Kebijakan Program Kependudukan,

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga

dalam Mendukung Keluarga Sehat

Surya Chandra Surapaty (Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Diwakili

Dr.Abidinsyah Siregar,DHSM,Mkes

(Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat)

Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2016 Gelombang II

Jakarta, 5 April 2016

Dr.ABIDINSYAH SIREGAR,DHSM,MKes

NIP : 19570525 198412 1001 Alamat Rumah : Jl.Bina Husada Blok B7/16, Jakarta-14350 Mobilephone/E : +628126045557 / abidinsyah57@gmail.com

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

• 15. 2014 (SEJAK 21 JAN) : DEPUTI BID.ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI

BKKBN PUSAT (ESELON I/A) . 14. 2013-2016 : KOMISIONER KPHI • 13. 2011 – 2014 : DIREKTUR BINA PELAY.KES TRADISIONAL&KOM, KEMKES RI • 12. 2010 - 2011 : SEKRETARIS INPEKTORAT

JENDERAL, DEPKES RI • 11. 2008 – 2010 : KEPALA PUSAT PROMOSI

KESEHATAN, DEPKES RI • 10. 2005 – 2008 : SEKRETARIS KONSIL

KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) • 09. 2003-2005 : KABAG TU DINKES SUMUT • 06. 1997-1999 : KADISKES KAB SIMALUNGUN • 05. 1994-1996 : KADISKES KAB.LAB.BATU • 04. 1992-1994 : KASI RUJUKAN KANWILKESSU • 01. 1985 – 1987 : KA PUSK.SIGALINGGING KAB

DAIRI PROV.SUM.UTARA

Sinkronisasi Program KKBPK dalam Mendukung

Program Keluarga Sehat

4

Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK masih TINGGI

Fertilitas relatif masih TINGGI dengan penyebaran TIDAK MERATA

Mortalitas • Angka Kematian anak masih

TINGGI • Angka Kematian Ibu masih

TINGGI • Angka Harapan Hidup relatif

RENDAH Mobilitas

• Persebaran TIMPANG • Urbanisasi • Transmigrasi • TKI/TKW, dll

MASALAH KEPENDUDUKAN INDONESIA

5

6

8

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

1961 1971 2010

205 JT

250

275

300

80 Juta

285 jt SUKSES INDONESIA

KELAHIRAN TERCEGAH

HAMPIR 100 JUTA

330 jt

237.6 JT

JUTA JIWA

TAHUN

Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia (Juta)

97,1 jt 119,2 jt

2000 2035

Bila LPP 0,62%

Bila LPP 1,49%

343,96 jt

305,6 jt

40.2 jt

1900

8

Tahun 2050

penduduk >450 juta

Kebijakan dan Strategi Program Kependudukan,

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK)*

*Program KKBPK adalah paradigma baru BKKBN sejak UU No.51 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik 8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

10

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental/Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Antarkelompok pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran (3) Luar Jawa (4) Kawasan Timur

Kedaulatan pangan

Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan

Kemaritiman dan kelautan

Pariwisata dan industri

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

BKKBN

Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai

Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB

Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB

Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan masyarakat

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB

Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum dan kelembagaan

Penguatan bidang KKB melalui penyediaan data dan informasi yang berkualitas

PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN KESEHATAN

Peningkatan Derajat

Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

Penguatan promotif dan

preventif: “Gerakan

Masyarakat Sehat”

Peningkatan akses

dan mutu pelayanan kesehatan

Percepatan perbaikan gizi

masyarakat

Peningkatan Pelayanan

KB dan Kesehatan Reproduksi

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS, Kemen PANRB, Kemenristekdikti, BPOM, Pemda

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos KemenPPPA, Kemenkominfo KemenPUPR, KemenKP, KemenPDTT, Kemendagri

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Pemda

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, Kemenag, BPOM, BPJS, Kementan, KemenKP, Kemensos, Kemenristekdikti, Kemenkeu,BKKBN KemenPDTT, KemenPANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, KemenLHK, Kemenaker, KemenPUPR, Kemendagri, Pemda

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RPK) 2017

Sumber: Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kick-off Bilateral Meeting, 29 Feb 2016

PENDEKATAN HOLISTIK PENINGKATAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI

BKKBN/SKPD KB Kemenkes/Dinkes BPOM BPJS PU/Dinas PU

BKKBN/SKPD KB Kemenag Kemenkes/Dinkes

BKKBN Kemendikbud/ Dinas Pendidikan Kemenag

BKKBN/SKPD KB Kemensos Kemdikbud

BKKBN/SKPD KB Kemendagri Pemda BPS

Penguatan Advokasi

dan KIE KB

Penguatan regulasi,

kelembagaan, serta data dan

informasi

Pembangun-an

Keluarga

Pembinaan remaja

Peningkatan pelayanan KB

Pengendalian jumlah

penduduk (TFR/kelahiran)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RPK) 2017

Sumber: Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kick-off Bilateral Meeting, 29 Feb 2016

SASARAN STRATEGIS

BKKBN 2015 - 2019

No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

1 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

1,38 (2010-2015)

1,27 1,25 1,23 1,21 1,19 (2015-2020)

2 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2,37 (SDKI 2012

TFR 2,6)

2,36 2,33 2,31 2,28 2,28

3 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)

65,2 (all method)

65,4 (all method)

