
akademik
Melalui penelitian yang
dilakukan ini, maka akan
diperoleh masukan atau
referensi bagi peneliti lain yang
ingin melakukan kajian dari
bidang ilmu Partisipasi publik.
b. Kegunaan Praktis
1) Dapat diharapkan menjadi
masukan bagi pemerintah
daerah Kabupaten Bintan.
2) Diharapkan menjadi
referensi bagi pihak yang
akan memperdalam studi
mengenai kedai kopi
sebagai media partisipasi
publik.
D. Fokus Penelitian
1. Partisipasi
Partisipasi adalah
kesadaran mengenai kontribusi
yang dapat diberikan oleh pihak-
pihak tertentu untuk suatu kegiatan
(Bryant dan White, 1982: 205,
dalam Wayu Eko Yudiatmaja).
Perserikatan Bangsa-bangsa (2007:
35) merumuskan partisipasi publik
dan mengindentifikasi dan
mengoleksi isu-isu publik.
2. Ruang Publik
Bagi Habermas (1989)
(dalam Barker, 2004: 380), ruang
publik adalah satu wilayah yang
muncul pada ruang spesifik dalam
“masyarakat borjuis”. Ini adalah
ruang yang memperantarai
masyarakat sipil dengan Negara,
di mana publik mengorganisasi
dirinya sendiri dan di mana “opini
publik” dibangun. Di dalam ruang
ini individu mampu
mengembangkan dirinya sendiri
dan terlibat dalam debat tentang
arah dan tujuan masyarakat.
Jürgen Habermas mendefinisikan
public sphere yaitu :
A domain of our social life
where such a thing as
public opinion can be
formed (where) citizens....
deal with matters of
general interest without
being subject to
5
coercion.... (to) express
and publicize their views.
(Habermas, 1997: 105
dalam Alan McKee, 2005:
4).
Konsep public sphere dari
Habermas mengutamakan
dialogical conception (konsepsi
dialogis) dengan asumsi bahwa
individu-individu datang bersama-
sama ke lokasi yang sama dan
terjadinya dialog satu sama lain,
sebagai peserta yang sama dalam
percakapan face-to-face (Oliver
Boyd-Barret, 1995: 257).
.
E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang akan
dilakukan merupakan penelitian
deskriptif kualitatif bahwa
penelitian deskritif
Sedangkan jumlah sampel dalam
penelitian kualitatif juga tidak
menjadi prioritas karena sampel
dalam penelitian kualitatif, bukan
disebut sampel statistik, tetapi
sampel teoritis, karena tujuan
penelitian kualitatif adalah untuk
menghasilkan teori.
Sedangkan teknik
pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling yaitu
pengambilan data hanya untuk
tujuan tertentu saja. Hal ini sesuai
dengan pendapat Moleong, dkk
dalam Irawan (2006:10) bahwa:
“Penelitian kualitatif tidak
menggunakan sampel acak
melainkan sampel purposif
yaitu sampel yang dipilih
secara sengaja. Sampel
tidak perlu mewakili
populasi. Bahkan istilah
”populasi” itu sendiri tidak
relevan disebut.
Pertimbangan penelitian
sampel bukan berdasarkan
aspek keterwakilan
populasi di dalam sampel.
Pertimbangan lebih kepada
kemampuan sampel
(responden) untuk
memasok informasi
selengkap mungkin kepada
peneliti”.
Informan adalah subjek
yang tahu akan masalah penelitian
dan memberikan data dan
informasi dalam sebuah penelitian.
Dalam penelitian ini pihak-pihak
yang dipilih sebagai informan
adalah :
Tabel 1.3 Informan Penelitian
No Posisi /
Jabatan
Level Analisis
A b c
1 Pemilik kedai-
kedai kopi
Untuk menganalisis
isu yang ada
dibahas dikedai-
kedai kopi.
6
2 Pengunjung
dikedai-kedai
kopi
Untuk menganalisis
isuu yang ada
dibahas dikedai-
kedai kopi.
3 Tokoh
masyarakat
Untuk mengetahui
Sejarah Kedai kopi
di Kabupaten
Bintan.
4 Asisten
pembangunan
atau Staf ahli
Bupati
Untuk mendapatkan
gambaran , apakah
isu-isu, masalah,
masukkan yang
disampaikan
dikedai–kedai kopi
ditindak lanjuti oleh
pemerintah.
5 Anggota
DPRD
Untuk mengetahui
apakah anggota
DPRD juga
memamfaatkan
kedai kopi sebagai
alat untuk
mendapatkan
masukkan dan
apakah isu-isu,
masalah-masalah,
dan masukkan yang
disampaikan oleh
masyarakat
dijadikan bahan
pertimbangan oleh
DPRD dalam
mengambil
keputusan.
6 Akademisi Untuk mengetahui
Fenomena kedai
kopi dari perspektif
dan akademisi.
7 Jurnalis Untuk mengetahui
peranan kedai kopi
dalam membentuk
opini publik.
2. Jenis Data
Jenis data yang dipergunakan
dalam penelitian adalah:
a. data primer, yaitu yang
diperoleh melalui wawancara
pada pihak-pihak yang dipilih
sebagai sumber informasi (key
Informan).
b. data sekunder, yaitu data yang
diperoleh melalui
pengumpulan 3. Teknik dan
pengumpulan data
Dalam penelitian ini,
untuk memperoleh data ,fakta dan
informasi dilapangan, penulis
menggunakan teknik dan alat
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Merupakan kegiatan
pengumpulan data dengan
mengajukan sejumlah
pertanyaan secara lisan
,sistematis,dan langsung oleh
peneliti.
.
b. Observasi
Teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan
pengamatan terlihat agar
mendapat data yang lengkap
dan akurat mengenai kejadian-
kejadian yang terjadi
dilapangan.
