Kebijakan Tataruang

23
KEBIJAKAN TATARUANG KEBIJAKAN TATARUANG PERKOTAAN PERKOTAAN by : by : Bambang Supriyono Bambang Supriyono

Transcript of Kebijakan Tataruang

Page 1: Kebijakan Tataruang

KEBIJAKAN KEBIJAKAN TATARUANG TATARUANG PERKOTAANPERKOTAAN

by :by :

Bambang SupriyonoBambang Supriyono

Page 2: Kebijakan Tataruang

Kebijakan tataruang Kebijakan tataruang perkotaanperkotaan

• Rencana Tataruang dan Wilayah Rencana Tataruang dan Wilayah (RTRW)(RTRW)

• Rencana Detail Tataruang Kota Rencana Detail Tataruang Kota (RDTRK)(RDTRK)

• Rencana Teknis Ruangkota(RTRK)Rencana Teknis Ruangkota(RTRK)• Bagian Wilayah Kota (BWK)Bagian Wilayah Kota (BWK)

Page 3: Kebijakan Tataruang

Beberapa teori dasar Beberapa teori dasar pengembangan tataruangpengembangan tataruang

• Teori lingkaran konsentrik Teori lingkaran konsentrik (concentric zone theory)(concentric zone theory)

• Teori sektor Teori sektor (sector theory)(sector theory)• Teori inti berganda Teori inti berganda (multiple nuclei (multiple nuclei

theory)theory)

Page 4: Kebijakan Tataruang

Beberapa istilah yang Beberapa istilah yang memiliki arti berhimpitmemiliki arti berhimpit

• Daerah Daerah (local)(local)• Tataruag atau Areal Tataruag atau Areal (area or space)(area or space)• Wilayah Wilayah (spatial)(spatial)• Kawasan Kawasan (region)(region)• Dapat digunakan salah satu istilah Dapat digunakan salah satu istilah

sesuai dengan kepentingan analisis.sesuai dengan kepentingan analisis.

Page 5: Kebijakan Tataruang

Pengertian tataruang atau Pengertian tataruang atau wilayah dalam berbagai wilayah dalam berbagai dimensidimensi

• Dimensi administrasi pemerintahanDimensi administrasi pemerintahan• Dimensi politik dan ekonomiDimensi politik dan ekonomi• Dimensi sosiologisDimensi sosiologis• Dimensi demografisDimensi demografis• Dimensi geografisDimensi geografis• Dimensi tata ruang (fisik)Dimensi tata ruang (fisik)

Page 6: Kebijakan Tataruang

Dimensi pemerintahanDimensi pemerintahan

Daerah adalah suatu wilayah yang Daerah adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk, ditempati sejumlah penduduk, sebagai satu kesatuan masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem hukum yang memiliki sistem pemerintahan, dan berhak pemerintahan, dan berhak mengatur dan mengurus rumah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiritangganya sendiri

Page 7: Kebijakan Tataruang

Pembagian Daerah dalam Pembagian Daerah dalam dimensi pemerintahandimensi pemerintahan

• Wilayah nasional, daerah provinsi, Wilayah nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan atau kota, daerah kabupaten dan atau kota, dan desa.dan desa.

• Pembentukan daerah didasarkan Pembentukan daerah didasarkan undang-undang, dapat berupa undang-undang, dapat berupa penggabungan atau pemekaran, dan penggabungan atau pemekaran, dan memenuhi persyaratan administratif, memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.teknis, dan fisik kewilayahan.

Page 8: Kebijakan Tataruang

Persyaratan Persyaratan administratifadministratif

• Didasarkan kajian mendalam dan Didasarkan kajian mendalam dan atas tuntutan kebutuhan masyarakat atas tuntutan kebutuhan masyarakat setempatsetempat

• Mendapat persetujuan dari Kepala Mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD Daerah dan DPRD

• Diusulkan ke pemerintah pusat Diusulkan ke pemerintah pusat untuk disetujui dan ditetapkan untuk disetujui dan ditetapkan dengan undang-undang.dengan undang-undang.

Page 9: Kebijakan Tataruang

Persyaratan teknisPersyaratan teknis

• KKemampuan ekonomi, emampuan ekonomi, • PPotensi daerah, otensi daerah, • SSosial budaya, osial budaya, • SSosial politik, osial politik, • JJumlah penduduk, umlah penduduk, • Luas daerah, Luas daerah, • PPertimbangan lain yang memungkinkan ertimbangan lain yang memungkinkan

terselenggaranya otonomi daerah. terselenggaranya otonomi daerah.

