KEBIJAKANPENGAWASAN INTERN TAHUN2018 · warga negara Membangun tata kelola pemerintahan yang...
Transcript of KEBIJAKANPENGAWASAN INTERN TAHUN2018 · warga negara Membangun tata kelola pemerintahan yang...
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
KEBIJAKAN PENGAWASANINTERN TAHUN 2018
Prof. Jamal Wiwoho, SH., MHum.Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Jakarta, 21 Februari 2018
Agenda Pembahasan
01
02
03
Capaian Kinerja Tahun 2017
Rencana Kinerja Tahun 2018 Kemenristekdikti
Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 Kemenristekdikti
04 Wilayah Kerja Inspektorat
3
Agenda Pembahasan
01 Kinerja Tahun 2017
REALISASI ANGGARANRealisasi Kemenristekdikti
PaguAnggaran :Rp.42.326.094.530.000
KEMENRISTEKDIKTI TA 2017Realisasi Per UnitKerja
Realisasi :Rp. 37.271.741.594.095 (88,06%)120
Ditjen Belmawa
Realisasi 2015: 82,45%100 100Ditjen Kelembagaan
Ditjen Sumber Daya80
Ditjen Risbang
60 Ditjen Inovasi
Sekretariat Jenderal88.06
33.74070.38 Inspektorat Jenderal
61.66
46.31 PTN dan Kopertis20 39.71
23.76 BP-PTNBH11.872.5 3.8
0 1.52JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
RENCANASEP OKT NOV DES
REALISASI
Sumber: SIMonev 12Januari 2018 5Rata-rata Realisasi AnggaranNasional: 90,81%
87.58
88.67
88.03
95.07
94.79
95.42
97.46
88.69
99.28
Realisasi 2016: 85,26%
82.9
71
61.8
51.3
42.7
53.8824.518
39.7133.1711.9
6.1 16.66
5
Agenda Pembahasan
02 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 Kemenristekdikti
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong
VISI
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
MISI
9 PROGRAM PRIORITAS (NAWACITA)1 2 3
4 5 6
7 8 9
Visi-Misi Pembangunan 2015-2019
“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas ”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018•Memperbaiki kualitas belanja•Peningkatan iklim usaha dan iklim
investasi yang lebih kondusif•Peningkatan daya saing dan nilai
tambah industri•Peningkatan peran swasta dalam
pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui penyusunan program/ kegiatan prioritas K/L
Dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) 7
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018
Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
*) Keterangan: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan.
Rencana Strategis Kemenristekdikti 2015-2019
SS1:MeningkatnyaKemampuanIptekdanInovasi
SS2: MeningkatnyaRelevansi,Kuantitas,danKualitasPendidikanTinggi
SS3: TerlaksananyaReformasiBirokrasi
2015 2016 2017 2018 2019
IKSS Indeks Inovasi -*) -*) 16,85 24,82 32,41
IKSS Indeks Pendidikan Tinggi -*) -*) 26,17 34,12 42,25
IKSS Indeks Reformasi Birokrasi -*) -*) 75 80 85
Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Dalam Nominal
Total PaguAnggaran
Rp. 41,28 T
FungsiPendidikanRp 40,39 T
FungsiLayanan
Umum (Ristek)Rp 890,28 M
Surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga TA 2018(Surat Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017)
Pagu Alokasi Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2018
10
Pagu Anggaran Kemenristekdikti TA 2018
Surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu Alokasi
Kementerian/Lembaga TA 2018(Surat Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017)
TotalPagu Alokasi
Rp.41,28T
FungsiPendidikanRp 40,39 T
FungsiLayanan
Umum (Ristek)Rp 890,28 M
Rancangan Kegiatan Kemenristekdikti TA 2018
11
Rp 41,28T
PHLN,SBSN,DANRMPENDAMPING
PRIORITASBIDANG
PRIORITASNASIONAL
MENGIKAT
PNBP/BLU
APBNP 2017 PAGU ANGGARAN 2018
Rp 4,43 T
Rp 5,01 T
APBNP 2017 PAGU ANGGARAN 2018
Rp 7,43T Rp 8,07T
APBNP 2017 PAGU ANGGARAN 2018
Rp 15,68T Rp 16,43T
APBNP 2017 PAGU ANGGARAN 2018
Rp 9,02T Rp 9,70TAPBNP 2017 PAGU ANGGARAN
2018
Rp 2,92T Rp 2,07TTotal Pagu Alokasi 2018
12
Postur Anggaran Kemenristekdikti TA 2018
Pen…Layanan U…
KemenristekdiktiRp.41,28 T
Belanja Mengikat (Gajidan Operasional dan
PemeliharaanPerkantoran)Rp. 16,36 T
PHLN/RMP/SBSNRp. 1,89 T
PNBP/BLURp. 9,69 T
ProgramRp. 12,45 T
PrioritasNasional
(Bappenas)Rp. 4,9 T
Prioritas KL Rp. 7,5 T
Belanja Mengikat(Operasional danPemeliharaanPerkantoran)Rp. 71,72 M
PHLNRp.173,5 M
PNBP/BLURp. 10,9 M
ProgramRp. 634,15 M
PrioritasNasional
(Bappenas)Rp. 112,86 M
Prioritas KL Rp. 521,29 M
7
13
Rancangan Kegiatan Kemenristekdikti TA 2018
• 8 Taman Sains (Rp. 107 M)• 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi (Rp. 35
M)• 650 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN (Rp.
