KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI 2017 - 2022 · 2019-08-18 · komponen instalasi listrik dan...

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMAHI UTARA

KOTA CIMAHI 2017 - 2022

KECAMATAN CIMAHI UTARA

Jl.Serut No.12 (022) 6654591 Cibabat, Cimahi 40513Telp. (022) 6654591Fax (022) 6654274 Psw. 125/113 Kota Cimahi 40513,

email :[email protected]. website : cimahiutarakec.cimahikota.go.id

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimahi Utara

Kota Cimahi

NoRealisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Roda 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Roda 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-

Terpenuhinya penyediaan pelayanan jasa surat menyurat

Terpenuhinya penyediaan sumber daya air, telepon, listrik

Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah

Tepenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional

Tersusunnya dokumen RKA, DPPA, Renstra dan Renja

Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan dan bahan pembersih untuk gedung kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana :- Komputer- Printer- Mesin Tk- AC- Mesin Fax- Telepon- PABX

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Target NSPK

Target IKK



12100% - 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

13

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42.92% 28.75% 100% 100% 100% 42.92% 28.75% 100% 100%

15

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16

100% - - - - 100% - - - - - - - - - -

17 Tersedianya mebeulair :

- Kursi tamu 100% 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -

100% 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% -

- Kursi lipat 100% - - - - - - - - - - - - - - -

- Loker 100% - - - - - - - - - - - - - - -

- Kursi kerja 100% - 100% - - - - 100% - - - - 100% - - -

- Kursi rapat 100% - 100% - - - - 100% - - - - 100% - - -

- Meja kerja 100% - - - - - - - - - - - - - -

- Kitcen set dan perlengkapan 100% - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -

18

- White Board 100% 100% - - - 100% - - - 0% 100% - - - -

- AC 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100%

- Proyektor 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100%

- Layar Proyektor 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100%

- Filing Cabinet 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Penghancur Kertas 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Komputer/PC 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

- Laptop 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Printer 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

- Handy Cam 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Scanner 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Camera Digital 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Running Text 100% - 100% - - - - 100% - - 100% - 100% - - -

- TV 100% - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% - - 100% 100% -

- CCTV 100% - 100% - - - - 100% - - 0% - 100% - - -

Terpenuhinya penyediaan bahan-bahan logistk kantor

Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya keamanan gedung kantor dan rumah dinas Kecamatan Cimahi Utara

Tersedianya Asuransi untuk Pegawai Non PNS Kecamatan Cimahi Utara

- Partisi dan penataan ruangan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana :


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Target NSPK

Target IKK



18

- Kulkas 100% - 100% - - - - 100% - - 0% - 100% - - -

- Genset 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Jaringan Simanda 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Jaringan Intranet 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Gorden 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Monitor 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Prasarana Olah Raga 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Software Computer 100% - - - - - - - - - 0% - - - - -

- Sepeda Motor 100% - 100% - - - - 100% - - 0% - 100% - - -

- UPS 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

- Audio Conference 100% - - 100% - - - - 100% - 0% - - 100% - -

- Peralatan Makan dan Minum 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

- Rak 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - - -

- Meja Kerja 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Meja Komputer 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Kursi Kerja 100% - - - 100% - - - - - 0% - - - 0% -

- Peralatan Masak 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Meja Rapat 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

- Mikrophone Meja Rapat 100% - - - 100% - - - - 100% 0% - - - 100% -

- Air Cooler 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% -

- Kursi Susun 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Backdrop Aula 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Partisi 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Tabung Pemadam Kebakaran 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Bendera/Umbul-umbul 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Podium 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Keyboard 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Mouse 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Home Theatre 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Sound System 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Canopy 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Neon box 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Radio 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Mesin Abesn 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Kursi Pelayanan 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

- Kursi Pejabat 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

19100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala

Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Target NSPK

Target IKK



21100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

23100% 100% 100% 100% - - 100% - - - - 100% 0% 0% - -

24100% 100% 100% 100% - - 100% - - - - 100% 0% 0% - -

25

100% 100% 100% 100% - - 100% - 84% - - 100% 0% 84% - -

26 Terbinanya pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 80% 84.44% 100% 100% 84% 80% 84.44% 100%

27100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

31

100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

32

100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

33

100% 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -

Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala :

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala

Tersedianya pakaian dinas harian beserta kelengkapannya

Tersedianya pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pengadaan pakaian batik tradisional dan pakaian olahraga

Tersusunnya LAKIP, bahan LPPD dan bahan LKPJ

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya Profil Kecamatan dan Kelurahan

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Ruang di Wilayah Kecamatan Cimahi Utara

Terselenggaranya Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan Cimahi Utara, tersedianya dokumen rencana pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Target NSPK

Target IKK



34

100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

35

100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

36

100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

37

100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

38 Terlaksananya Pembinaan Linmas

100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

39

100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

40

100% - 100% - - - - 100% - - - - 100% - - -

Terselenggaranya FGD dan Musrenbang Partisipatif

Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Cimahi Utara

Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Cimahi Utara

Terfasilitasinya perijinan UMK di wilayah Kecamatan Cimahi Utara

Terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cimahi

Terlaksananya Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 serta terlaksananya 1 kali kegiatan sosialisasi Pemilu


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Target NSPK

Target IKK



41

100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

42

100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

43

100% - - - - 100% - - - - - - - - - 0%

44

100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

45

- Sub Giat Pembinaan Linmas 100% 100% 100% 100% - - -

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Sub Giat PHBA dan PHBN 100% 100% 100% 100% - - -

- Sub Giat Fasilitasi Kelembagaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% - - -

46

100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

Cimahi, Juni 2018

CAMAT CIMAHI UTARA

Terlaksananya PHBA (Maulid Nabi, Isra Miraj dan Halal Bihalal) dan PHBN (HUT Kota, HAN dan HUT RI)

Meningkatnya peran dalam Reformasi Birokrasi pemerintah

Terlaksananya Pembangunan Bidang Pemberdayaan masyarakat

Tersusunnya Profil Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya partisipasi warga Kecamatan Cimahi Utara dalam pembangunan

- Sub Giat lomba-lomba Evaluasi Kinerja

- Sub Giat Sosialisasi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Kecamatan Cimahi Utara


