KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN …kebijakankesehatanindonesia.net/v13/images/2013/prof. Akmal...
Transcript of KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN …kebijakankesehatanindonesia.net/v13/images/2013/prof. Akmal...
1. Latar Belakang
2. Sistem Pembiayaan dalam SJSN
3. Contoh dari negara lain (US)
4. Kondisi Yang Diharapkan
5. Kesimpulan Rencana Tindak
Lanjut
Keterbatasan jumlah Dokter Spesialis, distribusi tidak merata berpengaruh pada SJSN mendatang
Hanya dilaksanakan di beberapa FK Univ. Negeri bekerjasama dengan RS Pendidikan tempat pendidikan terbatas
Biaya Pendidikan tinggi: Mandiri dan Bantuan Beasiswa Kemenkes melalui Program PDSBK
Polemik keberadaan Residen di RS: Membayar atau dibayar?
Mahasiswa Residen murni sebagai Peserta Didik di RS
bukan Staf RS, sehingga tidak termasuk dalam Sistem
Remunerasi RS walaupun melaksanakan tugas Pelayanan
dibawah Supervisor sbg DPJP
Jasa Medis diberikan RS kepada Para Staf Medis RS
pemberian insentif kepada Residen merupakan kebijakan
masing-masing SMF di RS Pendidikan tersebut tidak ada
Standar.
Pada SJSN diberlakukan Tarif INA CBG’s
Peserta Didik, dibebani Biaya Pendidikan dan besaran sesuai
ketentuan yang dituangkan dalam MoU masing2 FK dan RS
Pendidikan
1. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN,
2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
3. UU Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran, UU Nomor 36 tentang Kesehatan,
4. UU Nomor 44 tentang Rumah Sakit,
5. PP PBI No. 101/2012
6. Perpres JK No.12/2013
7. Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan
8. Surat Kep Menkes RI no. 440/MENKES/SK/XII/2012 Tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG)
9. Surat Keputusan Dirjen BUK no. HK.02.03/I/0253/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja National Casemix Center Tahun 2013
• Dalam SJSN akan diberlakukan Sistem
Pembiayaan Prospektif yaitu: sistim pembayaran
PPK atas pelayanan yang diberikan yang
pembayarannya telah ditentukan dan/atau
dihitung di depan sebelum pelayanan diberikan,
tanpa memerdulikan besarnya biaya riil yang
dikeluarkan PPK (Weeks,1979; Knights.W 1998)
• Contoh pembayaran prospektif case based
payment melalui sistem case mix, di Indonesia
dinamakan INA-CBG
Sistem Casemix adalah :
Pengelompokan diagnosis penyakit yang dikaitkan dengan biaya perawatan dan dimasukan ke dalam group-group
Ciri – ciri setiap group adalah : 1.Penyakit yang mempunyai Gejala Klinis yang sama 2.Pemakaian sumber daya yang sama (biaya
perawatan sama)
Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paket dimana pembayaran / biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan
meliputi :
a. Pelayanan Rawat Inap
Merupakan paket jasa pelayanan, prosedur/tindakan,
penggunaan alat, ruang perawatan, serta obat-obatan
dan bahan habis pakai yang diperlukan
b. Pelayanan Rawat Jalan
Merupakan paket jasa pelayanan kesehatan pasien rawat jalan sudah termasuk Jasa pelayanan, Pemeriksaan penunjang Prosedur/ tindakan, Obat-obatan yang dibawa pulang, Bahan habis pakai lainnya.
Tarif INA-CBG
Data Koding Data Kosting
Berbasis pada data rumah sakit
yang digunakan sebagai sampling
Tarif Casemix INA-CBG
= Hospital Base rate x Cost Weight x aF* *Adjustment factor (aF)
Dasar: Guidelines for Teaching Physicians, Intern and Residents (Department of Health and Human Services, US)
Di US, pembayaran terhadap residen dibedakan bila pelayanan yang diberikan kepada pasien berada di dalam lingkup program pendidikannya (yang mana ybs akan dibayar sebagai residen) dan di luar lingkup program pendidikannya (dibayar sesuai dengan lisensi / kompetensi terakhir yang dimiliki ybs)
‘Medicare’ sebagai badan pengelola asuransi di US mempunyai 2 mekanisme pembayaran tenaga medis di RS Pendidikan:
1. Bagi dokter Medicare Physician Fee Schedule (FPS)
2. Bagi intersip dan residen Direct Graduate Medical Education (DGME) dan Indirect Medical Education (IME)
Pelayanan dilakukan sepenuhnya oleh seorang dokter yang bukan residen
Dilakukan oleh residen saat dokter supervisor secara fisik hadir pada saat pelayanan diberikan
Dilakukan oleh residen di fasyankes primer, selama jenis pelayanan tersebut termasuk dalam lingkup program pendidikannya
Pembayaran diberikan oleh Medicare kepada rumah sakit pendidikan
RS Pendidikan memberikan gaji kepada para residen
Bila tidak dimungkinkan dalam hal regulasi penerimaan RS, mekanisme pembayaran menggunakan Medical Physician Fee Schedule sebagaimana tersebut di atas
Pelayanan yang diberikan adalah sepenuhnya di dalam kapasitas / kompetensi sebagai dokter umum, bukan residen
Pelayanan dilakukan di luar fasilitas RS Pendidikan
Pelayanan dilakukan di RS Pendidikan, yaitu di rawat jalan atau gawat darurat, akan tetapi jenis pelayanan tersebut sama sekali terpisah dari rangkaian wajib program pendidikannya
Pelayanan primer dilakukan di instalasi rawat jalan RS, tidak berlaku bila pelayanan dilakukan di klinik praktek pribadi di luar RS ataupun pada kunjungan rumah
Residen yang melakukan pelayanan tanpa kehadiran supervisor harus sudah melengkapi lebih dari 6 bulan program residensi tersebut
Satu orang supervisor maksimal hanya dapat membimbing 4 orang residen, untuk dapat mengajukan klaim ke Medicare
Kewajiban supervisor:
Tidak mempunyai tanggungjawab lain pada saat pelayanan dilakukan oleh residen
Mempunyai tanggungjawab medis primer terhadap pasien yang dirawat oleh residen tersebut
Memastikan pelayanan dilakukan dengan benar dan rasional
Mereview pelayanan yang telah diberikan residen
Mencatat review tersebut dan memberikan arahan lebih lanjut
• Pendidikan Spesialis mampu menghasilkan
Dr.Sp sesuai kebutuhan Pelayanan Spesialistik
di Fasyankes Sekunder dan Tersier
• Sebagaimana Residen di berbagai negara (AS
misalnya), Peserta Didik mendapat insentif /
gaji dari pekerjaannya, mendapat perlindungan
cukup.
• Dimungkinkan pemberian insentif/ remunerasi
oleh Pihak BPJS? “Peserta Didik sbg Staf
Sementara RS Pendidikan yg mempunyai hak
dan kewajiban”
4. KONDISI YANG DIHARAPKAN
5. KESIMPULAN
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
• Dalam menyongsong SJSN diperlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan spesialistik di Fasyakes Sekunder dan Tersier (baik jumlah dan distribusi)
• Sistem Pendidikan Kedokteran perlu dilakukan penataan ulang dengan melibatkan FK Swasta dan RS Pendidikan Swasta (dlm proses di RUU Dikdok)
• BPJS sebagai Pengelola Pembiayaan perlu mengkaji tentang pemberian insentif/ gaji bagi Residen karena pemberian remunerasi tidak bisa dilakukan oleh RS Pendidikan terkait ketentuan yang mengatur Sistem Keuangan Pemerintah