Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Langkah Dkp Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah
-
Upload
fika-windia-luciana -
Category
Documents
-
view
127 -
download
19
Transcript of Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Langkah Dkp Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN SEBAGAI
LANGKAH DKP DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH
Oleh : Direktur Sarana dan Prasarana
1. Visi DKP
Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015.
2. Misi DKP
Mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan
3. Grand Strategy
a) Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi.
b) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
c) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan (seluruh
kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang
bankable)
d) Memperluas akses pasar domestik dan internasional.
4. Arah Kebijakan Periknan Budidaya
a) Pengembangan produksi budidaya untuk kegiatan ekspor dengan fokus :
Peningkatan daya saing melalui pengembangan dan penerapan teknologi yang
super efisien dan ramah lingkungan.
b) Pengembangan produksi budidaya untuk peningkatan konsumsi ikan dalam
negeri. Peningkatan dan penguatan komoditas spesifik daerah dan
pengembangan kolam pekarangan masyarakat.
c) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya. Masyarakat
pembudidaya ikan dalam pelestarian ekosistem sumberdaya perikanan
budidaya.
5. Pendekatan Kebijakan
a) Pengembangan kawasan
Tujuan : mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai
skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi
dalam penggunaan air, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan
sarana produksi, proses produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan
lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.
b) Pengembangan komoditas unggulan
Tujuan : untuk lebih memacu pengembangan komoditas yang memiliki
kriteria bernilai ekonomis tinggi, tersedianya teknologi, permintaan pasar
besar, dan dapat dikembangkan secara masal.
c) Pengembangan usaha
Tujuan : agar seluruh usaha perikanan budidaya dilakukan dengan
menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam
suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.
6. Program Kerja DJPB
a) Pengembangan prasarana perikanan budidaya
b) Pengembangan sistem perbenihan
c) Pengembangan sistem produksi
d) Pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
e) Pengembangan sistem usaha perikanan budidaya
f) Pengembangan sistem administrasi dan kelembagaan
7. Landasan Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan
a) UU Penataan Ruang No 26/ 2007, yang juga mengatur tentang Kawasan
Agropolitan, Bab I ketentuan Umum nomor 24, Pasal 51 ayat 1 dan 2.
b) Sembilan Butir Kesepakatan Temu Koordinasi Agropolitan/Minapolitan di
Kaliurang , 14 Desember 2007.
c) Pernyataan Bersama Sarasehan Nasional Agropolitan/ Minapolitan dihadapan
5 Menteri di Magelang 15 Desember 2007.
d) SK Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan
Keputusan Mentan Nomor : 467/ Kpts/ OT. 160/ 8/ 2006
Potensi Tingkat Pemanfaatan
Produksi
Produktivitas Pengembangan Kawasan Minapolitan
e) Hasil Audiensi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Se-Indonesia dengan
Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Perikanan di Ruang Rapat Graha Sawala Jakarta 19 Maret 2008.
f) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/ MEN/ 2009 tentang
Penetapan Lokasi Minapolitan.
g) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya NO. KEP 45/ DJ-PB/ 2009
tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan.
8. Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
9. Pengembangan Potensi Lahan Budidaya
a) Pengembangan Kawsan Minapolitan
b) Pengembangan Kawasan Usaha Budidaya
c) Pengembangan Kawasan Khusus Budidaya
d) Pengembangan Cluster Budidaya
Sektor ProduksiPertaninaPerikanan
PertambanganPariwisata
Industri
Sektor PenunjangPekerjaan Umum
PerhubunganTelekomunikasi
Keterkaitan Lintas Sektoral Tata Ruang Wilayah
Wilayah Studi
Wilayah Pengembangan
Keterkaitan Dengan Kelayakan Tingkat Pengemabngan
Wilayah Studi
Wilayah Pengembangan
Sarana Produksi Pemasaran
Prasarana Wilayah Fasilitas Umum Fasilitas Sosial
Pembudidayaan(Produksi)
10. Pengembangan Wilayah (Multisektoral)
11. Pengembangan Wilayah (Perikanan Budidaya)
12. Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya
13. Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Revitalisasi Pembangunan
Perikanan
14. Pengembangan Kawasan Minapolitan
a) Menjadikan Kegiatan Perikanan Budidaya menjadi core business dalam suatu
Pengembangan Wilayah dengan dukungan berbagai sektor.
b) Mendorong Pengembangan Kawasan Budidaya yang telah tumbuh secara alamiah
melalui dukungan Pengembangan Kawasan Minapolitan.
c) Konsep pengembangan infrastruktur kawasan mminapolitan diutamakan di daerah-
daerah yang telah ada kegiatan usaha budidaya, sehingga infrastruktur yang dibangun
akan dapat menjadi pendorong bagi kegiatan budidaya yang sudah ada.
d) Kerjasama dengan berbagai instansi dalam pengembangan kawasan minapolitan
seperti : DJCK – PU, Pemda Kab/ Kota dan sektor terkait lainnya.