65,6 (all method)

65,8 (all method)

66,0 (all method)

66,0 (all method)

a. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 24,6

b. Meningkatnya penggunaan MKJP (persen)

20,5

21,1 21,7 22,3 23,5 23,5

4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)

10,60 10,48 10,26 10,14 9,91 9,91

5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

46 per 1.000 kelahiran

44 per 1.000 kelahiran

42 per 1.000 kelahiran

40 per 1.000 kelahiran

38 per 1.000 kelahiran

38 per 1.000 kelahiran

6 Presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,6

PROGRAM BKKBN TAHUN 2015– 2019

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya • Sekretariat Utama (Sestama) • Pengelolaan Program Dukungan Manajemen Provinsi

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN • Inspektorat Utama (Irtama) • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Provinsi

3. Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerja Sama Internasional BKKBN • Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang) • Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi

PROGRAM TEKNIS

PROGRAM GENERIK

1. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK): • Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) • Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

(KBKR) • Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

(KSPK) • Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) • Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga Provinsi

FORMASI PENGGARAPAN Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

PENELITIAN &

PELATIHAN

DALDUK

ADPIN

DUKUNGAN

MANAJEMEN KBKR

PE

NG

AW

AS

AN

LPP TFR – CPR

Unmet Need

ASFR – KTD

KSPK

SERVICE CENTER

MISSION CENTER

PENGEMBANGAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM KKBPK

MEMPERHATIKAN

Dimensi pembangunan (BKKBN masuk ke dalam dimensi pembangunan bidang kesehatan dan

pembangunan mental/karakter bangsa

(Revolusi Mental)

Target/sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN 2015-2019

Memiliki daya ungkit terhadap upaya

pencapaian sasaran strategis dalam Renstra

BKKBN 2015-2019

9 Agenda Prioritas Pembangunan

Pemerintah (Nawa Cita)

periode 2015-2019

Perkembangan lingkungan strategis terkait Program KKBPK di Indonesia:

• SDKI 2017 • MDGs dan SDGs Agenda

• Pemanfaatan bonus demografi, dll.

MEMPERTIMBANGKAN

Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK masih TINGGI

Fertilitas relatif masih TINGGI dengan penyebaran TIDAK MERATA

Mortalitas • Angka Kematian anak masih

TINGGI • Angka Kematian Ibu masih

TINGGI • Angka Harapan Hidup relatif

RENDAH Mobilitas

• Persebaran TIMPANG • Urbanisasi • Transmigrasi • TKI/TKW, dll

Jumlah Penduduk Terbesar Pada Tahun 2050

PROYEKSI PENDUDUK

INDONESIA 2050 SUMBER:

UN, INED

Kerusakan

Lingkungan

Kelangkaan

Sumber Daya

Kerawanan

pangan

Kemiskinan

309

Jt

Tahun 2050

309 - 330

juta

(UN, INED)

Tahun 2025

270 juta

(BPS 2008)

Tahun

2010

237

juta

433

Jt

423

Jt

312

Jt

1,3

M

1,7

M

2050

Diprediksi, jumlah penduduk Indonesia akan terus naik.

Penduduk Indonesia sampai 2050 adalah 309 – 330 juta, masih menjadi negara ke 6 dengan penduduk terbesar dunia

Lihatlah…

. Ulah

manusia

Konflik Sosial 20

Sumber. Bappenas, dkk, 2014, Proyeksi Penduduk 2010-2035.

Proyeksi penduduk menurut provinsi:

Indonesia, 2010 – 2035 (Dalam Ribuan)

Provinsi terbesar

jumlah penduduk :

1. Jabar

2. Jatim

3. Jateng

4. Sumut

5. Banten

6. DKI Jakarta

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA 1930 - 2010

Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan membawa dampak

bagi penyediaan pangan, lahan pertanian, perumahan dan barang

konsumsi lainnya.

“Jumlah penduduk merupakan modalitas bagi

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Meskipun demikian,

populasi penduduk yang tidak terkendali juga merupakan

ancaman besar bagi ekonomi negara.”

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia rata-rata 1, 49 persen/tahun. Itu artinya, setiap tahunnya akan terjadi

pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta lebih per tahun.

TINGGI KELUARGA MISKIN/HAMPIR MISKIN

Jumlah miskin dan hampir miskin sebesar

28,04 juta keluarga (43,35%) dari total jumlah

keluarga sebesar 64,69 juta keluarga

(hasil pendataan keluarga 2012)

Jumlah Lansia Meningkat

4,500% 6,900% 7,175% 7,932%

12,648%

,000%

5,000%

10,000%

15,000%

1971 1990 2000 2010 2025

Jumlah Penduduk Lansia (Persentase)

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1990,

2000 Proyeksi Penduduk 2005-2025

Jumlah Lansia meningkat karena makin tingginya Angka Harapan Hidup. Perlu dibarengi dengan kontrol kelahiran jika ingin tingkat kepadatan penduduk terkendali.