7
c. Studi dokumentasi
Data-data dari
sumber penunjang berupa
dokumen-dokumen dan
berbagai sumber lain seperti
alat-alat yang terdapat disana
yang kemudian diolah sesuai
dengan kebutuhan penelitian.
Alat yang digunakan adalah
kamera.
c. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang
penulis dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan
menggunakan model analisis
interaktif. Aktifitas dalam analisis
data, yaitu:
1. Reduksi Data
Merupakan bagian dari proses
analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat
fokus, membuang hal-hal
yang tidak penting dan
mengatur dan sedemikian rupa
sehingga dapat membuat
kesimpulan akhir.
2. Sajian Data
Merupakan hasil rangkaian
informasi, deskriptif dalam
bentuk narasi yang
memungkinkan kesimpulan
riset dapat dilakukan. Sajian
data harus mengacu kepada
rumusan masalah sehingga
dapat menjawab permasalahan
yang diteliti. Penyajian data
dilakukan dengan
mehubunngkan fenomena
yang ditemkan teori dann
penelitian terdahulu.
3. Penarikan Kesimpulan
Dari awal pengumpulan data
peneliti harus sudah
memahami apa arti dari
berbagai hal yang timbul
dengan melakukan pencatatan
peraturan-peraturan, pola-
pola, pernyataan-pernyataan
arahan sebab akibat dan
berbagai proporsi ,
kesimpulan perluu diverifikasi
agar penelitian yang dilakukan
benar dan bisa dipertahankan.
LANDASAN TEORI
A. Partisipasi
Banyak pengertian partisipasi telah
dikemukakan oleh para ahli, namun
pada hakekatnya memiliki makna yang
sama. Partisipasi berasal dari bahasa
Inggris participate yang artinya
mengikutsertakan, ikut mengambil
bagian (Willie Wijaya, 2004:208).
Pengertian yang sederhana tentang
partisipasi dikemukakan oleh Fasli
Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-
202), dimana partisipasi dapat juga
berarti bahwa pembuat keputusan
menyarankan kelompok atau
masyarakat ikut terlibat dalam bentuk
penyampaian saran dan pendapat,
barang, keterampilan, bahan dan jasa.
Partisipasi juga berarti bahwa kelompok
mengenal masalah mereka sendiri,
8
mengkaji pilihan mereka, membuat
keputusan, dan memecahkan
masalahnya. Untuk mendukung
pembahas partisipasi diperlukan kajian
teori mengenai konsep-konsep yang
masuk dalam pembahasan yang diteliti.
Dari definisi tersebut akan dikemukakan
beberapa teori atau konsep mengenai
partisipasi: partisipasi dapat diartikan
sebagai sumbangan, keterlibatan
keikutsertaan warga masyarakat dalam
berbagai kegiatan pembangunan.
Partisipasi adalah suatu gejala
demokrasi dimana orang diikutsertakan
dalam suatu perencanaan serta dalam
pelaksanaan dan juga ikut memikul
tanggung jawab sesuai dengan tingkat
kematangan dan tingkat kewajibannya.
Partisipasi itu menjadi baik dalam
bidang-bidang fisik maupun bidang
mental serta penentuan kebijaksanaan.
Prinsip-prinsip partisipasi
1. Sebagaimana tertuang dalam
Panduan Pelaksanaan Pendekatan
Partisipati yang disusun oleh
Department for International
Development (DFID) (dalam
Monique Sumampouw, 2004: 106-
107) adalah: Cukupan : Semua
orang atau wakil-wakil dari semua
kelompok yang terkena dampak
dari hasil-hasil suatu keputusan
atau proses proyek pembangunan.
1. Kesetaraan dan kemitraan (Equal
Partnership): Pada dasarnya setiap
orang mempunyai keterampilan,
kemampuan dan prakarsa serta
mempunyai hak untuk
menggunakan prakarsa tersebut
terlibat dalam setiap proses guna
membangun dialog tanpa
memperhitungkan jenjang dan
struktur masing-masing pihak.
2. Transparansi :Semua pihak harus
dapat menumbuhkembangkan
komunikasi dan iklim
berkomunikasi terbuka dan
kondusif sehingga menimbulkan
dialog.
3. Kesetaraan kewenangan (Sharing
Power/Equal Powership) :
Berbagai pihak yang terlibat harus
dapat menyeimbangkan distribusi
kewenangan dan kekuasaan untuk
menghindari terjadinya dominasi.
4. Kesetaraan Tanggung Jawab
(Sharing Responsibility : Berbagai
pihak mempunyai tanggung jawab
yang jelas dalam setiap proses
karena adanya kesetaraan
kewenangan (sharing power) dan
keterlibatannya dalam proses
pengambilan keputusan dan
langkah-langkah selanjutnya.
5. Pemberdayaan (Empowerment :
Keterlibatan berbagai pihak tidak
lepas dari segala kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki setiap
pihak, sehingga melalui
keterlibatan aktif dalam setiap
proses kegiatan, terjadi suatu proses
saling belajar dan saling
memberdayakan satu sama lain.
9
6. Kerjasama : Diperlukan adanya
kerja sama berbagai pihak yang
terlibat untuk saling berbagi
kelebihan guna mengurangi
berbagai kelemahan yang ada,
khususnya yang berkaitan dengan
kemampuan sumber daya manusia.
Manfaat Partisipasi menurut
Pariatra Westra (Widi Astuti,
2008:14) manfaat partisipasi adalah
a. lebih mengemukakan
diperolehnya keputusan yang
benar.
b. Dapat digunakan kemampuan
berpikir kreatif dari para
anggotanya.
c. Dapat mengendalikan nilai-
nilai martabat manusia,
motivasi serta membangun
kepentingan bersama.
d. Lebih mendorong orang untuk
bertanggung jawab.
e. Lebih memungkinkan untuk
mengikuti perubahan.
