KEBIJAKAN PROGRAM KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2020

Disampaikan Pada:

Rapat Penjaringan Usulan Program PKP2Trans Tahun 2020 Wilayah Sulawesi,

Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera

Rabu, 20 Maret 2019

TUGAS DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUPKEMENTERIAN DESA , PDT, DAN TRANSMIGRASI

3

74.957

Desa

270 Kawasan Perdesaan

122 Daerah Tertinggal

619 Kawasan Transmigrasi

187 Lokasi Prioritas di Daerah

Perbatasan

90 Kabupaten Rawan

Bencana

58 Kabupaten yang

memiliki Pulau Kecil &

Terluar

54 Kabupaten Rawan

Pangan

41 Kabupaten Rawan

Konflik

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

4

239

CAPAIAN KINERJA DAN KEGIATAN PRIORITASKEMENTERIAN DESA , PDT, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019

PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TERTENTU

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

6

8. Berkembangnya kabupaten yang mengalami kondisi tertentu di kabupaten daerah tertinggal 42 Kabupaten Kurang 8 Kabupaten 50 Kabupaten

9.

10.

140 Kawasan

6

Kurang 24 kawasan

* 20 diluar 144 kwsn144 Kawasan

7

8

CAPAIAN

PEMBANGUNAN

DAN

PENGEMBANGAN

KAWASAN

TRANSMIGRASI

TAHUN

2015-2018

8

140 KAWASAN

RANCANGAN RKP TAHUN 2020BIDANG DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

ARAH KEBIJAKAN MAKRO PEMBANGUNAN 2020

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN POTENSIAL INDONESIA

Transformasi Struktural untuk Peningkatan

Kesejahteraan

Penguatan Permintaan Domestik dan

Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional

Revitalisasi Industri Pengolahan

Modernisasi Pertanian

Hilirisasi Pertambangan

Transformasi sektor jasa

Mendorong investasi sebagai ujung tombak

pertumbuhan ekonomi

Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas

eksternal

Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap

memberikan stimulus terhadap perekonomian

Peningkatan SDM, Pembangunan Infrastruktur,

Perbaikan Regulasi dan Institusi, Pendalaman Pasar Keuangan

MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI

Menjaga stabilitas Harga, Eksternal, dan Sektor Keuangan

MEMASTIKAN INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Mendorong pemerataan antar wilayah dan

tingkat pendapatan

Mendorong penurunan tingkat kemiskinan

Memperluas akses dan kesempatan

Mempertahankan keseimbangan lingkunganSum

ber:

Bap

pena

s, 2

019

PEMBANGUNAN

EKONOMI YANG

INKLUSIF DAN

BERKELANJUTAN

10

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL RKP 2020

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,3-5,5

Gini Rasio

(indeks)

0,375 – 0,380

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

(nilai)

72,5

Tingkat Kemiskinan

(%)

8,5-9,0

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

(%)

4,8-5,1

Sumber: Bappenas, 2019

11

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020

Perubahan Iklim

Tema“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Pembangunan

Manusia dan

Pengentasan

Kemiskinan

RKP2020 Stabilitas

Pertahanan dan

KeamananPN

1 PN

5Konektivitas

dan

Pemerataan

Ketahanan Pangan,

Air, Energi dan

Lingkungan Hidup

PN

4

Nilai Tambah

Ekonomi dan

Kesempatan

Kerja

PN

3

PN

2

Kesetaraan Gender Tata Kelola Kerentanan Bencana

dan Pengarusutamaan

Modal Sosial

BudayaTransformasi Digital

12

ARAHAN KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN 2020-2024

Peran Kementerian Desa dalam mendukung RKP Tahun 2020 adalah mengurangi kesenjangan, meningkatkan pemerataan,

meningkatkan SDM Perdesaan, dan pertumbuhan wilayah ekonomi kawasan Perdesaan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

1. Pengembangan desa dan kawasan perdesaan,

kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan

tertinggal

2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-

ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru

(KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK

yang telah ditetapkan)

4. Peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam

dan daya saing wilayah

5. Peningkatan konektivitas antar-wilayah dan kota-

desa

6. Penataan pola hubungan pusat dan daerah

7. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah

daerah dan pemerintah desa (kelembagaan,

keuangan dan SDM Aparatur)

8. Percepatan pemenuhan standar pelayanan

minimum terutama di desa dan daerah tertinggal

serta kawasan perbatasan

9. Peningkatan kemudahan perizinan

10. Pengembangan kerja sama antar daerah,

kerjasama antar desa, kolaborasi multipihak dan

inovasi pemerintahan daerah

11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan

pengendalian kota besar metropolitan

12. Peningkatan sinergi kegiatan pekotaan dan

perdesaan

13. Penegakan penataan ruang yang berbasis

bencana dan peningkatan kepastian hukum hak

atas tanah

14. Peningkatan keadilan dalam penguasaan dan

pemanfaatan tanah

13

No SasaranTarget 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

1Pengentasan 7.000 desa tertinggal dan

pengembangan 3.000 desa mandiri

1400 Desa

Tertinggal dan 600

Desa Mandiri

1400 Desa

Tertinggal dan

600 Desa Mandiri

1400 Desa

Tertinggal dan

600 Desa Mandiri

1400 Desa

Tertinggal

dan 600 Desa

Mandiri

1400 Desa

Tertinggal dan

600 Desa

Mandiri

2

Revitalisasi 59 Kawasan Perdesaan

Prioritas Nasional (KPPN) dan 180

Rencana Pembangunan Kawasan

Perdesaan (RPKP);

12 KPPN dan 36

RPKP

12 KPPN dan 36

RPKP

12 KPPN dan 36

RPKP

12 KPPN dan

36 RPKP

11 KPPN dan

36 RPKP

3

Fasilitasi kerjasama antar desa dalam

pengentasan 7.000 desa tertinggal dan

mewujudkan 3.000 desa mandiri

140 Desa

Tertinggal dan 60

Desa Mandiri

140 Desa

Tertinggal dan 60

Desa Mandiri

140 Desa

Tertinggal dan 60

Desa Mandiri

140 Desa

Tertinggal dan

60 Desa

Mandiri

140 Desa

Tertinggal dan

60 Desa

Mandiri

4

Revitalisasi 144 kawasan transmigrasi

yang telah ditetapkan dan pembukaan 80

kawasan transmigrasi baru

29 Kawasan

Transmigrasi dan

16 Kawasan

Transmigrasi Baru

29 Kawasan

Transmigrasi dan

16 Kawasan

Transmigrasi Baru

29 Kawasan

Transmigrasi dan

16 Kawasan

Transmigrasi Baru

29 Kawasan

Transmigrasi

dan 16

Kawasan

Transmigrasi

Baru

29 Kawasan

Transmigrasi

dan 16

Kawasan

Transmigrasi

Baru

RANCANGAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 (1/2)

14

No SasaranTarget 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

5

Penyelesaian sertifikasi 75.000 Ha

tanah transmigran untuk SK Hak

Pengelolaan (HPL) 2019 - 2024

15.000 Ha 15.000 Ha 15.000 Ha 15.000 Ha 15.000 Ha

6

Penyelesaian sertifikasi 60.000

persil/bidang tanah transmigrasi untuk

Hak Milik

12.000

persil/bidang

12.000

persil/bidang

12.000

persil/bidang

12.000

persil/bidang

12.000

persil/bidang

7

Terentaskannya 63 kabupaten

tertinggal termasuk kabupaten dengan

karakteristik khusus/tertentu

13 Kabupaten 13 Kabupaten 13 Kabupaten 12 Kabupaten 12 Kabupaten

8

Pembinaan 59 kabupaten termasuk

Kabupaten dengan karakteristik

khusus/tertentu yang sudah

terentaskan

12 Kab 12 Kab 12 Kab 12 Kab 11 Kab

RANCANGAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 (2/2)

15

KODE PROGRAM INDIKASI (RIBU)

067.10.01Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi267.263.781,43

067.02.03Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi62.874.876,00

067.09.04 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi 279.210.318,00

067.03.06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.262.650.000,00

067.04.07 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 390.829.917,00

067.05.08 Program Pengembangan Daerah Tertentu 432.821.546,00

067.06.09 Program Pembangunan Daerah Tertinggal 436.090.501,00

067.07.10 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 429.130.370,00

067.08.11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 411.202.570,00

Total 6.972.073.879,43

Dalam pencapaian target kinerja Pembangunan Bidang Desa Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, dan Kawasan

Transmigrasi diperlukan anggaran sebesar Rp 6,97 Trilyun dengan rincian per Program sebagai berikut.