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) NASIONAL

INDONESIA ADALAH SALAH SATU NEGARA DGN AKI TERTINGGI DI ASIA, NOMOR 3 DI

ASEAN

TARGET PEMERINTAH MENURUNKAN AKI MENJADI 102/100.000 KELAHIRAN HIDUP

PADA 2015

WHO, WORLD HEALTH STATISTICS 2013

AKI

2010

SINGAPURA: 3/100.000 KELAHIRAN HIDUP

BRUNEI 24/100.000 KELAHIRAN HIDUP

MALAYSIA 29/100.000 KELAHIRAN HIDUP

THAILAND 48/100.000 KELAHIRAN HIDUP

VIETNAM 59/100.000 KELAHIRAN HIDUP

FILIPINA 99/100.000 KELAHIRAN HIDUP

INDONESIA 228/100.000 KELAHIRAN HIDUP

KAMBOJA 250/100.000 KELAHIRAN HIDUP

TIMOR LESTE 300/100.000 KELAHIRAN HIDUP

BERDASAR SURVEI DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA 2012, AKI

MELONJAK MENJADI 359/100.000 KELAHIRAN

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) NASIONAL

INDONESIA ADALAH NEGARA DGN AKB TERTINGGI NOMOR 4 DI ASEAN

TARGET PEMERINTAH MENURUNKAN AKB MENJADI 23/1000 LAHIR HIDUP PADA 2015

THE UN-INTER AGENCY FOR CHILDREN MORTALITY ESTIMATES (ICME) 2011

AKB

2011

SINGAPURA: 2/1000 LAHIR HIDUP

BRUNEI 5,6/1000 LAHIR HIDUP

MALAYSIA 5,6/1000 LAHIR HIDUP

THAILAND 10,6/1000 KELAHIRAN HIDUP

VIETNAM 17,3/1000 LAHIR HIDUP

FILIPINA 20,2/1000 LAHIR HIDUP

INDONESIA 24,8/1000 LAHIR HIDUP

KAMBOJA 36,2/1000 LAHIR HIDUP

MYANMAR 47,9/1000 LAHIR HIDUP

BERDASAR SURVEI DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA 2012, AKB NAIK

MENJADI 32/1000 LAHIR HIDUP

1

10

20

30

40

50

58

20: Acceptance of foreign ideas

28: Attitudes toward

Globalization

28: Atracting & retaining talents

8: Average working

hours: 2100 hrs/yr

27: Brain drain 27: Values System of Society

SEBAGAI INDIVIDU & SEBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT (Hasil Survey IMD tahun 2012 dari 59 Negara Terkemuka)

32: Workers motivation

32: Employee training

34: Entrepreneurship

34: Social system sesponsibility

39: Auditing & accounting practices

implementation

44: Ethical practices

31: Flexibility & adaptability

31: Corporate value toward

employee 33: Emphasis on

cus-tomer’s satisfaction

33: Image of Indonesia abroad

36: Values System of Society

41: Competent

Senior Manager

41: Adaptability of com-panies to market change

45: Quality of skilled labor 47: Labor

relations 47: International

experiences 47: Efficiency of large companies

48: Efficiency of SME’s 52: Productivity

of agricultures (PPP)

52: Productivity of Industry (PPP)

58: Labor productivity

58: Overall productivity

Indonesia

57: Productivity of Services (PPP)

Produktivitas SDM Indonesia Kondisi

Negara Ranking IPM

Angka Kematian ibu

Usia Harapan Hidup

Jepang 10 5 87.9

Korea Sel. 12 16 79.3

Singapura 18 3 83.8

Malaysia 64 29 74.0

Sri Langka 97 60 75.9

Thailand 103 48 73.9

Indonesia 121 359 71.6

28

Tabel 1. Ranking IPM Beberapa Negara Tahun 2012

KB

⬇MMR

⬇IMR

⬆GIZI ANAK

⬆KECERDASAN

⬆PARTISIPASI SEKOLAH

⬆TINGKAT PENDIDIKAN

⬆PUBLIC SAVING

⬆PRIVATE SAVING

⬆MUTU SDM

KESEHATAN

PENDIDIKAN

EKONOMI

IPM

PERAN KB DALAM PENINGKATAN IPM

Kerangka Teori: Continuum of Care

Pemeriksaa

n Kehamilan

Persalinan,

nifas &

neonatal

Pelayanan

bagi bayi

Pelayanan

bagi

balita

Pelayanan

bagi anak

SD

Pelayanan bagi

anak SMP/A &

remaja

•Konseling

•ANC terpadu

•Fe & asam

folat

•Konseling

•Inisiasi Menyusu

Dini •KB pasca

persalinan

•Konseling

•ASI eksklusif • Imunisasi dasar

lengkap •MPASI

•Pemantauan

pertumbuhan

• Konseling

• Pemantauan pertumbuhan &

perkembangan

•Konseling

•Upaya Kesehatan

Sekolah

• Konseling:

Gizi

HIV/AIDS,

NAPZA dll • Kespro

remaja

• Konseling

Gizi dan

kesehatan

• Pelayanan

KB

Pelayanan

PUS & WUS

Lansia

• Konseling

• Kualitas

• Degener

asi

31

4T

KBPP

BKB

BKB

BKR

BKL

Mengendalik

an jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

RPJM 1 (2005-2009)

RPJM 2 (2010-2014)

Terkendali nya jumlah dan laju pertumbuhn penduduk

RPJM 3 (2015-2019) Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang

Bertahan nya kondisi penduduk tumbuh seimbang

RPJM 4 (2020-2024)

TAHAPAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPENDUDUKAN

RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007)

Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019

KUADRAN ANTARA TFR

DAN CPR MODERN

CPR MODERN

TFR

TARGET

TARGET

33

DATA NASIONAL

34

15-19 TH 20-24 TH 25-29 TH 30-34 TH 35-39 TH 40-44 TH 45-49 TH

1 Sumatera Selatan 7,450,394 2.42 67.8 I 6.9 11.0 40 129 126 107 61 19 2 7.7 20

2 Bengkulu 1,715,518 2.38 71.8 I 4.8 17.9 43 123 133 101 57 17 3 5.2 20

3 Lampung 7,608,405 2.50 68.8 I 6.2 12.7 39 142 124 108 62 22 3 5.9 20

4 Bangka Belitung 1,223,296 2.49 68.8 I 8.1 7.7 55 157 119 95 53 18 2 4.8 20

5 Jawa Barat 40,649,611 2.37 65.7 I 9.2 12.5 37 119 122 105 63 24 5 9.1 20

6 Kalimantan Barat 4,377,216 2.48 67.3 I 13.0 7.3 49 151 114 97 55 23 6 5.9 20

7 Kalimantan Timur 3,779,353 2.43 62.6 I 12.0 11.7 47 131 125 97 58 22 6 7.2 20

8 Gorontalo 1,040,164 2.68 67.0 I 6.6 28.5 49 163 135 114 54 18 3 4.7 20

9 NAD 4,494,410 2.40 51.7 II 10.2 5.2 16 102 144 115 72 26 6 10.8 20

10 Sumatera Utara 12,952,116 2.69 49.9 II 14.3 16.3 18 127 161 129 76 24 3 7.0 22

11 Sumatera Barat 4,846,909 2.79 51.3 II 10.4 22.2 11 119 159 137 92 36 5 6.0 22

12 Riau 5,538,367 2.57 58.1 II 9.5 10.4 26 148 136 122 59 19 3 5.7 20

13 Nusa Tenggara Barat 4,484,162 2.52 60.2 II 4.8 16.2 41 140 125 103 61 28 4 6.0 20

14 Nusa Tenggara Timur 4,562,763 3.47 41.6 II 17.5 28.1 30 172 172 153 106 52 9 7.5 21

15 Sulawesi Tengah 2,635,009 2.75 60.7 II 9.2 13.4 54 147 135 107 75 26 6 7.4 20

16 Sulawesi Selatan 7,797,016 2.47 51.3 II 13.5 9.2 32 121 137 102 71 26 5 3.4 20

17 Sulawesi Tenggara 2,220,697 2.92 53.3 II 9.1 15.2 49 150 147 120 76 30 12 8.0 20

18 Maluku 1,559,234 3.16 39.3 II 18.9 10.1 39 131 179 147 86 41 10 13.0 21

19 Sulawesi Barat 1,158,651 3.11 48.2 II 9.5 13.2 46 171 147 135 86 32 4 13.0 21

20 Maluku Utara 1,038,087 2.79 53.9 II 13.1 14.3 39 152 140 121 63 36 7 8.1 20

21 Papua Barat 760,422 2.96 42.0 II 16.7 9.5 60 172 132 128 66 29 6 12.9 20

22 Papua 2,833,381 2.50 16.7 II 19.1 14.0 47 156 120 90 50 24 12 11.1 20

23 Kepulauan Riau 1,610,160 2.18 49.0 III 13.5 19.1 18 86 140 111 59 20 1 7.3 22

24 DKI 7,325,842 1.73 56.5 III 7.8 21.2 16 69 108 85 51 16 1 3.8 21

25 DIY 3,068,622 2.02 58.5 III 7.9 34.0 20 81 123 111 51 15 2 2.8 22

26 Jambi 3,092,265 2.36 68.8 IV 5.9 10.5 49 132 122 99 52 17 2 7.9 20

27 Jawa Tengah 31,631,655 2.32 64.0 IV 7.7 21.1 36 128 128 99 55 15 3 3.8 20

28 Jawa Timur 37,476,757 2.07 65.7 IV 6.4 16.5 39 123 105 87 44 14 3 3.3 20

29 Banten 10,632,166 2.32 62.2 IV 9.2 9.9 34 106 116 110 64 27 6 3.9 20

30 Bali 3,890,757 2.25 61.9 IV 6.2 35.9 32 120 152 92 44 9 1 2.7 21

31 Kalimantan Tengah 2,410,996 2.29 73.2 IV 8.7 5.3 58 134 105 84 56 15 8 5.9 20

32 Kalimantan Selatan 2,777,396 2.30 69.4 IV 4.7 6.9 51 130 116 90 52 19 3 3.7 19

33 Sulawesi Utara 2,270,596 2.29 64.9 IV 9.3 23.2 47 113 125 96 53 19 4 5.6 21

Nasional 235,071,235 2.37 61.5 9.6 15.5 35 124 127 104 60 21 4 6.1 20

KUA

DRAN No Provinsi

JUMLAH

PENDUDUK TFR

CPR

MODERN

UNMET

NEED

MIX

KB MKJP

ASFR PROPORSI

HAMIL UKP

35

KUADRAN TFR DAN CPR MENURUT PROVINSI

Sumber data: Susenas 2013

36

TARGET UMUM PROGRAM KEPENDUDUKAN

• Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan terus berlanjut s/d

tahun 2035

• Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka

harapan hidup ;

• Tersebarnya penduduk secara lebih proporsional .