Page 10: Kebijakan Tataruang

Persyaratan fisik Persyaratan fisik kewilayahankewilayahan

• Pembentukan provinsi terdiri atas Pembentukan provinsi terdiri atas sekurang-kurangnya 5 sekurang-kurangnya 5 kabupaten/kotakabupaten/kota

• Pembentukan kabupaten terdiri atas Pembentukan kabupaten terdiri atas sekurang-kurangnya 5 kecamatansekurang-kurangnya 5 kecamatan

• Pembentukan kota sekurang-Pembentukan kota sekurang-kurangnya terdiri atas 4 kecamatankurangnya terdiri atas 4 kecamatan

Page 11: Kebijakan Tataruang

Dimensi politik dan Dimensi politik dan ekonomiekonomi

• Wilayah diartikan sebagai Wilayah diartikan sebagai homogenitas ideologi atau afiliasi homogenitas ideologi atau afiliasi politik pada suatu komunitas politik pada suatu komunitas masyarakat, dan biasanya berbasis masyarakat, dan biasanya berbasis pada sumberdaya ekonomi.pada sumberdaya ekonomi.

• Wilayah diartikan sebagai Wilayah diartikan sebagai homogenitas sumberdaya ekonomi homogenitas sumberdaya ekonomi pada suatu komunitas masyarakat, pada suatu komunitas masyarakat, dan biasanya berpengaruh pada dan biasanya berpengaruh pada ideologi atau afiliasi politik.ideologi atau afiliasi politik.

Page 12: Kebijakan Tataruang

Dimensi sosiologisDimensi sosiologis

• Wilayah diartikan sebagai wilayah Wilayah diartikan sebagai wilayah fungsional fungsional (functional region) (functional region) berdasarkan karakteristik (ciri-ciri) berdasarkan karakteristik (ciri-ciri) masyarakatnyamasyarakatnya

• Dibedakan atas masyarakat Dibedakan atas masyarakat perkotaan perkotaan (urban) (urban) dan masyarakat dan masyarakat pedesaan pedesaan (rural).(rural).

• Berpengaruh terhadap pembagian Berpengaruh terhadap pembagian daerah dalam dimensi administrasidaerah dalam dimensi administrasi

Page 13: Kebijakan Tataruang

Dimensi Tataruang (Dimensi Tataruang (UU No. UU No. 24 Tahun 199224 Tahun 1992)) • Wilayah adalah ruang kesatuan geografis Wilayah adalah ruang kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait padanya yang beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

• Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung, atau budi daya.lindung, atau budi daya.

• Kawasan lindung adalah kawasan yang Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

• Kawasan budidaya adalah kawasan yang Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya buatan.sumber daya buatan.

Page 14: Kebijakan Tataruang

Konsep pembentukan Konsep pembentukan daerah otonomdaerah otonom

• Desentralisasi memerlukan Desentralisasi memerlukan pembagian wilayah negara kedalam pembagian wilayah negara kedalam daerah-daerah daerah-daerah (areas)(areas)

• DaDalam negara kesatuan dibuat lam negara kesatuan dibuat territorial jurisdictionsterritorial jurisdictions yang sesuai yang sesuai

• AreasAreas juga juga memiliki batasan untuk memiliki batasan untuk agen-agen pemerintah yang agen-agen pemerintah yang berkaitan dengan tujuan khususberkaitan dengan tujuan khusus

Page 15: Kebijakan Tataruang

Masalah kewilayahan Masalah kewilayahan (areas)(areas)

• Dalam pemerintahan tidak mungkin Dalam pemerintahan tidak mungkin membatasi membatasi geographical area geographical area secara secara obyektif. obyektif.

• Berkaitan dengan Berkaitan dengan pertimbangan politikpertimbangan politik, , sosiologis, historis, dll.sosiologis, historis, dll.

• Masalah yang dihadapi :Masalah yang dihadapi : apakah apakah keputusan politik yang dibuat menjamin keputusan politik yang dibuat menjamin ketersediaan ketersediaan sumberdayasumberdaya, , penyelenggaraan pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tidak tumpang tindih, tumpang tindih, dan dan kontrol secara kontrol secara efektiefektiff..

Page 16: Kebijakan Tataruang

Pertimbangan penentuan Pertimbangan penentuan batas wilayah batas wilayah ((territorial territorial organizationorganization))

• KKeperluan eperluan wilayah aktivitas wilayah aktivitas ((activity activity areaarea))

• KKetersediaan sumberdaya yang cukupetersediaan sumberdaya yang cukup• BBatasan yurisdiksi untuk menghindari atasan yurisdiksi untuk menghindari

tumpang tindih tumpang tindih • MMenjamin kontrol enjamin kontrol penyelenggaraan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan pemerintahan dan pembangunan secara efektif. secara efektif.

