Kebijakan Pengawasan Itjen Kemenristekdikti
Transcript of Kebijakan Pengawasan Itjen Kemenristekdikti
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Disampaikan dalam acara Rapat Sosialisasi di BaliSanur, 29 November 2016
CURICULUMVITAENama :ProfDr.H.JAMALWIWOHO,S.H., M.Hum.Tempattgllahir:Magelang,8November 1962
:JlManunggal1/43Solo,Jateng 0271-856848:S1FHUNS,S2PPSUNDIP,S3DOKTORILMUHUKUM UNDIP:BERKELUARGA,1ISTRI,3 ANAK:08122601681:[email protected]@yahoo.com:www.jamalwiwoho.com:@jamalwiwoho:jamalwiwoho
TempattinggalPendidikanStatusHPe-mailWebsiteTwitterFacebookPekerjaanPengalaman
: - InspekturJenderalKemenristekDikti: - Ketua DewanPengawas BLUUNDIP- Ketua DewanPengawas BLUUNS
- Plh.Rektor UNIMA- Wakil Rektor II UNS Surakarta- Ketua forumPRII/WRIISe– Indonesia- DosenS1/S2/S3FHUNSSolo
- Lain-lain:Ø Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD
Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan,
dll.Ø Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo,
MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.
JAJARAN PIMPINAN DI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT
JENDERAL
DITJEN PENGUATAN
RISTEK DAN
PENGEMBANGAN
DITJEN
PEMBELAJARAN &
KEMAHASISWAAN
DITJENKELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN SUMBER
DAYA IPTEK DAN
DIKTI
DITJEN PENGUATAN INOVASI
PUSAT DATIN IPTEKDIKTI PUSDIKLAT PERGURUAN
TINGGIPUSPIPTEK LLPT/
KOPERTIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LBM
EIJKMANPP IPTEK
SA Bid. Akademik
SA Bid. Infrastruktur
SA Bid. Relevansi dan
Produktivitas
Struktur Organisasi Kemenristekdikti
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
DAN PELAPORANBAGIAN KEUANGAN &
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
BAGIAN HUKUM
DAN UMUM
INSPEKTORAT II
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT III
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
Tugas
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Fungsi
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti;
b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenristekdikti;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Source: Permenristekdikti No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.
Tugas
Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya
Fungsi
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
INSPEKTORAT
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian
atas penyelenggaraan kegipemeriatan ntahan
dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
PENGENDALIAN INTERN(PP No 60 Tahun 2008)
Tupoksi / Uraian Tugas
Tugas:
Menyelenggarakan
pengawasan intern di
lingkungan Kementerian
Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
Tugas:
Melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan
dan dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi
di Inspektorat Jenderal.
Melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis
pengawasan intern terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya serta
pengawasan untuk tujuan tertentu di
wilayah kerjanya.
a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program,
dan anggaran di bidang pengawasan;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal
d. Pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan
di Inspektorat Jenderal;
e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di
Inspektorat Jenderal;
f. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa di Inspektorat Jenderal;
g. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di Inspektorat
jenderal;
h. Pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal; dan
i. Pengelolaan sistem informasi di bidang pengawasan.
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan
pengawasan;
b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
inspektorat;
c. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan
keuangan;
d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
e. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan inspektorat.
PERGESERANFUNGSIPENGAWASANINTERNAL
Lingkup ParadigmaLama Paradigma Baru
Fungsi WatchdogMengungkaptemuanMengganguobyekReaktif
Watchdog,Konsultan &KatalisatorMemecahkanMasalahMembantu KlienProaktif
Sifat/Rekomendasi PostAuditKorektif
Post&PreaAuditKorektif,Preventif,Prediktif
Pendekatan Subyek-ObyekWin-Lose
Subyek-Subyek(Patnership)Win-win
Organisasi MemenuhiKetentuan Alat/Tools ManajemenPusatUnggulan
IndikatorKinerja JumlahTemuan Jumlah Bantuan/ManfaatPencapaian GoodGovermance
KEMRISTEKDIKTIPERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015
KEMRISTEKDIKTI:Menyelenggarakanurusan
pemerintahandibidangriset,teknologi,danpendidikantinggiuntukmembantuPresidendalammenyelenggarakan
pemerintahannegaraPERPRESNO.13TAHUN2015
UUD45:sebagianfungsipendidikandengan-/- 20%dariAPBNdanmencerdaskankehidupanbangsa
150 satker
120.000 orangpegawai
Rp44.987T APBNP
Rp92,478T Aset
Mengendalikan
PenerimaandanpenggabunganP3DRistekdenganDikti
124
38
35
115
14 Audit Universe
PTN
Unit Utama
Program Nasional
Kegiatan Mandatori
Satker non PTN
Kopertis
Ø Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko
Ø Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu
lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti
APBN 2016
PAGU APBN 2016
Rp40,63Triliun
PENDIDIKAN LAYANAN UMUM
Rp39,66Triliun
• Beasiswa mhs Rp 3,7Triliun
(352.000 mhs)
• BOPTN Rp 4,5Triliun (118 PTN)
Khususnya Rp 1,53 Triliun untuk
penelitian.
