KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI PERUMAHAN …

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI

PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

(Studi Perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jambi Luar Kota)

S K R I P S I

OLEH :

Zua Ario Priliansyah

NIM : SIP 162524

PEMBIMBIMG:

Drs.H. Amhar Rasyid, Lsc,MA

Khairun Najib, S.Sos, M.I.P

JURUSAN ILMU PEMERINTAH FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN 2021

v

MOTTO

حيم حمن الره الره بسم الله

ن جعل لكم م م بيوتا تستخفونها يوم وٱلله ن جلود ٱلنع بيوتكم سكنا وجعل لكم م

عا إ لى حين ثا ومت ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أث

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal

dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang

ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan

waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan

bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai

waktu (tertentu). [An-Nahl : 80]

vi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran pemerintah dalam

mengatasi permasalahan-permasalahan rumah bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Adapun jenis dan

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

skunder, sedangkan, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

diantaranya terdiri dari redukasi data (data reduction), penyajian data (data

display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Pemerintah dalam ini telah

berupaya keras untuk mengatasi rumah bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Rumah

bersubsidi merupakan program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah yang layak

huni dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perumahan subsidi yang

terjual ke masyarakat kalangan menengah ke atas merupakan bentuk pelanggaran,

karena rumah bersubsidi dikhususkan untuk MBR. Permasalahan rumah bersubsidi

yang tidak tepat sasaran terus terjadi setiap tahunnya, selain subsidi yang tidak tepat

sasaran pemerintah juga dihadapi dengan permasalahan kesenjangan antara rumah

yang terbangun dengan rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog).

Backlog terjadi karena kebutuhan akan rumah terus bertambah dari tahun ke tahun

mengingat pertumbuh masyarakat terus bertambah.

Kata kunci : Rumah bersubsidi, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman, MBR.

vii

PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil’alamin…

Segala puji dan syukur ku persembahkan kepada Sang Pencipta Allah SWT

atas kehendakMu telah men jadikan aku sebagai manusia yang selalu berpikir,

berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani semua hal di kehidupan ini.

Semoga karyaku ini menjadi sebuah awal untuk menggapai mimpi

Dan cita-cita aamiin…

Ku persembahkan ini kepada:

Kedua orang tuaku, kepada ayah yang terkasih “Priyanto” dan ibunda ku

tercinta “Sulistiani” yang telah mengorbankan hidupnya, yang tiada henti

memberiku semangat, mendoakan, menyayangi dan mengasihiku selama ini.

Terimalah persembahan kecilku ini sebagai bukti awal dari keseriusanku untuk

membahagiakan dan membalas segala pengorbananmu. Terima kasih saya

ucapkan kepada adikku tersayang “Ikhsan Dava Primarendra” dan kepada

seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril maupun

material kepada saya terkhusus bude Musfiroh, mbak fira, mbak riyan dan

hafiz.

Tak lupa saya berterima kasih untuk guru-guru dan dosen-dosen yang telah ikhlas

mendidik dan membimbing saya selama ini, terutama kepada bapak

Drs.H.Amhar Rasyid.,L.Sc.MA selaku pembimbing I dan bapak Khairun

Najib, M.I.P selaku pembimbing II karena telah membimbing dan memberikan

arahan sehingga saya bisa berada pada titik ini.

Dan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu membantu dan

mensuport saya selama ini terutama kepada seluruh keluarga besar Ilmu

Pemerintah lokal H saya ucapkan terima kasih. Tak lupa teman-teman dan

sahabat posko 33 gelombang 3.

viii

Kata Pengantar


Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

karena atas berkat rahmat dan hidayahnya yang mana dalam penyelesaian skripsi

ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam somoga tetap terlimpah kepada

junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan

yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud imam, islam dan amal

nyata yang shalih.

Skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi

Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Perumahan

Mendalo Hill Kecamatan Jambi Luar Kota)”. Skripsi ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu

Pemerintah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Dr. H. Syua’idi Asy’ari, M. A, Ph. D selaku Rektor, Ibu Dr. Rofiqoh

Ferawati Wakil Rektor I, Bapak Dr. As’ad Isma Wakil Rektor II, dan Bapak

Dr. Bahrul Ulum Wakil Rektor III.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak

Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph. D Wakil Dekan I, Bapak Ruslan Abdul Ghani,

SH, M.Hum Wakil Dekan II, dan Bapak Ishaq, S.H., M.Hum Wakil Dekan

III.

3. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu

Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum sebagai Sekretaris

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

ix

4. Bapak Drs.H.Amhar Rasyid.,L.Sc.MA selaku Dosen Pembimbing I dan

Bapak Khairun Najib, M.I.P selaku Dosen Pembimbing II yang telah

banyak membantu peneliti dalam Penelitian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh karyawan/i Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan semangat juang dan

limpahan dukungan kasih sayang sehingga skripsi ini diselesaikan dengan

baik.

7. Kepada narasumber atau informan yang telah bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam

penyelesaian skripsi ini, dan

8. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

kelancaran dalam meyusun skripsi ini.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penelitian

selanjutnya.

Jambi, 11 Desember 2020

Zua Ario Priliansyah

SIP. 162524

x

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL i

PERNYATAAN ORISINLITAS ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR SINGKATAN xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Batasan Masalah 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

E. Karangka Teori 7

F. Tinjauan Pustaka 24

BAB II METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 27

B. Pendekatan Penelitian 27

C. Jenis Dan Sumber Data 27

D. Alat Pengumpulan Data 29

E. Cara Analisis Data 30

F. Sistematika Penulisan 31

G. Jadwal Penelitian 33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perumahan Subsidi 34

B. MBR dan Perumahan Subsidi 38

C. Gambaran Umum Perumahan Mendalo Hill 39

xi

D. Keadaan Sosial Perumahan Mendalo Hill 40

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakangi Terjadinya Ketidak Efektivan

Dalam Pemberian Subsidi 43

B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pemberian Rumah

Subsidi Yang Tidak Tepat Sasaran 50

C. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Melakukan

Pembangunan Perumahan Subsidi 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

xii

DAFTAR SINGKATAN

MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah

KPR : Kredit Pemilikan Rumah

BTN : Bank Tabungan Negara

PPDPP : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

SiPetruk : Sistem Informasi Pemantauan Struktur

SiKumbang : Sistem Informasi Kumpulan Pengembang

Sikasep : Sistem Informasi KPR Bersubsidi Perumahan

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

MK : Manajemen Kontruksi

REI : Real Estate Indonesia

UU : Undang - Undang

UUD : Undang – Undang Dasar

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, telah ditetapkanya Undang-

Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada

pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 disebutkan, Perumahan dan

Kawasan Permukiman diselenggarakan untuk mendukung penataan dan

pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui

pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata

ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR).1

Rumah merupakan sebuah bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat

tinggal yang layak untuk ditempati, rumah juga merupakan sarana dalam

membina keluarga, dan dijadikan sebagai ceriminan harkat dan martabat bagi

pemiliknya, serta asset pribadi pemilik sahnya. Dalam batang tubuh Undang-

Undang Dasar 1945 lebih tepatnya dijelaskan pada pasal 28 H ayat (1),

menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan amanat yang tertera pada UUD

1945 tersebut menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung

jawab yang besar dalam memenuhi hak-hak masyrakatnya, diantaranya ialah hak

1 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

2

dalam kepemilikan rumah yang akan dijadikan tempat tinggal dan berlindung,

negara mengatur tentang segala kebijakan mengenai perumahan dan kawasan

permukiman. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan

membeli rumah untuk ditempati.

Rumah subsidi merupakan salah satu program Pemerintah dalam

membantu MBR agar memiliki rumah yang layak huni, tetapi dalam

penyalurannya banyak yang tidak sesuai dengan tujuan utama Pemerintah,

adapun kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah rendahnya jumlah serapan

perumahan bersubsidi apabila di bandingkan dengan semakin tingginya

kebutuhan terhadap rumah (backlog). Angka backlog yang terjadi terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya disemua daerah di Indonesia.

Menurut berita dari m.harnas.co, “Rumah subsidi diklaim semakin sulit

terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengawasan

pemerintah sangat rendah terhadap serapan rumah subsidi sehingga memicu

angka backlog (kesenjamgan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah

rumah yang dibutuhkan rakyat) terus naik setiap tahun. Anggota Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulastri mengatakan, masyarakat miskin

yang seharusnya disubsidi tidak sepenuhnya bisa mendapat rumah dari

Pemerintah. Masyarakat tidak pernah disurvei kemampuan bayar ( ability to pay)

terhadap pembayaran rumah. Akibat minim pengawasan, kata Sulastri, tidak

menutup kemungkinan potensi penjualan rumah subsidi terserap masyarakat

3

kalangan mampu. Mereka membeli rumah untuk investasi jangka panjang

karena kemampuan bayar kredit sepertiga dari penghasilan bersih”.2

Pada Permen PUPR Nomor 10 tahun 2019 tentang kriteria masyarakat

berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, telah menjelaskan bahwa yang berhak

menerima subsisi perumahan ialah mereka yang memenuhi kriteria sebagai

MBR. Adapun kriterian MBR yang dimaksud sebagai berikut:3

1. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang

bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa.

2. Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah.

3. Memilik nomor wajib pajak (NPWP).

4. Memiliki penghasilan maksimal 4 juta/bulan untuk rumah tapak atau 7

juta/bulan untuk rumah susun.

Perumahan Mendalo Hill merupakan salah satu perumahan subsidi yang

terletak di Provinsi Jambi tepatnya di Mendalo Darat, Kabupaten Muara Jambi.

Mendalo Hill memiliki sebanyak 350 unit rumah.

2 M.harnas.co 3 Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan

Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

4

Tabel 1. Perumahan Mendalo Hill4

No Permen PUPR No.10/PRT/M/2019 Kondisi Riil Perumahan Dan Nomor Perumahan

E 30

Lorong

Gazero

F 18

Lorong

Gazero

G 12

Lorong

Gaza

G 24

Lorong Liberti

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak

1 Tidak memiliki rumah yang

dibuktikan dengan surat

pernyataan yang bersangkutan dan

diketahui oleh kepala desa

✓

✓

✓

✓

2 Belum pernah menerima subsidi

pemerintah untuk kepemilikan

rumah

✓

✓

✓

✓

3 Memilik nomor wajib pajak

(NPWP)

✓

✓

✓

✓

4 Penghasilan tidak lebihi dari yang

tetapkan yaitu penghasilan Rp. 4

juta perbulan

✓

✓

✓

✓

Dari tabel di atas membuktikan bahwa kebijakan Pemerintah terhadap

penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak berjalan

sesuai dengan aturan Permen PUPR No.10/PRT/M/2019. Dalam

penyelenggaraan perumahan rakyat, pemerintah memiliki tiga fumgsi penting,

yaitu sebagai regulator dan fasilitator, dan sebagai operator. Sebagai regulator,

pemerintah bertugas mengeluarkan berbagai peraturan yang terkait dengan

penyelenggaraan perumahan rakyat. Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas

untuk menyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi

MBR. Sebagai operator, pemerintah menyelenggarakan fungsi operasionilisasi

dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan

pengembangan lingkungan hunian dan Kawasan permukiman dan

4 Observasi Denga Masyarakat Perumahan Mendalo Hill, Tanggal 17 Februari 2020, Jam

16 : 45 WIB

5

mengalokasikan dana/ biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya

perumahan bagi MBR (pasal 13 huruf e dan f UU PKP Tahun 2011).5

Dari ketiga fungsi tersebut terlihat bahwa fungsi pemerintah sebagai

operator koordinasi kurang berjalan efektif, sehingga banyak terjadi ketidak

tetap sasaran pada pemberian rumah subsidi. Jika fungsi tersebut dijalankan

dengan baik dan benar maka ketidak tepat sasaran pemberian subsidi bagi MBR

tidak akan terjadi.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Kebijakan Pemerintah Dalam

Pemberian Subsidi Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(Studi Perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jambi Luar Kota).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan

di jawab dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya ketidak efektivan dalam pemberian

subsidi perumahan di Mendalo Hill?

2. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengatasi pemberian rumah subsidi

yang tidak tepat sasaran di Mendalo Hill?

3. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan pembangunan

perumahan subsidi?

5 Eddy Marek Leks, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Perumahan Rakyat, 2013. hal 8.

6

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas agar tidak

memperluas masalah yang dibahas dan menyebabkan pembahasan menjadi tidak

konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka

penulis memberikan batasan masalah ini mengenai: Kebijakan Pemerintah

Dalam Pemberian Subsidi Perumahan Di Mendalo Hill (Studi Mendalo Hill,

Kecamatan Jambi Luar Kota).

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi

tujuan dari peneliatian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui yang melatar belakangi ketidak efektivan dalam pemberian

subsidi perumahan di Mendalo.

2. Ingin mengetahui peran Pemerintah dalam mengatasi pemberian rumah

subsidi yang tidak tepat sasaran di Mendalo Hill.

3. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan

pembangunan perumahan subsidi.

Sedangkan manfaat dari penelitian adalah:

1. Bagi Penulis

(a). Dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar

mengetahui betapa pentingnya manfaat kebijakan pemerintah dalam

pemberian perumahan subsidi

(b). Sebagai sarana transportasi bagi penulis dalam meningkatkan penerapan

perumahan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat.

7

2. Bagi Akademik

Untuk menambah referensi pustaka dan sebagi bahan bacaan yang

bermanfaat dan untuk menambah wawasan bagi rekan – rekan mahasiswa

Fakultas Syari’ah khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Uin Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

3. Bagi instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimmbangan kepada kantor perumahan

dalam hal adanya pemberian perumahan subsidi kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah atau perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia selain

pangan dan sandang. Sehingga kebutuhan ini harus terpenuhi meskipun

dalam keadaan yang paling sederhana. Selain itu, perumahan dan

permukiman memiliki peranan penting untuk membentuk watak dan

kepribadian suatu bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi

kelangsungan, peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Beberapa pengertian rumah dalam UU No.11 Tahun 2011 yaitu:

a. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni.

8

b. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas

lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utikitas

umum, serta mempunyai penujang kegiatan fungsi lain di kawasan

perkotaan atau kawasan perdesaan.

c. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal

yang layaj huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Berdasarkan Peraturan Mentari Perumahan Rakyat Nomor

10/PRT/M/2019, menyatakan pengertian yang sama tentang perumahan

“Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang

layaj huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”.

Adapun aspek-aspek penting rumah antara lain:

a. Hakekat Rumah Bagi Manusia

Manusia sebagai makluk sosial yang tidak dapat hidup dengan

cara menutup diri dari lingkungannya. Mempunyai hubungan secara

horisontal terhadap lingkungan alam tempat hidup, serta satu kesatuan

struktural secara harmonis yang mempunyai hubungan vertikal kepada

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu dari pengertian dasar tersebut

maka harus tampak serta terwujud dalam rumah, agar dapat memberi

arti dalam kehidupan manusia. Rumah di sini tidak dilihat sebagai

benda dan sarana hidup, tetapi sebagai satu proses bermukim yaitu

9

kehidupan manusia dalam menciptakan ruang hidup di lingkungan

masyarakat dan alam sekitarnya.

b. Peran Rumah dalam Pembangunan Bangsa

Sering kali tanpa rumah atau tempat bermukim yang tetap

keberadaan seseorang secara formal sulit diakui (memiliki KTP)

sehigga kesepakatan untuk masuk dunia formal dimana kebijaksanaan

pembangunan diarahkan

menjadi tertutup. Rumah atau tempat bermukim dengan demikian

merupakan pintu masuk ke dunia yang menjanjikan pemenuhan

kebutuhan dasar lainnya. Malah keadaan rumah secara umum sering

dianggap sebagai barometer taraf hidup suatu bangsa. Pembangunan

sektor rumah dan permukiman lebih diarahkan untuk meningkatkan

kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat, menciptakan kerukunan

hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka

membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya dan pembinaan

watak anggota keluarga.

c. Rumah dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Rumah merupakan salah satu permasalahan yang terus

berkelanjutan, bahkan terus menerus meningkat permintaanya seiring

dengan pertumbuhan penduduk serta dinamikanya. Di dalam

pembangunan nasional, rumah merupakan salah satu unsur dasar

kesejahteraan rakyat di samping pangan dan sandang, serta merupakan

bagian dari pembangunan nasional yang dapat mendukung sektor-

10

sektor pembangunan lain, maka dari itu masalah rumah harus ditangani

secara mendasar untuk kepentingan jangka panjang demi kelangsungan

hidup. Selain itu rumah juga berfungsi sebagai pembentukan moral dan

pendidikan penghuni dan anggota keluarga lain.

2. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan

usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat tersebut menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari

definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa

yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulakan dalam

beberapa kegiatan suatu masalah.6

Menurut Solichin Abdul Wahab istilah kebijakan masih terjadi silang

pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. untuk memahami

istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman

sebagai berikut7 :

1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

6 Agustino,. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. hal. 7. 7 Solichin Abdul Wahab, 2008. Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. hal. 40.

11

2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari

administrasi

3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit

maupun implisit

7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang

waktu

8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi

dan yang bersifat intra organisasi

9) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci

lembaga-lembaga pemerintah

10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami

sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta

konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada

sebagai keputusan yang berdiri sendiri8.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan

yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu

8 Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Buku Seru:

Yogyakarta. hal. 18.

12

kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan

berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna

mencapai maksud dan tujuan tertentu. Jika kebijakan dapat dipandang

sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses.

b. Konsep Implementasi Kebijakan

pelaksanaan kebijkan ialah kegiatan lanjutan dari proses perumusan

dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun

kelompok pemerintah yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Suatu kebijakan negara dapat dikatakan evektif bila dilaksanakan

maka akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dengan kata

lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi

anggota masyarakat sesuai dengan keinginan negara.

c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public policy merupakan

semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan

ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan

beberapa kebijakan lainnya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya

kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti

undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan

menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur,

peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

13

Kebijakan pablik hadir dengan tujuan mengatur kehidupan yang

diinginkan. Adapun cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mencapai

kehidupan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera berdasarkan isi

dari pancasila dan UUD NRI 1945, yang termasuk kedalam kebijakan

pablik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan

sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai tempat

tujuan.