FERTILITAS

MORTALITAS

MOBILITAS

KELUARGA BERENCANA

• Usia ideal perkawinan

• Usia ideal melahirkan

• Jarak ideal melahirkan

• Jumlah ideal anak yang dilahirkan

PENGATURAN FERTILITAS

KELUARGA BERENCANA (KB)

Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil

keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksi

• Mengatur kehamilan yang diinginkan

• Menurunkan AKB dan AKI

• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB

• Meningkatkan keikutsertaan pria

• Promosi ASI Eksklusif

PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA

Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam Mendukung

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Sehat

PRIORITAS PROGRAM KELUARGA SEHAT

Kesehatan ibu: - Menurunkan angka kematian ibu (AKI) Kesehatan anak: - Menurunkan angka kematian bayi (AKB) - Menurunkan prevalensi balita pendek (stunting) Pengendalian penyakit menular: - Mempertahankan prevalensi HIV-AIDS <0,5 - Menurunkan prevalensi tuberkulosis - Menurunkan prevalensi malaria Pengendalian penyakit tdk menular: - Menurunkan prevalensi hipertensi - Mempertahankan prevalensi obesitas pada 15,4 - Menurunkan prevalensi diabetes - Menurunkan prevalensi kanker

UPAYA BKKBN DALAM TURUT MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

menurunkan TFR dan ASFR usia 15-19

meningkatkan kesertaan ber-KB dan peningkatan pemakaian MKJP

menurunkan unmet need melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB

intensifikasi promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi

peningkatan kapasitas bidan dalam hal konseling kesehatan reproduksi, APN, dan rujukan, serta jaminan ketersediaan bidan di desa (kerja sama dengan Kemkes)

pendewasaan usia perkawinan

peningkatan kegiatan promotif – preventif (kerja sama dengan Kemkes melalui BOK Puskesmas)

ADVOKASI DAN KIE UNTUK MENURUNKAN AKI

4 TERLALU

1. Terlalu muda melahirkan (<20 tahun)

2. Terlalu tua melahirkan (>35 tahun)

3. Terlalu dekat jarak melahirkan (<2 tahun)

4. Terlalu banyak jumlah anaknya (>2 anak)

3 TERLAMBAT

1. Terlambat mencapai fasilitas kesehatan

2. Terlambat mendapatkan pertolongan nakes

3. Terlambat mengenali tanda bahaya persalinan

4 KUNJUNGAN

AUDIT

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB

• Penerapan Standardisasi Pelayanan KB dan Standardisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR; – >2016 sosialisasi penerapan

• Jaminan Ketersediaan Alkon dan Supply Chain Management (alur distribusi) alkon, termasuk adanya BOKB (DAK Non-Fisik Subbidang KB) TA 2016 untuk dukungan anggaran distribusi Alkon dari gudang kab/kota ke faskes

• Peningkatan kerja sama Faskes Pelayanan KB dengan BPJS Kesehatan – perbaikan sistem data dan informasi Faskes pelayanan KB

BKKBN turut berpartisipasi untuk peningkatan kesehatan anak melalui kegiatan Bina Keluarga Balita/BKB (termasuk dalam kegiatan Pembangunan Keluarga) dengan fokus pada:

UPAYA BKKBN DALAM TURUT MENINGKATKAN KESEHATAN ANAK (1)

2. tumbuh kembang balita dan anak

1. 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)

46

3. Pengembangan Program “Orang Tua Hebat”

UPAYA BKKBN DALAM TURUT MENINGKATKAN KESEHATAN ANAK (2)

KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) DAN HAK-HAK REPRODUKSI

Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup kehidupan

Promosi dan konseling kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA)

Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV, dan AIDS

Pencegahan kanker alat reproduksi (KAR)

Kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Pencegahan dan penanganan infertilitas

Sumber: BKKBN, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi (Kespro) dalam Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

1. Intensifikasi klinik KB dalam program kesehatan reproduksi 2. Peningkatan peran bidan dalam KIE dan konseling kespro 3. Sosialisasi dan workshop life cycle kesehatan reproduksi 4. Pemberian promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang ditandai

dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran kesehatan dan hak-hak reproduksi

5. Peningkatan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran keluarga/orang tua/remaja mengenai kesehatan reproduksi dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

6. Intensifikasi KB IUD plus pap smear/IVA dalam rangka peningkatan KB MKJP

7. Penguatan peran PKB/PLKB dan Kader dalam promosi kesehatan reproduksi di lini lapangan

8. Pemenuhan kebutuhan terhadap akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling kesehatan reproduksi

UPAYA PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO)

Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas • Promosi dan konseling deteksi dini pencegahan kanker leher

rahim/serviks • Integrasi pelayanan kontrasepsi IUD dan implan dengan deteksi

dini kanker leher rahim pap smear • Promosi dan konseling deteksi dini pencegahan kanker

payudara • Promosi dan konseling kembalinya kesuburan pasca

penggunaan kontrasepsi

UPAYA PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO)

Lanjutan …..

