KEBIJAKAN PENGANGGGARAN DAERAH DALAM ... - puskesmas · PDF fileDisesuaikan dengan TUPOKSI...
Transcript of KEBIJAKAN PENGANGGGARAN DAERAH DALAM ... - puskesmas · PDF fileDisesuaikan dengan TUPOKSI...
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan Oleh :I B R A H I M, SH
Kepala Bidang Anggaran
KEBIJAKAN PENGANGGGARAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAMUJU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
UU 23/2014Tentang Pemerintahan Daerah
PERMENDAGRI 13/06
misal: SAP, dstnya
PP 58/2005
(Omnibus Regulation)
PERMENDAGRI 59/07PP 18/2016
PP 38/07
PERMENDAGRI 21/11
PERMENDAGRI 32/11 & 39/12
PERMENDAGRI 64/13PP 71/10
PP 24/05
PP 2/12
LANDASAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 32/2004
PP
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN
BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MENYERAHKAN
MEMILIKI
PRESIDEN selaku KP memegang KPKN(Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003
• sbg implikasi
desentralisasi
Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 17/2003
3
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )
ABSOLUT
1. POLITIK LUAR
NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
NASIONAL
6. AGAMA
(Pasal 9)
PILIHAN(Pasal 12 Ayat 3)
WAJIB
Dibagi
berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas
dan Efisiensi
NON YAN
DASAR (Pasal 12 Ayat 2)
S P M
1. Dilaksanakan sendiri
2. Dilimpahkan Wew. Kpd
Ins Vert di Drh
Atau Gub sbg Wkl
Pem Pus Berd Asas
Dekon
DESENTRALISASI
KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM
(Pasal 25)
YAN DASAR
(Pasal 12 Ayat1 )
4
9. perhubungan; 10.komunikasi dan
informatika;11.koperasi, usaha
kecil, dan menengah;
12.penanaman modal;13.kepemudaan dan
olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan 18.kearsipan.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PILIHAN
1. kelautan danperikanan;
2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan
sumberdayamineral;
6. perdagangan; 7. perindustrian;
dan8. transmigrasi
1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum &
penataan ruang;4. perumahan rakyat &
kawasan pemukiman;
5. ketentraman &ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat;
6. sosial.
WAJIB
Tidak berkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan dasar
1. tenaga kerja;2. pemberdayaan
perempuan danpelindungan anak;
3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi
kependudukan danpencatatan sipil;
7. pemberdayaanmasyarakat dan desa;
8. pengendalianpenduduk dankeluarga berencana;
5
Prinsip ”Money Follows Function”
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
A P B N A P B D
didanai dari didanai dari
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkanpembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
PENDANAAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH(Pasal 282 UU 23/2014)
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas
beban APBN.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH(Pasal 283 UU 23/2014)
(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan
Urusan Pemerintahan.
(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
KEUANGAN
DAEARAH
semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan
penyelenggaraan pemerintah
daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam
rangka Mewujudkan Pelayanan
Kepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi,
perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
(Rencana Keuangan
Tahunan Daerah yang
Ditetapkan dengan Perda)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIKLUS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN PROSES
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
DIMULAI DARI PENGANGGARAN YANG DITANDAI
DENGAN DITETAPKANNYA APBD, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN ATAS APBD, SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Perda APBD
PEDUM APBD o/ MDN
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan danKewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
RancanganDPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
R P-APBD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
EvaluasiR P-APBD
Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLK
Raperda PJ Pel APBD
Disusun dan disajikan Sesuai SAP
PersetujuanBersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15
hari
7 hari penyesuaian o/ Pemda
Perda PJ Pel APBD
setelah 3 hari
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
DPRDmelakukan pengawasan bukan pemeriksaan
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPDRKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahasbersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan Umum APBDPPAS = Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
TAPD = Tim Anggaran Pemda
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedomanDiserasikan dg
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
RKA-SKPD= Rencana kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
PERDA
APBDdievaluasi
Dibahas dan
disetujui oleh
DPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERIPROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RPJMD RKPDKUA & PPAS
APBD
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 310
13
FUNGSI
DPRD
PEMBENTUKAN
PERDA ANGGARAN PENGAWASAN
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI
DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 96 dan Pasal 149
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
14
FUNGSI
ANGGARAN
pembahasan untuk persetujuan bersama terhadaprancangan Perda Provinsi /Kab/Kota tentang APBDyang diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkanRKPD;
2. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota ;
3. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi/Kab/Kota; dan
4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBDProvinsi/Kab/Kota .
