KEBIJAKAN FISKAL : Sekarang dan Selanjutnya

Boediono

PENDAHULUAN

“Selangkah demi selangkah kita mulai keluar dari krisis yang berawal lebih dari 6tahun yang lalu. Tetapi ekonomi kita belum sepenuhnya pulih, kegiatan di sejumlah sector

masih di bawah kapasitas, pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menyerap pengangguran dan ekonomi kita masih rentan terhadap shocks.”

KEUANGAN NEGARA DAN KRISIS

Beban Utang Meningkat

Pertengahan tahun 1997, ketika krisis melanda Indonesia kondisi keuangan negara tidak terlalu buruk . Surplus sebesar

1,8 % dari PDB, Hutang pemerintah dengan luar negeri

sebesar USD 55,3 miliar

Tahun 1998, Indonesia mengalami kombinasi dua

penyakit ekonomi yang paling fatal : sector riil yang macet

dan hiperinflasi. (PDB anjlok sekitar 13%, inflasi

78%, dan defisit 1,7%).

Tahun 2000, utang pemerintah baik utang luar negeri maupun

dalam negeri melonjak mencapai sekitar 96% dari PDB.

Jumlah utang dalam negeri sebesar Rp 643 T (biaya timbul

akibat Kebijakan BLBI, Penjaminan Bank, dan

Rekapitulasi Bank).

lanjutan

KEBIJAKAN POKOK UNTUK MENOPANG

PERBANKAN NASIONAL SELAMA KRISIS

KEBIJAKAN BLBI

KEBIJAKAN REKAPITULSI

BANK

KEBIJAKAN PENJAMINAN

BANK

1

2 3

lanjutan

Kebijakan yang pertama adalah untuk mengatasi situasi darurat berupa kelangkaan likuiditas/alat tukar/uang yang akut sebagai akibat dari arus dana keluar yang tidak

terbendung dan makin membesar dari system perekonomian kita. Ini semua menimbulkan tekanan yang luar biasa terhadap perbankan nasional yang dapat

dipastikan akan ambruk total apabila tidak ada dukungan likuiditas.

1 KEBIJAKAN BLBI (BANTUAN LANGSUNG BANK INDONESIA)

lanjutan

Kebijakan pokok yang kedua mulai dilaksanakan sekitar bulan Maret 1998, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi situasi perbankan kita yang sudah

benar-benar kehilangan kepercayaan dari para nasabahnya. Pemerintah pada waktu itu menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan

keruntuhan sector perbankan adalah dengan memberikan jaminan penuh kepada nasabah dan kepada mereka yang bertransaksi dengan bank.

2 KEBIJAKAN PENJAMINAN BANK

lanjutan

Kebijakan yang dapat membuat agar bank-bank yang tersisa setelah gelombang proses penutupan pada tahun 1998-1999 dapat beroperasi secara normal. Pulihnya kembali fungsi perbankan pada waktu itu dipandang sebagai prasyarat penting bagi

pemulihan ekonomi dan oleh sebab itu proses penyehatan melalui program rekapitalisasi perbankan tidak boleh ditunda-tunda. Untuk itu, pemerintah

bertindak proaktif termasuk menyediakan sebagian dari dana rekapitalisasi. Bank-bank diwajibkan memenuhi rasio kecukupan modal minimal (4% pada akhir tahun

1998) dan apabila ada kekurangan maka pemilik lama diminta menyetor paling tidak seperlimanya dan sisanya ditutup oleh pemerintah dalam bentuk obligasi

pemerintah ditempatkan pada bank-bank tersebut.

3 KEBIJAKAN REKAPITALISASI BANK

lanjutan

Kebijakan Divestasi, dalam rangka “menormalisasi” sector perbankan, telah terjadi penumpukan kepemilikan di tangan negara atau :nasionalisasi” perbankan.

Pengelolaannya sebaiknya diserahkan kepada masyarakat dan dunia usaha dan tugas pokok pemerintah adalah merumuskan aturan-aturan main bagi mereka dan

mengawasi agar aturan-aturan main itu dipatuhi sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Kebijakan diventasi ini harus merupakan bagian integral dari strategi penataan sector perbankan nasional dan pelaksanaannya tidak

boleh ditunda-tunda.