2. Kedai Kopi Sebagai Ruang
Publik
Kedai kopi erat
hubungannya dengan ruang public.
Fungsi kedai kopi tersebut yang
memungkinkannya menjadi ruang
yang dapat dinikmati, ditempati
oleh siapa saja. Fungsi tersebut
menghadirkan kedai kopi menjadi
ruang yang bebas bagi setiap orang.
Bagi Habermas, ruang publik
memiliki peran yang cukup berarti
dalam proses berdemokrasi. Istilah
ruang publik ( public space ) pernah
dilontarkan Lynch dengan
menyebutkan bahwa ruang public
adalah nodes dan landmark yang
menjadi alat navigasi dalam
kota.Gagasan Ruang public
berkembang dengan munculnya
kekuatan civil society.
Dalam hal ini fulsuf jerman,
Jurgen Hebermas dipandang sebagai
penggagas muncul ide ruang publik.
Jurgen Hebermas memperkenalkan
gagasan ruang publik yang pertama
kali melelui bentuk bukunya yang
berjudul “The Structural
Tranformasion of The Public Spere: an
inquire Into a Category of Burjius
Society yang diterbitkan sekitar pada
tahun 1989. Habermas membagi-bagi
ruang publik, tempat para aktor-aktor
masyarakat warga membangun ruang
publik:
1. Pluralitas (keluaraga, kelompok-
kelompok informal,organisasi-
organisasi sukarela dst),
2. Publisitas (media massa, institusi-
institusi kultural, dst),
3. Keprivatan (wilayah perkembangan
individu dan moral),
4. Legalitas ( struktur-struktur hukum
umum dan hak-hak dasar.)
Didalam public sphere akan
terbentuk sebuah public opinion,
dimana biasanya public opinion ini
10
mempengaruhi kebijakan dari negara.
Public opinion merujuk pada kritik
atau kontrol yang dilakukan oleh
masyarakat. Opini personal dari
individu-individu akan menjadi opini
publik melalui partisipasi dalam debat
publik yang bebas dan adil serta
terbuka bagi semua. Salah satu wadah
yang digunakan yaitu kedai kopi.
Negara mempunyai peran dan
otoritas yang besar sehingga kaum
borjuis yang sering bertentangan
dengan negara menjadikan salon dan
Kedai kopi sebagai tempat mereka
untuk melakukan debat kritis rasional
Menurut Habermas
sebagaimana dikutip Oliver Boyd-
Barret (1995), tidak ada aspek
kehidupan yang bebas dari
kepentingan, bahkan juga ilmu
pengetahuan. Struktur masyarakat yang
emansipatif dan bebas dari dominasi
dimana setiap orang memiliki
kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan adalah struktur ideal. Apa
yang ingin disampaikan oleh Habermas
adalah mengenai sistem demokrasi.
Habermas yakin bahwa sebuah ruang
publik yang kuat, terpisah dari
kepentingan-kepentingan pribadi,
dibutuhkan untuk menjamin
tercapainya keadaan ini.
C. Participatory Governance
Dalam arti yang paling abstrak,
pemerintahan adalah konsep teoritis
mengacu pada tindakan dan proses yang
praktek stabil dan organisasi muncul
dan bertahan..
Rhodes (1996, 653)
menyatakan bahwa governance
menegaskan suatu perubahan dalam
makna pemerintahan, yang
menunjukkan suatu proses
pemerintahan yang baru; atau suatu
kondisi yang berubah dari penguasaan
yang tertata; atau metode baru dengan
mana masyarakat diperintah. Tata
pemerintahan yang partisipatif'
(Edwards 2002: 52; Lovan et al 2004;
Osmani 2007; Obligasi et al 2007). Inti
dari tata pemerintahan yang partisipatif
adalah untuk memberikan aktor-aktor
non-pemerintah, baik individu maupun
organisasi, dengan cara untuk benar-
benar dan aktif menjadi bagian dari
proses pengembangan kebijakan.
Dalam sebuah artikel di
pemerintahan partisipatif Osmani
(2007), mendefinisikan "partisipasi
efektif dimana Semua pemangku
kepentingan yang relevan mengambil
bagian dalam proses pengambilan
keputusan dan juga mampu
mempengaruhi keputusan dalam arti
bahwa pada akhir proses pengambilan
keputusan semua pihak jatuh bahwa
pandangan dan kepentingan mereka
telah diberikan pertimbangan bahkan
11
jika mereka tidak selalu dapat memiliki
cara mereka (2007: 1).
Governance Partisipasi
menunjukkan bentuk pemerintahan di
mana aktor-aktor non-pemerintah
(biasanya warga) diberi wewenang
untuk menggunakan sumber daya
negara untuk membuat keputusan
tentang hal-hal yang secara langsung
terkait.
Berbagai karakteristik dari
good governance yang fundamental
yaitu:
1. Akuntabilitas
Para pembuat keputusan dalam
pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat bertanggung jawab
kepada publik dan lembaga
stakeholders. Atau bisa dikatakan
sebagai pertanggungjawaban
pejabat publik terhadap masyarakat
yang memberinya kewenangan
untuk mengurusi kepentingan
mereka.
2. Keterbukaan
Affan Gaffar menegaskan bahwa
untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa sesuai
dengan cita-cita Good Governance,
seluruh mekanisme pengelolaan
negara harus dilakukan secara
terbuka.
3. Partisipasi
Setiap warga negara mempunyai
suara dalam pembuatan keputusan,
baik secar langsung maupun
melalui institusi legitimasi yang
mewakili kepentingannya.
4. Tertib hukum
Kerangka hukum harus adil, dan
dilaksanakan tanpa perbedaan,
terutama hukum hak asasi manusia.
