Kebijakan, Insentif dan Kemudahan dalam Pengembangan …ca... · ebtke.esdm.go.id djebtke_kesdm...

ebtke.esdm.go.id djebtke_kesdm Lintas EBTKE @DitjenEBTKE

Kebijakan, Insentif dan Kemudahan

dalam Pengembangan EBTKE

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Hotel JW. Marriott – Jakarta, 26 September 2017

Rida Mulyana

Direktur Jenderal EBTKE

ebtke.esdm.go.id djebtke_kesdm Lintas EBTKE @DitjenEBTKE 2

Daftar IsiI. Kondisi Energi saat ini 3

II. Target Penyediaan Energi Primer EBT Tahun 2025 4

III. Potensi Energi Baru Terbarukan 5

IV. Peraturan Pendukung 6

V. Kebijakan 7

VI. Program Prioritas 8

VII. Insentif 9

VIII. Perizinan dan Non Perizinan 10

IX. Layanan online EBTKE 11

X. Capaian Investasi 12

XI. Tantangan dan Peluang 13


Kondisi Energi Saat Ini

1. Kapasitas pembangkit listrik EBT perlu ditambah;2. Distribusi energi perlu ditingkatkan guna meningkatkan rasio

elektrifikasi dan energi dapat dinikmati secara merata serta terjangkau;

3. Harga energi harus ditekan makin murah (affordable),4. Energi Indonesia masih didominasi energi fosil;5. Potensi Energi Terbarukan yang berlimpah belum

termanfaatkan optimum;6. Penggunaan energi belum efisien;7. Indonesia berkomitmen melaksanakan Paris Agreement.


23%

25%

30%

22%

Target Penyediaan Energi Primer EBT Tahun 2025

92,2MTOE

69,2MTOE

23,0MTOE

Biofuel 13,69juta kilo liter

Biomassa 8,4juta ton

Biogas 489,8juta m3

CBM 46,0mmscfd

Listrik

EBT 45

GW

1. PLT Panas Bumi, 7,2 GW

2. PLT Hidro, 17,9 GW

3. PLT Mikrohidro, 3 GW

4. PLT Bioenergi, 5,5 GW

5. PLT Surya, 6,5 GW

6. PLT Angin, 1,8 GW

7. PLT EBT lainnya, 3,1 GW

EBT

Minyak

Gas

Batubara

~ 400MTOE

Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional 135 GW

Kapasitas Pembangkit Listrik EBT 45 GW

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)


Potensi Energi Baru Terbarukan

Kapasitas terpasang Pembangkit saat ini

Rencana Pembangunan Pembangkit

60.148 MW

35.000 MW+7.500 MW

New project

Potensi :

75 GW + 19,3 GW

Realisasi

PLTA 5,124 GW

PLTMH 0,173 GW

(1,19%)

441,7 GW8,89 GW

(2% terhadap potensi)

Air Surya Panas Bumi

Angin Bioenergi

Potensi : 207,8 GWp

Realisasi

PLTS 0,086 GWp

(0,02%)

Potensi

Sumber Daya : 11,0 GW

Reserve : 17,5 GW

Realisasi

PLTP 1,69 GW

(0,38%)

Potensi : 60,6 GW

Realisasi

PLTB :1,1 MW

(0,0002%)

Laut

Potensi

PLT Bio : 32,6 GW

BBN : 200 Ribu Bph

Realisasi

PLT Bio : 1,81 GW (0,4%)

Potensi : 17,9 GW

Energi FosilCadangan Terbukti

Produksi Akan habis

Minyak Bumi 3,6 miliar barel 288 Juta barel 13 tahun

Gas Bumi 100,3 TSCF 2,97 TSCF 34 tahun

Batubara 7,2 miliar ton 434 juta ton 16 tahun


1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi; Undang-undang ini merupakan regulasi payung, meskipun memberikan penekanan khusus terhadap EBT Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwapenyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuaidengan kewenangannya;

2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi;

4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pasal 9mengamanatkan bahwa peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% tahun 2025 dan paling sedikit 31% tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;

