Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia

Direktorat TrasportasiKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Bappenas

Bappenas

Kerangka Paparan

2

2

Kondisi dan Permasalahan1Tantangan Pengembangan Transportasi

3 Strategi dan Kebijakan Pengembangan SAUM

4 Rekomendasi

Kondisi dan Permasalahan MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT:

PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

Kondisi Transportasi Perkotaan

Tingginya jumlah pengguna kendaraan pribadi mobil dan motor (pertumbuhan kendaraan roda dua sekitar 8-12 % per tahun selama lima tahun terakhir).

Rendahnya jumlah dan kualitas pelayanan angkutan umum baik berbasis jalan raya maupun jalan rel (kereta api).

Kemacetan yang semakin massif di wilayah perkotaan mendorong terjadi pemborosan BBM dan memperburuk kondisi lingkungan dan polusi udara sehingga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan penghambat laju kegiatan perekonomian di kota-kota besar di Indonesia.

Permasalahan Transportasi Perkotaan

Kota Kapasitas

Infrastruktur Pendukung

Kemacetan Penurunan Peran Angkutan Umum

Polusi Akibat Kendaraan Bermotor

Peningkatan Angka Kecelakaan Lalu

Lintas

Perubahan Fungsi Lahan Akibat

Pengguna Transportasi

Pola pergerakan Masyarakat Meningkat

Kota Metropolitan - √ √ √ √ √ √

Kota Besar √ √ √ √ √ √ √

Kota Menengah √ - √ √ √ √ √

Kota Kecil √ - √ - √ - -

• Penurunan Peran Angkutan Umum dan Peningkatan Kecelakaan Lalu lintas menjadi masalah di seluruh Kota di Indonesia

• Kurangnya Kapasitas pendukung menjadi tantangan bagi Kota Besar, Menengah dan Kota Kecil

Slide - 5

Dalam dekade terakhir, Jabodetabek mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat serta pergeseran penggunaan moda yang drastis dari angkutan umum ke kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Jumlah mobil dan sepeda motor teregistrasi meningkat masing-masing dua kali dan 4,6 kali lipat sepanjang 2000 to 2010. Sementara pengguna bus menurun dari 38% menjadi 13% dan pengguna sepeda motor meningkat dari 21% menjadi 49%. (Sumber: Studi JUTPI, 2011)

Permasalahan Motorisasi dan Meningkatnya Kepemilikan dan Penggunaan Kendaraan Pribadi

7

5

V/C Ratio Tahun 2002 V/C Ratio Tahun 2020: Business as Usual

<0.80.8-1.01.0-1.1>1.2

Volume/Capacity Ratio

Volume/Capacity Ratio

<0.8

0.8-1.0

1.0-1.1

>1.2

Catatan: Luas Kendaraan = R4

Sumber: Dinas Perhubungan Jakarta, 2003

Tahun 2014, total luas kendaraan R4 = total luas jalan

Isu Kemacetan Lalulintas Jakarta Yang Parah Yang Menghambat Kinerja Logistik Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Studi Bank Dunia pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa jika tidak ada tindakan signifikan yang dilakukan, maka hampir seluruh jaringan jalan yang ada di Jakarta dan Bodetabek akan mengalami kemacetan dengan rasio volume berbanding kapasitas jalan melebihi angka 1,2. Berdasarkan studi SITRAMP, tanpa adanya perbaikan signifikan maka kerugian ekonomi dari kemacetan di Jakarta pada tahun 2020 mencapai Rp. 65 Trilyun per tahun.

6Isu Kemacetan Lalulintas Jakarta Yang Parah Yang Menghambat Kinerja Logistik Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dengan terbangunnya keseluruhan sistem angkutan umum masal di Jabodetabek, maka akan meningkatkan pangsa pengguna angkutan umum di Jabodetabek sebesar 36% pada tahun 2030, dibandingkan kondisi saat ini yang hanya mencapai 27%.