Page 17: Kebijakan Tataruang

Catchment areaCatchment area

• Luas wilayah yang optimal bagi Luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, layanan, pembangunan, penarikan sumber daya, penarikan sumber daya, partisipasi dan kontrolpartisipasi dan kontrol

• BBaik aik untuk kepentingan untuk kepentingan masyarakat maupun birokrasimasyarakat maupun birokrasi

Page 18: Kebijakan Tataruang

Persyaratan penentuan Persyaratan penentuan batas wilayah batas wilayah

At the level of local government, At the level of local government, prominence may be given to the prominence may be given to the definition of definition of communities principle, communities principle, .. efficiency principle, managerial .. efficiency principle, managerial principle, technical principle, principle, technical principle, social principle.social principle.

Page 19: Kebijakan Tataruang

Communities principleCommunities principle

• GGeografi sosial menciptakan batasan eografi sosial menciptakan batasan politik, politik, perlu batasan perlu batasan komunitas untuk komunitas untuk kepentingan operasional. kepentingan operasional.

• Area sebagai suatu bentuk dasar unit Area sebagai suatu bentuk dasar unit sosial ekonomisosial ekonomi..

• BBatasan politik dan administratif atasan politik dan administratif menyangkut komunitas cukup rumit dan menyangkut komunitas cukup rumit dan memerlukan kesepakatamemerlukan kesepakatan n menyangkut menyangkut distribusi distribusi dan dan pola-pola spasial aktivitas pola-pola spasial aktivitas sosial ekonomisosial ekonomi..

Page 20: Kebijakan Tataruang

Efficiency principleEfficiency principle

• AAreasreas adalah adalah skala operasional untuk skala operasional untuk efisiensi pelayanan efisiensi pelayanan secara optimal. secara optimal.

• Areas Areas yang didesentralisasikan yang didesentralisasikan didasarkan pada hubungan antara didasarkan pada hubungan antara kualitas dayaguna administratif kualitas dayaguna administratif pelayanan pemerintahan dpelayanan pemerintahan dengan engan karakteristik karakteristik local areaslocal areas. .

• DDikhususkan pada luasnya pelayanan ikhususkan pada luasnya pelayanan yang diperlukan population catchment yang diperlukan population catchment area dalam mendukung kepentingan area dalam mendukung kepentingan staff dan institusistaff dan institusi

Page 21: Kebijakan Tataruang

Managerial principleManagerial principle

• AAreasreas didefinisikan mengikuti struktur didefinisikan mengikuti struktur manajemenmanajemen,, menyangkut organisasi menyangkut organisasi yang didesentralisasikan. yang didesentralisasikan.

• Pembagian teritori suatu negara Pembagian teritori suatu negara kedalam kedalam areasareas dilakukan mengikuti dilakukan mengikuti kebutuhan administratif. kebutuhan administratif.

• Boundaries adalah merefleksikan Boundaries adalah merefleksikan persepsi pengambil keputusan tingkat persepsi pengambil keputusan tingkat pusat dalam pengelolaan pekerjaan. pusat dalam pengelolaan pekerjaan.

Page 22: Kebijakan Tataruang

Technical principleTechnical principle

• AArea optimum untuk suatu fungsi rea optimum untuk suatu fungsi pemerintahan ditekankan pada pemerintahan ditekankan pada landscape landscape atau ekonomi : batas air, atau ekonomi : batas air, iklim, kondisi tanah, topografi, lokasi iklim, kondisi tanah, topografi, lokasi sumberdaya alam dan distribusi untuk sumberdaya alam dan distribusi untuk industri. industri.

• Sifat dasar region memiliki signifikansi Sifat dasar region memiliki signifikansi untuk administrasi dan untuk administrasi dan perlu didasarkan perlu didasarkan sifat fisik. sifat fisik.

Page 23: Kebijakan Tataruang

Social principleSocial principle

• AAreasreas didefinisikan sendiri tanpa didefinisikan sendiri tanpa memperhatikan rasionalitas memperhatikan rasionalitas administratif. administratif.

• Struktur teritorial pemerintahan dan Struktur teritorial pemerintahan dan administrasi mengakomodasikan administrasi mengakomodasikan kepentingan kepentingan masyarakat yang masyarakat yang didasarkan pada perbedaan region didasarkan pada perbedaan region secara sosial seperti sejarah, kesukuan, secara sosial seperti sejarah, kesukuan, bahasa bahasa aatau kombinasi diantara tau kombinasi diantara ketiganya. ketiganya.