KEBIJAKAN OPERASIONAL DIREKTORAT JENDERAL …€¦ · · 2015-07-09Koordinasi dan sinkronisasi...
Transcript of KEBIJAKAN OPERASIONAL DIREKTORAT JENDERAL …€¦ · · 2015-07-09Koordinasi dan sinkronisasi...
KEBIJAKAN OPERASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015
DISAMPAIKAN OLEH:
PENANGGUNG
JAWAB PROGRAM PLANOLOGI DAN TATA
LINGKUNGAN
JAKARTA, 22 MEI 2015
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan
(Blok I Lt 7)
Direktur Rencana,
Penggunaan Dan
Pembentukan
Wilayah
Pengelolan Hutan
(Blok VII Lt 5)
Direktur
Inventarisasi Dan
Pemantauan
Sumberdaya
Hutan
(Blok I Lt 7)
Direktur
Pengukuhan Dan
Penatagunaan
Kawasan Hutan
(Blok I Lt 7)
Direktur
Pencegahan
Dampak
Lingkungan
Kebijakan Wilayah
Dan Sektor
(Blok I Lt 2)
Direktur
Pencegahan
Dampak
Lingkungan
Usaha Dan
Kegiatan
(Blok VII Lt 5)
Sekretaris Ditjen
(Blok I Lt 7)
22 Unit Pelaksana Teknis: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Di 22 Ibu Kota Provinsi
Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan di bidang :
a. Pemantapan kawasan hutan
b. Penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
MENYELENGGARAKAN
Pelaksanaan kebijakan
Perumusan kebijakan
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan
Penyusunan norma, standar , prosedur dan
kriteria
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri
Pelaksanaan administrasi Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan.
DIBIDANG
Rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan
Inventarisasi dan pemantauan sumber
daya hutan
Rencana kawasan hutan
Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan
hutan
Pengalokasian manfaat SDH
Kajian lingkungan hidup strategis
Kajian dampak lingkungan.
Fungsi :
KONDISI YANG HENDAK DICAPAI 2015 -2019
1. Penetapan kawasan hutan selesai 100%. 2. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan
hutan ( FASOS, FASUM dan Pemukiman). 3. Sistem data dan informasi SDH dan LH mendukung KPH di 34
Provinsi 4. Optimalisasi penggunaan kawasan hutan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan dan kemandirian energi, serta keberlanjutan ketersediaan air.
5. Terwujudnya penyediaan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan untuk akses masyarakat sebagai ruang kelola bersama.
6. Seluruh RPJM mengacu pada RPPLH.
RENCANA AKSI
1. Percepatan pengukuhan kawasan hutan dari 62,3% menjadi :
• 65% pada akhir 2015
• 75% pada akhir 2016
• 85% pada akhir 2017
• 90% pada akhir 2018
• 100% pada akhir 2019
2. Bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim IP4T melakukan
inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, khususnya FASOS, FASUM dan
Pemukiman)
3. Penyempurnaan sistem data dan informasi SDH dan LH sampai dengan
tingkat UPT di daerah
4. Rekonstruksi kebijakan tentang penggunaan kawasan hutan khususnya, untuk
kepentingan umum terbatas yang dibiayai APBN dan APBD
5. Rekonstruksi semua PP dan Permen LHK terkait dengan pembagian urusan
pemerintahan konkuren sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA
6. Inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk
program TORA +_ 4,1 Juta Hektar dan 12,7 Juta Hektar untuk akses
masyarakat sebagai ruang kelola bersama (tetap sebagai kawasan hutan)
7. Sosialisasi RPPLH dilingkup Kemen LHK dan Pemerintah Daerah
(RPJMN 2015-2019 , Perpres No. 2/2015 tanggal 8 Januari 2015)
PROGRAM
Planologi dan Tata Lingkungan
KEGIATAN PRIORITAS 1. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan
hutan
2. Inventarisasi dan Pemantauan SDH
3. Penggunaan Kawasan Hutan
4. Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH
5. Instrumentasi dan Analisis Lingkungan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
7. Pemantapan Kawasan Hutan
Tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019
dan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019.