2010

2020

2030

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20%

24%

26%

53%

42%

38%

27%

34%

36%

Car Motorcycle Public Transport

Hasil kajian bahwa pada saat MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan beroperasi pada tahun pertama (direncanakan tahun 2016) telah dapat mengangkut penumpang mencapai lebih dari 170 ribu penumpang per hari. Ketika keseluruhan jaringan MRT Jalur Utara-Selatan (Tahap I dan Tahap II) serta Jalur Timur-Barat telah terbangun (pada tahun ke-10 beroperasi), maka jumlah penumpang yang diangkut pada Rute Lebak Bulus – Bundaran HI (Rute Tahap I) ini akan meningkat secara signifikan, yaitu diproyeksikan sebesar lebih dari 650.000 penumpang per hari.

Dampak signifikan pada pengurangan kemacetan lalu-lintas di DKI Jakarta, pengurangan polusi udara dan kebisingan lalu-lintas, serta tidak kalah penting adalah mengurangi besar subsidi BBM karena berkurangnya porsi penggunaan kendaraan pribadi yang beralih kepada angkutan masal MRT. Saat ini subsidi BBM di Jabodetabek mencapai sekitar 40% dari keseluruhan subsidi BBM di Indonesia.

Target Komposisi Penggunaan Moda

Tantangan Pembangunan Transportasi

MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT: PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

Tantangan Transportasi Indonesia

Ekonomi Kependudukan Urbanisasi PrivatisasiDefisit Infrastruktur

• Diperlukan perubahan eksponensial• Pendekatan inkonvensional, out-of-the-box, dan profesional• Doing business as usual is simply obsolete. • Investasi pemerintah harus ditingkatkan dan investasi swasta harus difasilitasi sebaik-

baiknya sebagai mitra kerja pembangunan.

Kesenjangan WilayahEnergi &

LingkunganKoridor Ekonomi KEK

Pengangguran & Kemiskinan

Transportasi dan Ekonomi

Undang Undang Infrastruktur lama

masih mengamanatkan Monopoli Negara

Undang Undang Infrastruktur baru mengamanatkan

keterbukaan pasar, industri, dan jasa

infrastruktur

GDP nominal: $4,977B

GDP/capita: $17,240

Ten biggest of world economy

GDP : $1,406BGDP/capita:

$5,551Position is 14th. Biggest economy

in the world

GDP: $26,679BGDP/capita:

$78,478Six biggest

economy in the world

Pra Krisis: Rata-rata 7% p.a.

RPJM I 2004-2009

Diperlukan infrastruktur transportasi yang efisien, handal, dan berkualitas.

Peran Kawasan Perkotaan Sangat Penting Karena Mendominasi Perekonomian Nasional

Transportasi, Urbanisasi, dan Paradoks Jawa

Urbanisasi Tahun 2025 (%)

Urbanisasi di Jawa berjalan sangat masif dan persisten. Belum ada strategi jitu pemerintah untuk mengatasinya.

Jawa hanya seluas 6% dari luas Indonesia tetapi menanggung beban 55%

Ekonomi Jawa akan tetap menyumbang sekitar 55-65% dari ekonomi nasional.

Penduduk yang besar di Jawa akan membutuh-kan sistem dan jaringan transportasi yang jauh lebih canggih dari sistem yang ada saat ini.

Semua moda yang terkait dengan pergerakan ekonomi Jawa yang sangat besar kedepan perlu harus dibangun.

Penduduk Jawa Tahun 2025 (Juta)

Urbanisasi Jawa 2025 (%)

Mengenali Keterbatasan Sektor Transportasi

Semua fasilitas transportasi berada dalam tekanan besar yang muncul akibat kenaikan permintaan perjalanan yang sangat tinggi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, kependudukan, urbanisasi, kelangkaan energi, lingkungan, keterbatasan lahan, dan keterbatasan pembiayaan. Semua tekanan ini seakan-akan menafikan kemajuan yang sudah dicapai selama ini.

