KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DI NEGARA AGRARISOptimalisasi Fungsi Intermediasi Perbankan pada Sektor Pertanian di Jawa TengahSiswanto, SEEmail: sistop_0274@yahoo.comABSTRACTContribution of the agricultural sector in Indonesia plays a very important role in the Indonesian economy. In the agricultural sector, food crops contribute significantly to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Central Java Province. Crisis due to depreciation of the rupiah against the dollar did not make this sector sinks. On the other side of bank intermediation is not friendly to the agricultural sector because of the nature of prudential bank.This study aims to conduct an analysis of macro-prudential policy intermediation in accordance with the needs of the economy in Central Java. Based on the analysis of efficiency and return to scale, trying to get an overview about the realization of bank credit and labor to increase the role of the agricultural sector contribution to GRDP.From the results of this study suggested that the credit policy is in accordance with the economy with low interest easy loans for easy access of farmers to increase farmers' income and expenditure and increase the contribution of agriculture to GRDP. Extending credit to the agricultural sector, adding streamlined the agricultural sector's contribution to GRDP.Keywords: agriculture, banking intermediation, GRDPLatar BelakangIndonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumberdaya alam, terutama dari hasil pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor penting sebagai penyedia input bagi sektor lain, sehingga sektor pertanian dikatakan berpengaruh dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka Indonesia mulai mencanangkan masa depan menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian akan semakin kuat sebagai sektor basis1.Sektor ini khususnya sektor tanaman pangan merupakan sektor yang kurang mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada ketidakberdayaan. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya2.Di tengah krisis dan ketidakpedulian baik pemerintah maupun stakeholder sektor pertanian ternyata mampu tegar di tengah badai krisis, setidaknya dapat dilihat pada badai krisis tahun 1997-1998. Kehidupan petani tetap kokoh meskipun serba kekurangan. Terpaan krisis justru mampu mengangkat taraf hidup sebagian mereka.Anonim, Institut Pertanian Bogor, 2012Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia, 2009William D. Sunderlin dkk, 2000Berikut adalah beberapa argumentasi mengenai mengapa bidang pertanian mampu bertahan bahkan dapat menjadi penopang perekonomian disaat krisis. Pertama, adanya kemungkinan peningkatan penghasilan yang tinggi dari ekspor yang disebabkan oleh depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika dan oleh relatif rendahnya biaya produksi pertanian. Kedua, pertanian banyak menyerap tenaga kerja dan sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran di saat pemerintah merasa bahwa memelihara kondisi pemerintahan yang stabil merupakan prioritas strategi utama. Ketiga, sama pentingnya dalam upaya pemerintah untuk memelihara kestabilan, pertanian menyediakan pasokan komoditi kebutuhan dasar. Keempat, produksi tanaman pertanian domestik yang jika tidak dihasilkan sendiri harus diimpor tidak hanya mengurangi pengangguran dan memasok kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan kebebasan penggunaan cadangan mata uang asing yang langka untuk dipakai bagi keperluan lainnya. Untuk berbagai alasan yang disebutkan di sini, sektor pertanian tampaknya lebih baik dibandingkan perekonomian secara keseluruhan. Di banyak negara kontribusi relatif sektor pertanian cenderung menurun seiring dengan perkembangan ekonomi yang cepat, dan cenderung meningkat dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi3. Bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan baik funding maupun financing atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, bank di sebut-sebut sebagai biang keladi krisis karena banyaknya kelemahan sistemik. Mulai dari stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan berjangka waktu pendek dan beratnya persyaratan yang menciptakan ketidakstabilan. Pinjaman luar negeri berupa dollar yang kemudian di salurkan dalam bentuk rupiah memicu krisis saat rupiah terdepresiasi terhadap dollar. Sedangkan di sisi lain pemerintah pada saat itu belum memiliki sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif terhadap hutang luar negeri sektor swasta di Indonesia4. Ginanjar kartasasmitaBank dalam upaya menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) setidaknya ada 3 jenis kredit, Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit jangka pendek, yaitu kurang atau sama dengan satu tahun jatuh temponya. Digunakan dalam rekening koran (biasa disebut kredit dalam rekening koran) untuk tujuan membiayai operasional usaha yaitu pengadaan- pembelian bahan baku dan pendukungnya sertabiaya operasional lainnya. Kredit Investasi (KI) adalah merupakan kredit Bank jangka panjang (artinya : lebih dari satu tahun saat jatuh tempo). Dipergunakan untuk membiayai pengadaan fix asset (pendukung operasional usaha); proyek; trial RND yang pembebanannya di accrued (di distribusikan) dalam lebih dari satu tahun. Kredit Konsumsi (KK) Kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.. Dari ketiga jenis kredit tersebut khususnya KMK menunjukkan belum singkronnya kebijakan moneter dengan sektor riil khususnya pada sektor pertanian. 4. Ginandjar Kartasasmita, 2002Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia5.Menurut Arsitektur Perbankan Indonesia (2006), Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable, tingkat profitabilitas pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang sustainable. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aktiva produktif bank-bank. Berbagai permasalahan yang ada mengenai peran perbankan sebagai lembaga intermediasi Kegiatan menghimpun dan menyalurkan kredit ini hendaknya dilakukan secara optimal oleh bank, seperti kita ketahui suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bahwa hendaknya posisis Loans Deposit Ratio (LDR) antara 78%- 100 % ( kebijakan BI 1 Maret 2011).Kebijakan Bank Indonesia yang mengatur LDR secara umum dalam pelaksanaan kepatuhan sudah tidak menjadi masalah pada perbankkan di Indonesia. Masalah yang ada justru kesesuaian antara penyaluran kredit dengan kebutuhan perekonomian belum menunjukkan dukungan yang memadai bagi sektor pertanian. Padahal pertanian masih merupakan sektor primer bagi perekonomian nasional, hal tersebut dapat di lihat pada kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang menduduki peringkat 2 di bawah industri pengolahan sebesar 14,44% pada tahun 2012. Disisi lain jumlah penyaluran KMK bank umum pada tahun yang sama pada sektor pertanian sebesar 5,26%. Jawa tengah merupakan provinsi yang salah satu penopang struktur perekonomiannya adalah sektor pertanian hal tersebut terlihat dari distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama di Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian memberikan peranan sebesar 71,9 persen tahun 2012. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi terbesar yaitu 32,8 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian masing-masing sebesar 20,3 persen dan 18,8 persen6. 5. Pernyataan Bank Indonesia, 20136. Kajian Ekonomi Regional Jawa tengah, BI 2012Selanjutnya, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV tahun 2012 bila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2011 (year-on-year) mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh sektor ekonomi yaitu: sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 9,5 persen, diikuti sektor pertanian 9,3 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 8,5 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 7,7 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 7,6 persen, sektor jasa-jasa 7,4 persen, sektor konstruksi 5,4 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian 4,5 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan terendah sebesar 3,5 persen.Dalam kurun waktu setengah dasawarsa kebelakang sektor pertanian masih merupakan sektor primer bagi perekonomian Jawa Tengah. Mulai dari nilai kontribusi pada PDRB juga kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, pertanian menjadi sangat penting posisinya sehingga perlu kebijakan yang tepat dan dukungan perbankkan yang memadai agar sektor pertanian tetap memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian. Berikut tabel Nilai PDRB Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2012.Tabel 1Nilai PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)7 7 BPS Jawa Tengah 2008-2012 di olahDari Tabel 1 dapat kita ketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relative stabil di kisaran 19% bahkan di tahun 2009 sektor ini