Ada dua karakteristik dari kebijakan public menurut Riant Nugroho,

yaitu9:

1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami,

karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai

tujuan nasional;

2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena

ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita

cita sudah ditempuh.

James E. Anderson menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai

berikut10:

1) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

9 Riant Nugroho. 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-

Manajemen Kebijakan. PT Elex Media Komputindo: Jakarta. hal. 383 10 Taufiqurakhman, 2014, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara

Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Moestopo Beragama Pers, hal. 5.

14

Kebijakan substantif adalah segala hal yang bersangkutan

terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan

prosedural yaitu bagaimana kebijakan substantif dapat dialankan.

2) Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan

redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau

kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori

adalah kebijakan yang merupakan pembatasan terhadap perilaku

individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan

redistributif yaitu kebijakan tentang pengaturan alokasi kekayaan,

pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok

dalam masyarakat.

3) Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal merupakan kebijakan pemberi keuntungan

sumber daya komplet terhadap kelompok sasaran. Adapun,

kebijakan simbolis ialah yang memberikan manfaat simbolis kepada

kelompok tujuan.

4) Kebijakan barang umum (public goods) dan barang privat (privat

goods).

Beberapa karekteristik kebijakan publik yang dapat

diidentifikasikan adalah sebagai berikut:11

11 Bambang Pujiyono. 2010. Kebijakan layanan tariff perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Hal.21

15

1) adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah

publik.

2) adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan

3) merupakan fungsi pemerintah sebagai layanan publik

4) adanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu

ketetapan yang tidak melakukan apa-apa.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan

yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan.

Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau

lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta

kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan

resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan

(unintended risks). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan

kebijakan adalah12:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribad

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

12 Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Hal. 52-53

16

3. Konsep Kebijakan

Pada dasarnya semua manusia berhak memiliki hidup yang lebih baik,

aman,nyaman dan tentram, memiliki tempat tinggal yang layak. Pemerintah

bertanggung jawab melindungi masyarakat Indonesia dengan segala cara,

seperti, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar

masyarakat terbantu dan memiliki tempat tinggal yang bagus dan layak untuk

dihuni.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman disebutkan bahwa Perumahan dan kawasan permukiman

diselenggarakan dengan berasaskan:

a. kesejahteraan;

b. keadilan dan pemerataan

c. kenasionalan

d. keefisienan dan kemanfaatan;

e. keterjangkauan dan kemudahan;

f. kemandirian dan kebersamaan;

g. kemitraan

h. keserasian dan keseimbangan;

i. keterpaduan

j. kesehatan;

k. kelestarian dan keberlanjutan; dan

l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan

17

tujuan untuk:

a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman;

b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian

dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian

fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan

perdesaan

d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman;

e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan

f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan

berkelanjutan.

3. Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

a. Konsep Rumah Bersubsidi

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk

mengalokasikan dana dana atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

18

dan memfasilitasi penyedian perumahan dan permukiman bagi

masyarakat, terutama MBR.

Subsidi meruakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada

perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang

membuat mereka dapat memproduksi dan mengkonsumsi suatu produk

dalam kuantitas yang lebih besar dengan harga yang lebih murah. Tujuan

dari subsidi adalah untuk mengurangi harga. Pemberian subsidi bagi

konsumen atau masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi disuatu

negara.

Dalam hal ini subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan termasuk

dalam bentuk subsidi barang yang diberikan kepada golongan yang

berpebdapatan rendah dalam hal memenuhi kebutuhan rumah, yaitu

berupa rumah dengan harga dibawah harga pasar.

b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Bagi Masyarakat dengan perekonomian tinggi memiliki sebuah

rumah layak dan nyaman ditempati bukanlah hal yang sulit untuk

didapatkan, akan tetapi tidak bagi kelomok-kelompok masyarakat lapisan

rendah atau MBR. Bagi MBR memiliki rumah adalah sebuah masalah

besar yang sulit diselesaikan mengingat pendapatan mereka yang rendah.

Menurut Lewis (Suparlan) MBR adalah kelompok masyarakat yang

mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang cukup lama

sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang disebut budaya miskin.

19

MBR ini terperangkap dalam budaya miskinnya. Sehingga mereka tidak

dapat lagi melihat potensi-potensi yang dimiliki13.

Sedangkan menurut Asian Development Bank (ADB) MBR adalah

masyarakat yang tidak memiliki akses dalam proses menentukan

keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Secara sosial mereka

tersingkir dari institusi masyarakat. Secara ekonomi terlihat dari

rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menyebabkan

rendahnya tingkat penghasilan mereka. Secara budaya dan tata nilai

mereka terperangkap dalam etos kerja yang rendah, pola pikir pendek.

Serta akses mereka terhadap fasilitas lingkungan yang sangat rendah.14

c. Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan rumah

baru merupakan wacana yang jauh dari kenyataan hidup seharihari. Dari

tahun ke tahun masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan

penyediaan rumah masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi

khususnya oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah,

disebabkan karena masih rendahnya daya beli dan/atau terbatasnya akses

mereka ke sistem pembiayaan perumahan.

Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman membawa harapan baru, termasuk bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Sekurangnya terdapat tiga butir penting

13 Lewis Oscar. 1984. Kebudayaan Kemiskinan dalam buku Kemiskinan Perkotaan,

Penerbit Sinar Harahap. hal. 16. 14 Ibid hal 37.

20

dari undang-undang ini. Pertama, ada pernyataan eksplisit akan hak setiap

warga negara akan perumahan (Pasal 19). Jelas pula terasa semangat atas

upaya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

bahkan terdapat pengaturan pasal yang mengatur tentang kewajiban

pemerintah provinsi untuk mencadangkan dan menyediakan tanah bagi

perumahan MBR (antara lain, Pasal 17 dan Pasal 126).

Tujuan pemberian subsidi perumahan pada dasarnya untuk

meringankan beban angsuran debitur, karena subsidi yang diberikan oleh

Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan menengah termasuk

masyarakat berpenghasilan rendah umumnya berupa subsidi selisih bunga,

artinya Pemerintah menanggung angsuran sebagian bunga KPR yang

ditetapkan oleh bank. Namun demikian tujuan tersebut tidak sesuai

sebagaimana yang diharapkan, selama ini debitur hanya mendapat bantuan

dalam beberapa tahun pertama atau tidak sepanjang tenor pinjaman. Oleh

karena itu, dalam upaya membantu lebih banyak lagi masyarakat

berpenghasilan menengah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah

untuk memiliki rumah, Pemerintah merasa perlu melakukan intervensi

untuk menurunkan tingkat suku bunga KPRSH Bersubsidi dan mengingat

intervensi yang dilakukan selama ini kurang berjalan efektif maka

diperlukan cara lain untuk menurunkan tingkat suku bunga KPRSH

Bersubsidi.

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Untuk

memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah

21

daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah

melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap

dan berkelanjutan dengan cara berupa:15

1. subsidi perolehan rumah

2. stimulan rumah swadaya

3. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan

4. perizinan

5. asuransi dan penjaminan

6. penyediaan tanah

7. sertifikasi tanah; dan/atau

8. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

4. Subsisi KPR/BTN

Menurut Rudi Handoko dan Pandu Patriadi subsidi adalah pembayaran

yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk

mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau

mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada

harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah maka barang yang

dihasilkan akan semakin tinggi karena tingginya konsumsi masyarakat.16

Kemudian menurut Suparmoko, subsidi adalah salah satu bentuk

pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan

15 Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman 16 Rudi Handoko dan Pandu Patriadi. 2005. Kajian Ekonomi dan Keuangan. hal 43.

22

menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami

peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli

barang barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah.

Pemberian subsidi bagi konsumen atau masyarakat pada dasarnya

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang akan berdampak

pada pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Pemberian subsidi bagi

masyarakat diberikan di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor perumahan

dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi ini

ditetapkan dalan sebuah kebijakan pemerintah yakni subsidi KPR/BTN. KPR

sendiri adalah singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah. Ini adalah fasilitas

untuk membeli rumah dengan kredit pada bank.

Subsidi KPR merupakan suatu kredit yang diperuntukkan kepada

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi

kebutuhan perumahan. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh pemerintah,

sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan

fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam

memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang

diberikan.

Adapun syarat-syarat dalam pengajuan KPR adalah:

a. Pemohon adalah WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah

menikah.

b. Memiliki NPWP dan SPT pribadi sesuai UU yang berlaku.

c. Telah bekerja memiliki usaha minimal 1 tahun.