Terjadinya kesenjangan (gap) yang besar antar wilayah dalam sistem pasokan transportasi dan pelayanannya. Gap transportasi merupakan salah satu faktor utama terjadinya kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Sementara ukuran birokrasi terus tumbuh, kualitas dan kapasitas kelembagaan dan birokrasi yang masih lemah telah berdampak kepada kapasitas pemerintah membuat kemajuan dalam projects delivery..

Sisi positifnya, kerangka hukum dan peraturan sudah diperbarui. Jiwa dari perubahan kerangka hukum dan peraturan ini sebenarnya bukan hanya menghilangkan monopoli negara, akan tetapi juga meningkatkan daya saing dan efisiensi BUMN, meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan kompetisi yang sehat untuk daya saing yang lebih tinggi, dan meningkatkan investasi oleh sektor swasta.

04/13/2023

RPJMN (URBAN

TRANSPORT)

URBAN TRANSPORT

DEVELOPMENT

MOBILITY

CONGESTION ALLEVIATION

Environment Impact Control

Improve Public Transport Acces with TOD, P&R, TIC

Improve Terminal System Management

Develop Urban Transportation infrastructure (road network & multimodal)

Improve Efficiency of Urban Freight Operational and Services

Improve Public Transport System

Improve Management "Push" and "Pull" as a TDM implementation

Reduce Traffic Congestion through traffic supply management

GHG Emission Reduction

Improving Air Quality

Noise Reduction

ObjectiveKey Challenge

Urban Road SafetyFacilities and Infrastructure

Human Factor

Tantangan Transportasi Perkotaan

Non TaxRevenu

e

Tax Revenu

e

APBN

Non Tax RevenueInclude Income from gov’t investsment,

natural resources SOEs, grants, and others

National Tax revenueRevenue based on taxes

colected by National Government

Pendidikan 20%

Sisa Alokasi

Subsidi BBM 20%

Sisa Alokasi

Utang Pinjaman 10-

15%

Sisa Alokasi

DAU 26,5%

Other sctors (20%)

Dana di alokasikan 20% untuk sektor

pendidikan. (gaji guru dan dosen,dana BOS)

Pemberian subsidi BBM sebesar 20%

Pembayaran utang pinjaman

negara 10%-15%

Pembayaran DAU

berdasarkan gaji pegawai daerah

26,5%

Terdiri dari dana untuk kementrian (sekitar 33 ), dan

DAK Akan diberikan ke 19 sektor K/L,

kemudian dialokasikan ke daerah (dengan kriteria Umum,

khusus, dan teknis )

Dapat dikatakan alokasi dana untuk sektor transportasi,

khususnya transportasi

perkotaan sangat kecil.

Strategi dan Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT: PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

Sasaran dan Indikator Substansi Inti Transportasi Perkotaan:Tersusunnya 100 % rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program Jumlah rencana induk angkutan perkotaan Jumlah rencana induk sistem informasi lalulintas

perkotaan Laporan evaluasi Terselenggaranya ATCS Jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan

Transportasi ramah lingkungan Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah

Lingkungan

Terselenggaranya transportasi perkotaan Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Percontohan Kawasan Percontohan

Berlangsungnya pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail)

Arahan RPJMN 2010-2014

Arahan RPJMN 2010-2014

Sasaran Umum Pembangunan Transportasi 2010-2014

Arahan RPJMN 2010-2014

Sasaran Umum Pembangunan Transportasi 2010-2014

Arahan RPJMN 2010-2014

Sasaran Umum Pembangunan Transportasi 2010-2014

Meningkatkan Peran Transportasi

Umum

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas

Mengurangi Pulosi dari Pengoperasian

Transportasi

Manajemen Permintaan

Transportasi (melalui Mengontrol Demand)