memiliki kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan. Dengan demikian struktur perekonomian Jawa Tengah terdiri dari 3 sektor primer yang memiliki kontribusi signifikan yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dan sektor Pertanian itu sendiri.Namun peran sektor pertanian yang cukup signifikan tersebut belum mendapatkan dukungan yang memadai dari sisi permodalan perbankan di Jawa Tengah. Bank umum dapat dikatakan tidak memiliki ketertarikan pada sektor pertanian. Hal tersebut tercermin dari realisasi Kredit Modal Kerja pada tahun yang sama pada bank umum di wilayah kerja Jawa Tengah, sebagaimana tergambar dari tabel berikut.Tabel 2Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Umum Per Sektor Ekonomi Tahun 2008 -2012 Di Wilayah Kerja Jawa Tengah88 KER BI Jawa Tengah 2008-2012 di OlahPenyaluran kredit bank umum kepada sektor pertanian hanya pada kisaran 2% pertahun dari total KMK di jawa tengah. Padahal dari kontribusi PDRB sektor ini selalu mendekati 20% tiap tahunya, artinya kebutuhan perekonomian di jawa tengah khususnya pada sektor pertanian belum mampu di support bank umum dari sisi permodalan. Hal ini senada dengan pidato Gubernur BI dalam tanggal 9 desember 2011 yang menyampaikan bahwa Untuk Indonesia, ketersediaan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menghambat (binding constraint) kegiatan investasi di dunia usaha. Hal ini terekam dalam beberapa hasil survei Bank Indonesia seperti Survei Pemetaan Sektor Ekonomi di Industri Nonmigas, serta Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Hasil survei mengungkap adanya kendala pembiayaan oleh dunia usaha terkait kesulitan dalam mengakses kredit ke bank, yang dikaitkan dengan tingginya suku bunga kredit, ketersediaan jaminan, dan persyaratan kredit yang terlalu rumit.Di sisi lain sifat kehati-hatian bank (prudential banking) merupakan keniscayaan bagi dunia perbankan. Sedangkan corak pertanian di Indonesia masih tradisional, hal ini di tandai dengan ketergantungan pada alam (cuaca ekstrim) sangat tinggi, kemudian juga komoditi pertanian tidak tahan lama atau mudah busuk. Hal tersebut bisa jadi menjadikan sektor pertanian kurang di minati perbankan, khususnya pada perbankan di wilayah kerja Jawa Tengah.Walaupun sektor pertanian di sebut tidak bankable nyatanya masih menjadi sektor primer bagi perekonomian, kontribusinya masih besar juga pertumbuhannya tetap positif. Maka berdasarkan uraian di atas di perlukan adanya pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP ini mampu menjelaskan bagaimana langkah yang dapat di ambil, karena dengan mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja pasar maka dapat diketahui kebijakan mana yang paling tepat untuk dilakukan. Antara struktur, perilaku, dan kinerja pertanian dan perbankan yang saling berhubungan satu sama lain dan ketiga hal ini akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu penelitian dengan pendekatan SCP ini penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian.I.1 Rumusan MasalahPertanian merupakan salah satu sektor primer bagi perekonomian Jawa Tengah, keberadaanya menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Secara kumulatif, pada tahun 2012 Sektor Pertanian mampu tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 3,7% (yoy), yang memberikan andil sebesar 0,7% terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Walaupun dibayangi dengan penurunan harga komoditas pertanian di pasar internasional, namun produktivitas yang tinggi dan kondisi cuaca yang cukup baik membuat produksi pertanian relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.Kinerja intermediasi bank umum di Jawa Tengah yang diukur dengan LDR terus meningkat dari waktu ke waktu dan mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir . LDR Bank Umum pada triwulan laporan mencapai 103,9%, meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 99,3%. Kecenderungan peningkatan LDR didorong oleh pertumbuhan kredit bank umum yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan DPK. Kredit yang disalurkan oleh bank umum di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 24,1% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,0% (yoy). Penghimpunan DPK juga tumbuh cukup tinggi sebesar 16,5% (yoy), namun tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (19,5% yoy).Masyarakat di sektor pertanian mendambakan perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, tapi juga berperan secara efektif dan efisien dalam pembiayaan perekonomian. Terciptanya perbankan yang sehat dan kuat di satu sisi, dan perbankan yang dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan perekonomian di sisi lainnya, bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang menjadi satu kesatuan. Pada akhirnya karya ilmiah ini akan melihat dan memberikan pilihan alternative fungsi intermediasai perbankan pada sektor pertanian, maka dapat di simpulakan yang menjadi perumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:Bagaimana efisiensi dan return to scale sektor pertanian terhadap PDRB di Jawa Tengah?Bagaiman kebijakan makroprudensial dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian di Jawa Tengah?Dari kedua rumusan masalah tersebut penulis berharap dapat mengetahui hasil dan menyajikannya dengan tepat.Tujuan PenelitianMelihat dari rumusan masalah yang telah di paparkan maka tujuan penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yang akan di paparkan dalam dua point yaitu:Mengetahui efisiensi dan return to scale sektor pertanian terhadap PDRB di Jawa Tengah.Mengetahui kebijakan makroprudensial yang dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian di Jawa TengahSecara singkat penelitian ini akan membahas secara deskriptif tentang efisiensi dan return to scale sektor pertanian yang ada di Jawa Tengah dan bagaimana mengoptimalakan fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian tanpa mengesampingkan sifat kehati-hatian bank sehingga pada akhirnya dapat memberi kebijakan yang paling tepat.Landasan TeoriIII.1 Sumbangan Pertanian Dalam Pembanguna EkonomiDewasa ini di sepakati bahwa pertanian dapat memberi sumbangan besar pada pembangunan ekonomi Negara perkembang dengan alasan sebagai berikut:Pertanian pada umumnya merupakan sektor dominan di Negara berkembang, dilihat menurt proporsi PDB yang di hasilkan dalam sektor ini atau menurut sumbanganya terhadap penyerapan tenaga kerja total.Pertumbuhan sektor nonpertanian sangat tergantung pada peningkatan penyediaan pangan yang mantap karena hal itu menyebabkan inflasi dan upah tetap rendah.Sektor pertanian menyediakan tenaga kerja bagi sektor non pertanian. Transfer tenaga kerja demikian menguntungkan kedua sektor yang mempunyai surplus tenaga kerja pada saat produktivitas hasil tenaga kerja rendah.Laju pemupukan modal di Negara berkembang dapat meningkat dengan adanya kemajuan sektor pertanian. Proses pemupukan modal tersebut sangat di tentukan oleh elastisitas pasokan pangan. Pertanian yang efisien di perlukan agar penawaran pangan lebih elastis, mengurangi laju kenaikan upah dan biaya dan memperbesar margin laba yang di perlukan untuk pemupukan modal.Pertanian dapat memberi sumbangan yang bermanfaat kepada neraca pembayaran dengan meningkatkan penerimaan suatu Negara dari ekspor atau dengan meningkatkan hasil-hasil pengganti impor. Dengan demikian devisa dapat di dapat saat ekspor atau di pertahankan saat meniadakan impor bahan pangan9.Ringkasnya menurut pandangan Kuznets (1961) kita dapat menyatakan bahwa pertanian dapat memberikan sumbangan dengan 4 jenis, yaitu sumbangan produk misal pangan dan bahan mentah, kedua faktor misal tenaga kerja, ketiga pasar dengan memperbesar permintaan dan terakhir sumbangan devisa.III.2 Lembaga Keuangan, Kebijakan Kredit Pedesaan dan Efisiensi Pemasaran9 Subrata Gathak, 1992Adalah bermanfaat bila kita menganalisa sifat dan komposisi lembaga keuangan pedesaan di Negara berkembang untuk merumuskan kebijakan kredit yang tepat, guna memajukan pembangunan daerah pedesaan. Pasar uang pedesaan lazimnya meliputi para pelepas uang pinjaman (moneylenders), para pedagang, tuan tanah, koperasi perkreditan dan bank desa. Permintaan akan kredit berasal dari kebutuhan konsumsi dan dari pengeluaran untuk modal, tetapi suku bunga di pedesaan biasanya tinggi. Beberapa orang berpendapat bahwa suku bunga di pedesaan tinggi karena kemampuan petani untuk membayar kembali utang mereka rendah (sebagai akibat pendapatan yang rendah) dan karenanya pemberi pinjaman mengenakan suku bunga yang tinggi utnuk mengimbangi risiko yang tinggi tersebut.Oleh karena itu untuk membantu para petani kecil perlu di buatkan rumusan kebijakan finansial untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan riil pertanian, menaikkan kemampuan membayar kembali hutang, mengurangi suku bunga yang lebih tinggi karena adanya risiko yang tinggi dan suku bunga pedesaan yang mencekik leher. Namun diperlukan juga kita mengubah kerangka social ekonomi dan perundang-undangan yang membantu melestarikan system penguasaan lahan yang seudah berlaku berabad-abad yang menimbulkan ketidakadilan untuk menjangkau sumber daya, termasuk kredit. Land reform yang lebih egaliter dapat meningkatkan kelaikan para petani miskin untuk menapat kredit dan lembaga kredit yang teroganisir akan lebih bersedia memperluas kredit yang di perlukan. Pilihan kebijakan lainya ialah menaikkan suku bunga deposito yang ditawarkan oleh lembaga keuangan di pedesaanFungsi bank pada dasarnya adalah sebagai penghubung (intermidiary) antara para penanam modal dan peminjam modal , sebagai penghubung bank melaksanakan kegiatan : (1) mencari dan mengumpulkan dana, (2) menyalurkan/memberi pinjaman, (3) memperkirakan resiko suku bunga (interst rate risk) karena harus menanggung resiko perubahan suku bunga akibat penarikan dana oleh penanam modal (terutama dalam hal deposito berjangka pendek untuk membiayai pinjaman berjangka panjang). Efisiensi kegiatan perbankan tersebut biasanya diukur dengan tingkat keuntungan10.Dengan telah dicabutnya KLBI sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka sulit mengharapkan bank-bank umum secara sukarela untuk mengubah visi dan misinya perbankan untuk mendukung pengembangan kredit pada sektor pertanian. Tanpa adanya kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah (sesuai otonomi daerah), kesinambungan pengembangan kredit pada sektor pertanian ini akan terganggu karena tingginya resiko kegagalan pengembalian kredit dan lemahnya akuntabilitas serta tidak jelasnya pertanggung jawaban dalam pemberian kredit pada sektor pertanian. Disamping kelemahan-kelemahan yang ada pada sektor pertanian, disisi perbankan sendiri dengan ketatnya peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan perbankan menjadikan semakin jauhnya kucuran kredit pada sektor pertanian.10 Sunardji Daromi, 1989Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada bank Indonesia diberi wewenang untuk menetapkan peraturan dan perijinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi11. Dukungan terhadap sektor pertanian sebagai public goods dalam konteks food security dan landscape preservational masih dilakukan oleh negara-negara maju seperti Norwegia. Untuk mengetahui instrumen kebijakan optimal maka hasil simulasi yang dilakukan oleh Brunstad et al. (2005) menunjukkan bahwa dukungan terhadap sektor pertanian masih layak untuk diberikan maksimal sebesar 40 persen. Ini merupakan batas dukungan yang dapat dipertahankan dengan alasan sektor pertanian sebagai public goods12.11 Penjelasan umum Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang BI12 Galih Permatasari, 2012Metodologi dan Data yang DigunakanPenelitian ini membahas secara deskriptif jumlah produktivitas komoditas pertanian dan jumlah kebutuhan komoditas tersebut di Jawa Tengah, tingkat konsentrasi produksi komoditas pertanian, diferensiasi produk, peranan perbankan umum dalam fungsi intermediasipada sektor pertanian. Selain itu juga membahas perkembangan kontribusi sektor pertanian pada PDRB maupun kontribusi modal dari perbankan untuk mendorong ketahanan pangan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian secara umum baik itu tambahan cadangan devisa melalui ekspor atau menghemat devisa pengganti impor. Pada tahun 1982 fungsi Cobb-Douglas dikembangkan oleh peneliti sehingga namanya bukan saja fungsi produksi, tetapi juga yang lain, yaitu fungsi biaya dan fungsi keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Cobb-Douglas memang dianggap penting. Fungsi produksi Cobb-Douglas diperkenalkan oleh Cobb, C.W dan Douglass, P.H (1982), yang dituliskan dan dijelaskan Cobb, C.W dan Douglass, P.H dalam artikelnya A Theory of Production. Artikel ini dimuat dalam majalah American Economic Review 18, halaman 139-165. Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut dengan variabel dependen (yang dijelaskan/Y), dan yang lain disebut variabel independen (yang menjelaskan/X). (Soekarwati,1993). Dalam fungsi produksi, maka fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi produksi yang ingin memperlihatkan pengaruh input yang digunakan dengan output yang diinginkan. Pentingnya pendugaan menggunakan EKONOMETRIKA (Ekonomi, Matematika, Statistika)Dalam dunia ekonomi, pendekatan Cobb-Douglas merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi secara luas digunakan untuk mewakili hubungan output untuk input. Pada penelitian ini penulis menggunakan fungsi rumus :Keterangan: Y = total produksi komoditi pertanian (nilai moneter semua barang komoditi pertanian yang diproduksi dalam setahun) L = tenaga kerja input K = modal input (kredit bank umum pada sektor pertanian) A = produktivitas faktor total dan adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masing-masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia. Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas adalahKeterangan: Q = Output I = Jenis input yang digunakan dalam proses produksi dan dipertimbangkan untuk dikaji = indeks efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output = elastisitas produksi dari input yang digunakanPersamaan Regresi Linier: Sebelum data dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, data-data yang diperoleh harus terlebih dulu ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln). Kemudian data-data dalam bentuk Logaritma Natural tersebut diolah kembali untuk mendapatkan persamaan regresi Y = a + bX, atau dikembalikan pada variabel aslinya dengan Y = Ln Q dan X = Ln I. Maka persamaan regresi menjadi Ln Q = a + b(Ln I). Selanjutnya regresi linier tersebut ditransformasikan ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, dengan langkah:Dengan demikian persamaan Cobb-Douglas telah didapat dengan ea merupakan indeks efisiensi dari proses transformasi, serta a dan b merupakan elastisitas produksi dari input yang digunakan. Soekartawi (1993) menyatakan Return to scale (RTS) digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan dari usahatani tersebut mengalami kaidah increasing, constan atau decreasing return to scale serta dapat menunjukkan efisiensi produksi secara tehnis. Ada tiga alternatif yang bisa terjadi dalam RTS, yaitu : Decreasing return to scale, apabila (b1 + b2) < 1 Constant return to scale, apabila (b1 + b2) = 1, artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi akan sama dengan proporsi penambahan produksi Increasing return to scale, apabila (b1 + b2) > 1, artinya bahwa proporsi penambahan produksi melebihi proporsi penambahan faktor produksi Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat tiga situasi yang mungkin dalam tingkat pengembalian terhadap skala (Browning dan Browning, 1989).Jika kenaikan yang proporsional dalam semua input sama dengan kenaikan yang proporsional dalam output (p = 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala konstan (constant returns to scale).Jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam input (p > 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala meningkat (increasing returns to scale).Jika kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input (p < 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala menurun (decreasing returns to scale).IV.1 Pengolahan DataTahap pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan dan pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh refleksi kondisi sistem nyata yang menjadi objek penelitian. Data data yang diperoleh merupakan data skunder yang berasal dari lembaga penelitian lokal Badan Pusat Statistik, (BPS), Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Departemen Pertanian Jawa Tengah. Data-data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:Tabel 3Nilai PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)Tabel 4Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Umum Per Sektor Ekonomi Tahun 2008 -2012 Di Wilayah Kerja Jawa TengahTabel 5Hasil Komoditas Pertanian Tahun 2008 -2012 Di Jawa TengahTabel 6Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang BekerjaMenurut Lapangan Pekerjaan Utama (Juta Orang) Tahun 2008 -2012 Di Jawa TengahSedangkan luas lahan pertanian menurut perda No 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Luas Lahan Basah 990.652 Ha, Lahan Kering 955.587 Ha dan di tetapakan LP2B 1.022.570,86 Ha.IV.1 Perhitungan Indeks Efisiensi Input Faktor ProduksiRasio indeks efisiensi tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut :Indeks efisiensi input faktor produksi 20091.09Indeks efisiensi input faktor produksi 2010-3.81Indeks efisiensi input faktor produksi 2011-1.90Indeks efisiensi input faktor produksi 20128.19Rasio indeks efisiensi tiap tahun menunjukkan variasi, pada tahun 2009 dan 2012 menunjukkan nilai > 1 maka hal ini menggambarkan telah telah terjadi kenaikan efisiensi penggunaan input-input atau penggunan input variable outstanding KMK sektor pertananian dan tenaga kerja pada kontribusi sektor pertanian. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan nilai < 1 maka hal ini menunjukkan inefisiensi dari penurunan nilai input-input atau penggunan input variable outstanding KMK sektor pertananian dan tenaga kerja pada kontribusi sektor pertanian.IV.1 Perhitungan Return to ScalePada perhitungan Return to Scale ini, untuk mengetahui besarnya tambahan kontribusi sektor pertanian pada PDRB akibat bertambahnya realisasi kredit KMK dan tenaga kerja secara proporsional. Nilai Return to Scale adalah sebagai berikut :Tabel 7 Nilai Return to ScaleTahunNilai Return to Scale2009RTS = 0,986 + 0,238 = 1,2242010RTS = -0,770 + -1,099 = -1,8692011RTS = 0,480 + 0,601 = 1,0812012RTS = 8,801 + -0,632 = 8,168Jika RTS > 1 (tahun 2009, 2011 dan 2012), maka berarti proses input faktor kredit KMK dan tenaga kerja menunjukkan increasing RTS yang berarti bahwa proporsi penambahan input akan menghasilkan output yang proporsinya lebih besar, Jika RTS 2010 < 1, maka berarti proses faktor kredit KMK dan tenaga kerja tahun 2010 menunjukkan decreasing RTS yang berarti bahwa pengurangan input faktor kredit KMK dan tenaga kerja di ikuti proporsi pengurangan kontribusi sektor pertanian pada PDRB.Analisi Hasil dan PembahasanV,1 Analisih Efisiensi Proses TransformasiEfisiensi efisiensi input faktor realisasi kredit KMK tahun 2009 sebesar 1,09 akibat kenaikan realisasi kredit perbankan 11% dan tambahan tenaga kerja 1,21% dari tahun sebelumnya, Terlihat minus atau tidak efisien pada tahun 2010 dan 2011 akibat penurunan kontribusi faktor kredit dan tegaga kerja yaitu -3,81 pada 2010 dan -1,90 di tahun 2011, Di tahun 2012 walau terjadi penurunan pada faktor tenaga kerja tetapi ada kenaikan signifikan pada realisasi penyaluran kredit, tingkat efisiensi menjadi 8,19, Indeks efisiensi merupakan indikasi dari efisiensi interaksi antara input variable penggunaan faktor alokasi kredit dan tenaga kerja, dalam menghasilkan kontribusi PDRB, Meningkatnya intensitas kredit pada sektor pertanian berupa modal kerja yang menjadi input bagi ketersediaan benih dan bibit unggul, teknologi pertanian yang lebih maju akan sangat signifikan perannya dalam mendorong kontribusi sektor pertanian pada PDRB, Dengan demikian dibutuhkan kebijakan untuk mendorong perbankan umum di Jawa Tengah berkreasi membuat produk kredit yang cocok dan bunga rendah pada sektor pertanian, Sehingga pertumbuhan kredit pada sektor pertanian akan meningkat tanpa mengesampingkan sifat kehati-hatian perbankan pada umumnya,Peningkatan kredit pada sektor pertanian akan meningkatkan pasokan pangan, artinya sektor pertanian sebagai sektor penyedia input bagi sektor lain akan dapat mudah terpenuhi, Dengan perombakan system kelembagaan baik pada sektor perbankan maupun petani akan merangsang ketahanan pangan bahkan surplus pangan,V,2 Analisih Return to ScaleDari perhitungan return to scale didapat nilai sebagai berikut: Untuk tahun 2009 didapat Return to Scale sebesar 1,224 karena nilai RTS lebih besar dari 1 maka hal ini menunjukkan skala kontribusi sektor pertanian pada PDRB naik, (increasing return) yang berarti penambahan input kredit perbankan dan tenaga kerja masing-masing sebesar 1% mampu meningkatkan output 1,224%, Untuk tahun 2010 didapat Return to Scale sebesar -1,869 karena nilai RTS lebih kecil dari 1 maka hal ini menunjukkan skala kontribusi sektor pertanian pada PDRB turun (Decreasing return) input kredit perbankan dan tenaga kerja masing-masing turun 1% berakibat berkurangnya kontribusi sektor pertanian sebesar -1,869%, Untuk tahun 2011 didapat Return to Scale sebesar 1,081 karena nilai RTS lebih besar dari 1 maka hal ini menunjukkan skala kontribusi sektor pertanian pada PDRB naik, (increasing return) yang berarti penambahan input kredit perbankan dan tenaga kerja masing-masing sebesar 1% mampu meningkatkan output 1,081%,Untuk tahun 2012 didapat Return to Scale sebesar 8,168 karena nilai RTS lebih besar dari 1 maka hal ini menunjukkan skala kontribusi sektor pertanian pada PDRB naik, (increasing return) yang berarti penambahan input kredit perbankan dan tenaga kerja masing-masing sebesar 1% mampu meningkatkan output 8,168%,Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa proses penambahan kredit dan tenaga kerja untuk tahun 2009, 2011 dan 2012 mampu memberikan nilai tambah dalam penggunaan input totalnya, sedangkan untuk tahun 2010 tidak mampu memberikan nilai tambah dikarenakan proporsi penggunaan input tidak proporsional dengan kontribusi sektor pertanian pada PDRB, sehingga untuk meningkatkan skala hasil maka diharapkan fungsi intermediasi perbankan dapat lebih pacu agar kontribusi sektor pertanian meningkat dan kebijakan makropudensial sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat khusunya petani di Jawa Tengah,Adalah ironis untuk membayangkan bahwa ditengah-tengah kontribusi pertanian yang cukup besar pada PDRB, banyak petani yang hidup bergelut dengan kemiskinan, Infrastruktur yang tak kunjung membaik, biaya kesehatan yang tak terjangkau, pendidikan yang mahal membuat petani menjaminkan apa saja yang mereka punya termasik sawah lading tempat mereka berproduksi pangan untuk menghidupi seluruh wilayah bahkan satu Negara, Yang dengan itu semua para petani berusaha sangat keras untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak mereka, sangat di sayangkan bahwa menurut petani untuk meningkatkan taraf hidup tersebut dengan cara pindah ke sektor lain (non pertanian),Kebijakan makropudensial untuk mewujudkan perbankan yang kuat nampaknya akan semakin memperlebar jurang ketidakmerataan (redistribusi) pendapatan pada masyarakat antara mereka yang bekerja pada sektor pertanian dengan yang bekerja pada sektor lain, Sehingga dibutuhkan dorongan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian dengan syarat mudah dan bunga rendah, Di beberapa Negara lain baik maju maupun berkembang suku bunga kredit hanya pada kisaran 4-6% untuk sektor pertanian yang pada akhirnya menjadi sektor primer bagi pertumbuhan ekonomi,Kesimpulan dan Rekomendasi KebijakanPenelitian ini menunjukkan peranan penting yang dapaat dimainkan oleh sektor pertanian di Jawa Tengah, Dua sebab menurunnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB tidak tersedianya sarana informasi (pengetahuan pertanian) dan modal untuk mendapatkan teknologi baru bagi sebagian besar petani di Jawa Tengah, Kesimpulannya untuk memperbesar kontribusi sektor pertanian pada PDRB dan meningkatkan peningkatan pendapatan dan pengeluaaran petani, adalah sebuah keniscayaan memperkecil kendala untuk mengakses, mendapatkan dan menggunakan sarana kredit untuk memperbarui teknologi produksi, pengolahan maupun pemanfaatan hasil pertanian, Dengan memperbarui teknologi petani akan dapat mengubah sikap dan cara berfikir sehingga dapat merombak kelembagaan-kelembagaan yang ada agar mudah dan sesuai denga kebutuhan perekonomian, Sistem distribusi pendapatan yang lebih merata dapat di capai setelah tercapainya peningkatan produksi dan pendapatan dengan penerapan secara hati-hati kebijakan fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian,Daftar ReferensiISMPI (katan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia), http://www,facebook,com/topic,php?uid=138074680647&topic=13465, 2009Anonym, Analisi SCP pada Industri Kakau di Indonesia, IPB, 2012 hal, 1William D, Sunderlin, dkk, Dampak Krisis Ekonomi Indonesia terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa, Journal of Occasional Papper No, 28 (I) Juni 2000Ginanjar kartasasmita, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia Makalah Kuliah Perdana Program MM Universitas Padjajaran, Januari 2002----, Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah TW IV Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2012----, Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah TW IV Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2011----, Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah TW IV Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2010----, Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah TW IV Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2009----, Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah TW IV Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2008Ghatak, Subrata, Pertanian dan Pembangunan Ekonomi dalam Norman Gemmell, Ilmu Ekonomi Pembangunan, Beberapa Survai LP3ES, 1992, hal 491-535Daromi ,Sunardji, Manajemen Bank I, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, Hal,17Penjelasan umum Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang BICobb, C,W dan Douglass, P,H dalam artikelnya A Theory of Production dalam majalah American Economic Review 18, halaman 139-165, Permatasari, Galih, Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Journal of Economic Development Ed 21, 2012Berita statistic Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah www,bpsjateng,co,idhttp://www.presentasi.net/contoh-slide-presentasi-powerpoint/