SINKRONISASI PROGRAM KKBPK DAN PROGRAM KELUARGA SEHAT MELALUI PEMBANGUNAN KELUARGA

Bayi dan anak

Usia sekolah

6

4

5

3

2

Hamil

Usia kerja

1

Nikah

Usia lanjut

PEMBANGUNAN KELUARGA

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)

51

45,93 43,55

41,20 38,34

30,57 20,01

10,75 5,43

1,58 0,28

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Ke

lom

po

k u

mu

r

Jumlah Penduduk (juta)

Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045)

Struktur Penduduk Indonesia Tahun 2010

45-54 tahun

35-44 tahun

Periode Bonus Demografi 2010-2035

Paud HI (termasuk BKB) Pendidikan karakter

Pendidikan Menengah Universal

Pendidikan karakter

Strategi Pembangunan

Keluarga Indonesia

Generasi yang cerdas komprehensif:

produktif, inovatif, damai dlm interaksi sosialnya, sehat dan

menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul

Sasaran Kelompok Strategis

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

23,6 22,3

20,5 19,3

15,4 10,3

5,2 2,4 0,7 0,1

22,3 21,3 20,7

19,0 15,2

9,7 5,6

3,1 0,9 0,2

30 20 10 0 10 20 30

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+Laki-laki Perempuan

PEMBANGUNAN KELUARGA : balita dan anak, remaja, lansia

Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia

NAWA CITA 9 Agenda Prioritas

8

“MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA”

• Terjadi hanya satu kali dalam sejarah perjalanan suatu bangsa

• Memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa

• Di tingkat global, bonus demografi di negara-negara maju telah berlangsung sejak lama dan beberapa diantaranya memasuki tahun akhir

• Di Amerika Serikat berlangsung tahun 1960-1965, Jepang tahun 1990-1995, sedangkan Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong tahun 2010-2015

• Di tingkat regional ASEAN: Singapura dan Thailand berlangsung tahun 2010-2015, Vietnam tahun 2015-2020, Malaysia tahun 2030-2040, Filipina tahun 2040-2050, sementara Indonesia diperkirakan akan mengalami puncaknya pada tahun 2028-2031

BONUS DEMOGRAFI

54

1971 2000 2010 2020-2030

Windows of

Opportunity

>2045

86 Anak dan

lansia per

100 usia

produktif

54 Anak dan

lansia per

100 usia

produktif

51 Anak dan

lansia per

100 usia

produktif

44 Anak dan

lansia per 100

usia produktif

>50 Naik

terus

karena

naiknya

proporsi

lansia

Rasio ketergantungan dan Bonus Demografi

Source : Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo SE MA PhD Head of Masters

Program on Population and Labor University of Indonesia; 2011

2028-2031 >2045

47 Anak

dan lansia

per 100 usia

produktif

>50

Naik terus

karena

naiknya

proporsi

lansia.

Berdasarkan proyeksi SP2010

Window of Opp menyempit dan

Angka ketergantungan tidak lagi

serendah yang diharapkan

54

proyeksi

SP2000

Kita telah, sedang, dan masih akan menikmati Bonus 1 ->>|

80,2

82,5 80,8 78,3

72,4

66,1

60,5

55,5 52,0 50,5

48,6 47,7 47,2 46,9 47,3 49,3

52,1 54,7

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045

Tahun

Rasio Ketergantungan = Banyaknya penduduk usia nonproduktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif

Bonus 2 ->>>

KITA PUNYA BONUS DEMOGRAFI Saat ini Indonesia menikmati Bonus Demografi karena penurunan fertilitas. Bisa berlanjut bahkan setelah RK naik lagi, namun harus bersumber dari kelompok lansia yang sehat, berpendidikan, dan produktif.