23,41 M (APBN) & Rp. 173,5 M (PHLN)• 250 Penelitian Insinas (Rp. 91 M)• 73 prototipe PPTI (Rp. 52,12 M)• 18 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan
Obat (Rp. 20,4 M)• 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 62,8 M)• 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 40
M)• 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan
Pengelolaan Puspitek (Rp. 88,8 M)• 40 Produk Inovasi (Rp. 50 M)• PNBP/BLU: Rp. 10,91 M • Operasional Perkantoran: Rp. 15,5 M• SDM Iptek yang dtingkatkan kompetensinya,
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan SDM Iptek : Rp. 6,5 M
• Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek, Prototipe Teknologi untuk Masyarakat, Pengeloaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian dll : Rp. 39,7 M
• Paket Apresiasi Budaya Iptek, Rekomendasi Kebijakan Sistem Inovasi, Klaster Inovasi, PP Iptek, dll : Rp. 28,6 M
• PUI, BPPD dll : Rp. 45 M
• Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 504.704 mhs (Rp. 4,49 T )• Beasiswa SM3T dan PPGT 25.000 mhs (Rp. 352,28 M)• BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH (Rp. 5,06T )• Beasiswa S2/S3 9.266 dosen (Rp. 594,47 M)• Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28,65 M )• Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 72 PT (Rp. 176,08 M )• Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Politeknik (Rp. 320 M)• PHP PTS 25 PTS (Rp. 25 M)• Pembukaan Prodi Blok Masela 10 Prodi (Rp 15 M)• Calon PPBT dari Perguruan Tinggi 50 Unit (Rp 40 M) • PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,68 T )• Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker(Rp. 14,68 T)• Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,68 T)• PHLN/RMP 7 Proyek (Rp. 1,58 T)• SNMPTN/SBMPTN, Revitalisasi LPTK, Kreatifitas dan Kewirausahaan Mahasiwa, Pendampingan Prodi Kedokteran, Peningkatan Prodi Unggul , dll: Rp 437,59 M• SBSN, World Class Professor, Detasering Dosen, Sertifikasi Dosen, dll : Rp. 382,64 M• Kegiatan BAN PT, Kopertis, Pemberdayaan Kelembagaan, pembukaan prodi baru termasuk prodi langka, dll : Rp. 353,25M• HKI, Pendampingan penulisan artikel, jurnal yang ditingkatkan mutunya,Pendampingan Publikasi dan PATEN ,Fasilitasi dan Asistensi Internasional : Rp. 60,46 M• PPBT dan Penguatan Inovasi Industri di Perguruan Tinggi: Rp. 139,21 M• Dukungan Manajemen : Rp. 239,79 M• Kegiatan Pengawasan : Rp. 55,58 M
Rp.41,28Trilyun
Rancangan Pagu Anggaran
Rp. 40,39T Rp. 0,89T
PENDIDIKAN (Dikti) LAYANAN UMUM (Ristek)
13
Agenda Pembahasan
03 Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 Kemenristekdikti
PENGENDALIAN INTERNPP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,2. Keandalan laporan keuangan,3. Pengamanan aset negara, dan4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.15
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAANDAN PELAPORAN
BAGIAN KEUANGAN &SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
BAGIAN HUKUMDAN UMUM
INSPEKTORAT II
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT III
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Struktur Organisasi Itjen Kemenristekdikti
PERENCANAAN DAN PROGRAM ANGGARAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
RUMAH TANGGA
KEUANGAN
SISTEM INFORMASIPENGAWASAN
Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal
17
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian RisetTeknologi dan Pendidikan Tinggi
Tugas
Fungsi
1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidangpengawasan
2. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat
Jenderal4. Pengelolaan persuratan,kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal6. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengaaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan
Kebijakan Pengawasan Intern Kemenristekdikti
18
Peringatan Dini
Konsultan
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdiktiyang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakanhukum yang berkeadilan
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahanyang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkunganKemenristekdikti
Katalisator
18
Kebijakan Posisi dan Peran Itjen
19
TUGAS DAN FUNGSIKEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan melindungi sesuatuDari ketidaknyamanan dan kehancuran
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
PENGAWALAN
Mendorong
Kebijakan Teknis Pengawasan 2018
20
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini,
katalisator dan konsultasi.b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai.c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTNb. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTNc. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan
KPK)
Pengawasan Kegiatan Mandatory Tahun 2018
URAIAN SASARAN WAKTU1 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKAKL)Seluruh PTN dan L2Dikti Maret, Juli,
Sept.2 Reviu Laporan Keuangan Unit Utama Feb3 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMP RB)Tim RBI Maret
4 Evaluasi Belanja Terhutang. Seluruh PTN dan L2Dikti April, Juli, Okt
5 Reviu Rencana Kebutuhan BMN Seluruh PTN dan L2Dikti Sept6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Seluruh PTN dan L2Dikti April, Juli,
Okt7 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)Seluruh PTN dan L2Dikti Maret, Juni
8 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Unit Utama Maret
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kementerian Feb.