23

d. Memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran

hingga lunas.

e. Pemohon dan pasangan belum memiliki rumah.

f. Pemohon belum pernah menerima subsidi dari pemerintah atau

kepemilikan rumah.

Sedangkan persyaratan dokumen KPR adalah:

a. Formulir untuk aplikasi pembayaran yang disertai dengan poto

diri dan pasangan.

b. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan, copy surat nikah atau

surat cerai.

c. Slip gaji asli 3 bulan terakhir dan SK pegawai atau surat

keterangan bekerja.

d. Surat keterangan penghasilan atau surat keterangan usaha dari

pihak terkait.

e. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir.

f. Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan

pasangan.

g. Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi dari

pemerintah untuk kepemilikan rumah.17

17 Al Ma’is, Prosedur Pengajuan KPR Bersubsidi di PT. Bank Tabungan Negara TBK.

Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang, D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang 2019, hal. 32-33.

24

5. Efektivitas Pemberian Subsidi

Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan

tujuan yang ditetapkan. Menurut Richard Steer dalam Halim efektivitas harus

dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep

tujuan yang maksimum karena semakin jelas dasar tujuan yang telah

ditetapkan maka hasil yang efektif akan semakin mudah tercapai.

Efektivitas kebijkan subsidi KPR/BTN merupakan keefektivan

kebijakan pemerintah bagi masyarakat miskin melalui pemberian subsidi agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar (primer) yakni permukiman guna

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini alat untuk mengukur

keefektivan kebijakan subsidi KPR/BTN:

a. Ketepatan sasaran, semakin tinggi persentase tepat pada warga miskin

dalam hal ini warga berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah

serta belum pernah menerima subsidi perumahan sesuai kelompok

sasaran berarti semakin efektif kebijakan tersebut.

b. Ketepatan tujuan, semakin tinggi persentase tersedianya perumahan

atau permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan

kemudahan fasilitas subsidi KPR/BTN bagi kelompok sasaran.

F. Tinjaun Pustaka

Untuk mengetahui posisi penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka

penulis melakukan kajian tinjauan kepustakaan dengan beberapa hasil penelitian

sebelumnya. Kajian kepustakaan ini dimaksud untuk mencari kebaharuan dalam

25

meneliti terkait Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Susbsidi Perumahan

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Renda.

Skripsi Bambang Pujiyanto (Universitas Budi Luhur Jakarta 2010)

“Kebijakan Layanan Tarif Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR)” Menyimpulkan bahwa suatu kebijakan mengenai layanan tarif yang

dapat memberikan kemudahan akses sebagai masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) untuk mendapatkan perumahan. Layanan tarif yang dapat diberikan oleh

pemerintahan dalam hal ini pusat pembiayaan perumahan tidak secara langsung

kepada individu MBR, namun diupayan melalui institusi baik formal maupun

informal yang dapat meningkatakan kemampuan ekonomi MBR. Dengan

demikian, pemerintah dapat menjalin kerjasama denag mitra baik dipusat

maupun daerah dalam bentuk agreemen, contracting, dan lain-lain.

Skripsi Dora Kusumastuti (Universitas Slamet Riyadi Surakarta 2015)

“Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi di Sektor

Perumahan” Menyimpulkan bahwa pemberian subsidi terhadap masyarakat

khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dan

kendala yang menghambat pembangunan perumahan subsidi adalah rendahnya

tingkat seeapan terhadap rumah bersubsidi.

Skripsi Sulaiman (Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Timur 2017)

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam

Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan

Kawasan Pemukiman”. Penelitaian menyimpulkan bahwa pemerintah dan/atau

26

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyediakan tanah dan memberikan

kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah melalui program

perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah atas ketersedian tanah

untuk pembangunan perumahan dan Kawasan pemukiman diatur didalam pasal

105 dan 106.

Dari tabel tinjauan kepustakaan di atas dapat dilihat bahwa posisi

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Sedangkan penelitian skripsi

ini memfokuskan pada kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

27

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perumahan subsidi

Mendalo Hill, Desa Mendalo Darat RT 32, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten

Muara Jambi.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek (sebagai lawannya

dalag eksperimen), yaitu penelitian adalah sebagi instrument kunci, Teknik

pengumpulan data dilakukan triagulasi (gabungan).

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data

primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adapun jenis data primer utama yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Al-Qur’an, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, dan Permen PUPR No 10/PRT/M/2019 tentang

Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan

Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian di peroleh secara

langsung dari sumbernya ataupun didapat dari lokasi objek penelitian.

28

2. Data Sekunder

Data sekunder data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara

tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan

cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena

sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. bahan-bahan

data sekunder berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah dan

sebagainya.18

Contohnya saja berita dari m.harmas.co yang berjudul “ Rumah

Subsidi Dinilai tak Tepat Sasaran”. Dalam berita ini menjelaskan tentang

rumah subsidi yang tidak tepat sasaran, rumah subsidi diklaim semakin

sulit terjangkau oleh MBR. Pengawasan Pemerintah sangat rendah

terhadap serapan rumah subsidi sehingga memicu angka backlog

(kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang

dibutuhkan rakyat) terus naik setiap tahun. Anggota Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) Sulastri mengatakan, masyarakat miskin

yang seharusnya disubsidi tidak sepenuhnya mendapatkan rumah dari

Pemerintah. Masyarakat tidak pernah disurvei mengenai kemampuan

bayarnya.

Akibat minimnya pengawasan, tidak menutup kemungkinan

potensi penjualan rumah subsidi terserap mayarakat kalangan mampu.

Mereka membeli rumah untuk investasi jangka panjang karena

18 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Jambi: Syariah Press, 2014), hal

34.

29

kemampuan bayar kredit sepertiga dari penghasilan bersih. Ketua Umum

Himpunan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mendesak Pemerintah

menaikan batas penghasilan pembeli rumah subsidi. Saat ini batas

penghasilan Rp. 4 juta per bulan sudah kurang relevan.

D. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode

sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non

manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-

catatan, pengumuman, intruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau

surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip yang berkaitan dengan

fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut

berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan

menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis digunakan sebagai

instrumen utama untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan

kebijakan pemerintah.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan

menggunakan instrument yaitu pedoman wawancara. Untuk memperoleh

30

data yang memadai sebagai cross ceks, seorang peneliti dapat

menggunkan tehnik wawancara yang sesuai dengan situasi dan kondisi

subjek yang dalam interaksi social yang di anggap memiliki

pengetahuan. Mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk

mewakili informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus

penelitian.19

E. Cara Analisis Data

Secara teknis, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini

berdasarkan analisis interaktif sebagaimana yang dikemukan oleh Miles

danHuberman. Analisis ini terdiri dari reduksi data, display data, verifikasi dan

penarikan kesimpulan, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:20

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tujuannya

untuk memilih dan memilah data yang dianggap relevan dengan tema

skripsi yang disajikan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah

display data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam

penelitian kualitatif penyajian data bisa disajikan dalam uraian singkat

hubungan antar kategori dan sejenisnya.

19 Iskandara, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada,2009).

hal 129 20Rahmat Sahit, Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Mile dan Huberman,

https://www.scribd.com/document/211341201/Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif-Model-Miles-

Dan-Huberman, diakses tanggal 9 Mei 2019 pukul 20.30 wib.

https://www.scribd.com/document/211341201/Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif-Model-Miles-Dan-Huberman


31

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan

penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang

telah ditampilkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara rutin, pemahaman dalam

penulisan skripsi ini akan di sistematiskan sebagai berikut21

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, pendekatan

penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan serta analisis data.

Bab III. Gambaran Umum.

Membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan lokasi

penelitian.

Bab IV. Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam

Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan Untuk Masyarakat

21 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, cet. Ke-2 (Jambi : Syariah Press,

2014), hal.54

32

Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun

2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman”.

Bab V. Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian

serta saran-saran terkait dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian

Subsidi di Sektor Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

33

G. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka penulis

menyusun jadwal sebagai berikut:

No

Kegiatan

Tahun 2020

Januari Februari Maret April Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan

judul

2. Pembuatan

Proposal

3. Perbaikan

dan seminar

4. Surat izin

Riset

5. Pengumpula

n data

6. Pengolahan

Data

7. Pembuatan

laporan

8. Bimbingan

Dan

Perbaikan

9. Agenda dan

Ujian skripsi

10. Penjilidan

34

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perumahan Subsidi

Pembangunan perumahan untuk rakyat di Indonesia memiliki sejarah yang

panjang, khususnya pembangunan perumahan murah yang ditujukan agar

masyarakat lebih mudah dalam memiliki rumah. Sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Dasar 1945, urusan penyediaan perumahan ditangani langsung

oleh pemerintah. Secara kelembagaan, urusan perumahan ditangani oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pada awalanya program perumahan murah di Indonesia dimulai dari

Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada Agustus 1950 di Bandung. Salah satu

hasil kongres tersebut adalah mencanangkan Perumahan Nasional (Perumnas)

sebagai perintis rumah murah di Indonesia. Melalui SK Presiden Nomor 05

Tahun 1952, pada tanggal 25 April 1952, dibentuklah Djawatan Perumahan

Rakyat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Tugas pokok dari Djawatan Perumahan Rakyat antara lain membuat konsep

kebijakan perumahan dan mengatur penyelenggaraa pembiayaan pembangunan

perumahan. Sebelumnya, pada tanggal 20 Maret 1951 dibentuklah Badan

Pembantu Perumahan Rakyat yang berhasil menyusun Peraturan Pembiayaan

Pembangunan Perumahan Rakyat. Kemudian dibentuklah Yayasan Kas

35

Pembangunan (YKP). Hingga tahun 1961, yayasan ini mampu membangun

12.460 unit rumah.