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 99 dan Pasal 152
15
16
PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pembentukan
Perda
DPRD
Anggaran
Pengawasan
PEMDA
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
P-jawaban
APBD
Pengawasan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGASDAN WEWENANG
17
Pasal 101 ayat (1) huruf b danPasal 154 ayat (1) huruf b UUNo. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, tugas danwewenang DPRD adalah“membahas dan memberikanpersetujuan rancangan PerdaProvinsi/Kab/Kota tentangAPBD Provinsi/Kab/Kota yangdiajukanGubernur/Bupati/Walikota”
Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, tugas KDH adalah“menyusun dan mengajukanrancangan Perda tentang APBD,rancangan Perda tentang perubahanAPBD dan rancangan Perda tentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD kepada DPRD untuk dibahasbersama”
DPRDKEPALA DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,
Akuntabilitas, dan Partisipasi;
Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;
Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang
menjadi Kewenangan Daerah;
Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD.
STRATEGI PENYUSUNAN APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
NO URAIAN WAKTU KET
1. Penyusunan RKPD Awal Bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD kpdKDH
Minggu I Bulan Juni 1 Minggu
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH kpdDPRD
Awal Minggu ke-2 (dua) Bulan Juni 6 Minggu
4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir Bulan Juli
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Awal Bulan Agustus 1 Minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Agustus s/d September 7 Minggu
7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama Bulan Oktober
8 Minggu8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) Bulan sebelum TA
yang bersangkutan (tgl 30 Nopember)
9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttgPenjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
Akhir Desember (31 Desember)
Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6
(enam) bulan.
Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan
berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan
bersama.
Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah
menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan
dokumen pelaksanaan anggaran.
SANKSI ADMINISTRATIF(PASAL 311-313 UU 23/2014)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 312 UU 23/214:
Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersamarancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelumdimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Ayat (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersamarancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaransetiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam)bulan.
Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapatdikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapanAPBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikanrancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telahditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Psl 313 ayat (1) & ayat (2):
Apabila KDH dan DPRD tidak mengambilpersetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh)Hari sejak disampaikan Ranperda tentang APBDoleh KDH kepada DPRD, KDH menyusun danmenetapkan Perkada tentang APBD paling tinggisebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnyauntuk membiayai keperluan setiap bulan.
Ranperda dapat ditetapkan setelah memperolehpengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi danoleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagiDaerah kabupaten/kota.
Lanjutan….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupunbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaandianggarkan secara bruto;
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dptdicapai serta berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
Penganggaran pengeluaran harus didukung denganadanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahcukup dan harus didukung dengan dasar hukum yangmelandasinya.
PRINSIP PENGANGGARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
A P B D
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
STRUKTUR APBD
PAD
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hsl Pengelolaan
Keyaan yg Dipisahkan
Lain –lain PAD yg Sah
DANA PERIMBANGAN
DBH
DAU
DAK
LAIN 2 PD YG SAH
Hibah
Bantuan Keuangan
Dana Darurat
Dana Penyesuain
Belanja Tdk Langsung
B. Pegawai
B. Bunga
B. Subsidi
B. Hibah
B. Bantuan Sosial
B. Bagi Hasil
B. Bantuan Keuangan
B. Tidak Terduga
Belanja Langsung
B. Pegawai
B. Barang & Jasa
B. Modal
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan d. cadangan
Penj yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman
Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
Penerimaan piutang
Penerimaan Pembiayaan
Pembentukan dana
cadangan
Penyertaan modal
Pembayaran hutang
Pemberian pinjaman
BELANJA DAERAH(Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2005
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsiatau kab/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,fungsi, program dan kegiatan (disesuaikan dg urusan),serta jenis belanja.