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Target NSPK

Target IKK



HENDRA GUNAWAN, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cimahi Utara

Kota Cimahi

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH 2,284,270,972 2,478,952,324 2,645,276,797 3,065,194,953 16,332,195,727 2,221,317,159 2,317,013,541 2,295,216,750 2,808,131,124 15,424,895,200 96.72% 94.12% 89.27% 92.94% 94.37% 115.98% 118.75%

Belanja Tidak Langsung 1,510,868,972 1,602,752,324 1,785,822,797 1,900,944,953 7,879,509,279 1,485,861,566 1,472,921,834 1,466,652,050 1,661,948,440 7,263,465,660 98.34% 91.90% 82.13% 87.43% 92.18% 84.61% 87.27%

Belanja Langsung 773,402,000 876,200,000 859,454,000 1,164,250,000 8,452,686,448 735,455,593 844,091,707 828,564,700 1,146,182,684 8,161,429,540 95.09% 96.34% 96.41% 98.45% 96.55% 168.22% 165.83%

9% 7% 16% 433% 4% -1% 22% 449% Cimahi, Juni 2018

6% 11% 6% 315% -1% 0% 13% 337% CAMAT CIMAHI UTARA

13% -2% 35% 626% 15% -2% 38% 612%


Pembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Rencana Strategis Kecamatan Cimahi UtaraTahun 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang

mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi dan Misi

serta Program Wali Kota Cimahi. Selain itu, Dokumen Renstra merupakan

dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat

diberikan oleh Perangkat Daerah hingga 5 tahun ke depan. Konsep dasar

perencanaan bahwa Perencanaan bukanlah sekedar menyusun apa yang akan

dikerjakan besok, tapi apa yang akan kita capai besok, dan apa yang akan

dilakukan untuk mencapainya. Visi, Misi Kepala Daerah, dan Tujuan adalah apa

yang ingin dicapai. Sedangkan Sasaran, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan

adalah apa yang akan dikerjakan.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E) telah

mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun

rencana strategis Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5

tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat

Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan

(Renja). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022 ini mengacu pada Visi, Misi dan Program Walikota Cimahi

yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Tahun 2017 –

2022 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 dan

dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022 sesuai amanat Undang - Undang

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengandalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Raperda Tentang Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1


Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Cimahi Utara, Kota

Cimahi sangat penting bagi Kecamatan Cimahi Utara dan Masyarakat, maka

penyusunan Renstra Kecamatan Cimahi Utara dilakukan secara transparan dan

Partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan

berkesinambungan.

Sevagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah maka Renstra Kecamatan Cimahi Utara 2017-2022

memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 dan Renja

SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

2


Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

3


Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan I - 7 Rancangan Awal RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 –

2022 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

2017;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengandalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1213);

20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor

25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

10 Tahun 2013);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun

4


2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134

Seri E);


PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

(lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor

226);

26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-

2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

27. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun

2016 Nomor 325);

28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan

Kota Cimahi;

29. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor

383);

30. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Berita

Daerah Kota Cimahi Nomor 410 Tahun 2018).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Cimahi Utara 2017 – 2022 ini adalah sebagai berikut :5


1. Maksud :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah

Kecamatan Cimahi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan,

ketentraman dan ketertiban;

b. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Pemerintah

Kecamatan Cimahi Utara dalam menyusun program dan kegiatan

beserta capaian yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan sesuai

dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Cimahi periode 2017 – 2022;

c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk

menetapkan suatu kebijakan /program, dalam melaksanakan

pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan:

a. Tercapainya Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Cimahi melalui perencanaan yang baik, menyeluruh dan terukur;

b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai

akibat dari perencanaan yang matang dan terukur;

c. Meningkatnya budaya kerja yang tertib dan disiplin dalam hal

pelaksanaan kegiatan dan penganggaran;

d. Memberikan layanan informasi terkait program dan kegiatan serta

arah kebijakan Kecamatan Cimahi Utara dalam periode 5 tahun ke

depan, sehingga proses pengendalian dan penilaian kinerja bisa

diukur dengan semestinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

dari penyusunan Renstra Kecamatan Cimahi Utara serta

sistematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIMAHI UTARA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan

6


BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Cimahi Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Cimahi Utara

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

CIMAHI UTARA

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Kecamatan Cimahi Utara, telaahan visi, misi

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan

Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah

dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu

strategis

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah

Kecamatan Cimahi Utara

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Kecamatan Cimahi Utara dalam lima tahun

mendatang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat mengenai penjelasan tentang program-program dan

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai

indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara

bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Cimahi Utara yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang

PENUTUP

7


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIMAHI UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota

Cimahi, serta Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Cimahi

Tahun 2014 Nomor 221), Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai tugas umum dan fungsi pemerintahan, meliputi :

1. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;

2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;

5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh sekretaris yang

mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan operasional administrasi, program dan pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris mempunyai fungsi :

8


1. Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum

dan kepegawaian;

2. Pengelolaan urusan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan

kepegawaian;

3. Pengoordinasian urusan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum

dan kepegawaian;

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIMAHI UTARA

2.2. Sumber Daya Kecamatan Cimahi Utara

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Cimahi Utara Kota Cimahi memiliki pegawai sebanyak 78 orang. Dari jumlah

pegawai tersebut, merupakan pegawai di Kecamatan 23 orang, di Kelurahan 55

orang.

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

SUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN

SEKSIPEMERINTAHAN,

KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM

SEKSI SARANADAN PRASARANA

LINGKUNGAN

SEKSIEKONOMI DAN

KESEJAHTERAANSOSIAL

SEKSIPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKSIPELAYANAN

UMUM

CAMAT

KELURAHAN

SEKRETARIS

9


Jumlah pegawai esselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan

Sekretaris Kecamatan, esselon IV.a sebanyak 9 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi

dan 4 (empat) Lurah, esselon IV.b sebanyak 18 orang yaitu para kepala

sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan kepala seksi pada Kelurahan.

Pelaksana sebanyak 49 orang yaitu 14 orang di kecamatan dan 35 orang

tersebar di 4 (empat) kelurahan.