7. Peraturan Presiden Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pasal 14 mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatanenergi baru dan terbarukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);

9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik PemanfaatanEnergi Baru dan Energi Terbarukan;

10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukanuntuk Penyediaan Tenaga Listrik;

11. Beberapa Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif fiskal dan non fiskal pengembangan EBT.

Peraturan Pendukung Energi Baru Terbarukan


Kebijakan EBTKE1. Energi adalah instrumen mewujudkan keadilan sosial: energi

harus tersedia, merata, dan terjangkau;

2. Subsidi energi harus diminimalisasi;

3. Energi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat(terjangkau), dan meningkatkan daya saing industri;

4. Pemanfaatan Energi Terbarukan is a must;

5. Pemangkasan dan simplifikasi perizinan untuk meningkatkaninvestasi Energi Terbarukan.


Program Prioritas EBTKEPanas Bumi Penugasan kepada BUMN

Pengeboran Eksplorasi oleh Pemerintah & Geothermal Fund

Penugasan Survei Pendahuluan + Eksplorasi

Pelelangan WKP Indonesia Timur

Bioenergi Mandatori Bahan Bakar Nabati B-20 (80%

Solar, 20% Biodiesel)

Biogas Nasional

Pengembangan Bioenergi Berbasis Hutan

Aneka EBT

Konservasi Energi Standar dan labelling

Investment Grade Audit

Pengembangan manajer dan auditor energi

Sumba Iconic Island

Biomassa Untuk Listrik

Mendorong Prioritas Pembangunan Aneka EBT

Upaya pemerataan energi melalui penyediaan akses energi modern dengan EBT melalui Dana Alokasi Khusus

Penyusunan Road Map Aneka Energi Samudera, Hidro, Surya, Angin, Batubara Tergaskan & Nuklir

Penyusunan SNI & SKKNI bidang Aneka EBT

Pemasangan dan retrofit lampu PJU

ISO 50001


Insentif EBTKE1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2016 tentangPengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentangTata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak PenghasilanPasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015 tentangPerubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/Kmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentangTentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentangTata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.


25

Perizinan

Non Perizinan

Semula

6

3

3

Dilimpahkan

BKPM

Dikelola EBTKE

Tetap Dikelola

BKPM

21 perizinan dicabut

(Permen ESDM 2/2009

tidak berlaku) *)

14SemulaTelah dihapus

Proses Penghapusan

Dikelola EBTKE

Dikelola BKPM

Revisi Permen ESDM 35/2014***)

Tetap Dikelola

BKPM

2

5

Dikelola EBTKE

2 perizinan baru

(Permen ESDM 36/2017 terbit) **)

Penyederhanaan Perizinan dan Non PerizinanDikelola BKPM

4

3

Dikelola EBTKE

2 perizinan baru

diusulkan ke

BKPM

Keterangan:

*) Permen ESDM 02/2009 tentang Pedoman Survei Pendahuluan Panas Bumi

**) Permen ESDM 36/2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi

***) Permen ESDM 35/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

1

109

12 Non Perizinan

evaluasi penghapusan*)

Keterangan *):

1. Surat Keterangan Terdaftar Jasa Penunjang Konservasi Energi (ESCO)2. Rekomendasi Ekpor dan Impor Bahan Bakar Nabati (BBN)


Layanan online EBTKE

SKT Jasa Konservasi

Sistem Informasi Energi Desa (SINERGI)

Layanan BBN

Kalkulator Energi

Indonesia Geothermal Information and Service (I-GIS)

ESDM One Map Indonesia

Database Biomassa

Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN)

Pelaporan Online Manajemen Energi

Pelaporan Online Penghematan Energi dan Air

Aplikasi Keteknikan Panas Bumi

Sistem Informasi Tenaga Kerja Asing (SITA)


Capaian Investasi Energi Baru Terbarukan

Pada tanggal 29 Maret 2017 telah ditanda-tangani 6 HOA PLTS dan 4 MoU Biomassa dan PLT Hybrid;

Pada tanggal 19 Mei 2017 telah ditanda-tangani 37 MoU dan 2 PPA (18MW); Pada tanggal 2 Agustus 2017 telah ditanda-tangani 46 Power Purchase

Agreement (PPA) pembangkit listrik energi terbarukan antara PLN dengan Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 257,17MW.