• Beasiswa dosen Rp 0,9Triliun
(11.930 dosen)
• Sarpras PT Rp 1,8 Triliun (36
PT)
• PNBP Rp 10,1Triliun
• Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru
Besar/Pegawai Rp 14,7 Triliun
• PHLN Rp 2,1Triliun
• Prioritas K/L Rp 1,8Triliun
• 9 Taman Sains
• 900Karyasiswa
• 15 Prototipe Laik Industri
• 20Sentra HaKI
• 35Produk Inovasi
• 235 Paket Hasil Penelitian
Rp0,97Triliun
KEMENRISTEKDIKTI
Pendapatan 1.822,5TPengeluaran 2.095T
• 10 TamanSains (Rp.115M)
• 7 PilotInkubatordiPerguruan
Tinggi (Rp.35M)
• 651 KaryasiswaS2/S3DNdanLN
(Rp.23,41M(APBN)&Rp.89,7M(PHLN)
• 235PaketInsinas (Rp.92M)
• 15 PaketLitbangIptekBidang
KesehatandanObat (Rp.17M)
• 105TenantPengembanganPPBT
(Rp.110M)
• 1PaketSarprasuntukPusatGenomik(Rp.50M)
• 1 KawasanNSTP Pengembangan
danPengelolaanPuspitek(Rp.90M)
• 45 ProdukInovasi (Rp.75M)
• BeasiswaBidikmisi,PPA,ADik 460.180 mhs(Rp.4,24T)
• BeasiswaSM3TdanPPGT7.000 mhs
(Rp.293,57M)
• BOPTN 107 PTNdanBPPTN-BHuntuk11
PTN-BH (Rp.4,65 T)
• Beasiswa 10.843dosen/tendik(Rp.836,58M)
• BeasiswaKNB 560Mhs (Rp.28M)
• AkademiKomunitasdanPengembanganPT, 125PT (Rp.250M)
• RevitalisasiPendidikanVokasiuntuk
12 ProgramStudi (Rp.212M)
• PHPPTS 100PTS (Rp.59M)
• PNBP/BLU 107PTN (Rp.9,01T)
• Gaji dan TunjanganDosen/GuruBesar/Pegawai,untuk 139 Satker (Rp.13,90T)
• OperasionalPemeliharaan 139 Satker (Rp.1,67T)
• PHLN/RMP 9Project (Rp.1,76T)
Profil Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti (Sesuai lampiran Surat MenteriKeuangan NomorS-881/MK.02/2016 tanggal17 Oktober 2016)
Rp38,73Triliun
PENDIDIKAN (Dikti) Rp1,00Triliun
LAYANAN UMUM (Ristek)
Rp39,73Triliun
PAGUANGGARAN
PROGRAMPengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SASARAN PROGRAM
1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dukungan manajemen pengawasan
internal
2. Peningkatan kualitas dan nilai tambah pengawasan internal
3. Peningkatan kualitas dan integritas SDM Pengawasan internal
INDIKATOR KINERJA PROGRAMTARGET REALISASI TARGET
2015 2015 2016 2017 2018 2019
IKP 1Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan KemenristekdiktiWTP WDP WTP WTP WTP WTP
IKP 2Nilai Hasil Evaluasi MenPAN RB atas SAKIP
Kemenristekdikti70 B 72 75 78 80
IKP 3
Prosentase SDM Itjen Kemenristekdikti yang
memiliki kompetensi seusai keahlian yang
diperlukan
50 50 60 65 70 80
IKP 4Prosentase kepuasan pelayanan pengawasan
Internal Itjen Kemennristekdikti60 Msh proses 65 70 75 80
IKP 5Tingkat levelling Kapabilitas Itjen
Kemenristekdikti1 Msh proses 2 3 3 3
SASARAN PROGRAM DAN IKP
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI
PERAN&POSISI ITJEN
“pengawalan”
Mencegah dan melindungi sesuatu
dari ketidaknyamanan dan kehancuran
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
Mendorong
TUGAS ITJEN:
Menyelenggarakan pengawasan intern di
lingkungan Kemristek dan Dikti
(Perpres No13 Tahun 2015)
KEGIATAN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA
PERAN DAN POSISI ITJEN
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN
17
Program Itjen 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
WTP WTP WTP WTP WTP
70 72 75 78 80
50 60 65 70 80
60 65 70 75 80
1 2 3 3 4
Ind
ika
to
r
Ou
tc
om
e
1.1. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemristekdikti
1.2. Nilai hasil evaluasi Menpan RB atas SAKIP Kemristekdikti
2.1. Prosentase SDM Itjen Kemristekdikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yang diperlukan
2.2. Prosentase kepuasan pelayanan pengawasan internal Itjen Kemristekdikti
3.1. Tingkat levelling kapabilitas Itjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Ou
tc
om
e
1.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kemristekdikti
1.2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kemristekdikti