KEBIJAKAN DIVESTASI

APA YANG TELAH KITA LAKUKAN ??

Konsolidasi Fiskal untuk Memulihkan Kepercayaan

KEPERCAYAAN Krisis Kepercayaan

Pada kemampuan dunia usaha kita untuk membayar utang, pada

perbankan nasional, pada rupiah, dan pada

pemrintah, hingga gejolak politik yang

nyaris menghilangkan keprcayaan pada diri

sendiri

KRISIS EKONOMI

“Bagaimana cara menyeimbangkan buku fiskal dengan cara cara yang tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi dan kalau dapat justru mendorong

pulihnya kepercayaan itu ?”

Tidak membayar atau membatasi pembayaran utang.

Tidak membayar atau membatasi pembayara bunga utang.

Argumen mengenai utang haram

Argumen Mengenai posisi politik

lanjutan

Mengelola Utang Kita dalam Rangka Konsolidasi Fiskal

Langkah Sepihak untuk Mengurangi Beban Utang

Diplomasi Agresif Terhadap Para Kreditur

lanjutan

Usulan utnuk tidak membayar utang lua negeri yang jatuh waktu atau membatasi pembayarannya sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai kemampuan kita untuk membayar setiap tahunnya. Tindakan semacam ini tentunya kan mengundang reaksi balik dari para kreditur yang sangat merugikan kita, temasuk terhentinya arus msuk dana dan penyitaan dan pembekuan aset kita di luar negeri.

SepihakTIDAK MEMBAYAR ATAU MEMBATASI

PEMBAYARAN UTANG

Usulan untuk tidak membayar sma sekali atau tiak membayar sebagaian bunga (atau mungkin juga pokok) yang jatuh waktu bagi obligasi rekap pada bank-bank yang direkapitalisasi. Alasannya adalah karena bank-bank itu dianggap memperoleh keuntungan besar hanya dengan ongkang-ongkang. Resikonya akan menimbulkan biaya yang lebih mahal daripada penghematan pembayaran bunga dan poko yang semula diinginkan, dan juga menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan para pelaku ekonomi.

TIDAK MEMBAYAR ATAU MEMBATASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG

lanjutan

Argumen utang harap punya unsur-unsur kebenaran, tetapi dalam konstelasi alur dan peuang diplomasi yang tersedia sekarang, alasan itu lebih pas dan lebih efektif apabila disuarakan oleh para LSM daripada sebagai posisi resmi pemerintah.

Diplomasi ARGUMEN TENTANG UTANG HARAM

Argumen tentang Indonesia memiliki posisi politik yang strategis dan berhak memperoleh perlakuan khusus barangkali akan sulit untuk digunakan dalam perundingan daam bentuk argumen umum seperti itu. Argumen itu akan menjadi kartu bargaining yang efektif hanya apabila diterjemahkan menjadi tawaran atau konsesi politik yang konkrit. Resikonya yang munkin muncul adlah konsesi-konsesi yang mereka minta kemungkinan besar tidak akseptabel bagi kita secara politis.

ARGUMEN TENTANG POSISI POLITIK

lanjutan

Risiko Kebangkrutan Pasar Menurun

Salah satu sumber kekhawatiran pasar menganai keuangan negara kita dalah besarnya jumlah utang (terutama utang dalam negeri) yang

jatuh mulai 2004 dan seterusnya.

Obligasi yang jatuh tempo periode 2004-2009 sebesar Rp 379 T.Utang dengan Bank Indonesia periode 2004-2009 sebesar Rp 137 T.

Solusi

REPOFILING

NEGOSIASI UTANG

PEMERINTAH DENGAN BI

1 2

lanjutan

Repofiling yaitu menggeser pola jatuh waktu obligasi tersebut supaya tidak terkonsentrasi pada 2004-9 tetapi sebagian digeser ke tahun tahun sesudah itu.