Tugas dan fungsi pejabat esselon IV di Kecamatan Cimahi Utara adalah

sebagai berikut :

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,

membagi tugas, konsultasi, mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan

programdan administrasi keuangan lingkup kecamatan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan, program, evaluasi dan

pelaporan pada lingkup kecamatan;

2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

lingkup kecamatan;

3. Pelaksanaan pembagian tugas, konsultasi, evaluasi dan pelaporan urusan

penatausahaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup

kecamatan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,

membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan kepegawaian,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis,

ruang perkantoran pada kecamatan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat pengadministrasian kepegawaian,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, dan keperluan alat

tulis, penataan dan pengadaan ruang perkantoran;

2. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi

perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan

tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi perlengkapan,

perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

10



fungsinya.

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang

mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi

pelayanan umum.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pelayanan umum;

2. Pelaksanaan seksi pelayanan umum;

3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum;


fungsinya.

Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman Ketertiban Umum dipimpin

oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum dan ketentraman ketertiban

umum.

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pemerintahan umum dan ketentraman

ketertiban umum;

2. Pelaksanaan seksi pemerintahan umum dan ketentraman ketertiban umum;


pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum dan ketentraman ketertiban

umum;


fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh seorang kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,

membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

seksi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan seksi ekonomi dan kesejahteraan sosial;

2. Pelaksanaan urusan seksi ekonomi dan kesejahteraan sosial;


pelaksanaan tugas seksi ekonomi dan kesejahteraan sosial;

11



fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang

mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi

pemberdayaan masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan urusan seksi pemberdayaan masyarakat;

2. Pelaksanaan urusan seksi pemberdayaan masyarakat;


pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat;


fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,

membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

seksi sarana dan prasarana lingkungan.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana lingkungan;

2. Pelaksanaan seksi sarana dan prasarana lingkungan;


pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana lingkungan;


fungsinya.

Pada tahun 2017 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara

menjadi bagian atau perangkat dari Kecamatan Cimahi Utara. Kelurahan yang

ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara adalah Kelurahan Cibabat, Kelurahan

Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki. Dengan demikian

maka tugas Camat juga dibantu oleh Lurah dan jajarannya.

Lurah mempunyai tugas membantu Camat atau melaksanakan sebagian

tugas camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan,

pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman

dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas

pelayanan umum.

Dalam menjalankan tugasnya Lurah dibantu oleh :

1. Sekretaris dengan tugas membantu

Lurah melaksanakan tugas – tugas kesekertariatan yang meliputi

12


adminisrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan;

2. Kasi Pemerintahan dan Ketentraman

Ketertiban Umum dengan tugas membantu Lurah merencanakan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan

kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum;

3. Kasi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

dengan tugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan,

membagi tugas dan mengontrol pembinaan ekonomi, pemberdayaan

masyarakat serta kesejahteraan sosial;

4. Kasi Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan tugas membantu Lurah

dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan

mengontrol urusan sarana dan prasarana lingkungan.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan

NO URAIAN ESSELONIII

ESSELONIV

STAF JUMLAH

1 Kecamatan Cimahi Utara 2 7 14 23

2 Kelurahan Pasirkaliki 4 8 12

3 Kelurahan Cibabat 4 7 11

4 Kelurahan Citeureup 5 10 15

5 Kelurahan Cipageran 5 11 16

JUMLAH 2 27 49 77Sumber : Sekretariat Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2018

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

NO URAIAN S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD JML

1Kecamatan Cimahi Utara 4 12 1 6 23

2 Kelurahan Pasirkaliki 2 3 6 1 12

3 Kelurahan Cibabat 1 5 1 2 2 11

4 Kelurahan Citeureup 1 6 2 6 15

5 Kelurahan Cipageran 1 6 2 6 1 16

JUMLAH 9 32 6 26 1 3 77Sumber : Sekretariat Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2018

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 77 orang,

memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang (11,69 %), S1 sebanyak 32 orang

13


(41,56 %), D3 sebanyak 5 orang (7,79 %), SMA sebanyak 26 orang (33,77 %),

SMP sebanyak 1 orang (1,30 %) dan SD sebanyak 3 orang (3,90 %).

.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di

kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan

juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan

administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat

membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan

administrasi kantor maupun pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimahi Utara

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2012-2017 menurut indikator

kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel

2.1. (terlampir).

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan

Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, sumber daya keuangan merupakan

salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia

dan sarana prasarana. Pada tahun 2013-2017 anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Kecamatan Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

disajikan pada tabel 2.2 (terlampir).

2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cimahi

Utara

Sinergitas antara visi, misi Pemerintah Kota Cimahi 2017-2022 dan

Kecamatan Cimahi Utara akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik

Pemerintah Kota Cimahi maupun Perangkat Daerah Kecamatan Cimahi Utara.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cimahi Utara antara lain :

Internal organisasi :

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus

diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;

2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat

menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif

maupun kuantitatif;

3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan

fasilitasi yang efektif;

14


4. Adanya kebijakan pengetatan terhadap pegawai,

diperlukan strategi terhadap efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi

yang efektif dan efisien pula;

Tantangan tersebut merupakan realita yang memerlukan strategi yang

tepat dalam mengambil peluang pengembangn terhadap pelayanan.

Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap

penguasaan teknologi khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan

masyarakat;

2. Peningkatan sarana pelayanan

khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar

pelayanan;

3. Penyusunan standar pelayanan yang

berguna untuk menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan

masyarakat;

4. Penyusunan pembagian kerja internal

yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi setiap personil.

Peluang-peluang yang ada di Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai

berikut :

1. Adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi dan kelembagaan di

wilayah;

3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan kecamatan berkait

dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada Camat;

4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik;

5. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

6. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;

7. Kecamatan Cimahi Utara merupakan sektor jasa.

15


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Cimah Utara

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berkaitan dengan

Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi

permasalahan pelayanan Kecamatan Cimahi Utara, yaitu permasalahan pada

tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara

dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah

Kecamatan Cimahi Utara yaitu belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Cimahi Utara tahun

2017 sebesar 50,05.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan di Kecamatan

Cimahi Utara dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah

Kecamatan Cimahi Utara sebagai berikut :

16


1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib

administrasi;

2. Belum optimalnya realisasi program

dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang kecamatan;

3. Masih rendahnya kapasitas aparatur

kewilayahan;

4. Masih rendahnya tingkat koordinasi

aparatur dengan kelembagaan masyarakat;

5. Masih kurangnya pemahaman

aparatur mengenai penyerapan realisasi fisik dan keuangan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia kecamatan dan kelurahan;

2. Belum optimalnya pelaporan baik di kecamatan maupun kelurahan kepada

Pemerintah Kota Cimahi;

3. Belum dioptimalkannya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan

Cimahi Utara oleh aparatur sebagai penunjang kelancaran tugas dan

pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cimahi

Utara yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat

adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Masalah internal :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya dapat memenuhi tuntutan

tugas dan beban kerja;

2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi aparatur;

3. Mekanisme dan pola kerja di kewilayahan masih belum tertata dengan baik.

Masalah eksternal :

1. Pelimpahan kewenangan tidak sepenuhnya didukung dengan pembinaan dari

dinas teknis terkait;

2. Kurangnya SDM di tingkat kewilayahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi

2017-2022

Visi Kota Cimahi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022, yaitu :

17


“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Penjabaran visi tersebut adalah :

Maju

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus

terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua

aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat

Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah

sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek

pembangunan.