Ukuran keluarga menjadi

lebih kecil

Terjadi perubahan

struktur penduduk menurut

umur

Jumlah bayi dalam

keluarga berkurang

Jumlah penduduk

usia produktif

meningkat

Beban setiap

keluarga berkurang

Kemampuan

menabung menjadi

lebih tinggi

55

No. Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035

1. Aceh 56.3 54.8 53.6 50.8 47.9 45.8

2. Sumatera Utara 58.0 56.3 55.3 53.6 51.7 50.8

3. Sumatera Barat 57.7 55.8 54.8 53.6 51.7 50.6

4. Riau 54.1 51.4 49.7 48.4 47.1 46.6

5. Jambi 50.8 47.3 44.5 43.3 42.7 42.7

6. Sumatera Selatan 51.3 49.7 48.4 47.3 45.8 45.3

7. Bengkulu 51.3 47.9 46.2 44.9 44.3 44.5

8. Lampung 51.1 49.5 48.6 47.3 45.6 45.3

9. Bangka Belitung 48.6 46.2 44.9 44.3 44.3 43.1

10. Kepulauan Riau 46.8 49.7 46.4 41.8 38.1 37.9

11. DKI Jakarta 37.4 39.9 42.0 42.2 40.1 39.5

12. Jawa Barat 49.9 47.7 46.4 46.4 46.2 46.6

13. Jawa Tengah 49.9 48.1 47.7 48.4 49.9 51.7

14. DI Yogyakarta 45.8 44.9 45.6 46.8 47.7 48.4

15. Jawa Timur 46.2 44.3 44.9 44.3 46.2 48.4

16. Banten 48.6 46.4 45.3 43.9 41.8 41.0

17. Bali 47.3 45.6 43.3 42.2 43.3 45.8

18. NTB 55.8 53.8 52.2 50.2 48.6 48.1

19. NTT 70.6 66.7 63.4 62.1 61.6 61.6

20. Kalimantan Barat 52.7 50.8 49.7 48.8 47.3 46.6

21. Kalimantan Tengah 50.4 46.2 43.3 41.4 40.3 39.9

22. Kalimantan Selatan 49.3 48.6 47.7 46.2 44.7 44.7

23. Kalimantan Timur 48.6 46.2 44.5 43.7 43.1 43.5

24. Sulawesi Utara 47.9 46.6 46.4 46.8 47.3 48.4

25. Sulawesi Tengah 52.7 50.6 49.7 49.5 48.6 48.6

26. Sulawesi Selatan 56.0 52.9 51.3 50.4 49.5 49.7

27. Sulawesi Tenggara 63.4 60.5 58.0 54.6 52.7 51.5

28. Gorontalo 51.7 48.6 47.5 47.7 47.7 47.9

29. Sulawesi Barat 60.5 56.0 53.8 52.7 51.5 51.1

30. Maluku 63.1 59.7 58.2 57.5 55.8 54.3

31. Maluku Utara 61.3 58.5 56.0 53.4 51.5 50.8

32. Papua Barat 53.6 49.4 47.1 45.3 44.3 43.7

33. Papua 53.8 47.5 43.7 42.0 41.6 42.2

Indonesia 50.5 48.6 47.7 47.2 46.9 47.3

Sumber: Bappenas, dkk., 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Rasio Ketergantungan

Menurut Provinsi, Indonesia 2010-2035

Provinsi dgn rasio ketergantungan tinggi bonus demografi belum tercapai di 2010-2035

Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT< Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara

Provinsi dgn rasio ketergantungan rendah bonus demografi tercapai selama periode 2010-2035

Bangka Belitung, Kepri, Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalsel, Kaltim, Sulut.

56

Tantangan Pemberlakuan

Di dalam MEA yg bisa keluar masuk tidak hanya produk-produk barang, tapi juga tenaga kerja,

jasa, dan modal.

Memiliki penduduk terbesar dan sumber daya

alam terbanyak jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN

lainnya

Menjadi pasar potensial bagi

produk negara lain

INDONESIA TANTANGAN

PELAKU ATAU PENONTON?!!!

Untuk menghadapi bonus demografi dan MEA, Indonesia memerlukan manusia berkualitas yang kompeten dan berkarakter. Untuk membentuk karakter, perlu Revolusi Mental menurut definisi Bung Karno.

Revolusi Mental Menurut Bung Karno Revolusi Mental adalah GERAKAN HIDUP BARU yang bertujuan untuk: 1. Menanamkan rasa percaya diri pada kemampuan sendiri 2. Menanamkan optimisme dan daya kreatif di kalangan rakyat

dalam menghadapi rintangan dan kesulitan bermasyarakat dan bernegara

“Ia adalah satu gerakan untuk

menggembleng manusia Indonesia agar

menjadi manusia baru, yang berhati putih,

berkemauan baja, bersemangat elang

rajawali, dan berjiwa api yang menyala-

nyala”.

(Bung Karno, pidato pada peringatan

Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1957)

Pembangunan Karakter Itu Penting

“Bangsa ini harus dibangun dengan

mendahulukan pembangunan karakter.

Kalau tidak dilakukan, bangsa Indonesia

akan menjadi bangsa kuli!”

(Bung Karno)

12 Sifat Manusia Indonesia

1. Munafik/hipokrit

2. Enggan

bertanggung

jawab

3. Berjiwa feodal

4. Masih percaya

takhyul

5. Artistik

6. Watak yang

lemah

7. Boros

(Mochtar Lubis, Dalam Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggung Jawab, 1977)

8. Lebih suka tidak bekerja keras

9. Tukang menggerutu

10. Cepat cemburu dan dengki

11. Sok

12. Tukang tiru/plagiat

Perubahan Mental Negatif Menjadi Positif

•Mental penakut menjadi mental pemberani

•Mental pecundang menjadi mental pemenang

•Mental tempe menjadi mental baja

•Mental egois menjadi mental sosial

•Mental bengis menjadi mental humanis

•Mental maling menjadi mental dermawan

•Mental korup menjadi mental bersih

•Mental bebek menjadi mental rajawali

•Mental pelit menjadi mental murah hati

•Mental pengemis menjadi mental pejuang

•Mental peniru menjadi mental pelopor

•Mental pengikut menjadi mental pemimpin

•Mental sombong menjadi mental rendah hati

•Mental bos menjadi mental pelayan

Terbentuknya Karakter

Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami setiap manusia (triangle relationship), yaitu hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam sekitar), dan hubungan dengan Tuhan YME (spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan.

OLAH

HATI

OLAH

PIKIR

OLAH

RASA/

KARSA

OLAH

RAGA

beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab,

berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban,

dan berjiwa patriotik

ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka

menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit ,

mengutamakan kepentingan umum,

bangga menggunakan bahasa dan produk

Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja

bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal,

berdaya tahan, bersahabat, kooperatif,

determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih

cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu,

berpikir terbuka, produktif, berorientasi

Ipteks, dan reflektif

Nilai-nilai Karakter

64

Superstruktur Mental-Kultural

Masyarakat religius berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tak memuja materialisme- hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan

SKEMA REVOLUSI PANCASILA

(Sila 1,2,3)

(Sila 4)

Konsentrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan keadian (Negara Kesejahteraan) Perekonomian merdeka yang

berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan negara (atas sektor strategis) Seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial

Basis Material

Agen P

olitikal

REVOLUSI

PANCASILA

Re

la

si Id

eo

lo

gi

Re

la

si P

ro

du

ksi

Perikehidupan kebangsaan

dan kewargaan yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur berdasarkan

Pancasila

Tujuan

(Sila 5)

Sumber: Yudi Latif, 2015, Revolusi Pancasila

Revolusi Mental Konsep Trisakti

“Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963...”