5. Daya tanggap
Asas responsif adalah bahwa
pemerintah harus responsif
terhadap persoalan-persoalan
masyarakat. Pemerintah harus
memahami kebutuhan
masyarakatnya, jangan menunggu
mereka menyampaikan
keinginannya, tetapi mereka secara
pro aktif mempelajari dan
menganalisa kebutuhan-kebutuhan
masyarakat.Orientasi
konsensusAsas ini menyatakan
bahwa keputusan apapun harus
dilakukan melalui proses
musyawarah melalui konsensus.
Paradigma ini perlu dikembangkan
dalam konteks pelaksanaan
pemerintahan, karena urusan yang
mereka kelola adalah persoalan-
persoalan publik yang harus
dipertanggungjawabkan kepada
rakyat.
6. Keadilan
Clean and Good Governance
Dua bentuk pemerintahan
partisipatif telah mendapat liputan
empiris berguna :
1. Kemitraan dalam penyediaan
layanan
12
2. Pembuatan kebijakan multi-
aktor .
Pada dasarnya bahwa organisasi
pemerintahan akan bekerja lebih baik
jika anggota-anggota dalam struktur
diberi kesempatan untuk terlibat secara
intim dengan setiap keputusan
organisasi.
Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu :
1. Keterlibatan aparat melalui
terciptanya nilai dan komitmen
diantara para aparat agar
termotivasi dengan kuat pada
program yang diimplementasikan,
2. Keterlibatan publik, dalam desain
dan implementasi program.
Suatu partisipasi dibutuhkan
dalam memperkuat demokrasi
meningkatkan kualitas dan efektifitas
layanan public.
Dalam mewujudkan kerangka
yang cocok bagi partisipasi perlu
dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu
1. Partisipasi melalui institusi
konstitusional(referendum, voting)
dan jaringan civil society(inisiatif
asosiasi)
2. Partisipasi individu dalam proses
pengambilan keputusan civil
society sebagai service provider
3. Lokal kultur pemerintah
4. Faktor-faktor lainnya, seperti
transparansi substansi proses
terbuka dan konsentrasi pada
kompetensi.
Asumsi dasar dari partisipasi
adalah “semakin dalam keterlibatan
individu dalam tantangan berproduksi,
semakin produktif individu tersebut.”
Ada 2 bentuk kegiatan :
1. Mendorong partisipasi secara
formal melalui komite atau dewan,
yang mendorongmasyarakat
komunitas lokal untuk memberikan
pandangan mereka tentang isu-isu
kebijakan yang akan mempengaruhi
pekerjaan maupun kesejahteraan
mereka.
2. Mendorong partisipasi tanpa
institusi Partisipasi sangat berguna
bagi pemerintah dalam proses
pembuatan keputusan fokus
pemerintah adalah pada
memberikan arah dan mengundang
orang lain untuk berpartisipasi.
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Kabupaten Bintan
Kabupaten bintan sebelumnya
merupakan kabupaten Kepulauan Riau.
Kabupaten Kepulauan Riau telah
dikenal beberapa abad yang silam tidak
hanya di nusantara tetapi juga di
mancanegara. Wilayahnya mempunyai
ciri khas teridiri dari ribuan pulau besar
dan kecil yang tersebar di Laut Cina
Selatan, karena itulah julukan
Kepulauan "Segantang lada" sangat
tepat untuk menggambarkan betapa
banyaknya pulau yang di daerah ini.
13
B. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Kabupaten Bintan
Kabupaten Bintan terletak
antara 0”6’17” Lintang Utara –
1”34’52” Lintang Utara dan 104”12’47”
Bujur Timur disebelah barat –
108”2’27” Bujur Timur disebelah
Timur. Daerah Kabupaten Bintan
merupakan bagian dari paparan
kontinental yang terkenaldengan nama
“Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang
terbesar didaerah ini meupakan sisa-sisa
erosi atau pencetusan daerah daratan pra
tersier, wilayah membentang dari
Semenanjung Malaysia dibagian Utara
Sampai Pulau Bangka dan Belitung
dibagian Selatan.
Daerah Kabupaten Bintan
berbatasan dengan :
- Utara : Kabupaten Natuna
- Selatan : Kabupaten Lingga
- Barat : Tanjungpinang dan kota
Batam
- Timur : Provinsi Kalimantan
Barat.
C. Sejarah Kedai kopi di Indonesia
dan Pulau Bintan
Kopi memiliki istilah yang
berbeda-beda. Pada masyarakat
Indonesia lebih akrab dengan sebutan
kopi, di Inggris dikenal coffee, Prancis
menyebutnya cafe, Jerman
menjulukinya kaffee, dalam bahasa
Arab dinamakan quahwa.
Perkembangan Warung Kopi di Bintan
sudah dimulai sejak tahun 1920, oleh
Kedai Kopi Harum dan Kedai Kopi
Barek Belakang. Kemudian Kedai Kopi
Hawaii menyusul sekitar tahun 1967.
Sejak di Bintan masih zaman
pendudukan Jepang hingga ke era
keemasan zaman dollar, dominan tema
obrolan yang ngopi adalah
permasalahan sosial ekonomi. Pada
masyarakat Bintan, khususnya
Kecamatan Bintan timur, kemunculan
warung kopi lebih banyak dikaitkann
dengan masuknnya ekonomi kapatalis
dengan pembukaan perusahaan Aneka
Tambang.
