KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI MASA …
Transcript of KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI MASA …
KEBIJAKAN
PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI
DI MASA PANDEMI
COVID-19
BIRO KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI
15 JULI 2021
RUANG LINGKUPDasar Hukum
Definisi
Ketentuan Umum
Persyaratan
1
2
3
4
5
6
Permasalahan yang Sering Terjadi
Update Kebijakan PDLN
1PP Nomor 18 Tahun 1955
tentang Peraturan Perjalanan
Dinas Luar Negeri
2PP No. 45 Tahun 2013
tentang tata cara pelaksanaan
APBN
3Perpres No. 53 tahun 2013
tentang perubahan kedua atas
Keppres No. 42 tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan
APBN
4Inpres Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas ke
Luar Negeri
5PMK No. 164/PMK.05/2015
tentang tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Jo PMK No.227/PMK.05/2016
Jo PMK No.181/PMK.05/2019 6Permensesneg No. 11 Tahun
2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Administrasi
Perjalanan Dinas Luar negeri
DASAR HUKUM
“
”
Perjalanan Dinas Luar Negeri adalahpenugasan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat
Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, atau Tenaga
Indonesia untuk mewakili Negara yang diberikan oleh
Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah, dalam rangka
melaksanakan kegiatan di luar negeri atas biaya negara
(APBN/APBD), donor luar/dalam negeri atau biaya sendiri.
PENGGUNAAN
SURAT PERSETUJUAN
Dasar Legalitas Penugasan
Persyaratan penerbitan paspor dinas,
exit permit, dan rekomendasi visa
dinas
Kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban keuangan dan
kepegawaian
KETENTUAN UMUM
(1)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) huruf c diberikan kepada pegawai negeri, Pejabat Negara, Pejabat
Lainnya, dan/atau pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas
berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
(2)Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin
Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 90
Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan permohonan izin berupa
Surat Persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a.
Pasal 9
01PP No. 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN
02Peraturan Menteri
Keuangan No.
164/PMK.05/2015
tentang tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Luar Negeri
KETENTUAN UMUM03INPRES Nomor 11
Tahun 2005
04Permensesneg Nomor
11 Tahun 2008
05SE Mensesneg Nomor B-
1001/tanggal 4 Nov 2014
Perjalanan dinas ke luar negeri oleh masing-masing
dilakukan dengan SANGAT SELEKTIF.
Pejabat yang berwenang WAJIB membatasi pelaksanaan
perjalanan dinas luar negeri untuk hal-hal yang penting.
Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Presiden dalam
jangka waktu PALING LAMBAT 1 (satu) minggu sebelum
rencana tanggal keberangkatan
Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan
dalam jumlah yang SANGAT TERBATAS dan hanya yang bidang
tugasnya SANGAT TERKAIT dengan substansi yang akan dibahas.
KETENTUAN UMUM03INPRES Nomor 11
Tahun 2005
04Permensesneg Nomor
11 Tahun 2008
05SE Mensesneg Nomor B-
1001/tanggal 4 Nov 2014
Surat permohonan persetujuan SEKURANG-KURANGNYA memuat nama
dan jabatan; NIP atau nomor identitas yang disetarakan; tujuan kegiatan;
kota dan Negara yang dituju; jangka waktu; sumber pembiayaan.
Kewajiban untuk menghubungi dan MENYAMPAIKAN
MAKSUD KEDATANGAN kepada Perwakilan Pemerintah RI
di negara yang dituju.
Kewajiban untuk menggunakan perusahaan penerbangan
nasional, sepanjang jalurnya memungkinkan (untuk perjalanan
dinas yang biaya transportasinya berasal dari APBN/APBD)
Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut WAJIB DILAPORKAN
kepada Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden.
KESALAHAN UMUM PENGISIAN SIMPEL
Dokumen pendukung tidak lengkap
Pengajuan mepet/sudah lewat waktu penugasan
Kesalahan input tanggal penugasan
Kesalahan input komponen biaya
Kesalahan pemilihan jenis kegiatan
2
4
tentang pembukaan kembali Akses
Simpel (per 1 Desember 2020)
SE Seskemensetneg
No. B-27/Kemensetneg/
Ses/LN.00.00/11/2020
Update/Koordinasi dengan
Kedutaan Besar/ Perwakilan
Negara Setempat
1
3
tentang Penangguhan semua PDLN
SE Seskemensetneg
No. B-18/Kemensetneg/
Ses/LN.00/03/2020
tentang Protokol Kesehatan
Perjalanan Internasional pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)
Addendum Surat Edaran
Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021
DINAMIKA KEBIJAKAN PDLNDI MASA PANDEMI
Tugas belajar (degree) dan pelatihan serta kegiatan
yang sifatnya promosi investasi serta kegiatan dalam
rangka penyelesaian pandemi COVID -19
Pelaksanaan PDLN selama masa pandemi tetap
memperhatikan urgensi kegiatan yang dilakukan
dan kondisi serta kebijakan negara tujuan.
Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan
mematuhi kebijakan nasional dan kebijakan negara
tujuan terkait penanganan Covid-19
Perjalanan Dinas Luar Negeri
mempertimbangkan kondisi negara tujuan
Alternatif kegiatan dihadiri secara online
UPDATE KEBIJAKAN PDLN
SE Sesmen Setneg No. B-
27/Kemensetneg/Ses/LN.00/11/2020
25 November 2020
tentang pembukaan kembali Akses SIMPEL
Instansi akan menanggung segala biaya yang timbul jika dalam pelaksanaan PDLN peserta terjangkit
virus COVID-19 (karantina, pengobatan, penginapan, biaya hidup dan pengeluaran lainnya) kecuali
jika ada pernyataan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab sponsor atau pengundang
Untuk kegiatan yang sama, diajukan dalam satu
surat permohonan dan dalam satu register (kecuali
permohonan Menteri/Wamen diajukan terpisah);
Focal Point bertanggung jawab atas pengisian data pada
aplikasi SIMPEL dan kooperatif dengan saran perbaikan yang
disampaikan oleh Admin SIMPEL
Permohonan PDLN setelah selesai dilaksanakan
tidak akan disetujui
Jumlah peserta minimalis hanya yang sesuai
dengan tusi kegiatan
UPDATE KEBIJAKAN PDLN
User Manual SIMPELhttps://bit.ly/usermanualsimpel
Infografis SIMPEL
https://bit.ly/WebsiteKTLN
Videografis SIMPEL
https://bit.ly/WebsiteKTLN
Meet Our
Team
Admin SIMPEL
Informasi Pelayanan PDLN
Thank You