(Joko Widodo, “Revolusi Mental”, Kompas, Sabtu, 10 Mei 2014, hal. 6)

Sumber: Buku panduan Revolusi Mental yang disusun Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI serta pemaparan rancangan oleh Kelompok Kerja Revolusi Mental Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, dikutip dalam Majalah Detik Nomor 203, 19-25 Oktober 2015.

8 Fungsi

Keluarga Fungsi

Agama

Fungsi

Sosial

Budaya

Fungsi

Perlindungan

Fungsi

Ekonomi

Fungsi

Sosialisasi

dan

Pendidikan

Fungsi

Lingkungan

Fungsi

Reproduksi

Fungsi

Cinta Kasih

68

dasar penerapan

REVOLUSI MENTAL DIMULAI DARI KELUARGA

Penggarapan Program KKBPK yang utuh dan menyeluruh

di seluruh tingkatan wilayah (meliputi kegiatan seluruh bidang BKKBN

dan lintas sektor)

Presiden RI : Kampung KB

Kegiatan didukung oleh BKKBN dengan integrasi

kegiatan lintas sektor

TA 2016: Pilot Project

minimal 1 Kampung KB di setiap kab/kota 514 Kampung

(Telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Kab. Cirebon, Prov. Jabar

tgl 14 Januari 2016)

Formasi ideal

Program KKBPK di seluruh

tingkatan wilayah

Sesuai dengan pola penggarapan

Program KKBPK

IMPLEMENTASI PROGRAM KKBPK

SECARA UTUH DI LINI LAPANGAN

KAMPUNG KB

Kampung KB merupakan direktif Presiden RI dalam upaya merevitalisasi Program KKBPK guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara

sistemik dan sistematis.

Secara umum, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta

pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Secara khusus, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan, dan pembinaan

kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai indikator, baik dari Bidang Pengendalian Penduduk dan KB maupun indikator lintas sektor.

Sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah dengan seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan eselon I K/L (22 Maret 2016):

“Perkuat sinergi antarkementerian dan antarditjen, jangan berjalan sendiri-sendiri”

KRITERIA KAMPUNG KB

KRITERIA UTAMA Dua kriteria utama yang wajib dipenuhi

dalam pemilihan dan penetapan

pembentukan kampung KB:

a. jumlah keluarga miskin diatas rata-rata

tingkat desa/kelurahan di mana

kampung tersebut berada.

b. jumlah peserta KB di bawah rata-rata

pencapaian peserta KB tingkat

desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi.

KRITERIA WILAYAH

Setelah dua kriteria utama pemilihan dan pembentukan

Kampung KB terpenuhi, maka selanjutnya dapat memilih

salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut:

1. kumuh 2. pesisir/nelayan; 3. daerah aliran sungai (DAS); 4. bantaran kereta api; 5. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan); 6. terpencil; 7. perbatasan; 8. kawasan industri; 9. kawasan wisata; 10. padat penduduk

KRITERIA PROGRAM

PEMBANGUNAN KELUARGA

1) Partisipasi keluarga dalam

program ketahanan keluarga

2) Partisipasi keluarga dalam

program pemberdayaan

keluarga

3) Partisipasi remaja dalam PIK

DAPAT DIINTEGRASIKAN

Sasaran Kampung KB

a. Keluarga

b. Remaja

c. Penduduk lanjut usia (lansia)

d. Pasangan Usia Subur (PUS)

e. Keluarga dengan balita

f. Keluarga dengan remaja

g. Keluarga dengan lansia

h. Sasaran sektor sesuai dengan

bidang tugas masing masing

DAPAT DIINTEGRASIKAN

PESAN PRESIDEN RI PADA PENCANANGAN KAMPUNG KB DI CIREBON 14 JAN’16

GENERASI EMAS

HASIL YANG DIHARAPKAN

PENDIDIKAN SETINGGI MUNGKIN

PEKERJAAN KOMPETITIF

MENIKAH TERENCANA

AKTIF DALAM KEHIDUPAN

MASYARAKAT

POLA HIDUP SEHAT SEHARI-HARI

• Presiden Jokowi menginstruksikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dalam sistem pendidikan.

Namun, keterlibatan keluarga tak kalah penting.

• Keluarga Indonesia jadi tiang negeri yang kuat dan kokoh menuju Indonesia maju dan sejahtera.

• Keluarga sebagai garda terdepan pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat.

HARGANAS:

BANGUN KARAKTER BANGSA DARI KELUARGA Sabtu, 1 Agustus 2015 |

Melalui Program Pembangunan Keluarga

yang komprehensif dengan pendekatan

berwawasan kependudukan dapat

mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas

KESIMPULAN

75

Terima Kasih

www.bkkbn.go.id