Kebutuhan rumah yang semakin besar, kemudian disepakati adanya

pembentukan badan lain yang bertugas memberi pengarahan secara menyeluruh,

agar program perumahan segera tercapai. Pada tahun 1974 kemudian

dibentuklah Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN). Badan ini

berfungsi merumuskan garis-garis kebijaksanaan dan petujuk pelaksanaan

bidang pengembangan dan pembinaan perumahan di samping koordinasi dan

pengawasan. Bank Tabungan Negara (BTN) kemudian ditunjuk sebagai Bank

Hipotik Perumahan. Dengan posisinya itu, BTN bisa memberikan KPR kepada

para peminat rumah dengan suku bunga yang disubsidi.

Perumnas sudah dicanangkan sejak masa kepemimpinan Presiden

Soekarno, namun pembangunan Perum Perumnas baru dimulai di era Presiden

Sohearto, yakni pada tahun kedua Pelita II. Sasarannya adalah masyarakat kota,

dengan presentasi 80 persen keluarga berpenghasilan rendah, 15 persen keluarga

menengah, dan 5 persen yang berpenghasilan tinggi. Untuk memenuhi

pemerataan pembangunan, Perumnas kemudian menetapkan kebijaksanaan

untuk membangun di 77 kota. Ke-77 kota tersebut terdiri dari 27 ibu kota

provinsi, 33 pusat pengembangan wilayah, dan 17 ibu kota kabupaten yang

bukan pusat pengembangan wilayah namun berpenduduk 10 ribu orang.

Pemerintah Orde Baru memiliki struktur manajemen yang kuat, sehingga

pembangunan perumahan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dimulai pada

tahun 1969 saat itu hanya 1.000 unit rumah dibangun oleh Perumnas, kemudian

36

meningkat menjadi 73.914 unit pada 1979 karena adanya partisipasi tambahan

dari Real Estate Indonesia (REI). Pembangunan kembali meningkat pada 1984

menjadi 233.770 unit, dan menjadi 300.280 unit pada 1994.

Sektor perumahan memiliki peran strategis bagi pemerintah jika ingin

mempertahankan kekuasaannya. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya

masalah penyediaan perumahan bagi masyarakat. Tak hanya menyediakan

rumah dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga meningkatkan

pembangunan serta memperluas cakupan wilayahnya, agar kebutuhan

masyarakat dapat terpenuhi. Di samping itu, perumahan juga dianggap sebagai

salah satu sektor paling berpengaruh yang menjadi pendorong pembangunan

perekonomian negara. Tidak mengherankan, bila kemudian sektor perumahan

selalu mendapat perhatian dari masa ke masa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Program Seribu

Tower Rumah Susun Sederhana. Rumah itu ditujukan bagi masyarakat

berpenghasilan maksimum Rp 5,5 juta per bulan. Namun, program tersebut

macet pada tahun 2013 atau setelah enam tahun digulirkan. Sebenarnya, sejak

2010, pengembang sudah menghentikan pembangunan proyek rumah susun

sederhana milik bersubsidi (rusunami) atau rumah sejahtera susun bersubsidi.

Kendala regulasi, minimnya insentif, membuat proyek rumah susun subsidi

tidak lagi menarik minat pengembang. Kemacetan program rumah susun (rusun)

terutama terjadi di DKI Jakarta, padahal kebutuhannya mencapai 60 persen dari

total kebutuhan rusun bagi masyarakat menengah bawah.

37

Meski disebut bersubsidi, namun patokan harga rusunami dinilai sulit

dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Patokan harga maksimum

rumah susun bersubsidi juga terus naik, dari semula Rp 144 juta per unit saat

program diluncurkan tahun 2007, kini sudah Rp 216 juta per unit. Pada tahun

2010, lahir program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah

(MBM) dalam menjangkau harga rumah.

Pemerintah melalui Kemenpera dan bekerja sama dengan Bank BTN akan

memberikan subsidi kepada masyarakat berdasarkan daya beli atau penghasilan

masyarakat bukannya pada harga jual rumah. Dalam kesepakatan bersama ini,

ruang lingkup bantuan FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, ini meliputi 4 hal antara lain KPR

Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Susun, KPR Sejahtera Syariah Tapak, dan KPR

Sejahtera Syariah Susun.

Berdasarkan kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini, Kemenpera dan

Bank BTN sepakat untuk memfasilitasi MBM dan MBR dalam pemilikan rumah

melalui penerbitan KPR Sejahtera dengan tingkat suku bunga yang dibebankan

pada MBM dan MBR lebih kecil dari 10 persen (single digit).

Program Sejuta Rumah adalah program yang dicanangkan oleh Presiden

Jokowi. Groundbreaking dan peresmian Program Sejuta Rumah dipusatkan di

Ungaran, Jawa Tengah, dan secara serentak dilakukan di sembilan provinsi di

38

Indonesia. Kesembilan wilayah tersebut adalah Nias Utara, Jakarta, Bantaeng,

Ungaran, Tangerang, Cirebon, Malang, Kota Waringin Timur, dan Palembang.

Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan pemerintah di bidang perumahan

melalui Program Sejuta Rumah setiap tahun diperuntukkan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, seperti kelompok nelayan, pekerja, buruh, PNS, TNI,

dan Polri. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

Khalawi Abdul Hamid mengatakan lebih dari 3,5 juta rumah terbangun sejak

awal berjalannya program tersebut hingga tahun 2018.

“Total capaian Program Sejuta Rumah selama empat tahun sejak 2015

hingga 2018 sebanyak 3.542.318 unit rumah,” ujar Khalawi.

Pencapaian pembangunan rumah setiap tahun terus bertambah. Menurut

Khalawi, tercatat rumah yang dibangun pada 2015 sebanyak 699.770 unit,

kemudian 805.169 unit rumah pada 2016. Berikutnya, pada 2017 terdapat

904.758 unit rumah yang berhasil dibangun, dan dilanjutkan pencapaian

1.132.621 unit rumah pada 2018.

Di tahun 2020, ditargetkan bisa dibangun 1,25 juta unit rumah, setelah pada

tahun 2019 Data Kementerian PUPR menyebutkan, per 31 Desember 2019

mencapai 1.257.852 unit.22

B. MBR dan Perumahan Subdisi

MBR merupakan masyarakat yang keadaan perekonomiannya rendah,

sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Bagi MBR

22https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/190000865/sejarah-program

perumahan-rakyat-dari-zaman-sukarno-hingga-jokowi?page=all#page2

39

untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti rumah bukan hal yang mudah. Rumah

merupakan salah satu hal pokok yang sangat penting untuk kelangsungan hidup

dan tumbuh kembang seseorang, setiap orang akan lebih nyaman bila memiliki

rumah untuk berteduh dan beristirahat saat lelah bekerja seharian.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang disingkat MBR adalah

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu

mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.23 Berdasarkan

pengertian MBR tersebut dapat disumpulkan bahwa daya beli MBR sangat

terbatas dan bahkan rendah sehingga sulit untuk MBR memiliki kebutuhan

dasarnya.

Sedangkan perumahan subsidi merupakan perumahan yang dibangun oleh

pemerintah untuk membantu MBR memiliki rumah untuk tempat tinggal dengan

ketentuan-ketentuan tertentu.

C. Gambaran Umum Perumahan Mendalo Hill

1. Kondisi Perumahan

Secara Administratif Perumahan Subsidi Mendalo Hill berada dalam

wilayah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Dilihat secara umum

Perumahan Mendalo Hill merupakan daerah dataran rendah, adapun jalan

akses menuju perumahan baik dan layak.

2. Berdirinya Perumahan Mendalo Hill

Perumahan Mendalo Hill merupakan salah satu perumahan subsidi dari

program sejuta rumah Real Estat Indonesia yang berada di Provinsi Jambi.

23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

40

Perumahan ini dikembangkan oleh PT. Mekar Jaya Perkasa sebagai salah satu

bentuk dukungan terhadap program yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk

membantu MBR memiliki rumah. Unit yang dikembangkan sebanyak 350

unit rumah, program ini diharapkan mampu meringankan beban MBR. Dari

350 unit rumah yang ditargetkan sampai saat ini baru terbangun 150 unit

perumahan. 150 unit rumah yang terbangun semuanya sudah terjual dan

dihuni sebanyak 143 KK, dimana 73 KK asli penduduk Muara Jambi dan 70

KK lainnya merupakan pendatang dari luar kota Jambi.