Mengembangkan Transportasi Non

Motorized

Pengembangan System Transit (TOD)

Pengembangan Jaringan Infrastruktur

Transportasi Massal

Pengembangan Aksesibilitas Pelayanan

dan Intermoda Transportasi

Meningkatkan Rasa Memiliki Terhadap

System Transportasi Massal

Meningkatkan Kapasitas Jalan

Membangun ATCS / ITS

Manajemen Lalu Lintas

Analisis Dampak Lalu Lintas

Gasifikasi

Promosi Penggunaan Energi Alternatif

Pemilihan Model Tekhnologi Green

Transport (enviromental frienly)

ERP

Kebijakan Perparkiran

Disinsentif untuk Pengguna Mobil Pribadi

Membangun Fasilitas Pejalan Kaki

Membangun Jalur Khusus Sepeda

Car free day

Program dan Aktivitas

Membangun dan mengoperasikan Bus Rapid Transport (BRT) System di 13 kota.

Mengadakan sarana kereta api dan menambah daya listrik untuk angkutan umum massal di Jabodetabek.

Pembangunan MRT Jakarta.

22

Kegiatan Pemerintah yang telah dan sedang dilaksanakan: Membangun Intelligent Traffic System dan Area Traffic Control System

di Sragen (Jateng), Balikpapan, Manado, Pekanbaru, Bukittinggi dan Batam, Surakarta (Jateng) dan Bogor(Jabar).

Pelaksanaan Gasifikasi melalui pembagian konvertir kit di Jakarta, Bogor, Surabaya dan Palembang.

Pembangunan jalur sepeda di kota Balikpapan danSragen (2009 dan

2010) serta pedestrian di Kota Bukit Tinggi.

DASAR HUKUM ANGKUTAN MASSAL

Berdasarkan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 158 disebutkan:

(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;

b. lajur khusus;

c. trayek angkutan lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan

d. angkutan pengumpan

Berdasarkan Perpres No 61/2011 tentang Rencana Aksi nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, pada bidang energi dan transportasi disebutkan akan mengadakan Rencana aksi reformasi Sistem Transit – Bus Rapid Transit (BRT) / semi BRT sebanyak 43 bus per tahun di 12 kota pada periode 2010-2020

Ketersediaan angkutan umum massal berbasis

Jalan di kawasan perkotaan

mobil bus yang berkapasitas

angkut massallajur khusus

trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek

angkutan massal

angkutan pengumpan

Pemerintah

Pasal 158 (1) UU 22/2009

Pasal 159 UU 22/2009

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan

Perkembangan Sistem Transit

Indonesia baru memiliki 1 BRT (Transjakarta) dan beberapa sistem transit

Sistem transit yang ada belum mampu diandalkan masyarakat

Kota metro banyak yang belum memilki angkutan umum terpadu

Kasus MRT Jakarta sturktur tarif tidak cukup dalam memenuhi skema pemulihan finansial

Sistem Transit yang tidak menggunakan gross cost contract banyak yang colaps

13.04.2023

KOTA NAMA TAHUN1 Jakarta* Busway Trans Jakarta 2004

2 Batam Trans Batam 2005

3 Bogor Trans Pakuan 2008

4 Yogyakarta Trans Jogja 2008

5 Semarang Trans Semarang 2009

6 Pekanbaru Trans Metro Pekanbaru 2009

7 Bandung Trans Metro Bandung 2009

8 Manado Trans Kawanua 2009

9 Gorontalo Trans Hulontalangi 2010

10 Palembang Trans Musi 2010

11 Solo Batik Solo Trans 2010

12 Sarbagita Trans Sarbagita 2011

13 Ambon Trans Amboina 2011

14 Tangerang Trans Jabodetabek Tangerang

2012

Sistem Transit di kota-kota pada tahun 2012

Jakarta: BRT -perkembangan lanjut dari Sistem Transit

Kota yang Sudah Memiliki BRT

KOTA NAMA TAHUN12

Jakarta*Batam

Busway Trans JakartaTrans Batam

20042005

3 Bogor Trans Pakuan 20084 Yogyakarta Trans Jogja 20085 Semarang Trans Semarang 20096 Pekanbaru Trans Metro Pekanbaru 2009

7 Bandung Trans Metro Bandung 2009

8 Manado Trans Kawanua 20099 Gorontalo Trans Hulontalangi 2010

10 Palembang Trans Musi 201011 Solo Batik Solo Trans 201012 Sarbagita Trans Sarbagita 201113 Ambon Trans Amboina 201114 Tangerang Trans Jabodetabek Tangerang 2012

Lampung: iBRT dikembangkan atas inisiatif operator angkutan bus , sejak tahun 2010Padang dan Makassar serta Surabaya diharapkan segera menyusul secepatnya.

Usulan Kebijakan Pengembangan SAUM Ke depan

MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT: PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

Perubahan Paradigma Transportasi Perkotaan

Kerangka Kebijakan Transportasi Perkotaan RPJM Ke Depan

KPI Kerangka Kelembagaan

Perencanaan/Investasi

Pengoperasian

Peraturan Pricing/Taxation

Pengembangan Transportasi Perkotaan

`

Mobilitas

Kemacetan

Pengendalian dampak Lingkingan

Transportasi Mendukung Investasi Sektor Ekonomi Dan Sektor Swasta

Membangun transportasi di wilayah-wilayah Indonesia dimana investasi baik oleh pemerintah, khususnya investasi swasta di lakukan di setiap sektor ekonomi dan sektor produktif lainnya.

Untuk wilayah yang terbukti mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang 6,3%, atau wilayah yang sebenarnya mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi tinggi asalkan difasilitasi dengan transportasi yang baik, maka pertumbuhan transportasi seharusnya berada diatas angka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Perlu ada konsensus untuk menetapkan berapa rasio nilai aset jalan terhadap PDRB provinsi. Kecenderungan di Indonesia adalah wilayah yang PDRB nya tinggi mempunyai rasio nilai aset terhadap PDRB yang rendah sementara wilayah yang PDRB nya rendah justru mempunyai rasio yang tinggi.

Nilai Aset Infrastruktur Jalan Terhadap PDRB Provinsi (2008)

Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum di perkotaan dalam mendukung mobilitas perekonomian kota (Urban Economic Mobility).

Implementasi Electronic Road Pricing, Road Preservation Funds, Fuel surcharges, dll. untuk ikut mengatasi kemacetan masif di perkotaan.

Meninjau Kembali Kerangka Hukum Dan Peraturan

Mengenali hambatan dan kendala legal dalam pembangunan sistem infrastruktur dan jasa pelayanan transportasi. Hambatan dan kendala legal kemungkinan ada baik di UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau di Peraturan Menteri.

Kerangka Hukum dan Peraturan diharapkan dapat membuka iklim investasi swasta yang lebih luas untuk mengoperasikan sistem dan pelayanan transportasi (oleh operator non-BUMN.

Memperluas skema investasi di sektor transportasi perkotaan Design-Build-Operate, Lease-Operate, Annuity-based Design-Finance-Build-Operate, Performance Based Contracts, dll.

Untuk kota-kota besar dan metropolitan seperti Jabodetabek, perlu dibentuk Badan Otoritas Transportasi yang berfungsi sebagai integrator dari perencanaan, pengoperasian, investasi, dan pembiayaan dari sistem transportasi perkotaan, khususnya untuk sistem yang besar seperti MRT, Monorel, dan BRT.