5
No Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target 2015
1 Pengukuhan dan
Penatagunaan
Kawasan Hutan
Terselesaikannya Penetapan
seluruh Kawasan Hutan
Persentase Kawasan Hutan
yang ditetapkan
65%
Seluruh Permohonan
Perubahan Fungsi/Peruntukan
Kawasan Hutan Secara Parsial
dapat diselesaikan
100%
2 Kegiatan
inventarisasi dan
Pemantauan
Sumber Daya
Hutan
Data dan informasi SDH yang
terbarukan di seluruh KPH
Jumlah KPH yang telah memiliki
Data dan Informasi Potensi
Sumber Daya Hutan
258 KPH
Tersedia dan terbarukannya
data dan informasi sumber
daya alam dan lingkungan
hidup
Jumlah penetapan indikasi daya
dukung dan daya tampung LH
berdasarkan ekoregion
7
Penetapan
Lokasi/area/kawasan yang
tersedia valuasi ekonomi SDA
LH nya
5 Lokasi
Status Lingkungan Hidup
Indonesia (SLHI) tersedia tiap
tahun
1 SLHI
3 Kegiatan
penggunaan
Kawasan Hutan
Penggunaan Kawasan Hutan
dalam Rangka Meningkatkan
Ketahanan Pangan, Energi,
dan Air
Seluruh permohonan
penggunaan kawasan hutan
selesai 100%
100 %
No Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target
2015
4 Perencanaan
Pengelolaan SDA
dan LH serta KPH
Tertatanya pelestarian dan
pemanfaatan SDA dan LH
yang berkelanjutan
Jumlah RPPLH Nasional yang
tersusun, diterapkan dan menjadi
acuan pemerintah
1 RPPLH
Nasional
Jumlah RPPLH Provinsi yang
tersusun, diterapkan dan menjadi
acuan pemerintah daerah
7 RPPLH
Provinsi
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang
tersusun, diterapkan dan menjadi
acuan pemerintah daerah
-
Pembentukan 459 unit KPH
serta Penataan Ruang
Wilayah 34 Propinsi
Jumlah provinsi yang memiliki
Peta Arahan Pemanfaatan yang
terupdate setiap tahun,
34 Prov.
Jumlah KPH yang memiliki Peta
Penetapan dan Kelembagaan
KPH
109 KPH
Seluruh KPH terintegrasi dalam
RKTN, RKTP dan RKTK
258 KPH
Seluruh KPH terintegrasi dalam
RTRWN, RTRWP dan RTRWK
258 KPH
No Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target
2015
5 Kegiatan
Instrumentasi dan
Analisis Lingkungan
Terlaksananya analisis
lingkungan bagi semua
RTRW, RPJP, RPJMN dan
KRP Prioritas serta Rencana
Kegiatan
Jumlah KLHS yang terjamin
kualitasnya berbasis DD DT
sebanyak 100 KLHS per tahun
100 KLHS
Jumlah KLHS yang tereview
kelayakannya sebanyak 100
KLHS per tahun
100 KLHS
Seluruh permohonan penilaian
dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL)
selesai 100%
100 %
Persentase pelaksanaan
dukungan pengambilan
keputusan kelayakan
lingkungan hidup
100 %
Jumlah Kabupaten/Kota
memiliki KPA teregistrasi
50 Kab/Kota
6 Dukungan
Manajemen dan
Pelakasanaan
Tugas lainnya
Tata kelola pemerintahan
yang baik di lingkungan
Ditjen Planologi sesuai
kerangka reformasi birokrasi
Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) A (78 point)
71 Poin
7 Pemantapan
Kawasan Hutan
Penyiapan Prakondisi
Pembangunan Kehutanan
melalui Pemantapan
Kawasan Hutan
Penataan Batas Kawasan
Hutan
6000 Km
Jumlah KPH yang memiliki
Rencana Pengelolaan
109 KPH
Jumlah kluster yang telah
dinventarisasi Sumber Daya
Hutan-nya
330 Klaster
KOMPOSISI ANGGARAN TA. 2015 PER JENIS BELANJA
NO JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN
(X RP.1000) PROSENTASE
1 Belanja Pegawai 149.318.890 29,24%
2 Belanja Barang Operasional 35.107.477 6,87%
3 Belanja Barang Non Operasional 284.700.734 55,76%
4 Belanja Modal 41.389.196 8,13%
JUMLAH 510.525.297 100%
NO SATUAN KERJA JUMLAH ANGGARAN
(X RP.1000) PROSENTASE
1 SATKER PUSAT 184.006.457 36,04%
2 SATKER PUSAT DI DAERAH
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN 326.518.840 63,96%
JUMLAH 510.525.297 100,00%
KOMPOSISI ANGGARAN TA. 2015 (PUSAT/DAERAH)
KOMPOSISI ANGGARAN TA. 2015 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN (Rp. 510.525.297.000)
NO OUTPUT KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN
(X Rp.1000) PROSENTASE
1 Penataan Batas Kawasan Hutan 81.459.270 24,96%
2 Fasilitasi Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan KPH 65.072.825 19,95%
3 Enumerasi dan Re-Enumerasi 25.190.069 7,71%
4 Belanja Pegawai 95.518.233 29,25%
5 Belanja Operasional 26.284.541 8,04%
6 Gedung Bangunan (5 BPKH baru) 24.832.656* 7,60%
7 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8.161246 2,49%
Jumlah 326.518.840 100%
KOMPOSISI ANGGARAN TA.2015 DI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
No. Satker
PAGU Realisasi Keuangan Real. Fisik (%) APBN-P Rp %
TOTAL 510,525,297,000 45,304,531,696 8.87 10.16
A. PUSAT : 184,006,457,000 13,289,405,397 7.22 7.86
B. UPT 326,518,840,000 32,015,126,299 9.80 11.45
Catatan :
Gaji dan Tukin untuk pegawai Eks- KLH di Setjen KLHK
No. Satker PAGU Realisasi Keuangan Real. Fisik
(%) APBN-P Rp %
A. PUSAT : 184,006,457,000 13,289,405,397 7.22 7.86
1 Setditjen Planologi Kehutanan*)
182,790,383,000 12,153,239,326 6.65 7.25
2 Dit. Perencanaan KH 161,367,000 161,355,001 99.99 100.00
3 Dit. Pengukuhan, PTKH 588,538,000 508,848,000 86.46 100.00
4 Dit. Inventarisasi & PSDH 146,080,000 145,972,802 99.93 100.00
5 Dit. Penggunaan KH 155,741,000 155,642,268 99.94 100.00
6 Dit. Wilayah PPAPKH 164,348,000 164,348,000 100.00 100.00
- DIPA APBNP 2015 pada satker Setditjen Planologi masih berjalan dan DIPA pada satker lainnya sudah berakhir
*) Termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan Instrumentasi dan Analisis Lingkungan (2 Direktorat Pencegahan
Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dit PDLK Usaha dan Kegiatan).