Pada tanggal 8 September 2017 telah ditandatangani 11 PPA pembangkitlistrik energi terbarukan antara PLN dengan Independent Power Producer(IPP) dengan total kapasitas 291,4MW

Komitmen penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 566,57MW, maka

Perkiraan penambahan investasi sebesar USD 1,13 Miliar; Membutuhkan tenaga kerja sejumlah 2.266 pekerja; dan Menurunkan emisi CO2 sebesar 2,267 Juta Ton CO2e.


Tantangan dan Peluang

1. Pengembangan pembangkit ET akan lebih cepat jika tersediasoft loan dengan tenor lama;

2. Perlu mengintensifkan kerjasama teknis dengan pihak luarnegeri dalam rangka transfer of technology danpengembangan SDM;

3. Peluang pemanfaatan biofuel masih sangat besar, khususnyabioethanol;

4. Implementasi ESCO terbuka lebar untuk ditingkatkan;

5. Budaya hemat energi harus terus didengungkan.


TERIMA KASIHKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta

Rasio ElektrifikasiPemerataan &

KeterjangkauanKeberlanjutan

Investasi & Pertumbuhan

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kapasitas Listrik (35.000 MW)

Listrik Perdesaan

Melistriki 2500 Desa

Subsidi Tepat Sasaran

BBM Satu Harga

Jaringan Gas

Konverter Kit LPG untuk Nelayan

1 Nozel SPBG di setiap SPBU

Pemanfaatan EBT

Pokok-Pokok PPA

Pembangkit Listrik Mulut Tambang

Pembangkit Listrik Mulut Sumur Gas

Hilirisasi Minerba

PI 10% dari Kontrak Migas

Kilang Swasta

Harga Gas Industri

PSC Gross Split

Pengembalian Sunk Cost - PSC

Penyederhanaan Perizinan

Online System

Penataan Pegawai

#EnergiBerkeadilanUntuk Kesejahteraan Rakyat, Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi

Kedaulatan dan Kemandirian Energi

Garis Besar Program Kerja ESDM 2015 - 2019


7,7

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%)

(Tahun)

Bauran Energi Primer 2016

Keterangan: *) Angka sementara; EBT non listrik adalah pemanfaatan biodiesel; Data Energi Primer Batubara, Minyak Bumi & Gas Bumi dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, Pusdatin.

Bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun

No. Jenis EBTbauran energi primer (SBM)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)

1.

EBT LISTRIK 48.184.711 49.766.625 51.684.252 60.680.698 66.732.677 73.497.500 75.655.946

EBT NON LISTRIK 1.262.264 2.032.075 3.786.792 5.932.075 10.443.396 5.179.245 17.150.943

% 4,4% 4,3% 4,5% 5,2% 6,4% 6,7% 7,7%

2.BATU BARA 281.400.000 334.142.760 377.892.961 406.368.974 321.597.105 364.619.216 416.666.804

% 25,1% 28,0% 30,8% 31,6% 26,5% 31,2% 34,6%

3.MINYAK BUMI 518.405.561 546.635.311 533.830.676 542.950.370 544.795.076 444.807.454 407.624.859

% 46,3% 45,8% 43,5% 42,2% 44,8% 38,1% 33,8%

4.GAS BUMI 269.942.185 261.708.332 259.456.414 270.134.751 271.375.371 279.632.345 288.546.809

% 24,1% 21,9% 21,2% 21,0% 22,3% 23,9% 23,9%

TOTAL 1.119.194.721 1.194.285.103 1.226.651.095 1.286.066.868 1.214.943.625 1.167.735.760 1.205.645.361

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,7%

34,6%

33,8%

23,9%

Bauran Energi Primer 2016

EBT

Batubara

Minyak Bumi

Gas Bumi


Sesuai ketentuan perundang-undangan

LAW

Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik

Melalui mekanisme pemilihan langsung

Sumber Energi Terbarukan

Sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain:, sinar matahari, angin,tenaga air, biomassa, biogas, sampah kota, panas bumi, dan gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Jenis PembangkitPLTS FotovoltaikPLTBPLTAPLTBm