D. Kondisi Terkini Kedai Kopi di
Kabupaten Bintan
Pulau Bintan begitu berjamurnya
jumlah kedai kopi berkembang pesat di
kabupaten khususnya. Keberadaan
kedai kopi di Kabupaten Bintan semakin
tahun semakin bertambah. Kedai kopi di
Kabupaten Bintan cepat dikarenakan minat
dan kebiasaan dari masyarakat Bintan. Kedai
kopi merupakan sebuah tempat merujuk
kepada sebuah organisasi yang secara
esensial menyediakan kopi atau minuman
panas lainnya. Warung-warung kopi banyak
memberikan fuungsi sebagai pusat-pusat
interaksi sosial: warung kopi dilihat
memberi kesempatan kepada anggota-
anggota sosial untuk berkumpul, berbicara,
menulis, membaca, menghibur satu sama
lain, atau membuang waktu, baik secara
individu atau dalam kelompok kecil.
14
KEDAI KOPI SEBAGAI MEDIA
PARTISIPASI
(Studi Partisipasi Pubik Informal dalam
Bentuk
Kedai Kopi di Kabupaten Bintan)
A. Kareteristik Informan
Menurut Sugiono (2013:216)
dalam penelitian kualitatif tidak
menggunakan populasi, karena
penelitian kualitatif berangkat dar kasus
tertentu yang ada pada situasi sosial
tertentu dann hasil kajiannya tidak akan
diberlakukan kepopulasi, tetapi
ditransferkan ke tempat lain pada situasi
sosial pada kasus yang dipelajari.
Sampel dalam bukan dinamakan
responden, tetapi dinamakan nara
sumber, atau partisipan, informan,
teman dan guru dalam penelitian.
Sampel dalam penelitian kualitatif, juga
bukan disebut sampel statstik, tetapi
sampel teoriti karena tujuan penelitian
Kualitatif, juga sebelum membahas
mengenai informan peneliti, maka
terlebih dahulu akan dikemukan
kareteristik respoden yang menjadi
sampel dalam penelitian ini.
a. Kareteristik informan
berdasarkan jabatan/
profesi/pekerjaan.
Pada karakter ini informan
dikelompokkan sebagai Pemilik Kedai
Kopi 6 orang (35%), Pengunjung
dikedai-kekedai Kopi 6 orang (35%),
Tokoh masyarakat 1 orang (6%), Staf
Ahli Bupati 1 orang (6%), Anggota
DPRD 1 orang (6%), Akedemisi (6%),
Jurnalis 1 orang (6%), total nya17orang.
Perspektif dari deskripsi ini dapat dilihat
pada tabel IV.1 di bawah ini.
b. Karakteristik informan
berdasarkan jenis kelamin.
Pada karakter ini informan
dikelompokkan sebagai kelamin laki-
laki 17 orang (17%), dan perempuan
(0%) totalnya 17 orang.
c. Karakteristik Berdasarkan Umur
Karakteristik informan
berdasarkan Umur 20 hingga 30
berjumlah 1 orang (6%), 31 hingga 40
berjumlah 4 orang (24%), dan 41
hingga 50 12 orang (71%).
d. Karakteristik Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Pada karakter ini informan
dikelompokkan sebagai SD 3 orang
(18%), SMP 1 Orang (6%), SMA 5
orang (29%), Diploma 1 orang (6%), dan
Sarjana 7 orang (41%).
e. Karakteristik Berdasarkan
Pekerjaan
Pada karakter ini informan
dikelompokkan sebagai PNS 2 orang
(12%), Pennsiun 4 orang (24%),
Wirausaha 7 orang (41 %), dann profesi
lainnya 4 orang (24%).
. B. Analisa
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti terhadap
pemilik kedai kopi, pengunjung,
akedemisi, tokoh masyarakat,
15
jurnalis,anggota DPRD, dan Staf ahli
bupati. Sebagai key informan adalah
pemilik kedai kopi terramai yaitu
kedai kopi hawaii, dan berjumlah 16
orang tersebut sebagai informan.
Pembicaraan-Pembicaraan diwarung
kopi memang terbuka, tanpa keputusan,
tetapi buka tidak memiliki pengaruh
dalam proses pengambilan politik.
Untuk melihat Kedai kopi seagai media
partisipasi, harus mendesus isu-isu
yang berkembang ditengah masyarakat
di Kabupaten Bintan maka dapat kita
melihat sebagai berikut :
1. Politik
Keterkaitan situasional pada objek
penelitian ini terhadap teori politik
adalah kedai kopi sebagai ruang publik
telah menjadi media untuk membentuk
public opinion, dimana public opinion
dapat mempengaruhi kebijakan negara.
Masyarakat sedang membicarakan apa
yang sedang hangat terjadi di Kabupaten
Bintan yaitu masalah Pilkada yang lagi
menjadi topik pembicaraan, Masyarakat
sebagai isu-isu publik yang beredar
ditengah—tengah masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi peneliti
menyimpulkan bahwa isu-isu yang
dibicarakan adalah isu-isu politik Serta
Ruang Publik dikedai kopi membetuk
satu opini-opini yang didalam membahas
tentang partai politik, hal tersebut
membuktikan bahwa ruang publik
sebagai wadah pengontrol pemerintahan
serta wadah beredarnya informasi-
informasi publik.
1. Sosial dan Budaya
Sosial budaya adalah segala sesuatu
atau tata nilai ang berlaku dalam
sebuah masyarakat yang menjadi ciri
ikhas dari Masyarakat tersebut. Opini-
opini masyarakat cepat berkembang
ditengah masyarakat salah satunya
tentang masalah sosial dan budaya
yang berada di tengah masyarakat.
Kemudiann mewawancarai informan
berinisial “HS” mengatakan bahwa:
“Ya mungkin berfariasilah
mungkin dia ada janji ketemu di
kedai kopi, ngobrol dikedai lebih
leluasa, tapi kebanyakan beda
dulu sampai sekarang itu beda,
bedanya kalau orang dulu ini kan
urusin dinas pun di kedai kopi
tapi kalau sekarang kan kalau
peraturan – peraturan pemerintah
daerah bidang penindakan bidang
sangsi mereka mungkin
membatasi, jadi pada waktu
istirahat mereka tidak boleh
membahas dinas di kedai kopi ya
kan dan hal – hal yang mendesak,
jangankan itu diwaktu jam
istirahat kan kita makan, dikedai
kopi itukan ada jual makanan ada
jual minuman. Ya tapikan kedai
kopi kedai kopi kan banyak.
Contohnya macam kedai kopi
hawai ini kenapa orang macam
saya ini jarang ngopi di tempat
lain di kedai kopi hawai ini ….
16
Ada – ada kepuasannya sendiri
ada rasa kepuasaannya juga”.
(Senin, 31-08-2015)
Berdasarkan informan berinisial
“S”mengunngkapkan:
“Oh... macam – macam
ngawur aja”. (Senin, 31-8-2015)
Berdasarkan observasi penulis
ditemukan kan banyak keluh kesah yang
terjadi dibidang sosial dan budaya yang
membuat opini-opini publik yang
beredar dikedai kopi. Dibidang sosial
dan budaya ini mereka hanya mencerita
mereka bersosialisasi terhadap rekan-
rekannya dikedai kopi. Sebagaimana
manusia sebagai mahluk sosial. Hal ini
yang mencakup hal sosial dan budaya,
serta merupakn ciri budaya dari
Mayarakat Bintan yang sering Mengopi
sesama temann-temannya. Masalah
sosial dan budaya tidak ada batasnya
yang mencakup masalah keluarga, serta
yang terjadi didaerah sekitar.
Serta penelitian hubungan dengan
ruang publik yaitu tentang bagaimana
hubungan sosial antar pengunjung kedai
kopi yang sering ngopi disitu. Tidak ada
perbedaan disana antara semua ras,
golongan, jenis kelamin, profesi dan
suku tidak ada membuat beda atara
induvidu masyarakat.
2. Berdasarkan dari observasi peneliti
menyimpulkan bahwa dikedai kopi
membentuk suatu hubungan sosial
antara induvidu masyarakat.
Ekonomi
Perilaku manusia dalam memilih
dan menciptakan kemakmuran. Inti
masalah ekonomi adalah adanya
ketidakseimbangan antara kebutuhan
manusia yang tidak terbatas dengan
alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya
terbatas. Permasalahan tersebut
kemudian menyebabkan timbulnya
kelangkaan. Ekonomi merupakan
masalah yang banyak timbul ditengah
masyarakat. Berdasarkan hasil dari
mewanwacarai bermacam-macam
informan dapat simpulkan bahwa
berdasarkan hasil peneliti
menyimpulkan bahwa Masalah
ekonomi yang dihadapi Bintan tidak
hanya dirasakan didaerah tetapi krisis
ekonomi merupakan masalah Nasional.
Dengan banyak masyarakat duduk-
duduk dikedai kopi Serta sebagai
sirkulasi keuangan bagi pemilik kedai
kopi menambah income.
Dari berbagai macam isu-isu yang
berada ditengah-tengah kedai kopi
membentuk suatu opini publik. Kedai
kopi merupakan satu wadah yang
mempertemukan berbagai usia, latar
belakang, suku, agama, dan profesi.
Sebagai ruang publik, Kedai kopi
berfungsi sebagai pusat informasi,
media sosialisasi, dan serta bagi
masyarakat Bintan. Diwarung kopi
masyarakat duduk-duduk, mengobrol
dan membicarakan apa yang menjadi
perhatian. Masalah-masalah yang
dirasakan berupa isu-isu masalah
17
politik, isu-isu masalah sosial dan
masalah isu-isu ekonomi. Sangat lah
bervariatif masalah yang timbul
ditengah masyarakat Bintan. Yang
mendominasikan isu-isu masalah yaitu
isu-isu politik. Yang mana masyarakat
Bintan sedang demam Pilkada.
Berdasarkan observasi peneliti Dikedai
kopi mereka saling menjagokan
kandidatnya serta menjatuhkan lawan.
Hal ini yang membuktikan
bahwa kedai kopi sebagai ruang
publik, semua lapisan masyarakat
dapat menikmati ruang publik
tersebut dan bisa mengawasi suatu
kebijakan pemerintahan. Masalah-
masalah yang timbul dikedai kopi
banyak sekali sehari, pemerintah
dalam melakukan formulasi
kebijakan seharusnya melakukan
dikedai kopi agar masyarakat
menyampaikan opini tanpa adannya
rasa takut dengan suasana formal
serta apa yang menjadi keingian
masyarakat terwujud tepat sasaran
karena yang merasakan dampak dari
kebijakkan itu rakyat.
Didalam public sphere akan
terbentuk sebuah public opinion,
dimana biasanya public opinion ini
mempengaruhi kebijakan dari negara.
Public opinion merujuk pada kritik
atau kontrol yang dilakukan oleh
masyarakat. Opini personal dari
individu-individu akan menjadi opini
publik melalui partisipasi dalam debat
publik yang bebas dan adil serta
terbuka bagi semua. Salah satu wadah
yang digunakan yaitu kedai kopi.
Kebijakan publik dibuat bukannya
tanpa maksud dan tujuan, namun
kebijakan publik dibuat untuk
memecahkan masalah publik
masyarakat yang beraneka ragam
bentuk dan intesitasnya. Tidak semua
masalah publik yang dapat
meggerakkan orang yang
memikkirkanya dan mencari solusi
yang dapat melahirkan sebuah
kebijakkan publik.
2. Bentuk Partisipasi
publik dikedai kopi
Menurut Nelson dalam
(Tangkilisan, 2005:323)
menyebutkan bahwa ada dua bentuk
partisipasi yaitu:
a. Partisipasi Vertikal
a. Partisipasi Vertikal adalah
Suatu bentuk kondisi tertentu dalam
masyarakat yang terlibat di dalamnya
atau mengambil bagian dalam suatu
program pihak lain, dalam hubungan
mana masyarakat berada sebagai
posisi bawahan. Hal ini terjadi bahwa
kedai kopi tempat interaksi antara
pemerintah daerah dan masyarakat.