Strategi penanganan koordinasi “ spillover effect” (dampak kemacetan akibat perkembangan antar wilayah yang berbatasan)

Transportasi Multimoda

Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2010 tentang transportasi multimoda/intermoda mengacu kepada 25 pelabuhan utama, 7 pelabuhan khusus untuk batubara dan CPO, 9 kota-kota besar, dan 183 wilayah belakang (hinterland) yang terkait dengan logistik. Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2012 mengatur sisi bisnis dari transportasi multimoda sebagai penjelasan operasional dari Peraturan Pemerintah No. 8/2011 tentang Transportasi Multimoda. Mungkin perlu dikaji kembali efektivitas dan daya tarik peraturan tersebut melihat kenyataan bahwa tidak banyak investor swasta yang tertarik masuk ke bisnis multimoda.

Peningkatan pelayanan multimoda (keterpaduan, kualitas serta kemudahan) : Membangun fasilitas peralihan moda yang aman dan nyaman (sistem stasiun; stasiun plaza pada terminal dan stasiun kereta api; perbaikan jalan akses ke terminal / stasiun; pelayanan tiket terpadu)

Perlu ditinjau kembali regulasi tentang KPS untuk memicu investasi swasta dalam transportasi multimoda, khususnya dalam kaitannya dengan Special Transport. Selain itu perlu dibentuk badan atau regulator yang netral dan independent untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda.

Optimalisasi Angkutan Umum

Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum di perkotaan dalam mendukung mobilitas perekonomian kota (Urban Economic Mobility).

Upaya Pengalihan penggunaan Kendaraan Umum Massal yang efisien : Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan dan alternatif moda angkutan umum

Peningkatan pelayanan angkutan umum Bus Peningkatan angkutan kereta api kota (peningkatan frekuensi ;

sarana dan manajemen operasi) Penyesuaian tarif angkutan umum terjangkau dan tepat sasaran Sistem insentif pada perubahan kebiasaan untuk menggunakan

angkutan umum

34

Transportasi Yang Lebih Kompetitif

Indonesia perlu menciptakan kesetaraan antara BUMN dan operator swasta dalam mekanisme pasar, industri, dan jasa transportasi nasional, termasuk dalam hal kontrak, perhitungan depresisi, subsidi, serta skema KPS lainnya untuk membangun iklim investasi yang sehat dan dalam penetapan tarif yang bersaing secara sehat.

Kompetisi yang sehat memerlukan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap pelaku bisnis dan industri transportasi, termasuk BUMN.

04/13/2023

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi di Kawasan Perkotaan

Pengintegrasian Komponen Sistem Transportasi

Kerangka Berfikir Grand Design

Reformasi Angkutan Perkotaan

KEBIJAKAN REFORMASI ANGKUTAN UMUM

PENINGKATAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM

ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN YANGBERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)

KEBIJAKAN REFORMASI ANGKUTAN UMUM DIARAHKAN UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN

Mekanisme Pendanaan Tansportasi Kota Yang Memadai

Menciptakan inovasi modus pembiayaan yang baru antara lain melalui Implementasi Electronic Road Pricing, Road Preservation Funds, Fuel surcharges, dll. untuk ikut mengatasi kemacetan masif di perkotaan.

Strategi prioritas investasi yang lebih efisien dan efektif dalam jangka pendek, menengah dan panjang

Strategi “pricing congestion” maupun “ infrastructure pricing” yang tepat sasaran, efisien dan layak dilaksanakan dan efektif

38

Source: Botma & Papendrecht, TU Delft 1991 and own figures19 0002 000

Mixed Traffic

80 000

Heavy Rail (e.g. Hong Kong)

13.04.2023

100 000

Suburban Rail(e.g. Mumbai)

Why public transport priority? Corridor Capacity

14 000

Cyclists

18 000

BRT single lane

Pedestrians

9 000

Regular Bus

43 000

BRT double lane

Light Rail

20 000

(people per hour on 3.5 m wide lane in the city - pphpd)

