KEBIJAKAN PELAYANAN

KEDOKTERAN GIGI KELUARGA

Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Direktorat Bina Upaya

Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013

LATAR BELAKANG MASALAH

STATUS KESEHATAN GIGI Hasil riset kesehatan dasar tahun 2007; - Prevalensi masalah kesehatan gigi umur 45 – 54 thn sebesar 31,1 %, - Persentase rata-rata penduduk menerima perawatan utk penambalan/pencabutan bedah gigi sebesar 38,5 %, - Pemasangan gigi lepasan/tiruan sebesar 4,6 %, - Konseling perawatan/kebersihan gigi rata-rata sebesar 13,3 %. - Indek DMF-T menurut provinsi rata-rata kerusakan gigi penduduk sebanyak 5 buah gigi/orang, - Rata-rata gigi yg sudah dicabut sebanyak 4 gigi/orang.

Hanya 7,3 % masyarakat Indonesia yang dapat menyikat gigi dengan benar (sebagai bagian dari perilaku hidup

bersih dan sehat – indikator personal hygiene)

I

INTERPRETASI : a. RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMERIKSAN MASALAH GIGI DAN MULUT PADA TAHAP DINIb. INFRASTRUKTUR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TERBATAS, SEHINGGA PENUMPATAN LEBIH KECIL DARIPADA PENCABUTAN c. KONSEKUENSI PEMBIAYAAN KESEHATAN : BIAYA TINDAKAN PENCABUTAN LEBIH RINGAN DARIPADA PENAMBALAN YANG MEMERLUKAN BEBERAPA KALI KUNJUNGAN

Komponen D-T, M-T, F-T : Umur

0.6 0.7 0.9 1.4 1.20.2 0.3 0.42.9

17.0

0.10.10.00.00.00

5

10

15

20

'12 15 18 '35-44 '65+

Decayed Missing Filled

TIDAK NAMPAK PENUMPATAN; KERUSAKAN BERAKHIR DG PENCABUTAN

Penyakit periodontal merupakan penyakit gigi dan mulut ke dua terbanyak diderita masyarakat ± 70%, dan sebesar 4-5% penduduk menderita penyakit periodontal lanjut yang dapat menyebabkan gigi goyang dan lepas, salah satu faktor etiologinya adalah karang gigi dijumpai pada 46,2% penduduk

(SKRT, 2001) 

Global Goals for Oral Health 2020 (WHO,2003), meminimalkan dampak dari penyakit mulut dan kraniofasial upaya promotif

mengurangi dampak penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut.

The Sixtieth World Health Assembly (WHA-60,2007) Resolusi WHA 60.17 tentang Oral Health: action plan for promotion and integrated disease prevention.

 

Program kesehatan gigi dan mulut dengan strategi intervensi yang seragam untuk kebutuhan yang tidak seragam, penggunaan pendekatan teknologi yang mahal, dan gagal untuk mengatasi penentu utama penyakit.

Pilihan pengobatan individu tidak tersedia bagi kebanyakan orang dan sering tidak efektif sebagai strategi untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

Penyakit gigi-mulut merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting yang memerlukan kebijakan eksplisit. Salah satu strategi pelayanan kesehatan gigi-mulut di masa depan adalah pelayanan kedokteran gigi Keluarga.

Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi KeluargaNo.1415/Menkes/SK/X/2005Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Gigi

Keluarga No. 039/MENKES/SK/I/2007Modul Pelatihan Dokter Gigi Keluarga

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

UPAYA KES MASYARAKAT ( UKM ) UPAYA KES PERORANGAN ( UKP )

&

Pem PemSwasta /UKBM

Swasta

• Puskesmas• Pos2 Kes

• DinKes Kab/Kota• UPT

• DinKes Prov• Depkes• Institut2 Kes

•Puskesmas• Praktek 2 Nakes , Klinik• Apotik , Lab ,T. Obat , Optik dll

• Praktek Nakes Spes • RS C & B ~ RS Khusus, Apotik , Lab, Optik , T.Obat• Balai 2 Kes , dll .

• Praktek Nakes Spes Konsultan• RS B & A ~ RS Khusus• Apotek , Lab , Optik , Toko Obat• Pst 2 Unggulan Nas• Dll .

