KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM Iqbal Ali Syahputra (1).pdf · PDF file...

Click here to load reader

  • date post

    31-May-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM Iqbal Ali Syahputra (1).pdf · PDF file...

  • KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM

    PENANGANAN TINDAK PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN

    TERORISME PADA BANK SYARIAH

    SKRIPSI MINOR

    Disusun Oleh:

    IQBAL ALI SYAHPUTRA

    NIM: 0504163188

    PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

    MEDAN

    2019

  • KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM

    PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN

    PENDANAAN TERORISME PADA BANK SYARIAH

    SKRIPSI MINOR

    Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk

    Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

    Dalam Ilmu Perbankkan Syariah

    Pada Program D-III Perbankan Syariah

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

    Disusun Oleh:

    IQBAL ALI SYAHPUTRA

    NIM: 0504163188

    PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

    MEDAN

    2019

  • IKHTISAR

    Penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam

    penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank

    Syariah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk

    mengetahui Bagaimana Kebijaka Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana

    Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    adalah Lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

    pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

    baik di Sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi,Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan,

    dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Dalam hal ini Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam

    peran Penanganannya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

    Pada Bank Syariah melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap LJK yang berada di bawah

    pengawasan OJK Khusunya dibidang Perbankan Syariah. Peran OJK Dalam Rezim APU-

    PPT Pada Perbankan yaitu Melakukan Identifikasi dan penilaian Risko TPPU dan

    menerapkan Program APU PPT Berdasarkan Risk Based Approach, Melakukan CDD dan

    EDD,Melakukan Pemantauan dan Pengkinian data stastistik atas rekening yang telah

    dilaporkan. Dalam Perannya OJK telah Melakukan Penyusunan Sectoral Risk Assesment

    (SRA) Sektor Jasa Keuangan Penyusunan SRA Guna Pencegahan Tindak Pidana Pencucian

    Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan Pelaku Perbnkan.

  • KATA PENGANTAR

    Bismillahirrahmanirrahim

    Alhamdullillah Wasyukurillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat

    Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya

    kepada kita semua. Pemberi karunia yang tiada tara kepada setiap makhluk-Nya. Serta

    memberikan petunjuk dan kelancaran dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

    Shalawat serta salam selalu tercurah kepada insan termulia, terkasih, Nabi junjungan

    kita Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa lentera di tengah kegelapan, pemberi syafaat

    kelak di hari kiamat.Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia Allah SWT akhirnya

    penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

    Dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah”.

    Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada

    Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

    Negeri Sumatera Utara. Kiranya dalam Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf tidak dapat

    menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi di

    D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, penulis

    mengucapkan terima kasih, utamanya kepada:

    1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.

    2. Dr. Andri Sooemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

    UIN Sumatera Utara.

    3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan DIII

    Perbankan Syariah

    4. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma,M.E.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah

    membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.

    5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan keluarga besar

    program D3 Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara dan seluruh dosen yang

    telah memberi ilmu dan membimbing hingga terciptanya karya ini.

    6. Orang Tua Bapak dan Ibu tercinta yang tulus memberikan bimbingan,

    motivasi, semangat dan tak henti-hentinya memanjatkan doa serta

    memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

  • 7. Teman-temanku D3 Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang telah

    memberikan masukan, kritik saran dan tak lupa memberikan semangat

    terimakasih untuk semuanya serta pihak pihak yang membantu dalam proses

    penyusunan Tugas Akhir ini.

    Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, menjadi

    amal jariyah dan ridho Allah SWT bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak

    kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan

    saran yang membangun dari semua pihak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga

    Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

    Medan, 19 Juni 2019

    Iqbal Ali Syahputra

    0504163188

  • DAFTAR ISI

    Halaman Judul………………………………………………………………………i

    Lembar Pengesahan Skripsi………………………………………………………..ii

    Lembar Persetujuan………………………………………………………………..iii

    Ikhtisar……………………………………………………………………………….iv

    Kata Pengantar……………………………………………………………………....v

    Daftar Isi……………………………………………………………………………...vi

    BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………….1

    A. Latar Belakang……………………………………………………………..….1

    B. Rumusan Masalah………………………………………………………..……4

    C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………..……4

    D. Metode Penelitian………………………………………………………..……5

    E. Sistematika Pembahasan………………………………………………..…….6

    BAB II LANDASAN TEORI………………………………………………………..8

    A. Otoritas Jasa Keuangan……………………………………………………….8

    1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan……………………………………….8

    2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan……………………………………12

    B. Tindak Pidana Pencucian Uang…………………………………………...…..14

    1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang…………………………….....14

    2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang………………………...….21

  • C. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme………………………………………….23

    1. Pengertian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme………………………….23

    2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme…………………........25

    D. Perbankan Syariah……………………………………………………………..27

    1. Pengertian Perbankan Syariah……………………………………………..27

    2. Dasar Hukum Bank Syariah……………………………………………….28

    BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN……………………………………30

    A. Sejarah Singkat Perusahaan…………………………………………………...30

    1. Visi dan Misi Perusahaan………………………………………………….30

    2. Tujuan Perusahaan………………………………………………………...31

    3. Struktur Kepegawaian…………………………………………………….32

    BAB IV HASIL PENELITIAN…………………………………………………….34

    A. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

    Pada Bank Syariah…………………………………………………………....34

    1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian

    Uang………………………………………………………………………34

    2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian

    Uang…………………………………………………………………..…..39

    3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang…………………...………………42

    4. Perkembangan Tindak Pidana Undang-Undang Tindak Pencucian

    Uang…........................................................................................................45

    B. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang Pada