2. Lokasi Perumahan Mendalo Hill

Perumahan subsidi Mendalo Hill berada di RT. 32, Dusun Mendalo

Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi,

Provinsi Jambi.

D. Keadaan Sosial

1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus

obyek pembangunan, mencangkup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak

dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas

manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di perumahan

Mendalo Hill cukup baik.

41

2. Kondisi Pemerintahan perumahan

a. Pembagian wilayah perumahan

Perumahan Mendalo Hill terbagi kedalam 8 Gang atau Lorong sebagai

berikut:

1. Lorong Gaza

2. Lorong Gazero

3. Lorong Liberty

4. Lorong Paris

5. Lorong Lefvia

6. Lorong Napoleon

7. Lorong Kingdo

8. Lorong Berlin

9. Lorong Amsterdam

3. Sutruktur Organisasi Perumahan

a. Susunan Struktur Organisasi Perangkat di Mendalo Hill

Setiap organisasi akan memiliki tujuan dan keinginan. Oleh

karenanya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka suatu

organisasi akan mengatur dan membentuk struktur kepengurusan. Dapat

dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang

menunjukkan suatu aktivitas dan batasan-batas saluran kekuasaan,

tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam

organisasi.

42

Perumahan Mendalo Hill juga merupakan sebuah organisasi, untuk

menggurus dan mengatur setiap perkara yang ada di masyarakat

perumahan Mendalo Hill maka terbentuklah badan kepengurusan

perumahan. Adapun struktur kepengurusan pada perumahan Mendalo

Hill sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kepengurusan Mendalo Hill

KETUA RT

NUGRAHA

BENDAHARA

EVANDI

SEKRETARIS

SUYANDRI

SEKSI AGAMA

FAHMI

SEKSI KEAMANAN

RUSLI

SEKSI PKK

DEVI

SEKSI PEMUDA

IRFAN

43

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Terjadinya Ketidak Efektivan dalam Pemberian Subsidi

Perumahan

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 yang

menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Kebutuhan

akan tempat tinggal yang layak merupakan permasalahan manusia yang ada di

seluruh dunia.

Pembangunan perumahan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi

salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk dapat meningkatkan mutu

lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas

lapangan kerja juga menggerakkan kegiatan ekonomi dalam peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan rakyat.24 Salah satu cita – cita perjuangan Indonesia

adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945, yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu

mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara

lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 telah melaksanakan

program – program pembangunan perumahan untuk membantu masyarakat

24 Arie. S. Hutagalung, Serba Aneka Tanah Dakan Kegiatan Ekonomi, Cet 1, Depok: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal 175.

44

memiliki rumah terkhusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang bagaimana

penyaluran perumahan subsidi yang diantaranya adalah UU No. 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Permen PUPR Nomor

10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. UU dan Permen tersebut dikeluarkan agar penyaluran

perumahan subsidi berjalan efektiv sesuai tujuan pemerintah.

Perumahan Mendalo Hill yang berada di Provinsi Jambi tepatnya di Desa

Mendalo Darat RT 32, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi

merupakan salah satu perumahan subsidi dari program sejuta rumah yang

dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Program sejuta rumah merupakan usaha dari

Pemerintah untuk membantu MBR mendapatkan rumah yang layak huni dan

juga untuk mengurangi angka backlog yang semakin tinggi. Pada perumahan

Mendalo Hill banyak sekali dimiliki oleh masyarakat kalangan mampu yang

tidak sesuai dengan kriteria kriteria MBR menurut Pemerintah. Dikatakan oleh

Sekteratis RT 32 Perumahan Mendalo Hill, Bapak “Suyandri” sebagai berikut:

“Dari 150 rumah yang terbangun, semuanya sudah terjual dan

berpemilik. Namun tidak semua rumah yang ditinggali dihuni oleh

pemilik sah rumah, ada beberapa rumah yang dijadikan investasi dan

dikontrakan kepada orang lain, salah satunya adalah rumah yang berada

45

disamping rumah saya sendiri, selain itu tidak semua rumah ditempati,

beberapa rumah yang telah dibeli tetapi tidak dihuni atau dikosongkan”25

Diperumahan Mendalo Hill terdapat sebanyak 17 unit rumah yang tidak

berpenghuni atau dikosongkan oleh pemiliknya, dan sebanyak 8 unit rumah

dihuni oleh bukan pemiliknya atau dikontrakan. Selain itu, masyarakat yang juga

mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah atas kepemilikan rumah tidak

memenuhi kriteria MBR yang harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki

NPWP, batas penghasilan yang tidak melebihi Rp. 4 juta perbulan, belum pernah

memiliki rumah.

Peneliti juga mengutip dari beritasatu.com Jambi yang memiliki

keterangan sebagai berikut:

“ Dijelaskan oleh pihak PT Bank Tabungan Negara (BTN) Bapak Abdul

Samazi, bahwa rumah subsidi tersebut tidak boleh diinvestasikan, dan ini

setiap tahun diaudit oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Kempupera)”26

Jika dilihat dari Permen PUPR Nomor 10/ PRT /M /2019 Tentang Kriteria

Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Memperoleh

Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, apa yang terjadi di perumahan

Mendalo Hill merupakan penyalahgunaan perumahan subsidi sebagai kegiatan

investasi jangka panjang.

Mengutip dari ppdpp.id yang memiliki keterangan sebagai berikut:

25 Wawancara dengan Bapak Suyandri, Sekretaris RT 32 Perumahan Mendalo Hill,

Tanggal 7 Oktober 2020, 20:04 WIB. 26 beritasatu.com, Rumah Subsidi Tidak Boleh Untuk Investasi, Selasa 26 Juli 2016,

18:23 WIB.

46

“dijelaskan oleh Lana dalam Diskusi Bersama Media Di Kementerian

PUPR, Media Center Kemeterian PUPR, dalam peraturan telah mengatur

bahwa rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewahkan atau dialihkan

kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun bagi rumah tapak,

dan 20 tahun bagi rumah susun”27

Sementara itu, untuk rumah KPR Bersubsidi yang sengaja dikosongkan

termasuk juga salah satu ketidak efektivan dalam penggunaan rumah subsidi,

menurut Direktur PPDPP Budi Hartono pelanggaran KPR Bersubsidi salah

satunya adalah rumah tersebut dibiarkan kosong atau tidak ditempati.

“kami berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut

dengan bekerjasama dengan instansi lain. Salah satunya untuk

mendeteksi rumah yang tidak ditempati, kami bekerjasama dengan

PLN. Nantinya akan dilihat penggunaan listriknya, apabila

penggunaanya minimum atau sangat kecil, maka kemungkinan besar

rumah bersubsidi tersebut tidak ditempati”28

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan sangat banyaknya

rumah bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Perumahan subsidi yang diatur oleh

pemerintah untuk MBR banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Pada

program perumahan bersubsidi, komunikasi dan koodinasi telah berjalan dengan

baik antara stakeholder, ini dibuktikan dengan selama proses berjalan sesuai

dengan perencanaan masing-masing pemangku kepentingan. Komunikasi antara

27 ppdpp.id, 23 Mei 2017. 28 Budi Hartono, Direktur PPDPP, 23 Mei 2017.

47

Bank BTN selaku penyedia kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan masyarakat

dapat dilihat dengan berbagai informasi berbentuk reklame, brosur maupun

informasi secara langsung melalui staff bank yang telah ditunjuk. Adapun

standar rumah bersubsidi yang dilakukan oleh pengembang telah sesuai dengan

aturan rumah bersubsidi type 36 dengan luas tanah 80 m2 dengan harga jual

sesuai standar pemerintah.

Developer atau pengembang merupakan pihak penyalur perumahan

bersubsidi kepada MBR, sebelum melakukan transaksi jual beli developer

berperan penting untuk mengetahui dan mengecek kebenaran bahwa yang

menerima rumah bersubsidi tersebut benar merupakan MBR berdasarkan

kriteria-kriteria MBR menurut UU dan Permen PUPR sehingga ketidak tepat

sasaran ini akan minim terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya perumahan

subsidi masih banyak yang terjual kepada masyarakat kalangan mampu.

Pemahaman yang masih sangat kurang terhadap program rumah

bersubsidi yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) pada akhirnya menjadi sasaran mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya oleh berbagai pihak. Kurangnya penonjolan atau penjelasan terhadap

rumah khusus MBR membuat pihak-pihak kalangan mampu mendapatkan

kesempatan untuk membeli rumah dengan harga yang relatif murah.

48

Gambar 1.1

Penampakan rumah subsidi yang tidak di tempati

Gambar 1.2

Rumah subsidi yang diinvestasikan atau dikontrakkan

49

Gambar 1.3

Rumah susbsidi yang telah direnovasi

50

B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pemberian Rumah Subsidi Yang

Tidak Tepat Sasaran

Tantangan pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian dengan adanya

permasalahan-permasalahan rumah bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Terhadap kondisi ini telah dilakukan bebagai upaya agar rumah subsidi jatuh

kepada tangan yang tepat, upaya yang dilakukan salah satunya ialah

pengembangan Big Data Hunian. Big Data diaplikasikan melalui Sistem

Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dan Sistem Informasi Kumpulan

Pengembangan (SiKumbang). Bebagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar

rumah subsidi yang di bangun dapat membantu Masyarakat Berpenghasilan

Rendah memiliki tempat tinggal.