Strata 1

Strata 2

Strata 3

Sinergi

PUBLIC – PRIVATE MIX

M. Ahmad Djojosugito

ISU STRATEGIS

1. Pemerataan Sarana Dan Tenaga Kesgi2. Biaya Pelayanan Kesehatan Gigi Cenderung Naik

(Alat Canggih, Doctor Induce Demand, Jenis Therapy, Perilaku, Lingkungan)

3. Persepsi Sakit Konsumen Kesehatan Vs Provider 4. Kemkes pada saat ini sedang melakukan

reformasi dibidang kesehatan (health reform) :o Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (Kepmenkes

131/II/2004)

5. UU NO 40/2004, Ttg SJSN Dng JKN Sbg Salah Satu Komponen

6. UU NO. 29/2004 Ttg PRAKTEK KEDOKTERAN

PENGERTIAN

Pelayanan Dokgikel Adalah Suatu Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Secara Paripurna Yang Memusatkan Layanannya Kpd Setiap Individu Dalam Suatu Keluarga Binaan

Dokter Gigi Keluarga adalah dokter gigi yang

1. Mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berorientasi pada komunitas melalui unsur keluarga sebagai target utama dan bersifat pro aktif sebagai mitra

2. Melayani masyarakat melalui unit keluarga, yang berfungsi sebagai gate keeper.

- melakukan analisis kebutuhan, rencana perawatan

- melaksanakan pelayanan pada individu dan keluarga

sesuai dng lingkup kewenangan dokter gigi keluarga

dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif,

terpadu seimbang kuratif dan rehabilittatif, holistik dan

berkesinambungan.

Pergeseran Pardigma Yankes gigi

DOKTER GIGI Pragmented Cenderung Kuratif

bersifat pasif Tidak holistik Pendekatan sakit Individu Kompetensi dokter

gigi

DOKTER GIGI KELUARGA Paripurna Promotif ,preventif seimbang

dengan kuratif & rehabilitatif

Proaktif Holistik Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Kompetensi dokter gigi

keluarga Efisein dan efektif, dan jaga

mutu

Visi dan Misi

Visi Kemandirian dalam upaya pemeliharaan

kesehatan gigi dan tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut setinggi-tingginya yang tak terpisahkan dari kesehatan umum, terselenggara secara efisien, efektif dan adil, merata, bermutu mll pelayananan dokter gigi keluarga

Misi

Mendorong kemandirian dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut

Mengusahakan tersedianya pelayanan dokter gigi yang merata, bermutu dan terjangkau

Meningkatkan profesionalisme dokgikel dalam mengemban peran, tugas dan fungsinya

Meningkatkan kemitraan dengan profesi, institusi dan pihak ketiga terkait

KONSEP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA

PRINSIP PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA

1. Dokter Gigi kontak pertama (First contact) pertama ditemui pasien mas kesgilut di str I

2. Layanan bersifat pribadi (Personal Care) aspek sosekbud3. Pelayanan Paripurna (Comprehensive) Promprev, kuratif & rehab4. Paradigma sehat mandiri

menjaga kes5. Pelayanan Berkesinambungan

(Continuous care) hub. Jangka panjang6. Koordinasi dan kolaborasi

rujukan7. Family and community oriented

Bidang Garapan

Fase Siklus Hidup

•Janin•Balita•Remaja•Dewasa•Lansia

Masalah Keluarga

•Faktor risiko•Peny./ Kelainan gilut•Sikap / perilaku•Biaya / ekonomi•Lingkungan / Peer•Pendidikan

KOMPETENSI

Ciri Drg. Kelg.

•Holistik•Prom – Prev•Kontinu•Cost - effective•Penapisan•Efisiensi

Fase tumbuh kembang & masalah Kompetensi yg diperlukan

1. FASE JANIN :- tumbuh kembang - analisa diet / gizi ibu

- nutrisi - konseling

2. KANAK-KANAK : - masalah klinis pedodonsia - perubahan perilaku - kebiasaan buruk anak - tatalaksana pasien anak - awal masalah maloklusi - diagnosis dini & perawatan segera - identifikasi faktor2 risiko - orthodonsia preventif

3. IBU HAMIL : - gangguan hormonal - identifikasi faktor2 risiko - penyakit gilut - manajemen risiko - sikap perilaku kesgilut - manajemen perilaku - nutrisi / diet - komunikasi

Sambungan

4. BAPAK : - Penyakit sistemik

- penyakit gilut - intervensi klinis dewasa - merokok & stress - kontrol thd perokok - pembiayaan kesehatan kelg. - manajemen stress - pengambilan keputusan kelg. - manajemen faktor risiko - pengaturan dana kes. Kelg.

5. HUBUNGAN DOKTER-PASIEN : - rasa takut & cemas - manajemen takut & cemas - ketidakpuasan - komunikasi & edukasi - ketidakpercayaan - penataan klinik yg nyaman - persepsi biaya mahal

Fase tumbuh kembang & masalah Kompetensi yg diperlukan

Sambungan

Fase tumbuh kembang & masalah Kompetensi yg diperlukan

6. MANAJEMEN : - data kepenyakitan - manajemen data - pembiayaan - epid. klinis - data SDM - pembiayaan - data fasilitas & logistik - manajemen logistik - pengolahan limbah - manajemen SDM

- marketing - manajemen limbah - marketing

7. ETIKA & JURISPRUDENSI : - pelanggaran etik - prinsip dasar etika - malpraktik - hukum kedokteran - pelanggaran perjanjian pihak ke3 - kaitannya dgn UUPK - pelanggaran hukum

Services system

Primary Care

Secondary

Tertiary

Education system

Financing system

Structured

LEVEL OF DENTAL SERVICES

Equity, Equality, Affordable, Quality, Safe

‘Competen

cy Based’‘Managed

Care’/ SJSN

COMMUNITY

Community Health center/Family dentistry

Specialist dentist, Class B & C Hospital

Specialist dentist,Class A & B Hospital

Self care

Dokter gigi keluarga

gate-keeper ( Sistem Kesehatan Nasional ) pemberi pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama

Skema dokter gigi keluarga

managed-care, - pemberi pelayanan kesehatan (dokter gigi keluarga), - penjamin (pemerintah maupun lembaga asuransi) - penerima jasa pelayanan kesehatan (masyarakat).

KERANGKA BERPIKIR UC-Kesejahteraan

KESEJAH-TERAAN UMUM

TERCAPAI

POKOK-POKOK PERSOALAN:1. Belum semua

penduduk tercakup jadi peserta dan kurang sinkron dan terintegrasinya kepesertaan

2. Pengelolaan JK Belum Optimal

3. Belum semua Jamkes memenuhi kebutuhan medis

4. Belum konsisten visi-misi dan struktur kelembagaan

5. Lemahnya koordinasi dan monitoring

SJSN BIDANG

KESEHATAN BERJALAN OPTIMAL

• UUD 1945• PERATURAN PERUNDANGAN

PERKEMBANGAN

LINGKUNGAN STRATEGIS

RPJMN 2009-2014

DEKLARASI WHO TTG UC

JKNO WHA58 MEI

2005

PELUANG DAN KENDALA

KONDISIJAMINAN

KESEHATAN SAAT INI

JAMINAN KESEHATAN

YANG DIHARAPKA

N

Strategi & Upaya

PESERTA

Pasien

26

Wajib

Penerima upah

Pekerja dan

Pemberi Kerja

Non Penerima

Upah

Kelompok/Indivdiu/

Kel

PBIPemerinta

h

Iuran Peserta

Peserta dan Iuran

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

1. PBI Jaminan Kesehatan Fakir miskin dan orang tidak mampu

2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan

1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganyaa. PNSb. Anggota TNI dan Angota Polric. Pejabat Negara; d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negerie. pegawai swasta

2) Peserta yg tidak menerima upaha. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; danb. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan

3) Bukan Pekerja a. investor;b. Pemberi Kerja;c. penerima pensiun;d. Veteran;e. Perintis Kemerdekaan;

28

PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATANProvider

29

Ketersediaan Faskes

Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS

Dalam kondisi darurat pelayanan dapat

dilakukan pada faskes yang tidak bekerjasama

Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi diberikan (diatur melalui peraturan Menteri)

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40

A. Pelayanan kesehatan non spesialistik

1. administrasi pelayanan;

2. pelayanan promotif dan preventif;3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;

dan8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

B. Pelayanan promotif dan preventifa. penyuluhan kesehatan perorangan;b. imunisasi dasar;c. keluarga berencana; dand. skrining kesehatan.

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG DIJAMIN

1. rawat jalan yang meliputi:a) administrasi pelayanan;b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;c) tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;e) pelayanan alat kesehatan implan;f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;g) rehabilitasi medis;h) pelayanan darah;i) pelayanan kedokteran forensik; danj) pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan

2. rawat inap yang meliputi:a) perawatan inap non intensif; danb) perawatan inap di ruang intensif.c) pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN, YANG DIJAMIN

Perpres 12/2013 ttg JKN

Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 35 (Ketersediaan)Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatanPasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan)• Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi

persyaratan Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

• Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

• Kerja sama membuat perjanjian tertulis.• Persyaratan Faskes BPJS PERATURAN

MENTERI.Pasal 42 (Kinerja Faskes)• Memperhatikan mutu pelayanan • Orientasi aspek keamanan pasien • Efektifitas tindakan• Kesesuaian kebutuhan pasien • Efisiensi biaya

SELEKSI Faskes

(credentialing)

PENILAIAN KINERJA Faskes

(komponen utama

recredentialing)

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN MENURUT UU NO.40THN 2004

PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN “ KOMPREHENSIF”

OBAT dan BMHP

KENDALI MUTU

KENDALI BIAYA

PELAYANAN KESEHATAN SECARA BERJENJANG

Pasal. 22

Pelayanan Kesehatan Perseorangan

Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.( psl 53, UU No 36)

Pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style).( Pepres 72/2012 ttg SKN)

