KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM Iqbal Ali Syahputra (1).pdf · PDF file...
date post
31-May-2020Category
Documents
view
0download
0
Embed Size (px)
Transcript of KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM Iqbal Ali Syahputra (1).pdf · PDF file...
KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PENANGANAN TINDAK PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN
TERORISME PADA BANK SYARIAH
SKRIPSI MINOR
Disusun Oleh:
IQBAL ALI SYAHPUTRA
NIM: 0504163188
PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
PENDANAAN TERORISME PADA BANK SYARIAH
SKRIPSI MINOR
Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankkan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Disusun Oleh:
IQBAL ALI SYAHPUTRA
NIM: 0504163188
PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
IKHTISAR
Penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam
penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank
Syariah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk
mengetahui Bagaimana Kebijaka Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
adalah Lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
baik di Sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi,Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Dalam hal ini Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam
peran Penanganannya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pada Bank Syariah melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap LJK yang berada di bawah
pengawasan OJK Khusunya dibidang Perbankan Syariah. Peran OJK Dalam Rezim APU-
PPT Pada Perbankan yaitu Melakukan Identifikasi dan penilaian Risko TPPU dan
menerapkan Program APU PPT Berdasarkan Risk Based Approach, Melakukan CDD dan
EDD,Melakukan Pemantauan dan Pengkinian data stastistik atas rekening yang telah
dilaporkan. Dalam Perannya OJK telah Melakukan Penyusunan Sectoral Risk Assesment
(SRA) Sektor Jasa Keuangan Penyusunan SRA Guna Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan Pelaku Perbnkan.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdullillah Wasyukurillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat
Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya
kepada kita semua. Pemberi karunia yang tiada tara kepada setiap makhluk-Nya. Serta
memberikan petunjuk dan kelancaran dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada insan termulia, terkasih, Nabi junjungan
kita Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa lentera di tengah kegelapan, pemberi syafaat
kelak di hari kiamat.Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia Allah SWT akhirnya
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan
Dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah”.
Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada
Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara. Kiranya dalam Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf tidak dapat
menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi di
D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, penulis
mengucapkan terima kasih, utamanya kepada:
1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Dr. Andri Sooemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan DIII
Perbankan Syariah
4. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma,M.E.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah
membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan keluarga besar
program D3 Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara dan seluruh dosen yang
telah memberi ilmu dan membimbing hingga terciptanya karya ini.
6. Orang Tua Bapak dan Ibu tercinta yang tulus memberikan bimbingan,
motivasi, semangat dan tak henti-hentinya memanjatkan doa serta
memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
7. Teman-temanku D3 Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang telah
memberikan masukan, kritik saran dan tak lupa memberikan semangat
terimakasih untuk semuanya serta pihak pihak yang membantu dalam proses
penyusunan Tugas Akhir ini.
Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, menjadi
amal jariyah dan ridho Allah SWT bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan
saran yang membangun dari semua pihak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga
Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Medan, 19 Juni 2019
Iqbal Ali Syahputra
0504163188
DAFTAR ISI
Halaman Judul………………………………………………………………………i
Lembar Pengesahan Skripsi………………………………………………………..ii
Lembar Persetujuan………………………………………………………………..iii
Ikhtisar……………………………………………………………………………….iv
Kata Pengantar……………………………………………………………………....v
Daftar Isi……………………………………………………………………………...vi
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………….1
A. Latar Belakang……………………………………………………………..….1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………..……4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………..……4
D. Metode Penelitian………………………………………………………..……5
E. Sistematika Pembahasan………………………………………………..…….6
BAB II LANDASAN TEORI………………………………………………………..8
A. Otoritas Jasa Keuangan……………………………………………………….8
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan……………………………………….8
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan……………………………………12
B. Tindak Pidana Pencucian Uang…………………………………………...…..14
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang…………………………….....14
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang………………………...….21
C. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme………………………………………….23
1. Pengertian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme………………………….23
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme…………………........25
D. Perbankan Syariah……………………………………………………………..27
1. Pengertian Perbankan Syariah……………………………………………..27
2. Dasar Hukum Bank Syariah……………………………………………….28
BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN……………………………………30
A. Sejarah Singkat Perusahaan…………………………………………………...30
1. Visi dan Misi Perusahaan………………………………………………….30
2. Tujuan Perusahaan………………………………………………………...31
3. Struktur Kepegawaian…………………………………………………….32
BAB IV HASIL PENELITIAN…………………………………………………….34
A. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada Bank Syariah…………………………………………………………....34
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian
Uang………………………………………………………………………34
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian
Uang…………………………………………………………………..…..39
3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang…………………...………………42
4. Perkembangan Tindak Pidana Undang-Undang Tindak Pencucian
Uang…........................................................................................................45
B. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang Pada