PLTBgPLTSaPLTPPLTA Laut

PLTP dan PLTSa

PLTA, PLTS, PLTB, PLTBm, PLTBg dan PLTA Laut

Harga Pembelian Tenaga Listrik

PLTS PLTB PLTBm PLTBG PLTA Laut

Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat:

>

≤

Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional Harga

pembelian maksimal 85%dari BPP Pembangkitan setempat

Rata-rata BPP Pembangkitan NasionalBPP berdasarkan kesepakatan (B2B)

PLTSa PLTP PLTA

Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan

setempat > rata – rata BPP Pembangkitan Nasional

Harga pembelian maksimal 100% dari BPP Pembangkitan setempat

Berdasarkan kesepakatan, Jika BPP Pembangkitan di wilayah Sumatera, Jawa,

Bali atau wilayah ketenagalistrikan setempat ≤ rata – rata BPP Pembangkitan

Nasional

Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017


6,60 6,68 6,86 6,89

7,68 7,898,62 8,67 8,83

10,57 10,8311,51 11,63

12,18

14,72 14,89

6,51 6,51 6,51 6,52 6,54 6,62

7,39

7,77 7,86 8,07 8,10

9,04 9,28

10,14 10,20 10,39

12,4312,74

13,54 13,6814,33

17,32 17,52

85% BPP 2016

BPP 2016

Sumber: Kepmen ESDM No. 1404 k/20/MEM/2017

Tarif Listrik(Permen ESDM No. 50/2017)

Jenis Energi Terbarukan

BPP setempat >BPP Nasional

BPP setempat ≤BPP Nasional

PLTS, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLTA Laut

85% BPP SetempatBerdasarkanKesepakatan

PLTP, PLTSa, PLTA100% BPP Setempat

BerdasarkanKesepakatan

Biaya Pokok Produksi (BPP) 2016 (USD/kWh)


Ratifikasi Paris Agreement melalui UU 16/2016, diundangkan 25 Oktober 2016;

Dokumen Pengesahan disubmit ke UNFCCC tanggal 6 November 2016

NDC Indonesia (mitigasi 29% pada tahun 2030): Target Unconditional (kemampuan sendiri) : 314 Juta Ton CO2 (11% terhadap BaU) Target Conditional (termasuk bantuan luar): 398 Juta Ton CO2 (14% terhadap BaU)

No Uraian Biaya (Trilyun IDR)Reduksi Emisi(Juta Ton CO2)

1. Pengembangan EBT Listrik 1.445 26.3% 156,6 49.9%

2. Pengembangan EBT Non Listrik 84 1.5% 13,8 4.4%

3. Pengembangan Pembangkit Efisien 3.854 70.1% 31,8 10.1%

4. Penerapan Konservasi Energi 92 1.7% 96,3 30.7%

5. Pengembangan Fuel Switching 17 0.3% 10,0 3.2%

6. Implementasi Reklamasi Lahan 4 0.1% 5,5 1.7%

Total 5.496 314,0

NDC Sektor Energi


Rekapitulasi Capaian Investasi EBTNo. Wilayah

PembangkitKapasitas (MW)

(unit) (Jenis)