Berbagai interaksi yang terjadi
dikedai kopi antara pejebat – pejabat
daerah dengan masyarakat yang
dibicarakan dari aspek sosial,
ekonomi, dan budaya.
Dimana masyarakat menjadi
posisi bawah yang menjadi
mengomentari masalah-masalah yang
18
ada di Bintan dan sekitarnya.
Masyarakat memiliki hak untuk
menanggapi sebagai hak mereka
warga negara. Opini-opini
masyarakat membentuk dikalangan
kedaikopi sebagai ruang publik yang
bebas untuk siapa saja. Dikedaikopi
beragam profesi atau pekerjaan
hingga terbuka luas bagi semua
lapisan masyarakat. Salah satunya
masyarakat kalangan bawah,
menengah,dan kalangan atas. Salah
satunya ada pejabat daerah misalnya
anggota DPRD yang hadir dikedai
kopi . Masyarakat bisa secara
langsung bertemu dengan Anggota
DPRD secara langsung dikedaikopi.
Berdasarkan hasil mewawancarai
Anggota DPRD berinisial “HA”
mengatakan bahwa:
“Insyaallah...Ada beberapa hal
yang saya ketahui. Nah tadi saya
datang kekedai kopi diajakkawan
saya ketua Pimlur kelurahan
sungai nam. Dia
menginformasikan bahwa sungai
nama ada masalah masyarakat
terbelakang yang tidak tersentuh
kebijakkan-kebijakan pemrintah
yang seharusnya didapatkan.
Makannya saya langsung
datang,oh..ayok kita langsung
lihat. Membuktikan Ya insya allah
kita akan pull up”. (Minggu, 25-
07-2015).
Hal ini membuktikan bahwa opini
masyarakat yang berada dikedai kopi
apalagi masalah kebijakan pasti akan
ditindak lanjuti oleh pemerintah.
Selanjutnya hasil wawancarai
Mantan Anggota DPRD berinisial
”SA” mengatakan bahwa:
“Banyak sekali apalagi saya mantan
anggota DPRD. Salah satu
contohnya mereka mengeluh
dengan keadaan jalan yang
berlobang-lobang ya mereka minta
lah,tolong lah pak dewan jalan kita
ini tidak diaspal jalan kita ini
berlubang-lubang begitu begini
akhirnya kita ini dengan begitu kita
tau tanpa kita turun kita dah tau kita
lanjuti sampai DPR sekarang pasti
ada begini”. (Rabu, 09-08-2015)
Berdasarkan observasi penelitian
kedai kopi tempat interaksi antara
pemerintah daerah dan masyarakat.
Tidak ada pembeda disana antara
kalangan atas dan kalangan bawah
saat duduk dikedai kopi.
Berdasarkan kesimpulan dari
peneliti bahwa di kedai kopi
masyarakat berbicara tentang
masalah pubik dengan santai tanpa
ada rasa takut berbeda dengan
disituasi formal. Berdasarkan hasil
wawancara mantan Anggota DPRD
banyak sekali informasi yang
didapatkan dari masyarakat kedai
kopi ditindak lanjuti opini mereka
misalnya jalan rusak dan lain-lain.
Anggota DPRD senang tanpa turun
19
langsung kelapangan sudah tau apa
masalah yang ada didaerah sekitar
itu. Hal ini membuktikan kedai kopi
termasuk ada interaksi dikedai kopi
antara pejabat daerah dan
masyarakat biasa. Dikedai kopi
terjalin berbagai macam jenis suku,
ras, agama, profesi, pekerjaan dan
jenis kelamin tidak ada pembeda
kesetaraan kedudukan terjadi dikedai
kopi masyarakat leluasa bercerita
menyampaikan keluhan dikedai kopi.
Dikedai kopi tidak ada perbedaan
antara profesi dan status sosial. Dari
opini publik akan terbentuknya suatu
kebijakan publik. Tetapi masalah –
masalah publik bisa menjadi satu
kebijakkan publik jika:
a. Mempunyai dampak besar bagi
semua orang
b. Ada bukti yang meyakinkan,
agar anggota legislatif mau
memperhatikann hal tersebut,
c. Ada pemecahann masalah yang
mudah dipahami terhadap
masalah yang terjadi.
Berdasarkan hasil
pengamatan peneliti dapat
disimpulkan bahwa hubungan
masyarakat dengan pemeritahan
yang terjadi, karena pejabat daerah
yang hadir kekedai kopi karena
tidak tahan masyarakat minta
bayaran kopi terus menerus.
2. Partisipasi horizotal
Partisipasi horizotal adalah partisipasi
di antara masyarakat sebagaisat keseluruhan
denga pemeritah, dalam hbungan dimana
masyarakat berada pada posisi sebagai
pengikut atau klien. Pada partisipasi ini
terjadi interaksi antara masyarakat dan
masyarakat. Terjalin pertukaran informasi-
informasi publik. Partisipasi horizotal
terbentuk untuk partisipasi informal
bagaimana masyarakat telah menyampaikan
aspirasinya tanpa ada rasa takut berbeda
dengan terjadi pada situasi formal misalnya
Musrembang masyarakat tertentu yang dapat
hadir diacara tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan
informan berinisial “AK” mengatakan
bahwa:
“Ya.. ngobrol-ngobrol
lah..sesama kawann-kawanya kerja
sambil ngopi bersantai”. (Jumat, 31-
07-2015)
Dalam hal ini tidak ada
perbedaan antara profesi dan status
sosial seseorang saat berada dikedai
kopi. Masyarakat saling berinteraksi
membicarakan apa yang mereka
bicarakan tentang topik-topik terkini.