Target Modal Split Perkotaan

Pembiayaan Transportasi

Pembiayaan Infrastruktur

Investasi Pemerintah

Ekonomi Layak Finansial Tidak

Layak

APBN/APBD

DAU, DAK, Dana Daerah

Pinjaman Luar Negeri, Kredit

Ekspor

Kemitraan Pemerintah

Swasta (PPP)

Ekonomi Layak Finansial Kurang

Layak

Investasi Pem. & Swasta

Government Support

Equity & Debt Financing

Investasi Swasta (PFI)

Ekonomi dan Finansial Layak

Equity & Debt Financing

Unsolicited, Special Purpose

Hak Kompensasi

Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (Modern Project Financing). Proyek berskala besar membutuhkan Equity Financing dan Debt Financing yang canggih dan membutuhkan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, investment fund, bond, dan rekayasa finansial lainnya).

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KPS

Kelayakan Proyek Skema

Operasi dan Pemeliharaan

Konstruksi

Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial Pemerintah

Swasta/BUMN/BUMD3 Hybrid Financing

Layak secara ekonomi dan finansial marjinal Pemerintah Swasta/BUMN/BUMD

Swasta/BUMN/BUMD2

KPS dgn Dukungan Pemerintah )²

Layak secara ekonomi dan finansial )¹ Swasta/BUMN/BUMD

Swasta/BUMN/BUMD1 KPS Reguler

)¹ Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN/BUMD mengerjakan skema 2 dan 3

)² Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah , bisa dilakukan melalui: (a)Pendanaan pembebasan lahan; (b)Pembiayaan sebagian konstruksi; (c) Pemberian Viability Gap Fund (VGF)

Slide - 42

Inisatif Bappenas

Mengalokasikan Dana Subsidi BBM Urban Transport Menganggarkan Pot Dana Khusus Dana

Keselamatan Jalan Memberikan Dukungan bagi masuknya kerjasama

Swasta DN/LN Mendukung masuknya dana kerja sama teknis dari

Hibah/ Loan LN Menyusun inisatif dana berbasis Climate Change Meningkatkan peran pendanaan bagi angkutan perintis Mendukung pengembangan untuk pengurangan beban

moda angkutan jalan, spt Bus Air (Water Transport), KA Komuter

Penutup Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran

ditambah dengan rencana pengembangan koridor-koridor ekonomi, maka urbanisasi dan mega-urbanisasi akan semakin intensif. Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut akan dihadapkan pada permasalahan infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan seperti kemacetan lalu-lintas, motorisasi, peningkatan penggunaan moda kendaraan pribadi, pencemaran lingkungan, dan keselamatan transportasi.

Di sisi lain, urbanisasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola dengan baik. Tantangan utama adalah meningkatkan daya saing infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan untuk mendukung kelancaran arus logistik dan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat.

Untuk menangani isu-isu transportasi perkotaan, maka perencanaan dan implementasi (termasuk pendanaan) dalam pengembangan sarana dan prasarana transportasi harus dilakukan secara sinergi antara Pusat-Daerah dan antar daerah di dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan

Rekomendasi (1)

Menyusun Naskah Akademik bagi adanya kerangka legal dari faktor-faktor lintas sektoral dan keterpautan antara transportasi khususnya perkotaan dengan perekonomian.

Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum Masal di perkotaan dalam mendukung mobilitas perekonomian kota (Urban Economic Mobility).

Menciptakan inovasi modus pembiayaan yang baru untuk ikut mengatasi kemacetan masif di perkotaan dan sinergitas dan keterpaduan program dan pendanaan pembangunan antar sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dibentuknya Badan Otoritas Transportasi yang berfungsi sebagai integrator dari perencanaan, pengoperasian, investasi, dan pembiayaan dari sistem transportasi perkotaan, seperti MRT, Monorel, dan BRT.

Menciptakan Kompetisi yang sehat agar terciptanya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap pelaku bisnis dan industri transportasi, termasuk BUMN.

Terima Kasih