Demi terpeliharanya kepercayaan pasar terhadap bank dan terhadap obligasi negara, pemerintah memilih untuk mengikuti cara yang ramah pasar (market

friendly), yaitu didasarkan atas prinsip kesetaraan antara pihak pihak yang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip reprofilling yang disepakati adalah mempertahankan net present value obligasi yang re proflie jatuh waktunya. Reprofilling secara bilateral seperti ini berhasil

menggeser skeitar Rp 178 triliun yang semula akan jatuh waktu dalam 2004-9 ke tahun sesudah itu. Kebijakan reprofilling akan dilanjutkan terutama “melalui

pasar”, yaitu dengan mekanisme membeli di pasar obligasi yang akan jatuh waktu di tahun-tahun rawan dan sebagai gantinya menerbitkan obligasi baru dengan

jatuh tempo di luar tahun tahun rawan.

1 REPOFILING

lanjutan

Langkah penting kedua untuk mengurangi beban pembayaran utang adalah dengan menegosiasikan utang pemerintah dengan Bank Indonesia, juga dengan prinsip win

win solution yang meringankan beban anggaran negara tetapi sekaligus tetap menjaga kesehatan keuangan Bank Indonesia. Pokok pokok restrukturisasi ini

adalah sebagai berikut. Jatah waktu utang digeser 30 tahun dan dibebani bunga minimal (0,1%) sehingga mengurangi beban pembayaran pokok pada tahun tahun

rawan dan meringankan beban pembayaran bunganya bagi APBN. Sebagai imbalannya, pemerintah menjamin kecukupan modal Bank Indonesia dengan

memberikan tambahan dana apabila modal Bank Indonesia turun di bawah 3% dari kewajiban moneternya.

2 NEGOISASI UTANG PEMERINTAH DENGAN BANK INDONESIA

lanjutan

Reprofiling obligasi rekap dan retrukturisasi utang BLBI sangat mengurangi resiko gagal bayar (default risk) pemerintah di tahun tahun mendatang dan tampaknya telah dapat mengurangi kekhawatiran pasar mengenai keuanagn negara kita, seperti tercermin pada terus menurunnya premi resiko Indonesia dan makin meningkatnya peringkat kredit ini.

Proses spiral menuju perbaikan (virtous cycle) dengan titik sentral pemulihan kepercayaan pelaku saat ini sedang berjalan dan momentumnya harus tetap dipelihara agar terus bergulir.

LANGKAH SELANJUTNYA

Reformasi Fiskal yang Lebih Mengakar

TIGA BIDANG FOKUS REFORMASI FISKAL

PERPAJAKAN KEPABEANAN ANGGARAN

1 2 3

lanjutan

Pendekatan yang diambil dalam reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan membentuk kantor percontohan (dimulai dengan 200 wajib pajak terbesar) dengan tata kerja baru yang didukung dengan sistem tekhnologi informasi baru termasi otomatisasi proses administrasi, personalia yang diseleksi dan dilatih khusus, sistem penalti dn insentif baru dan sistem pengawasan eksternal baru.

Sasarannya adalah menuju sistem perpajakan nasional yang lebih sederhana, lebih efisien, lebih adil dan lebih kompetitif.

1 BIDANG PERPAJAKAN

lanjutan

Fokus utama dalam reformasi bidang kepabeanan adalah pada penyederhanaan prosedur impor dan ekspor untuk mengurangi biaya usaha dan menekan penyelundupan.

Importir diregistrasi kembali untuk mengurangi importir ‘fiktif” , proses administrasi, pembayaran, dan verifikasi disederhanakan dan sejauh mungkin secara elektronis, dan bersamaan dengan itu fasilitas jalur cepat bagi importir dengan track record yang baik diperluas.

2 BIDANG KEPABEANAN

lanjutan

Arah pembaharuan di bidang anggaran ditentukan oleh ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam UU Keuangan Negara yang baru (UU/17/2003) seperti angaran terpadu yang tidak membedakan antara anggaran rutin dan pembangunan, klasifikasu menurut GFS, pengangran berdasarkan kinerja (performance basd budgeting), rencana jangka menengah (medium term expenditure framework), pelaporan keuangan negara yang komprehensif, dsb.

Reformai dan modernissasi keuangan akan membagi secara tegas fungsi analisis dan perumusan kebijakan, fungsi perencanaan anggaran dan fungsi perbendaharaan (termasuk di sini fungsi pengelolaan utang)

3 BIDANG ANGGARAN