KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERMODALAN PADA UMKM

INDONESIA

Disusun oleh :

Reny Ika Wulandari (023122005)

Umi Badriyah (023122008)

Fitriana Melani (023122025)

Dosen Pembimbing :

Soeharjoto, S.E., M.Si

LATAR BELAKANG

Permasalahan klasik yang selalu muncul dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi adalah masalah permodalan, yang umummya disebabkan karena keterbatasan akses ke sumber-sumber permodalan, terutama akses ke lembaga keuangan formal seperti bank, disamping keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan prosedur/persyaratan perbankan. Akibatnya praktek pelepas uang (rentenir) sekalipun memiliki bunga tinggi akan tetapi tetap mendapat tempat bagi UMKMK karena aspek layanan yang mudah, cepat dan tepat waktu sesuai kebutuhan.

RUMUSAN PERMASALAHAN

“Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan

permodalan pada UMKM Indonesia?”

PEMBAHASAN

Faktor Kesulitan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMODALAN UMKM

a. kebijakan perkreditan untuk produksi dan kebijakan untuk memproteksi produk UMKM dari persaingan produk-produk asing dan industri besar dalam pasar sehingga persaingan di dalam negeri bisa menguntungkan produk sendiri (UU No. 20 Tahun 2008)

b. pembiayaan UMKM yang bisa diakses secara mudah, cepat dan murah, di antaranya:

1) UMKM belum layak usaha dan belum bankable, mereka dapat mengakses pembiayaan dengan mengikuti program-program yang termasuk dalam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Mandiri), misalnya pembiayaan produktif, koperasi usaha mikro, dan Program Perkassa (Perempuan Sehat Sejahtera).

2) UMKM layak usaha tapi belum bankable, misalnya dengan KUR dan PNPM melalui pola dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LDB)

a. pembentukan Undang-Undang UMKM, merencakan amandemen Undang-Undang Koperasi, berinisiatif agar adanya Surat Keputusan Bersama untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

b. rencana kerja pemerintah untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan koperasi jasa keuangan.

KESIMPULAN Kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka

mengatasi permasalahan permodalan pada UMKM Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan, namun dinilai kurang efektif dan tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Penyebab ketidakefektifan kebijakan dan program pemerintah antara lain disebabkan oleh kekurangan sumber daya, ketidakjelasan tujuan, terhambat oleh korupsi, dan tidak melibatkan usaha besar dan jasa komersial untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan pengembangan UMKM juga tenggelam dalam kebijakan-kebijakan industrialisasi dan pengembangan usaha besar, seperti persetujuan untuk terlibat dalam pasar bebas.

 

SARAN Dalam menerapkan kebijakan pemerintah

dalam mengatasi permodalan UMKM sebaiknya pemerintah menambah sumber daya, memfokuskan tujuan kebijakan dengan membentuk badan khusus pengawas kebijakan, meningkatkan pendidikan moral dan agama dan melakukan pengawasan ketat terhadap dana yang rentan untuk mencegah korupsi, mengadakan kerja sama yang lebih intens dengan para pengusaha besar dan jasa komersial, serta mengadakan kajian yang lebih dalam tentang kebijakan dan produk hukum terhadap kebijakan lain agar tidak terjadi bentrokan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA www.depkop.go.id www.smecda.com http://rizkywahyudin.wordpress.com/

2011/01/03/permodalan-UMKM/ http://kem.ami.or.id/2011/09/solusi-

permodalan-umkm-di-industri-kreatif/ http://percikanrenungan.blogspot.com/

2011/07/pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan.html