Kebijakan penanggulangan napza
-
Upload
free-health-service-for-the-poor -
Category
Health & Medicine
-
view
4.281 -
download
23
Transcript of Kebijakan penanggulangan napza
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA
Riza Sarasvita, PhDSubdit Napza
Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes RI
Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza
1971: Bakolak Inpres 6/71 didirikan Pemerintah untuk mengatasi Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja & Pencucian Uang
1999: BKNN didirikan menggantikan Bakolak Inpres 2002: BKNN diubah menjadi BNN dengan jejaring
hingga provinsi / kabupaten / kota, dimana lembaga di tingkat daerah adalah milik Pemda
2009: UU 35/2009 memberi kewenangan BNN setingkat Menteri dengan jalur komando langsung thd BNN Provinsi / Kabupaten / Kota. Lembaga di tingkat daerah ini menjadi tanggungjawab BNN pusat
Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza (2)
UU 5/1997 tentang Narkotika mencakup Mariyuana, Opiat & Kokain
UU 22/1997 tentang Psikotropika mencakup benzodiazepine, ecstasy, dan ATS lainnya
UU 35/2009 tentang Narkotika mencakup hampir semua jenis zat termasuk ecstasy, bufrenorfin, dan shabu: Memberi kewenangan besar terhadap BNN untuk pengendalian
suplai dan prevensi Memberi kewenangan besar terhadap Kemenkes untuk terapi &
rehabilitasi, dibantu oleh Kemensos
Dokumen Kebijakan yang telah terbitKep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA
Kep Menkes No. 494/MENKES/SK/VII/2006 tentang Penetapan RS dan Satelit Uji Coba serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon
Kep Menkes No. 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang Kebijakan & Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
Dokumen kebijakan yang telah terbit (2)
• Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan Penggunaan Napza berbasis Rumah Sakit
• Kep Menkes No. 421/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza
• Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medis Gangguan Penggunaan Napza
Dokumen kebijakan yang masih dalamproses (3)
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika
Kebijakan PenanggulanganPenyalahgunaan NAPZA Kemenkes
1. Peningkatan kesehatan & pencegahan penyalahgunaan melalui upaya promotif & preventif
2. Komprehensif dan multi disiplin3. Pelayanan terapi terintegrasi pada sistem pelayanan
kesehatan yang ada: Akuntabilitas tindakan Keajegan program
Kebijakan Kemenkes (2)4. Mendukung upaya pemulihan oleh masyarakat dan ex-
users:• Agar dapat mendorong pengguna mampu melaksanakan
fungsi sosialnya5. Melindungi hak azasi manusia & keselamatan klien:
• Mengatasi timbulnya stigma & diskriminasi yg seringkali menjadi hambatan utama bagi para pengguna
Kebijakan Kemenkes (3)6. Pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada
pengguna Napza suntik (penasun): 12 program7. Keseimbangan dan koordinasi lintas sektor:
• Perlu penyelenggaraan penanggulangan penggunaan Napza yang seimbang (3 pilar)
• Koordinasi yang sinergis antara pendekatan kesehatan & keamanan
12 Program Pengurangan DampakBuruk pada Penasun
1. KIE2. Kegiatan
penjangkauan3. Pendidikan sebaya4. Konseling
pengurangan risiko5. Voluntary counseling
& testing6. Pencegahan infeksi7. Program layanan
jarum suntik steril
8. Pembuangan alatsuntik bekas
9. Terapi substitusi oral (medicated assisted therapy)
10. Terapi ketergantunganNapza
11. Perawatanpengobatan dasar
12. Perawatan & pengobatan AIDS
Kebijakan Kemenkes (4)8. Pengembangan sistem informasi:
• Perlu sistem informasi & penelitian yg berdasar kebutuhan sehingga perencanaan & pengendalian penanggulangan dpt diselenggarakan berdasarkan bukti (evidence-based)
9. Legislasi & peraturan perundang-undangan
Petikan RPP Wajib Lapor• Wajib lapor pecandu Narkotika dilakukan di pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembagarehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.
• Institusi penerima wajib lapor adalah institusi milikpemerintah yang memenuhi persyaratan ketenagaanyang memiliki keahlian dan kewenangan di bidangGangguan penggunaan Napza.
• Persyaratan ketenagaan sekurang-kurangnya meliputi:– 1 (satu) orang dokter sebagai penanggung jawab proses
wajib lapor; – 1 (satu) orang tenaga rekam medis atau pencatatan; dan – 1 (satu) orang perawat atau pekerja sosial.
Petikan RPP Wajib Lapor• Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
telah terlatih dalam hal :– Pengetahuan dasar Gangguan Penggunaan Napza;– Asesmen Gangguan Penggunaan Napza;– Konseling dasar Gangguan Penggunaan Napza; dan– Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi
berdasarkan jenis Napza yang digunakan.• Petugas penerima wajib lapor berasal dari unsur
ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.
Petikan RPP Wajib LaporWajib lapor dilaksanakan dengan mendatangi petugas
penerima wajib lapor pada institusi penerima wajib lapor. Petugas penerima wajib lapor wajib melakukan asesmen
terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika.
Asesmen meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu Narkotika
Petikan RPP Wajib Lapor• Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat
penggunaan Narkotika, riwayat perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial serta riwayat psikiatris, sebagaimana tercantum dalam formulir Wajib Lapor.
• Observasi meliputi observasi atas perilaku pecandu, baik verbal maupun non-verbal.
• Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital.
Petikan Draft Permenkes Rehab Medis
• Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang telah teruji keberhasilannya dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, dan tidak melanggar hak azasi manusia.
• Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan awal dan diagnosa kerja.
Petikan Draft Permenkes Rehab Medis
• Pelaksanaan rawat jalan meliputi – intervensi medis, antara lain detoksifikasi, terapi simtomatik,
dan/atau terapi rumatan metadon, buprenorfin dan terapi rumatan lainnya, serta bila dibutuhkan terapi atas penyakit komplikasi;
– intervensi psikososial, antara lain konseling, Cognitive Behavior Therapy;
• Pelaksanaan rawat inap meliputi– intervensi medis antara lain: detoksifikasi, terapi simtomatik, dan
terapi atas penyakit komplikasi;– intervensi psikososial antara lain konseling, dan vokasional.– Pendekatan therapeutic community, 12 langkah
• Intervensi dapat ditambah dengan intervensi spiritual, atau alternatif lainnya
Petikan Draft Permenkes Rehab Medis
• Fasilitas penyelenggara rehabilitasi medis pecandu Napza harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:» seorang dokter yang memiliki izin praktek sebagai
penanggungjawab;» petugas rehabilitasi, meliputi:
• dokter;• perawat;• pekerja sosial;• psikolog; dan/atau• konselor yang bersertifikat
Petikan Draft Permenkes Rehab Medis
• Tenaga pada fasilitas penyelenggara rehabilitasi medis pecandu Napza harus memiliki pengetahuan/ kompetensi dan keterampilan penatalaksanaan medis khususnya dalam bidang adiksi narkotika dan pemulihan
• Sertifikat konselor diterbitkan oleh pusat pendidikan pelatihan dari lembaga yang berwenang atau institusi pendidikan lainnya
Road map Juni – Agustus 2011
Penetapan RS & Puskesmas Tempat Wajib Lapor & Penyelenggara Rehabilitasi Medis
Juni 2011Pelatihan TOT Asesmen & Rencana Terapi
(13 Provinsi)
Juli 2011Pelatihan Asesmen & Rencana Terapi bagi
Petugas Kesehatan(13 Provinsi @ min 7 lembaga)