Berdasarkan hasil
observasi peneliti partisipasi
horizontal terletak dari masyarakat
dan masyarakat. Opini publik sama
terukur dari masyarakat dan
masyarakat tanpa adanya peredaan
Profesi dan status sosial.
Selanjutnya berdasarkan
hasil pengamatan langsung dan
observasi penulis dapat simpulkan
20
bahwakan bahwa isu-isu yang
dibicarakan adalah masalah politik
yang mewarnai pembicaraan yang
ada dikedai kopi dan bentuk
partisipasi yang sering terjadi
dikedai-kedai kopi yaitu partisipasi
horizonntal dimana komunikasi yang
terjadi antara masyarakat dan
masyarakat rutin terjadi. Masyarakat
bebas mengutarakan opini-opini yang
sedang hangat dibincangkan dikedai-
kedai kopi tanpa adanya rasa takut
tidak tebuka seperti dilingkungan
formal.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Sebagaimana hasil dari analisa
yang mengacu dari informasi-informasi
yang didapat dari key informan dan
informan serta pengamatan langsung,
maka penulis membuat beberapa
kesimpulan yang merupakan jawaban
dari perumusan masalah. Adapun
kesimpulan dalam penelitian ini yaitu
Kedai kopi sangatlah berpartisipasi
dalam ruang publik sangat lah positif
karena kedai kopi sebagai ruang publik
dan tidak membeda-bedakan
masyarakat dari segi induvidualis.
2. Bahwa isu-isu yang dibicarakan
adalah isu-isu politik, ekonomi, dan
sosial. Serta Ruang Publik dikedai kopi
membentuk satu opini-opini yang
didalam membahas tentang partai
politik, hal tersebut membuktikan
bahwa ruang publik sebagai wadah
pengontrol pemerintahan serta wadah
beredarnya informasi-informasi publik.
3. Bahwa dikedai kopi membentuk suatu
hubungan sosial antara induvidu
masyarakat, tidak ada pembeda
masyarakat antara lapisan masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan hasil peneliti
menyimpulkan bahwa Masalah ekonomi
yang dihadapi Bintan tidak hanya
dirasakan didaerah tetapi krisis ekonomi
merupakan masalah Nasional. Dengan
banyak masyarakat duduk-duduk dikedai
kopi Serta sebagai sirkulasi keuangan
bagi pemilik kedai kopi menambah
income.
5. Bentuk partisipasi yang terjadi yaitu
partisipasi Horizonntal dimana
komunikasi masyarakat terjadi dikedai
kopi.
2. SARAN
Hendaknya kedai kopi
mempertahakan dampak yang tercipta
secara otomatis sebagai budaya yang
tidak mengkotak-kotakkan masyarakat
umum da hendaknya kedai kopi tidak
megembangkan usahanya ,menginovasi
usahanya kearah mordenisasi yang
cenderng menjauhkan pelanggan dari
masyarakat ekonomi bawah.
Tidak tutup kemungkinan
Kedai kopi seharusnya membuat forum
atau lesehan tersendiri agar masyarakat
ingin berdiskusi lebih nyaman serta
kedai kopi mempunyai komunitas yang
secara langsung menjembatani aspirasi
masyarakat serta ada komunikasi antara
21
pejabat daerah dan masyarakat secara
rutin agar tersalurkannya aspirasi
masyarakat membentuk suatu opini
publik yang tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
Arseinten, Sherry. 1969. A Ladder Of
Citizen Participation. American
Institution Planning Journal, 35(4)
: 216-224.
Creighton, J. L. 1992. Involving Citizen In
Community Decision Making.
Washington ,D. C : Program For
Community Problem Solving,
National League Of Citizen.
James L, Creighton . 2005. The Public
Participation Hanbook. California:
Los Gatus.
Hebermas, Jurgen. 1991. The Structural
Transformation of The Public
Sphere an Iqury into aCategory of
Bourgeois Society. Cambridge,
Massachusetts : MITPress.
Kim, Pan Suk, et. Al. 2005. Special Report:
Toward Participatory And
Transparent Governance: Report
On the Sixht Global Forum An
Refenting Governance.Public
Administration Review, 65(6) : 646-
654.
Rosener, Judy B. 1978. Citizen Participation
Can We Measure Its Effectiveness
?. Public Administration
Review,38(5): 457-463
Rhodes, R.A.W., dan Bevir, Mark. 2008.
Authors response: politics as
cultural practice. Political Studies
Review (Wiley Online),6 (2): 170–
177.
Sugiono. 2006. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: PT.ALFEBETA.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005.
Manajemen Publik Jakarta, Grasindo.
Thoha, Miftah, 1998, Deregulasi dan
Debirokratisasi dalam upaya meningatkan
Mutu Pelayanan Masyarat, Dalam
Pembagunan Administrasi Di Indonesia,
Pustaka LP3ES, Jakarta.
Yudiatmmaja, Wayu Eko, 2013, Negara
Masyarakat Sipil dan Kebijakkan Publik,
Capiya Publishig, Yogyakarta.
Bintan Dalam Angka. 2013, BPS.
Sumber internet:
http://sejarahbangsaindonesia.blogd
etik.com/2011/03/27/sejarah-kopi/
(Pada 13 Agustus 2015 pukul 19.30
Wib)
http://nationalgeographic.co.id/berit
a/2014/03/kopitiam-kedai-kopi-
pusaka-budaya-cina (Pada13
Agustus 2015 pukul 19.00 Wib)
http://ikalestarii.blogspot.com/2009
/02/jurgen-habermas-public-sphere-
ruang.html (tanggal 19 Agustus
2015 pukul 20.00 Wib)
http://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab
%202%20-05101241004.pdf
(Pada tanggal 22 Agustus 2015
pukul 17.03 Wib)