Agamis

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi

landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya

Dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam

kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan

dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan

diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang

terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal

menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah,

masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam

berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah,

agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas

masyarakat Kota Cimahi.

Misi Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian,

berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional,

efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang

pro publik.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang

berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan

industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara

berkesinambungan dan berkelanjutan.

18


Kecamatan Cimahi Utara mengampu 4 (empat) misi dari misi Kota

Cimahi yaitu misi 2 sampai misi 5 yang diturunkan ke dalam sasaran

strategis, indikator kinerja, indikator program sampai indikator kegiatan.

Dari misi Kota Cimahi tersebut terdapat 21 program prioritas Wali

Kota dan Wakil Walikota Cimahi, 4 (empat) diantara program prioritas

tersebut diampu oleh Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Tambahan insentif RT/RW;

2. Alokasi anggaran Rp. 100 juta di setiap RW per tahun;

3. Kemudahan birokrasi;

4. Gratis ijin usaha khusus UMKM.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Kecamatan Cimahi

Utara bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya untuk mengawal 4 (empat) program prioritas

tersebut secara terkoordinasi bersama dengan stakeholder di lingkungan

Kecamatan Cimahi Utara.

Untuk mewujudkan prioritas tersebut diperlukan perencanaan yang

matang dengan merumuskan bersama dengan para pemangku

kepentingan salah satunya dengan Musrenbang yang dimulai dari rembug

RW sampai FGD kecamatan dan dengan menentukan program dan

kegiatan yang tepat beserta indikator-indikatornya yang mendukung.

Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong

pencapaian Visi Walikota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya

No. Misi WalikotaPermasalahan

PelayananPerangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif,efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran

1. Belum optimalnyapegawai dalampenguasaanteknologi dansistempenganggaran

1. Kualitas pegawai yang ada belum sepenuhnya mengerti sistem penganggaran

1. Pendidikan dan latihan yang berbasis aplikasi atau sistem

19


yang pro publik2. Mewujudkan

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

1. Kurangnyapemahamanmasyarakatterhadappentingnyakepemilikandokumen IMB

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam sosialisasi IMB

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

3. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secaraberkesinambungan dan berkelanjutan

1. Pelaksanaankegiatanpembangunanberbasispemberdayaanagak terhambat

1. Kebijakan pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah

1. Dukungan dari masyarakat dan lembaga

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi dari Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 adalah

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan

Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka

ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa

dan stablilitas dalam negeri;

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum

melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan

ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi

kependudukan;

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah

melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang

akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar

wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;

20


5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam

rangka pemantapan pelayanan publik.

Tabel 3.2Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019

Tujuan Sasaran

1. Kokohnya persatuan dan kesatuanserta karakter bangsa melaluipengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD1945, dan kebhinekaan sebagaitatanan dan perilaku hidup berbangsadan bernegara

1. Terpeliharanya persatuan dankesatuan bangsa;

2. Terpeliharanya stabilitas politik dalamnegeri dalam rangka mewujudkandemokrasi yang berkualitas.

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraanurusan dan tata kelola pemerintahandi daerah

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaanotonomi daerah untuk mencapaikesejahteraan masyarakat danmendorong pertumbuhan ekonomidaerah;

4. Meningkatnya kualitas pelayananpublik dalam penyelenggaraanpembangunan daerah;

5. Menguatnya peran Gubernur sebagaiWakil Pemerintah dalam pelaksanaankoordinasi pembinaan danpengawasan penyelenggaraanpemerintahan di daerah.

3. Peningkatan kualitas pengelolaankeuangan pemerintahan daerah

6. Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan daerah yang partisipatif,transparan, efektif, efisien, akuntabeldan kompetitif.

4. Optimalisasi penyelenggaraanpemerintahan desa dalam memberikanpelayanan prima kepada masyarakatdan mendorong percepatanpembangunan desa

7. Meningkatnya kualitas danakuntabilitas penyelenggaraanpemerintahan desa dalam pelayananmasyarakat.

5. Peningkatan kualitas pelayananadministrasi kependudukan danpencatatan sipil, dengan dukungandatabase yang akurat dan terpercaya

8. Meningkatnya kualitas databasekependudukan nasional sebagai dasarpenerbitan dokumen kependudukan;

9. Meningkatnya pendayagunaandatabase kependudukan nasional bagipelayanan publik dan kepentinganpembangunan nasional.

6. Peningkatan tata kelola dan kualitaskelembagaan Kementerian DalamNegeri

10. Meningkatnya kapasitas danprofesionalisme aparatur bidangpemerintahan dalam negeri;

11. Meningkatnya akuntabilitaspengelolaan keuangan KementerianDalam Negeri;

12. Meningkatnya kinerja dalammendukung Reformasi Birokrasi.

21


Tabel 3.3Keterkaitan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dengan sasaran

strategis Kecamatan Cimahi Utara

Sasaran Strategis

Kementerian Dalam Negeri Kecamatan Cimahi Utara

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaanotonomi daerah untuk mencapaikesejahteraan masyarakat danmendorong pertumbuhan ekonomidaerah;

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi2. Menurunnya kemiskinan3. Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

2. Meningkatnya kualitas pelayananpublik dalam penyelenggaraanpembangunan daerah

3. Meningkatnya kualitas danakuntabilitas penyelenggaraanpemerintahan desa dalam pelayananmasyarakat

4. Meningkatnya kualitas PelayananPublik

4. Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan daerah yang partisipatif,transparan, efektif, efisien, akuntabeldan kompetitif

