Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan...
Transcript of Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan...
1
Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan Sampah Tahun
2015
(studi kasus Tempat Pemerosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Tanjungpinang
Timur)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
IRNA LASTARI
NIM. 120565201168
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
ABSTRAK
2
Kota Tanjungpinang merupakan pusat Provinsi Kepulauan Riau, tingginya tingkat
perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dari tahun ke
tahun semakin meningkat. Hasil dari aktifitas masyarakat ini adalah semakin banyak sampah-sampah
yang dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang tidak di pergunakan lagi
yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain
sebagainnya. Ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap penumpukan sampah yang ada di
TPA. Kebersihan TPA dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, akan tetapi
semakin tingginya aktifitas penduduk maka semakin banyak sampah yang menumpuk yang
mengakibatkan kurang terkendalinya pengelolaan sampah yang ada di TPA sehingga mengakibatkan
penumpukan sampah yang melebihi kapasitas. Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini akan
berfokus pada Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pengelolaan sampah di TPA Ganet
Kota Tanjungpinang.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari topik yang
peneliti angkat tentu yang harus dijawab adalah Kebikan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam
Pengelolaan Sampah di TPA Ganet. Konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori dari G.
shabbier Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang menyatakan langkah-langkah implementasi
kebijakan, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi
kebijakan dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
Berdasarkan Analisis yang dilakukan maka dapat diketahui Indikator pengukuran: kondisi
lingkungan yang dilihat dengan adanya rencana kebijakan yang ditetapkan sudah belum dijalankan
sesuai prosedural, hubungan antar organisasi dengan kebijakan ditemukan masih perlu perbaikan
khusunya dalam kerja sama langsung karena kerja sama yang dilakukan masih belum menyeluruh
terhadap TPA dan masyarakat sekitar, sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan
memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah dan penumpukan sampah yang ada di TPA dan indikator
terakhir karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah memperbaiki kebijakan terhadap
program yang dibuat yang dilihat dari tindakan koreksi antar kerja sama yang dilakukan.
Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pengelolaan Sampah, TPA Ganet.
3
ABSTRACT
Tanjungpinang is the center of Riau Islands Province, the high level of population growth and
the increase of population in Tanjungpinang City from year to year increase. The result of this
community activity is the more waste generated from consumable materials or materials that are not
in use again that comes from household waste, industrial waste, garbage, and others. This will have a
direct impact on the accumulation of waste in the landfill. The cleanliness of the landfill is done by the
Department of Hygiene, Gardening and Cemetery, but the higher the activity of the population the
more accumulated garbage resulting in less controlled waste management in the landfill, resulting in
the accumulation of waste that exceeds capacity. Based on the above problems, this research will focus
on Tanjungpinang City Government Policy on Waste Management in TPA Ganet Tanjungpinang City.
In this study, researchers used qualitative research methods. From the topics that the
adoptive researcher of course to be answered is the Kebikan of Tanjungpinang City Government in
Waste Management at TPA Ganet. The concept of theory used is a theory of G. shabbier Cheema and
Dennis A. Rondinelli which states the steps of policy implementation, environmental conditions, inter-
organizational relations, organizational resources for policy implementation and the characteristics
and capabilities of implementing agents.
Based on the analysis conducted it can be known Indicator of measurement: environmental
conditions seen with the policy plan established has not been executed according to procedural, inter-
organization relationship with the policy found still need improvement especially in direct cooperation
because the cooperation is still not comprehensive to TPA And the surrounding community,
organizational resources for policy implementation to improve the waste management policy and
garbage deposition present in the landfill and the last indicator of the characteristics and capabilities
of the implementing agency is to improve the policy on the created program which is seen from the
corrective action taken between the cooperation.
Keywords: Tanjungpinang City Government Policy, Waste Management, TPA Ganet.
4
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Sampah (refuse) adalah sebagian dari
sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi
atau sesuatu yang harus dibuang, yang
umumnya berasal dari kegiatan yang
dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan
industri), tetapi bukan biologis (karena human
waste tidak termasuk didalamnya) dan
umumnya bersifat padat. Sumber sampah bisa
bermacam-macam, diantaranya adalah: dari
rumah tangga, pasar, warung, kantor,
bangunan umum, industri, dan jalan.
Perkembangan dan pertumbuhan penduduk
yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan
daerah pemukiman semakin luas dan padat.
Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut
menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor
yang mempengaruhi jumlah sampah selain
aktivitas penduduk antara lain adalah: jumlah
atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan
sampah, keadaan geografi, musim dan waktu,
kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat
sosial ekonomi (Depkes RI., 1987).
Persoalan sampah tidak henti
hentinya untuk dibahas, karena berkaitan
dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu
sendiri. Olehnya penanggulangan sampah
bukan hanya urusan pemerintah semata akan
tetapi penanganannya membutuhkan
partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal
penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa
laju produksi sampah tidak sebanding dengan
proses penanganannya. Hal tersebut tentu
memacu pemerintah daerah untuk lebih awal
memikirkan bagaimana strategi yang efisien
dalam menanggulangi masalah persampahan.
