Center for Public Policy TransformationWorkshop : Jl. Cipaku V No. 24, Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta 12170. IndonesiaOffice : Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/118 Jl. Fatmawati Raya No. 20 Jakarta 12430. IndonesiaPhone (021) 2702401 / 72793779 Fax. (021) 7209946 www.transformasi.org email : info@transformasi.org I I I

Kebijakan Percepatan Pembangun Industri Perikanan NasionalNazla Mariza, M.A.; Bambang Wicaksono, M.Si.; Joanna Octavia, M.Sc.

Ringkasan

Kondisi Perikanan Saat Ini

1

Industri perikanan nasional Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak tahun 2014. Namun, industri tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dari segi ekonomi maupun tata kelola, seperti tingkat produksi yang belum maksimal, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, ekspor yang masih didominasi oleh bahan baku, serta tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ringkasan kebijakan ini merekomendasikan agar kelanjutan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016 menitikberatkan peninjauan atas kebijakan terkait industri perikanan lintas lembaga, diperkuatnya sistem rantai dingin, reformasi pelayanan usaha yang ramah investasi, dan mendorong investasi yang berkelanjutan.

Dengan luas laut yang mencapai 70% dari total luas wilayah indonesia, ternyata kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto masih kurang dari 3%. Padahal, industri perikanan sangat diharapkan menjadi sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara setelah pariwisata. Oleh karena itu, keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional menjadi titik tolak upaya pemerintah guna mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Kebijakan ini memiliki 3 (tiga) tujuan mendasar,

yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan; (2) menyerap tenaga kerja; dan (3) meningkatkan devisa negara.Terdapat tujuh langkah percepatan yang diinstruksikan Presiden kepada 25 pejabat lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi penegakan hukum untuk dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Secara khusus, Presiden menginstruksikan 13 langkah percepatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap,

Policy Brief TR 2016 02

Secara khusus, Presiden menginstruksikan 13 langkah percepatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat

pengembangan perikanan tangkap, budidaya,

pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor

hasil perikanan, dan tambak garam nasional;

serta menyusun peta jalan (road map) industri

perikanan nasional.

Untuk menjawab instruksi tersebut, Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan

kenaikan nilai ekspor sebesar 11,79% per tahun,

serta peningkatan volume produk olahan sebesar

4,85% per tahun. Dalam mencapai target

tersebut, KKP menyasar 3 hal yaitu, 1) Perluasan

Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, kecil dan

menengah; 2) Optimalisasi kapasitas

terpasang industri perikanan; dan 3) Perluasan

industri perikanan.

Permasalahan dan Tantangan

Setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan dan

tantangan kebijakan industri perikanan nasional,

yakni:

Pertama, masih rendahnya kualitas, kuantitas

dan kontinuitas produksi. Kondisi ini sebagai

akibat dari masih dominannya skala usaha UMKM

yang berkecimpung dalam industri perikanan.

Misalnya, menurut data KKP (2016) sebanyak

88% usaha perikanan tangkap dioperasikan

dengan perahu tanpa motor, motor tempel, dan

kapal motor dibawah 30 GT. Kemudian, sebanyak

54,3% rumah tangga pembudidaya mengusa

hakan lahan 0,1 ha, dan 83,5% budidaya tambak

masih menerapkan teknologi sederhana, serta

97,5% pengolah ikan merupakan usaha mikro

kecil. Sebagai ilustrasi, jumlah Unit Pengolahan

Ikan (UPI) saat ini sebanyak 61.601 unit,

meliputi UPI skala usaha besar sebanyak 718

unit (1%), dan UPI skala UMKM sebanyak

60.426 unit (99%). Total omzet per tahun UPI

mencapai Rp. 300 juta Rp. 3 milyar (UPI skala

kecil), kemudian UPI skala menengah (Rp. 3 -

50 milyar), dan UPI skala usaha besar

mencapai lebih dari Rp. 50 milyar (KKP, 2016).

Selain UPI yang didominasi oleh usaha skala

UMKM, utilisasi industri pengolahan ikan juga

tergolong belum optimal. Menurut data KKP

(2016), pada tahun 2015, kapasitas produksi

industri pengolahan ikan skala besar mencapai

2,49 juta ton/tahun, namun volume produksi

yang dihasilkan baru mencapai 1,80 juta

ton/tahun.

Komposisi Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Sumber: KKP, 2016

1%

99 %

UPI Skala Besar718*

UPI Skala UMKM60.883**

* Berdasarkan SKP 2015 * * Data Statistik BPS 2015

2

Demikian pula kinerja produksi industri pengolahan ikan skala mikro, kecil, dan menengah baru mampu mencapai volume produksi sebesar 3.742.401 ton/tahun dari total bahan baku sebanyak 5.207.000 ton/tahun.