5. Meningkatnya kapasitas danprofesionalisme aparatur bidangpemerintahan dalam negeri

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerjapemerintah daerah

Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L

PermasalahanPerangkat daerahterkait Sasaran

Renstra K/L

Faktor

Pendukung Penghambat

Meningkatnyakualitas pelayananpublik dalampenyelenggaraanpembangunandaerah

Penyelenggaraanpembangunanberbasispemberdayaanmasyarakat agakterhambat

Dukungan darimasyarakat danlembaga

Kebijakanpelaksanaankegiatanpembangunan yangberubah-ubah

Meningkatnyakualitas databasekependudukannasional sebagai

Administrasikependudukanmerupakan tugaspembantuan,

Terdapat petugasyang menanganiadministrasikependudukan

Hasil akhir daripelayanankependudukan tetapberada pada

22


dasar penerbitandokumenkependudukan

namun dampak darikepuasanmasyarakat olehkecamatan sangattinggi

Perangkat Daerahterkait

Meningkatnyakualitas pengelolaankeuangan daerahyang partisipatif,transparan, efektif,efisien, akuntabeldan kompetitif

Pengelolaankeuangan perludipertegas lagiterkait dengan tugaspokok danfungsinya

Koordinasi,sinkronisasi dankebersamaan dalammengelola keuangan

Belum optimalnyatertib administrasidalam mengelolakeuangan

Meningkatnyakapasitas danprofesionalismeaparatur bidangpemerintahan dalamnegeri

Belum optimalnyakapasitas pegawaidalam menjalankantugas pokok danfungsinya

Komunikasi dankerjasama antarpegawai yang cukupbaik

Kualitas pegawaibelum sepenuhnyamengerti akan tugaspokok danfungsinya

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2025 bahwa tujuan

penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi

sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PGN) Cekungan Bandung yang

aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota

sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis

telematika. Arah pembangunan Kota Cimahi adalah mewujudkan Kota Cimahi

sebagai kota berbasiskan industri kreatif dan pengembangan kota cyber.

Fungsi RTRWK adalah :

1. Sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD);

2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi,

daerah perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah;

3. Berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan

daerah;

4. Berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku

kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Cimahi;

5. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Kedudukan RTRWK adalah untuk :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan rencana sektoral lainnya;

2. Penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;

23


3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah

kota;

4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dalam wilayah kota yang

dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;

5. Panataan ruang kawasan strategis;

6. Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/urusan;

7. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah

pelayanan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi :

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang;

2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang;

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota.

Saat ini Kota Cimahi akan melakukan revisi RTRW tahun 2012-2025 yang

disesuaikan dengan perubahan kebijakan yang mempengaruhi pemanfaatan

ruang Kota Cimahi serta berdasarkan dinamika pembangunan. Isu strategis

yang diangkat revisi RTRW Kota Cimahi yaitu permukiman kumuh, proyek

kereta api cepat, penurunan muka air tanah, pembangunan IRT/Monorel

Bandung Raya dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Rencana Struktur Ruang Kota Cimahi ditetapkan dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan

pelayanan jaringan infrastruktur, serta meningkatkan fungsi kawasan.

Kecamatan Cimahi Utara sesuai dengan Hirarkhi Pusat Pelayanan Kota

Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5Hirarki Pusat Pelayanan Kecamatan Cimahi Utara

24


melaksanakan sosialisasi dan pengecekan terhadap bangunan tanpa ijin

serta evaluasi internal pembahasan IMB.

Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan

KegiatanPermasalahan

PelayananPerangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

Monitoring, Evaluasidan PelaporanPemanfaatan Ruang

Kurangnyakesadaranmasyarakat dalamkepemilikan IMBdan lamanyapenerbitan IMBdikarenakanKecamatan CimahiUtara merupakancekungan KawasanBandung Utara(KBU)

Adanya petugasmonitoringwalaupunjumlahnya terbatas

Hasil akhir darikepemilikan IMBada di Provinsi

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan

Cimahi Utara Kota Cimahi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif

dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional

dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu

memperhatikan isu isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi

kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan

menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan

perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan

dihadapi Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tahun 2017-2022

tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan

Kota Cimahi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara

lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik;

2. Tuntutan akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi;

3. Perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan

SDM aparatur;

4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tupoksinya.

25


Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan yang secara

komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pelayanan prima yang sudah ada saat ini agar menjadi

lebih sempurna;

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;

3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidang teknologi agar dapat

menyesuaikan perkembangan teknologi dalam menjalankan tupoksinya;

4. Meningkatkan komitmen seluruh aparatur agar dapat menjalankan pola

kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimahi Utara

Untuk mengimplementasikan 4 (empat) misi yang telah ditetapkan,

dijabarkan kedalam tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang. Dalam penyelenggaraan pemerintahaan, pembangunan

dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Cimahi Utara. Tujuan yang telah di tetapkan dijabarkan26


kembali ke dalam sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu

melalui tindakan yang dilakukan berupa penetapan kebijakan umum,

kebijakan prioritas dan program.

Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Cimahi Utara adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi;

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender;

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

2. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;

5. Menurunnya kemiskinan;

6. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan;

7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan

Cimahi Utara Kota Cimahi pada periode Tahun 2017-2022, secara rinci

diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cimahi Utara

NO TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Utara

B B BB BB A

2. Optimalnya tata kelola

Persentase fasilitasi

80% 80% 80% 80% 80%

27


keuangan dan barang milik daerah

kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Nilai SKM Kecamatan Cimahi Utara

85% 85% 85% 85% 85%

4. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaku usaha mikro yang mengajukan IUM

90% 90% 90% 90% 90%

5. Menurunnya kemiskinan

Persentase PMKS yang diberdayakan

>25% >25% >25% >25% >25%

6. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Persentase fasilitasi permohonan IMB

75% 75% 75% 75% 75%

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat danpengarusutamaan gender

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

80% 80% 80% 80% 80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan diperlukan cara untuk mencapainya, yaitu berbentuk strategi

dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan menjadi

28


bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Cimahi

Utara Kota Cimahi dalam periode 2017-2022, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

MISI II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional,efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang propublik

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1 Meningkatkan kualitas pelaporan pemerintah daerah

