Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

KEBIJAKAN PENERAPAN K3

OUTLINE

01 Latar Belakang

02 Permasalahan

03 Tindak Lanjut

04 Strategi Pembinaan

Tol Manado-Bitung, 17 April 2018

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

Tol Pemalang - Batang, 30 Desember 2017

Kondisi AwalKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

Proyek DDT Jatinegara4 Feb 2018

Kondisi Awal Kecelakaan

Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

Jatuhnya Bekisting Pier Head PCB 34 Becakayu20 Februari 2018

Kondisi Awal Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

LONGSORAN UNDERPASS JALAN PERIMETER SELATAN-SOETA, 5 Feb 2018

Kondisi Awal

Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi

MIAMI 15 Maret 2018

KECELAKAAN KONSTRUKSI

INDIA5 Desember 2017

KECELAKAAN KONSTRUKSI

KEGAGALAN BANGUNANKECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

RUNTUHNYA JEMBATANCINCIN LAMA DI JATIM

LATAR BELAKANG

Anggaran Infrastruktur Meningkatanggaran infrastruktur tumbuh 5,2% dari Outlook tahun 2017, untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

248 Proyek Strategis Nasional(151 Proyek Strategis Kementerian PUPR)

LATAR BELAKANG

PERPRES No.58/2017

RINCIAN JUMLAH PROYEK

74 3 8 3 2 61

42 0 0 0 0 0

8 1 0 0 0 0

Pos LintasBatas Negara

Air MinumPerumahanJalan Air Limbah BendunganSEKTOR

PROYEK PUPR

PROYEK BERHENTI

KECELAKAANKONSTRUKSI

13

SEKTOR SDA

SEKTOR PERUMAHAN

Akses Air MinumLayak

KONDISI AKHIR

THN 2014

70 %

TARGET AKHIR THN

2019

100 %

Kawasanpermukiman

kumuh

38.431 Ha 0 ha

Akses SanitasiLayak

62 % 100 %

• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit

• Pembangunan Rumah Khusus: 50.000 unit • Pembangunan Rumah Susun untuk MBR:

550.000 unit• Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah

Swadaya: 450.000 unit

29.859 mPembangunan

jembatan

2.650 km Pembangunan

jalan baru

1.000 kmPembangunan jalantol (pemerintah &

swasta)

3.073 kmPeningkatan

kapasitas jalannasional

19.951 m Peningkatan

jembatan

65Pembangunan

waduk

1 juta hektarPembangunan jaringan

irigasi baru

3 juta hektarRehabilitasi jaringan irigasi

500 kmPembangunan dan

peningkatan sarana & prasarana pengamanan

pantai

3.000 kmPembangunan

sarana & prasarana

pengendali banjir

67,52 m3/detikPembangunan/ peningkatan

sarana & prasaranapengelolaan air baku

SEKTOR CIPTA KARYA

TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR

2015-2019

SEKTOR BM

◆Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas keamanan dan

keselamatan.

❖ Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem

Jasa Konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan

kenyamanan lingkungan terbangun

❖ Pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan

Keberlanjutan, meliputi STANDAR:• Mutu Bahan, Peralatan, Produk• Keselamatan dan kesehatan kerja• Prosedur pelaksanaan jasa konstruksi• Operasi dan pemeliharaan• Pengelolaan lingkungan hidup

REG

ULA

SIUU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi01

Permen PUPR 5/2014 tentang Pedoman SMK3 Bidang PU02

SE Menteri PUPR 66/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

03

◆ Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi

Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi;

◆ Konsultansi Konstruksi adalah layanan

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi

pengkajian, perencanaan, perancangan,

pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan

konstruksi;

◆ Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,

dan pembangunan kembali;

REG

ULA

SIUU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi01

DAMPAK KECELAKAAN KERJA

LEVEL MAKRO:

• Competitiveness Index Rendah

• Biaya kecelakaan kerja 4% PDB

LEVEL MESO:

• Performance Corporate

LEVEL MIKRO:

• Project delay

• Cost over run

• Human aspect: injury, fatality

Sumber: ILO, 2003; Chen, et al 2004; Courtney, 2007,

Hoosseinian, 2012, Hinze 1997)

KESELAMATAN KONSTRUKSIDI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPU NO 05 TA 2014TENTANG SMK3

KONSTRUKSI BIDANG PU

BAB IIIPENERAPAN PEK.