Kedua, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur masih belum memadai. Permasalahan ini disebabkan oleh lokasi produksi yang sebagian besar terletak di daerah terpencil. Penyediaan kebutuhan listrik secara mencukupi untuk pemenuhan sistem rantai dingin, seperti cold storage, air blast freezer, contact plate, ice flake machine, dan lain-lain. sebagai alat untuk menjaga mutu ikan yang memerlukan daya listrik yang relatif tinggi masih belum bisa dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Selain itu, ketersediaanlahan yang jelas dan sah untuk pembangunan kawasan industri ini masih terbatas.Dilihat dari alur sistem logistik ikan nasional, yakni mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi, ketersediaan dan kebutuhan cold storage masih menjadi tantangan terbesar. Pada tahun 2015, ketersediaannya baru mencapai 200.000 ton/tahun, padahal kebutuhannya mencapai 1,32 juta ton/tahun, dan 1,7 juta ton/tahun di tahun 2017 mendatang. Sebagai perbandingan, di Jawa kebutuhannya mencapai 515.000 ton/tahun, namun baru tersedia sebanyak 118.000 ton/tahun. Demikian pula di wilayah Maluku dan Papua, dari kebutuhan mencapai 68.000 ton/tahun, baru tersedia sebanyak 14.000 ton/tahun (KKP, 2016). Data tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pasokan bahan baku dengan industri dan pasar. Selain itu, sekitar 53% produksi berada di wilayah timur Indonesia, sedangkan 67% usaha pengolahan berada di barat Indonesia (Kantor Staf Presiden, 2016).

Kebutuhan dan Ketersediaan Cold Storage

Rendahnya aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, mengakibat kan biaya logistik yang tinggi. Sistem logistik nasional masih belum mampu menghubungkan antara sentra-sentra produksi perikanan dengan pasar secara efisien dan efektif. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya sarana angkut baik di darat maupun laut, serta angkut baik di darat maupun laut, serta terbatasnya sarana sistem rantai dingin pada sarana angkut. Sehingga, jaminan mutu dan keamanan, ketelusuran, dan keberlanjutan bahan baku industri masih rendah. Kesulitan mengakses infrastruktur industri perikanan juga mengakibatkan ketimpangan konsumsi produk perikanan secara nasional, serta menyebabkan harga komoditas produk perikanan secara keseluruhan menjadi belum kompetitif di pasar domestik.Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, yang terletak jauh dengan lokasi produksi di timur Indonesia. Menurut data KSP (2016), konsumsi produk perikanan di pulau Jawa hanya mencapai 26,2 kg perkapita per tahunnya, dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia yang mencapai 40-50 kg per kapita per tahunnya.

Sumber: KKP, 2016

0

100

200

300

400

500

600

220

23

515

11884

11 614

117

3168

14

Sumatera Jawa Bali &Nusa Tenggara

Kalimantan Sulawesi Maluku &Papua

Kebutuhan (ribu ton) Ketersediaan (ribu ton)

3

Policy Brief TR 2016 02

Sebaran Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Ketiga, walaupun data nilai ekspor menunjuk kan adanya peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015, pada saat ini ekspor perikanan masih didominasi oleh bahan baku. Permasalahan ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya hambatan tarif dan non-tarif yang makin ketat, terutama untuk produk olahan, terbatasnya jumlah industri dan diversifikasi produk olahan, serta regulasi terkait hilirisasi produk perikanan masih terbatas.

Nilai Ekspor Perikanan Indonesia

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Regulasi ini mengatur usaha perikanan tangkap yang dilarang (negative list) bagi penanaman modal asing. Modal asing didorong untuk mengembangkan industri pengolahan ikan yang diharapkan dapat mendukung hilirisasi industri perikanan nasional yang berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Keempat, kebijakan industri perikanan nasional belum mampu berkembang sesuai harapan karena dipengaruhi oleh rendahnya kualitas tata kelola kebijakan. Percepatan pembangunan industri perikanan nasional memerlukan adanya sinergi dan koordinasi kebijakan antar kemente rian/lembaga terkait. Sebanyak 25 kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah diidentifikasi akan berkontribusi pada berbagai upaya yang diperlukan untuk percepatan industri perikanan nasional. Namun upaya untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan koordinasi antar kementerian/lembaga secara efektif masih merupakan suatu persoalan besar yang perlu mendapatkan perhatian ekstra serius. Secara umum, kebijakan perikanan di Indonesia saat ini belum memiliki arah yang jelas dan kurang sistematis guna mendukung percepatan industri perikanan nasional. Belum tersedianya suatu peta jalan (road map) terkait upaya tersebut semakin menyulitkan bagi kementerian/lembaga terkait untuk mampu saling bersinergi secara efektif dan efisien. Contohnya, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana wewenang untuk menerbitkan perizinan terkait ukuran kapal perikanan berada di bawah Kementerian Perhubungan.