Kontak pertama individu atau keluarga ke sistem pelayanan kedokteran ( Deklarasi Alma Alta,1978)

Pasal 21. Pelayanan Tingkat Pertama : pelayanan kesehatan dasar

yang diberikan dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum dibalai/lembaga pelayanan kesehatan

2. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelayanan Tingkat Kedua : pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik

4. Pelayanan Tingkat Ketiga : pelayanan kesehatan sub spesialistik yangdilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik

Pelayanan Kesehatan PeroranganPermenkes 001/2012 tentang Sistem Rujukan

PELAYANAN KOMPREHENSIF

Pelayanan kedokteran yang mencakup ketiga tingkat pelayanan kedokteran ( primer,sekunder dan tersier)

Pelayanan kedokteran yang mencakup upaya mencegah penyakit yg meliputi pelayanan peningkatan derajat kesehatan (health promotion), pencegahan khusus (spesifik protection), diagnosis dini dan pengobatan (early diagnosis and promt treatment), pembatasan cacat (disabilty limitation), serta pemulihan kesehatan(rehabilitation). Level dan clark)

Diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan

PELAYANAN BERJENJANGPerMenkes 001/2012 BAB III Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.

(4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

Tersier

Sekunder

Primer

Gatekeeper

sebagai kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapis rujukan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Medik.

PELAYANAN BERJENJANG

Rujukan balik Rujukan

Dokter/Dokter Gigi di Klinik PuskesmasDokter/Dokter Gigi di Klinik PratamaDokter/Dokter Gigi Praktik Mandiri

Dokter/Dokter Gigi di Balai PengobatanDokter/Dokter Gigi di RS Pratama?

SIAPAKAH GATE KEEPER

Berhadapan dengan risiko keuangan

menerapkan pelbagai

pembatasan

Kepuasan Pasien

SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Kendali biaya Kendali Mutu

Pembayaran kapitasi

Kapitasi mengacu pada kata kapita. Biasa dikenal istilah ‘per kapita, per kepala’ Pembayaran kapitasi berarti pembayaran

berbasis hitungan per kepala (peserta JKN). Merupakan model cara bayar oleh pengelola

dana kepada pemberi pelayanan kesehatan untuk jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakannya dimana nilai biaya tidak dihitung berdasarkan jenis dan/ataupun jumlah pelayanan yg diberikan oleh pemberi layanan kesehatan melainkan ditentukan oleh jumlah pasien yang ditanggungnya

Transfers financial risks dari payer ke provider PPK dan Payer bekerjasama mengendalikan biaya Biaya pelayanan menjadi mudah dianggarkan

Tujuan pembayaran kapitasi

Agar BPJS dapat mengendalikan biaya yankes sekaligus menyederhanakan/ mempercepat pembayaran provider.

Agar dg mengetahui besar pembayaran jasa- nya dimuka, provider dpt menyusun strategi pelayanan efektif dg biaya terkendali; Jadi, provider terdorong menjaga peserta tetap sehat (kalau sakit meguras biaya kapitasi), hingga berfokus pd preventif-promotif.

Agar peserta memperoleh manfaat terjaga kesehatannya.

Ilustrasi ( Asumsi )Kapitasi

Dokter A dikontrak oleh BPJS untuk memberikan layanan kesehatan bagi 3000 peserta JKN. Dokter A dibayar kapitasi sebesar Rp. 10.000,-/org/bln

FFS

Dokter B dikontrak oleh BPJS untuk memberikan layanan kesehatan bagi peserta JKN. Dokter A dibayar kapitasi sebesar Rp. 75.000,-/visit/org

Selama Januari 2014, ada 360 peserta JKN yg sakit dan berkunjung ke dokter A“ Ya Alloh sehatkan semua peserta JKN, Saya harus rajin memberikan penyuluhan pola hidup sehat

Selama 25 hari praktik di bulan januari 2014 ada 14 pasien JKN yg sakit dan berkunjung ke dokter B. “ Ya Alloh mudahkan langkah pasien JKN berobat agar target 27 juta per bulan bisa dicapai pada bulan Pebruari

Alhamdulilah bulan Pebruari hanya ada 100 orang yg sakit, lumayan pendapatan bersih naik significant di banding januari 2014

Ternyata praktik pada bulan Pebruari hanya didatangani 100 pasien Terpaksa Ciciclan rumah tidak terbayar/nunggak. Tidak stabil pendapatan

KENDALI MUTU

Penerapan sistem kendali mutu pelayanan secara menyeluruh meliputi :

Pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan,

Memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan,

Pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.

Aspek keamanan pasien, Efektifitas tindakan, Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan

medis pasien

Terima Kasih…

Sifat dasar seorang dokter adalah melayani dan tidak patut mendahulukan materi diatas kebutuhan pasiennya. Jadilah dokter Bintang Lima