1. Aceh

1 PLTBg 3

1 PLTBm 10

1 PLTM 1

2. Bangka Belitung 2 PLTBm 16

3. Bengkulu

1 PLTBg 9

4 PLTM 22,69

1 PLTA 21

4. Jambi 1 PLTBm 3

5. Jawa Barat 5 PLTM 14,5

6. Jawa Tengah 1 PLTM 0,9

7. Jawa Timur 1 PLTM 1,17

8. Lampung 2 PLTM 8,9

9. Riau 1 PLTBg 3

10. Sumatera Barat 6 PLTM 24,8

11. Sumatera Selatan 4 PLTM 25,93

12. Sumatera Utara

2 PLTBg 1,827

17 PLTM 137,3

1 PLTA 18

13. Sulawesi Utara 1 PLTS 15

14. Sulawesi Selatan 1 PLTA 200

15. NTB 4 PLTS 20

16. Gorontalo 1 PLTS 10

TOTAL 59 567,017


6 HOA and 4 MOU pada 29 Maret 2017No. Proyek Pengembang Lokasi

Head of Agreement (HOA)

1. PLTS Gorontalo, 10 MW PT. Quantum Energy Provinsi Gorontalo

2. PLTS Pringgabaya, 5 MW PT. Infrastuktur Terbarukan Adhiguna Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. PLTS Sengkol, 5 MW PT. Infrastuktur Terbarukan Cemerlang Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat

4. PLTS Selong, 5 MW PT. Infrastuktur Terbarukan Buana Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat

5. PLTS Kuta, 5 MW PT. Delapan Menit Energi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. PLTS Likupang, 15 MW PT. Infrastuktur Terbarukan Lestari Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Memorandum of Understanding (MOU)

7. PLT Biomassa PT. Charta Putra Indonesia dan PT Inti Karya Persada Teknik

Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat)

8. PLT Hybrid(Surya+Diesel/Gas)

PT. Arsari Enviro Industri dan Sunpower Systems Sarl

Lombok (NTB), Bangka (Babel), Kepulauan Karimun (Kepri), Kupang (NTT), Minahasa (Sulut), Gorontalo

9. PLT Hybrid(Surya+Diesel/Gas)

PT. Sumberdaya Sewatama Sumbawa (NTB), Bima/Sape NTB), Lombok (NTB), Ambon (Maluku), Madura/Ketapang/Bawean (Jatim), Waena (Papua), Bombana (Sultra), Bangka/Belitung (Babel), Nias (Sumut)

10. PLT Hybrid(Angin+Surya+Hidro)

PT. UPC Renewable Indonesia dan PT Binatek Energi Terbarukan

Pulau Selayar (Sulsel), Pulau Kei Kecil (Maluku),Ambon (Maluku), Pulau Buru (Maluku)


37 MOU pada 19 Mei 2017 (1/2)No. Proyek Pengembang Kapasitas Lokasi

1. PLTM Subulussalam PT Alam Sutra Karya Energi 7,4MW NAD

2. PLTM Ketol A PT Pacific Artha Nusantara 10MW NAD

3. PLTM Sion PT Citra Multi Energi 10MW Sumatera Utara

4. PLTM Batu Gajah PT Thong Langkat Energi 10MW NAD

5.. PLTM Ordi Hulu PT Sumatera Energi Lestari 10MW Sumatera Utara

6. PLTM Parmonangan 2 PT Bina Godang Energy 10MW Sumatera Utara

7. PLTM Aek Situmandi PT Bukit Cahaya Powerindo 7MW Sumatera Utara

8. PLTM Aek Sigeaon PT Gading Energy Prima 3MW Sumatera Utara

9. PLTM Sisira PT Energy Alam Sentosa 9,8MW Sumatera Utara

10. PLTM Tras PT Hensan Andalas Putra 1,6MW Bengkulu

11. PLTM Rabi Jonggor PT Mega Energi Karyatama 4,5MW Sumatera Barat

12. PLTM Endikat PT Prasetia Bajra Prima 7MW Sumatera Selatan

13. PLTM Babatan PT Mega Energi Karyatama 4,92MW Sumatera Selatan

14. PLTM Lawang Agung PT Galenium Aksata Energi 2,52MW Sumatera Selatan

15. PLTM Karyanyata PT Mega Energi Karyatama 4MW Sumatera Selatan

16. PLTM Sarolangun PT Suwarnadwipa Umun Energi 1MW Jambi

17. PLTM Klingi PT Multi Energi Dinamika 2,7MW Sumatera Selatan

18. PLTM Klaai PT Klaai Dendan Lestari 2,6MW Bengkulu

19. PLTM Simpang PT Pat Petulai Energi 3,1MW Bengkulu


37 MOU pada 19 Mei 2017 (2/2)No. Proyek Pengembang Kapasitas Lokasi20. PLTM Nokan PT Bangkahulu Kapindho Energi 7,3MW Bengkulu