15. Mekanisme Pengembangan Kawasan Minapolitan
Tahapannya meliputi :
a) Sosialisasi Program (di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kawasan)
b) Pemilihan dan penetapan lokasi (oleh bupati, gubernur dan menteri)
c) Penyusunan Pokja minapolitan kabupaten (oleh bupati)
d) Penyusunan Master Plan / RPJM minapolitan (oleh pemda dan diasistensi Pokja)
e) Penyusunan detail desain, disesuaikan dengan pembangunan di masing-masing
sektor.
f) Pelaksanaan Pembangunan Minapolitan (pendanaan secara lintas sektor dengan
stimulans dari subsektor cipta karya – DPU)
g) Monitoring dan evaluasi (oleh tim Pokja Agro/ Mina Pusat, provinsi, dan kabupaten)
16. Ciri Kawasan Minapolitan
a) Perikanan merupakan sumber pendapatan utama masyarakatnya.
b) Kegiatan kawasan didominasi oleh kegiatan perikanan
c) Hubungan interdependen/ timbal antara pusat dan hinterland-hinterland.
d) Kehidupan masyarakat di kawasan minapolitan mirip dengan suasana kota karena
keadaan sarana yang ada di kawasan monapolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.
17. Persyaratan Kawasan
a) Memiliki sumberdaya lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan
yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (komoditas unggulan)
b) Memiliki berbagai sarana dan prasarana minabisnis yang memadai untuk mendukung
pengembangan sistem dan usaha minabisnis, yaitu :
Pasar
Lembaga keuangan
Memiliki kelembagaan pembudidayaan ikan (Kelompok, UPP)
Balai Penyuluhan Perikanan (BPP) yang berfungsi sebagai klinik.
Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta
sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha perikanan yang
efisien.
c) Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi, jaringan
listrik, telekomuniaksi, air bersih, dll.
d) Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial dan masyarakat yang memadai
seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dll.
e) Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, maupun sumberdaya
manusia.
18. Kriteria Kawasan Minapolitan
a) Terdapat sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan
b) Potensi infrastruktur atau prasarana dasar.
c) Keterkaitan pengelolaan pembangunan antar pusat pertumbuhan (minapolis) dengan
pusat produksi (hinterland) di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah
pengembangan ekonomi.
d) Kelembagaan pengelolaan kawasan minapolitan, dan
e) Dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan
komositas unggulan kawasan.
19. Pemilihan Kawasan Minapolitan
Pemilihan kawasan minapolitan berdasarkan pada :
a) Usulan masyarakat : - Hasil studi kelayakan lokasi, dan
Kebijakan pengembangan kaasan yang berdasarkan
pada RTRW provinsi/ kabupaten/ kota
b) Pemilihan dan penetapan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud ayat (1),
dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar
sektor terkait.
c) Penetapan Lokasi dan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan
dipublikasikasn oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara
transparan.
20. Sektor-Sektor Strategis yang Dikembangkan di Kawasan Agro/Minapolitan
21. Infrastruktur Minapolitan
a) Infrastruktur yang bersifat software :
Layanan lemabaga keuangan/ perbankan, layanan sosial kemasyarakatan, layanan
lembaga operasional kawasan, dukungan Perda/ Kebijakan, Tata ruang, dan
bantuan Perancanaan Teknis dan DED.
b) Infrastruktur yang bersifat hardware :
Budidaya di laut (jangkar kolektif,, KJA, jaring tancap, dermaga hasil panen,
handling space, kantor manajemen/ saung meeting, deporasi, BBIP/ BBIS, kebun
bibit, jalan akses, jaringan listrik, telepon dan air bersih).
Budidaya di tambak/ kolam (pintu air, jaringan irigasi pemasukan, jaringan irigasi
pembuangan jalan produksi, jalan akses, jembatan, gorong-gorong, UPR, BB
udang, BB Bandeng, jaringan listrik, telepon dan air bersih, handling space).
Budidaya di waduk dan danau (KJA, dermaga hasil panen, handling space, kantor
manajemen, jalan akses, jaringan listrik, telepon dan air bersih dan BBI)
Budidaya di sungai dan saluran (karamba, tiang penambat, handling space, jalan
akses dan air bersih)
Budidaya di sawah (caren, handling space, air bersih dan jalan akses)
Budidaya di rawa (jaring tancap, handling space, air bersih dan jalan akses)
22. Pengembangan Infrastruktur Penunjang di Kawasan Minapolitan
a) Proses Produksi Budidaya Periakanan
Penyediaan air baku, jalan usaha tani (mina-road), jembatan, dermaga, tempat
pendaratan ikan, kantor manajemen/saung meeting, tiang pancang dll.
b) Penanganan Lepas Panen
Tempat penjemuran hasil budidaya, pergudangan, penyediaan air bersih, jalan
poros desa, sub-terminal usaha perikanan, dll.
c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Bangunan industri kecil, tempat pelelangan ikan, pasar/ kios/ los ikan, dll.