2.1. Meningkatnya kompetensi SDM pengawasan internal
2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan pengawasan internal
3.1. Meningkatnya kapabilitas manajemen pengawasan internal Kemristekdikti
KinerjaTarget Kinerja
18
2015 2016 2017 2018 2019
5692.001 Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12
5692.002 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 9 9 9 9 9
5692.003 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 8 8 8 8 8
5692.004 Dokumen Keuangan 5 5 5 5 5
5692.005 Dokumen Sistem Informasi Pengawasan 3 3 3 3 3
5692.006 Dokumen Rumah Tangga 6 6 6 6 6
5692.007 Dokumen Hukum dan Kepegawaian 12 12 12 12 12
5692.008 Kendaraan Bermotor 4 9 10 8 5
5692.009 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 4 4 4 4
5692.010 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100 641 500 450 400
5692.011 Gedung/Bangunan 2822 2822 5300 5300 8000
5693.001 Laporan Hasil Audit Keuangan Dan Kinerja wilayah 1 40 73 88 103 118
5693.002 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan wilayah 1 7 71 86 101 116
5693.003 Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja wilayah 1 11 25 35 45 55
5693.004 Pemantauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Pengawasan Lainnya wilayah 1 8 14 24 34 44
5693.005 Pengawasan Lainnya wilayah 1 41 54 79 104 129
5694.001 Laporan Hasil Audit Keuangan Dan Kinerja wilayah 2 35 73 93 113 133
5694.002 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan wilayah 2 6 22 37 52 67
5694.003 Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja wilayah 2 6 11 21 31 41
5694.004 Pemantauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Pengawasan Lainnya wilayah 2 14 23 38 53 68
5694.005 Pengawasan Lainnya wilayah 2 27 40 65 90 115
5695.001 Laporan Hasil Audit Keuangan Dan Kinerja wilayah 3 33 72 87 102 117
5695.002 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan wilayah 3 13 80 95 110 125
5695.003 Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja wilayah 3 7 15 25 35 45
5695.004 Pemantauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Pengawasan Lainnya wilayah 3 6 14 24 34 44
5695.005 Pengawasan Lainnya wilayah 3 26 51 76 101 126
Ou
tpu
t
KinerjaTarget Kinerja
SASARAN KEGIATAN ITJEN 2015 - 2016
audit
reviu
evaluasi
pemantauan
pengawasan lainnya
SEKRETARIAT ITJEN
PKPT
RENSTRA
RKT – Rencana Kerja TahunanPKPT – Program Kerja Pengawasan Tahunan
ST – Surat Tugas
Masalah Pelaksanaan/Pencapaian Program 2016
20
1. Terbatasnya auditor dan SDM di Inspektorat Jenderal
2. Masih lemahnya pemahaman tugas pokok dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kemenristekdikti
3. Kurang optimalnya kerjasama pengawasan SPI dengan Perguruan Tinggi
4. Belum optimalnya koordinasi dengan satker di lingkungan Kemristekdikti
5. Sarana dan prasarana yang terbatas pada Itjen Kemenristekdikti
21
Alternatif Solusi Masalah Pelaksanaan/Pencapaian
Program Kegiatan
1. Melakukan Kerjasama dengan pihak ke-3 antara lain dengan SPI dan BPKP, atauPerguruan Tinggi yang mempunyai auditor untuk membantu tugas pokokpengawasan;
2. Mendorong peningkatan pengawasan bersama antara Inspektorat Jenderal danSPI, missal optimalisasi LHKPN, gratifikasi dan whistleblower.
3. Meningkatkan jumlah, dan kapasitas Auditor Inspektur Jenderal dalammenjalankan tugasnya;
4. Peningkatan program pengembangan dan pemberdayaan SPI di PerguruanTinggi.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di bidang pengawasan antara satker dilingkungan Kemristekdikti.
6. Peningkatan Sarpras yang memadai di Inspektorat Jenderal Kemristekdikti
Hasil Kinerja Itjen Yang Perlu disampaikan s.d. SM I 2016: pelantikan Rektor Unima
22
23