Kebijakan Stabilisasi 4
-
Upload
wiwitsetiaji1993 -
Category
Documents
-
view
220 -
download
10
description
Transcript of Kebijakan Stabilisasi 4
D. Kebijakan Stabilisasi
Stabilisasi ekonomi dapat didefenisikan sebagai usaha-usaha untuk
memperbaiki keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat dalam
perekonomian, dengan tujuan untuk mengurangi inflasi dan memperkuat posisi
neraca pembayaran internasioanl. Tugas dari kebijakan stabilisasi adalah
mencapai/menghasilkan tingkat permintaan (demand) sesuai dengan yang
diharapkan, dan pada saat yang sama dapt menurunkan tingkat inflasi, tanpa
mengakibatkn menganggurnya faktor-faktor produksi. Di dalam menjalankan
fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai
dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan
melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan,
mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia. Tindakan-tindakan yang kemudian lebih
dikenal dengan kebijakan stabilisasi pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan ini
dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan
pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih
baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan
ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun
kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja
pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan fiskal dapat
dibedakan ke dalam kebijakan fiskal aktif atau diskresioner (discretionary fiscal
policy) dan kebijakan fiskal pasif atau nondiskresioner (nondiscretionary fiscal
policy).
1) Kebijakan Fiskal Diskresioner
Adalah kebijakan dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau
program program pengeluarannya, dan hal ini dapat bersifat ekspansif
(expansionary siscal policy) ataupun kontaktif (contractionary fiscal policy).
Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui
peningkatan pengeluaran pemerintah (G dan/atau penurunan penerimaan pajak
(T), dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam
perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal yang kontraktif adalah kebijakan
fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah (G)
dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan tujuan untuk menurunkan
tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian.
2) Kebijakan Fiskal Nondiskresioner
Kebijakan fiskal nondiskresioner (nondiscretionary policy) atau disebut juga
penstabil otomatis atau melekat (automatix or builtin stabilizers) adalah segala
sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (atau menurunkan
surplus pemerintah) selama periode resesi, tanpa harus ada tindakan eksplisit
oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi
kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi Stabilisator otomatis
adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika
diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya, sistem pajak
pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perekonomian menuju
resesi, tanpa perubahan hukum pajak , karena individu dan perusahaan
membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun.
Pada sektor rumah tangga (RTK), dimana rumah tangga melakukan
pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan
mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari
perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga
menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji,
bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional
adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan
rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan
jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan
keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga.
Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak
kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan
hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk
barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan
Rumah Tangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk
kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan,
pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan rumah tangga.
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja
yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan
dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa
untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia
internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung
sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami
negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai
dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin
banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan
ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa
pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan
moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah
mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam
mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah
memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa
contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif
dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah.
Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation
memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala
yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan
AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI,
untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit
anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan
pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan,
namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah
dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding
kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan
makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran
dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan
fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami
inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan
cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta
kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak
yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka
kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat
meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan
daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran
lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.
Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya
lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai
memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama
besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya
kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil
pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan
jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi
tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
2. Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan
ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui
pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut
dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan
output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana
pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i)
uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai
menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam
suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan
total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah
satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,
nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang
adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan
mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter
memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian
mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).
Penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman
kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para
pembuat kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan
mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana
ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnya
membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ). Jika seorang
karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak
upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu,
harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antara
karyawan dan majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah)
dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi
karena karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi
karena majikan membayar kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki
pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman
ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika
pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat dibuat tetapi tidak
diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat
inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat.
Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan konsumen ( demand pull
inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi
meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang
kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek
yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi
inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan
moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi
melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta
memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan
memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka
mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang
menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan
dapat membuat pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen
swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan
adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat
produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat,
kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya
adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan target inflasi yang
rendah (tapi tidak ada target output). Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu
bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan independen. Bank-bank
sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target (misalnya, anggaran yang
lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan
sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen
penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus
bingung dengan komitmen.
Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja
yang baik dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak
mungkin telah memilih bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang
tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan peran penting dalam menentukan
berapa pasar percaya pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan
tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah
ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan
reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala
bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang
profesional , pernyataan publik, dll
Bahkan telah berpendapat bahwa untuk mencegah beberapa patologi
terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi
berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih
besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank
sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk
pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk
ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan
moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya
kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang
diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani
kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan
dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga
merupakan definisi umum. Sementara semua orang setuju kemungkinan besar
bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada di
bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu,
kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka
mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar
mendukung lain.
a. Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter
alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang
beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset
keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah
baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli
atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat
dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter
memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti
suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
1) Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di
bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam
kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian
berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang
digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan
kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada
negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu
yang serupa. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu
menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku
bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target
suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite
kebijakan. Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap
berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi
dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi
yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting
disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon
terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan
diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford . Penargetan inflasi
pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia
Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia, Brazil, Kanada, Chile,
Kolombia, yang Republik Ceko, Selandia Baru, Norwegia, Islandia,
Filipina, Polandia, Swedia, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris .
2) Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa
pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga
jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat
harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun,
memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga
kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-
tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun
berjalan dan masa depan.
3) Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan
pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini
disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0,
M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan
dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga
kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling
moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini
difokuskan pada jumlah moneter.
4) Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan
mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat
peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan
bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau
otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau
menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat
dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol
modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap
tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi. Di
bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank
sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target.
Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai
tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk
membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar
dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat
dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana
band-band yang diatur ke nol.) Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola
oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung
oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan
bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh
mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di
mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal
ke mata uang (jangkar) keras. Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya
dolar AS, maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media
pertukaran, baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal
ini dapat terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua
dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah
(biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter
kredibel). Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan
otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara
mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam
jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana
kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung
pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan
faktor ekonomi lainnya. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada
masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang
yang beredar.
Dalam implementasinya, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua,
yaitu :
1) Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan uang beredar
dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk meningkatkan
permintaan agregat di dalam perekonomian.
2) Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pegurangan jumlah
uang beredar dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk
mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan ini disebut
juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan
moneter, yaitu antara lain :
1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika
ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat
berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang,
maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat.
Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan
dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga
Pasar Uang.
2) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan
memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi
membuat uang yang beredar berkurang.
3) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada
pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan rasio.
4) Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya
seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau
agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah
uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan
tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan
produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat
harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara
pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk
menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih
besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua
kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan
pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
3. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi
pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan
menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan
memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh
terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan
penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan
kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di
harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan
mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar
surat berharga. Secara teoritis, terdapat 4 pilihan bauran kebijakan moneter dan
fiskal, yaitu:
1) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar
2) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat
3) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar
4) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat
Masing-masing otoritas memiliki dua pilihan kebijakan , yaitu kebijakan
ketat maupun kebijakan longgar (a tight or a loose policy). Ketika keduanya
bersama-sama memilih kebijakan pengetatan maka tingkat inflasi cenderung
rendah dan jumlah lapangan kerja juga rendah (pengangguran tinggi), sedangkan
ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat
kebijakan yang longgar maka tingkat inflasi cenderung tinggi dan angka
pengangguran cenderung rendah. Sementara itu, apabila salah satu otoritas
kebijakan membuat kebijakan pengetatan sedangkan yang lain membuat
kebijakan pelonggaran atau sebaliknya, maka tingkat pengangguran dan inflasi
cenderung berada pada tingkat sedang.
4. Kebijakan Aktif atau Pasif
Pemerintah perlu bertindak aktif terhadap ketidakstabilan ekonomi yang
terjadi. Pada saat perekonomian lesu, sebagai akibat dari banyaknya sumber daya
yang menganggur, ia perlu dirangsang dengan serangkaian kebijakan yang
mampu mendorong pertumbuhan dan sekaligus mengurangi tingkat
pengangguran. Sebaliknya pada saat perekonomian overheating, pemerintah juga
perlu bertindak aktif untuk mendinginkan mesin ekonomi yang memanas, dalam
istilah ekonomi makro, kebijakan pemerintah yang bersifat aktif ini disebut
sebagai discretionary policy atau Keynesian leaning against the wind. Kebijakan
pemerintah yang aktif dapat tidak berfungsi apabila terjadi hambatan-hambatan
seperti:
1) Apabila terdapat selang waktu (lag) yang panjang dari saat perekonomian tidak
stabil hingga dampak dari kebijakan dapat berfungsi seperti yang diingankan.
2) Apabila kredibilitas dari kebijakan yang dilakukan pemerintah rendah.
3) Apabila terdapat ekspektasi rasional (rational expectation) dalam perilaku
ekonomi masyarakat.
Friedman berpendapat bahwa dalam kasus dimana ekspektasi masyarakat
adalah rasional, bank sentral seyogyanya menjalankan Fixed rule policy. Dengan
kebijakan ini, maka unsur ketidakpastian yang melekat pada feedback rule policy
dapat dihilangkan dan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dalam kasus ini,
maka fixed rule policy akan bersifat superior terhadap feedback rule policy. Bank
sentral konsisten pada kebijakan moneter yang didasarkan pada pertumbuhan
uang beredar yang tetap.
Apabila masyarakat tidak mempunyai ekspektasi rasioanal, maka saran
Keynes akan lebih baik karena lebih efisien dibandingkan dengan saran Friedman.
Dalam kasus dimana ekspektasi masyarakat tidak rasional, maka discretionary
policy bersifat superior terhadap fixed rule policy. Pemerintah akan cenderung
mendororng uang beredar apabila pertumbuhan ekonomi menurun dan sebaliknya.
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan
untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi
Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga
barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang
berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang
sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan
jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan
campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di
lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah
uang yang beredar secara bersama-sama.
DAFTAR PUSTAKA
Friedman, Milton. 1960. Sebuah Program Stabilitas Moneter. Fordham University Press.
Bernanke, Ben. 2006. “Agregat Moneter dan Kebijakan Moneter di Federal Reserve: Sebuah Perspektif Sejarah” . Federal .
Nelson, Edward. 2007. “Milton Friedman dan US Sejarah Moneter: 1961-2006″ :. Federal Reserve Bank of St Louis Review (89-171).