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikandengan susunan organisasi pemerintah daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
26
BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)
BELANJA YG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI
AMANAT PER UU
BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
KEKEBIJAKAN PENGANGGARAN TERKAIT
ANATOMI BELANJA DLM APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
27
DAK
DBH - DR
DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
DANA OTSUS (Untuk Program)
DANA BOS
DANA INSENTIF DAERAH (DID)
DANA PENYESUAIAN (Tunj.
Fungsional, Tambahan
Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi
Guru)
BANTUAN KEUANGAN YG
BERSIFAT KHUSUS
BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT/WAJIB :
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BUNGA
KEGIATAN DPA - L
DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL (A.L. DANA
PENDAMPING DAK)
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN YG
BERSIFAT RUTIN SEPERTI
KEPERLUAN KANTOR SEHARI-
HARI
BELANJA YG DIARAHKAN
(EARMARK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
28
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU:
BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA
BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI
ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN
BAGI HASIL KAB/KOTA KEPADA DESA MIN 10%
DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA
BANTUAN PARPOL
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
BELANJA URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum & penataan ruang;4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman;5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;6. sosial.
DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekeningdan kode rekening yang tidak merupakan acuan bakudalam penyusunan kode rekening yang pemilihannyadisesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuaikarakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuatprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Jika nomenklatur program dan kegiatan belum terdapatdalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006(Lampiran kode Program dan Kegiatan) daerah bolehmenambah sesuai dengan kebutuhan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
30
PERATURAN BUPATI MAMUJU NO.14 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
31
RUANG LINGKUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 2Ruang lingkup Pearturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporandan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja BantuanSosial yang bersumber dari APBD
Pasal 31) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.2) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk:
a. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan, irigrasi, jaringan dan aset tetaplainnya;
b. Hewan dan tumbuhan; danc. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan,pelatihan, penelitian dan jasalaiannya.
Pasal 41. Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.2. Belanja bantuan sosial berupa barang dapat berbentuk:
a. Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya;b. Hewan dan tumbuhan; danc. Aset tetap tidak terwujud seperti perangkat lunak.
.
32
BAB II HIBAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bagian KesatuanUmumPasal 5
1) Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yangdilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkanketentuan pemenuhan perundang-undangan.
2) Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk menunjangpencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan memperhatikan asas keadilan,kapatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
3) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuaidengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
4) Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari pemerintah Daerah kepada penerimaBelanja Hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
Pasal 61) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah Lainnya;c. Peusahaan Daerah;d. Masyarakat, dan/ataue. Organisasi kemasyarakatan
33
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepadainstansi/satuan kerja pada kementerian dan/atau Lembaga pemerintah Non Kementerian yangwilayah kerjanya berada di Daerah.
3) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimkasud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakandalam mekanisme APBN dan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
4) Belanja Hibah kepada pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b,diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
5) Belanja Hibah kepada perusahaan Daearah sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikankepada perusahan Daerah atau Perseroan milik pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagimana dimksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepadakelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, perternakan,perikanan, kelautan, pemberdayaa perempuan dan keolahragaan non profesional.
7) Belanja Hibah kepada kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan ang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembagaketahan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.
Lanjutan……
34
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 7
1) Belanja hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelengaraan fungsi
pemerintah Daerah.
2) Belanja Hibah kepada pemerintah Daerah Lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaran pemerintah Daerah dan layanan dasar umum.
3) Belanja hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan kinerja.
4) Belanja hibah kepada masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaran pembanguan Daerah atau secara fungsional terkait
dengan dukungan kepada penyelenggaran pemerintah.