Perumahan subsidi yang tidak tepat sasaran marak terjadi disetiap daerah di

seluruh Indonesia. Pemerintah selalu berupaya menuntaskan permasalahan-

permasalahan tersebut, rumah subsidi yang tidak tetap sasaran telah melanggar

peraturan perundang-undangan dan merugikan bagi pihak MBR. Masyarakat

kalangan mampu membeli rumah subsidi semata mata bukan untuk ditinggali

akan tetapi untuk dijadikan investasi yang menguntung bagi diri sendiri.

Pihak PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyebutkan, kredit rumah

subsidi tidak boleh di investasikan karena peruntukannya khusus bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).29 Upaya yang dilakukan oleh BTN

sendiri adalah dengan melakukan pengauditan setiap tahunnya agar rumah-

rumah subsidi tepat sasaran. Sedangkan PUPR, BPKP dan PPDPP Jambi

29 Beritasatu.com, Selasa 26 Juli 2016, 18:23 WIB

51

memiliki tugas khusus melakukan pengawasan terhadap rumah subsidi secara

ketat.

Kegiatan pemberian rumah bersubsidi dikembangkan setiap tahunnya guna

membantu masyarakat berekonomi rendah untuk memiliki tempat tinggal.

Kebutuhan akan rumah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia,

manusia membutuhkan rumah sebagai tempat untuk berlindung dari berbagai

ancaman, akan tetapi sebagian orang sangat sulit untuk memiliki tempat tinggal.

Oleh karenanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat berperan aktif

dalam mengatasi rumah subsidi yang tidak tepat sasaran agar dapat meringankan

beban MBR.

Mengutip dari cnbcindonesia.com, Direktur Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur PU dan Perumahan Kemen PUPR Eko Djoeli Heripurwanto.

“Realisasi pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, pemanfaatan rumah

tidak sesuai dengan ketentuan, serta pemantauan evaluasi belum optimal.

Untuk yang tidak tepat sasaran dan pemanfaatan rumah, kami lakukan

pemantauan sejak awal. Kita screening calon debitur agar ketat untuk

urusan ini supaya dia tepat sasaran” 30

Berbagai upaya ketat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan tersebut, selain melakukan pemantauan juga

dilakukan kerja sama pihak PLN untuk memantau arus listrik yang digunakan

oleh pemilik rumah subsidi, menghitung, menarik dan menyetorkan realisasi

atas Belanja SSB/SSM yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah.

30 cnbcindonesia.com, Ferry Sandi, CNBC Indonesia, 23 Juli 2020, 18:50 WIB.

52

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yaser Al Efra, Sekretaris Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

“dalam penyaluran rumah bersubsidi mereka sangat memperketat aturan

agar rumah tersebut tepat sasaran. Poin-poin penting dalam memperoleh

rumah bersubsidi harus memiliki:

1. Pengahasilan maksimal 4 Juta/bulan untuk rumah tapak dan 7 juta/bulan

untuk rumah susun.

2. Yang bersangkutan belum pernah memiliki rumah dan belum pernah

mendapatkan subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah.

3. Telah bekerja diperusahaan formal minimal satu tahun.

4. Memiliki NPWP, SPT, dan PPh.

5. Tidak mengalih tangankan rumah dalam waktu 5 tahun”31

Kegiatan pengembangan Big Data Hunian juga terus dilakukan

pemerintah dengan mengeluarkan aplikasi teknologi berbasis online seperti

aplikasi Sikasep dan SiKumbang. Sikasep bertujuan untuk mempermudah MBR

mendaftar hingga akhirnya setelah melalui berbagai proses verifikasi bisa

mendapatkan pembiayaan FLPP sekaligus melihat pilihan rumahnya.

Sedangkan aplikasi SiKumbang disediakan untuk kalangan pengembang untuk

menampilkan listing produk perumahan yang dipasarkannya. SiKumbang

menyajikan data hunian kepada masyarakat berupa peta hunian yang tersedian,

sedang dibangun dan sudah terjual yang disajukan dalam berbagai warna.

31 Wawancara dengan Bapak Yaser Al Efra, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat

danKawasan Permukiman Kota Jambi, Senin 26 Oktober 2020, 13:00 WIB.

53

Bukan hanya Sikasep dan SiKumbang, PPDPP juga meluncurkan aplikasi

Sistem Informasi Pemantauan Struktur (SiPetruk). Selain FLPP harus tepat

sasaran, rumah yang dibangun harus mendapat pengesahan dari Manajemen

Kontruksi (MK) yang melakukan pemantauan dan pengawasan.

Secara sistematik, rangkaian yang dikembangakan oleh PPDPP memiliki

empat pintu dalam pelaksanaannya. Pintu pertama, diakses langsung oleh MBR

melalui aplikasi Sikasep. Pintu kedua, pengembang yang menginput data hunian

melalui aplikasi SiKumbang. Disini pengembang bisa memasukkan berbagai

identitas warna, seperti warna kuning untuk stok rumah subsidi, warna merah

untuk rumah subsidi yang terjual, hitam untuk rumah komersial, putih masih

berupa kavling dan warna biru untuk yang telah di-booking. Pintu ketiga,

diperuntukkan bagi perbankan yang melakukan verifikasi dengan sistem host to

host dan pintu keempat untuk PPDPP yang memperoses pengajuan data MBR,

menyalurkan dana FLPP kepada bank penyalur, dan monitor pelaksanaannya.32

Dalam hal ini pemerintah telah berperan aktif untuk mengatasi segala

permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Peran

pemerintah dalam mengatasi ketidak efektivan pada rumah subsidi dapat dilihat

dengan upaya – upaya yang dilalukannya untuk mencegah terjadinya ketidak

tepat sasaran sehingga tujuan membantu MBR dapat terealisasikan dengan baik.

32 housingestate.id selasa 13 Oktober 2020

54

C. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah dalam Melakukan Pembangunan

Perumahan Subsidi

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mendorong

kelangsungan hidupnya, rumah adalah tempat untuk membangun keharmonisan

dalam keluarga dan berperan penting dalam membentuk karekter awal setiap

orang. Kebutuhan akan rumah terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan

perumahan baru semakin meningkat. Sementara itu, dari sisi penyedian, jumlah

rumah yang terbangun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan itu

sendiri.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang mengalami kesenjangan

antara rumah yang terbangun dan rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog),

kebutuhan rumah di Provinsi Jambi mencapai 12.000 unit pertahun. Angka

backlog nasional sebesar 11 juta unit rumah, sedangkan yang terjadi di Provinsi

Jambi sendiri sebesar 45 ribu, dari angka 45 ribu backlog tersebut, DPD REI

Jambi baru bisa memenuhi 40-50 persen.

Seperti yang diungkapkan oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI

Provinsi Jambi, Ramond Fauzan.

“Asumsi pertumbuhan penduduk 1,5 persen, maka kebutuhan akan

rumah baru yang harus dibangun mencapai 12.000 unit per tahun.”33

Disisi angka backlog yang semakin meningkat, tingginya angka

ketersedian rumah tidak layak huni merupakan masalah lain dari pembangunan

33 beritasatu.com

55

perumahan nasional. Permasalahan pembangunan perumahan di Provinsi Jambi

tidak jauh dengan permasalahan nasional, yaitu tingginya angka Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) dan kekurangan jumlah rumah.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kenaikan angka

backlog setiap tahunya. Dibutuhkan berbagai cara dan terobosan untuk

mengurangi masalah defisit perumahan. Pemerintah berupaya mewujudkan

percepatan penyedian hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi angka

backlog perumahan melalui Program Satu Juta Rumah. Pelaksanaan Program

Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa),

rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan

APBD. Sedangkan, rumah umum oleh pengembang yang disubsidi lewat APBN

melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)dan

subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka, serta rumah yang dibangun

pengembang tanpa subsidi.

Program Satu Juta Rumah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dengan kontribusi 20% dari target khusus untuk masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian pembangunan perumahan oleh

pengembang swasta melalui sekema subsidi untuk MBR sebanyak 30% dan

skema non-subsidi atau non-MBR sebanyak 50%. Capaian pembangunan rumah

dalam program ini didominasi oleh pembangunan rumah untuk MBR. Asumsi

setiap tahun tersedia 1 juta unit rumah, maka dibutuhkan waktu setidaknya 11

tahun untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang mencapai 11,4 juta

56

unit. Namun permasalahan, jumlah backlog setiap tahun akan terus meningkat

seiring bertambahnya jumlah keluarga baru yang belum memiliki rumah.