21. PLTM Tunggang PT Mega Hydro Energi 9,99MW Bengkulu

22. PLTM Padang Guci2 PT Brantas Hidro Energi 7MW Bengkulu

23. PLTM Puguk PT Malaka Guna Energi 5,25MW Bengkulu

24. PLTS Jakabaring PDPDE - Sharp Sumatera Selatan 2MW Sumatera Selatan

25. PLTS Cakrawala Energi Sulawesi PT Cakrawala Energi Sulawesi 5MW

26. PLTBg Geso PT Green Energy Spesialist One 3MW Riau

27. PLTBg Bangko Sampurna PT Regeza Isa 10MW Riau

28. PLTBg PT PN V PT PN V 46MW Riau

29. PLTBg Ujung Batu PT Pasadena Biofuels Mandiri 3MW Riau

30. PLTBm Aceh Tamiang PT Biomas Energy Abadi 10MW Aceh

31. PLTBm Subulussalam PT Subulussalam Green Energy 10MW Aceh

32. PLTBm Ujung Batu PT Pasadena Biofuels Mandiri 7MW Riau

33. PLTBm Kempas Jaya PT Inhil Sarimas Kelapa 5MW Riau

34. PLTBm Sentosa Jaya Bersama PT Sentosa Jaya Bersama 4MW

35. PLTBm Mersam PT Karya Energi Jambi 3MW Jambi

36. PLTBm Energi Karya Persada PT Energi Karya Persada 6MW

37. PLTBm Sentosa Jaya Purnama PT Sentosa Jaya Purnama 10MW


2 PPA pada 19 Mei 2017No. Proyek Pengembang Kapasitas

1. PLTM Semendo PT Dwi Jaya Makmur 9MW

2. PLTBg Mitra Puding Mas PT Mitra Puding Mas 9MW


46 PPA pada 02 Agustus 2017 (1/2)No Proyek Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Kap (MW) Pengembang1 PLTBg Aceh Tamiang (Geso) Aceh Langsa 3 PT Green Energy Spesialist One

2PLTBm Aceh Tamiang /

Langsa Aceh Aceh Tamiang

10PT Biomas Energy Abadi

3PLTM Nengar (Excess

Power) Aceh Gayo Luwes

1PT Gayo Lues Mentalu

4 PLTM Sion Sumatera Utara Humbang Hasundutan Parlilitan Sion Selatan 10 PT Citra Multi Energi

5 PLTM Batu Gajah Sumatera Utara Langkat Bahorok Simpang Pulo 10 PT Thong Langkat Energi

6 PLTM Ordi Hulu Sumatera Utara Samosir Harian Hariara Pintu 10 PT Sumatera Energi Lestari

7 PLTM Parmonangan 2 Sumatera Utara Tapanuli Utara Parmonangan Manalu Dolok 10 PT Bina Godang Energy

8 PLTM Simonggo Sumatera Utara Humbang Hasundutan 10 PT Syailendra Utama Energi

9 PLTM Sungai Buaya Sumatera Utara Deli Serdang 3 PT. Landasan Tata Laksana Energi

10 PLTM Kineppen Sumatera Utara Karo 10 PT. Simalem Bumi Energi

11 PLTM Kandibata 1 Sumatera Utara Karo 10 PT Karo Bumi Energi

12 PLTM Kandibata 2 Sumatera Utara Karo Munte, Kabanjahe Kineppen, Kandibata 10 PT Senina Hidro Energi

13 PLTM Aek Pungga Sumatera Utara Hambang 2 PT. Raisan Energi Indonesia

14 PLTM Batang Toru 5 Sumatera Utara Tapanuli Utara 7,5 PT Nusantara Hidrotama

15 PLTM Anggoci Sumatera Utara Humbang Hasundutan TarabintangDesa Mungkur, Dusun Anggoci 8

PT. Alabama Energy

16 PLTBg Pagar Merbau Sumatera Utara Deli Serdang Pagar Merbau Pagar Merbau II1

PT Perkebunan Nusantara II (Persero)

17 PLTBg Kwala Sawit Sumatera Utara Langkat Batang Serangan Namo Sialang1

PT Perkebunan Nusantara II (Persero)

18 PLTM Tras Sumatera Barat Padang Pariaman Kayutanam Anduring 1,6 PT Hensan Andalas Putra

19 PLTM Tongar Sumatera Barat Pasaman Barat 6 PT Optima Tirta Energy

20 PLTM Sako 1 Sumatera Barat Pesisir Selatan 6 PT. Brantas Cakrawala Energi

21 PLTM Rabi Jonggor Sumatera Barat Pasaman Barat Gunung Tuleh Muara Sitabu 4,5 PT Mega Energi Karyatama

22 PLTM Bukit Sileh Sumatera Barat Solok 0,7 PT Pandu Lembang Jaya


46 PPA pada 02 Agustus 2017 (2/2)No Proyek Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Kap (MW) Pengembang23 PLTBg Ujung Batu Riau Rokan Hulu Ujung Batu 3 PT Pasadena Biofuels Mandiri

24 PLTM Endikat Sumatera Selatan Lahat Kota Agung Singapure 7 PT Prasetia Bajra Prima

25 PLTM Babatan Sumatera Selatan Muara Enim Semende Darat Laut 4,92 PT Mega Energi Karyatama

26 PLTM Karyanyata Sumatera Selatan Muara Enim Semende Darat Laut 4 PT Mega Energi Karyatama

27 PLTBm Mersam Jambi Batang Hari MersamSimpang Rantau Gedang 3

PT Karya Energi Jambi

28 PLTM Klaai Bengkulu Rejang Lebong Bermani Ulu Raya Bandung Marga 2,6 PT Klaai Dendan Lestari

29 PLTM Simpang Bengkulu Rejang Lebong Curup Utara Seguring 3 PT Pat Petulai Energi

30 PLTM Tunggang Bengkulu Kepahiang Kabawetan 9,9 PT Mega Hydro Energi

31 PLTM Padang Guci 2 Bengkulu Kaur Padang Guci Hulu Bungin Tambun III 7 PT Brantas Hidro Energi

32 PLTBm Energi Karya Persada Bangka Belitung Bangka Barat Tempilang 6 PT Energi Karya Persada

33 PLTBm Sentosa Jaya Purnama Bangka Belitung Bangka Selatan Sadai 10 PT Sentosa Jaya Purnama

34 PLTM Curug Gangsa Lampung Way kanan 1,2 PT Megaraja Setya Energi

35 PLTM Cileunca Jawa Barat Bandung Pangalengan Pulosari 1 PT Indonesia Power

36 PLTM Pareang Jawa Barat Sukabumi Jampang Tengah Sindang Resmi 2,8 PT Akasu Energi Utama

37 PLTM Cimandiri (Bendung PU) Jawa Barat Sukabumi Nyalindung Wangunreja 4,4 PT Megah Energi Utama

38 PLTM Cisomang Jawa Barat Purwakarta Darangdan Simamanah 4 PT Rawadasya Inti Energi

39 PLTM Jayamukti Jawa Barat Garut Cihurip Jayamukti 2,3 PT Daya Gravita Energi

40 PLTM Taman Asri Jawa Timur Malang Ampel Gading Taman Asri 0,75 PT Akasa Eko Energi

41 PLTS Isimu Gorontalo Gorontalo 10 PT Quantum Energy Indonesia

42 PLTS Sengkol Nusa Tenggara Barat Lombok5

PT Infrastruktur Terbarukan Cemerlang

43 PLTS Selong Nusa Tenggara Barat Lombok 5 PT Infrastruktur Terbarukan Buana

44 PLTS Kuta Nusa Tenggara Barat Lombok 5 NV Vogt Singapore LTE LTD

45 PLTS Pringgabaya Nusa Tenggara Barat Lombok5

PT Infrastruktur Terbarukan Adhiguna

46 PLTS Likupang Sulawesi Utara Minahasa 15 PT Infrastruktur Terbarukan Lestari TOTAL 257,17


11 PPA pada 08 September 2017No. Proyek Provinsi Kap (MW) Pengembang1. PLTM Aek Sibundong Sumatera Utara 8 PT. Aek Sibundong Energy2. PLTM Aek Situmandi Sumatera Utara 7 PT. Bukit Cahaya Powerindo3. PLTM Aek Sigeaon Sumatera Utara 3 PT. Gading Energy Prima4. PLTM Sisira Sumatera Utara 9,8 PT. Energy Alam Sentosa5. PLTM Batang Toru 4 Sumatera Utara 10 PT. Indah Alam Lestari Energi6. PLTM Bayang Nyalo Sumatera Barat 6 PT. Bayang Nyalo Hidro7. PLTM Batu Brak Lampung 7,7 PT. Tiga Oregon Putra8. PLTM Kunci Putih Jawa Tengah 0,9 PT. Kunci Hidro Energi9. PLTA Air Putih Bengkulu 21 PT. Bangun Tirta Lestari

10. PLTA Pakkat Sumatera Utara 18 PT. Energy Sakti Sentosa11. PLTA Buttu Batu Sulawesi Selatan 200 PT. Amera Terrasys Energi

Total Kapasitas 291,4


Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Indonesia Permen ESDMNo. 38 Tahun 2016

Program penyediaan listrik dengan total kapasitas hingga 50 MW diperuntukkan bagi:

Perdesaan belum berkembangPerdesaan terpencilPerdesaan perbatasanPulau kecil berpenduduk

Penggunaan Sumber Energi Terbarukan

Program Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan memanfaatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik.

Penetapan Wilayah Usaha:

Kewenangan Menteri ESDM menetapkan Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Gubernur;

Menteri ESDM memberikan penugasan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

Gubernur mengusulkan Wilayah Usaha;

Gubernur menawarkan Wilayah Usaha kepada Badan Usaha;

Gubernur memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

1

2

3

4

5

Mekanisme Pengadaan

Investasi

Berdasarkan usulan oleh gubernur, kemudian dilakukan lelang untuk pengelola wilayah usaha

Penugasan

Kepala Daerah bisa menugaskanBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika tidak ada investor yang berminat

SubsidiPemerintah menghitung besaran subsidi untuk diusulkan penetapannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Nonsubsidi dengan Tarif KesepakatanTarif ditetapkan oleh Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

Nonsubsidi dengan Tarif NasionalMenggunakan tarif PLN dan Pemerintah daerah tidak bisa menetapkan tarifnya


879 889 913 916

1.023 1.050

1.147 1.154 1.175

1.406 1.4411.532 1.548

1.621

1.959 1.982

866 866 867 868 870 881

983,371.034 1.046 1.074 1.078

1.203 1.235

1.349 1.357 1.383

1.6551.696

1.802 1.8211.907

2.305 2.332

85% BPP 2016

BPP 2016

Kurs Rate 2016 = Rp. 13,309/US$

BPP 2016 (IDR/kWh)

Tarif Listrik(Permen ESDM No. 50/2017)

Jenis Energi Terbarukan

BPP setempat >BPP Nasional

BPP setempat ≤BPP Nasional

PLTS, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLTA Laut

85% BPP SetempatBerdasarkanKesepakatan

PLTP, PLTSa, PLTA100% BPP Setempat

BerdasarkanKesepakatan

Kebijakan, Insentif dan Kemudahan dalam Pengembangan …ca... · ebtke.esdm.go.id djebtke_kesdm...

Documents

Transcript of Kebijakan, Insentif dan Kemudahan dalam Pengembangan …ca... · ebtke.esdm.go.id djebtke_kesdm...