No. Satker
PAGU Realisasi Keuangan Real. Fisik
(%) APBN-P Rp %
B. UPT 326,518,840,000 32,015,126,299 9.80 11.45
1 BPKH Wil. I Medan 19,889,747,000 2,170,617,457 10.91 10.91
2 BPKH Wil. II Palembang 15,629,007,000 1,870,690,000 11.97 19.04
3 BPKH Wil. III Pontianak 16,526,302,000 1,779,086,492 10.77 12.09
4 BPKH Wil. IV Samarinda 17,745,963,000 1,374,916,586 7.75 8.35
5 BPKH Wil. V Banjarbaru 14,371,948,000 2,044,650,118 14.23 14.41
6 BPKH Wil. VI Manado 17,803,477,000 1,868,375,401 10.49 10.56
7 BPKH Wil. VII Makassar 15,018,531,000 2,213,684,071 14.74 14.54
8 BPKH Wil. VIII Denpasar 13,776,895,000 1,739,533,465 12.63 12.63
9 BPKH Wil. IX Ambon 15,687,781,000 1,424,614,631 9.08 10.21
10 BPKH Wil. X Jayapura 15,837,773,000 1,463,216,687 9.24 9.24
11 BPKH Wil. XI Yogyakarta 13,136,486,000 2,020,388,226 15.38 15.40
12 BPKH Wil. XII Tanj.Pinang 12,453,852,000 991,363,972 7.96 9.56
13 BPKH Wil. XIII Pang.Pinang 10,919,962,000 937,007,268 8.58 8.58
14 BPKH Wil. XIV Kupang 13,865,339,000 1,216,433,565 8.77 10.77
15 BPKH Wil. XV Gorontalo 10,297,687,000 1,065,299,400 10.35 10.45
16 BPKH Wil. XVI Palu 13,464,641,000 2,139,000,147 15.89 17.76
17 BPKH Wil. XVII Manokwari 15,215,686,000 1,612,644,556 10.60 10.78
18 BPKH Wil. XVIII Banda Aceh 13,773,130,000 534,206,487 3.88 4.01
19 BPKH Wil. XIX Pekanbaru 16,981,723,000 804,765,795 4.74 7.09
20 BPKH Wil. XX Bandar Lampung 16,141,430,000 813,514,187 5.04 5.04
21 BPKH Wil. XXI Palangkaraya 12,637,354,000 788,766,498 6.24 22.67
22 BPKH Wil. XXII Kendari 15,344,126,000 1,142,351,290 7.44 10.72
HAMBATAN A. Kebijakan Keuangan
• Penggunaan anggaran dibatasi hanya pada komponen 001 sesuai Surat Menteri Keuangan No
S.762/MK.02/2014 Tgl 14 November 2014.
• Penggunaan anggaran dibatasi hanya pada komponen Belanja Pegawai (001) & Operasional
Perkantoran (002) sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kemenhut No ND. 1310/II-REN/2014
Tgl 17 Desember 2014.
• Penggunaan anggaran dibatasi hanya pada komponen Belanja Pegawai (001) & Operasional
Perkantoran (002) sesuai Surat Menteri Keuangan No S.162/MK.02/2015 Tgl 9 Maret 2015.
B. Mekanisme Keuangan
• Satker Kementerian Lingkungan Hidup (427938) saldo UP/TUP nya belum nihil pada tahun 2014
dan 2015 sesuai surat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DKI Jakarta No
S.1831/WPB.12/2015 Tgl 13 Mei 2015 sehingga UP ditolak.
• Pada Tgl. 12 Mei 2015 dilakukan rapat koordinasi antara Kemen LHK, Ditjen Perbendaharaan,
Ditjen Anggaran, KPPN VII dan KPPN III. Pada rapat tersebut disampaikan oleh KPPN III bahwa
rekonsiliasi Lingkup KLH telah tuntas, dan KPPN VII akan memproses UP.
• Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk bulan April 2015 ada yang baru dikeluarkan KPPN VII
pada tanggal 19 Mei 2015, karena ada masalah pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN), sehingga UP ditunda lagi.
• Pada Rekonsiliasi PNBP PKH terdapat selisih antara data penerimaan pada Kementerian
Keuangan dengan bukti penerimaan (Surat Setoran Bukan Pajak). Penerimaan lebih besar
daripada bukti penerimaan (SSBP) dikarenakan adanya jeda waktu penyerahan bukti SSBP
Wajib Bayar kepada Kemen LHK. Hal ini terjadi karena sistem online Pembayaran PNBP
(Simponi) masih boleh dilakukan secara manual oleh Kemenkeu.