1 Penyusunan Profil Lembaga

2 Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraanpemerintahan

2 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraanpemerintahan

3 Meningkatkan kualitas aparatur

3 Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraanpemerintahan

2 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

1 Mengembangkansistem pengawasan yang terintegrasi

1 Pendukung Pemerintahan

3 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

1 Peningkatan Pelayanan PenyelenggaraanPemerintahan

4 Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

1 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1 Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya Pencegahan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

29


MISI III : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan


Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

1 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

1 Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi di Bidang industri

1 Kemudahan perizinan usaha mikro (IUM)

Mengentaskan kemiskinan

1 Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

1 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial

1 Pengendalian pelaksanaan program keluarga harapan

MISI IV : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan


Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

1 Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

1 Mengendalikan tata ruang

1 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

MISI V : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan


Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1 Meningkatnya partisipasi masyarakat

1 Meningkatkan Kualitas Usulan Perencanaan Kewilayahan

1 Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan

2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

2 Optimalisasi peran lembaga dan organisasi Masyarakat dalam pembangunan

3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

3 Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan masyarakat

4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihanumum

4 Meningkatkan Fasilitasi PenyelenggaraanPemilu

30


Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan

Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut di atas akan dijabarkan melalui

program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai,

sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan

efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program

adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam kebijakan

strategis, maka perlu diidentifikasi dan ditetapkan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk31


mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional

organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk

program dan kegiatan. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya

keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka program dan kegiatan dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan, di dalam program kerja tersebut tercantum program utama

yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk

indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program dan

kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program

dan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang dalam pencapaian kinerja, hal

ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja

Kecamatan Cimahi Utara pada periode 2017-2022. Dalam implementasinya

dimungkinkan adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja

serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya,

sehingga perlu adanya evaluasi rencana strategis oleh pemerintah dan

pemangku kepentingan secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja,

perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi

capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan

merupakan hal substansial yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja

SKPD. Akselerasi pencapaian target kinerja melalui hasil evaluasi Renstra

menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai

tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan

indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cimahi Utara.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh)

sasaran kinerja Kecamatan Cimahi Utara periode 2017-2022 disajikan dalam

tabel 6.1 (terlampir).

32


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

33


Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan

adalah Pemerintahan Umum, Pelayanan Umum dan Pemberdayaan

Masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

Kecamatan Cimahi Utara berkontribusi secara langsung dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan

dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1Indikator Kinerja Kecamatan Cimahi Utara yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

No. Indikator

KondisiKinerjapadaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerjapadaakhir

periodeRPJMD

2018 2019 2020 2021 2022(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Utara

CC B B BB BB A A

2 Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

3 Nilai SKM Kecamatan Cimahi Utara

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

4 Persentase pelaku usaha mikro yang mengajukan IUM

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

5 Persentase PMKS yang diberdayakan

>25% >25% >25% >25% >25% >25% >25%

6 Persentase fasilitasi permohonan IMB

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

7 Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunandaerah

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

BAB VIII

34


PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan

Cimahi Utara sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, maka Rencana

Strategis Kecamatan Cimahi Utara merupakan dokumen yang sangat

penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan

administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan

Cimahi Utara.

Visi Kecamatan Cimahi Utara sebagai dasar pertimbangan dengan

misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatan sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan

kebijakan teknis oleh seluruh aparatur Kecamatan dan Kelurahan, serta

masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara.

Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Utara akan dicapai apabila

ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya

sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada

masyarakat dan negara.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal

yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Cimahi Utara

tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus

memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik

dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang

perumusan Renstra sehinga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra Kecamatan Cimahi Utara ini akan dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimahi Utara setiap tahunnya dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Utara

sebagai bentuk pertangungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan

kerja setiap tahunnya.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Utara 2017-

2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara.

Cimahi, Juni 2018

CAMAT CIMAHI UTARA

35


HENDRA GUNAWAN, S.SosPembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012

36

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cimahi Utara

Kota Cimahi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

LokasiTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4 Kegiatan 4 Kegiatan 61,213,000 - - - - - - - - 4 Kegiatan 61,213,000

12 Bulan 3458 Surat 49,440,000 - - - - - - - - 3458 Surat 49,440,000

12 Bulan 12 Bulan 127,032,000 - - - - - - - - 12 Bulan 127,032,000

18 Unit 18 Unit 34,350,000 - - - - - - - - 18 Unit 34,350,000

- Roda 4 6 Unit 6 Unit - - - - 6 Unit

- Roda 2 12 Unit 12 Unit - - - - 12 Unit


4 Dokumen 4 Dokumen 21,116,300 - - - - - - - - 4 Dokumen 21,116,300








Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat

Seksi Pelayanan Umum


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa surat menyurat dan fasilitasi administrasi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan jasa komunikasi, listrik dan air



Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan



Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas



Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dokumen anggaran program dan kegiatan

Sub Bagian Program dan Keuangan


Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor



Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor



Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Kegiatan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan



Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan surat kabar



Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab

2.724 Dus 5.354 Dus 91,264,000 - - - - - - - - 5.354 Dus 91,264,000

Jumlah perjalanan dinas 404 OH 316 OH 67,410,000 - - - - - - - - 316 OH 67,410,000


- - - 12 Bulan 191,063,500 12 Bulan 229,280,000 12 Bulan 275,536,000 12 Bulan 330,643,500 12 Bulan 1,026,523,000

- - - 59 Unit 768,320,000 59 Unit 922,104,000 59 Unit 1,106,710,000 59 Unit 1,328,172,000 59 Unit 4,125,306,000


- - - 1 Paket 175,000,000 1 Paket 185,000,000 1 Paket 195,000,000 1 Paket 205,000,000 1 Paket 760,000,000

- - - 12 Bulan 125,700,000 12 Bulan 150,840,000 12 Bulan 181,050,000 12 Bulan 217,260,000 12 Bulan 674,850,000

- - - 12 Bulan 114,400,000 12 Bulan 137,300,000 12 Bulan 164,700,000 12 Bulan 197,620,000 12 Bulan 614,020,000


- - - 860 OH 140,392,000 940 OH 168,500,000 1035 OH 202,220,000 1150 OH 242,824,000 1150 OH 753,936,000

11 Jenis 204,222,232.60 - - - - - - - - 11 Jenis 204,222,232.60

1 Bangunan 1 Bangunan 11,000,000 - - - - - - - - 1 Bangunan 11,000,000

5 Gedung 5 Gedung 120,458,000 - - - - - - - - 5 Gedung 120,458,000


Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah dus penyediaan makanan dan minuman



Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah



Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

Jumlah bulan jasa pengamanan kantor dan rumah dinas



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air

Jumlah bulan jasa komunikasi, listrik dan air



Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diasuransikan



Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor



Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor

Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan penyediaan ATK



Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan media informasi dan penggandaan



Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman



Koordinasi dan konsultasi kedinasan

Jumlah perjalanan dinas dan caraka



Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang dipelihara



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab




- - - 1 Paket 138,000,000 1 Paket 155,500,000 1 Paket 170,000,000 1 Paket 185,000,000 1 Paket 648,500,000

- - - 5 Set 5,000,000 5 Set 6,500,000 5 Set 7,500,000 5 Set 10,000,000 5 Set 29,000,000

- - - 155 Set 70,000,000 170 Set 80,000,000 155 Set 80,000,000 170 Set 90,000,000 170 Set 320,000,000

66 Dokumen 27,981,600 - - - - - - - - 66 Dokumen 27,981,600




- - - 7 Dokumen 188,100,000 7 Dokumen 226,000,000 7 Dokumen 271,000,000 7 Dokumen 325,100,000 7 Dokumen 1,010,200,000

- - - 4 Dokumen 25,500,000 4 Dokumen 30,600,000 4 Dokumen 36,800,000 4 Dokumen 44,000,000 4 Dokumen 136,900,000




Jumlah ASN yang dibina 52 Orang - - 148 Orang 45,960,000 148 Orang 55,155,000 148 Orang 66,200,000 148 Orang 79,440,000 148 Orang 246,755,000


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor



Pemeliharaan rumah dan gedung dinas

Jumlah bulan pemeliharaan



Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor

Jumlah pemeliharaan meubelair kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah set peralatan rumah tangga

Pengadaan Seragam Pegawai

Jumlah set seragam pegawai

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan realisasi kinerja SKPD

66 Dokumen



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun



Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan



Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD

Jumlah dokumen monev, LPPD, LKIP dan profil



Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah dokumen anggaran



Penyusunan Renstra dan Renja PD

Jumlah dokumen Renstra dan Renja



Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pembinaan Pegawai

Jumlah kegiatan pembinaan pegawai



Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab


- 2 Kegiatan 44,947,500 - - - - - - - - 2 Kegiatan 44,947,500





237,544,500 80,715,000 190,618,500 339,768,000 412,208,000 1,260,854,000

29.931 Orang 475,161,500 33931 Orang 80,000,000 35931 Orang 100,000,000 37931 Orang 115,000,000 39931 Orang 126,000,000 39931 Orang 896,161,500

Nilai Mutu Hasil Survei - - - A 25,000,000 A 26,000,000 A 27,000,000 A 28,500,000 A 106,500,000



Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah kegiatan Musrenbang partisipatif tingkat kecamatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibabat

Jumlah kegiatan Musrenbang partisipatif tingkat kelurahan

Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial

Kelurahan Cibabat

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Pasirkaliki



Kelurahan Pasirkaliki

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah dokumen profil kecamatan

Seksi Pemerintahan Umum dan Tramtibum


Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan

21.058 Dokumen

23058 Dokumen

25058 Dokumen

27058 Dokumen

29058 Dokumen

31058 Dokumen

31058 Dokumen



Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah Pemohon yang Terlayani

31931 Orang



Survei Kepuasan Masyarakat



Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi dan monitoring siskamling di wilayah Kecamatan Cimahi Utara







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab





- - - 87 RW 82,764,000 87 RW 91,050,000 87 RW 100,155,000 87 RW 110,200,000 87 RW 384,169,000

- - - 25 RW 280,050,000 25 RW 308,055,000 25 RW 338,860,500 25 RW 372,750,000 25 RW 1,299,715,500

- - - 19 RW 222,360,000 19 RW 244,596,000 19 RW 269,100,000 19 RW 296,050,000 19 RW 1,032,106,000

- - - 29 RW 260,678,000 29 RW 286,800,000 29 RW 315,500,000 29 RW 347,100,000 29 RW 1,210,078,000

- - - 14 RW 160,750,000 14 RW 176,825,000 14 RW 194,510,000 14 RW 213,961,000 14 RW 746,046,000





Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibabat

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas dan monitoring siskamling Kelurahan Cibabat


Kelurahan Cibabat

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Citeureup

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas dan monitoring siskamling Kelurahan Cipageran


Kelurahan Citeureup

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cipageran

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas dan monitoring siskamling Kelurahan Citeureup


Kelurahan Cipageran

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasirkaliki

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas dan monitoring siskamling Kelurahan Pasirkaliki



Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyrakat Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling



Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyrakat Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyrakat Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyrakat Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyrakat Kelurahan Pasirkaliki




Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat



Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab



100 PUM 100 PUM 42,850,000 - - - - - - - - 100 PUM 42,850,000

- - - 350 PUM 51,420,000 350 PUM 61,704,000 350 PUM 74,045,000 350 PUM 88,855,000 350 PUM 276,024,000

Fasilitasi PKH 4 Kegiatan 4 Kegiatan 17,000,000 - - - - - - - - 4 Kegiatan 17,000,000

Fasilitasi PKH - - - 4 Kegiatan 20,500,000 4 Kegiatan 24,600,000 4 Kegiatan 29,600,000 4 Kegiatan 20,000,000 4 Kegiatan 94,700,000



Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Pasirkaliki




Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin

Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial


Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin



Menurunnya kemiskinan

Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cimahi Utara



Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial

Jumlah fasilitasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)





Program Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Jumlah kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta pengecekan IMB terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kecamatan Cimahi Utara

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab

83 Dokumen - - 100 Dokumen 25,000,000 100 Dokumen 25,000,000 100 Dokumen 25,000,000 100 Dokumen 25,000,000 100 Dokumen 100,000,000







- 29 Titik 2,162,534,200 - - - - - - - - 29 Titik 2,162,534,200



Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Permohonan Pengajuan Pembuatan IMB



Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga masyarakat yang dibina di kecamatan cimahi utara



Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibabat

Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Cibabat


Kelurahan Cibabat

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cipageran

Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Cipageran


Kelurahan Cipageran

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Citeureup

Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Citeureup


Kelurahan Citeureup

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Pasirkaliki

Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Pasirkaliki



Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman



Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cipageran

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman


Kelurahan Cipageran





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab

- 19 Titik 1,416,944,500 - - - - - - - - 19 Titik 1,416,944,500

- 25 Titik 1,873,618,865 - - - - - - - - 25 Titik 1,873,618,865

- 14 Titik 1,060,148,000 - - - - - - - - 14 Titik 1,060,148,000


Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Pasirkaliki








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab






- - - 150 orang 39,900,000 150 orang 43,890,000 150 orang 48,300,000 150 orang 53,130,000 150 orang 185,220,000





- - - 38 Kegiatan 190,500,000 38 Kegiatan 228,600,000 38 Kegiatan 274,500,000 38 Kegiatan 329,500,000 38 Kegiatan 1,023,100,000


Program Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Utara



Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibabat

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibabat

Sekretaris Kelurahan

Kelurahan Cibabat

Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cipageran

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cipageran


Kelurahan Cipageran

Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Citeureup

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Citeureup


Kelurahan Citeureup

Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Pasirkaliki

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Pasirkaliki



Program Kemasayarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan



Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Pasirkaliki




Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab

- - - 38 Kegiatan 847,500,000 38 Kegiatan 1,020,000,000 38 Kegiatan 1,224,000,000 38 Kegiatan 1,468,800,000 38 Kegiatan 4,560,300,000

- - - 38 Kegiatan 908,500,000 38 Kegiatan 1,100,000,000 38 Kegiatan 1,320,000,000 38 Kegiatan 1,584,000,000 38 Kegiatan 4,912,500,000

- - - 38 Kegiatan 650,000,000 38 Kegiatan 780,000,000 38 Kegiatan 936,000,000 38 Kegiatan 1,123,200,000 38 Kegiatan 3,489,200,000

- - - 38 Kegiatan 516,500,000 38 Kegiatan 620,000,000 38 Kegiatan 744,000,000 38 Kegiatan 892,800,000 38 Kegiatan 2,773,300,000


- - - 29 Titik 2,378,800,000 29 Titik 2,616,680,000 29 Titik 2,878,348,000 29 Titik 3,166,185,000 29 Titik 11,040,013,000




- - - 2000 Orang 168,550,000 2200 Orang 185,405,000 2500 orang 203,945,500 2750 orang 224,345,000 2750 orang 782,245,500

- - - 1100 Orang 63,200,000 1250 orang 69,520,000 1400 orang 76,475,000 1550 orang 84,122,500 1550 orang 293,317,500




Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Pasirkaliki




Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat



Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cibabat

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Citeureup



Kelurahan Cipageran

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibabat



Kelurahan Citeureup

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasirkaliki




Pelaksanaan PHBA dan PHBN Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah Partisipasi Msyarakat



Pelaksanaan PHBA dan PHBN Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Pelaksanaan PHBA dan PHBN Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran

Pelaksanaan PHBA dan PHBN Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)




Awal Perencanaan



Jawab


- - - 128250 Orang 43,321,500 - - - - 153900 Orang 200,600,000 153900 Orang 243,921,500

- - - 43050 Orang 24,300,000 - - - - 51660 Orang - 51660 Orang 24,300,000




Cimahi, Juni 2018

CAMAT CIMAHI UTARA


Pembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012


Pelaksanaan PHBA dan PHBN Kelurahan Pasirkaliki




Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Fasilitasi Pemilu Kecamatan Cimahi Utara

Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu



Fasilitasi Pemilu Kelurahan Cibabat



Kelurahan Cibabat

Fasilitasi Pemilu Kelurahan Cipageran



Kelurahan Cipageran

Fasilitasi Pemilu Kelurahan Citeureup



Kelurahan Citeureup

Fasilitasi Pemilu Kelurahan Pasirkaliki




PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

KECAMATAN CIMAHI UTARAJl.Serut No.12 (022) 6654591 Cibabat, Cimahi 40513Telp. (022) 6654591

Fax (022) 6654274 Psw. 125/113 Kota Cimahi 40513, email :[email protected]. website : cimahiutarakec.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI NOMOR :

TENTANG

RENCANA STRATEGISKECAMATAN CIMAHI UTARA

KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022

CAMAT CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota CimahiNomor 410 tahun 2018 tentang Rencana StrategisPerangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KepalaSKPD) menetapkan Rencana Strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renstra SKPD) menjadipedoman unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahidalam menyusun rancangan Rencana Kerja SatuanKerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, untuk pedoman unitkerja Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, perluditetapkan Keputusan Camat Cimahi Utara tentangRencana Strategis Kecamatan Cimahi Utara KotaCimahi Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Cimahi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

i

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5657);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 3);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

ii

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan I - 7Rancangan Awal RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017– 2022 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengandalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka MenegahDaerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa BaratTahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun2013);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21Tahun 2011 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011Nomor 134 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun2013 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun2013 Nomor 158);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KotaCimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota

iii

Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran DaerahKota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor226);

26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun2018 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor228);

27. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah KotaCimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016Nomor 325);

28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugaspada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi;

29. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor383);

30. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah KotaCimahi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah KotaCimahi Nomor 410 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA KOTA CIMAHITENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATANCIMAHI UTARA KOTA CIMAHI TAHUN 2017 – 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan CimahiUtara Kota Cimahi Tahun 2017-2022, menjadi pedomanunit kerja Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalammenyusun rancangan Rencana Kerja Kecamatan CimahiUtara setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan;

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Utara KotaCimahi Tahun 2017-2022 sebagaimana yang dimaksudDiktum KESATU, yang selanjutnya disingkat RenstraKecamatan Cimahi Utara Tahun 2017-2022 merupakandokumen perencanaan Kecamatan Cimahi Utara KotaCimahi untuk periode Tahun 2017 –2022;

KETIGA : Isi dan uraian Renstra Kecamatan Cimahi Utara Tahun2017-2022 sebagaimana yang dimaksud DiktumKESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran,sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan Camat

iv

Cimahi Utara Kota Cimahi ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CimahiPada tanggal 24 M e i 2018

CAMAT CIMAHI UTARA

HENDRA GUNAWAN, S.SosPembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012

v

KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI 2017 - 2022 · 2019-08-18 · komponen instalasi listrik dan...

Documents

Transcript of KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI 2017 - 2022 · 2019-08-18 · komponen instalasi listrik dan...