Dalam kapasitas kota sebagai sumber
pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah
selayaknya untuk menyediakan berbagai
sarana dan prasarana yang memadai dalam
menjaga kelestarian lingkungan melalui
pengelolaan persampahan yang baik.
Jika masalah persampahan tidak
ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat
5
menimbulkan berbagai masalah, sampai pada
resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk
lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
mencakup pengumpulan, pengangkutan,
pengelolaan dan pembuangannya. Setiap
kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan
lainnya dan saling berhubungan timbal balik.
Perkembangan produksi sampah
setiap harinya mengalami peningkatan yang
cukup tajam, olehnya diharapkan agar
pengelolaannya juga dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Namun demikian,
berdasarkan pengamatan empiris terlihat
bahwa antara produksi sampah dengan
kemampuan untuk mengelola sampah tersebut
tidak seimbang. Penyebabnya adalah
terbatasnya sarana pengumpulan dan
pengangkutan sampah. Permasalahan ini
bukan hanya akan menjadi masalah jangka
pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka
panjang, sehingga perlu disentuh dengan
kebijakan pemerintah daerah, dengan
demikian maka penangannya akan lebih
terintegrasi dengan hasil maksimal.
Tingginya tingkat perkembangan
penduduk dan pertambahan jumlah penduduk
di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Lajunya pertumbuhan
penduduk di kota Tanjungpinang,
mengakibatkan banyaknya aktifitas yang
terjadi di Kota Tanjungpinang. Pertambahan
jumlah penduduk ini di akibatkan, yaitu
perpindahan penduduk yang datang ke Kota
Tanjungpinang, maka sangat besar sekali
terjadinya permasalahan lingkungan dan juga
banyaknya aktifitas setiap harinya yang
dilakukan oleh masyarakat atau penduduk
Kota Tanjungpinang. Aktifitas yang dilakukan
oleh penduduk atau masyarakat Kota
Tanjungpinang akan berdampak kepada
kebersihan lingkungan kota. kebersihan di
lingkungan daerah merupakan suatu keindahan
dan kenyamanan yang di harapkan bagi
masyarakat yang bertempat tinggal di
daerahnya. Hasil dari aktifitas masyarakat ini
adalah semakin banyak sampah-sampah yang
dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai
atau bahan-bahan yang tidak di pergunakan
lagi yang bersumber dari sampah rumah
tangga, sampah industri, sampah perdagangan,
dan lain sebagainnya yang ada di perkotaan
dan semakin meningkat jumlah sampah dari
tahun ke tahun. Ini akan menimbulkan dampak
langsung terhadap penumpukan sampah.
Sampah dari hasil masyarakat
tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) yang sudah disediakan oleh
Pemerintah. Setelah sampah-sampah di
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) penuh
akan diangkut menggunakan truck seperti
dumptruck, armroll, pick up dan kaisar,yang
akan dibuang ke Tempat Pemerosesan Akhir
(TPA). Tidak hanya itu, sampah-sampah hasil
industri dan sampah pasar pun juga di angkut
setiap harinya yang akan berakhir di Tempat
Pemerosesan Akhir (TPA).
6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 dapat dilihat pada gambar
sebagai berikut:
Kondisi ini diperparah dengan
dihasilkannya sampah sekitar 80 sampai 120
ton per hari diwilayah Tanjungpinang yang
dominan berasal dari pemukiman masyarakat
wilayah darat dan sejumlah aktifitas industri
dan pasar, pengelolaan sampah tersebut
diungkapkan oleh kepala bidang kebersihan
dari dinas kebersihan, pertamanan dan
pemakaman (DKPP) Kota Tanjungpinang,
Muhammad Yatim. Ia juga mengungkapkan
permasalahan pengelolaan sampah kompos
dan daur ulang juga dinilai belum mampu
menguranginya.
Dampak lain yang ditimbulkan oleh
pengelolaan sampah yang masih kurang adalah
terjadinya pencemaran lingkungan, dalam
pengolahan sampah di TPA Sampah Ganet
tersebut menimbulkan berbagai dampak
negatif terhadap lingkungan di sekitarnya.
Dampak negatif, seperti: pencemaran air,
tanah dan udara, timbul berbagai penyakit,
banyak lalat, timbul bau yang tidak sedap,
terjadi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya.
(Antarakepri.com).
Sebenarnya fasilitas pendukung dan
dasar di TPA Ganet sudah memadai. Mulai
dari ketersediaan alat berat, kantor, sumur
pantau, sarana air bersih, dan yang lainnya.
Hanya saja, perlu adanya peningkatan di
beberapa sisi. Seperti, di TPA sudah mengolah
sampah organik menjadi kompos, namun
masih sangat terbatas. Kurangnya, tenaga
pekerja menjadi salah satu masalah. Tak hanya
itu, pemanfataan gas metan juga belum
dilakukan di TPA Ganet
(tanjungpinangpos.co.id).
Menurut Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Sistem Pengelolaan Sampah yang
terdapat pada Bab III Sistem Pengelolaan
Sampah pasal 3, sistem pengelolaan sampah
adalah suatu kegiatan yang sistemasis,
menyeluruh dan berkesinambungan yang
meliputi pengurangan dan penanganan
sampah, pasal 4 Sistem Pengelolaan Sampah
sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi: a).
pengelolaan sampah, b). teknis pengelolaan
sampah, c). etika kebersihan lingkungan, Bab
IV Pengelolaan Sampah pasal 5 pengelolaan
sampah dilakukan dengan memperhatikan
jenis dan sifat sampah, pasal 6 Jenis Sampah
sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari:
a. Sampah basah (organik) adalah sampah yang
susunannya terdiri dari bahan yang mudah
membusuk;
7
b. Sampah kering (anorganik) adalah sampah
yang susunannya terdiri dari bahan yang
mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh
bahannya tidak mudah membusuk.
Pasal 7 Sifat Sampah sebagaimana
dimaksud Pasal 5 digolongkan menjadi:
a. Sampah umum, adalah sampah yang menurut
sifatnya dapat ditangani secara langsung;
b. Sampah khusus, adalah sampah yang menurut
sifatnya harus diproses terlebih dahulu
sebelum ditangani lebih lanjut.
Pasal 8 (1) Kegiatan Pengelolaan
Sampah dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman
dan Prasarana Wilayah atau Mitra Kerja yang
ditunjuk Dinas berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan. (2) Mitra Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam
bentuk perjanjian. (3) Tata Cara Pelaksanaan
Mitra Kerja sebagaimana pada ayat 2
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kegiatan sistem pengelolalan sampah
yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Tanjungpinang dalam menyikapi hal ini.
Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemakaman sebagaimana menyebutkan
pada paragraph 3 seksi pengelolaan TPS dan
TPA pasal 12 terdapat pada poin 1 seksi
pengelolaan TPS dan TPA melaksanakan
penyelenggaraan pelayanan kebersihan TPS
dan TPA yang bertepat di Kecamatan
Tanjungpinang Timur sampah menumpuk dan
kurangnya kapasitas untuk pembuangan
sampah yang menggakibatkan penumpukan
sampah yang menggakibatkan aroma sampah
yang mencemari lingkungan sekitar TPA yang
meresahkan masyarakat sekitar TPA
(tanjungpinangpos.co.id).
Sebagaimana dijelaskan pada
Peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 12
Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan,
Pertamanan Dan Pemakaman yang terdapat
pada paragraph 3 pasal 12 Seksi Pengelolaan
TPS dan TPA,yaitu:
1. Seksi Pengelolaan TPS dan TPA
melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan
pelayanan kebersihan TPS dan TPA.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan
TPS dan TPA menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis bidang pengelolaan TPS dan
TPA;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan program di bidang
penyelenggaraan pengelolaan TPS dan TPA;
c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan
TPS dan TPA;
d. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan
lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA;
e. Pelaksanaan pemantauan petugas TPS dan
TPA;
f. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan
pengembangan pengelolaan TPS dan TPA;
8
g. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan
penyajian data yang berkaitan dengan potensi,
peluang dan hambatan dalam pengelolaan TPS
dan TPA;
h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
Dari petikan Undang-undang di atas
dapat dilihat bahwa urusan mengenai
kebersihan TPS dan TPA menjadi urusan dan
tanggung jawab Dinas Kebersihan Pertamanan
dan Pemakaman, melihat fenomena yang
terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti
bagaimana pengelolaan dari Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman dalam upaya
pengelolaan TPA yang ada di Kota
Tanjungpinang salah satunya TPA yang
berada di Tanjungpinang Timur sesuai
wewenang yang dimilikinya Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
Berdasarkan uraian diatas maka
peneliti tertarik untuk menenliti permasalahan
ini lebih lanjut, maka topik yang menjadi
pemasalahannya adalah mengenai Kebijakan
Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam
Pengelolaan Sampah di TPA Ganet.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas,
maka dapat ditarik suatu rumusan masalah
yaitu:
Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam
Pengelolaan Sampah di TPA Ganet?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui dan mendeskripsikan penerapan
pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang
serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan
menganalisis kebijakan dan upaya Pemerintah
Kota dalam sistem mengelola sampah di Kota
Tanjungpinang khususnya TPA Ganet.
b. Manfaat Penelitian
1. Secara Akademik
Memberikan tambahan wacana atau
pengayaan pustakaan tentang kebijakan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Di
Tanjungpinang dan sebagai referensi untuk
penelitian serupa dalam ruang lingkup serupa
yang lebih luas dan lebih mendalam.
2. Secara Praktis
Diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan
oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang agar
pengelolaan sampah lebih diperhatikan.
II. Konsep Operasional
Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir
Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut
terdapat faktor yang menentukan keberhasilan
suatu implementasi kebijakan yang diterapkan.
Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang
diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya
bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat
dalam melaksanakan kebijakan dapat
melakukan upaya untuk mendorong
pemerintahan daerah dalam program-program
9
pembangunan dan pelayanan yang sejalan
dengan kebijaksanaan nasional.
G. Shabbir Cheema dan Dennis A.
Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan program-program
pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-
faktor tersebut diantaranya:
1) Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat
mempengaruhi implementasi kebijakan, yang
dimaksud lingkungan ini mencakup
lingkungan sosio kultural serta keterlibatan
penerima program. Kondisi lingkungan terkait
dengan keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini
indikatornya keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
2) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak
program, implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama
antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
Hubungan antar organisasi terkait dengan
koordinasi antar instansi pelaksana program.
Dalam hal ini indikatornya adalah instansi apa
saja yang terlibat dan bagaimana koordinasi
yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem
pengelolaan sampah.
3) Sumber daya organisasi untuk implementasi
program. Implementasi kebijakan perlu
didukung sumber daya baik sumber daya
manusia (human resources) maupun sumber
daya non-manusia (non human resources).
Sumber daya organisasi terkait dengan daya
dukung aparatur pelaksanaan dan infrastruktur
dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini
indikatornya aparatur dan infrastruktur yang
memadai.
4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan
agen pelaksana adalah mencakup struktur
birokrasi, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang
semuanya itu akan mempengaruhi
implementasi suatu program. Karakteristik dan
kemampuan agen pelaksana terkait dengan
sikap dari aparatur pelaksana program. Dalam
hal ini indikatornya objektif, professional.
III. Metode Penelitian
Burhan Bungin (2001: 15),
mengatakan bahwa: Metode atau aspek
kemetodean dalam rancangan penelitian
kualitatif sesungguhnya tidak dituntut untuk
dirinci sedemikian rupa. Untuk menganalisis
latar belakang masalah diatas, berikut aspek
yang penyusun Gunakan : Jenis penelitian,
Lokasi penelitian, Jenis Data, Populasi dan
Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, artinya data yang
dikumpulkan bukan berupa angka-angka,
melainkan data tersebut berasal dari naskah
wawancara, catatan lapangan, dokumen
pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi
lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari
penelitian kualitatif ini adalah ingin
menggambarkan realita empirik di balik
10
fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.
Oleh karena itu penggunaan pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan
mencocokkan antara realita empirik dengan
teori yang berlaku dengan menggunakkan
metode diskriptif.
Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,
2006: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menhasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.
Sedangkan menurut Keirl dan Miller
(dalam Moleong, 2006: 4) dalam Moleong
yang dimaksud dengan penelitian kualitatif
adalah “tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan pada manusia
pada kawasannya sendiri, dan berhubungan
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya
dan peristilahannya”.
Metode kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti
adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara gabungan,
analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna
dari pada generalisasi. Adapun pendekatan
eksplanasi penelitian ini adalah dengan
menggunakan penelitian deskriptif. Menurut
Prasetyo dan Jannah (dalam Bambang, 2012:
9) bahwa penelitian deskriptif ini adalah
“sebuah penelitian untuk memberikan
gambaran yang lebih detail mengenai suatu
gejala atau fenomena”. Sedangkan menurut
Sugiyono (2007:6) penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan terhadap variabel
mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan
atau menggabungkan dengan variabel lain.
Dalam hal ini guna menganalisis data yang
diperoleh secara mendalam dan menyeluruh.
Menurut Jalaluddin Rahmat (2001:
24). Pendekatan ini menggunakan pendekatan
metode analitis deskriptif, yang mana
peneltian ini hanyalah memaparkan situasi dan
peristiwa. Penelitian dalam metode ini hanya
bersifat menuturkan dan menafsirkan data
yang ada, misalnya peristiwa yang dialami
atau tentang suatu proses yang sedang
berlangsung. Penelitian ini tidak mencari atau
menjelaskan suatu hubungan dan tidak
menguji hipotesis ataupun memuat prediksi.
Sehingga data yang diperoleh data deskriftif
yang berupa informasi lisan, seperti dari hasil
wawancara , struktur organisasi, dan lain-lain.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di
TPA Ganet Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Penentuan lokasi penelitian di Tanjungpinang
Timur merupakan salah satu Kecamatan yang
berada di Kota Tanjungpinang yang
merupakan sasaran pelaksanaan Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
merupakan salah satu kecamatan yang
lumayan padat penduduknya. Lokasi
penelitian yang dipilih adalah wilayah kerja
11
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang.