KERANGKA PENDANAAN RANCANGAN RENJA 2020

16

1. Pembangunan Kewilayahan termasuk Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi untuk dimasukkan menjadi Prioritas Nasional (PN). Hal ini sesuai dengan

mandat Prioritas dalam RPJPN 2005 – 2025, yaitu Pembangunan Kewilayahan untuk mengurangi

kesenjangan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;

2. Perlu adanya integrasi pembangunan kawasan (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis

Nasional termasuk Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perdesaan) dalam meningkatkan dan

mengembangkan pertumbuhan ekonomi wilayah;

3. Peningkatan Dana Desa dengan afirmasi khusus ke Desa Tertinggal dan Berkembang serta

pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi bagi Desa Maju dan Mandiri serta

peningkatan infrastruktur perdesaan bagi Desa-Desa Tertinggal;

4. Peningkatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK Afirmasi) untuk Daerah Tertinggal, Daerah

Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Transmigrasi.

CATATAN DAN MASUKAN DALAM RANCANGAN RKP TAHUN 2020

17

RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNANKAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah dibagi

menjadi :

1. Urusan Pemerintah Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

2. Urusan Pemerintah Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan Umum , yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

No. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.

Perencanaan

Kawasan

Transmigrasi

Penetapan dan perencanaan kawasan

transmigrasi

Pencadangan tanah untuk

kawasan transmigrasi lintas

Daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

Pencadangan tanah untuk

kawasan transmigrasi di

Daerah kabupaten/kota.

2.

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

a. Pembangunan satuan permukiman di

kawasan transmigrasi.

b. Penataan pesebaran penduduk yang

berasal lintas Daerah Provinsi.

Penataan persebaran

penduduk yang berasal dari

lintas Daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi.

Penataan pesebaran

penduduk yang berasal dari 1

(satu) Daerah

kabupaten/kota.

3.

Pengembanga

n Kawasan

Transmigrasi

a. Pengembangan kawasan transmigrasi.

b. Pengembangan satuan permukiman

pada tahap penyesuaian.

Pengembangan satuan

permukiman pada tahap

pemantapan.

Pengembangan satuan

permukiman pada tahap

kemandirian.

DASAR REGULASI URUSAN KEWENANGAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

19

1. Redistribusi Lahan, penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah transmigran sejumlah 324.169

bidang serta permasalahan pertanahan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat;

2. Sebesar 40% sarana dan prasarana di Permukiman Transmigrasi dalam kondisi rusak;

3. Sekitar 42% Permukiman Transmigrasi Bina yang teraliri listrik;

4. Terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria 2C (clear and clean) dan 3L (layak huni,

layak usaha dan layak berkembang);

5. Belum terpenuhinya Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang setara dengan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) sektoral;

6. Pengembangan potensi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi perlu ditingkatkan;

7. Kuantitas dan kualitas tenaga pendamping di Permukiman Transmigrasi perlu ditingkatkan;

8. Koordinasi dengan pemangku kepentingan (lintas sektor, pemerintah daerah, swasta dan

masyarakat) perlu ditingkatkan;

9. Terbatasnya alokasi anggaran untuk program transmigrasi.

ISU PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

20

21

Rancangan PN

Usulan

Program

Prioritas

Kegiatan

PrioritasSasaran

1.Pembangunan Manusia

2.Penguatan Konektivitas

3.Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi

4.Pemantapan Ketahanan

Energi, pangan dan

Sumberdaya Air

5.Stabilitas Kemanan

Nasional

Pembangunan

Desa dan

Kawasan

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

•Revitalisasi 144 kawasan transmigrasi

yang telah ditetapkan dan

pembukaan 80 kawasan transmigrasi

baru;

•Penyelesaian sertifikasi 75.000 Ha

tanah transmigran untuk SK Hak

Pengelolaan (HPL) 2019-2024.