Lanjutan……
35
Bagian KetigaKriteria dan Persyaratan
Paragraf 1
Kriteria
Pasal 8
Pemberian Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :
a. Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik
b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
berdasarkan ktentuan peraturan perundangan-undagan; dan
c. Memenuhi persyaratan penerimaan Hibah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
36
Paragraf 2Persyaratan
Pasal 9
1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan pemerintah Daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan
paling sedikit :
a. Penggunaan ditunjukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah
Daerah dan pemerintah Daerah Lainnya;
b. Penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administarasi pemerintah Daerah, kecuali
ditentukan lain berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undagan.
c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah
yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
d. Khusus untuk pencarian belanja hibah kepada daerah pemekaran untuk pencairan berikutnya
terlebih dahulu harus mempertanggungjawabkan pemeberian hibah periode sebelumnya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
37
2) Belanja Hiabah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :a. Memiliki kepengurusan yang jelas;b. Penerimaan belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;c. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dand. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah
yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
3) belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyartan paling sedikit :a. Memiliki kepengurusan yang jelasb. Telah terdaftar pada pemerintah kabupaten setempat, paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali
ditentukan lain berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan.c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerahd. Memiliki sekretariat kinerja pengelolaan belanja Hibah sebeleumnya, akumulasi Belanja Hibah
yang penah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.4) Dalam hal hibah ditunjukan kepada lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan tempat
peribadatan, pesantren, LSM yang bersifat non formal, serta pengelolaannya berupa partisipasiswadya masyarakat, maka persyartan sebagimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikecualikan.
5) Apabila dalam naskah perjanjian hibah daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping,maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia mnyediakan dana pendamping.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan……
38
Bagian KeempatPengajuan
Pasal 101) Pemerintah, pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan Daerah, Mayarakat dan oerganisasi
kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada bupati.2) Permohonan tertulis sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
a) Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/ satuan kerja bagi pemerintah.b) Kepala Daerah bagi pemerintah Daerah lainnya.c) Direktur utama atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat.
Pasal 111) Permohonan tertulis sebagimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), dilengkapi
dokumen sebagai berikut:a. Proposal, yang paling sedikit memuat:1. Latar belakang2. Maksud dan tujuan3. Rincian rencana kegiatan; dan4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;b. Surat keterangan tanggungjawab; danc. Surat pernyataan kesedianan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
39
2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan (TERPOTONG……)3) Persyaratan administrasi sebagimana ……
a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga kemasyarakatan organisasi dipersamakan;b. Surat peryataan tanggungjawabc. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)d. Surat keterangan domisili lembaga ….e. Izin operasional/tanda daftar lembagaf. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan menyewag. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau ketua dan sekretariat atau
sebutan lain; danh. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
4) Persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gamabar rencana dan konstruksibangunan atau dokumen lain yang sejenis.
5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a,c,e dan f untuk belanja dengan tempat peribadatan,pondok pesantren, dan pengelolaanya berupa partisipasi swadaya masyarakat.
6) Format usulan/proposal hibah tercantum dalam lampiran I peratran bupati ini merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
40
Pasal 121) Surat permohonan,proposal,persyartan administrasi dan dokumen teknis belanja hibah
sebagimanadimaksud dalam pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan kepada bupati melaluibadan pengelola keuangan dan aset daerah.
2) BPKAD melakukan seleksi atas dokumen sebagimana dimaksud pada ayat (1)dan selanjutnyadismapaikan/didistribusikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi.
3) Unit kerja sebagimana dimksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap permohonan dandokumen proposal belanja hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian anataera suratpermohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnyadikembalikan kepda pemohon belanja Hibah yang bersangkutan melalui BPKAD.
4) Pendistribusian sebagiamnan dimaksud pada ayat (2) melipti:a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju.b. Urusan Kesehatan,dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI