KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN ... · Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan...

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI TERMINAL

DI KABUPATEN SUKOHARJO

T E S I S

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama: Hukum Kebijakan Publik

Disusun oleh:

ARI WIBOWO

NIM : S311508004

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017


ii




T E S I S

Disusun Oleh:

ARI WIBOWO

NIM : S311508004

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

1. Pembimbing Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., SH, MM

NIP. 19721008 200501 2 001

.........................

.............

2. Co. Pembimbing

Dr. Agus Riewanto, SH, S.Ag, M.Ag

NIP. 19730804 200012 1 001

.........................

.............

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

NIP. 19641201 200501 1 001


iii




T E S I S

Disusun Oleh:

ARI WIBOWO

NIM : S311508004

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hun.

....................

......................

Sekretaris Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum

....................

...................

Anggota

Penguji

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., SH, MM

….......................

..................

2. Dr. Agus Riewanto, SH, S.Ag, M.Ag

.......................

....................

Mengetahui,

Direktur Program

Pasca Sarjana,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

NIP. 19600727 198702 1 001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum,

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

NIP. 19641201 200501 1 001


iv

PERNYATAAN

Nama : ARI WIBOWO

NIM : S3110508004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian hukum (Tesis)

berjudul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI

TERMINAL DI KABUPATEN SUKOHARJO” adalah benar – benar karya

saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Tesis) ini diberi

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum

(Tesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Tesis) ini. Selanjutnya

untuk keaslian Tesis saya, dengan ini saya bersedia di-upload atau dipubikasi

website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Surakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan

ARI WIBOWO


v

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah

melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga TESIS yang berjudul:

“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI TERMINAL DI

KABUPATEN SUKOHARJO” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya

guna memenuhi persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas tentang model bagaimana pelaksanaan kebijakan

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal pemerintah daerah

kabupaten menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara

materiil maupun moril sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan dengan baik

dan lancar, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M., selaku Pembimbing I yang

telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi

kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan

terselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Bapak Dr. Agus Riehwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi


vi

kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan

terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu –

persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan

keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

7. Bapak Joko Indriyanto, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Sukoharjo yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk

mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapak dan Ibu saya tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan mengasihi

saya dengan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa hidup seperti

sekarang ini.

9. Kakak dan adik – adik saya tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan

dorongan moriil sehingga penulis bisa mengikuti kuliah pada Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

10. Istri dan anak anak saya yang telah mencurahkan doa, kasih sayang, perhatian

dan kesabarannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini

dengan baik dan lancar.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang telah

memberikan semangat dan doa selama penulis mengikuti kuliah pada Program

Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

12. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran

administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyelesaian

penulisan tesis ini.

13. Bapak dan Ibu staf perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan – bahan hukum

bagi kelancaran penyusunan tesis ini.


vii

14. Teman – teman kelas Kebijakan Publik dan teman –teman Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

angkatan tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan doa sehingga tesis

ini dapat terselesaikan tepat waktu.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Surakarta, Juli 2017

Penulis

ARI WIBOWO


viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ........................................................ iii

PERNYATAAN ......................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ............................................................................... v

DAFTAR ISI .............................................................................................. viii

ABSTRAK ................................................................................................. xi

ABSTRACT ................................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Perumusan Masalah ....................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 7

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................... 8

A. Pengertian Kebijakan Publik .......................................................... 8

B. Implementasi Kebijakan Publik ..................................................... 13

C. Hambatan Implementasi Kebijakan ............................................... 14

D. Hubungan Hukum dan Kebijakan publik ....................................... 20

E. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah ................................................ 21

1. Hakekat Otonomi Daerah ......................................................... 21

2. Pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah ....................... 33

F. Tinjauan Tentang Kewenangan ...................................................... 39

1. Pengertian Kewenangan ........................................................... 41

2. Sifat Kewenangan .................................................................... 45

3. Sumber Kewenangan ............................................................... 46

4. Kewenangan Pemerintah Di Bidang Transportasi ................... 47

G. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah .................................... 49

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah ............................................. 49


ix

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah ................................ 51

3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah .................................... 52

H. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah ............................................... 53

1. Pengertian Retribusi Daerah .................................................... 53

2. Istilah – Istilah Yang Berkaitan Dengan Retribusi .................. 54

3. Pengakuan Retribusi ................................................................. 54

4. Penghitungan Retribusi ............................................................ 55

5. Pelaporan Retribusi .................................................................. 55

I. Teori Kepastian Hukum ................................................................. 56

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 63

A. Jenis penelitian ............................................................................... 63

B. Tipe Penelitian ............................................................................... 64

C. Data dan Sumber Data ................................................................... 64

D. Metode Pengumpulan Data ............................................................ 64

E. Analsis Data ................................................................................... 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 66

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 66

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo ................................. 66

2. Geografis .................................................................................. 66

3. Topografi .................................................................................. 67

4. Administratif ............................................................................ 67

5. Kependudukan .......................................................................... 67

6. Kondisi Transportasi ................................................................ 68

7. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo ........................................ 69

B. Hasil dan Pembahasan .................................................................... 74

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Retribusi Terminal Pemerintah Daerah

Kabupaten Sukoharjo menurut Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ............................. 74


x

2. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal

Kabupaten Sukoharjo ............................................................... 93

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 107

A. Kesimpulan .................................................................................... 107

B. Implikasi ......................................................................................... 108

C. Saran ............................................................................................... 109

DAFTAR PUSTAKA


xi

ABSTRAK

Ari Wibowo, S311508004, 2015, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal Di

Kabupaten Sukoharjo.

Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan kebijakan

pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi

terminal di Kabupaten Sukoharjo dan mengkaji hambatan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten

Sukoharjo.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya maka penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo, disebutkan antara lain:

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, mengatur urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan tentang

pembagian pengelolaan retribusi terminal. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang

terbaru sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo, karena

pengaturan pengelolaan retribusi terminal dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghambat penyerapan makro

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.

Implikasi dari penelitian ini adalah Apabila pelaksanaan Undang – undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengaturan

kewenangan pengelolaan retribusi terminal tetap dilaksanakan sesuai amanat

Undang - undang, hal ini menunjukkan belum terwujudnya good governance

dalam negara Indonesia yang menjunjung asas demokrasi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kebijakan Kewenangan, Retribusi Terminal


xii

ABSTRACT

Ari Wibowo, S311508004, 2015, District Government Policy In Local Own

Revenue (PAD) Retribution Terminal In Sukoharjo District.

Thesis: Master of Law Study Program of Sebelas Maret University of

Surakarta.

This research is to analyze and review the implementation of district

government policy in the management of local revenue (PAD) of terminal

retribution in Sukoharjo regency and to examine the obstacles of

implementation of local revenue revenue management policy (PAD) of

terminal retribution in Sukoharjo regency.

Based on the results of the research and discussion that has been presented in

the previous chapter, this research draws the following conclusion: The

implementation of district government policy in the management of PAD of

terminal retribution in Sukoharjo Regency, mentioned among others:

Implementation of Law Number 23 Year 2014 Local Government, regulates

the government's concurrent governmental affairs concerning the distribution

of terminal retribution management. Not yet the latest issuance of Regional

Regulation as the implementing regulation of Law Number 23 Year 2014 on

Regional Government. Obstacles of implementation of local revenue

management policy (PAD) of terminal retribution in Sukoharjo regency,

because the arrangement of terminal retribution management in Law Number

23 Year 2014 on Local Government inhibits the absorption of macro of

Pendapatan Asli Daerah (PAD) of Sukoharjo Regency.

The implication of this research is that if the implementation of Law Number

23 Year 2014 on Regional Government in the management of terminal levy

management still carried out in accordance with the mandate of the Act, it

shows that the realization of good governance in the state of Indonesia that

upholds the principle of democracy.

Keywords: Public Policy, Authority Policy, Terminal Levy

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN ... · Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan...

Documents

Transcript of KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN ... · Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan...