KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTPRapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LKDitjen Dikdas Tahun 2012Hotel Pasific Palace, Batam*

Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Angaran 20101Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).2Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum dapat ditelusuri dokumen sumbernya.3Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman dalam Laporan Keuangan Kemendiknas 2010.4Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima5Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan hibah yang diterima pada Tahun 2010.6Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU.7Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini kebenarannya, ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.

Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Angaran 20108Terdapat nilai piutang pada tiga PTN BLU yang di uji petik belum disajikan dalam Neraca. 9Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun SOP pencatatan dan pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum selesai dibuat.10Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak dilaporkan di Neraca. 11Tidak melakukan pencatatan atas persediaan dan nilai persediaan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik12Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN .13Tunjangan profesi dan beasiswa belum dibayar.

Syarat agar LK mendapat Opini WTP1Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI)2Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun 20103Laporan keuangan bebas dari salah saji material4Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)5Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan)

*TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTPKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALTAHUN 2011Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 20116 Oktober 2011*

RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP TAHUN 2011

Melalui Dua Pendekatan :IRencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008)IIRencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat Praktis

I. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008)

1MEMBANGUN LINKUNGAN PENGENDALIAN

2MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO

3AKTIVITAS PENGENDALIAN4INFORMASI & KOMUNIKASI5MELAKUKAN PEMANTAUAN

II. Rencana Aksi Melalui Pendekatan yang Bersifat Praktis1Komitmen Bersama Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP2Menindaklanjuti Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan Tahun-Tahun Sebelumnya3Rencana Aksi Pada Tingkat Satker UAKPA (Pusat dan Daerah) 4Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA W) 5Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA-E1)

6Rencana Aksi Pada Tingkat Kemeterian (UAPA)

7

8Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana Aksi .Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan

1. KOMITMEN BERSAMA

Keinginan yang sungguh-sunguh seluruh jajaran Kemdiknas baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan Laporan Keuangan tahun 2011 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. TINDAKLANJUT TEMUAN BPK-RI 2010 1Penguatan Tim Percepatan TL (Hasil Pemeriksaan BPK RI) oleh masing-masing Sekretaris Unit Utama2Penyampaian temuan BPK-RI Tahun 2010 kepada Unit Utama3Pemaparan perkembangan tindaklanjut masing-masing Unit Utama pada Rapim Kemdiknas4Pertemuan dan diskusi berkelanjutandengan Satuan Kerja dilingkungan Kemdiknas5Verifikasi tindaklanjut Bansos dengan rekomendasinya, oleh auditor dipimpin loleh Inspekturnya masing-masing 6Penyampaian Tindaklanjut Temuan ke BPK-RI telah mencapai 63,51 %

3. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KPA (UAKPA)1Memastikan bahwa Laporan Keuangan UAKPA (Neraca, LRA dan CaLK ) Selesai Tepat Waktu2Laporan Keuangan telah Didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik disusun secara Manual maupun melalui Aplikasi (SAK & SIMAK-BMN)3Akun Laporan Keuangan di Dukung oleh Buku Besar, Buku Pembantu, Buku jurnal, Dokumen Sumber dan daftar Rinciannya 4Menjaga Tidak Timbul Masalah Baru yang berakibat tidak tercapainya Opini WTP5Menghilangkan/meminimalkan Permasalahan yang biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan (Lihat Rencana Aksi Per Akun)6Mengkonversikan Laporan Keuangan BLU berbasis SAK ke Laporan Keuangan BLU berbasis SAP agar bisa dikompilasi

4. RENCANA AKSI PADA TINGKAT WILAYAH (UAPPA-W)1Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan KPA dengan Pimpinan Satker.

2Pembinaan Penyusunan Laporan Keungan Tingkat KPA dan Monitoring Penyelesaiannya

3Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan KPA pada Tingkat Wilayah

5. RENCANA AKSI PADA TINGKAT ESELON-I (UAPPA ES-I)1Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dengan Penanggungjawab Wilayah

2Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dan Monitoring Penyelasaiannya

3Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah pada Tingkat Eselon-I

6. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KEMENTERIAN (UAPA/SEKJEN)1Menetapkan Neraca Awal Per 1 Januari 2011 pada Sembilan Unit Utama Pasca Reorganisasi 2Menyepakati dengan Pejabat Eselon-I Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan pada Tingkat Es-I. 3Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Es-I dan Monitoring Penyelasaiannya

5Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon-I Menjadi Laporan Keuangan pada Tingkat Kementerian terdiri dari :Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (Beserta lampirannya)

Upaya yang telah dilakukan 1Merubah pola audit dari post menjadi on going audit (sesuai dengan peran Itjen sebagai APIP)

2Audit difokuskan pada Laporan Keuangan

3Sebelum audit dilakukan diberikan pemahaman kepada auditor sekaligus coaching pelaksanaan audit ini

4Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap temuan2 yang diperoleh dilapangan selama melakukan audit

Upaya yang telah dilakukan 5Mengirim butir2 temuan BPK dan Itjen yang sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas untuk menjadi perhatian

6Mengadakan pendampingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan.

7Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LK semester I TA 2011.

8Menjalin komunikasi dengan BPK-RI. Mengantarkan TL, konsultasi tentang upaya TL, dan menyamakan persepsi tentang temuan serta konsultasi tentang upaya roadmap to WTP

9. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan di Setiap KPA dengan tugas :1Berkoordinasi dengan pimpinan Unit Akuntansi untuk menyiapkan LRA, Neraca, CaLK dan dokumen sumber (SP2D, SPM, SPP dan dokumen pendukungnya serta dokumen aset). Dilaksanakan sebelum dan selama pemeriksaan.

2Memberikan fasilitasi kepada auditor selama pemeriksaan berlangsung antara lain menjadi penghubung antara auditor dengan pejabat Kemdiknas termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah.3Bersama dengan pimpinan Unit Akuntansi memberikan penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan yang ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.

KEBIJAKAN PENGAWASANINSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TAHUN 20121. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas2. Mengawal kebijakan strategis Kementerian Pendidikan danKebudayaan dengan berperan sebagai: pendorong,pengarah, pemberi peringatan dini (early warning), danpemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang;3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal danpemberdayaan Satuan Pengawasan Intern;5. Mendorong terwujudnya Good Governance dan CleanGovernment.5

PENGUATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS11. Menyiapkan Prosedur Operasional Standar (POS)2. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melaluikegiatan perencanaan audit, pelaksanaan kegiatandan pelaporan hasil audit;3. Membuat profil Satker di lingkungan Kemdikbud;4. Melaksanakan Inpres terkait dengan pencegahankorupsi;5. Meningkatkan kompetensi pegawai.6

MENGAWAL KEBIJAKAN STRATEGIS2KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPeranan Inspektorat Jenderal:1. Pendorong pelaksanaan program strategisKemdikbud;2. Pengarah implementasi Sistem PengendalianIntern;3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yangmengandung resiko; dan4. Pemberhenti kegiatan yang berpotensimenyimpang;5. Mengawal efektifitas implementasi kebijakanMendikbud terkait dengan: pelarangan pungutan(SD dan SMP), penyaluran dana BOS, UjianNasional yang jujur, Bantuan Sosial yang tepatsasaran, dll;7

MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)3DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD1. Mendorong terlaksananya Pendidikan Anti Korupsi di semua jenjang pendidikan2. Memperluas pelaksanaan LHKPN;3. Membangun Unit PengendalianGratifikasi;4. Penertiban Barang Milik Negara.8

MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM ITJEN4DAN PEMBERDAYAAN SPI DI LINGKUNGAN KEMDIKBUDa. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui:Pelatihan Kantor Sendiri, Seminar dan Workshop;b. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa,Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu LaporanKeuangan, Operasional SIMAP dan SIMONTILA, JabatanFungsional Auditor (JFA), dll;c. Aktif dalam kegiatan sosialisasi dan Focus GroupDiscusion (FGD);d. Pengiriman peserta diklat mandiri ke BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).9

MENDORONG TERWUJUDNYA5GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT1. Mendorong akuntabilitas pengelolaankeuangan negara2. Mendorong akuntabilitas dan transparansipengelolaan barang dan jasa3. Pendampingan dan Reviu LaporanKeuangan4. Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP 5. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern(SPI) Satker6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan(BPK-RI, BPKP, dan Itjen)10

****