0 1 2 3 4 5

2010

2011

2012

2013

2014

2015 3.3

4.6

4.2

3.9

3.5

2.9

Milyar US$

Tahu

n

Sumber: KKP, 2015 (data tahun 2015 angka sementara hingga bulan Oktober 2015)

4

Sumber: KKP: 2016

<1.000 Units1.000 - 5.000 Units>5.000 Units

Demikian pula kinerja produksi industri pengolahan ikan skala mikro, kecil, dan menengah baru mampu mencapai volume produksi sebesar 3.742.401 ton/tahun dari total bahan baku sebanyak 5.207.000 ton/tahun.

Kedua, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur masih belum memadai. Permasalahan ini disebabkan oleh lokasi produksi yang sebagian besar terletak di daerah terpencil. Penyediaan kebutuhan listrik secara mencukupi untuk pemenuhan sistem rantai dingin, seperti cold storage, air blast freezer, contact plate, ice flake machine, dan lain-lain. sebagai alat untuk menjaga mutu ikan yang memerlukan daya listrik yang relatif tinggi masih belum bisa dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Selain itu, ketersediaanlahan yang jelas dan sah untuk pembangunan kawasan industri ini masih terbatas.Dilihat dari alur sistem logistik ikan nasional, yakni mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi, ketersediaan dan kebutuhan cold storage masih menjadi tantangan terbesar. Pada tahun 2015, ketersediaannya baru mencapai 200.000 ton/tahun, padahal kebutuhannya mencapai 1,32 juta ton/tahun, dan 1,7 juta ton/tahun di tahun 2017 mendatang. Sebagai perbandingan, di Jawa kebutuhannya mencapai 515.000 ton/tahun, namun baru tersedia sebanyak 118.000 ton/tahun. Demikian pula di wilayah Maluku dan Papua, dari kebutuhan mencapai 68.000 ton/tahun, baru tersedia sebanyak 14.000 ton/tahun (KKP, 2016). Data tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pasokan bahan baku dengan industri dan pasar. Selain itu, sekitar 53% produksi berada di wilayah timur Indonesia, sedangkan 67% usaha pengolahan berada di barat Indonesia (Kantor Staf Presiden, 2016).

Kebutuhan dan Ketersediaan Cold Storage

Rendahnya aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, mengakibat kan biaya logistik yang tinggi. Sistem logistik nasional masih belum mampu menghubungkan antara sentra-sentra produksi perikanan dengan pasar secara efisien dan efektif. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya sarana angkut baik di darat maupun laut, serta angkut baik di darat maupun laut, serta terbatasnya sarana sistem rantai dingin pada sarana angkut. Sehingga, jaminan mutu dan keamanan, ketelusuran, dan keberlanjutan bahan baku industri masih rendah. Kesulitan mengakses infrastruktur industri perikanan juga mengakibatkan ketimpangan konsumsi produk perikanan secara nasional, serta menyebabkan harga komoditas produk perikanan secara keseluruhan menjadi belum kompetitif di pasar domestik.Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, yang terletak jauh dengan lokasi produksi di timur Indonesia. Menurut data KSP (2016), konsumsi produk perikanan di pulau Jawa hanya mencapai 26,2 kg perkapita per tahunnya, dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia yang mencapai 40-50 kg per kapita per tahunnya.

Sedangkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memberikan wewenang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan perizinan terhadap kapal penangkap ikan, terutama izin kapal perikanan. Persoalan muncul saat terjadi praktik maladministrasi berupa manipulasi ukuran kapal penangkap ikan sehingga berdampak terhadap maraknya praktik IUU fishing yang mengancam perikanan berkelanjutan.

Rekomendasi KebijakanEfektivitas pelaksanaan Inpres No.7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional akan terwujud bila pemerintah mampu mengkonsolidasikan sumber daya, terutama terkait regulasi, finansial, SDM, informasi dan teknologi untuk melakukan 6 (enam) kegiatan strategis, yakni: (1) peningkatan produksi; (2) perbaikan distribusi dan logistik; (3) penataan pengelolaan ruang laut; (4) penyediaan sarana dan prasarana; (5) pengembangan kompetensi SDM dan inovasi iptek; dan (6) perbaikan kualitas pelayanan perizinan.Untuk melakukan upaya-upaya di atas, ada 4 (empat) opsi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu :

1. Peninjauan KebijakanEvaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai regulasi, seperti UU, PP, Perpres, atau Permen, perlu dilakukan guna menghilangkan hambatan kebijakan yang berpotensi menggagalkan upaya percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Fokus evaluasi kebijakan terutama diarahkan pada: (a) harmonisasi regulasi, yakni menghilangkan tumpang tindih peraturan

perundang-undangan di tingkat pusat, khususnya antar kementerian/lembaga, maupun dengan peraturan di tingkat daerah; (b) merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap, dan Usaha Pengolahan Ikan; (c) merevisi UU Perikanan, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum; (d) penyelesaian deregulasi paket kebijakan terkait perizinan usaha perikanan tangkap dan kapal perikanan, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di sektor kelautan dan perikanan; dan (e) meningkatkan kapasitas dan peran aktif pemerintah provinsi dalam menyusun seperangkat regulasi teknis dan program yang mendukung percepatan pembangunan industri perikanan dan memberdayakan nelayan.

2. Memperkuat Sistem Rantai DinginSentra industri perikanan modern yang akan dikembangkan harus didukung dengan keberadaan sistem rantai dingin yang mampu berkontribusi terhadap percepatan industri perikanan nasional. Langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut antara lain melalui; (a) pemberian kemudahan akses bagi para nelayan untuk memperoleh es dan air bersih; (b) penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri perikanan, seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI), listrik, cold storage, akses jalan ke pelabuhan, perumahan, telekomunikasi, dan sarana transportasi ikan berpendingin. Hal ini dapat dicapai melalui sinergi kebijakan antara kementerian dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan industri perikanan, seperti listrik, air bersih, cold storage, dan lain sebagainya.

5

Policy Brief TR 2016 02

3. Reformasi Pelayanan Usaha yang Ramah InvestasiSalah satu persoalan besar yang dihadapi oleh industri perikanan nasional adalah prosedur pelayanan perizinan usaha yang dianggap ruwet sehingga menghambat investasi. Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik di bidang perizinan usaha perikanan perlu dilakukan melalui strategi berikut: (1) penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keberadaan standar pelayanan ini akan mengurangi secara sistematis praktik-praktik pemberian pelayanan yang tidak berkepastian, baik menyangkut biaya, waktu penyelesaian, prosedur, persyaratan, maupun cara melayani; (2) optimalisasi fungsi BUMDes dimana keberadaan BUMDes sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimanfaatkan sebagai buffer stock bagi penyediaan bahan baku industri perikanan nasional. Dalam hal ini, diperlukan adanya sinergi kebijakan antar lembaga untuk memberdayakan potensi nelayan kecil dan kelompok usaha UMKMperikanan, terutama dari segi pembiayaan, kompetensi, pendampingan teknis dan akses terhadap pasar. Hal ini sangat penting mengingat karakteristik usaha perikanan di Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (99% UPI).

4. Mendorong Investasi yang Berkelanjutan Untuk mendukung kebijakan industri perikanan yang menguntungkan berbagai lapisan masyarakat, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan akses bagi para nelayan, khususnya

bagi UMKM perikanan, agar dapat memperoleh fasilitas permodalan usaha yang berkelanjutan. Dukungan pembiayaan perlu terus dikembangkan melalui pengembangan skema program JARING dengan pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pemerintah juga dapat membuat dan menyosialisasikan pedoman teknis tentang investasi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan pelaku industri, penyedia jasa keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perlu adanya insentif bagi pelaku usaha perikanan yang menjalankan usahanya secara produktif dan bertanggung jawab.

Tim Penulis:

Nazla Mariza, M.A., Direktur Program, Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Bambang Wicaksono, M.Si., Penasihat Kebijakan, Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Joanna Octavia, M.Sc., Peneliti, Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Narasumber:

Dr. M. Azbas Taurusman, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor

Dr. Tri Wiji Nurani, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor

Transformasi Roundtable Series “Pembiayaan Usaha Perikanan Berkelanjutan” 18 Oktober 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia

Penerjemah dan Penyunting Bahasa:

Wicaksono Prayogie, B.Sc., Spesialis Ilmu Bahasa, Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Produksi:

Buyung Yuliandri, Koordinator Program

Sumber Data:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia

Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia

6