KONSTRUKSI7 Pasal, Hal 1 dari 11

POTENSI BAHAYA

SMK 3 Pasal 4

AHLI K3PETUGAS K3

Pasal 6

PEK KONST WAJIB

PRA KONST

PEMILIHAN PENYEDIA B/J

Pasal 8

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pasal 9

PENYERAHAN AKHIR PEK

Pasal 10

Survey, FS, Investigasi: Telaahan aspek K3DED: Buat Managemen Risiko K3Penetapan Potensi Bahaya K3 & IdentifikasiBahaya

Kriteria Penilaian persyaratan K3 pada Dok PemilihanDok Pemilihan: persyaratan dan evaluasiRK3K, biaya K3

RK3K: sbg acuan, revisi, pelaporan kecelakaankerja, perbaikan

Prosedur K3 telah dilaksanakan, Lap. KinerjaSMK3, Kecelakaan kerja, usulan perbaikan

PERKUATAN SISTEM MANAJEMEN K3 KONSTRUKSI

18

• Rancangan Konseptual, DED, dan Dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa WAJIB memuat analisis K3;

• Penyusunan HPS WAJIB memperhitungkan biayapenyelenggaraan SMK3 Konstruksi, masuk dalam item biaya umum;

• Dokumen Kontrak memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi;

• Pra-Construction Meeting WAJIB Membahas danMengesahkan Rencana K3 Kontrak (RK3K) ;

• PPK WAJIB Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanRK3K; dan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja.

PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI

• Penerapan K3 Konstruksi ditetapkan berdasarkan potensibahaya.

Potensi Bahaya:a.Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau

mempekerjakan > 100 orang dan/atau nilai kontrak > Rp. 100M;

b. Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahayadan/atau mempekerjakan tenaga kerja <100 orang dan/ataunilai kontrak dibawah Rp. 100 M.

• Pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi wajib melibatkanAhli K3;

• Pelaksanaan konstruksi potensi bahaya rendah wajib melibatkanPetugas K3;.

TUGAS, DAN WEWENANG PENGGUNA JASA

a) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;b) Menetapkan HPS yang didalamnya memperhitungkan biaya

penyelenggaraan SMK3 Konstruksi;c) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya

memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi;d) Membahas dan mengesahkan RK3K yg disusun Penyedia Jasa pd

saat rapat persiapan atas dasar rekomendasi Ahli K3;e) Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan RK3K;f) Menghentikan pekerjaan dalam hal pekerjaan dinilai berisiko fatal

sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai;g) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi apabila

pengguna jasa tidak menghentikan bagian pekerjaan yang dinilaiberisiko terhadap K3.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)

1. berhak meminta penjelasan mengenai kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi padasaat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhirpemasukan penawaran;

2. menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran; apabila ditetapkansebagai pemenang lelang maka:a. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan

dilaksanakan pada saat Pre Construction Meeting (PCM);b. menugaskan Ahli K3 untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya

K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket dengan Potensi Bahaya K3 Rendah.3. menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi dalam harga penawaran

sebagai bagian dari biaya umum;4. Menerapkan RK3K pada pekerjaan dan membuat rangkuman aktivitas K3 Konstruksi;5. melaporkan kepada PPK tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan

penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;6. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak

menyelenggarakan SMK3 sesuai RK3K;7. Mengikut sertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja ;8. Melakukan pengendalian risiko K3

Permasalahan2

PERMASALAHAN (1/3)

TAHAP PRA KONSTRUKSI

• Dalam Beberapa kasus, DED belum memenuhi kaidahketeknikan dan telaah tekno-ekonomi;

• DED belum memperhitungkan aspek risiko;

• Risk assessment awal terhadap pelaksanaan proyekbelum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari output pekerjaan perencanaan;

• Peran konsultan perencana belum optimal

• Remunerasi tenaga ahli belum optimal

• Kompetensi dan ketersediaan tenaga ahli relatifrendah.

PERMASALAHAN (2/3)

TAHAP PROSES KONSTRUKSI

• Jumah tenaga pengawas terbatas;• Peran dan tanggungjawab pengawas tidak optimal;• Remunerasi tenaga pengawas belum optimal;• Tenaga kerja belum memiliki sertifikat kompetensi;• Rencana K3 Konst (RK3K) masih sebatas

pemenuhan administrasi• SOP belum konsisten dilaksanakan;• Pada beberapa kasus, pemilihan metode konstruksi

tidak memperhitungkan aspek risiko;• Peralatan dan material tidak sesuai dgn spesifikasi.

PERMASALAHAN (3/3)

TAHAP PEMANFAATAN

▪ Pemeliharaan fasilitas bangunan kurangoptimal (ex: lift maintenance, structure maintenance);

▪ Ketidaktertiban pemanfaatan (ex: overload)

Tindak Lanjut3

➢ Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi;

➢ Penugasan penilai ahli sesuai amanat UU No. 2-2017

➢ Memperketat pemilihan penyedia jasa;

➢ Melatih dan mensertifikasi personil Konsultan, Kontraktor,Operator peralatan; para pejabat pelaksana (Satker danPPK) di bidang K3 Konstruksi;

➢ Meregister dan merecord peralatan yang akan digunakan;

➢ Memperbaiki aturan dan tata kerja Main dan SubKontraktor;

➢ Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadappelaksanaan paket kegiatan yang berisiko bahaya tinggi;

➢ Memberikan sanksi bagi penyedia jasa yang tidakmelaksanakan SMK3 dengan baik;

UPAYA TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PUPR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PRUMAHAN RAKYAT

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIKeputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018

RENCANA AKSI

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

Tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

Material yang memenuhi standar mutu;

Teknologi yang memenuhi standar kelaikan;

Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

Menggunakan

1

2

3

4

5

6

PENGGUNA JASA, memastikan:

Detailed engineering design (DED):1. telah memperhitungkan aspek risiko2. telah memenuhi kaidah-kaidah keteknikan

Metode pelaksanaan pekerjaan yang aman dan selamat;

Seluruh tenaga ahli yang terlibat dalam perencanaanmemiliki kompetensi sesuai bidangnya dan dibuktikandengan sertifikat kompetensi;

Risk assessment awal terhadap pelaksanaan proyektelah tersusun.

PENGAWASAN

• Memperkuat peran dan tanggungjawab konsultan pengawaspada kontrak (mengacu pada PP 29/2000 Pasal 24 penjelasan);

• Menyusun rencana pemeriksaan dan pengujian (Inspection and Test Plan/ITP) serta memastikan bahwa rencana tersebutdilaksanakan secara konsisten;

• Memastikan hadir dan melakukan pengawasan selamapelaksanaan pekerjaan di lapangan, terutama untuk bagianpekerjaan yang berisiko tinggi sesuai SOP;

• Memastikan bahwa setiap bagian pekerjaan hanya dapatdilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari konsultanpengawas;

• Memastikan RK3K telah dilaksanakan secara konsisten olehkontraktor dan sub kontraktor.

PELAKSANAAN

• Pembagian peran, tanggung jawab, dan hubungankerja antara kontraktor utama dan sub kontraktordituangkan dengan jelas dalam kontrak, sertadilaksanakan dengan konsisten;

• Tenaga kerja kompeten bersertifikat;• Peralatan yang memenuhi standar kelaikan;• Material yang memenuhi standar mutu;• Teknologi yang memenuhi standar kelaikan;• Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

Strategi4

1. Peningkatankompetensi kontraktor, konsultan perencanadan pengawas

2. Sinergi pemangkukepentingan dalamrangka menjamin hasilkonstruksi yang bermutu

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pelayanan danpengembanganproduk dan jasa

PERGURUAN TINGGI

Research and Development

PEMERINTAH MASYARAKAT

STRATEGI PEMBINAAN

• Pembinaan• Formulasi kebijakan• Dukungan anggaran

• Pengawasan• Pengembangan

kompetensi

AGENDA PENGEMBANGAN SDM

BIDANG JASA KONSTRUKSI

1. Penciptaan Instruktur, Asesor, Mandor Jakons yang Kompeten;

2. Penyusunan dan Pemberlakukan Skema Sertifikasi Dunia Pendidikan (Link and Match);

3. Harmonisasi dan Standardisasi USTK LPJK – LSP BNSP;

4. Perluasan & Percepatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Terampil On Site Project;

5. Program Pelatihan Mandiri/Plasma;6. Perluasan Penggunaan Persyaratan SKTK di Proyek

Strategis Nasional;7. Perluasan Program Pembinanaan Jasa Konstruksi

Provinsi.

STRATEGI PEMBINAAN

1. Pembinaan administrasi kontraka. Owner’s requirement, termasuk standar yang digunakan

harus tercantum jelas dalam kontrak;b. Memastikan Quality Plan dan dokumen RK3L menjadi

dokumen tak terpisahkan dari kontrak;c. Memastikan wanprestasi terhadap pemenuhan standar akan

berakibat pada penalty.2. Perkuat kewenangan dan tanggung jawab Kons. Pengawas.

a. Pendelegasian kewenangan pengawas dari penggunaberdasarkan prinsip risk sharing;

b. Menuangkan amanat PP 29/2000 Penj. Ps 24 dlm kontrak3. Memastikan manfaat peningkatan billing-rate (Kepmen

897/2017) sampai kepada tenaga ahli.

STRATEGI PEMBINAAN

4. Mengembangkan system reward penyedia jasa berkinerja

a. Manfaatkan aplikasi SIKAP yang sedang dikembangkan

LKPP untuk system demerit point

b. insentif pajak untuk penyedia jasa berkinerja

5. Menegakkan sanksi sebagaimana telah diatur UU 2/2017

Terima Kasih