3. Sumber dan Jenis Data
Menurut Lofland dalam Moleong
(2002: 112), sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan. Selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber
data berdasarkan jenisnya dibagi dalam dua
kelompok, yaitu:
a. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari pihak terkait dengan objek yang
diteliti. Data primer sebagai sumber data
utama diperoleh langsung dari penelitian
lapangan melalui wawancara kepada informan
yang menguasai permasalahan dan observasi
langsung ke tempat terjadinya peristiwa
dengan pelaku yang terkait dengan peran
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam
menjaga dan mengelola sampah.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh
secara tidak langsung dari objek yang diteliti,
namun diusahakan pihak lain, yaitu dokumen
yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
Data sekunder diperoleh melalui catatan-
catatan atau dokumentasi resmi lainnya yang
mendukung data primer, yaitu dokumentasi,
data laporan atau arsip-arsip tentang Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang. Oleh karena itu, batasan data
sekunder mencakup data yang mendukung isi
dan pembahasan yang berkaitan dengan
penelitian tersebut.
4. Informan penelitian
Informan adalah orang yang memiliki
informasi tentang objek yang ingin diketahui
dalam penelitian. Secara teknis informan
adalah orang yang dapat memberikan
penjelasan tentang suatu kejadian secara
terperinci untuk memudahkan peneliti dalam
melakukan penelitian yang dilakukan.
Menurut Sugiyono (2011: 221) ada beberapa
kriteria untuk mengetahui apakah seseorang
memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai
informan, yaitu sebagai berikut:
a) Mereka yang memahami atau menguasai
sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga
sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga
dihayatinya.
b) Mereka yang tergolong masih sedang
berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang
tengah diteliti.
c) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan
informasi hasil “kemasannya” sendiri.
d) Mereka yang mempunyai waktu yang
memadai untuk dimintai informasi.
e) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup
asing” dengan penelitian sehingga lebih
menggairahkan untuk dijadikan semacam guru
atau narasumber.
Informan adalah orang yang memberikan
informasi. Dengan pengertian ini maka
informan dapat dikatakan sama dengan
responden, apabila pemeberian keterangannya
karena dipancing oleh pihak peneliti, istilah
“informan” ini banyak digunakan dalam
penelitian kualitatif menurut Arikunto (2013:
188).
12
Dalam penelitian ini, untuk
memperoleh informasi dalam penelitian ini
menggunakan sebutan informan, informan
adalah orang yang memberikan informasi.
Dalam menentukan jumlah informan peneliti
menggunakan teknik purposive sampling.
Menurut Sugiyono (2012: 96) mendefinisikan
purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.
Berdasarkan teknik purposive sampling
tersebut maka peneliti mengambil informan
sebanyak 10 orang dan 2 orang informan kunci
(key informan).
Dengan kata lain unit sampel yang
diambil disesuaikan dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu yang ditetapkan
berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam
penelitian ini, peneliti mengambil informan
atau narasumber yang memenuhi kualifikasi,
yang mana terdiri atas:
1. Informan kunci (key informan) yang terdiri
dari KepalaBidang Kebersihan dan Kepala
Seksi Kebersihan.
2. Informan terdiri dari BLH (Badan Lingkungan
Hidup), LSM ALIM (Air Lingkungan dan
Manusia), petugas kebersihan dan masyarakat
di sekitar TPA.
G. Teknis Analisa Data
Analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang
lain.
IV. PEMBAHASAN
A. Kondisi lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi
implementasi kebijakan, yang dimaksud
lingkungan ini mencakup lingkungan sosio
kultural serta keterlibatan penerima program.
Kondisi lingkungan terkait dengan keterlibatan
masyarakat dalam pelaksanaan suatu program.
Dalam hal ini indikatornya keterlibatan
masyarakat dalam pelaksanaan sistem
pengelolaan sampah.
Terkait dengan penelitian ini,
pertama yang harus dilihat tentu mengenai
kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang
khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang dalam
pengelolaan sampah di TPA Ganet. Peneliti
akan membahas bagaimana alur proses
penanganan sampah di TPA Ganet.
Dari data Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman proses
penanganan sampah di Tempat Pemerosesan
Akhir Sampah (TPA) Ganet dilakukan dengan
cara berikut ini:
1. Penanganan Sampah
Yang diizinkan masuk TPA sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga.
13
a. Penerimaan dan Penimbangan Sampah yang
masuk TPA
TPA Ganet saat ini telah memiliki
timbangan dengan sistem komputer, dimana
data sampah telah ditimbang dapat disimpan,
sehingga memu dahkan data diperlukan setiap
waktu.
b. Pencatatan Sampah.
Dengan menggunakan komputer,
sampah yang masuk dicatat berat, tgl, jam
masuk dan keluar, nopol (no pintu )kendaraan,
nama supir.
c. Pembongkaran Sampah.
Setelah didata, sampah dibawa
menuju tempat pembongkaran (titik bongkar)
yang telah ditentukan oleh Pengawas
Lapangan.
1. Dititik bongkar, dilakukan pengambilan
sampah organik oleh petugas TPA, pemulung
mengambil bagian-bagian sampah yang masih
bisa dimafaatkan atau yang masih
mempunyai nilai ekonomi.
2. Rata-rata setiap harinya sampah yang masuk
di titik bongkar sebanyak
d. Penyebaran dan Pemerataan Sampah :
1. Menunju titik penyebaran sampah yang telah
ditentukan, dan dilakukan perataan sampah
menggunakan alat berat buldozer dan
excavator.
2. Pembentukan sel sampah harian,
3. Perataan sel sampah yang telah terbentuk.
4. Ketinggian sel sampah 1,5 meter
e. Pemadatan Sel Sampah
1. Pemadatan dilakukan setelah terbentuk bidang
sel sampah.
2. Untuk mencapai tingkat kompaksi yang tinggi,
pelintasan alat berat (buldozer/excavator)
sebanyak 5 kali pada bidang sampah yang
sama
3. Dilakukan pada sore hari, karena frekwensi
kendaraan yang masuk tidak banyak.
2. Penutupan Tanah
1. Dilakukan penutupan dengan tanah penutup
pada didang sel sampah yang telah dipadatkan.
2. Dilakukan pada sore hari, dengan ketebalan
tanah 20-30 cm (penutup harian)
3. Berfungsi sebagai :
a) Kontrol kelembaban sampah.
b) Mencegah tersebarnya sampah,
c) Mencegah timbulnya bau dan pertumbuhan
binatang/vektor penyakit
d) Mencegah kebakaran akibat pembentukan gas
methan sampah
3. Penangan Lindi (Leachet)
1. Penanganan Lindi di Tpa Ganet menerapkan
konsep konvensional.(gravitasi)
2. Memiliki IPL pada Zona 4 dan 3.
3. Pemantauan Lindi masih terbatas pada
pemantauan ph kolam stabilisasi/anaerob dan
kolam maturasi
4. Melakukan resirkulasi lindi ke timbunan
sampah dan ke kolam stabilisasi.
4. Penanganan Gas.
a. Pada lokasi Lahan Urug sampah Zona 4 telah
terpasang penangkap gas saat lahah urug
sampah pertama kali dioperasikan, meliputi:
14
a. Ventilasi (pipa perforasi) horizontal: untuk
mengalirkan lindi.
b. Ventilasi (pipa peforasi) vertikal:
mengarahkan dan mengalirkan gas yang
terbentuk ke atas.
b. Ventilasi (pipa perforasi) akhir dilakukan pada
Zona 3. dibangun setelah terbentuknya
timbunan akhir sampah.
c. Penyambungan pipa mengikuti ketinggian
penimbunan sampah (dilakukan bertahap).
d. Pemanfaatan gas dari sampah sudah dilakukan
di TPA Ganet, yaitu untuk bbm genset dan
keperluan memasak rumah tangga disekitar
TPA.
e. Jumlah rumah tangga yang telah tersambung
sebanyak 15 KK.
f. Dilakukan juga pembakaran gas menggunakan
gas flare, yang bertujuan untuk mengkonversi
CH4 menjadi CO2, sehingga mengurangi efek
rumah kaca (green house effect).
B. Hubungan antar organisasi
Dalam banyak program,
implementasi sebuah program perlu dukungan
dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar
instansi bagi keberhasilan suatu program.
Hubungan antar organisasi terkait dengan
koordinasi antar instansi pelaksana program.
Dalam hal ini indikatornya adalah instansi apa
saja yang terlibat dan bagaimana koordinasi
yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem
pengelolaan sampah.
Dalam pembahasan ini peneliti akan
membahas instansi apa saja yang terlibat
dalam melaksanakan pengelolaan sampah di
TPA Ganet serta bagaimana koordinasi antara
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang dengan
instansi-instansi tersebut.
Kerjasama Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas
Kesehatan adalah mengenai Kesehatan
Lingkungan TPA Ganet, dalam hal ini mereka
mencegah dampak pengelolaan sampah
terhadap kesehatan petugas, para pemulung
maupun masyarakat di sekitar di TPA Ganet.
Dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan
pengecekan kesehatan para petugas, pemulung
dan masyarakat disekitar TPA Ganet dalam
setahun dua kali hal ini untuk mencegah
terjadinya wabah penyakit pada para petugas,
pemulung dan masyarakat sekitar.
Hal ini juga sejalan dengan kerjasama
yang dilakukan Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemakaman bersama dengan BLH Kota
Tanjungpinang. Kerjasama dengan BLH
tersebut adalah dalam hal ini mereka
melakukan pemeriksaan air lindi, limbah dan
pencemaran udara. Dalam hal ini BLH
melakukan pengecekan air lindi, limbah dan
pencemaran udara yaitu tiga bulan sekali agar
tidak terjadinya pencemaran udara dan
pencemaran air di lingkungan masyarakat.
C. Sumber daya organisasi untuk
implementasi program.
Implementasi kebijakan perlu
didukung sumber daya baik sumber daya
manusia (human resources) maupun sumber
15
daya non-manusia (non human resources).
Sumber daya organisasi terkait dengan daya
dukung aparatur pelaksanaan dan infrastruktur
dalam pelaksanaan program. Adapun aspek-
aspek sumber daya organisasi dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA
Ganet oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang antara lain:
1. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan
salah satu unsur penunjang yang sangat
urgen dalam sebuah organisasi. SDM
merupakan suatu asset atau modal non-
material yang harus tersedia dengan baik bagi
terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi
yang merupakan motor penggerak bagi
pelaksanaan segala program dan kegiatan
dari sebuah organisasi.
Dalam rangka melaksanakan pengelolaan
sampah di TPA Ganet tidak hanya
membutuhkan sarana prasarana berupa
perlengkapan peralatan dalam pengelolaan
sampah, namun juga dibutuhkan sumber daya
yang baik dalam pengelolaan sampah yang
telah dibuat.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana atau lebih
dikenal dengan peralatan adalah setiap benda
atau alat yang dipergunakan untuk
memperlancar atau mempermudah pekerjaan
atau gerak aktivitas dari Pemerintahan Daerah.
Untuk dapat memperlancar daya
kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman, maka diperlukan adanya
peralatan yang baik dalam arti cukup dalam
jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam
penggunaannya.
Dalam pelaksanaan pengelolaan
sampah di TPA Ganet, sarana dan prasarana
yang tersedia antara lain:
No Fasilitas Jenis Fasilitas Jumlah
1. Fasilitas
Pelindung
Lingkungan
Instalasi
Pengelolaan
Lindi (IPL)
1
Zona
Penyangga
Sumur
Uji/Pantau
3
Lapisan Kedap
Air
1
Pengumpul
Lindi
1
Penanganan
Gas (Pipa
Panangkap
Gas).
5
2. Fasilitas
Penunjang
Bengkel 1
Garasi 1
Jembatan
Timbang
1
Pos Pencatatan 1
Tempat
Pencucian
1
Bangunan
Laboratorium
1
Tempat Parkir 1
Alat P3K 1
16
Truk Tangki
Air
1
Rumah
Penjaga
1
Mes Petugas
TPA
1
3. Fasilitas
Operasional
Dump truk 20 unit
Buldozer 2 unit
Excavator 1 unit
Loader 1 unit
Jumlah Unit Keseluruhan 46
D. Karakteristik dan kemampuan agen
pelaksana
Yang dimaksud karakteristik dan
kemampuan agen pelaksana adalah mencakup
struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang
semuanya itu akan mempengaruhi
implementasi suatu program. Karakteristik dan
kemampuan agen pelaksana terkait dengan
sikap dari aparatur pelaksana program. Dalam
hal ini indikatornya objektif, professional.
Karakteristik dan kemampuan agen
pelaksana menjadi sangat penting sebab hal ini
terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab
dari setiap pihak yang terlibat untuk
mensukseskan kebijakan pengelolaan sampah
yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah di TPA Ganet oleh Dinas
Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman
Kota Tanjungpinang, pembahasan pada
indikator ini tentu pada sikap petugas
pelaksana baik itu dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah di TPA Ganet maupun
pelaksanaan kerja Dinas-dinas terkait
Mengenai sikap dari masyarakat
sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam
pengelolaan sampah, dalam hal ini pun peneliti
menilai belum baik khususnya dalam
pelaksanaan proses 3R. Seperti yang kita
bahas sebelumnya bahwa masyarakat ikut
terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan
sampah. Ketelibatan ini memang tidak secara
langsung didalam proses pengelolaannya,
namun keterlibatan sebagai salah satu
penghasil sampah.
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan Pemerintah Kota
Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah di
TPA Ganet merupakan salah satu tugas dari
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman. Kebijakan terhadap pengelolaan
sampah di TPA Ganet ini dilakukan untuk
meminimalisirkan persampahan yang di ada di
TPA Ganet agar dampak dari penumpukan
sampah di TPA Ganet dapat mengurangi
persampahan dari sumber-sumber sampah
yang ada di Kota Tanjungpinang ini. Dengan
dilakukannya Kebijakan dan diterapkan proses
3R ini diharapkan agar dapat mengurangi
pengelolaan sampah yang masuk ke TPA
Ganet dan dapat mewujudkan pembangunan
Kota Tanjungpinang yang harmonis,
berkelanjutan dan lestari.
Dari hasil penelitian yang dilakukan di
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
17
Pemakaman Kota Tanjungpinang dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari sisi kondisi lingkungan, maka
dalam implementasi pengelolaan sampah di
TPA Ganet masyarakat memang tidak terlibat
langsung akan tetapi keterlibatan masyarakat
dalam proses pengelolaan sampah yaitu dalam
proses pengurangan sampah melalui proses 3R
(Reduce, Reuse dan Reycle). Dalam
pelaksanaan selama ini masyarakat disekitar
TPA Ganet belum melaksanakan proses 3R,
karena menurut informan yang peneliti
wawancarai Dinas Kebersiahan, Pertamanan
dan Pemakaman belum ada memberikan
sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat
terkait 3R tersebut sehingga masyarakat belum
memahami.
2. Dari sisi hubungan antar organisasi
dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di
TPA Ganet Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang bekerjasama
dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang
menyediakan sarana dan prasarana, Dinas
Kesehatan dalam bidang kesehatan lingkungan
masyarakat di TPA Ganet dan BLH dalam
bidang pencegahan dampak lingkungan yang
timbul dari pengelolaan sampah di TPA Ganet.
Sejauh ini mengenai koordinasi terkait
instansi-instansi di atas sudah cukup baik,
namun dalam dalam hal pelaksanaan peran
dinas kesehatan dan BLH belum baik dalam
hal menanggapi masalah-masalah kesehatan
maupun pencemaran lingkungan.
3. Dari sisi sumber daya organisasi
untuk implementasi program. Aspek Sumber
daya Manusia dalam pelaksanaan sejauh ini
sudah baik. Namun masih kekurangan dalam
hal petugas lapangan terutama yang mengurusi
pemilahan sampah. SDM dalam pengelolaan
sampah di TPA Ganet ini terdiri dari 26
Petugas TPA dan dibantu oleh petugas dari
Dinas Pekerjaan umum. Sedangkan dalam hal
sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah di TPA Ganet sudah
cukup baik, namun masih kekurangan dalam
hal fasilitas operasional seperti Buldozer,
Loader, Excavator dan Dump truck.
4. Dari sisi karakteristik dan
kemampuan agen pelaksana dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA
Ganet masih belum baik. Hal ini ditinjau dari
data yang diperoleh peneliti bahwa petugas
pelaksana dalam hal ini belum maksimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya. Disamping masih kurangnya
partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
perannya, tentu dibutuhkan sikap yang baik
dari petugas pelaksana tersebut dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan di
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman, maka saran yang dapat peneliti
berikan sebagai berikut:
1. Untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemakaman, lebih memperhatikan kondisi
lingkungan sekitar TPA Ganet dan
18
memanfaatkan sampah yang menghasilkan
nilai jual untuk masyarakat sekitar TPA, dan
langkah selanjutnya mensosialisasikan
program 3R ini.
2. Untuk Dinas terkait agar dapat terjun
langsung ke TPA untuk melihat kondisi
masyarakat di sekitar TPA agar lebih
memperhatikan kesehatan masyarakat yang
ada di sekitar TPA Ganet karena pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab dari para agen
pelaksana sangat penting melaksanakan
kebijakan yang dibuat.
3. Untuk masyarakat lebih memahami
pentingnya 3R ini dan meningkatkan
partisipasinya dalam proses pengelolaan 3R
tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan
pememrintah tidak hanya bergantung pada
aparat pelaksanaan namun juga pada
keterlibatan masyarakat untuk mendukung
kebijakan yang dibuat.
19
Daftar pustaka
Literature buku
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van
Horn: The Policy.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung
Alex S. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik.: Pustaka
Baru Press. Yogyakarta, 2012.
Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, media pressindo, 2008
Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif
dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press
------------------. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada
Daniel, Valerina. Easy Green Living. Hikmah. Bandung, 2009.
Effendi Hariandja, Marihot Tua.. Manajemen Sumber DayaManusia (pengadaan,
pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas
pegawai), PT. Grasindo. Jakarta : 2002.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
--------------------. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Miles MB dan AM Huberman, Analisa Data Kualitatif, UI Press, Jakarta 1994.
20
Hj.Erliana Hasana, Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
H. Inu Kencana Syafiie, ilmu pemerintahan, PT bumi Aksara, Jakarta, 2013.
Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Teori
dan aplikasinya, Jakarta : Rajawali Pers
Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, UNS Pres, 1990.
Y.W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Renika Cipta,
jakarta, 1996.
Literature Jurnal
Mohamad Rizal, Analisis pengelolaan persampahan perkotaan,2008.
Lillis Sulistyorini, Pengelolaan sampah, 2005.
Rika Pratiwi Wulandari dkk, Naskah Publikasi, manajemen pengelolaan sampah di
tempat pemrosesan akhir Sampah (tpa) ganet pada kantor dinas tata kota
kebersihan Pertamanan dan pemakaman kota tanjungpinang, 2004.
Tri Sukrorini Dkk, Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan Di
Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Surakarta, 2014
Literature perundang-undangan
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem
Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah.
21
Literature website
http://www.antarakepri.com/berita/37059/produksi-sampah-tanjungpinang-capai-80-
120-ton-per-hari, diakses tanggal 28 april 2016.
http://www.tanjungpinangpos.co.id/2014/97375/pengolahan-sampah-masih-kurang/,
diakses tanggal 29 april 2016.
http://www.menlh.go.id/sampah-di-indonesia-sudah-memasuki-stadium-iv/,1 mei
2016.