1. Masih terdapat ketidakselarasan antara nomenklatur kelembagaan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan Nomenklatur kegiatan Pada RPJMN 2015-2019 yaitu Instrumentasi dan Analisis Lingkungan.
2. Tindak lanjut dari permasalahan butir 1, Deputi I LH telah mengusulkan revisi RPJMN 2015-2019 melalui Penanggung Jawab Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
3. Belum ada pengaturan pelimpahan personil, peralatan dan dokumen sesuai struktur organisasi yang baru, baik dalam internal Unit Eselon I maupun lintas Eselon I.
Dengan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian LH, apakah diperlukan Keppres baru untuk pencairan tunjangan kinerja? Hal ini dikarenakan: 1. Perbedaan nomenklatur Keppres Tunkin
sebagai dasar pembayaran. 2. Adanya perbedaan tunjangan kinerja
antara personil yang berasal dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian LH sesuai dengan Keppres tunjangan kinerja masing-masing.
ARAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA.2015 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
A. PERENCANAAN KEGIATAN
1. Seluruh SATKER (KPA) segera menyampaikan Rencana Kerja
Pelaksanaan (RKP) APBN-P TA. 2015.
2. Penyusunan Organisasi Perbendaharaan.
3. Penyusunan Pokja ULP.
4. Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme LS.
5. Pengadaan Barang dan Jasa :
• Rencana Umum Pengadaan (RUP) disusun.
• Pengadaan yang melalui E-Katalog secepatnya diproses.
• Pengadaan langsung melalui E-Pengadaan Langsung secepatnya
diproses. • Revisi yang terkait pengadaan barang/jasa secepatnya diproses.
1. Setiap SATKER (KPA) membagi habis kegiatan dalam RKP TA.2015.
2. Minggu pertama setiap bulan mengagendakan pertemuan rutin antara KPA, PPK, Bendahara, Penguji dan pelaksana teknis untuk tertib administrasi keuangan.
3. Kepala Satker (KPA) lebih proaktif berkoordinasi dengan KPPN/Kanwil DJPB setempat dalam penyelesaian laporan keuangan penutup dan kelancaran pelaksanaan anggaran.
4. Perubahan/revisi substansi kegiatan pada DIPA yang menjadi kewenangan KPA Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus memperoleh persetujuan Penanggung Jawab PROGRAM Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
5. Kepada Kepala Satker yang dilikuidasi diminta segera menyusun Laporan Keuangan Likuidasi termasuk aset BMN.
Harus sesuai dengan prinsip2 pertanggungjawaban anggaran yaitu : Rechmategheid, Wetmategheid, Doelmategheid dan Logis
B. PENGELOLAAN KEGIATAN
C. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
No RENJA DIPA/KEGIATAN
1. Renja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2015 Sesuai Perdirjen Nomor : P. 7/VII-SET/2014 Tanggal : 17 Desember 2014
DIPA APBN 2015 (Januari s.d. April 2015)
1. Pengukuhan dan Tenurial kawasan hutan
2. Inventarisasi dan Pemantauan SDH
3. Pembangunan Wilayah Pengelolaan hutan
4. Penyusunan Rencana Makro kawasan hutan
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
7. Pemantapan Kawasan Hutan (6.000 Km, 109 KPH, 330 Klater)
2. Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 Belum ada Perdirjen
DIPA APBN-P 2015 ( April s.d. Desember 2015)
1. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
2. Inventarisasi dan Pemantauan SDH
3. Penggunaan Kawasan Hutan
4. Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH
5. Instrumentasi dan Analisis Lingkungan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
7. Pemantapan Kawasan Hutan(6.510,45 Km, 99 KPH, 330 Klater)
*) SKB (Standar Kegiatan dan Biaya) Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015
Sesuai Perdirjen Nomor : P.8 /VII-SET/2014 Tanggal 17 Desember 2014
*) APBN-P Tahun 2015 Telah disusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Target : Waktu dan
Biaya)
RENJA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015