Pengawasan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018
URAIAN SASARAN WAKTU1 Revitalisasi Politeknik Seluruh Politeknik Agustus2 Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela Ditjen Kelembagaan Maret3 Revitalisasi LPTK Ditjen Kelembagaan Sept.4 Pengembangan Calon Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi dari Perguruan TinggiDitjen Kelembagaan November
5 Pengembangan Teaching Industry Ditjen Kelembagaan Mei6 Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan
Akademi KomunitasDitjen Kelembagaan April
7 Science Techno Park (STP) Ditjen Kelembagaan Agustus8 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T,
Papua, dan Papua BaratDitjen Belmawa Juli
9 Beasiswa Bidik Misi Ditjen Belmawa September10 Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru Ditjen Belmawa Agustus
Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian Tahun 2018
URAIAN SASARAN WAKTU1 BOPTN dan BPPTNBH Setjen September2 Kegiatan BAN-PT Ditjen Kelembagaan Juni3 Program PP PTS Ditjen Kelembagaan Juli4 Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka) Ditjen Kelembagaan April5 Pelaksanaan Kegiatan L2Dikti Ditjen Kelembagaan Agustus6 Beasiswa PPA Ditjen Belmawa Agustus7 SNMPTN/SBMPTN 30 Satker April8 Pelaksanaan Kreatifitas Mahasiswa dan
Kewirausahaan MahasiswaDitjen Belmawa Juni
9 Beasiswa Dosen S2/S3 60 PTN Mei10 Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Ditjen SDID Juli11 Kontrak World Class Professor Ditjen SDID Agustus12 Detasering Ditjen SDID Sept13 Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) Ditjen SDID dan PTN-BH Juli14 Program Hibah Luar Negeri (PHLN) 11 PTN Agustus
Pengawasan Kegiatan Isu Nasional Tahun 2018
URAIAN SASARAN WAKTU1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 12 PTN Satker Oktober2 Pembentukan PTN BH dan PTN BLU Setjen Sept.3 Pelayanan Publik Setjen November4 Tunjangan Fungsional dan Kinerja Setjen Desember5 Audit Aset 12 PTN November6 Realisasi Anggaran Seluruh PTN dan
L2DiktiJuni, Desember
7 Kerjasama Internasional Kemenristekdikti Setjen Oktober8 Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional Unit Utama dan Pusat Jan, Juni9 Program Inovasi Nasional Ditjen Inovasi Oktober10 Riset Nasional Ditjen Risbang November11 Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar 11 PTN-BH dan 22
PTN-BLUOktober
12 Program Pembelajaran Daring 7 PTN Desember
25
Agenda Pembahasan
04 Wilayah Kerja Inspektorat
Kebijakan Pengawasan 2018: Wilayah Kerja
26
No Uraian Inspektur I Inspektur II Inspektur III
1 Koordinator kegiatan 12 15 172 Unit Utama 4 4 43 Kopertis 5 5 44 PTN BH 4 4 35 PTN-PK BLU 8 10 106 Universitas Satker 10 10 107 Institut 3 3 38 Politeknik 15 13 14
Jumlah 61 64 65
TABEL UNIT UTAMA
JenisSatker
No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III
Unit Utama 1 Pusat data dan Informasi Iptek Dikti Inspektorat Jenderal Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2 Sekretariat Jenderal Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ditjen Penguatan dan Inovasi Ditjen Pembelajaraan dan
Kemahasiswaan4 PUSPIPTEK PP Iptek LBM Eijkman
TABEL PTN BADAN HUKUM
JenisSatker
No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III
PTN -BH 1 Universitas Padjadjaran; Institut Teknologi Bandung; Universitas Sumatera Utara;
2 Institut Teknologi Sepuluh November; Universitas Gadjah Mada; Universitas Indonesia;
3 Universitas Diponegoro; Institut Pertanian Bogor; Universitas Airlangga;4 Universitas Pendidikan Indonesia; Universitas Hasanuddin
TABEL PTN BLU
Jenis Satker No.
Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III
PTN - BLU 1 Universitas Andalas; Universitas Haluoleo; Universitas Bengkulu.2 Universitas Brawijaya; Universitas Negeri Surabaya; Universitas Mataram;3 Universitas Mulawarman; Universitas Riau; Universitas Negeri
Yogyakarta;4 Universitas Negeri Jakarta Universitas Sriwijaya; Universitas Nusa Cendana;5 Universitas Udayana; Universitas Sam Ratulangi; Universitas Tadulako;6 Universitas Jambi; Universitas Lampung; Universitas Terbuka7 Universitas Pendidikan
GaneshaUniversitas Jenderal Soedirman;
Universitas Negeri Semarang;
8 Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Malang Universitas Sebelas Maret;9 - Universitas Negeri Padang; Politeknik Negeri Malang;10 - Universitas Sultan Ageng
TirtayasaUniversitas Tanjungpura;
TABEL PTN satker
Jenis Satker No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat IIIUniversitas 1 Universitas Cenderawasih; Universitas Bangka
Belitung; Universitas Malikussaleh;
2 Universitas Negeri Manado; Universitas Khairun; Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3 Universitas Pattimura; Universitas Lambungmangkurat; Universitas Papua;
4 Universitas Negeri Medan; Universitas MusamusMerauke; Universitas Palangkaraya;
5 Universitas PN Veteran Yogyakarta;
Universitas PN Veteran Jakarta;
Universitas PN Veteran Jawa Timur;
6 Universitas Samudra; Universitas Negeri Makasar;
Universitas Sembilan Belas Nopember Kolaka;
7 Universitas Siliwangi; Universitas Sulawesi Barat; Universitas Singaperbangsa;
8 Universitas Negeri Medan; Universitas Tidar; Universitas Timor;9 Universitas Negeri
Makassar; Universitas Jember; Universitas Trunojoyo;
10 Universitas Syiah Kuala Universitas Borneo Tarakan; Universitas Teuku Umar
TABEL PTN institute
JenisSatker
No.
Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III
INSTITUT 1 ISBI Tanah Papua; Institut Teknologi Kalimantan; Institut Teknologi Sumatera;
2 ISI Padang Panjang; ISBI Bandung; ISBI Aceh;3 ISI Surakarta; ISI Denpasar; ISI Yogyakarta;
TABEL Politeknik WILAYAH INSPEKTORATNo. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III
1 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; Politeknik Negeri Ambon; Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
2 Politeknik Negeri Banjarmasin; Politeknik Negeri Batam; Politeknik Negeri Bali;
3 Politeknik Negeri Banyuwangi; Politeknik Negeri Fakfak; Politeknik Negeri Jakarta;
4 Politeknik Negeri Semarang Politeknik Negeri Indramayu; Politeknik Negeri Nusa Utara;
5 Politeknik Negeri Madiun; Politeknik Negeri Kupang; Politeknik Negeri Padang;
6 Politeknik Negeri Ketapang; Politeknik Negeri Lhokseumawe; Politeknik Negeri Samarinda;
7 Politeknik Negeri Lampung; Politeknik Negeri Madura; Politeknik Negeri Subang;
8 Politeknik Negeri Manado; Politeknik Negeri Medan; Politeknik Negeri Tanah Laut;
9 Politeknik Negeri Sriwijaya; Politeknik Negeri Cilacap; Politeknik Perikanan Negeri Tual;
10 Politeknik Pertanian Negeri Kupang; Politeknik Negeri Balikpapan; Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
11 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda; Politeknik Negeri Sambas; Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan;
12 Polman Negeri Bangka Belitung; Politeknik Negeri Media Kreatif; Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
13 Politeknik Negeri Ujung Pandang; Politeknik Negeri Jember; Politeknik Manufaktur Bandung;
14 Politeknik Negeri Bengkalis; - Politeknik Negeri Bandung;
15 Politeknik Negeri Pontianak; - -
TABEL Kopertis (L2 Dikti) WILAYAH INSPEKTORAT
No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III1 Kopertis Wilayah I Kopertis Wilayah V Kopertis Wilayah II2 Kopertis Wilayah III Kopertis Wilayah IX Kopertis Wilayah VII3 Kopertis Wilayah IV Kopertis Wilayah X Kopertis Wilayah VIII4 Kopertis Wilayah VI Kopertis Wilayah XI Kopertis Wilayah XIV5 Kopertis Wilayah XII Kopertis Wilayah XIII -
Kopertis LLDIKTI
TERIMA KASIH
INSPEKTORATJENDERALKEMENTERIANRISTEKDANDIKTI
34