•Penyelesaian sertifikasi 60.000

persil/bidang tanah

transmigrasi untuk Hak Milik

RANCANGAN TARGET PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2020-2024

22

KONSOLIDASI PENDANAAN DALAM PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

Diharapkan terdapat sinergi program/ kegiatan antar Kementerian/Lembaga dalam pembangunan kawasan

transmigrasi sehingga dibutuhkan koordinasi secara vertikal dari Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah

KAWASAN TRANSMIGRASI/

KECAMATAN/DESA

23

KAWASAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KABUPATEN

APBD

PROVINSI

APBD

KABUPATEN

MASYARAKAT

BAPPEDA PROVINSI

BAPPEDA KABUPATEN

LEMBAGA PENGKAJIAN/ BADAN

USAHA/ SWASTA/ ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

TERKAIT DENGAN KOORDINASI DAN INTEGRASI

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TELAH DITERBITKAN PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2018

KEMENTERIAN/

LEMBAGA TERKAIT

Kementerian Kesehatan

Kementerian KUKM

Kementerian ESDM

Kementerian Agraria

dan Tata Ruang

Kementerian PUPR

Kementerian Pertanian

Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

APBN

KOORDINASI DAN INTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

24

Bidang

Kebijakan Nasional

PerekonomianMasyarakat

Aksesibilitas danInfrastruktur

Sumber Daya Manusia Kelembagaan Karakteristik Daerah

Transmigrasi

1. Menempatkanpengembangan kawasantransmigrasi sebagaiprogram prioritasnasional/daerah;

2. Mendorong peningkatankemandirian ekonomi di kawasan transmigrasisesuai prinsip ekonomihijau;

3. Mengembangkanmekanisme (model) introduksi kegiatanekonomi baru di kawasantransmigrasi;

4. Meningkatkan kontribusiperekonomian kawasantransmigrasi terhadapkabupaten/provinsi.

1. Mempertegaspembagian peranpemerintah/pemdadalam pembangunandan pemeliharaaninfrastruktur kawasantransmigrasi;

2. Meningkatkankonektivitas internal kawasan transmigrasi;

3. Meningkatkankonektivitas antarakawasan transmigrasidan pusat-pusatpelayanan di sekitarnya;

4. Meningkatkanketersediaan dankualitas pelayananinfrastruktur sertaaksesibilitas di kawasantransmigrasi.

1. Memantapkan basis data calon transmigran minimal hingga tingkat kabupaten;

2. Memantapkan kriteria, target, dan proses seleksicalon transmigran;

3. Meningkatkan penyediaanpelayanan pendidikan dankesehatan di kawasantransmigrasi;

4. Mendorong proses integrasi sosial budaya baikantar sesama transmigranmaupun antaratransmigran denganpenduduk setempat.

1. Meningkatkan sinergi pusatdengan pemerintah daerahdalam pembangunankawasan transmigrasi;

2. Membangun kerjasamaantara daerah (terutamaantar provinsi) yang efisiendan efektif dalammengembangkan kawasantransmigrasi;

3. Mengembangkan program insentif bagi pemerintahdaerah dalam menjalankanprogram pembinaanberkelanjutan untukmembangun kawasantransmigrasi;

4. Meningkatkan efektifitasdelivery program untukpembangunan kawasantransmigrasi dengan merujukpada skema desentralisasi.

1. Mengembangkan model promosi yang efektif danefisien untuk kawasantransmigrasi prioritas dankawasan transmigrasibaru;

2. Memantapkan mekanismepenyediaan lahan untukkawasan transmigrasiterutama pada wilayahdengan sistem tenurial yang khas.

REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN – TRANSMIGRASI

2525

TERIMAKASIH