Realisasi pembangunan perumahan yang dibawah target tidak lepas dari

sejumlah tantangan yang dihadapi. Seperti, untuk menambah pasakokan rumah

layak huni terutama yang terjangkau oleh MBR, tantangannya adalah tingkat

keterjangkauan (affordability) MBR masih rendah baik membeli rumah dari

pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas

rumah yang tidak layak huni. Kemudian, ketersedian dana (availability) di mana

pola atau skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas. Dengan asumsi

harga rumah Rp 200 juta per unit, misalnya maka untuk memenuhi permintaan

1,46 juta rumah per tahun diperlukan pembiayaan perumahan sebesar Rp 292

triliun, yang merupakan jumlah anggaran yang tidak sedikit.

Dari sisi aksesibilitas, tantangannya adalah akses MBR ke sumber

pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit

kepemilikan rumah(KPR) masih terbatas. Persoalan keterbatasan lahan murah

untuk MBR juga menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Sangat sulit

mendapatkan lahan murah diperkotaan untuk perumahan, hal ini membuat

pengembang enggan untuk membangun hunian murah dikarenakan ketersedian

tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis semakin

langkah.

Perizinan termasuk tantangan besar bagi pemerintah untuk membangun

perumahan bersubsidi. Berbagai laporan diterima oleh Kejaksaan Agung dari

pengembang tentang permasalahan perizinan pembangunan rumah subsidi,

57

seperti telah mengajukan izin pembangunan rumah subsidi beberapa tahun tetapi

izin tidak dikeluarkan. Padahal hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat

program pembangunan rumah subsidi bagi MBR sudah diatur dalam banyak

peraturan.

Peraturan yang mengatur tentang perumahan subsidi yang dikeluarkan

pemerintah antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Pembangunan Perumahan MBR, Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pemberian Pengurangan atau Pembebasan BPHTB dan Retribusi IMB untuk

rumah MBR, dan termasuk Surat Edaran Kejagung RI tentang Pengamanan

Pembangunan Rumah MBR.

Direktur pengamanan pembangunan strategi, Indianto mengatakan:

“aturan sudah banyak sekali supaya diberi kemudahan perizinan untuk

pembangunan rumah MBR. Tetapi justru di daerah tidak dijalankan.

Makanya nanti setelah ada laporan dimana saja terjadi hambatan dari REI,

Kejagung akan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan,

penangkalan bahkan mungkin sanksi penindakan”34

Permasalahan perizinan masih menjadi hambatan utama yang terjadi hampir

di semua daerah. Lama waktu pengurusan perizinan dari awal hingga selesai

rata-rata mencapai waktu dua tahun. Selama ini hampir 90% pembangunan

rumah MBR menghadapi kendala. PP 64 Tahun 2016 yang menegaskan

pemberian kemudahan perizinan untuk rumah MBR sudah empat tahun berjalan,

34 finance.detik.com

58

namun hampir tidak ada daerah yang menerapkannya. Kesulitan dalam

mendapatkan izin untuk pembangunan perumahan pada setiap daerah

menghambat pemerintah untuk menjalankan programnya. Pada dasarnya

pemerintah membangun perumahan subsidi adalah untuk meringankan beban

MBR, dan untuk mengurangi permasalahan – permasalahan yang berkaitan

dengan tempat tinggal.

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas, maka pada bab akhir

ini dapat penulis Tarik kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria

Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan

Memperoleh Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang

berhak menerima KPR ialah masyarakat yang memenuhi kriteria-

kriteria yang telah ditetepkan, adapun kriteria tersebut ialah: a.memiliki

penghasilan maksimal 4 juta/bulan atau 7 juta/bulan untuk rumah susun,

b. belum pernah memiliki rumah dan bantuan subsidi rumah dari

pemerintah, c. memiliki NPWP, d. tidak mengalih tangankan rumah

dalam waktu 5 tahun. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi

dilapangan rumah subsidi yang terjual banyak yang tidak ditempati,

tetapi dijadikan ladang investasi, dan sebagian hanya di kosongkan, di

perumahan Mendalo Hill terdapat sebanyak 17 rumah yang telah

berpemilik akan tetapi hanya dibiarkan kosong.

2. Peran pemerintah dalam mengatasi pemberian rumah subsidi yang tidak

tepat sasara.

Sejauh ini pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah

pusat terus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan rumah subsidi

60

yang tidak tepat sasaran. Adapun yang dilakukan pemerintah dalam

menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya:

a. Memperketat aturan-aturan dalam penjualan rumah bersubsidi

agar terjual kepada MBR

b. Menguluarkan aplikasi-aplikasi online seperti Sikasep untuk

mempermudah MBR dalam mencari info tentang perumahan

subsiisdi, SiKumbang untuk pihak pengembang, dan SiPetruk.

Persyaratan-persyaratan dalam penjualan rumah bersubsidi terus

diperketat oleh pemerintah, hal ini dilakukan oleh pemerintah agar

rumah bersubsidi yang dibangun dapat membantu meringankan

beban MBR. Pemerintah berupaya menuntaskan pemasalahan yang

sudah melanggar Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Peruamahan dan Kawasan Permukiman dan Permen PUPR Nomor

10 tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah

dan Persyaratan Kemudahan Memperoleh Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah.

3. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah dalam Melakukan Pembangunan

Perumahan Subsidi.

Berbagai kendala dihadapi oleh pemerintah dalam

pembangunan rumah subsidi, mulai dari keterbatasan daya beli MBR

hingga kesulitan mendapatkan perizinan untuk membangun rumah

subsidi. Perizinan merupakan kesalahan untama yang dihadapi oleh

pemerintah dalam melakukan pembangunan. Berbagai peraturan telah

61

dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalah tersebut,

akan tetapi hingga saat ini belum menuai hasil yang baik.

Sejak diberlakukannya PP 64 Tahun 2016 yang menegaskan

pemberian kemudahan perizinan untuk rumah MBR hingga sudah

empat tahun berjalan, namun hampir tidak ada daerah yang

menerapkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran – saran dan rekomendasi dari

hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah

Diharapakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih

memperketat aturan dan menindak dengan tegas terhadap yang

menyalahgunakan perumahan subsidi guna memberikan efek jera kepada

pihak yang menyalahkan aturan agar permasalahan rumah subsidi yang

tidak tepat sasaran bisa sedikit demi sedikit dapat terkurangi.

2. Bagi pihak penyalur (developer)

Diharapkan kepada pihak penyalur agar lebih berhati-hati dan lebih evektif

dalam melakukan penjualan perumahan subsidi agar program pemerintah

tersebut tersalurkan dengan tepat dan dapat membantu masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

62

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti lain yang

memiliki judul penelitian yang sejenis, dan dapat menggunakan lebih

banyak sumber dan lebih menarik dari pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

A. Sumber Literatur

Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia (Sygma,

PPPA DQ)

Agustino,. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung

Al Ma’is, Prosedur Pengajuan KPR Bersubsidi di PT. Bank Tabungan Negara

TBK. Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang, D3 Perbankan Syariah,

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Buku

Seru: Yogyakarta.

Eddy Marek Leks, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Perumahan Rakyat, 2013.

Iskandara, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke-1 (Jakarta: Gaung

Persada,2009).

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan

Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Riant Nugroho. 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-

Manajemen Kebijakan. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Rudi Handoko dan Pandu Patriadi. 2005. Kajian Ekonomi dan Keuangan.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Jambi: Syariah Press,

2014).

Solichin Abdul Wahab, 2008. Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press.

B. Sumber Lain

beritasatu.com

Beritasatu.com, Selasa 26 Juli 2016, 18:23 WIB

Budi Hartono, Direktur PPDPP, 23 Mei 2017.

finance.detik.com

housingestate.id selasa 13 Oktober 2020

https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/190000865/sejarah-program

perumahan-rakyat-dari-zaman-sukarno-hingga-jokowi?page=all#page2

https://www.scribd.com/document/211341201/Analisis-Data-Penelitian-

Kualitatif-Model-Miles-Dan-Huberman, diakses tanggal 9 Mei 2019 pukul

20.30 wib.

Observasi Denga Masyarakat Perumahan Mendalo Hill, Tanggal 17 Februari 2020,

Jam 16 : 45 WIB

ppdpp.id, 23 Mei 2017.

Rahmat Sahit, Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Mile dan

Huberman.

Taufiqurakhman, 2014, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara

Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Wawancara dengan Bapak Yaser Al Efra, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Jambi, Senin 26 Oktober 2020, 13:00 WIB.



Dokumentasi

Gambar 1.1

Gambar 1.2

Gambar 1.3

CIRRICULUM VITAE

Nama : Zua Ario Priliansyah

Nim : SIP 162524

TTL : Tungkal Ulu, 23 Januari 1998

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : PT. Agrowiyana, RT 015, Desa Talang Makmur

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Ilmu Pemerintah

No HP : 081368634793

Riwayat Pendidikan

1. SD YPPAB, Kecamatan Tebing Tinggi, Tungkal Ulu

2. SMPN 4 Tungkal Ulu

3. SMKN 2 Tungkal Ulu

4. S.1 UIN STS Jambi

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI PERUMAHAN …

Documents

Transcript of KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI PERUMAHAN …