Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

download Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

of 21

  • date post

    29-Nov-2014
  • Category

    Real Estate

  • view

    1.884
  • download

    28

Embed Size (px)

description

Disampaikan oleh Jehansyah Siregar (ITB) pada Pra Seminar nsional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di jakarta 18 September 2012

Transcript of Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

  • 1. Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan18 September 2012, Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta M. Jehansyah Siregar, Ph.DKelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman ? Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (KKPP SAPPK) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
  • 2. Kriteria Kumuh (The Challenge of Slums, UN-Habitat Global Report 2003)1. Lack of basic services2. Substandard housing or inadequate building structures3. Overcrowding and high density4. Unhealthy living conditions and hazardous locations5. Insecure tenure; irregular or informal settlements6. Poverty and social exclusion7. Minimum settlement size
  • 3. Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan HUDGood Housing and Urban ?Development Governance (UN-Habitat Global Report 2003)
  • 4. Masalah Kebijakan Perumahan dan Perkotaan HUD PROBLEMs. ? Population Appropriate HUD problems identification Huge Social & SocialGrowth, Poverty, Resources Segregation & and Lack of Inequalities Frustration Resources ? Lack of Extremely Fragmented Conflicting Coordination Governance Interests ? Rapid Urban LOW Mismanagement CAPACITY Growth in HUD dev. of HUD
  • 5. Lokasi Tipologi DIMENSI Skala dan ukuran SPASIAL DIMENSI DINAMIKA SOSIAL ? EKONOMIStratifikasi SosialKarakter Sosial ? ? Lap.& Tenaga Kerja Informalitas KotaMasyarakat Kota PENILAIAN Pasar Perumahan KUMUH DARI SUDUT PANDANG PROYEK PENGADAAN TAHUNAN
  • 6. Lap kerja baru, Pemberdayaan Lapangan Peran perumahan kerja infrastruktur Pembiayaan Housing-transport, ? Perumahan Housing choices, Spt. Plan, Land-use ? ? Debt creating, Fund mobilization RESPON Housing Banking KEBIJAKAN TANAH ? slum upgrading project based ? Inisiatif LokalSecure tenure, Kota Inklusif,Diverse Tenureship, Partisipatif, Pro-poor
  • 7. Lack of Project ResourcesLack of PROJECT PENDEKATAN Coordination PROYEK Proyek sebagai pendekatan adalah masalah, Orientasi Kurva S dalamHuge and Complex Manpro Project Management
  • 8. Kelemahan ReverseJustification Pendekatan Proyek Weak without institutionalization Justificationto policy and on success strategy project Conflict of Piecemeal, Interests annual cycle Funding Tend to be resource scaled up from LOAN easily Inter-Dependency organisationalon projects Fragmentation Quasi Increase of Participatory Debt
  • 9. KKPP - ITBKelemahan Pendekatan Proyek tanpa proses institutionalisasiMelemahnya Organisasi Komunitas EXIT Masa PROYEK DEKLINASI ORGANISASI KOMUNITAS Sumber Daya PROYEK
  • 10. KKPP - ITB Pengembangan Organisasi Komunitas sebagai tujuan utama Organisasi Komunitas yang terus bertumbuh dan berkembang dengan bertumpu pada komunitas dengan dukungan proyek secukupnya (secara tidak langsung atau bahkan terselubung). Organisasi komunitas tidak boleh menjadi bagian dari organisasi proyek tertentu ORGANISASI KOMUNITAS ORGANISASI PROYEK & PROGRAM
  • 11. HOUSING &URBAN Dev. POLICYTOWARDS CITIESWITHOUT SLUMS
  • 12. 1. IDENTIFIKASI MASALAH HUD SECARA TEPAT Huge Social & Social Resources Segregation & Inequalities Frustration Extremely Fragmented Conflicting Governance Interests LOW Mismanagement CAPACITY in HUD dev. of HUD
  • 13. Lokasi Tipologi DIMENSI Skala dan ukuran SPASIAL DIMENSI DINAMIKA SOSIAL EKONOMIStratifikasi Sosial Lap.& Tenaga KerjaKarakter Sosial Informalitas KotaMasyarakat Kota PENILAIAN Pasar Perumahan KUMUH CITY-WIDE, SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT, HOUSING FOR ALL
  • 14. Lap kerja baru, Pemberdayaan Lapangan Peran perumahan kerja infrastruktur Pembiayaan Perumahan Housing-transport, Housing choices, Debt creating, Spt. Plan, Land-use Fund mobilization RESPON Housing Banking KEBIJAKAN RUMAH & TANAH HUD Inisiatif CITIES WITHOUT SLUMS LokalHousing Standard Kota Inklusif,Secure tenure, Partisipatif,Diverse Tenureship, Pro-poor
  • 15. KKPP - ITBKONSEP KEBIJAKAN1. TERPADU. Kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman yang terpadu dengan sektor lainnya terkait input sumberdaya kunci perkim.2. KOTA BEBAS KUMUH. Sasaran kebijakan adalah kota-kota Indonesia yang terbebas dari lingkungan permukiman kumuh, dan rumah layak dan terjangkau bagi semua.3. BASIS HAK DASAR. Memenuhi, jika tidak mam